BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Pengusaha dan FSPP Silaturahmi Bahas Peluang Porang

    Pengusaha dan FSPP Silaturahmi Bahas Peluang Porang

    SERANG – Dinas Pertanian dan Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP) Provinsi Banten terus mendorong petani untuk bersama-sama mengembangkan tanaman porang di Banten. Alasannya, tanaman porang memiliki nilai jual tinggi dan pasarnya sangat terbuka.

    Salah satu bukti bahwa pasar porang sangat terbuka, sejumlah petani porang di Banten sudah tidak kesulitan mencari pembeli.

    Sekarang ini, petani sudah sering mengirim hasil tanaman tersebut ke Banjar, Provinsi Jawa Barat dan Madiun, Provinsi Jawa Timur.

    Pada Rabu (12/8/2020), pengusaha yang bergelut dalam bidang pengolahan porang asal Jakarta bertemu dengan pengurus FSPP. Mereka menjajaki kerja sama distribusi porang asal Banten.

    Pengusaha dari Elemen Trijaya Mandiri, bahkan siap menampung porang dengan tidak terbatas, baik porang berbentuk biji (basah) maupun yang sudah diolah.

    Hadir dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal FSPP Banten, Fadlullah dan Sekretaris Dewan Pertimbangan FSPP Banten, Ali Mustofa.

    Sementara dari pihak pengusaha dihadiri pimpinan Elemen Trijaya Mandiri, Alexander Andrianto dan salah seorang pegawai Elemen Trijaya Mandiri, Agustinus.

    Pertemuan tersebut pada awalnya lebih banyak membicarakan soal peluang dan tantangan membudidayakan porang, cara pengolahan, masa tanam, hingga nilai jual dan pasar porang.

    Bagi petani porang, kesimpulan pembicaraan tersebut sangat melegakan. Sebab, selain tidak sulit untuk membudidayakan porang, nilai jual porang juga tinggi.

    Sementara, pasar porang sangat terbuka, baik untuk keperluan dalam negeri maupun ekspor.

    “Kami bisa menampung porang dalam jumlah banyak. Maka kami sangat menyambut baik, jika pada akhirnya bisa bekerja sama dengan FSPP,” kata pemimpin Elemen Trijaya Mandiri, Alexander Andrianto, di sela-sela pertemuan.

    Sekretaris Jenderal FSPP Banten, Fadlulah menyebut, pengembangan porang yang digawangi FSPP, sementara ini masih menyasar kalangan pondok pesantren. Setidaknya terdapat 20 pondok pesantren yang sudah siap membudidayakan porang.

    Basis pengembangan porang di pesantren, karena rata-rata pesantren di Banten memiliki lahan yang luas. Selain itu, pesantren bisa mengembangkan porang kepada warga sekitar atau lingkungan pesantren.

    “Kalangan pesantren sudah siap mengembangkan porang. Termasuk sejumlah petani yang sudah kami jajaki. FSPP dalam hal ini bekerja sama dengan Dinas Pertanian turut mendorong petani dan pesantren untuk bersama-sama mengembangkan porang. Khusus FSPP, juga akan memfasilitasi penjualan porang. Kalau petani sudah memiliki pasar tersendiri, silakan dilanjutkan,” ujar Fadlullah.

    Sekretaris Dewan Pertimbangan FSPP Banten, Ali Mustofa mengatakan, Pemprov Banten melalui Dinas Pertanian Banten mendorong agar budi daya porang dikembangkan menjadi industri pengolahan. Sehingga nilai jual porang semakin meningkat. Selain itu, akan membantu pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    “Bila memungkinkan petani Banten bisa jual porang yang sudah dalam bentuk tepung. Itu harapan Pak Gubernur Banten,” katanya.

    Berkaitan dengan pengembangan porang, FSPP akan terus berupaya memberikan pembinaan budi daya porang terhadap pesantren dan petani.

    “Kami yang difasilitasi Dinas Pertanian sudah melaksanakan pelatihan dalam bentuk FGD (focus group discussion),” tuturnya.

    Adapun kendala dalam pengembangan porang, kata Ali, keterbatasan bibit. “Bibit masih terbatas. Mudah-mudahan ke depan bisa diatasi, karena pasar porang sangat terbuka,” ungkap Ali.(PBN)

  • PPh Orang Pribadi Dianggap Mendesak untuk Dioptimalkan

    PPh Orang Pribadi Dianggap Mendesak untuk Dioptimalkan

    SERANG, BANPOS – Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Mazda Eko Sri Tjahjono, menyebut bahwa pengelolaan pajak penghasilan (PPh) wajib pajak orang pribadi (WPOP), utamanya nonkaryawan perlu untuk dioptimalkan. Hal ini dikarenakan, jumlah wajib pajak pekerja bebas semakin bertambah, seiring dengan perkembangan industri digital belakangan ini.

    Hal itu diungkapkan olehnya, dalam webinar series DDTC bertajuk ‘Pengelolaan Pajak Penghasilan WPOP’. Menurutnya, PPh OP terkait dengan pekerja bebas dan transaksi digital perlu dioptimalkan.

    “Penerimaan PPh OP perlu ditingkatkan, karena secara jumlahnya masih minim. Selain itu, masih terdapat sektor yang belum bisa di-cover, seperti transaksi-transaksi yang dilakukan pekerja bebas dan tranksaksi digital,” ujar Mazda, Kamis (6/8).

    Ia mengatakan, subjek pajak WPOP terbagi menjadi subjek pajak dalam negeri (SPDN), yang terdiri atas pegawai tetap dan tidak tetap, penerima pensiun, pengusaha, serta pekerja bebas dan subjek pajak luar negeri yaitu tenaga kerja asing.

    Dalam kesempatan itu juga, Mazda menjelaskan teknis perhitungan PPh untuk pegawai tetap, pegawai tidak tetap, dan pekerja bebas.

    “Setiap wajib pajak memiliki kewajiban yang sama, tetapi masing-masing memiliki tata cara perhitungan penghasilan kena pajak berbeda,” tandasnya.

    Sementara itu, Dosen Fakultas FEB Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Ayu Noorida Soerono menyatakan ada dua permasalahan utama terkait WPOP.

    Ia menyebutkan, diantaranya adalah kepatuhan pajak rendah. Persoalan ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan mahasiswa Sultan Ageng Tirtayasa di wilayah Banten.

    “Dari penelitian itu, terdapat beberapa temuan atau kesimpulan,” jelasnya.

    Persoalan lainnya adalah, rendahnya realisasi penerimaan pajak dari PPh Pasal 25/29 orang pribadi pada 2018, yang hanya 42,35 persen dari target.

    Temuan yang dihasilkan dari penelitian itu berupa pengetahuan perpajakan masyarakat yang masih rendah, kemudian kemudahan yang diberikan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan tidak berpengaruh pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

    Diketahui pula, sanksi administrasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan yang terakhir yaitu, masyarakat memiliki NPWP hanya untuk memenuhi persyaratan tertentu, misal melamar kerja.

    “Namun, mereka tidak melaksanakan kewajiban yang diharuskan,” tandasnya.

    Dalam webinar series DDTC itu, hadir pula Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Akhmadi. Ia menyampaikan dalam sambutannya, bahwa FEB Sultan Ageng Tirtayasa terus berupaya memberikan terobosan dan perhatian khusus pada sektor perpajakan.

    Mulai dari membentuk tax center, program studi khusus perpajakan, bekerjasama dengan Kanwil DJP Banten dalam program relawan pajak selama dua tahun terakhir, termasuk menjalin MoU dengan DDTC.

    “Ini adalah jalan yang baik untuk mendekatkan kalangan akademisi dengan praktisi, karena kolaborasi keduanya akan menghasilkan value yang pasti lebih baik dibandingkan kita berjalan sendiri-sendiri,” ucapnya.

    Sementara itu, Partner of Tax Research & Training Services DDTC, Bawono Kristiaji menilai topik pengelolaan PPh WPOP sangat strategis dan relevan. Pasalnya, Pemerintah masih harus menggali beberapa objek terkait dengan PPh OP, agar penerimaan pajak optimal.

    “Apalagi Indonesia memasuki bonus demografi, sehingga memiliki basis pajak yang besar,” katanya.

    Menurutnya, penting untuk memperhatikan cara agar pengelolaan basis pajak tersebut dapat tercermin dalam pos penerimaan pajak, baik dari segi kebijakan maupun administrasi.

    “Tahun lalu sudah ada SE dirjen pajak mengenai implementasi compliance risk management (CRM). Dengan adanya penerapan CRM kita juga berharap semoga pengelolaan dan perlakuan WPOP semakin baik,” ujar Bawono.

    Sekadar informasi, webinar tersebut merupakan seri keenam dari 14 webinar yang diselenggarakan untuk menyambut HUT ke-13 DDTC, yang jatuh pada 20 Agustus. Webinar ini dilakukan bersama 15 perguruan tinggi dari 26 perguruan tinggi yang telah menandatangani kerja sama pendidikan dengan DDTC.

    DDTC adalah sebuah lembaga riset dan konsultan yang bergerak dalam bidang perpajakan.(MUC)

    Sumber: DDTC

  • Pengurus Siap Hadapi Gugatan Pemalsuan Laporan Bank Banten

    Pengurus Siap Hadapi Gugatan Pemalsuan Laporan Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten menampik dengan tegas tudingan kredit fiktif sekitar Rp150 miliar yang terdapat di Bank Banten. Pasalnya, semua laporan keuangan Bank Banten diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

    Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) yang setiap tahunnya mengalami perbaikan merupakan bukti hasil kinerja Bank Banten dalam mengatasi kredit bermasalah.

    Rasio kredit bermasalah Bank Banten tahun 2019 terus membaik seiring dengan penurunan portofolio kredit UMKM, dan ekspansi kredit konsumer yang memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pendapatan bunga perseroan semenjak bertransformasi menjadi Bank Pembangunan Daerah.

    Adapun indikator perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi Bank Pundi terdiri atas NPL gross yang pada 2018 sebesar 5,90 persen turun pada 2019 menjadi 5,01 persen. Sedangkan NPL Net tercatat dari 4,92 persen pada 2018 menjadi 4,01 persen di 2019.

    Direktur Utama Bank Banten menjelaskan bahwa sebagaimana perbankan lainnya yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Banten senantiasa patuh dan bergerak dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi.

    “Jadi kami menjamin dan memastikan bahwa kredit fiktif ataupun pemalsuan laporan kredit di Bank Banten itu tidak ada. Turunnya NPL Bank Banten 2019 murni dari hasil upaya manajemen dalam melakukan perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi dari Bank Pundi,” jelasnya.

    Pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) dalam setiap aktivitas Bank Banten adalah upaya dalam menjamin para pengambil keputusan untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak yang terperngaruh keputusan tersebut, dalam hal ini kewajaran transaksi serta keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan. GCG merupakan suatu mekanisme tata kelola sumber daya organisasi.

    Mekanisme tersebut dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan oleh Manajemen Bank Banten.

    “Upaya-upaya perbaikan kinerja keuangan Bank Banten yang telah berhasil kami catatkan senantiasa patuh dan berlandaskan dengan kerangka tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi,” lanjut Fahmi.

    Sebelumnya, M Ojat Sudrajat telah melaporkan laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 ke Bareskrim Mabes Polri akhir Juli lalu. “Saya mengadukan Laporan Keuangan Bank Banten tahun 2019 ke Bareskrim Mabes Polri pada 27 Juli. Hal tersebut lantaran rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) Bank Banten sebesar 4,01 persen namun ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh OJK pada 19 Juni 2019 lalu. Sedangkan pada saat NPL net Bank Banten tahun 2018 sebesar 4,92 persen, kondisi Bank Banten baik-baik saja,” paparnya.

    M Ojat Sudrajat mengatakan, selain kejanggalan laporan rasio kredit bermasalah secara neto atau non performing loan (NPL nett), pihaknya juga melakukan investigasi lebih lanjut terhadap Bank Banten. Hasilnya, diduga terdapat kredit fiktif yang nilainya di atas Rp150 miliar dari jenis kredit Komersial. Dia menyebut kredit itu diberikan oleh PT X sebagai inisialnya.

    Menanggapi gugatan tersebut, Fahmi mengaku bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan oleh Ojat Sudrajat. “Kami siap hadapi gugatan hukum terkait pemalsuan laporan Ban Banten. Kami akan siapkan bukti-bukti yang dapat mendukung argumentasi kami saat memberikan keterangan. Kami akan ikuti alur prosesnya jika memang diperlukan,” kata Fahmi. (*/PBN)

  • Cicil Rp10 Ribu Per Hari, Warga Komplek Depag Bergilir Dapat Jatah Berkurban

    Cicil Rp10 Ribu Per Hari, Warga Komplek Depag Bergilir Dapat Jatah Berkurban

    SERANG,BANPOS – Warga Komplek Perumahan Depag RT 02/07, Kelurahah/Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (31/7), melaksanakan penyembelihan hewan qurban, berupa 7 ekor kerbau, 2 sapi dan 4 ekor kambing.

    Ketua RT 02, Junaedi, mengatakan, setiap tahun saat Hari Raya Idul Adha, warga perumahan Depag memang rutin menyembelih hewan kurban. Dikatakannya, hewan kurban merupakan hasil patungan warga yang didapat dari hasil mencicil sebesar Rp10 ribu/hari sesuai hasil musyawarah warga. Setelah terkumpul Rp2.8 juta kemudian dikumpulkan untuk 7 warga dan dibelikan satu kerbau atau sapi.

    “Dengan cara seperti ini, Alhamdulillah setiap tahun seluruh warga RT 02 bisa bergiliran berkurban. Selain itu bisa terbangun jiwa sosial dan ada silaturahmi untuk menciptakan rasa kebersamaan dan berjiwa untuk bersodaqoh,” kata Junaedi.

    Sementara itu, Ujang Rahmat mengatakan bahwa ibadah berkurban diperintahkan oleh Allah melalui kisah Nabi Ibrahim yang mendapatkan wahyu berupa mimpi untuk menyembelih anak kesayangannya, Nabi Ismail, yang telah dia idam-idamkan sejak lama. 

    “Dibalik kisah Nabi Ibrahim dan Ismail tersebut, menjadi dasar atau alasan kewajiban berkurban yang dilaksanakan setiap umat muslim hingga hari ini,” katanya.

    Di tempat yang sama, salah satu panitia kurban, Asep Sukandarusman, menuturkan untuk tertib pembagian daging kurban, pihaknya mendistribusikan melalui kupon yang disebar. Menurut tokoh masyarakat ini, karena di masa pandemi Covid-19, pemotongan daging maupun pembagian daging kurban dilakukan sesuai protokol kesehatan agar terhindar dari virus corona.

    “Selain warga perumahan, pembagian daging kurban juga dilakukan untuk warga di kampung sekitar komplek perumahan. Ini sebagai wujud kepedulian dan kebersamaan antar masyarakat,” kata H Asep Sukandarusman, yang merupakan Kasubdit Harda Polda Banten. (DZH)

  • Alot, Laporan Keuangan Bank Banten Diragukan BGD

    Alot, Laporan Keuangan Bank Banten Diragukan BGD

    SERANG, BANPOS – Laporan keuangan Bank Banten dalam acara rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan yang dilaksanakan di hotel Horison, Serang, Jumat (17/7/) berlangsung alot. Rapat yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu seharusnya sudah selesai pada pukul 12.00 WIB.

    Namun, hingga pukul 17.30 rapat terhenti tanpa ada keputusan dan penjelasan dari pihak Bank Banten.

    Informasi dihimpun, laporan keuangan Bank Banten itu menjadi lama lantaran PT Banten Global Development (BGD) selaku perusahaan induk dari Bank Banten tetap ragu dan mempertanyakan kinerja Bank Banten.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) selaku pemegang saham pengendali mewakilkan kepada Sekda Banten Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti.

    Al Muktabar dan Rina datang ke acara RUPS pukul 08.30 WIB, namun rapat belum usai pada 10.30 WIB, keduanya kompak meninggalkan ruang rapat, dan menyerahkan keputusannya kepada Plt Dirut PT BGD, Fatoni.

    “Ya, tadi emang sempat alot. Ini juga belum selesai. Tapi kita udah tidak pakai ruangan di sini lagi, karena argonya sudah habis,” kata Kabag informasi perusahaan Bank Banten Rahmat Hidayat, Jumat (17/7).

    Hal serupa juga dikatakan salah satu staf Bank Banten. Kepada wartawan, staf tersebut meminta maaf karena agenda press conference yang semula diagendakan, tidak bisa dilaksanakan.

    “Kami mohon maaf, karena ada hal yang harus disesuaikan, sehingga rapat belum selesai sampai saat ini,” katanya.

    Salah satu pemilik saham Bank Banten Indra mengatakan, setelah istirahat makan siang rapat ditunda sampai jam 15.00 WUB oleh pemegang saham mayoritas.

    “Tapi sampai jam 16.00 lewat, ternyata semakin sepi. Saya juga mempertanyakan ini,” katanya.

    Ia mengungkapkan, secara umum rapat sebelum solat Jumat tadi berjalan lancar, ada beberapa hal memang yang dipertanyakan dan belum terjawab. “Kami belum menerima laporan keuangannya, sehingga belum memutuskan,” ujarnya.(RUS)

  • Sudah 21 Kambing Terkumpul dari Qurban Digital ACT

    Sudah 21 Kambing Terkumpul dari Qurban Digital ACT

    PROGRAM Global Qurban Aksi cepat tanggap (ACT) Banten pekan ketiga setelah launching, berhasil mengumpulkan hewan qurban sejumlah 21 ekor kambing, dua ekor kambing dan satu ekor domba dari pequrban yang tersebar di seluruh wilayah Banten. Hal itu juga merupakan salah satu keterlibatan para agen yang telah memfasilitasi pequrban untuk memudahkan qurbannya melalui program Global Qurban ACT Banten.

    “Alhamdulillah, semoga terus bertambah dermawan yang ingin melaksanakan qurbannya melalui program Global Qurban ini. Karena disamping mudah, pequrban juga bisa memilih dimana qurban terbaik dan mau didistribusikan kemana,” ujar Staff partership ACT Banten, Muhammad Firdaus kepada BANPOS, Kamis (9/7).

    Menurutnya, saat ini sudah ada dermawan dari luar negeri yang berqurban melalui ACT Banten. Mengingat global Qurban ini adalah salah satu metode berqurban secara digital, yang memudahkan masyarakat atau para dermawan untuk menyalurkan qurbannya.

    “Penerima manfaat qurban menyasar derah-daerah yang membutuhkan seperti wilayah yang rawan bencana, daerah ploksok di Banten serta kampung mualaf,” tandasnya.

    Sementara itu untuk distribusi daging qurban, disebutkan bahwa untuk di wilayah Banten, akan dibagikan melalui MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) yang tersebar di dua kota dan tiga Kabupaten. Di Kota Serang sendiri, yang merupakan ring satu dari keberadaan kantor ACT Banten, akan disebar di beberapa titik diantaranya Kecamatan Kasemen dan Kecamatan Serang.

    “Karena di wilayah Kota Serang juga ada daerah yang sangat humanis yaitu di lingkungan Padek Kecamatan Kasemen. Bahkan kalau tahun sebelumnya, kami mendistribusikan di kampung pemulung,” ujar senior staff program pada ACT Banten, Sukma Jayalaksana.

    Lebih lanjut ia mengatakan, untuk pendistribusian daging qurban di wilayah Kota Cilegon meliputi daerah terdampak bencana. Kemudian daerah Taman sari dan juga daerah perbatasan Merak.

    “Karena disana banyak urban, yang memang merupakan masuk ke dalam kategori penerima manfaat,” katanya.

    Untuk di Kabupaten Serang, ACT Banten berencana akan mendistribusikan daging qurban di wilayah Pontang, Tanara dan Tirtayasa. Sama seperti tahun sebelumnya, mereka melihat daerah tersebut terbilang membutuhkan.

    “Kami melihat dari pengalaman saat mendistribusikan air sewaktu dilanda kekeringan, jadi kami sangat tahu sekali kondisi demografi disana,” ucapnya.

    Begitupun di Kabupaten Pandeglang, ACT Banten yang memang sebelumnya masih terlibat dalam program pemulihan pasca bencana selat sunda, mereka memilih untuk mendistribusikan di wilayah tersebut.

    “Tidak dapat dipungkiri bahwa kita tidak boleh mengesampingkan saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami menyisir wilayah Pandeglang Selatan, seperti Menes, Carita dan Tanjung lesung,” tuturnya.

    Diakhir, Sukma menerangkan bahwa untuk di wilayah Kabupaten Lebak, ACT Banten memiliki lokasi untuk dijadikan titik pendistribusian daging qurban. Salah satunya Huntara yang baru beberapa bulan lalu didirikan.

    “Untuk target sendiri, Banten ditargetkan 1000 sapi atau ukuran 7000 ekor kambing. Semoga ke depan ada progres sehingga semakin banyak para dermawan yang berqurban melalui Global Qurban ACT Banten,” tandasnya.

    Sekedar diketahui, bagi dermawan yang ingin berqurban lebih mudah melalui tautan bit.ly/BerqurbanUntukKebahagiaan atau transfer ke rekening BNI Syariah # 66 00000 914 an Yayasan Global Qurban dan konfirmasi transfer melalui Call Center di 08913 1515 4995.  (MUF/AZM)

  • Miris, Bertahun-tahun Tinggal di Sebelah Kandang Kambing

    Miris, Bertahun-tahun Tinggal di Sebelah Kandang Kambing

    PANDEGLANG, BANPOS – Seorang laki-Laki warga Kampung Kadu Apus, Desa Babadsari, Kecamatan Jiput, sudah bertahun-tahun hidup berdampingan dengan kambing di gubuk reyot tanpa bantuan dari pemerintah.

    Diketahui, Sana (38), tinggal di situ sejak neneknya meninggal dunia tiga tahun yang lalu. Selama ini, Sana hanya mengandalkan uluran tangan dari para tetangganya.

    Tetangga setempat yang tidak ingin disebutkan namanya menuturkan bahwa Sana tinggal dengan neneknya setelah orang tua laki-lakinya meninggal 30 tahun yang lalu. Namun setelah neneknya meninggal 3 tahun yang lalu, Sana hidup sendiri.

    “Sebenarnya Sana masih punya ibu, namun dari dulu tidak ada kabar beritanya. Sekarang tinggal sendiri setelah neneknya meninggal 3 tahun yang lalu dan hanya bekerja mengurus kambing punya tetangga, untuk makan serta kebutuhan sehari-hari, para tetangga yang selalu membantu,” katanya kepada BANPOS, Selasa (7/7).

    Ia juga menambahkan bahwa Sana yang tinggal di gubuk yang berdampingan dengan kandang kambing itu seorang yatim, Sana mendiami gubuk yang didirikan pemilik kambing beberapa tahun silam.

    “Semenjak adanya korona, saya sebagai tetangga disini sebenarnya sudah melakukan berbagai upaya agar Sana mendapatkan bantuan, seperti sembako dari Pemerintah, namun sampai sekarang belum ada satu pihak pun yang datang untuk memberikan bantuan,” jelasnya.

    Ia berharap agar pihak pemerintah segera memberikan bantuannya kepada Sana yang memang sangat mengharapkan bantuan tersebut.

    “Saya berharap supaya Pemerintah ataupun pihak lainnya segera mengirimkan bantuan, baik bantuan sembako maupun bantuan uang karena tetangga kami (Sana.red) sangat butuh sekali bantuan itu. Mudah-mudahan saja pemerintah serta para dermawan bisa mendengarnya dan segera memberikan bantuan,” harapnya.(MG-02/PBB)

  • Harga Gas Turun, PT Krakatau Steel Lebih Kompetitif

    Harga Gas Turun, PT Krakatau Steel Lebih Kompetitif

    CILEGON, BANPOS – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk akan semakin kompetitif karena mendapat pasokan gas dengan harga USD6 /mmbtu dari PT Perusahaan Gas Negara Tbk yang tertuang dalam Perjanjian Jual Beli Gas antara Krakatau Steel dan PGN.

    Pada Jum’at (26/06) lalu PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk telah menandatangani kesepakatan Perjanjian Jual Beli Gas dengan harga USD6 /mmbtu.

    Perjanjian ini ditandatangani oleh Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim dan Direktur Komersial PGN Faris Azis yang disaksikan oleh Direktur Utama PGN Suko Hartono di kantor PGN Jakarta.

    Silmy Karim mengatakan, dengan adanya kesepakatan ini perusahaan dapat menurunkan biaya energi khususnya gas alam, sehingga akan semakin mendorong program efisiensi yang dilakukan.

    PT KS mendapatkan alokasi Gas melalui PGN dengan dengan harga USD6,00/mmbtu. “Biaya energi merupakan biaya terbesar ke-2 setelah bahan baku dalam proses produksi di Krakatau Steel. Sebelumnya kami mendapatkan harga gas sebesar USD8,55/mmbtu menjadi USD6,00/mmbtu sehingga membuat produk baja nasional akan semakin kompetitif di pasar. Penurunan harga gas ini akan berdampak pada penurunan biaya operasi Krakatau Steel sebesar tujuh persen,” ujar Silmy.

    Silmy juga menyatakan, apresiasi dan terima kasih kepada Pemerintah atas perhatiannya kepada industri baja sehingga kesepakatan ini dapat berlangsung. Sinergi BUMN yang baik juga terjalin antara Krakatau Steel, Pertamina dan PGN

    “Penurunan harga gas ini dapat membantu industri untuk lebih kompetitif. Dan khususnya untuk industri baja, penurunan harga ini merupakan angin segar di tengah kesulitan akibat dampak pandemi Covid-19,” terang Silmy.

    Untuk diketahui, kesepakatan ini merupakan tindak lanjut atas Peraturan Presiden No 40/2016, Permen ESDM No 8/2020 dan Kepmen ESDM No 89/2020 dimana Krakatau Steel mendapatkan alokasi Gas melalui PGN dengan volume minimum 10 mmscfd (300.000 mmbtu per hari) dan maksimum 15 mmscfd (450.000 mmbtu per hari) dengan jangka waktu perjanjian hingga tahun 2024. (BAR)

  • Sulit Selamatkan Bank Banten

    Sulit Selamatkan Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengunci posisi Bank Banten dalam pengawasan khusus, ketika pandemik melanda. Untuk mencabut status tersebut, perseroan diperkirakan membutuhkan suntikan dana sekitar Rp2,8 triliun.

    Pemprov Banten memang telah menetapkan pemberian bantuan kepada bank Banten dengan nilai mencapai Rp1,9 triliun. Namun, bukannya memberikan suntikan modal berupa dana segar, tambahan modal yang diserahkan adalah catatan piutang. Itu pun sulit untuk ditarik karena status Bank Banten yang ditetapkan OJK.

    Pengamat ekonomi Untirta Serang Elvin Bastian saat dihubungi mengatakan, yang dibutuhkan Bank Banten dalam proses penyehatan sekarang itu adalah fresh money. Jika fresh money itu tidak bisa segera dilakukan sampai waktu 21 Juli seperti yang diberikan OJK, kemungkinan besar likuditas Bank Banten tidak bisa diselamatkan. Artinya Bank Banten sudah dinyatakan failed.

    “Sebagai ekonom, saya melihatnya realistis saja berdasarkan data dan realita yang ada, itu akan terasa sulit untuk menyelamatkan Bank Banten, kecuali ada politikal will dari Gubernur Banten untuk menyuntikan fresh money-nya dalam jumlah yang cukup besar,” katanya.

    Terpisah, Komisaris Bank Banten Media Warman, Selasa (30/6) membenarkan bahwasannya dana kas daerah (kasda) yang dikonversi menjadi penyertaan modal untuk Bank Banten hanya dalam bentuk catatan piutang yang masuk dalam pembukuan Bank Banten.

    “Ya, benar. Fresh money-nya nggak ada, karena dana itu dalam catatan piutang,” katanya.

    Ia menjelaakan, status dana kasda yang sebesar Rp1,9 triliun itu sudah digunakan perseroan untuk modal fasilitas kredit yang diberikan kepada nasabah.

    “Jadi karena core bisnis perbankan itu keuangan, setiap dana yang masuk ke Bank Banten kami putar untuk fasilitas kredit. Hal itu dilakukan karena keuntungan perbankan salah satunya dari perputaran uang tersebut. Tapi karena banyaknya terjadi kredit yang macet, perputaran uang itu akhirnya tidak bisa berjalan dengan baik,” katanya.

    Selain dari sektor kredit, lanjutnya, karena Bank Banten merupakan Perseroan Terbatas (PT), maka bisa mencari dukungan dana publik melalui proses right issue yang akan dilakukan dalam waktu dekat setelah status dari OJK itu dicabut.

    “Oleh karena itu saya minta doanya kepada teman-teman agar proses ini berjalan dengan lancar,” harapnya.

    Berdasarkan data PT Banten Global Development (BGD) selaku induk usaha Bank Banten, pada saat hearing dengan komisi III DPRD Banten beberapa waktu lalu menyebutkan, total kredit macet yang dialami oleh Bank Banten mencapai Rp225 miliar dengan rincian dari kredit komersial bermasalah sebesar Rp188 miliar dari total dana outstanding sebesar Rp742 miliar dan kredit konsumer bermasalah sebesar Rp37 miliar dari total dana outstanding sebesar Rp2,7 triliun.

    Pandemi ini, menurut Media, memberikan dampak yang cukup besar terhadap likuditas keuangan perseroan. Tercatat pada saat sebelum dilakukan pemindahan RKUD oleh Gubernur Banten, telah terjadi rush money yang dilakukan oleh nasabah.

    “Bahkan ada salah satu nasabah kita yang dalam sehari melakukan penarikan sebesar Rp900 miliar. Ini tentu sangat berdampak pada kondisi keuangan bank Banten,” katanya.

    Media mengakui, dana cadangan saja tidak sampai segitu. Sehingga pada saat itu kita cari dana untuk dicairkan kepada nasabah yang bersangkutan. Setelah proses pencairan itu dilakukan, kemudian Pemprov Banten mengajukan penarikan dana untuk kebutuhan penyaluran JPS Covid-19 salah satunya.

    “Namun pencairan itu tidak bisa dilakukan karena dana kami tidak ada yang stand by pada saat itu,” ujarnya.(RUS/ENK)

  • Walau Stok Pangan Melimpah, Daya Beli Masyarakat Pandeglang Kurang

    Walau Stok Pangan Melimpah, Daya Beli Masyarakat Pandeglang Kurang

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang memastikan ketersediaan pangan di Kabupaten Pandeglang masih melimpah, namun untuk daya beli menurun drastis, sebab melimpahnya stok pangan tersebut tidak berbanding lurus dengan kebutuhan masyarakat.

    Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Muhamad Amri menuturkan, untuk ketersediaan pangan sampai akhir tahun tidak akan habis, dia menilai ketersediaan pangan saat ini tidak terpengaruhi oleh Covid-19, namun melimpahnya ketersediaan pangan tersebut menurunkan daya beli.

    “Kalau untuk persoalan pangan daerah, stok pangan kita masih cukup sampai akhir tahun, namun banyaknya ketersediaan pangan di kita justru daya beli yang berkurang, bahkan itu juga berpengaruh kepada harga yang semakin turun,” ucapnya saat ditemui di Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, kepada BANPOS, Rabu (24/6).

    Ia mengatakan, meskipun ada isu pengamanan pangan daerah akan dihandel oleh TNI, menurutnya tidak berpengaruh kepada ketersediaan pangan dan ketersinggungan Dinas Ketahanan Pangan, menurutnya peran serta TNI akan membantu peran dan fungsi Ketapang dalam memenuhi kebutuhan pangan daerah.

    “Meskipun katanya untuk pengelolaan pangan daerah akan dikelola TNI, kami tidak merasa tersinggung, karena kami yakin mereka (TNI-red) lebih paham kondisi di tingkat paling bawah, bahkan TNI melalui Bhabinkabtibmasnya bisa memantau dan memonitoring ketersediaan pangan di tingkat masyarakat yang peling bawah,” ujarnya.

    Menurut Amri, dengan adanya pengelolaan pangan daerah ditangani oleh TNI, akan muncul regulasi yang mengatur untuk ketersediaan pangan dan pengelolaan yang lebih baik, sebab TNI bisa bersinergi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Pandeglang.

    “Saya tidak merasa tersinggung kalaupun dikelola oleh TNI, mereka juga tahu kondisinya di lapangan seperti apa, kita juga mungkin tidak tahu akan seperti apa, yang jelas nanti pasti akan ada regulasinya untuk mengatur itu,” tandasnya.(MG-02/PBN)