BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Syafrudin Sebut Kesadaran Masyarakat Kota Serang Dalam Berzakat Masih Rendah

    Syafrudin Sebut Kesadaran Masyarakat Kota Serang Dalam Berzakat Masih Rendah

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menyebut kesadaran masyarakat dalam berzakat masih rendah. Hal ini didasari oleh rendahnya peringkat Baznas Kota Serang di Provinsi Banten. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat Kota Serang untuk lebih mencintai zakat.

    “Peringkat Baznas Kota Serang pada saat itu paling rendah. Waduh, berarti masyarakat Kota Serang ini masih belum cinta akan zakat. Padahal zakat itu kewajiban,” ujarnya saat sambutan dalam acara Milad Baznas Kota Serang ke 9 di aula training center UPI Kota Serang, Selasa (17/12).

    Ia mengatakan, saat ini masyarakat hanya tahu bahwa berzakat itu hanya pada hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja. Sehingga, perlu ada pemahaman yang lebih kepada masyarakat.

    “Harus ada perubahan atas sudut pandang masyarakat, yang berfikiran bahwa berzakat itu setiap hari raya Idul Adha dan Idul Fitri saja. Padahal setiap bulannya itu kita wajib berzakat 2.5 persen dari penghasilan,” tuturnya.

    Syafrudin pun menegaskan, berzakat itu tidak membuat miskin. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat agar tidak takut berzakat setiap bulannya.

    “Berzakat itu jangan berfikir kita akan menjadi miskin. Zakat itu tidak membuat kita miskin, justru menambah keberkahan dari rezeki yang kita dapatkan. Bahkan Allah menjamin, apabila berzakat, infaq, dan sodaqoh, itu nanti rezeki kita dilipatgandakan,” tegasnya.

    Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat dalam berzakat, Syafrudin optimis capaian zakat di tiap kecamatan dapat mencapai Rp1 miliar pertahunnya.

    “Target kedepan, saya berharap kepada Baznas Kota Serang, satu kecamatan itu targetnya Rp1 miliar. Kota Serang itu ada 6.000 ASN, gaji ASN itu dialokasikan sebesar Rp500 miliar. Kalikan saja 2.5 persen, berapa itu besarnya,” tandas dia. (DZH)

  • Pemerintah Diminta Bersihkan Pelaku Rangkap Jabatan di Program-program Pendampingan

    Pemerintah Diminta Bersihkan Pelaku Rangkap Jabatan di Program-program Pendampingan

    BAKSEL, BANPOS – Masalah pengangguran di Banten, khususnya di Lebak diharap harus segera diselesaikan. Dituding, salah satu penghambat peluang kesempatan kerja bagi warga Banten, adalah mereka yang bekerja rangkap jabatan (Double Job) dalam pendampingan program pemerintah.
    Mereka dengan berbagai alasan, melakukan kerja di beberapa instansi, padahal jelas-jelas aturan tidak memperbolehkan itu
    Demikian disampaikan salah seorang tokoh muda Lebak Selatan (Baksel) Rizwan, melalui rilis yang disebarkannya kepada media

    Dikatakan Rizwan, pada berbagai program pendampingan program pemerintah di Banten, mereka jelas-jelas terindikasi double job tapi dibiarkan, seperti pada program Jamsos, Pendamping Desa, Pendamping PKH, TKSK, TKS serta beberapa program lain.

    “Bersihkan oknum rangkap jabatan. Berikan kesempatan kepada warga Lain untuk bekerja. Jika tidak, ini akan menjadi salah satu penghambat peluang kesempatan kerja bagi warga yang lain. Mereka adalah oknum yang bekerja rangkap (double job-red), mereka dengan berbagai dalih melakukan kerja dibeberapa instansi padahal jelas-jelas aturan tidak memperbolehkan itu,” ujar Rizwan, yang juga merupakan aktivis Lebak selatan (Baksel) Minggu (15/12).

    Menurutnya, pada berbagai program pendampingan di Banten diduga jelas terindikasi double job tapi dibiarkan,

    “Saya mengatakan ini karena punya data mereka oknum rsngkap jabatan. Seperti pada program Jamsos, Pendamping Desa, Pendamping PKH, Prades, TKSK, TKS serta beberapa program lain yang tersebar,” katanya.

    Dalam hal ini, aktivis Baksel itu berharap kepada pemerintah untuk secara tegas melakukan penyisiran dan pembersihan kepada pendamping yang disinyalir bekerja pada berbagai program. Mereka harus dipaksa memberikan kesempatan kepada warga yang masih menganggur untuk bekerja.
    “Karena, jika berharap kesadaran dari mereka ini tidak akan terjadi, jangan biarkan mereka hanya memikirkan diri sendiri tapi membiarkan yang lain menganggur, dan di sini pemerintah harus menyisir, dan jika ditemukan, harus memilih satu opsi job saja,” jelas Rizwan.

    Pihaknya pun mengharap Gubernur Banten, Wahidin Halim, turun tangan untuk mengevaluasi sejumlah OPD. Dikarenakan terlijat tidak dapat mengikuti target-target yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah, khususnya dalam menekan angka pengangguran di Banten.

    “Saya memohon kepada Bapak Gubernur Banten untuk mengevaluasi kinerja sejumlah OPD/SKPD yang dinilai tidak bisa mengikuti ritme gerak yang memang telah dicanangkan oleh Gubernur, diantaranya soal pemberdayaan masyarakat dalam hal ini sektor pemuda yang kemudian menyumbang pengangguran di wilayah Banten,” papar Rizwan.

    Sebagai refleksi, ia meminta ada kesempatan yang sama untuk turut serta dalam proses pembangunan Banten melalui berbagai sektor, tanpa terkecuali. Karena, jika situasi tersrebut tidak segera direspon akan mengecewakan berbagai pihak, sebab menutup kesempatan yang lain

    “Sisi lain, saya mengkritisi kelemahan beberapa Dinas yang kemudian menjadi leading sektor berbagai program, diantaranya pada SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Sosial, BPBD Banten dan Disnaker Banten, yakni terkait persoalan double job bahkan yang tripel job beberapa pendamping program pemerintah yang seolah dibiarkan, dimana Pendamping Desa, Pendamping lokal desa, Prades bahkan Tenaga Ahli, pendamping PKH, TKSK yang masih bercokol dan dibiarkan double job, padahal secara aturan itu sama sekali tidak diperbolehkan, tapi kenyataannya sampai saat ini persoalan itu masih terjadi dan seolah dibiarkan, seperti yang terjadi di Kabupaten Lebak,” tuturnya. (WDO/PBN)

  • Bantu Pulihkan Ekonomi, Salimah Salurkan Bantuan Perahu Untuk Penyintas Tsunami Sumur

    Bantu Pulihkan Ekonomi, Salimah Salurkan Bantuan Perahu Untuk Penyintas Tsunami Sumur

    SUMUR, BANPOS – Organisasi wanita Persaudaraan Muslimah (Salimah) menyalurkan bantuan berupa perahu katingting dan alat jaring ikan lainnya, kepada nelayan penyintas tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang. Hal itu dilakukan sebagai langkah pemulihan ekonomi, pasca-bencana yang terjadi tahun lalu tersebut.

    Demikian dikatakan oleh Sekretaris II Salimah PW Banten, Anis Masruroh. Ia mengatakan, pasca-bencana tsunami roda ekonomi sempat terhenti. Sehingga, dibutuhkan pula pemulihan bagi alat produksi masyarakat penyintas.

    “Kami memberikan perahu untuk penyintas bencana tsunami. Ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi pasca-bencana tsunami di Sumur, Pandeglang. Karena setelah bencana itu, roda perekonomian mereka berhenti,” ujarnya, Sabtu (14/12).

    Anis mengaku, untuk bantuan saat ini hanya sebanyak satu buah perahu katinting saja. Namun, ia mengatakan bahwa terdapat komitmen bagi penerima manfaat bantuan tersebut agar dapat menyisihkan hasil pendapatannya, untuk ditabung guna membeli perahu lainnya.

    “Sementara ini baru satu yang kami berikan. Harapannya memang dari satu perahu itu nanti akan ada penambahan. Karena hasil dari perahu yang digunakan itu akan ada perjanjian supaya disisihkan sebagian, untuk membeli perahu lainnya,” terangnya.

    Untuk pengelolaan sendiri, Anis mengatakan bahwa hal tersebut diserahkan kepada kelompok nelayan. Karena, status perahu yang diberikan adalah wakaf.

    “Perahu tersebut kami serahkan kepada kelompok nelayan yang memang ada di sana. Jadi, mereka yang akan melakukan pengelolaan atas perahu bantuan dari Salimah ini,” ucapnya.

    Ia pun berharap, dengan adanya bantuan alat produksi ini, masyarakat penyintas bencana dapat kembali bangkit dari segi perekonomian. Selain itu juga ia mengaku akan menggelar program pemberdayaan perempuan.

    “Tentu kami memiliki harapan, dengan adanya bantuan perahu ini dapat berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat penyintas bencana ini. Nanti kami juga akan melakukan pendampingan rutin terkait program pemberdayaan perempuan,” tandasnya. (DZH)

  • Hasil Karya Siswa SMAN 3 Rangkasbitung Dipamerkan di Smanti Expofest

    Hasil Karya Siswa SMAN 3 Rangkasbitung Dipamerkan di Smanti Expofest

    LEBAK, BANPOS – Kembangkan potensi peserta didik, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 3 Rangkasbitung menggelar acara Smanti Expopest di Jalan Muharam, Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kecamatan Rangkasbitung, Sabtu (14/12).

    Kepala Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 3 Rangkasbitung, Ucu Lena Murtadewi kepada wartawan mengatakan, pada acara Smanti Expopest ini para pelajar menampilkan hasil kreasi berupa kerajinan tangan, olahan kuliner dan pentas seni.

    “Smanti Expopest yang dilaksanakan ini adalah salah satu cara SMA 3 Rangkasbitung untuk mengurangi angka pengangguran. Untuk memamerkan hasil kreativitas kita siapkan bazar wirausaha di Smanti Expopest ini,” kata Ucu.

    Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten, M. Yusuf mengungkapkan, Smanti Expopest ini sengaja diselenggarakan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Ia juga menilai acara Smanti Expopest yang digelar SMAN 3 Rangkasbitung berhasil mengembangkan potensi peserta didik dilihat dari rangkaian acara yang ditampilkan.

    “Acara ini bagus untuk dikembangkan agar kedepan muncul pelajar-pelajar yang berbakat dan memiliki jiwa kewirausahaan dan seni,” ungkapnya. (MG-01/PBN)

  • Mantan Pekerja Migran Asal Lebak Dilatih Wirausaha

    Mantan Pekerja Migran Asal Lebak Dilatih Wirausaha

    LEBAK, BANPOS – Mantan Pekerja Migran Indonesia (PMI) atau Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Desa Pasirkembang, Kecamatan Maja ikuti pelatihan pembekalan motivasi, teori dan praktek wirausaha konpeksi dan tataboga.

    Kegiatan tersebut merupakan salah satu program Desa Migratif dari Kementerian Republik Indonesia yang dilaksanakan melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebak.

    “Pelatihan pembekalan motivasi, teori dan praktek wirausaha bagi para eks TKW atau TKI dilakukan secara berkesinambungan. Pelatihan ini juga kita lakukan tidak hanya bagi mereka (eks TKI), tetapi juga bagi warga Lebak pencari kerja,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Lebak, Maman SP, Jumat (13/12) kepada BANPOS.

    Tujuan dari kegiatan ini, untuk memberikan pengetahuan, keterampilan terhadap masyarakat terutama bagi para eks TKW di Desa Pasirkembang yang sekarang ini tidak memiliki pekerjaan.

    Kepala Desa Pasirkembang, Kecamatan Maja, Akhmad, merasa bersyukur desanya menjadi salah satu desa di Kecamatan Maja yang mendapatkan program desa migrasi. Karena dirasa dapat memberikan wawasan dan kemampuan baru bagi para eks PMI yang belum memiliki mata pencaharian baru.

    “Tentu kegiatan ini adalah kesempatan bagi para eks TKI dan TKW untuk mendapatkan pengetahuan tentang wirausaha, yang ikut pelatihan ini mereka yang pernah bekerja di Saudi Arabia, Singapura dan Kuwait,” ungkapnya.

    Ia berharap, bagi mereka yang mengikuti pelatihan pembekalan motivasi, teori dan praktek wirausaha konveksi dan tataboga tidak lagi berpikir untuk bekerja jauh ke luar negeri. Sebab, mereka dapat membuat usaha sendiri di daerahnya masing-masing, sehingga tidak perlu meninggalkan keluarga.

    “Saya kira dengan pengetahuan keterampilan yang di dapat dari pelatihan pembekalan ini mereka bisa membuat usaha disini, dekat dengan anak dan keluarga,” harapnya. (MG-01/PBN)

  • Syafrudin Pertanyakan Over Pass Kemang Yang Molor, Minta Pusat Sentuh Jalan Nasional di Kota Serang

    Syafrudin Pertanyakan Over Pass Kemang Yang Molor, Minta Pusat Sentuh Jalan Nasional di Kota Serang

    TANGSEL , BANPOS – Walikota Serang Syafrudin mempertanyakan kepastian proyek pembangunan over pass kemang dan fly over di jalan jenderal sudirman Kementrian PUPR dalam acara seminar Banten Outlok 2020 dengan tema ‘Pembangunan Infrastruktur Dalam Menunjang Kemajuan Perekonomian Banten Pada Tahun 2020 Mendatang’ di Merdeka Ballroom, Swiss-BelHotel BSD, Kota Tangerang Selatan, Kamis (12/12).

    Acara ini sendiri dihadiri oleh CEO Rakyat Merdeka Group Margiono, Direktur Rakyat Merdeka Group Kiki Iswara, Dirut PT Krakatau Steel Silmy Karim, Dirut PT AP II M. Awaluddin dan Dipandu oleh Direktur Metro TV Suryopratomo.

    Syafrudin menilai rencana pembangunan dua proyek tersebut akan dapat meningkatkan aksesibilitas masyarakat Kota Serang. Terlebih lagi, rencana proyek tersebut telah memiliki Detail Enginering Design (DED).

    “Soal Over Pass Kemang, sejak keluar gerbang tol (Serang Timur, red) menuju Jenderal Sudirman. Dibahas semenjak saya jadi kadis (DLH) sudah dibuat DED-nya, tapi belum juga direalisasikan,” kata Syafrudin.

    Selain itu, Syafrudin juga menyayangkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementrian PUPR yang menurutnya, berpuluh-puluh tahun tidak menyentuh jalan nasional. Padahal, keberadaannya sangat penting guna peningkatan investasi di bidang ekonomi. Terlebih lagi pembebasan lahan jalan nasional di kawasan lingkar selatan untuk peralihan jalan nasional dari jalan Ahmad Yani yang tak kunjung tuntas, kondisi ini juga membuat Kota Serang terlihat semrawut.

    “Kota Serang ini Ibukota Provinsi Banten, tetapi dari segi infrastruktur mungkin dengan kabupaten kota lainnya jauh tertinggal. Lebak lebih maju dari Kota Serang. Apa yang menjadi lambat, setelah kami teliti karena masalah infrastruktur yang membuat investor enggan masuk,” papar Syafrudin. (TUS)

  • Laznas BMM Resmikan Pembangunan 21 Rumah Berkah Muamalat di Kampung Zakat Lebak

    Laznas BMM Resmikan Pembangunan 21 Rumah Berkah Muamalat di Kampung Zakat Lebak

    LEBAK, BANPOS – Laznas Baitulmaal Muamalat (BMM) telah membangun dan merenovasi 21 unit rumah tidak layak huni dan tidak sehat, di Desa Ciladaeun Kecamatan Lebak Gedong Kabupaten Lebak, Banten. Hal itu sebagai bentuk kontribusi nyata BMM terus berusaha membantu menyelesaikan kebutuhan primer warga.

    “Alhamdulillah pelaksanaan renovasi dan pembangunan kembali rutilahu berjalan lancar dan mendapat dukungan penuh masyarakat. Para pemilik rumah sangat merasakan manfaatnya. Semoga pahalanya mengalir untuk para muzakki/donatur. Selesai program Rumah Berkah Muamalat, Insya Allah BMM akan lanjut dengan program pemberdayaan menjalankan perintah Allah Ta’ala yang tertera dalam QS. Al-Insyirah tersebut,” ungkap Direktur Eksekutif BMM, Teten Kustiawan, usai peresmian 21 rumah berkah muamalat, di Kampung Ciladaeun, Lebak, Kamis (12/12).

    Kampung Zakat merupakan pilot project milik Kementerian Agama di wilayah tertinggal berdasarkan Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 298 Tahun 2018. Salah satu wilayahnya adalah Desa Ciladaeun, Kecamatan Lebakgedong, Lebak, Provinsi Banten. Laznas Baitulmaal Muamalat (BMM) merupakan mitra dalam pelaksanaan program tersebut.

    “Dengan membangun 21 rumah tidak layak huni dan tidak sehat, bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan kesehatan dengan memberikan hunian layak huni yang sehat dan nyaman bagi masyarakat,” katanya.

    Proses pembangunan dan renovasi rumah tidak layak huni (rutilahu) yang dilaksanakan BMM bekerjasama dengan PT Qualita Indonesia ini sudah mencapai tahap 100 persen dengan waktu pengerjaan dari 21 Agustus hingga 26 November 2019. Sebanyak 21 rumah warga sudah selesai dibangun dan direnovasi, diantaranya membangun ulang 2 rumah dan memperbaiki 19 rumah, yang dilengkapi dengan fasilitas MCK, septic tank dan sumur resapan.

    Peresmian tersebut kata Teten, merupakan bentuk tanggungjawab BMM kepada para muzakki/donatur, bahwa BMM telah menyelesaikan program sesuai amanah yang diberikan. Selain itu BMM juga melakukan sosialisasi transisi program lanjutan di bidang kesehatan dan pembinaan ekonomi mikro kepada masyarakat Ciladaeun yang bekerjasama dengan Laz Harfa.

    “Diharapkan dengan program berkesinambungan ini dapat membantu kebutuhan primer warga agar dapat hidup lebih sehat serta untuk meningkatkan taraf perekonomian warga Ciladaeun,” tukasnya.

    Kepala Desa Ciladaeun Yayat Dimyati, menyambut baik pembangunan rumah bagi warga Ciladaeun yang dilakukan BMM, sebab sebelumnya warga menderita dengan kondisi rumah yang sudah tidak layak tersebut. Namun setelah mendapat bantuan pembangunan dari BMM, warga menjadi lebih nyaman memiliki rumah yang nyaman.

    “Kami sangat berterimakasih kepada BMM yang telah membangun dan merenovasi rumah warga. Karena tadinya kondisi rumah warga sangat mempriharinkan tidak layak untuk ditinggali, tapi setelah di bangun warga bisa tinggal dengan nyaman,” kata Yayat.

    Sementara Salah sekorang penerima bantuan pembangunan rumah, Syariah (42) mengaku, sangat terharu karena bahagia lantaran rumahnya yang sudah rusak berat dan tidak bisa dihuni, kini bisa nyaman menghuni rumahnya tersebut.

    “Saya senang dan terimakasih banyak, tadinya rumahnya rusak sekarang sudah bagus,” ucapnya.(CR-01/PBN)

  • Bank Banten di Ambang ‘Kematian’, Harus Segera Diselamatkan

    Bank Banten di Ambang ‘Kematian’, Harus Segera Diselamatkan

    SERANG, BANPOS – Ketua komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, menyayangkan jika Bank Banten sampai bangkrut dan mati. Mengingat, sudah cukup besar APBD Banten yang digelontorkan untuk menyehatkan usahanya.

    Dari amanah Perda, Pemprov Banten wajib memberikan penyertaan modal sebesar Rp950 miliar. Hingga kini, yang sudah digelontorkan hampir mencapai Rp650 miliar. Pihak Bank Banten sangat berharap sisa kewajiban penyertaan modal bisa terealisasi dalam APBD 2019 dan 2020.

    “Namun hal itu belum juga dilakukan, mengingat kondisi usaha Bank Banten sedang tidak sehat. Sisa dana itu sebenarnya sangat kecil. Kalau pun diberikan hanya akan mampu memperpanjang usia Bank Banten untuk beberapa saat saja, tidak akan mampu memulihkan usahanya,” ungkapnya.

    Akan tetapi, Gembong menyebutkan, disisi lain ada jalan right issue yang bisa dilakukan oleh para direksi Bank Banten. Hal ini, tentu akan menambah suntikan dana yang diterima, sehingga diharapkan akan mampu menstabilkan kondisi usaha Bank Banten.

    “Right issue sendiri, bisa dilakukan jika ada modal aman sebesar Rp300 miliar yang berasal dari sisa penyertaan modal Pemprov Banten. Namun jika Pemprov menghentikan sementara penyertaan modalnya, akan sangat berat bagi direksi untuk melakukan right issue,” tuturnya.

    Jalan lain yang bisa dilakukan adalah mempertimbangkan sesegera mungkin tawaran Rp1/lembar saham Bank Banten yang dilakukan oleh bos CT Corp, Chairul Tanjung (CT). Meskipun CT sendiri, pasti akan mempertimbangkan dengan matang dan mempunyai beberapa persyaratan untuk ikut menyehatkan Bank Banten ini, namun ia mengaku siap menggelontorkan dananya untuk menyehatkan Bank Banten.

    “Tapi itu tergantung Pemprov. Jika kebijakan itu dirasa tepat, maka segera lakukan kajian dan jemput bola. Kajian itu perlu dilakukan mengingat tawaran ini sangat rendah, dikhawatirkan ada permainan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” katanya.

    Diungkapkan olehnya, hal itu semata-mata dilakukan karena melihat kondisi Bank Banten, kini diambang jurang kematian. Langkah tegas Pemprov selaku pemilik saham mayoritas harus segera dilakukan.

    “Jika ingin masih diselamatkan, maka Pemprov harus segera mencairkan penyertaan modal yang dialokasikan pada APBD 2019 yang hanya tinggal menunggu hitungan hari akan berakhir. Jika tidak, maka kemungkinan besar Bank Banten akan menghentikan seluruh operasionalnya karena bangkrut,” tegasnya.

    Diselamatkan atau tidak, kata dia, keduanya mempunyai konsekuensi masing-masing. Jika diselamatkan, butuh penyertaan modal tambahan yang lebih besar untuk menyehatkan anak perusahaan BUMD BGD ini.

    “Sedangkan penyertaan modal yang ada hanya Rp131 miliar dari APBD 2019 yang belum dicairkan, sedangkan pada APBD 2020 Pemprov sudah mengunci untuk tidak memberikan sisa penyertaan modalnya karena sedang menunggu hasil rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan kokisi pemberantas korupsi (KPK) agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” terangnya.

    Ia melanjutkan, rekomendasi dari OJK itu diperkirakan akhir November lalu. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil laporannya seperti apa.

    “Padahal sisa waktu penggunaan anggaran 2019 tinggal beberapa hari ke depan saja,” katanya.

    Gembong beranggapan bahwa, diberikan atau tidaknya penyertaan modal itu tidak akan mampu menyehatkan kondisi Bank Banten. Sebab, kini kondisinya sudah kronis stadium empat. Butuh suntikan modal yang cukup besar dan Pemprov tidak akan mungkin bisa memberikannya karena terbentur aturan yang berlaku.

    “Jika Pemprov masih ingin menyelamatkan Bank Banten, maka Pemprov harus segera jemput bola. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, segera diselesaikan, supaya Bank Banten ini bisa mendapatkan suntikan modal,” tandasnya.(MUF)

  • Dorong Ekonomi Kreatif di Lebak, Pemkab Adakan Pekan Ekraf

    Dorong Ekonomi Kreatif di Lebak, Pemkab Adakan Pekan Ekraf

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka memfasilitasi potensi pelaku ekonomi kreatif, Pemkab Lebak melalui Dinas Pariwisata menggelar pekan ekonomi creative di Stadion Ona Rangkasbitung, Rabu (11/12).

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya mengatakan, pameran yang digelar Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pariwisata bertujuan untuk mensosialisasikan produk pelaku usaha kreatif kepada masyarakat luas.

    “Dengan terbangunnya semangat para pelaku ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak ini diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

    Didampingi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Porkopimda), para Asisten Daerah dan sejumlah Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Lebak, Iti mengajak para pelaku usaha ekonomi kreatif untuk terus menjalin komunikasi, bertukar gagasan dan kreativitas.

    “Bangun sinergitas dan koordinasi antar pelaku usaha untuk bertukar gagasan dan kreativitas, maka bisa dipastikan produk yang dihasilkan akan berkembang dan maju,” ujarnya.

    Salah satu pegiat usaha ekonomi kreatif, Siti mengatakan, mengingat ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk dikembangkan, maka ia mendukung acara Pekan Ekonomi Creative yang digelar Dinas Pariwisata.

    “Dipastikan banyak keuntungan yang bisa di dapat, tinggal bagaimana kita bisa mengolah produk tersebut agar menarik dan diminati konsumen atau pembeli. Saya kira itu,” katanya. (MG-01/PBN)

  • UMKM Diminta Kontribusi Dalam Sektor Wisata

    UMKM Diminta Kontribusi Dalam Sektor Wisata

    SERANG, BANPOS – Keberadaan UMKM diharapkan mampu berkontribusi dalam percepatan pembangunan di Kota Serang. Terutama dalam menunjang sektor wisata religi yang menjadi ikon Kota Serang.

    Demikian disampaikan oleh Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, saat membuka acara seminar kewirausahaan Industri 4.0 dan Strategi Pemasaran Bagi UMKM yang digelar oleh Bank bjb.

    “Banyak permasalahan yang terjadi pada UMKM Kota Serang itu dari segi kemasan ataupun pemasarannya. Padahal kalau kemasan maupun pemasarannya sudah bagus, saya punya keyakinan produk tersebut dapat dijual di mal-mal yang ada di Kota Serang,” ujar Subadri, Kamis (12/12).

    Selain itu, ia meminta para pelaku UMKM agar dapat lebih kreatif dan inovatif dalam berwirausaha. Karena menurutnya, banyak potensi daerah yang dapat digali oleh mereka.

    “Cari inovasi, cari benar-benar supaya bagaimana caranya dalam rangka mengharumkan nama baik Kota Serang melalui UMKM di Kota Serang, bapak ibu semua selaku pelaku UMKM yang lebih tahu,” katanya.

    Ia pun meminta para pelaku UMKM untuk dapat terlibat dalam memajukan kepariwisataan di Kota Serang, khususnya wisata religi yang ada di KPW Banten Lama.

    “Dari sisi oleh-oleh kekhasan daerah itu harus ditampilkan. Masa di Banten masih menjual intip Cirebon, dodol Garut? Ini yang harus diperhatikan,” tandasnya.(DZH)