BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Akibat Faktor Alam, Anak Perusahaan Antam Rugi Rp70 Miliar

    Akibat Faktor Alam, Anak Perusahaan Antam Rugi Rp70 Miliar

    PANDEGLANG, BANPOS – Produksi emas yang dihasilkan oleh PT Cibaliung Sumber Daya (CSD) yang merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang (Antam), pada tahun 2019 meleset dari target.

    Pasalnya, dari proyeksi total produksi emas sebanyak 750 kilogram yang ditetapkan, pada tahun ini PT CSD hanya mampu memproduksi emas sebanyak 600 kg.

    Human Capital, Coorporate Sosial Responsibility, General Affair dan Security Manager PT CSD, Gemi Sesariana mengatakan, yang menjadi penyebab tidak tercapainya produksi emas pada tahun 2019, salah satunya adalah faktor alam. Sehingga dengan melesetnya capaian produksi tersebut, PT CSD mengalami kerugian hingga mencapai Rp 70 miliar.

    “Capaian CSD proyeksi tahun 2019 sebanyak 600 kilogram. Itu masih jauh di bawah target. Kalau target sekitar 750 kilogram pada tahun 2019, berarti masih ada selisih capaian target. Kami hitungannya merugi sekitar kurang lebih Rp70 miliar,” kata Gemi, Rabu (11/12).

    Akan tetapi, lanjut Gemi, dari segi kerugian operasional, perusahaan yang mulai beroperasi sejak tahun 2009 lalu ini menunjukkan angka yang positif.

    “Soal kerugian, kalau dari kerugian operasional cukup menunjukkan angka positif. Tapi kalau soal laba rugi memang saat ini memang dalam kondisi cobaan. Kalau dibilang rugi ya rugi,” ujarnya.

    Gemi mengungkapkan, dalam memaksimalkan produksi emas, PT. CSD terus berupaya menambah eksplorasinya. Salah satunya dengan eksplorasi Geologi Mineral (Geomin), satu diantara unit di PT Antam.

    “Soal potensi, kita masih eksplorasi dengan unit eksplorasi Geomin. Kami terus menambah cadangan semoga kami menemukan cadangan baru. Kalau kondisi sekarang yang existing yang kami tambang itu baru satu portal, di dua Vein Cikoneng dan Cibitung. Tahun 2020 kami buka portal baru di Rorah Kadal,” terangnya.

    Gemi menambahkan, PT CSD sejauh ini baru mengelola sekitar 200 hektar lahan dari total 1,500 hektar izin usaha produksi. Artinya, cadangan emas di PT CSD dikategorikan masih melimpah.

    “Sebetulnya potensi masih melimpah, karena 1,500 hektar izin usaha produksi baru dikelola hanya 200 hektaran. Artinya potensi masih besar,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Sejumlah Perusahaan Keberatan Terapkan UMK 2020

    Sejumlah Perusahaan Keberatan Terapkan UMK 2020

    SERANG, BANPOS – Sejumlah perusahaan yang ada di Provinsi Banten mengaku keberatan dengan besaran Upah minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020 yang ditetapkan Gubernur Banten, Wahidin Halim. Mereka pun mengajukan surat keberatan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Banten dan berharap mendapat keringanan soal penerapan UMK tersebut.

    Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertran Banten, Karna Wijaya mengatakan, perusahaan yang mengajukan keberatan atas besaran UMK 2020 berasal dari tiga daerah di Provinsi Banten. Mereka berasal dari Kabupaten dan Kota Tangerang serta Kabupaten Serang.

    “Ada empat alasan perusahaan di Banten ini yang mengajukan keberatan dengan besaran UMK 2020,” kata Kepala Seksi Pengupahan dan Jamsos pada Disnakertran Banten, Karna Wijaya, Senin (9/12).

    Alasan pertama adalah nilai besaran UMK yang dinilai tinggi. Kedua perusahaan yang sudah mengajukan penangguhan UMK 2020 adalah padat karya, alasan ketiga adalah perusahaan by order dari buyer atau hanya menunggu pesanan dari pembeli. Keempat, kalah bersaing dengan produk impor.

    “Untuk perusahaan by order dari buyer, mereka hanya menerima pesanan pada bulan kedua dan tiga saja, sedangkan bulan selanjutnya sepi order. Kalau untuk produk impor, kalah bersaing harganya. Barang impor sangat murah,” ungkapnya.

    Sementara itu, hingga saat ini lanjut Karna, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan terus bertambah banyak.

    “Sampai dengan sekarang totalnya ada 39 perusahaan ajukan penangguhan UMK 2020. Dari Kabupaten Tangerang ada 30, Kota Tangerang 7 dan Kabupaten Serang baru 2,” terang Karna.

    Kemungkinan masih banyak lagi perusahaan yang keberatan dengan keputusan WH atas besaran UMK 2020. “Penutupan pengajuan penangguhan UMK sampai tanggal 16 Desember 2019. Diprediksi akan ada lagi perusahaan-perusahaan yang keberatan,” imbuhnya.

    Diketahui, Gubernur Banten telah mengaluarkan SK Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang penetapan UMK di Provinsi Banten tahun 2020. Berikut UMK 2020 yang telah ditetapkan, Kota cilegon Rp 4.246.081,41, Kota Tangerang Rp 4.199.029,91, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp4.168.268,62. Untuk UMK Kabupaten Tangerang sebesar Rp 4.168.268,62, dan Kota Serang sebesar Rp3.653.002,94.

    Untuk UMK Kabupaten Serang sebesar Rp 4.152.887,54, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2.758.909,20 dan Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.710.654.

    Masih dikatakan Karna Wijaya, pihaknya tidak mempermasalahkan jika perusahaan mengajukan penangguhan UMK. Asalkan memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 231 Tahun 2003 tentang tata cara penangguhan UMK.

    “Itu boleh. Jadi ada syarat-syarat yang haru dipenuhi. Pertama ada kesepakatan antara pekerja, buruh maupun serikat pekerja. Kalau di perusahaan itu ada serikat pekerja mnimal anggotanya harus 50 persen plus 1. Kalau serikatnya lebih dari tiga tinggal dilihat mana yang memenuhi kalau nggak ada pakai suara terbanyak kedua dan ketiga,” jelasnya.

    Meski begitu, Karna mengungkapkan, banyak juga perusahaan di Banten yang tidak memiliki organisasi serikat pekerja. “Dan kalau mau mengajukan penangguhan itu harus dinegosiasikan dengan lembaga bipartied. Jadi antara perusahaan dengan buruh,” katanya.
    Lebih lanjut, Karna menyampaikan, permintaan penangguhan yang masuk akan dibahas melalui Dewan Pengupahan (DP) Banten. Salah satu pokok yang dibahas dalam rapat tersebut terkait syarat penangguhan.

    “Jadi yang mengajukan ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat administratif maka akan dilakukan verifikasi faktual. Nanti ada tim dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang akan memverifikasi ke perusahaan tersebut,” ujarnya.

    “Kita minta dihadirkan buruh di tempat itu, kita akan langsung sampling. Kumpulkan kita tanya secara acak untuk mengetahui, mereka setuju atau tidak, apakah tahu atau tidak. Nanti hasil verifikasi disampaikan dalam rapat pleno yang kemudian akan diputusakan layak dikabulkan atau tidak sebelum ditetapkan oleh Gubernur Banten,” sambungnya.

    Rencananya, SK Penangguhan UMK 2020 yang ditolak dan diterima oleh Gubernur Banten sebelum tanggal 30 Desember. “Tanggal 16 Desember adalah batas waktu pengajuan penangguhan UMK. Tanggal 17 kita tapat pleno. Dilanjut tanggal 18 sampai 25 verifikasi, dan keesokan harinya akita rapat pleno hasil verifikasi sekaligus menyampaikan draft untuk gubernur terkait layak atau tidak layak,” pungkasnya.

  • Walikota Sebut PKH Belum Efektif Entaskan Kemiskinan

    Walikota Sebut PKH Belum Efektif Entaskan Kemiskinan

    SERANG, BANPOS – Dalam penyaluran bantuan PKH yang dihadiri oleh DPR dan Kemensos, Walikota Serang menyatakan, efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) dalam menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Serang masih belum terlihat.

    Pernyataan tersebut sesuai dengan data yang dimiliki BPS, dimana dalam rentang tahun 2013 – 2018, rata-rata presentase angka kemiskinan di Kota Serang adalah sebesar 5,70 persen, dengan penurunan hanya sebesar 9,8 persen saja.

    Sebagaimana diketahui, pendataan PKH saat ini mulai terus dimutakhirkan, bahkan di beberapa tempat seperti Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, dilakukan stikerisasi, yaitu penyemprotan tanda di rumah penerima PKH. Stikerisasi ini berdampak terhadap mundurnya beberapa penerima PKH yang sudah dalam kategori mampu.

    Ketua Komisi VIII DPR RI, Yandri Susanto, mengatakan bahwa pihaknya beserta Kemensos RI menyalurkan langsung PKH ini agar program yang diperuntukkan bagi keluarga pra sejahtera, dapat tepat sasaran.

    “Kami sebagai Komisi VIII ingin memastikan program penerima manfaat itu berjalan dengan baik. Dan pak walikota (Syafrudin, red) memang benar-benar mengawasi,” ujarnya di sela-sela acara, Jumat (6/12).

    Sebagai mitra Kemensos RI, pihaknya sangat mengapresiasi komitmen yang diperlihatkan oleh Kemensos, dalam memastikan bahwa PKH tersalurkan dengan tepat.
    “Sebagai Komisi VIII, saya sangat mengapresiasi komitmen Kemensos dari segi anggaran, pengawasan, maupun dari komunikasinya. Intinya, rekanan kami sebagai Komisi VIII akan terus berjalan dengan baik,” katanya.

    Namun, ia mengaku bahwa program PKH ini masih belum bisa menjangkau seluruh masyarakat pra sejahtera di Indonesia. Sebab, berdasarkan data yang dimiliki, hanya 10 juta masyarakat pra sejahtera yang dapat terjangkau dari 20 juta masyarakat.

    “Jadi memang kalau sekaligus tidak mungkin. Tapi nanti, untuk masyarakat yang telah menerima bantuan sebelumnya, akan disetop terlebih dahulu, dan diganti dengan mereka yang belum sempat mendapatkannya,” tuturnya.

    Oleh karena itu, ia mengatakan bahwa PKH ini akan diarahkan untuk menjadi program pemberdayaan. Dimana masyarakat penerima manfaatnya, dapat terlepas dari dari ketergantungan bantuan.

    “Yah seminimalnya, masyarakat tidak lagi tangannya berada di bawah meskipun belum bisa tangannya di atas. Setidaknya mereka tidak tergantung dengan bantuan lagi, lebih berdaya,” tegasnya.

    Walikota Serang, Syafrudin, berterimakasih atas perhatian yang diberikan oleh Komisi VIII dan Kemensos RI kepada masyarakat Kota Serang.

    “Saya haturkan terimakasih kepada Komisi VIII DPR RI dan Kemensos RI. Seperti yang saya katakan tadi, apabila masyarakat sudah terlepas dari kemiskinan, maka dapat dipastikan kualitas SDM pun akan jauh lebih baik,” ujarnya.

    Saat ditanya apakah PKH ini dapat membantu mengentaskan kemiskinan, Syafrudin mengaku tidak. Namun, ia mengatakan bahwa dirinya sepakat dengan yang dituturkan oleh Yandri Susanto.

    “Jadi seperti yang disebutkan oleh pak Ketua Komisi VIII, setidaknya masyarakat jadi tidak meminta lagi. Minimal tangan mereka tidak di bawah terus,” tandasnya.

    Direktur Jaminan Sosial Keluarga pada Kemensos RI, M.O. Royani, mengatakan bahwa pihaknya juga telah menambah anggaran untuk mengentaskan permasalahan kemiskinan.

    “Kalau untuk penanganan fakir miskin, sudah ada PKH dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun memang pemerintah dan Komisi VIII menambahkan anggaran. Jadi mereka yang rawan kemiskinan pun bisa mendapatkan bantuan,” jelasnya. (DZH)

  • Perusahaan Harus Sediakan Kuota untuk Penyandang Disabilitas

    Perusahaan Harus Sediakan Kuota untuk Penyandang Disabilitas

    SERANG, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Serang mengingatkan kepada perusahaan-perusahaan di Kabupaten Serang berkaitan dengan ada aturan untuk menyiapkan kuota khusus bagi pelamar penyandang disabilitas.

    Hal itu berdasarkan Undang Undang No 8 tahun 2016, dalam bab Penyandang Disablitas di pasal 53 ayat 1, Pemerintah, Pemda, BUMN dan BUMD, wajib mempekerjakan paling sedikit dua persen dan perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1 persen penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.

    Meskipun demikian, Kepala Disnakertrans Kabupaten Serang, R Setiawan mengakui jika sosialisasi secara langsung belum dilakukan. Hal itu disebabkan tidak ada alokasi anggaran untuk sosialisasi.

    “Terkait sosialisasi secara langsung, kami terbentur anggaran. Insyaallah ke depan akan kami sosialisasikan secara sereminial atau acara khusus,” ujar R Setiawan saat ditemui di ruang kerjanya.

    Namun, lanjut Setiawan, kalau untuk pelatihan di Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) yang ada di Serang, sudah disediakan khusus untuk penyandang disabilitas.

    “Di BLKI sudah diberikan ruang, jadi ada kuota khusus untuk penyandang disabilitas, yaitu jurusan listrik. Kemarin ada satu kelas, sementara satu kelas ada sekitar 16 orang,” ungkapnya.

    Setiawan menegaskan, sebenarnya kuota untuk penyandang disabilitas di setiap perusahaan itu ada. Namun, karena kurangnya pemahaman akan hal tersebut, sehingga belum melihat penyandang disabilitas membuat kartu kuning.

    “Padahal setiap perusahaan mewajibkan harus ada kartu kuning bagi pelamar kerja. Setiap penerimaan kuotanya ada, tetapi sepertinya tidak pernah terisi,” tandasnya.

    Sebelumnya Kepala Bidang Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja (Kabid Binapenta) pada Disnakertrans Kabupaten Serang, Ugun Gunawan mengungkapkan bahwa tidak ada perbedaan dalam pelayanan bagi pencaker penyandang disabilitas. Disebutkan, pelayanannya hampir sama dengan masyarakat lainnya, tidak ada perbedaan khusus antara pencaker penyandang disabilitas maupun yang non disabilitas sekalipun.

    “Sekarang sudah enak kok, sudah mudah. Mulai dari online registrasi atau pendaftaran, artinya pembuatan AK1 ini dari rumah pun sudah bisa diakses. Sehingga datang ke Disnaker tinggal cetak saja,” ujarnya.

    Kalaupun misalnya ada kesulitan untuk mendaftar secara daring, kata dia, Disnakertrans menyediakan tiga unit komputer untuk membantu masyarakat dari daerah yang mengalami kesulitan untuk mendaftar secara daring.

    “Jadi insyaAllah kita berinovasi, supaya pelayanan pada Dinas ini, jangan sampai masyarakat yang jauh-jauh datang kesini, pulang lagi dengan hampa,” tuturnya.

    Saat itu, Ugun mengaku bahwa pencaker penyandang disabilitas sudah diserahkan ke pihak Pemerintah Provinsi Banten. Sehingga pihaknya hanya memfasilitasi pembuatan kartu kuning.

    “Selama saya memantau, ada memang penyandang disabilitas yang datang ke sini untuk mencetak kartu kuning. Alhamdulillah kami mengupayakan untuk dapat melayani masyarakat Kabupaten Serang,” katanya.(MUF)

  • Bambu Punya Potensi Dongkrak Ekonomi Lebak

    Bambu Punya Potensi Dongkrak Ekonomi Lebak

    LEBAK, BANPOS – Kabupaten Lebak salah satu daerah yang memiliki banyak sekali potensi alam salah satunya potensi tanaman bambu yang melimpah. Potensi alam ini pula, menjadi alasan masyarakat Lebak untuk memanfaatkan untuk menghasilkan nilai ekonomi. Melalui sentuhan kreatifitas, tanaman bambu lahir menjadi produk yang bernilai seni dan ekonomi yang tinggi.

    Dalam hal ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Lebak melalui Dinas Pariwisata (Dispar) beserta pelaku Perajin Bambu, menggelar Lebak Bamboo Festival 2019 dengan tema “Bambu Untuk Hidup Lebih Maju”, bertempat di Alun-Alun Kota Rangkasbitung Lebak, sejak Kamis (5/12) kemarin.

    Acara rencananya digelar selama empat hari, hingga tanggal 8 Desember 2019 itu, dibuka secara langsung oleh Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi dan menampilkan aneka kreasi dan seni dari bahan tanaman bambu.

    Wabup Ade mengatakan, bahwa di era digital yang tidak dapat dihindari saat ini, bukan menjadi penghalang bagi produk unggulan lokal. Namun harus menjadi pemantik semangat dalam memajukan industri lokal melalui sentuhan inovasi dan kreatifitas dengan memanfaatkan teknklogi itu sendiri.

    “Diantara banyaknya potensi lokal yang ada di Kabupaten Lebak, salah satunya adalah bambu. Bambu merupakan salah satu material alam yang banyak ditemukan di Kabupaten Lebak,” ungkap Ade.

    Wabup juga menyebut, pemanfaatan bambu di Lebak masih terbatas pada bentuk yang tertentu saja, bahkan hanya sebatas menjadi produk raw material. Padahal, menurut Ade, bambu merupakan material yang elastis dan mampu menahan beban yang berat. Beragam kreasi banyak yang bisa dihasilkan dari bambu mulai dari souvenir, alat musik, peralatan rumah tangga bahkan serat kain dan kosmetik.

    “Mari kita junjung tinggi eksistensi bambu di Kabupaten Lebak, karena bambu Lebak merupakan salah satu bambu terbaik yang ada di Indonesia mungkin juga salah satu terbaik di dunia,” katanya.

    Pihaknya pun mengingatkan kepada masyarakat, agar dapat memanfaatkan potensi bambu yang melimpah di Kabupaten Lebak, guna meningkatkan nilai ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

    Sementara, Wandi salah satu pengrajin bambu yang juga penggagas acara Lebak Bamboo Festival 2019, kepada wartawan menutur latar belakang diselenggarakannya acara tersebut dalam rangka mengapresiasi potensi alam yang kita punya yang dirasanya belum teroptimalisasi dengan baik .

    “Semoga dengan adanya festival bambu ini, nilai tambah dari bambu itu sendiri bisa meningkat sehingga masyarakat bisa di untungkan secara nilai ekonomi,” ungkap Wandi

    Kata dia, Pemkab Lebak diharapkan bisa mendukung secara maksimal para komunitas pengrajin bambu di lebak melalui akses pemasaran agar bambu lebak bisa lebih dikenal secara luas dan meningkat nilai ekonominya.

    Diketahui, di acara Lebak Bamboo Festival 2019, dilangsungkan pula penyerahan secara simbolis Kartu Badan PenyelenggaraJaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan kepada pengrajin bambu kabupaten lebak, pemberian hadiah kepada Pionering pramuka terbaik, penyerahan buku narasi bambu kepada Wakil Bupati Lebak dan ditutup dengan penampilan epic dari Teater Gates Rangkasbitung dengan menyajikan musik dan tari tradisional.

    Turut hadir dalam acara tersebut, Sekda Lebak, Dede Jaelani beserta jajaran, Asisten Deputi BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Banten, Para pengrajin, seniman dan para pelaku usaha bambu setempat.(WDO)

  • Jokowi Resmikan Pabrik Petrokimia Bernilai Investasi 80 Triliun di Cilegon

    Jokowi Resmikan Pabrik Petrokimia Bernilai Investasi 80 Triliun di Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri). Tambahan kapasitas pabrik baru PE sebesar 400 ribu ton per tahun menjadikan total kapasitas sebesar 736 ribu ton per tahun. Peresmian juga disaksikan oleh Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita.

    Pesatnya pertumbuhan Indonesia menyebabkan naiknya kebutuhan akan bahan baku seperti PE, namun sampai saat ini industri petrokimia di Indonesia masih mengimpor sekitar 40-50 per sen dari luar. Presiden Direktur Chandra Asri, Erwin Ciputra mengatakan, peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun.

    “Inilah alasan kami untuk fokus pada peningkatan kapasitas demi memenuhi permintaan domestik. Peningkatan kapasitas pabrik polyethylene Chandra Asri diharapkan dapat menjadi substitusi impor dan menghemat devisa negara sebesar Rp 8 triliun. Pabrik baru ini juga telah mendapatkan kebijakan tax holiday dari pemerintah, kebijakan yang telah menciptakan iklim investasi yang baik,” terang Erwin saat meresmikan pabrik baru polyethylene (PE) milik PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (Chandra Asri), di Kelurahan Gunung Sugih, Kecamatan Ciwandan, Jumat (6/12).

    Menurutnya, investasi untuk pembangunan kompleks petrokimia kedua peningkatan kapasitas petrokimia dalam negeri saat ini masih belum bisa mengejar pesatnya pertumbuhan konsumsi di Indonesia.

    Untuk itu, selain peningkatan kapasitas pabrik baru PE, Chandra Asri juga fokus mengembangkan kompleks petrokimia kedua dengan investasi sekitar Rp 60-80 triliun. Pembangunan ini diharapkan selesai pada 2024.

    Kompleks kedua ini akan membawa total kapasitas menjadi delapan juta ton per tahun. Selama pembangunan berlangsung, Chandra Asri akan menyerap tenaga kerja sebanyak kurang lebih 25.000 orang, banyak diantaranya adalah tenaga kerja ahli seperti engineer.

    “Kami ingin berterima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan Pemerintah Indonesia atas dukungan yang diberikan. Kami berkomitmen untuk menjadi terus mitra pertumbuhan Indonesia,” tambah Erwin.

    Diketahui, realisasi investasi pabrik baru polyethylene sebesar US$ 380 juta dan total kapasitas produksi naik menjadi 736 ribu ton per tahun. Proses pembangunan kompleks petrokimia kedua bernilai Rp 60-80 triliun, akan serap 25.000 tenaga kerja.(LUK)

  • Pendapatan Pajak Rendah, Ciomas Diberi Bendera Hitam

    Pendapatan Pajak Rendah, Ciomas Diberi Bendera Hitam

    SERANG, BANPOS – Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa memberikan bendera hitam kepada Kecamatan Ciomas dan bendera putih kepada Kecamatan Kragilan. Pemberian bendera hitam disebut sebagai sanksi sosial bagi Kecamatan yang memiliki pendapatan pajak terkecil dan bendera putih untuk kecamatan yang pendapatan pajak tertinggi dari 29 Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang.

    Pandji mengaku bahwa pihaknya memberikan bendera hitam tersebut sebagai peringatan bahwa kinerja kecamatan dinilai kurang bagus. Sedangkan, kata Pandji, bagi kecamatan yang mendapatkan bendera putih, dianggap sebagai apresiasi dari Pemkab Serang dalam menarik pajak di daerahnya.

    Hal tersebut diungkapkan olehnya, saat mengikuti Rapat Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perkotaan dan Pedesaan Kabupaten Serang Semester II (dua) tahun 2019. Digelar oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Serang, bertempat di Aula Tb Suwandi, lingkungan Pusat Pemerintahan Kabupaten Serang, Kamis (5/12).

    “Kita memberikan bendera hitam ini, tidak dalam konteks menghukum. Tetapi itu hanya sebagai warning bahwa kinerjanya dinilai tidak terlalu bagus,” ungkap Pandji, di sela-sela kegiatan.

    Ia melanjutkan, meskipun kecamatan tersebut pendapatannya rendah, akan tetapi tidak akan ada pengurangan kegiatan pembangunan serta tidak akan ada pengurangan Anggaran Dana Desa di Kecamatan Ciomas.

    “Kecamatan Ciomas PBB-nya Rp232 juta, tetapi ADD-nya Rp750 juta per desa yang ada disana,” terangnya.

    Kepala Bapenda Kabupaten Serang, Deddy Setiadi, mengatakan bahwa pendapatan PBB yang masih rendah saat ini tercatat pada buku I, II dan III. Menurutnya, pendapatan PBB rendah tersebut karena kurangnya kesadaran masyarakat yang belum optimal.

    Meskipun demikian, ia mengaku pendapatan pajak setiap tahunnya mengalami peningkatan. Sebab, pihaknya telah melakukan pelayanan dengan datang langsung ke masyarakat atau jemput bola.

    “Kalau kita lanyani di lokasi dan masyarakat semangat untuk membayar pajak,” katanya.

    Ia menuturkan, untuk tahun 2020, PBB P2 akan ditargetkan masih berkisar Rp70 miliar dan tahun 2019 telah menargetkan Rp65,5 milliar. Saat ini, baru tercapai sebanyak 93 persen dari target tersebut.

    Ia mengungkapkan, target akan tercapai pada akhir tahun 2019. Kemudian, Deddy menegaskan, seharusnya pajak yang didapatkan Kabupaten Serang, bisa mencapai 10 kali lipat dari pendapatan saat ini.

    “Kita harus bersabar, karena PBB itu bersifat dinamis. Contohnya hari ini, ada ratusan yang berbadan hukum tetapi besok bisa satu orang yang berbadan hukum dari kawasan industri,” tandasnya.(MUF)

  • Nelayan Diarahkan Konversi BBM ke BBG, Ratusan Bantuan Mesin Disalurkan

    Nelayan Diarahkan Konversi BBM ke BBG, Ratusan Bantuan Mesin Disalurkan

    LEBAK, BANPOS – Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten lebak menggelar sosialisasi teknis pendistribusian, verifikasi dan pengawasan program konversi dari bahan bakar minyak (BBM) ke bahan bakar gas (BBG) untuk kapal penangkapan ikan bagi nelayan tahun 2019 di vila Resto Cihara Lebak Selatan, Kamis (5/12).

    Hadir dalam acara sosialisasi tersebut Kadis DKP Lebak, Aep Saepudin, Muspika Kecamatan Cihara, PT Wika, Danramil, Kapolsek, direktut Sinar Malingping Putra, Ketua HNSI Lebak, serta para nelayan 4 Kecamatan Cihara, Bayah, Pangarangan, Cilograng.

    Sosialisasi yang dilakukan DKP Lebak tersebut menindaklanjuti program pusat guna mendorong program konversi BBM ke BBG. Upaya tersebut untuk memberikan solusi penyediaan energi alternatif yang ramah lingkungan khususnya kepada para nelayan. Selain itu, Pemerintah pusat juga menyalurkan bantuan 234 paket peralatan (mesin) yang perorangan.

    “Konversi BBM ke BBG untuk kapal penangkap ikan bagi nelayan sasaran terdiri dari beberapa komponen dari mesin penggerak, konverter kit, as panjang, baling-baling, dua buah tabung LPG 3 kg, as panjang dan baling-baling, serta aksesoris pendukung lainnya,” ujar Aep.

    Distributor Niaga minyak dan gas bumi, Doni mengatakan, program tersebut nantinya diharapkan mampu memberikan kemudahan akses energi dan memberikan pilihan kepada para nelayan atas sumber energi yang dipergunakan.

    “Program ini bertujuan untuk menghemat pengeluaran biaya bahan bakar nelayan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya

    Adapun kriteria nelayan yang mendapatkan paket konverter kit BBM ke BBG sesuai Perpres No.38 Tahun 2019 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga LPG untuk Kapal Penangkap Ikan bagi Nelayan.

    Kriteria tersebut antara lain adalah nelayan yang memiliki kapal ukuran di bawah 5 Gross Tonnage (GT) dan memiliki daya mesin di bawah 13 Horse Power (HP).

    Dengan konversi BBM ke BBG ini dapat menghemat bahan bakar lebih, kalau menggunakan BBM nelayan bisa menghabiskan 7-8 liter/hari, sedangkan menggunakan satu tabung gas 3kg bisa bertahan 10 jam 1-2 hari, ini jelas sangat menguntungkan bagi nelayan nantinya.

    “Bantuan 145 paket peralatan serta 2 tabung gas 3kg ini semoga dapat mensejahterakan nelayan-nelayan yang ada di lebak selatan baksel,” ujarnya. (WDO/PBN)

  • Bantu Modal Usaha Masyarakat, Pemkot Tangerang Luncurkan Program EMAS

    Bantu Modal Usaha Masyarakat, Pemkot Tangerang Luncurkan Program EMAS

    TANGERANG, BANPOS – Walikota Tangerang Arief R. Wismansyah didampingi oleh Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teddy Bayu Putra resmi meluncurkan program EMAS (Ekonomi Masyarakat Sejahtera) yang diselenggarakan oleh KNKS (Komite Nasional Keuangan Syariah) bekerja sama dengan Bank BJB Banten, pada Kamis (05/12).

    Bertempat di Masjid Raya Al-Azhom, kegiatan tersebut mengambil tema “Satukan Langkah Wujud Ekonomi Masyarakat Sejahtera Dengan Nilai-Nilai Akhlakul Karimah”.

    Program EMAS, diluncurkan untuk membantu modal usaha kepada masyarakat Kota Tangerang dalam bentuk pinjaman syariah (tanpa bunga), hanya membayar biaya admin sebesar 3 persen dengan minimal peminjangan 500 ribu sampai dengan 2 juta rupiah dengan batas waktu 6-24 bulan.

    Dalam sambutannya, Arief menyampaikan Program EMAS adalah komitmen Pemkot Tangerang untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

    “Kami akan meningkatkan dan menjalankan program peminjaman tanpa bunga kepada masyarakat Kota Tangerang, sehingga kesejahteraan terwujud dengan maksimal dan tepat sasaran,” ungkapnya.

    Arief berharap Program EMAS ini digunakan untuk masyarakat yang baru memulai usaha atau yang sudah mempunyai usaha baik dari mikro yang nantinya bisa berkembang ke kecil lalu menengah.

    “Mudah-mudahan masyarakat Kota Tangerang menjadi masyarakat sejahtera dan program ini bisa dirasakan manfaatnya dan niatkan usaha kita ini sebagai ibadah serta menciptakan lapangan pekerjaan bagi lingkungan sekitar,” harapnya.

    “Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung Program EMAS, terutama Bank BJB yang telah mengembangkan CSR di Kota Tangerang dengan memberikan pinjaman modal dana usaha syariah (tanpa bunga) sebesar 5 miliar rupiah untuk masyarakat Kota Tangerang yang berkolaborasi dengan Dinas Koperasi & UKM Kota Tangerang, MUI, HIK, dan KNKS,” tambahnya.

    Kepala Koperasi & UKM Kota Tangerang, Teddy Bayu Putra mengungkapkan, dari Program EMAS pihaknya berharap masyarakat semakin termotivasi dalam membangun usaha.

    “Ini wujud nyata kami bekerjasama dengan Bank BJB karena sejalan dengan Proogram Emas dimana ingin memajukan, meningkatkan dan mengembangkan perekonomian di Indonesia khususnya di Kota Tangerang,” ungkapnya.

    Ketua Forum TJSL (Tanggung Jawab Sosial Lingkungan) Mulyanto berharap, agar tidak hanya Bank BJB saja tapi bisa diikuti pelaku usaha lain untuk bisa berpartisipasi membantu pelaku usaha kecil mikro di Kota Tangerang.

    “Kedepan akan menggandeng BUMD Kota Tangerang dan tidak menutup kemungkinan pihak swasta juga,” ungkapnya. (SUG)

  • Kawal Sistem Pembayaran Digital, BI Banten Gencar Sosialisasi QRIS

    Kawal Sistem Pembayaran Digital, BI Banten Gencar Sosialisasi QRIS

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 14 bank, asosiasi retail, pemerintah daerah, pedagang hingga merchant mengikuti diskusi pembayaran non tunai yang diselenggarakan Bank Indonesia (BI) Kantor Perwakilan di Banten, Rabu (4/12/2019).

    Mereka diberikan pemahaman mengenai Sistem Pembayaran Indonesia (SPI) 2025 dan Pengenalan mengenai Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).

    “Tujuan dari visi dan program inisiatif Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah 91,3 juta unbanked people dan 62,9 juta UMKM dapat masuk ke dalam ekonomi-keuangan digital, terus bertumbuh, dan berkontribusi untuk perekonomian nasional,” kata Kepala BI Perwakilan Banten, Erwin Soeriadimadja, Rabu (4/12/2019).

    Berbagai narasumber yang bergerak di bidang pembayaran non tunai ikut memberikan penjelasannya, seperti dari OVO, CIMB Niaga, hingga Linkaja.

    Ketiga narasumber tersebut menyampaikan informasi mengenai kelebihan dari transaksi non tunai antara lain praktis, akses lebih luas, transparansi transaksi, efisiensi rupiah, less friction economy, dan perencanaan ekonomi lebih akurat.

    “Serta mendorong masyarakat untuk beralih dari transaksi tunai ke transaksi nontunai dengan segala kelebihannya tersebut di atas,” jelasnya. (RUL)