Kategori: EKONOMI

Kuota JPS Kota Serang Ditambah, Pelajar dan Mahasiswa Perantau Jadi Komponen Penerima

SERANG, BANPOS – Pemkot Serang menambah kuota penerima program Jaring Pengaman Sosial (JPS) sebanyak 10 ribu kepala keluarga (KK). Sehingga saat ini jumlah yang akan menerima JPS yakni sebanyak 35 ribu KK.

Selain itu, Pemkot Serang memperpanjang masa pendataan penerima JPS sampai dua minggu kedepan. Hal ini dilakukan agar validitas data penerima JPS dapat benar-benar tepat sasaran.

Juru bicara (Jubir) Gugus Tugas Penanganan Covid-19, W. Hari Pamungkas, mengatakan bahwa berdasarkan hasil koordinasi penanganan dampak sosial ekonomi, diputuskan kuota penerima JPS akan ditambah menjadi 35 ribu KK.

“Sebelumnya estimasi 25 ribu warga saja yang akan menerima, namun berdasarkan hasil koordinasi maka kuota penerima JPS akan diperpanjang,” ujarnya kepada awak media, Selasa (14/4).

Penambahan kuota tersebut dilakukan karena ada masyarakat yang merasa terdampak namun tidak terakomodir dalam program tersebut.

“Tapi kalau jumlah pastinya berapa itu masih belum fiks. Masih digodok. Tapi yang pasti kami telah menyediakan anggaran untuk kuota sebanyak 35 ribu KK,” jelasnya.

Selain itu, berdasarkan surat keputusan bersama antara Kemendagri dan Kemetrian Keuangan, pemerintah daerah memberikan batas waktu tambahan untuk mendata jumlah penerima JPS.

“Kalau dari Dinsos sendiri meminta waktu maksimal dua minggu kedepan. Ini untuk melakukan validasi by name by addres, sehingga tidak ada orang yang mendapatkan bantuan ganda dan beririsan dengan bantuan provinsi dan pusat,” terangnya.

Bahkan, Hari menuturkan bahwa pelajar dan mahasiswa perantau yang masih bertahan di Kota Serang, juga akan mendapatkan bantuan dari Pemkot Serang.

“Pelajar dan mahasiswa perantau tadi juga dibahas dalam rapat. Mereka juga akan mendapatkan bantuan dan dimasukkan dalam program JPS tersebut. Datanya sudah ada pada Dinsos,” ucapnya.

Untuk diketahui, pendataan warga penerima JPS dilakukan oleh RT dan RW setempat. Nantinya, data yang dikumpulkan oleh setiap RT akan diserahkan ke kelurahan. Setelah itu, Dinsos Kota Serang akan melakukan validasi terhadap data yang diserahkan. (DZH)

14 April 2020
Peternak Menjerit, Jual Ayam Seharga Rp6 Ribu

WALANTAKA,BANPOS – Peternak ayam di Kota Serang mengalami kerugian yang cukup besar. Pasalnya, pangsa pasar penjualan ayam banyak yang tutup dampak Covid-19, sehingga harga ayam menjadi anjlok bahkan hingga mencapai Rp6.000 per kilogram.

Salah satu peternak ayam, Rudi Chandra, mengatakan bahwa saat ini aktivitas jual beli ayam potong sedang sangat buruk. Hotel, restoran dan catering yang merupakan pasar utama mereka, banyak yang tutup.

“Saat ini sedang sepi pembeli. Soalnya hotel, restoran dan katering khususnya yang ada di Jakarta itu semua tutup. Tidak ada kegiatan sama sekali,” ujarnya saat ditemui di Walantaka, Senin (13/4).

Padahal, lanjutnya, para peternak ayam potong memiliki waktu panen ternak yang pasti. Sehingga stok ayam potong menjadi menumpuk, sedangkan permintaan mengalami penurunan.

“Tidak ada kegiatan, jadi pasar tidak ada sedangkan stok kita menumpuk,” tuturnya.
Akibatnya, harga daging yang direkomendasikan oleh Pemerintah yaitu Rp18.000 hingga Rp22.000 ini, tidak tercapai. Sebab, para peternak tidak mempunyai pasar untuk menjual ayamnya.

“Jadi peternak-peternak tidak punya pasar untuk saat ini,” katanya.

Diketahui, harga per kilogram ayam paling rendah per hari ini Rp10.000/kilogram. Bahkan, kata Rudi, hari-hari sebelumnya harga ayam mencapai Rp6000 per kilogramnya. “Pasar-pasar lokal masih kita kirim, hanya omsetnya turun 50 persen,” ujarnya.

Mewakili para peternak di Kota Serang, ia meminta kepada pemerintah kota Serang, agar membuat kebijakan untuk penyerapan produksi dari lokal. Menurutnya, para peternak ayam sengaja beternak karena akan bertemu dengan momen munggahan puasa. “Mudah-mudahan harganya membaik,” harapnya.

Tak hanya itu, berdasarkan penuturannya, para peternak mengalami kerugian yang tidak sedikit. Per ekor ayam saat ini semakin besar, sedangkan harga pakan semakin baik. Karena bahan baku pakan ayam mayoritas impor, sedangkan harga jual di tingkat peternak turun.

“Kalau menghitung ruginya banyak, kalau untuk peternak mandiri, modalnya saja kalau satu kilogram ayam hidup, bisa sampai Rp18.000. Sekarang kita menjual Rp10.000, 45 persennya,” pungkasnya.

Kendati demikian, pihaknya terus melakukan pembibitan. Karena kata dia, roda produksi ayam harus tetap berjalan, meskipun yang sudah siap panen sebelumnya belum habis karena omset pasar menurun.

“Peternak sekarang dilema, dijual tidak laku. Kalau ditahan, harus nambah pakan. Upaya yang sudah dilakukan, kita biasanya memasarkan sendiri ke masyarakat-masyarakat sekitar,” tandasnya. (MUF/AZM)

13 April 2020
Musa Minta Masyarakat Menolak Bantuan Sembako Diatas HET

LEBAK, BANPOS – Anggota DPRD Lebak dari PPP, Musa Weliansyah mengajak masyarakat untuk melawan kedzoliman pada program bantuan sembako atau sebelumnya disebut bantuan pangan non tunai (BPNT).

Ajakan tersebut disampaikan Anggota DPRD Lebak dari PPP Musa Weliansyah melalui surat terbuka untuk E-Warong dan KPM yang disampaikan melalui Acount facebooknya.

“Kepada Ormas, LSM, Pers, Mahasiswa, serta masyarakat secara umum untuk sama-sama melakukan pengawasan atas kejahatan luar biasa menurut saya, karena ini persoalan dengan KPM yang notabenenya rakyat miskin,” kata Musa Weliansyah kepada BANPOS, Sabtu (11/4).

Ini petikan surat terbuka untuk E-Warong dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) bantuan sembako atau bantuan pangan non tunai (BPNT).

PEROGRAM SEMBAKO TH 2020

Surat Terbuka Untuk E-Warong dan KPM Se-Kab. Lebak.

Berdasarkan Hasil Survei pasar berikut harga komoditi sembako yg seharusnya dijual EWarong/Agen Kepada KPM:

Harga Eceran Pasar Tertinggi saat ini

1. Harga beras Lokal kualitas terbaik Rp. 10.50010.700/Kg

2. Harga ayam potong Hidup Rp 20.000 – 23.000/kg dan Ayam potong bersih Rp. 23.000 – 25.000/kg

3. Harga Telur Ayam Rp.25.000/kg

4. Harga ikan tongkol, Bandeng Rp. 22.500/kg

5. Kacang hijau Rp. 17.000 – 20.000/Kg

Apabila ada E-Warong/Agen yang menjual harga diatas harga pasar tersebut ini sudah diluar batas kewajaran dan sudah melangar PEDUM SEMBAKO 2020.

KPM untuk berani dan menuntut haknya, KPM berhak menolak komoditi/sembako yang dijual E-Warong dengan harga tingi dan tidak berkualitas. Serta sesuai permintaan bukan Sistem PAKET

Kepada Ormas, LSM, PRES, Mahasiswa, serta masyrakat secara umum untuk sama-sama melakukan pengawasan atas kejahatan luar biasa menurut saya, karena ini persoa|an dengan KPM yang notabenenya rakyat miskin.

Apabila pada bulan Mei 2020 masih ada yang menjual komoditas diatas harga tersebut di daerah kita, maka E-Warong layak untuk dicabut oleh BANK BRI. Dan kita sama-sama melaporkannya pada aparat hukum

Saya mengajak kepada masyrakat Kabupaten Lebak untuk sama-sama berjuang melawan kedzoliman ini. Segera laporkan bila hal ini terjadi di wilayah Kabupaten Lebak Musa Weliansyah WhatsApp : 081316555558.

Cq Yth :

1. BUPATI KABUPATEN LEBAK
2. KETUA TIKOR BSP KAB. LEBAK
3. KADINSOS KAB. LEBAK
3. KORTEK BSP KAB. LEBAK
4. BANK BRI
5. TKSK SE-KAB. LEBAK
6. CAMAT SE-KAB. LEBAK
7. KORTEK TINGKAT DESA/KADES SE-KAB. LEBAK.(MG-01/PBN)

11 April 2020
HMI MPO Minta WH Perhatikan Pelajar dan Mahasiswa Perantau

SERANG, BANPOS – Himpunan Mahasiswa Islam-Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) Cabang Serang mendorong agar pelajar dan mahasiswa perantau yang tetap bertahan di Banten, dapat diberikan stimulus selama berada di perantauan.

Sebab, tidak pulangnya mereka ke kampung halaman dikarenakan mengikuti imbauan pemerintah untuk tidak mudik, dalam rangka memutus penyebaran Covid-19.

Mide Formateur HMI MPO Cabang Serang, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa masih banyak pelajar dan mahasiswa perantau yang hingga saat ini bertahan di indekos masing-masing. Mereka tidak pulang lantaran mengikuti imbauan dari pemerintah, agar tidak pulang kampung.

“Mereka pasti ingin pulang, terlebih saat ini belajar serta perkuliahan daring diperpanjang hingga akhir semester dan sebentar lagi bulan Ramadan. Tapi dengan kondisi seperti ini, mereka tidak ingin pulangnya mereka ke kampung halaman justru membawa sengsara,” ujarnya, Jumat (10/4).

Menurutnya, mahasiswa perantau tersebut banyak yang berasal dari wilayah Jawa, Sumatera dan Papua. Namun menurutnya, mayoritas pelajar dan mahasiswa yang tetap bertahan berasal dari Papua.

“Memang banyak dari teman-teman Papua. Karena selain memang mengikuti imbauan, juga bandara di Papua itu ditutup oleh pemerintah setempat. Ada juga dari Boyolali, Palembang, NTB dan lainnya. Kami masih mendata,” jelasnya.

Irkham menegaskan, para pelajar dan mahasiswa perantau tersebut merupakan pahlawan di garda terdepan dalam melawan Covid-19. Sebab, mereka rela tetap di perantauan hingga beberapa bulan ke depan agar pandemi ini tetap berakhir.

Sehingga, ia meminta kepada Pemerintah Provinsi Banten, agar dapat memperhatikan kebutuhan mereka. Ia mendorong agar para perantau dapat masuk dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang telah dianggarkan.

“Dengan terjaminnya kebutuhan mereka, insyaAllah mereka pun menjadi lebih semangat dan terus bertahan di perantauan, hingga pandemi Covid-19 ini dapat selesai dan kehidupan kita kembali seperti semula,” tandasnya. (DZH)

10 April 2020
Terancam Dipecat di Tengah Pandemi, 15 Pegawai Ramayana Serang Ngadu ke Dewan

SERANG, BANPOS – Sebanyak 15 pegawai Ramayana dikabarkan akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) di tengah pandemi Covid-19. PHK itu dilakukan lantaran pihak Ramayana mengalami penurunan pemasukan.

Hal tersebut disampaikan oleh anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Rizki Kurniawan. Ia mengatakan, sebanyak 15 pegawai Ramayana itu mendatangi dirinya untuk ngadu soal rencana PHK yang akan mereka alami.

“Sekitar 15 orang pegawai Ramayana yang datang ke saya untuk mengadu terkait rencana PHK terhadap mereka. Alasannya karena pemasukan sedang turun,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (9/4).

Menurut Rizki, para pegawai tersebut mengaku tidak ingin dikenakan PHK oleh pihak Ramayana. Terlebih kondisi perekonomian saat ini sedang tidak baik.

“Mereka keinginannya untuk tidak di-PHK oleh pihak perusahaan. Karena kan saat ini ekonomi juga sedang sulit. Sekarang lagi tahap negosiasi,” ucapnya.

Namun jika memang harus di-PHK, para pegawai berharap mendapatkan nominal pesangon yang sesuai dengan ketentuan.

“Sekarang posisinya tinggal menunggu keputusan besaran pesangon. Keputusannya nanti sekitar tanggal 18,” katanya.

Ia pun berharap, Disnaker Kota Serang dapat memediasi antara pihak pegawai dengan Ramayana. Sehingga, dapat menyelesaikan permasalahan dengan hasil yang saling menguntungkan.

“Disnaker harus segera mediasi dan berikan kepastian insentif atau pesangon yang diberikan perusahaan terhadap karyawan yang terancam di-PHK,” tandasnya. (DZH)

10 April 2020
Nelayan Pandeglang Sulit Menjual Hasil Tangkapan ke Luar Wilayah

PANDEGLANG, BANPOS – Selain kurang maksimal untuk melaut, sejumlah nelayan di Pandeglang merasa kesulitan untuk memasarkan hasil tangkapan ikan ke luar daerah. Hal itu terjadi selama masa darurat dan pembatasan wilayah karena wabah Covid-19.

Hal ini dijelaskan oleh Kadis Perikanan Dinas Perikanan Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna.

“Masalah ini memang banyak nelayan yang tidak melaut, karena pembelinya tidak ada. Tapi kalau nelayan-nelayan kecil masih banyak yang melaut, ikannya juga cukup untuk memenuhi kebutuhan lokal,” ucapnya kepada BANPOS, saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/4).

Suaedi juga menerangkan bahwa dampak dari merebaknya COVID-19, para pemasok ikan berskala besar menutup usahanya meskipun hasil ikan para nelayan cukup melimpah.

Hal tersebut dikarenakan, untuk penjualan ke luar wilayah sudah tidak bisa dilakukan. Imbasnya, para nelayan berhenti melaut.

“Banyak agen yang biasanya menampung ikan dalam jumlah besar tutup, karena ikan yang biasanya dibawa ke luar wilayah seperti Jakarta yang sekarang memiliki kebijakan pembatasan sosial. Maka ini yang menjadi kendala para pengusaha atau agen besar untuk menjual ikan ke luar wilayah, akibatnya banyak nelayan yang tidak melaut dan tidak mempunyai penghasilan,” jelasnya.

Untuk menangani masalah tersebut, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Sosial, agar menyalurkan sembako untuk para nelayan yang tidak melaut.

“Kami sudah berkoordinasi dengan Dinas Sosial dalam penyaluran sembako dan mendata para nelayan, agar semua nelayan yang tidak melaut bisa mendapatkan sembako tersebut, “pungkasnya

Salah seorang nelayan, Heri mengeluhkan masalah agen besar yang berhenti menampung hasil tangkapannya karena tidak bisa dijual ke luar daerah.

“Kalau untuk hasil tangkapan nelayan sendiri masih cukup banyak, namun para agen atau pengusaha besar tidak mau membeli hasil melaut kami karena masalah pengiriman keluar Pandeglang sudah tidak bisa,” katanya.(MG-02/PBN)

9 April 2020
Beredar Kabar, Ribuan Buruh di Serang Timur Akan di PHK

SERANG, BANPOS – Sebuah akun di media sosial Facebook belum lama ini memposting informasi yang mengundang puluhan komentar. Pasalnya, dalam postingan tersebut disebutkan bahwa salah satu perusahaan besar di Kabupaten Serang tengah bersedih, serta melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dampak wabah virus korona.

“Nikom** bersedih … PHK besar besaran pun terjadi… dampak covid-19,” ucapnya dalam sebuah postingan akun IAM.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Bidang (Kabid) Hubungan Industrial dan Jaminan Kesehatan pada Dinas tenaga kerja dan transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang, Iwan Setiawan mengaku belum ada laporan, meski di media sosial sudah tersiar kabar adanya PHK ribuan pekerja di sebuah perusahaan besar Kabupaten Serang.

“Secara tertulis dari perusahaan itu juga belum ada (konfirmasi), kabar juga kami belum mendengar,” ujarnya saat dihubungi oleh BANPOS, melalui sambungan telepon seluler, Kamis (9/4) pagi.

Menurutnya, secara lisan beberapa pihak perusahaan telah mengabarkan bahwa akan ada pekerja yang dirumahkan, dengan upah setengah dari jumlah upah normal.

“Yang ada, mengabarkan katanya akan ada (kebijakan-red) dirumahkan, tapi upahnua setengah. Itu juga baru lisan, belum tertulis,” jelasnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, jika perusahaan akan melakukan kebijakan PHK, maka perusahaan tersebut wajib untuk melapor terlebih dahulu kepada pihak Disnakertrans Kabupaten Serang. Melaporkan dengan merinci berapa orang pekerja yang akan menerima PHK.

“Tapi sampai sekarang ini belum ada,” tuturnya.

Iwan mengaku, ada beberapa perusahaan besar di Kabupaten Serang yang sudah menyatakan secara lisan kepadanya, bahwa akan ada puluhan pekerja yang akan dirumahkan. Dirumahkan itu, kata dia, masih diberi upah atau gaji misalnya 50 atau 75 persennya dari gaji utuh, itu tergantung kesepakatan

“Kami belum menerima informasi PHK di perusahaan Nikoma*. Jadi saya belum bisa memberikan keterangan lebih lanjut,” katanya menegaskan.

Jika memang ada kebijakan perusahaan baik dirumahkan maupun di PHK, ia yang merupakan sebagai pihak berwenang meminta kepada perusahaan untuk memberikan laporan kesepakatan. Karena kata dia, jika pekerja dirumahkan, itu harus ada kesepakatan tertulis antara pekerja dengan pengusaha.

“Kesepakatan tertulis di atas materai, baru lapor ke kami sebagai bina tenaga kerja kami harus mendata,”

“Tapi ini belum ada laporan,” katanya.

Ia berharap, meski di tengah wabah yang terbilang genting, tidak ada kebijakan PHK dari perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang. Hal itu diminta, karena pengangguran di Kabupaten Serang dinilai sudah banyak.

“Kalau di rumahkan itu kan hanya sementara karena ada wabah Covid-19, tapi kalau misalnya untuk PHK, itu tergantung perusahaan. Tapi dari pemerintah mudah-mudahan seminimal mungkin dihindari, kalau dirumahkan monggo. Nanti setelah selesai musibah Covid-19 ini kembali lagi bekerja.

Berdasarkan data yang sudah terhimpun pada bidangnya, sudah ada tiga perusahaan yang dalam dekat ini mengambil kebijakan pekerja dirumahkan.

“Di Bojonegara satu, Cikande dua. Itu yang tertulis, keputusannya dirumahkan, tapi belum sepakat (antara pekerja dan perusahaan),” jelasnya.

Ia melanjutkan, ketiga perusahaan tersebut total akan merumahkan 38 pekerja dengan kesepakatan memberikan upah sebesar 50 persen per bulan. Namun diantara puluhan pekerja tersebut, ada seorang pekerja yang menolak dengan adanya kesepakatan dirumahkan.

“Yang satu ini belum mau. Dari 38 yang mau dirumahkan, satu orang yang tidak setuju. Tapi satu orang ini akan mempengaruhi ke 38 orang itu, untuk kebijakan dirumahkan atau PHK dengan jumlah banyak yang pasti kami belum mendapatkan laporan,” pungkasnya. (MUF)

9 April 2020
Pasar Daring Diklaim Sukses

SERANG, BANPOS – Pasar daring yang dicanangkan oleh Disperdaginkop UKM Kota Serang diklaim mendapatkan sambutan positif dari masyarakat. Sebab, beberapa komentar yang disampaikan oleh pembeli, memberikan tanggapan yang cukup memuaskan.

Hal ini disampaikan oleh Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono. Ia mengungkapkan, hingga saat ini masih belum mendapatkan tanggapan ataupun komentar negatif dari adanya layanan pasar daring.

“Alhamdulillah hingga saat ini masih belum ada tanggapan negatif atau komplain dari masyarakat. Testimoni yang kami terima semuanya positif, lumayan baik,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di kantornya, Selasa (6/4).

Bahkan menurutnya, dari kota dan kabupaten lain banyak yang tertarik untuk mempelajari pola pasar daring yang diterapkan di Kota Serang. Beberapa sudah melakukan studi banding via daring.

“Ada beberapa yang sudah melakukan studi banding via daring, itu ada dari Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap) dan dari Provinsi Sumatera Barat. Mereka bertanya bagaimana cara dan mekanisme yang diterapkan di Kota Serang,” jelasnya.

Yoyo mengaku, Disperdaginkop UKM saat ini sedang merencanakan agar bukan hanya pedagang pasar saja yang akan dibuat layanan daring, namun juga pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan makanan, akan dibuat layanan daringnya.

“Seperti pecel lele atau pedagang UMKM lainnya yang terdampak penurunan ekonomi akibat Covid-19. Ini nanti akan kami data juga supaya ada layanan daringnya. Tapi ini bagi yang belum terdaftar di layanan aplikasi daring yang sudah ada,” tutur Yoyo.

Mengenai perputaran uang yang sudah terjadi selama adanya layanan daring, Yoyo mengaku tidak memiliki data tersebut. Sebab saat ini, pihaknya hanya bertindak selaku fasilitator antara penjual dengan pedagang.

“Kami hanya menyambungkan, memfasilitasi dan memviralkan nomor para pedagang. Mempromosikan bahwa pedagang ini menjual apa, nomornya ini. Hanya itu saja,” jelasnya.

Sebelumnya diketahui bahwa pasar daring merupakan hasil koordinasi antara Komisi II DPRD Kota Serang dengan Disperdaginkop UKM. Hal ini karena pasar menjadi salah satu lokasi yang paling rawan menyebarkan Covid-19. Sebab, di sana masyarakat berkumpul untuk melaksanakan kegiatan jual beli.

“Jadi nanti untuk mengurangi tingkat kerumunan, maka kami mendorong agar Disperdaginkop Kota Serang untuk segera membuat mekanisme jual beli online bagi penjual pasar,” ujar anggota Komisi II, Nur Agis Aulia.

Ia juga mendorong agar Disperdaginkop UKM dapat membuat program pasar portabel. Mekanismenya, Disperdaginkop UKM menggunakan mobil losbak atau semacamnya, berkeliling menghampiri masyarakat.

“Jadi ini untuk mereka yang belum terbiasa dengan belanja secara online. Makanya disiapkan pasar portabel untuk menghampiri masyarakat. Tujuannya sama, supaya intensitas masyarakat mendatangi pasar itu semakin kecil,” jelas politikus PKS ini.

Selain itu, Agis juga menjelaskan bahwa pihaknya bersama Disperdaginkop UKM akan melakukan sosialisasi, fasilitasi dan advokasi kepada pelaku UMKM terkait relaksasi dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Hal ini sebagai kebijakan yg telah dikeluarkan oleh OJK.

“Ini juga untuk membantu pelaku UMKM tetap bertahan dan mencegah terjadinya PHK massal dampak adanya Covid-19. Harus ada langkah konkrit untuk membantu pelaku ekonomi mikro, sektor informal yang mengandalkan pemasukan harian,” tandasnya.(DZH/ENK)

8 April 2020
Penuhi Kebutuhan Bahan Pangan, Disperindag Akan Gelar Pasar Murah dengan Sistem Door to Door

LEBAK,BANPOS – Untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan masyarakat yang mengikuti himbauan pemerintah dalam upaya pencegahan penyebaran virus korona dengan berdiam dirumah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, akan melakukan pasar murah dengan system door to door kepada masyarakat.

Kabid Perdagangan Disperindag Lebak, Agus Reza mengatakan, menindak lanjuti instruksi Bupati Lebak, untuk membantu masyarakat yang berdiam dirumah mengikuti himbauan pemerintah, Disperindag akan melakukan operasi pasar murah dengan system door to door.

“Instruksi Bupati Lebak melalui Sekertaris Daerah, merekomedasikan untuk melakukan kegiatan pasar murah dengan system yang berbeda. Sistemnya door to door, jadi kita akan langsung mengirim melalui kecamatan,” kata Agus kepada BANPOS diruang kerjanya, Selasa (7/4).

Menurutnya, system door to door tersebut dilakukan untuk menghindari pengumpulan massa dengan mekanisme berurutan mulai dari tingkat kecamatan hingga RT.

“Setelah didistribusikan ke kecamatan, nanti pihak kecamatan akan mendistribusikan ke setiap desa dan desa akan mendistribusikannya kepada RW dan RT. Jadi tidak ada kerumunan massa, karena langsung door to door,” terangnya.

Agus menambahkan, diwilayah lain belanja dilakukan dengan system online yang jangkauannya terbatas. Karena wilayah Kabupaten Lebak cukup luas dan jaringan internet dipelosok tidak terjangkau semua, sehingga Disperindag mengusulkan untuk melakukan pasar murah dengan system door to door.

“Kita berpikir masyarakat yang berdiam dirumah butuh pangan, sehingga kita ajukan untuk membuat program pasar murah dengan system door to door yang pelaksanaannya akan dimulai pada tanggal 16 April hingga 18 Mei 2020. Untuk Kabupaten/Kota lain itu sistemnya online, kita sistemnya door to door yang bisa menjangkau ke pelosok hingga ke tingkat RT,” jelasnya.

Komoditas yang didistribusikan untuk kegiatan pasar murah tersebut, lanjut Agus, diantaranya adalah gula pasir, minyak goreng, terigu dan beras dengan harga dibawah harga pasar.

“Komoditas yang akan didistribusikan itu harganya dibawah harga pasar, misalkan harga gula pasir Rp 18 ribu dipasaran. Nanti kita akan menekan harga itu menjadi Rp 14 ribu, jadi semuanya perbedaan harganya Rp 4 ribu,” ujarnya.

“Dalam pendistribusiannya, kita sudah minta kepada para camat untuk meminta data desa yang skala prioritas. Hal ini kita lakukan untuk mengantisipasi pembelian dengan jumlah banyak oleh masyarakat yang mampu, intinya biar merata,” ungkapnya.(dhe/pbn)

7 April 2020
Tambah Anggaran Penanganan Korona, Warga dan UMKM Kota Serang Akan Dapat Bantuan

SERANG,BANPOS– Pemkot Serang telah menambah anggatan penanganan Covid-19 Kota Serang. Penambahan tersebut sebesar Rp26,142 miliar, sehingga Kota Serang saat ini memiliki anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp41,186 miliar.

Penambahan tersebut sesuai dengan instruksi Mendagri yang disampaikan pada Jumat (3/4) yang lalu secara daring. Dalam instruksi tersebut, Mendagri mengamanatkan kepada setiap Pemda untuk dapat mengalokasikan anggaran untuk jaring pengaman sosial dan pengendalian dampak ekonomi.

Berdasarkan data yang didapat BANPOS, Pemkot Serang menambah anggaran untuk Penanganan Kesehatan sebesar Rp1,8 miliar. Sehingga, anggaran yang sebelumnya sebesar Rp15,044 miliar bertambah menjadi Rp16,844 miliar.

Sedangkan untuk anggaran pengendalian dampak ekonomi, Pemkot Serang telah menganggarkan sebesar Rp9,132 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk memberikan stimulus kepada para pedagang dan pengerajin yang terdaftar pada Disperdaginkop UKM Kota Serang.

Setiap pedagang dan pengerajin akan diberikan stimulus sebesar Rp500 ribu untuk kembali membuka usaha pasca-pandemi Covid-19 berakhir. Selain itu, Pemkot Serang juga menganggarkan stok beras sebanyak Rp2,013 miliar.

Untuk jaring pengaman sosial, Pemkot Serang melalui Dinsos Kota Serang juga akan memberikan bantuan kepada 25 ribu warga pra-sejahtera baru selama tiga bulan. Setiap bulannya, pemkot akan memberikan bantuan sebesar Rp200 ribu kepada setiap warga baik berupa sembako maupun uang tunai. Pemkot juga menganggarkan sebesar Rp210 juta untuk Buffer Stock Bencana.

Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa penambahan anggaran tersebut sesuai dengan instruksi Mendagri yang disampaikan pada rapat koordinasi daring Jumat yang lalu.

“Ini sesuai instruksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) terkait refocusing dalam upaya mensuskseskan penanganan penyebaran Covid-19. Awalnya anggran Rp20 miliar kami tambah menjadi total Rp41,1 miliar,” ujarnya seusai rapat bersama OPD terkait, Senin (6/4).

Menurut Subadri, penambahan Rp9,132 miliar tersebut merupakan upaya Pemkot Serang dalam memberikan stimulus kepada para pelaku UMKM yang terdampak ekonomi, akibat adanya Covid-19.

“Jadi tahap kedua ini, kami berikan kepada mereka yang terdampak perekonomiannya akibat Covid-19. Seperti pedagang cilok yang biasa berjualan di sekolah, kini tidak lagi berjualan, tapi kan mereka juga memiliki anak istri yang harus di nafkahi,” tuturnya.

Selain stimulus untuk para pelaku UMKM, Pemkot Serang juga telah menyiapkan anggaran untuk jaring pengaman sosial bagi 25 ribu warga pra-sejahtera baru. Bantuan tersebut akan disalurkan baik berupa sembako maupun uang tunai.

“Bentuknya kami lihat dari kebutuhan masyarakat seperti apa, tapi kami telah diarahkan untuk memberinya dalam bentuk makanan walaupun ada juga berupa uang. Datanya ini dari Dinas Sosial dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang,” tuturnya.

Subadri pun berharap penyaluran tersebut dapat segera dilakukan sebelum memasuki bulan Ramadan. “Nanti kebutuhannya masyarakat kapan, paling menjelang puasa, kita berdoa bersama Covid-19 selesai besok,” jelasnya.

Kepala Disperdaginkop UKM Kota Serang, Yoyo Wicahyono, mengatakan bahwa untuk stimulus bagi para pelaku UMKM, akan diberikan kepada mereka yang telah terdaftar. Untuk jumlah, pihaknya telah menganggarkan Rp9,132 miliar untuk stimulus.

“Jadi Rp9,132 miliar ini dianggarkan bagi pelaku UMKM yang kehilangan modal karena Covid-19. Seperti yang disebutkan oleh pak Wakil tadi, pelaku usaha seperti pedagang cilok sudah pasti kehilangan modal karena tidak bisa berdagang. Makanya nanti kami berikan stimulus berupa modal awal,” ucapnya.

Berdasarkan data yang ada, Yoyo mengatakan bahwa jumlah pelaku UMKM di Kota Serang yang terdaftar pada Disperdaginkop UKM sebanyak 10.524. Sedangkan untuk pelaku pengrajin yang telah terdaftar, terdapat sebanyak 3.714.

“Setiap pelaku usaha tersebut akan mendapatkan bantuan sebesar Rp500 ribu. Ini diberikan pasca-pandemi Covid-19 berakhir. Jadi total anggaran untuk stimulus UMKM yaitu sebesar Rp5,262 milar dan untuk stimulus pengrajin sebesar Rp1,857 miliar,” jelasnya.

Kepala BPKAD Kota Serang, Wachyu Budhi Kristiawan, mengatakan bahwa alokasi tambahan anggaran tersebut berasal dari Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang batal dinaikkan pada tahun ini karena ditolak oleh pusat.

“Jadi anggaran yang tadinya direncanakan untuk naik (TPP), dibatalkan karena ditolak oleh pusat. Sehingga itu kami alokasikan untuk refocusing ini,” katanya.

Selain itu, refocusing yang dilakukan juga untuk mengantisipasi penerimaan daerah yang berkurang dari dana transfer. Sehingga pihaknya juga harus kembali mengoreksi belanja daerah.

“Hari ini sudah ada postur APBD yang berkurang, kemudian ada penurunan dana transfer daerah dan dana desa. Itu juga pasti berdampak pada Kota Serang, makanya kami fokus juga dengan adanya pengurangan ini,” tandasnya. (DZH/AZM)

7 April 2020