BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Terapkan Protokol Kesehatan, Pasar Rangkasbitung Sediakan Bilik Sterilisasi

    Terapkan Protokol Kesehatan, Pasar Rangkasbitung Sediakan Bilik Sterilisasi

    LEBAK,BANPOS-Memasuki masa transisi new normal, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak menerapkan protokol kesehatan ditempat keramaian salah satunya di Pasar Rangkasbitung yang menyediakan bilik disinfektan atau bilik sterilisasi dipintu masuk pasar tersebut.

    Penerapan protokol kesehatan yang dilakukan oleh Disperindag Lebak di Pasar Rangkasbitung tersebut perlu dilakukan, karena pasar merupakan salah satu tempat keramaian yang rentan terjadinya penyebaran Covid-19.

    Kabid Pasar Disperindag Lebak, Dedi Setiawan mengatakan, setiap pedagang maupun pembeli wajib melewati bilik disinfektan tersebut ketika hendak memasuki area pasar. Selain dipintu utama, pihaknya juga akan menyediakan satu bilik sterilisasi lagi dipintu masuk dikendaraan roda empat.

    “Salah satu upaya yang kita lakukan adalah dengan menyediakan bilik sterilisasi. Hal itu untuk memastikan setiap pedagang ataupun pembeli bebas dari Covid-19, ” kata Dedi kepada BANPOS, Senin (22/6).

    Selain itu lanjut Dedi, protocol kesehatan lainnya yang diterapkan di Pasar Rangkasbitung dengan menyediakan tempat cuci tangan dibeberapa titik, penyemprotan disinfektan dan juga mewajibkan para pedagang maupun pembeli di area pasar untuk memakai masker.

    Lanjut dia, hal tersebut juga diterapkan di 10 pasar tradisional lainnya yang tersebar di 28 kecamatan di Kabupaten Lebak. Kesepuluh pasar tersebut diketahui merupakan pasar yang dikelola langsung oleh Pemkab Lebak.

    “Penyemprotan disiinfektan terus kita lakukan, minimal 1 kali dalam 2 hari. Kita juga telah membagikan masker kepada para pedagang dan terus menghimbau kepada pedagang ataupun pembeli untuk menjaga jarak seta menggunakan masker,” terangnya.

    Ia mengungkapkan, aktivitas di pasar Rangkasbitung sendiri telah mulai berlangsung normal kembali, semenjak dilayangkannya kebijakan new normal. Namun, dirinya berharap dengan kembalinya aktivitas di pasar Rangkasbitung, masyarakat maupun pedagang dapat memperhatikan protokol kesehatan guna memutus rantai penyebaran Covid-19.

    “Protokol kesehatan harus dipatuhi, tetap menggunakan masker dan jaga jarak ketika beraktivitas di area pasar. Namun ketika merasa kurang sehat jangan dulu beraktivitas ke pasar,” ujarnya.

    Salah seorang pengunjung pasar Rangkasbitung warga Kecamatan Cibadak, Kusnadi mengatakan, sebelum memasuki area pasar, dirinya diarahkan terlebih dahulu memasuki bilik sterilisasi oleh petugas.

    “Ya, tadi diarahkan masuk lewati bilik sterilasi oleh petugas,” katanya.(dhe/pbn)

  • Wacana Pansus BGD Saingi Interpelasi Bank Banten

    Wacana Pansus BGD Saingi Interpelasi Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Ditengah polemik Bank Banten, muncul upaya legislator di DPRD Banten untuk mengusung hak interpelasi. Naun, belakngan muncul wacana saingan yang menganggap DPRD Banten lebih perlu membentuk panitia khusus (Pansus) PT Banten Global Development (BGD) ketimbang melakukan interpelasi.

    Salah satu pihak yang mengusulkan agar dibentuknya Pansus BGD yakni Fraksi PPP. Anggota Fraksi PPP pada DPRD Provinsi Banten, Ubaidillah, mengatakan bahwa untuk menyelesaikan polemik Bank Banten tidak cukup hanya dengan melakukan interpelasi atas pemindahan RKUD saja.

    Ubaidillah beranggapan bahwa pemindahan RKUD dari Bank Banten ke Bank BJB merupakan sebuah akibat. Maka dari itu, dibutuhkan Pansus BGD untuk mencari tahu penyebab Bank Banten mengalami permasalahan hingga puncaknya pada pemindahan RKUD.

    “Kalau fraksi PPP itu sebenarnya menginginkan pembentukan Pansus BGD ini agar semua persoalan bisa jelas. Jangan sampai terpotong-potong dalam penyelesaiannya. Karena pemindahan RKUD ini kan akibat yah, kita harus cari tahu sebabnya itu apa,” ujarnya saat dikonfirmasi oleh BANPOS.

    Dengan demikian, secara tegas Fraksi PPP mendorong agar DPRD Provinsi Banten membentuk Pansus BGD dengan segera. Bahkan menurutnya, ia tidak sepakat dengan interplasi yang hanya mempertanyakan terkait pemindahan RKUD saja.

    “Pansus ini agar semua bisa diselesaikan. Karena kalau bukan akarnya yang diselesaikan, itu sulit. Kalau dibentuk pansus, kita jadi tahu mengapa waktu itu Pemprov Banten membeli bank yang tidak sehat untuk dijadikan sebagai Bank Banten. Dari situ kita bisa menyelesaikan satu persatu permasalahannya,” ucapnya.

    Dengan pansus itu juga, Ubaidillah mengatakan bahwa dapat diketahui mengapa pembelian Bank Pundi pada saat itu harus melalui PT BGD, tidak langsung dibeli saja. Hal ini menurutnya patut dicari tahu, karena terdapat indikasi bahwa beradanya Bank Banten di bawah manajemen PT BGD menjadi penyebab tidak berkembangnya Bank Banten.

    “Jadi begini, ada analisa dari para ahli bahwa ketika Bank Banten untuk, BGD mengambil keuntungan tersebut. Tapi ketika rugi, BGD tidak mau tahu menahu. Nah ini yang menurut kami salah. Ini juga berakibat ketika Bank Banten merugi, BGD pun ikut merugi. Ini yang salah,” jelasnya.

    Ia pun mendorong agar Bank Banten dapat berdiri sendiri sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), bukan sebagai anak perusahaan atau unit usaha dari BUMD yang ada yakni PT BGD. Dengan demikian, pengelolaan dan manajemennya pun dapat lebih leluasa dalam bertindak.

    “Kalau memang ini ingin dilanjutkan, berdisi sendiri lah. Lihat saja di Serang itu ada BPR Serang yang akan menjadi Bank Serang. Itu berdiri sendiri tanpa di bawah pihak lain. Jadi dalam menentukan kebijakan itu bisa dilakukan sendiri,” tegasnya.

    Sementara itu, Anggota Fraksi Demokrat, Nawa Said Dimyati, mengatakan bahwa beberapa waktu yang lalu memang sempat muncul wacana pihaknya untuk membentuk Pansus BGD. Akan tetapi, wacana tersebut diurungkan lantaran pihaknya lebih fokus pada langkah penyehatan Bank Banten.

    “Fokus Demokrat bagaimana penyehatan Bank Banten. Wacana Pansus BGD memang pernah muncul, tapi saat ini momentumnya tidak tepat. Karena upaya penyehatan Bank Banten lagi intensif dilakukan yang dikomandoi oleh OJK,” ujarnya saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, Selasa (16/6).

    Namun saat ditanya apakah pihaknya akan kembali melanjutkan wacana pembentukkan Pansus BGD apabila Bank banten sudah kembali sehat,ia mengaku tidak mau berandai-andai dulu. “Fokus pada penyehatan aja dulu mas, enggak mau berandai-andai,” ungkap pria yang akrab disapa Cak Nawa itu.

    Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB, Umar Bin Barmawi, mengaku bahwa dirinya baru mendengar adanya wacana pembentukkan Pansus BGD. Namun ia mengaku akan berkomunikasi kepada seluruh anggota fraksi untuk mendiskusikan hal tersebut. Ia juga akan membuka komunikasi dengan Fraksi PPP selaku fraksi yang dengan jelas mendukung hal itu.

    “Saya baru dengan malahan. Saya akan berbicara dengan seluruh anggota fraksi dulu yah terkait dengan wacana tersebut. Karena memang belum masuk pembahasan soal Pansus BGD itu. Nanti lah saya akan diskusikan. Coba nanti saya coba tanya juga kepada Fraksi PPP,” katanya.

    Terpisah, Direktur Eksekutif Aliansi Independen Peduli Publik (ALIPP), Uday Suhada, mengatakan bahwa wacana pembentukan Pansus BGD merupakan hal yang cukup penting dilakukan. Sebab dengan dibentuknya pansus, maka pembahasannya dapat lebih spesifik.

    “Soal pansus, ini menjadi penting karena pansus itu lebih spesifik, lebih khusus. Tidak apa-apa itu, itu merupakan mekanisme yang harus difungsikan oleh DPRD. Kita semua selaku masyarakat Banten harus mendukung itu,” ujarnya seusai menghadiri dialog publik di salah satu kafe di Kota Serang.

    Selain itu, ia juga mempertanyakan terkait dengan fungsi PT BGD selama ini. Menurutnya, banyak kerjasama operasi (KSO) PT BGD yang bermasalah. Seperti halnya yang terjadi pada KSO pertambangan di Bayah yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp5,2 miliar.

    “Nah ini satu tanda, jangan-jangan ada banyak KSO di BGD (yang bermasalah). Ini yang harus dijelaskan oleh BGD, apa saja sih KSO itu. Apa saja yang mereka lakukan. Digunakan untuk apa saja uang yang dititipkan oleh Pemprov Banten kepada BGD itu,” tandasnya.(DZH)

  • ACT-MRI Salurkan Paket Pangan Untuk Penyandang Tunanetra

    ACT-MRI Salurkan Paket Pangan Untuk Penyandang Tunanetra

    CILEGON, BANPOS – Aksi nyata lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT) Banten, kolaborasi bersama MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) salurkan Bantuan Pangan Penyintas Bencana Banjir ke 91 Kartu Kelurga (KK) di Kampung Cibeber dan Kampung Jombang, Kota Cilegon.

    Koordinator penyaluran bantuan ACT Banten, Adri mengatakan, sasaran dalam bantuan tersebut untuk para penyandang disabilitas tunanetra. Karena diantara mereka merupakan penyintas bencana banjir Cilegon yang terjadi pada awal bulan lalu.

    “Alhamdulillah , sebanyak 91 Paket sembako sudah kami sampaikan melalui Perhimpunan Tuna Netra Indonesia (Pertuni) Kota Cilegon,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (12/6).

    Lebih lanjut, Adri mengatakan bahwa dampak pandemi Covid-19, membuat usaha dan profesi para penyandang disabilitas tersendat dengan segala keterbatasan yang dimiliknya. Terlebih, juga berimbas pada kelangsungan hidup para penyandang tunanetra.

    “Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari pun, mereka hanya mengharap bentuan dari tetangga dan para pelanggan pijat yang selalu memperhatikan mereka,” tuturnya.

    Ia berharap, kondisi pandemi dapat segera berakhir, agar persoalan ekonomi kembali pulih. Begitupun dengan masyarakat, khususnya penyandang tunanetra, bisa beraktivitas dengan baik.

    “Mereka sangat bahagia atas kegiatan ini, doa terbaik untuk para dermawan dan Aksi Cepat Tanggap,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu penerima manfaat, Abdul Mukti yang juga masih mengenyam pendidikan di salah satu Universitas Negeri di Banten, mengucapkan terimakasih kepada pihak yang terlibat dalam menyalurkan bantuan pangan untuk para penyintas banjir.

    “Semoga ACT, Indonesia dermawan dan kitabisa.com bisa terus membersamai kami dan saudara-saudara kami dan semakin maju,” tandasnya. (MUF)

  • Kodim 0603 Bareng Jurnalis Lebak Bagikan Ratusan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19

    Kodim 0603 Bareng Jurnalis Lebak Bagikan Ratusan Paket Sembako Bagi Warga Terdampak Covid-19

    LEBAK, BANPOS – Kodim 0603 Lebak bersama jurnalis Lebak membagikan ratusan paket bantuan sembako kepada warga terdampak Covid-19. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan beban masyarakat selama pandemi Covid-19.

    Dandim 0603 Lebak, Letkol Kav Yudha Setiawan, mengatakan bahwa pandemi Covid-19 telah berdampak terhadap ketahanan ekonomi masyarakat.

    Oleh karena itu, sebagai bentuk kepedulian dan empati TNI, Kodim 0603 Lebak bersinergi dengan Wartawan Lebak memberikan bantuan paket sembako untuk masyarakat kurang mampu. Bantuan disalurkan kepada masyarakat di Koramil Muncang, Cipanas, Sajira, Banjasari, Malingping, dan Panggarangan.

    “Kodim 0603 Lebak komitmen bersama masyarakat melawan wabah corona atau Covid-19. Kita berharap semua bisa melewati badai ini dan kembali hidup normal,” kata Yhuda Setiawan kepada wartawan, Jumat (5/6).

    Kodim 0603 Lebak jelas Yhuda, sudah tiga kali menggelar kegiatan bakti sosial membagikan paket sembako. Kegiatan pertama dilaksanakan sebelum Ramadan dan yang kedua menjelang lebaran.

    “Bantuan yang kami berikan nilainya enggak seberapa. Tapi kami yakin bantuan ini bermanfaat bagi masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 di Lebak,” jelasnya.

    Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Lebak, Eka Gunawan, mengatakan hingga sekarang sudah ada dua orang warga Lebak yang terpapar Covid-19, yakni warga Cihara dan Warunggunung. Satu orang pasien telah dinyatakan sembuh, sedangkan satu lagi masih dalam perawatan di RSU Banten.

    “Dampak wabah Covid-19 bagi perekonomian masyarakat cukup besar. Banyak warga yang mengalami kesulitan ekonomi bahkan jatuh miskin, sehingga mereka membutuhkan uluran tangan dari semua pihak. Karena itu, Kodim bersama jurnalis Lebak peduli membantu masyarakat agar tetap bisa bertaham selama masa pandemi ini,” ungkapnya.(CR-01/PBN)

  • Tahun Ajaran Baru Ditengah Pandemi, Pedagang Perlengkapan Sekolah Sepi Pembeli

    Tahun Ajaran Baru Ditengah Pandemi, Pedagang Perlengkapan Sekolah Sepi Pembeli

    PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah pedagang seragam dan perlengkapan sekolah di Kabupaten Pandeglang sepi pembeli menjelang tahun ajaran baru 2020/2021.

    “Tahun ini karena pandemi COVID-19, penjualan baju seragam tidak seramai tahun sebelumnya,” ujar Martin, salah seorang pedagang grosir pakaian sekolah, saat ditemui di pasar tradisional Badak Pandeglang, Kamis (4/6).

    Ia mengatakan, penurunan penjualan mencapai 70 hingga 80 persen dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Melihat situasi saat ini bisa diperkirakan turun 70 hingga 80 persen, sebab ditahun sebelumnya dalam sehari bisa datang lebih dari lima pembeli pakaian seragam, namun saat ini hanya satu dua orang saja,” terangnya.

    Menurutnya, animo masyarakat untuk membeli perlengkapan sekolah ataupun seragam sekolah berkurang, karena sistem pembelajaran siswa selama pandemi COVID-19 dilakukan secara daring, dan memasuki tahun ajaran baru belum dipastikan kapan sekolah dibuka secara normal.

    “Harga seragam sekolah tidak berubah untuk sekolah dasar Rp100 ribu per pasang, sekolah menengah pertama Rp120 ribu per pasang, dan sekolah menengah atas Rp130 ribu hingga Rp150 ribu per pasang, namun pembeli belum begitu antusias karena yang di utamakan ya anak yang baru masuk sekolah dasar,” tuturnya.

    Hal serupa juga dikatakan Anis, salah seorang pedagang perlengkapan sekolah yang ada di pasar tradisional pandeglang. Ia mengatakan belum terlihatnya lonjakan pembeli perlengkapan alat tulis di toko miliknya.

    “Belum ada lonjakan pembeli, stok buku tulis juga masih banyak biasanya masyarakat sudah bersiap kalau tahun ajaran baru mulai, tetapi ini belum banyak yang membeli,” kata Anis.

    Ia menuturkan, selama pandemi COVID-19, antusiasme masyarakat untuk membeli perlengkapan sekolah tidak seramai tahun sebelumnya.

    “Tahun lalu kalau anak sekolah mau masuk masyarakat sudah banyak yang antri membeli buku tulis, tas, ataupun alat tulis, tapi sekarang belum banyak yang datang,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Pasca-lebaran, Harga Bawang Merah Lokal Meroket

    Pasca-lebaran, Harga Bawang Merah Lokal Meroket

    PANDEGLANG, BANPOS – Pasokan bahan kebutuhan pokok masyarakat di Pasar Badak Pandeglang dalam kondisi normal di awal Juni ini. Namun khusus bawang merah lokal, meski pasokan barang masih berlangsung, tapi jumlahnya berkurang.

    Kondisi ini membuat harga bawang merah lokal meroket dari harga normal.

    “Harga bawang lokal naik terus, kemarin masih Rp =20 ribu per kilo, sekarang sudah Rp60 ribu per kilo,” kata Aas, pedagang eceran di Pasar Badak, Pandeglang, kepada BANPOS, Kamis (4/6).

    Menurutnya, saat Ramadan harga bawang merah lokal di kisaran Rp40 ribu per kilogram. Bahkan sebelum bulan puasa, harga bawang merah hanya Rp 20 ribu per kilogram. Pascalebaran, harga bawang merah lokal mulai melonjak naik.

    “Katanya sih pasokan dari petani bawang seperti Brebes agak berkurang, selain itu juga kendalanya dari pengiriman,” ucapnya.

    Mengenai harga bawang merah impor, ia mengatakan meski harganya murah yakni di kisaran Rp25 ribu hingga Rp30 ribu per kilogram, namun masyarakat kurang menyukai aromanya.

    “Tapi kalau untuk masak lebih enak bawang merah lokal, karena lebih wangi dan enak, itu juga kata pembeli,” jelasnya.

    Kenaikan harga bawang merah cukup signifikan juga diakui Saep, pedagang eceran lainnya di Pasar Badak, Pandeglang. Ia menjual bawang merah lokal Rp60 ribu per kilogramnya. Kenaikan sudah terjadi dalam seminggu terakhir.

    “Habis Lebaran lah sudah mulai naik. Sekarang di pasar saja sudah Rp58 ribu sampai Rp60 ribu yang kualitas bagus,” bebernya.

    Namun, untuk harga komoditi yang lain, Saep menuturkan tidak ada kenaikan harga atau masih stabil bahkan cenderung mengalami penurunan.

    “Kalau untuk harga bawang putih, tomat, cabe merah, cabe rawit, bawang bombay, itu tidak mengalami kenaikan, bahkan sebagian harganya ada yang turun,” ungkapnya.

    Kontributor harga bahan pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pandeglang, Nunu membenarkan kenaikan harga bawang merah lokal di Pasar Badak Pandeglang disebabkan oleh beberapa faktor.

    “Kenaikan harga bawang merah lokal sudah terjadi pasca-hari raya Idul Fitri kemarin, itu disebabkan oleh gagal panen para petani, baik yang dari Brebes, Cirebon, dan juga Pati, serta kendaraan yang mengirimnya sulit masuk dikarenakan PSBB dan masih banyak lagi,” tandasnya.(MG-02/PBN)

  • Pemkab Serang Tidak Capai Target IPM 2019

    Pemkab Serang Tidak Capai Target IPM 2019

    SERANG, BANPOS – Pemerintah Kabupaten Serang gagal mencapai target Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut diungkapkan oleh Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah usai mengikuti Rapat Paripurna Penyampaikan Rekomendasi LKPJ Tahun 2019 di gedung DPRD Kabupaten Serang, Jumat (29/5).

    IPM sendiri merupakan sebuah indikator pembangunan makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia yaitu masyarakat atau penduduk.

    Untuk diketahui, angka kemiskinan makro pada 2019 sebesar 4,08 persen, atau turun 0,22 persen dibandingkan capaian tahun 2018 sebesar 4,30 persen. Sementara pertumbuhan ekonomi di pada tahun 2019 ditargetkan 5,21persen. Pada akhir tahun 2019, prediksi sementara indikator ini baru mencapai sebesar 5,08 persen.

    Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2019 ditargetkan tidak melebihi 13,45 persen, pada akhir tahun 2019 mencapai target sebesar 10.65 persen. Terakhir, indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2019 tercapai pada kategori B.

    Diketahui IPM Kabupaten Serang pada tahun 2019 ditargetkan 67,27 poin. Sampai dengan akhir 2019, realisasi hanya sebesar 66.38 poin atau naik sebesar 0,45 poin bila dibandingkan dengan capaian tahun 2018 sebesar 65,93 poin

    Tatu mengatakan bahwa IPM belum mencapai target, karena ada beberapa indikator IPM yang belum tercapai. Targetnya 67,27 poin dan baru tercapai 66,38 poin.

    “Sebetulnya mereka sudah punya target mengarah ke sana. Kedepan kita bisa tingkatkan lagi. Soal anggaran dan program. Dengan program yang ada, kedepan harus evaluasi, ” ujarnya.

    Jika dilihat dari indikator pendidikan dan kesehatan, sudah memiliki target untuk mengalami peningkatan. Untuk menindak lanjuti hal tersebut, Pemkab Serang akan melibatkan pihak Badan Pusat Statitistik (BPS) dan akademisi.

    “Hal itu dilakukan dengan melibatkan BPS dan akademisi, pemerintah dapat mengambil langkah yang ideal. Tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi,” ucapnya.

    Dalam penyusunan LKPJ, menurutnya, memuat input dan output. Sedangkan out come, benefit dan impact per kegiatan tidak bisa diukur pada waktu yang singkat.

    “Oleh karena itu, kami setiap tahun melakukan survey kepuasan masyarakat untuk dapat mengetahui dampak yang dihasilkan dari setiap program yang dilaksanakan,” tuturnya.

    Tatu menungkapkan, pemantauan dan evaluasi atas capaian program punya tolok ukur melalui inovasi aplikasi sistem monitoring dan evaluasi kegiatan (simolek), aplikasi Simral, dan aplikasi e-Sakip.

    “Sehingga tingkat akurasi capaian hasil kegiatan dapat lebih akurat,” tandasnya.(MUF)

  • Pidato PRD Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

    Pidato PRD Dalam Rangka Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020

    Assalamualaikum Wr. Wb.
    Salam adil makmur untuk seluruh rakyat Indonesia.

    Tak lupa saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir batin.

    Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini 1 Juni adalah hari lahir Pancasila.

    Mari kita selalu mengingat perjalanan sejarah bangsa kita, agar ke depan kita tidak mengulang kesalahan di masa lampau.

    Kepada para Pendahulu kita yang telah berjuang membebaskan bangsa Indonesia dari belenggu Penjajahan, mari kita doakan agar segala amal baiknya diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

    Saudara-saudaraku,

    Setelah munculnya Covid19 di Wuhan pada akhir tahun 2019, kemudian meluas menjadi wabah pandemik yang sampai sekarang masih kita rasakan dampaknya, banyak pelajaran berharga yang kita peroleh untuk membangun kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan.

    Salah satu pelajaran yang terpenting bahwa tugas negara menjamin keselamatan kehidupan rakyat adalah hal yang utama di atas kepentingan apapun, dan kesejahteraan rakyat adalah perjuangan politik yang paling tinggi.

    Sebelum Pandemi Covid19 ini muncul, dunia sedang diguncang oleh massifnya perlawanan rakyat menolak konsep lama, sistem lama yang hanya memberikan ruang hidup untuk segelintir orang menguasai kehidupan umat manusia lainnya.

    Hampir 3 bulan, kita terkurung oleh Pandemi ini, dan kemajuan yang telah dicapai umat manusia, sampai sekarang ternyata belum mampu menghentikan serangan Covid19 ini.

    Di dalam negeri kita sendiri, terjadi kebimbangan, kelambatan, ketidaksiapan, tidak ada soliditas kepemimpinan, tidak ada kesatuan komando, simpang siur informasi….. maka dengan jiwa besar kita harus akui, bahwa secara subyektif kita memang tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba Covid19 ini, baik dari aspek anggaran maupun peralatan medis, selain mungkin ada pertimbangan lain yang dijadikan landasan sikap Pemerintah, selain masalah kesehatan.

    Hal ini harus menjadi koreksi, bahwa ada masalah yang harus diperbaiki, baik dari aspek kesehatan, anggaran, ekonomi dan politik.

    Sebelum Pandemi Covid 19 muncul, ada beberapa agenda besar yang sedang dipersiapkan oleh Pemerintah Pusat, seperti Ibu Kota Baru, Omnibuslaw dan pembahasan beberapa UU serta kebijakan yang masih menjadi polemik di tengah masyarakat.

    Di tengah kecemasan dengan banyaknya persoalan yang dihadapi masyarakat, seperti PHK, sektor informal mandeg, pengurangan upah kerja, tiba-tiba masyarakat dikejutkan dengan keputusan Presiden menaikkan iuran BPJS yang sebelumnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung dan pengesahan UU Minerba oleh DPR RI.

    Tindakan tersebut melukai batin masyarakat, di saat mereka menjauhkan diri dari hiruk pikuk kehidupan ekonomi dan politik, dengan tetap tinggal serta kerja di rumah.

    Masyarakat menjadi curiga bahwa ada muatan kepentingan dari Oligarki yang mengambil keuntungan di tengah kecemasan.

    Belum lagi adanya upaya pembungkamman terhadap hak-hak demokrasi rakyat, dalam bentuk intmidasi, teror dan penangkapan terhadap anggota masyarakat yang melakukan kritik kepada pemerintah.

    Ditambah simpang siur kebijakan yang dilakukan Pemerintah seperti BLT, penundaan angsuran kredit dan lain sebagainya, hal tersebut menjadikan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin turun.

    Di saat situasi darurat, mestinya pemerintah fokus dalam menghadapi pandemi Covid19, membangun kepemimpinan yang solid, dengan menunda semua agenda, selain agenda menyelamatkan rakyat, baik kesehatan maupun kebutuhan hidup, agar masyarakat merasa tenang karena terpimpin.

    Sebesar apapun musuh dan seberat apapun beban yang harus dipikul oleh negara dan masyarakat, jika bersatu padu akan menjadi ringan dan kita pasti sanggup mengalahkan serta melewati situasi berat ini.

    Masyarakat Indonesia sudah membuktikan tindakan nyata, walau dengan tindakan yang sederhana, mereka sigap menjaga diri dan menjaga kampungnya dengan melakukan isolasi mandiri, memproduksi masker, dan tolong menolong membangun posko distribusi makanan dan bahan makanan.

    Di tengah alam liberal ugal-ugalan, gotong royong yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia terbukti masih kuat di tengah masyarakat dan sanggup menjawab persoalan mendesak masyarakat.

    Kegotong-royongan inilah yang harus dikembangkan baik untuk urusan ekonomi, politik maupun sosial.

    Banyak pelajaran dan banyak hal yang harus dikoreksi untuk dibenahi agar ke depan kehidupan bangsa semakin kokoh, adil makmur dan penuh harapan.

    Dan juga agar negara selalu siap menghadapi situasi apapun, baik normal maupun darurat.

    Kita butuh tatanan baru, tatanan yang sesuai dengan cita-cita proklamasi yang dituangkan dalam preambule UUD 1945 yang di dalamnya berisi tujuan Indonesia merdeka dan Pancasila sebagai dasar negara.

    Tatanan yang pernah ditawarkan Bung Karno dalam SU PBB tahun 1960, di saat dunia pada waktu itu terbelah menjadi blok barat dan blok timur, tatanan baru untuk membangun dunia kembali, yang menjunjung tinggi kemanusiaan, kesetaraan dan keadilan.

    Membangun kehidupan dunia yang adil dan beradab dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila.

    Tinggalkan alam liberal yang telah gagal dan mendapatkan perlawanan rakyat di mana-mana, dengan percaya kepada kekuatan sendiri, mari kembali menegakkan serta melaksanakan Pasal 33 UUD 45.

    Karena sesungguhnya bukan hanya demokrasi politik saja yang dicita-citakan oleh para pendiri Bangsa, tetapi juga demokrasi ekonomi, Sosio Demokrasi, dengan menjadikan masyarakat sebagai tulang punggung ekonomi nasional.

    Sejak awal berdiri kita telah membagi konsep pembangunan ekonomi itu menjadi 3, yaitu BUMN, KOPERASI dan SWASTA.

    Akan tetapi walau Kepemimpinan Nasional silih berganti, hanya swasta yang selalu diistimewakan, termasuk swasta asing, BUMN masih belum mampu menjadi pilar utama ekonomi dan ekonomi rakyat dalam bentuk koperasi dilupakan untuk dibangun dan dikembangkan.

    Akibatnya terjadi ketimpangan, dan dalam situasi darurat seperti ini, di saat semua negara sedang mengamankan kepentingan dalam negerinya masing-masing, sangat terasa betapa keroposnya ekonomi nasional kita.

    Pandemi telah memberikan pelajaran, semua negara berjuang mengamankan dalam negeri nya masing-masing, dari masalah alat kesehatan, bahan makanan maupun keuangan.

    Untuk itu sudah saatnya kita memulai kembali membangun industri nasional, agar tidak terus menerus tergantung kepada modal asing, tinggalkan pemikiran lama itu, ubah cara pandang agar Indonesia mandiri di atas semangat gotong royong.

    Hanya negara yang memiliki industri nasional yang kuat, ekonomi bisa mandiri dan sanggup bertahan menghadapi situasi apapun.

    Untuk itu jadikan Pancasila sebagai filosofi, dasar dan bintang arah bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan tujuannya.

    Jangan hanya menjadikan Pancasila sebagai gincu dan tameng politik, tetapi tidak pernah dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

    Semoga kita semua selamat dan keluar dari Pandemi Covid19 ini.

    Kita pasti bisa,

    Mari Bersatu, Wujudkan Kesejahteraan Sosial, Menangkan Pancasila.

    Terimakasih,

    Wasalammualaikum Wr. Wb.

  • Belanja di Warung Tetangga

    Belanja di Warung Tetangga

    SUDAH lebih dari tiga bulan kita diterpa wabah corona. Dampaknya luar biasa. Bukan semata merenggut jiwa. Ekonomi pun kena imbasnya.

    Ekonomi menjadi lumpuh, karena ada aturan pembatasan aktifitas. Banyak orang tidak bisa bekerja. Karena tak kerja maka tidak mendapatkan penghasilan. Kebutuhan pokok, ditanggulangi oleh pemerintah dalam bentuk bantuan langsung.

    Menjelang penerapan relaksasi, yang membuat kita masuk pada babak baru yang dikenal dengan istilah new normal, diharapkan seluruh aktifitas warga kembali normal seperti semula. Pemberlakuan ini dilaksanakan secara bertahap, dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan.

    Petani kembali turun ke sawah, nelayan kembali melaut, angkutan umum kembali beroperasi, para pegawai kembali masuk kantor, buruh kembali bekerja di pabrik, pegawai layanan jasa juga siap bekerja. Ekonomi mulai menggeliat lagi.

    Ditengah geliat ekonomi warga, muncul anjuran agar kita melakukan gerakan saling membantu. Misalnya, lebih memilih untuk belanja di warung tetangga dibanding belanja di mall atau minimarket. New normal, no mall.

    Anjuran dan ajakan ini tidak salah. Karena dengan belanja di warung tetangga, merupakan wujud nyata cara bantu kita pada mereka. Tapi, belanja di mall juga bukan langkah salah. Mengapa?

    Sebagian besar dari kita beranganggapan bahwa mall, juga hotel, adalah corporate, perusahaan besar. Pangsanya juga bukan warga berpenghasilan minim. Mall dan hotel identik dengan kalangan orang kaya.

    Anggapan seperti itu tidak sepenuhnya salah. Tapi sebaliknya juga, tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena mall dan hotel juga menjadi tempat bergantung para petani dan nelayan, kelompok masyarakat yang diidentikkan sebagai penyandang status ekonomi lemah.

    Analisa ini bukan semata hasil bacaan, apalagi dugaan. Tapi merupakan hasil pengalaman langsung. Langsung saya alami dan saksikan, ketika berkunjung ke mall dan atau hotel.

    Untuk sebuah keperluan kedinasan, saya kerap mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh lembaga tempat saya bekerja. Kadang diundang oleh lembaga lain, baik lembaga pemerintah maupun swasta, juga organisasi kemasyarakatan, dengan menggunakan hotel sebagai tempat kegiatan.

    Lazimnya kegiatan yang dilaksanakan di hotel, pihak hotel memberikan fasilitas layanan makanan; makan, sarapan, dan snack berupa cemilan ringan. Pada session inilah saya menemukan peran petani dan nelayan.

    Ketika sarapan di resto hotel, ada banyak makanan yang sejatinya akrab dengan keseharian kita diluar hotel. Misalnya kacang tanah, jagung, ubi, talas, pisang, dan yang lainnya. Minumannya seperti kopi, teh, wedang jahe, bandrek, dan bajigur.

    Sajian makan berat, selain nasi, ada lauk pauk; tempe, tahu, ikan, daging, telur, perkedel, dan seafood. Sayurannya berupa timun, wortel, bayam, jagung, melinjo, labuh, kacang polong, dan lain-lain.

    Semua jenis makanan, sayuran, dan minuman yang saya sebutkan diatas, bisa disantap di resto hotel, setelah melewati proses panjang. Bisa jadi pihak hotel mendapatkannya lewat belanja di pasar induk, atau langsung mendapat pasokan rutin dari desa.

    Ada beberapa hotel di kota-kota besar yang secara rutin mendapatkan kiriman bahan makanan itu langsung dari para petani. Kontinuitas pesanan ini tentu menjadi jaminan bagi para petani dalam mengelola dan mengatur ritme distribusinya.

    Hal yang sama iuga berlaku bagi mall. Biasanya, seperempat area mall diperuntukkan bagi penjualan bahan makanan yang didatangkan langsung dari desa. Dari para petani dan nelayan.

    Maka, bila hotel sepi dari pengguna, dan mall sepi dari pembeli, secara tidak langsung juga berdampak terhadap nasib para petani dan nelayan. Karena sepi pembeli, hotel dan mall menghentikan pesanan kepada rekanan, dalam ini petani dan nelayan.

    Jadi, mengajak warga belanja di warung tetangga, itu baik. Karena bisa membantu memudahkan perekonomian mereka. Namun, belanja di mall juga tidak salah. Karena secara tidak langsung, juga membantu nasib para petani dan nelayan.

    Dengan demikian, anggapan bahwa hotel dan mall identik dengan konglomerasi dan taipan, tidak sepenuhnya benar. Ribuan pekerja di hotel dan mall pada umumnya juga berasal dari keluarga sederhana dan bersahaja.

    Mari belanja di warung tetangga. Tak perlu dilarang bagi yang mau belanja di mall!

  • Perempuan Cilegon Yang Terkena PHK Diberikan Bantuan

    Perempuan Cilegon Yang Terkena PHK Diberikan Bantuan

    CILEGON, BANPOS – 51 pekerja perempuan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Covid-19 diberikan bantuan spesifik oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Cilegon.

    Diketahui, 51 pekerja yang terkena PHK karena dampak Covid-19 seluruhnya bekerja di Kawasan Krakatau Industri Estate Cilegon (KIEC).

    Kepala DP3AKB Kota Cilegon, Heni Anita Susila mengatakan, bantuan kepada puluhan pekerja perempuan di Kota Cilegon yang terkena PHK tersebut berasal dari Kementrian PPPA.

    “Jadi intinya hari ini ada penyerahan bantuan spesifik pada 51 pekerja perempuan yang di PHK karena dampak Covid-19, ini dari kementerian PPPA, kami sebagai mediator saja,” kata Heni usai penyerahan bantuan di Aula Setda II Pemkot Cilegon, Kamis (28/5).

    Menurutnya, dengan adanya bantuan secara spesifik ini menunjukkan bahwa negara hadir ketika para pekerja perempuan ada pemutusan hubungan kerja. Selain itu, ia juga mengatakan akan ada tindak lanjut seperti pelatihan pelatihan bagi pekerja perempuan yang terdampak Covid-19.

    “Jadi nanti ada tindak lanjutnya, seperti itu,” tambahnya.

    Ia juga mengatakan, bantuan hari ini yang didistribusikan diantaranya, hand sanitizer, disinfektan, sarung tangan, masker, vitamin, susu, sabun cuci baju, listerin hingga pembalut. Jadi, bantuan tersebut murni untuk kebutuhan perempuan.

    “Masih muda-muda tadi usianya,” tandasnya. (LUK)