BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Awal Tahun Depan, Jalan Pelabuhan Warnasari Dibangun

    Awal Tahun Depan, Jalan Pelabuhan Warnasari Dibangun

    CILEGON, BANPOS – Awal tahun depan tepatnya pada Januari 2020, progres pembangunan Pelabuhan Warnasari sudah akan dimulai. Rencananya proses tahapan awal pembangunan jalan mulai dilakukan.

    Pembangunan jalan tersebut dilakukan setelah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) tang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia.

    Direktur Utama (Dirut) PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM), Arief Rivai Madawi mengatakan, pembangunan jalan akses Pelabuhan Warnasari akan segera dilakukan. Saat ini, masih dalam tahap review desain jalan akses masuk Pelabuhan Warnasari.

    “Setelah review desain selesai, akan segera dilakukan pelelangan untuk proyek tersebut. Januari kemungkinan sudah bisa dilelang, agar saat awal 2020 sudah mulai pembangunan konstruksi jalannya,” kata Arief, Kamis (5/12).

    Lebih lanjut Arief, menerangkan bahwa jalan akses Pelabuhan Warnasari melalui Jalan Asia Raya di Kawasan Industri Krakatau Steel. Panjang jalan sekitar 1,2 kilometer. Anggaran untuk pembangunan tersebut Rp84 miliar.

    “Kita target selesai maksimal November 2020 untuk pembangunan jalan aksesnya,” terangnya.

    Menurutnya, pembangunan jalan dilakukan lantaran setelah Amdal terbit dari Kementerian LHK RI, selambat-lambatnya enam bulan setelah terbit Amdal harus ada kegiatan.

    “Jadi setelah Amdal terbit itu, harus ada kegiatan. Jadi kita bangun akses jalannya dulu,” ucapnya.

    Arief menambahkan, saat ini pihaknya juga masih terus menempuh mekanisme untuk penyelesaian perjanjian konsesi dengan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Banten.

    Sebab, dalam pembangunan pelabuhan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT PCM harus bekerjasama dengan KSOP Kelas I Banten melalui perjanjian konsesi.

    “Memang birokrasinya ini sangat panjang, kita harus tempuh. Kami berharap juga dengan adanya ABUPI bisa membantu untuk tahapan pembangunan pelabuhan. Kalau konsesi selesai nanti sudah bisa pembangunan pelabuhannya,” imbuhnya.(LUK)

  • Optimis Bersaing Tahun 2020, DFSK Tawarkan Kendaraan Berteknologi Kekinian

    Optimis Bersaing Tahun 2020, DFSK Tawarkan Kendaraan Berteknologi Kekinian

    Sejumlah kendaraan DFSK saat terpajang di dealer DFSK Kota Serang / RULIE SATRIA

    SERANG, BANPOS – Sebagai pendatang baru di dunia otomotif Indonesia, DFSK langsung mendapat hati masyarakat melalui fitur-fitur canggih yang kekinian dan kenyamanan yang dimiliki. Raihan dua penghargaan IIMS beberapa waktu lalu, menjadi salah satu buktinya.

    Seperti, DFSK Glory 560 berhasil meraih penghargaan The Most Tested Choice Car di IIMS 2019 dan DFSK ladies juga masuk top 10 finalis Miss IIMS 2019 dan berhasil meraih gelar Miss Congeniality di ajang IIMS 2019 tersebut.

    Presiden Direktur PT Sinarutama Terang Sejahtera, Edwin Siantar, selaku yang dipercaya sebagai autores dealer APM DFSK di Kota Serang, tepatnya di Jl. Raya Serang – Jakarta No 19, Penancangan, Cipocok Jaya, Serang, Banten, mengatakan jika perkembangan dunia otomotif di Indonesia masih menunjukan arah positif, hal tersebut disebabkan karena kebutuhan transportasi untuk masyarakat cukup tinggi.

    “Melihat masih cukup tingginya minat masyarakat untuk memiliki kendaraan di setiap tahunnya, maka itu kita memberanikan diri untuk membuka dealer baru DFSK di Banten, Khusunya di Kota Serang. Hal tersebut sekaligus untuk mendekatkan dan memperkenalkan ke masyarakat Banten, akan produk yang dimiliki DFSK itu sendiri. Selain itu juga, untuk mempeluas jaringan dealer DFSK, sehingga dapat terjangkau masyarakat di setiap wilayah yang ada di Indonesia,” ujar Edwin Siantar, saat ditemui diruang kerjanya, Kamis (21/11).

    “Dengan nilai investasi sekitar Rp 10 miliar, kami menargetkan penjualan mobil sebanyak 53 unit per bulan. Adapun model yang paling diungulkan dari dealer ini adalah Super cab, diikuti masing-masing Glory 560 dan Glory 580, dan kami sangat bersyukur sambutan penjualan kami cukup baik diterima oleh masyarakat dan diharapkan mobil DFSK yang diproduksi di Banten ini bisa menjadi salah satu produk kebanggaan warga Banten,” Edwin menambahkan.

    Lebih lanjut Edwin menjelaskan, jika dealer DFSK yang dia dirikan di atas tanah seluas 3.000 m2 dengan luas bangunan 680 m2, di pusat jantung Kota Serang ini, telah menawarkan layanan 3S (Sales, Service, Sparepart). Sehingga membuat dirinya sangat optimis di tahun 2020 mendatang, DFSK semakin diminati dan dicintai masyarakat, sehingga penjualan terus meningkat.

    “Saya sangat optimis, tahun 2020 kehadiran DFSK dapat diterima oleh masyarakat. Sebab, kami tidak menjual kendaraan yang biasa saja. Kami menawarkan kendaraan yang cerdas dengan sistem elektrik, interkoneksi, dan berbagai hal lainnya sebagai kendaraan masa depan” kata Edwin.

    Sementara itu, konsumen sekaligus pemilik kendaraan DFSK Glory 580, Tatang asal Kota Cilegon saat ditemui mengatakan, dirinya memilih kendaraan tersebut dikarenakan tampilan dan kecerdasan kendaraan DFSK yang dimiliki.

    “Saya langsung jatuh cinta usai melihat pameran kendaraan DFSK saat ajang Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 lalu. Sehingga langsung memutuskan untuk memilikinya,” ungkap Tatang saat ditemui usai memanfaatkan layanan service gratis di dealer DFSK Kota Serang, Kamis (21/11).

    Diketahui, untuk harga kendaraan DFSK model Super cab berkisar Rp128-150 juta, model Glory 560 berkisar Rp192 – 242 juta dan model Glory 580 berkisar Rp245 – 308 juta. (RUL)

  • Iti Belajar BumDes ke Yogyakarta

    Iti Belajar BumDes ke Yogyakarta

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya bersama jajaran saat poto bersama usai kunjungan ke BUMdes Panggung Lestari. (ist)

    LEBAK,BANPOS-Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya melakukan Study Komparasi ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Panggung Lestari, Desa Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sabtu (16/11).

    Bumdes Panggung Lestari sendiri merupakan Bumdes yang berhasil meraih penghargaan tingkat ASEAN, 4th ASEAN Leadership Award on Rural Development and Poverty Eradication satu minggu lalu di Nay Pyi Taw, Myanmar. Tid.

    Penghargaan tersebut merupakan wujud penghargaan yang diberikan oleh masyarakat ASEAN atas kepemimpinan yang dipandang memegang peranan penting dalam pembangunan desa dan pengurangan kemiskinan.

    Dihadapan Bupati Bantul, Suharsono dan jajarannya, Iti mengucapkan selamat kepada Pemerintah Desa Panggungharjo, atas diraihnya penghargaan Bumdes Panggung Lestari ditingkat ASEAN.

    “Tidak salah tentunya kami hadir kesini untuk belajar dan menggali lebih jauh bagaimana manajemen dan tata kelola Bumdes oleh pemerintah Desa Panggunghario,” katanya.

    Iti juga mengatakan, apa yang telah diraih oleh Desa Panggungharjo selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lebak dengan visi sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal melalui 5 misi yaitu meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, meningkatkan produktivitas perekonomian daerah melalui pengembangan pariwisata, meningkatkan ketersediaan infrastruktur wilayah, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

    “Di tengah era yang semakin cepat ini, desa harus semakin adaptif dan kreatif dalam menyikapi perkembangan zaman dimana Pemerintah Kabupaten Lebak terus mendorong setiap desa agar mampu memberikan keunggulan komparatif yang berbasis kearifan lokal setempat dan menjadi ikon yang bisa mengenalkan desa tersebut ke dunia luar, sehingga desa mampu menjadi desa mandiri dan secara langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan warganya,” terangnya.

    Iti menambahkan, pihaknya akan segera menyusun rencana kerja pengembangan Bumdes dan menjadikan Desa Panggungharjo sebagai Role Model dan menambah motivasi bagi pengembangan desa serta membawa virus kebaikan bagi desa lainnya di kabupaten lebak.

    Sementara itu, Bupati Bantul, Suharsono mengatakan, kunjungan silaturahmi yang dilakukan Pemerintah Daerah Lebak seperti ini diharapkan mampu mengisi kekurangan dan kelebihan daerahnya masing- masing demi terwujudnya pemerintahan yang lebih baik lagi kedepannya.

    “Terima kasih atas kunjungannya, mana yang perlu kita ambil dari lebak, mana dari bantul. Intinya saling mengisi untuk kemajuan daerah kita,” katanya.(dhe/imi)

  • Ikatan Mahasiswa Baros Picu Pemuda Bergerak di Ekonomi Kreatif

    Ikatan Mahasiswa Baros Picu Pemuda Bergerak di Ekonomi Kreatif

    Suasana seminar kewirausahaan Ikatan Mahasiswa Baros, Sabtu (16/11).

    BAROS, BANPOS – Ikatan Mahasiswa Baros (IKAMABA) menggelar seminar kewirausahaan bertempat di SMAN 1 Baros, Sabtu (16/11).

    Kegiatan bertajuk ‘Peran Pemuda dalam mengembangkan ekonomi kreatif berbasis sumber daya alam lokal’ ini menghadirkan pembicara Ketua ICMI Banten, Lili Romli, Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN “SMH” Banten, As’ari, dan Qualified Financial Advisor di IFAC, Idho Meilano.

    Kegiatan yang dihadiri lebih dari 100 peserta tersebut berasal dari kalangan pelajar Sekolah Menengah Atas (SMA), Mahasiswa, dan Pemuda Baros.
    Dalam pembahasannya, dikupas tuntas bagaimana peran pemuda di era millenial, dalam mengembangkan ekonomi kreatif dengan memanfaatkan sumber daya alam lokal.

    “Kami melihat sangat miris sekali, ketika lulusan SMA sederajat bingung harus kerja dimana, dan banyak pemuda Baros yang menganggur,” ungkap Ketua Umum IKAMABA, Uwes Qorni di sela-sela kegiatan.

    Apalagi, lanjut dia, hari ini menurut data dari badan pusat statistik nasional, Provinsi Banten menyandang gelar nomor satu pengganguran tingkat Nasional. Di kegiatan kali ini, dirinya berharap baik pelajar, mahasiswa, dan pemuda Baros, agar dapat memanfaatkan sumber daya alam (SDA) lokal menjadi ekonomi kreatif. Tujuannya tidak lain, agar dapat membantu perekonomian nasional, khususnya daerah Baros Kabupaten Serang.

    “Karena sesuai dengan slogan IKAMABA, berfikir global bertindak lokal. Menurut saya pribadi, IKAMABA hadir dari daerah untuk Nasional,” katanya.

    Diketahui, dari tiga pembicara tersebut, berharap kaum milenial khususnya pemuda Baros, agar dapat memahami kewirausahaan. Agar dapat berwirausaha dengan baik, dan berharap agar menjadi pengusaha-pengusaha sukses kedepannya. (MUF)

  • Kasemen dan Walantaka Diizinkan Masuk Industri, Revisi RTRW Dijamin Tidak Ganggu Lahan Pertanian

    Kasemen dan Walantaka Diizinkan Masuk Industri, Revisi RTRW Dijamin Tidak Ganggu Lahan Pertanian

    Petani melintas di areal Persawahan yang mengering di Sawah Luhur, Kota Serang, Rabu (9/10). (Dziki/BANPOS)

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang masih terus melakukan pembahasan terhadap revisi RTRW yang telah dipaparkan kemarin bersama lintas sektor. Dalam pemaparan tersebut, terdapat beberapa masukan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemkot Serang.

    “Berdasarkan pemaparan lintas sektor Revisi RTRW kemarin di Jakarta, Alhamdulillah saat ini kami tinggal melakukan penyempurnaan di internal Pemkot Serang sendiri. Mana yang harus dikurangi, mana yang harus ditambah,” ujar Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, seusai memimpin rapat koordinasi, Rabu (13/11).

    Menurutnya dalam rekomendasi yang disampaikan, Dirjen ATR menekankan untuk memperhatikan terkait Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), agar tidak terdampak revisi RTRW. “Nah kalau dari Dirjen sendiri kemarin, ada beberapa yang harus disesuaikan. Seperti bagaimana perlindungan terhadap LP2B yang ada di Kecamatan Kasemen dan Walantaka,” kata Subadri.

    Ia mengatakan, penyesuaian terhadap keberadaan LP2B itu harus dilakukan. Karena terdapat perbedaan antara LP2B yang telah ditetapkan oleh Pemprov Banten, dengan yang ditetapkan oleh Pemkot Serang.

    “Yang harus disesuaikan itu karena menurut Perda Provinsi soal LP2B, itu terlalu luas. Nah sekarang tinggal disesuaikan, yang mana aja sih yang masuk LP2B. Di Walantaka ada Teritih, di Kasemen ada Sawah Luhur dan lainnya,” ucapnya.

    Subadri pun menjawab kekhawatiran dari beberapa pihak, terkait kemungkinan terdampaknya LP2B dengan adanya kawasan Industri di Kecamatan Kasemen.

    “Tidak perlu khawatir, kan ada kunciannya yaitu Peraturan Daerah. Jadi tidak akan bisa membangun perumahan di luar dari peruntukkannya. Dan nanti pasti akan ada penegakkan hukum oleh Pemkot Serang,” tegasnya.

    Senada disampaikan oleh Kepala Bappeda Kota Serang, Nanang Saepudin. Menurutnya, revisi RTRW tidak akan berdampak pada keberadaan LP2B. “Pemkot Serang dalam revisi RTRW, tidak akan mengabaikan keberadaan LP2B yang telah ditentukan. Jadi tentu revisi tersebut tidak akan mengganggu keberadaan LP2B,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa tidak semua sawah tadah hujan, akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Karena, Pemkot Serang juga tetap menjaga ketersediaan lumbung pangan. “Tidak semua sawah tadah hujan akan dialihfungsikan menjadi perumahan. Jadi hanya beberapa lokasi sawah tadah hujan, seperti yang ada di Kelurahan Bendung dan Penancangan,” katanya.

    Menurutnya, meskipun keberadaan sawah tidak cocok di tengah kota, namun Pemkot Serang tetap berupaya untuk menjaganya.

    “Memang yang menjadi pertimbangan Dirjen ATR itu wilayah kota tidak cocok untuk pertanian. Tapi kan kita semua bisa lihat, kondisi saat ini lahan pertanian (di tengah kota) itu masih ada. Yah kita jaga tetap,” tandasnya. (DZH)

  • Tolak Kenaikan Iuran, Buruh Gruduk Kantor BPJS

    Tolak Kenaikan Iuran, Buruh Gruduk Kantor BPJS

    Ratusan Buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI) melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor BPJS Cabang Tigaraksa, menolak kenaikan iuran BPJS Kesehatan, Kamis (14/11).

    CIKUPA, BANPOS – Ratusan Buruh melakukan aksi unjuk rasa didepan kantor Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) cabang Tigaraksa di Jalan Raya Pemda, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikupa, Kamis (14/11). Ratusan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SPSI) menolak kenaikan iuran BPJS dan meminta perbaikan pelayanan BPJS

    Ketua Dewan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Imam Sukarsa mengatakan, dalam aksi kali ini, pihaknya menolak kenaikan iuran BPJS. Menurutnya, keputusan itu sangat membebani masyarakat, ditambah dengan adanya denda dan penagihan secara paksa seperti finance yang menggunakan depkolektor.

    “Ada 150 buruh yang sedang melakukan unuk rasa. Hari ini saya sampaikan terkait kenaikan iuran BPJS yang dimulai pada 01 Januari 2020 mendatang, kami merasa sangat keberatan. Ditambah adanya isu bilamana ada masyarakat yang tidak mampu bayar akan ditarik oleh kolektor, “ kata Imam, Kamis (14/11).

    Imam menuding, pola pembiayaan BPJS akan sama dengan finance swasta atau leasing sehingga akan menimbulkan masalah dikemudian hari. Selain itu, peserta BPJS juga terkadang dikesampingkan oleh pihak RS, agar hal itu tidak terjadi lagi, pihaknya meminta BPJS diperbaiki dan melakukan evaluasi, agar RS bisa memberikan pelayanan yang baik kepada peserta BPJS.

    “Jangan jadikan BPJS kesehatan sebagai agen asuransi yang mengeploitasi pesertanya, tanpa memberikan pelayanan terbaik. Kami menuntut adanya perbaikan terhadap pelayanan BPJS Kesehatan. Memang terkait kebijakan tersebut BPJS cabang Tigaraksa tidak bisa memutuskan, paling tidak ada hal yang perlu diperbaiki, “ tegasnya.

    Salah satu anggota SPSI, Susilo, menambahkan, menurutnya percuma bayar tetapi seakan-akan seperti tidak membayar iuran. Pasalnya peserta BPJS tidak dilayani dengan baik oleh RS, Susilo menceritakan, bahwa pernah terjadi peristiwa yang menimpa anak kerabatnya yang meninggal karena tidak dilayani ketika menggunakan kertu BPJS.

    “Ada kejadian anggota kami. Anaknya ini meninggal karena tidak terlayani dengan memakai BPJS Kesehatan dengan alasan NICU tidak ada. Tetapi ketika membayar menggunakan uang cash pribadi baru dilayani, maka dari itu perlu dilakukan evaluasi terhadap pelayanan dari RS dan respon dari BPJS Kesehatan, “ katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Tigaraksa, Shanti Lestari membenarkan terkait adanya kenaikan tariff iuran BPJS Kesehatan. Namun menurutnya, hal itu masih dalam pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

    Shanti juga membatantah, terkait isu penarikan penunggakan iuran BPJS menggunakan kolektor. Pasalnya, BPJS Kesehatan membentuk kader Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk mensosialisasikan BPJS Kesehatan, Mengingatkan masyarakat tentang iuran BPJS dan membantu pendaftaran peserta BPJS Kesehatan.

    “Hal itu masih dibahas oleh DPR RI, kita tunggu saja perkembangannya. Terkait Kader JKN merupakan petugas yang ditunjuk dari desa dan mereka bukan collector. Dan kami juga punya bekerjasama dengan pihak serikat buruh dalam keanggotaan JKN, kami punya group dengan serikat pekerja agar kalau ada keluhan dari pihak buruh atau anggota bisa kami respon dengan maksimal, “ kata Shanti (bnn/pbn)

  • Soal Pengangguran Tertinggi, Bupati Serang Tak Mau Disalahkan

    Soal Pengangguran Tertinggi, Bupati Serang Tak Mau Disalahkan

    Ilustrasi Pengangguran

    SERANG , BANPOS – Sebagai pemimpin dari daerah yang disebut penyumbang pengangguran tertinggi di Provinsi Banten, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah tak mau disalahkan.

    Malah sebaliknya, ia menyatakan bahwa menurut data BPS, Kabupaten Serang telah mengalami penurunan angka pengangguran yang signifikan.

    Pemkab Serang juga mengklaim telah serius dalam menanggulangi angka pengangguran.

    “Kalau untuk bicara angka, misalnya soal pengangguran atau yang lainnya kita punya acuan yang resmi yaitu BPS. Semua orang melihat kesana, kalau disebut serius tidak serius kan kita harus berdasarkan angka nggak boleh berdasarkan prasangka, tidak boleh berdasarkan praduga,” ungkapnya, seraya menampik sebutan Pemkab Serang tidak serius dalam menanggulangi pengangguran.

    Tatu menegaskan, penurunan angka pengangguran dari tahun 2018 ke tahun 2019 tertinggi, ada di kabupaten Serang, dengan jumlah lebih dari dua persen.

    “Sebetulnya, persoalan yang ada di Kabupaten Serang, Provinsi Banten, baik itu Provinsi maupun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Banten itu sama. Sekarang, yang menjadi pertanyaan saya, sudah belum Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Banten mengundang saya untuk memaparkan kondisi tenaga kerja di Kabupaten Serang, kalau saya di depan pak Gubernur sudah memaparkan dua kali, nah sekarang kita duduk bersama bersinergi mana yang dilakukan oleh Kabupaten Serang, mana yang dilakukan Provinsi Banten,” tuturnya.

    Karena Kabupaten Serang pun, terang Tatu, dengan anggaran yang terbatas berarti harus mendapatkan dukungan dari Pemerintah Provinsi Banten.

    “Dan jangan lupa bahwa kewenangan SMK dan SMA, itu ada di Provinsi. Hasil BPS yang menjadi rujukan bersama se-Indonesia, kembali menjelaskan bahwa penyumbang pengangguran tertinggi adalah SMK. Nah ini kembali, siapa yang punya kewenangan, siapa penyumbang tertinggi,” tegasnya.

    Tatu menyebut, tidak perlu ada saling salah menyalahkan. Masyarakat tidak butuh untuk menerima pernyataan seperti itu.

    “Masyarakat itu butuhnya kerja real kita. Saya, Bupati Serang, pak Gubernur, dan seluruh jajaran Dinas kerja barengnya, kerja realnya buat masyarakat,” terangnya.

    Ia kembali menegaskan bahwa masyarakat menunggu hasil daripada program kerja Pemerintah baik daerah maupun Provinsi dalam menanggulangi pengangguran. Ia menyatakan, Provinsi Banten memiliki Balai Kerja, sedangkan Kabupaten Serang tidak punya.

    “Kami sangat menginginkan, sangat menunggu. Kalau catatan di Provinsi Banten dan BPS, Kabupaten Serang ini termasuk yang tertinggi untuk pengangguran, kenapa tidak diberi kuota untuk pelatihan Balai Latihan Kerja tertinggi juga. Harusnya, kan proporsional,” ujarnya seraya menegaskan, jika memang Kabupaten Serang dinilai penyumbang pengangguran tertinggi, berikan pula pelatihan tertinggi.

    Ia menuturkan, Pemkab Serang dengan anggaran yang sangat terbatas, ia sudah mengecek program dinas terkait dan dinilai tidak ada yang menyimpang dari Dinas Tenaga Kerja.

    “Mereka sudah mengoptimalkan semua pelatihan. Bahkan, mereka tidak punya anggaran, maka mereka bekerja sama meminta dengan penerbangan, meminta ada pelatihan, Alhamdulillah diberi 400 pelatihan,” jelasnya.

    Ia juga menyatakan, telah menitipkan di beberapa Balai Latihan Kerja, dengan anggaran APBD, di Kementerian, di Bekasi, dan di mana-mana.

    Kemudian juga dimasukkan di Dindik, untuk anak-anak mengambil D1, khusus untuk keahlian Kimia. “Ini upaya kami untuk mereka bisa langsung masuk industri kimia,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Semua Galian Tanah Akan Ditertibkan

    Semua Galian Tanah Akan Ditertibkan

    Kepala Satpol PP Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi

    TIGARAKSA, BANPOS – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Tangerang berencana menertibkan semua galian tanah yang ada di Kabupaten Tangerang. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasatpol PP) Kabupaten Tangerang, Bambang Mardi mengaku, saat ini sudah dimulai pembahasan untuk penertiban galian tanah yang ada di Kabupaten Tangerang.

    Menurut Bambang, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Provinsi Banten dan Satpol PP Provinsi Banten, bahwa di Kabupaten Tangerang ini tidak ada satupun galian yang legal. Pihaknya saat ini sudah mempersiapkan 80 plang penyegelan khusus untuk galian tanah. Nantinya setiap titik akan dipasang beberapa plang.

    “Para camat sudah melaporkan galian-galian tipe c kepada kami. Katanya semakin ke sini semakin meningkat. Jadi di Kabupaten Tangerang ini tidak ada satupun galian tipe c yang legal,” katanya, Senin (11/11).

    Galian tanah dianggap menjadi penyebab perubahan struktur tanah dan itu harus ada Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). Untuk tahapan awal dan yang sudah didata, ada 8 titik galian tanah di Kabupaten Tangerang yang akan ditertibkan diantaranya di Kecamatan Cikupa, Sukadiri, Kresek, Cisoka, dan Solear.

    “Sebenarnya kalau ada izin tidak masalah, tapi selama ini kan tidak ada izin, dan izin ini tidak cukup ke desa dan kecamatan saja. Yang jelas permohonan dari pemilik tanah, jumlah tanah yang diangkut berapa, diangkutnya kemana, itu harus dijelaskan, karena itukan Sumber Daya Alam (SDA), sebenarnya tanah ini tidak boleh diperjualbelikan,” tambahnya.

    Sementara itu, Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Sapri mengatakan, pihaknya mendukung rencana Satpol PP yang akan melakukan penertiban galian tipe c. Menurutnya, hal itu sangat diperlukan mengingat banyak persoalan yang diakibatkan galian tanah. Salah satu contohnya adalah banyaknya kendaraan yang bertonase besar melintas di jalan yang padat, sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas.

    “Mengenai galian tanah sudah tidak diperbolehkan, karena Perda galian tipe C sudah dicabut. Harus ditindak bila ada yang melanggar dan ini perlu dukungan semua masyarakat Kabupaten Tangerang,” katanya. (bnn/pbn)

  • Dewan Sebut Makan Singkong Bukan Solusi

    Dewan Sebut Makan Singkong Bukan Solusi

    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto
    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi Nasdem, Pujiyanto

    SERANG, BANPOS – Defisit pangan sebanyak 20 ribu ton pertahun, disebut memalukan oleh Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Pujiyanto. Karena, Kota Serang memiliki lahan pangan yang sangat potensial.

    “Ini sangat memalukan (Pemkot), apalagi sampai kekurangan pangan itu. Padahal di Kota Serang tidak ada industri, kecuali di Kabupaten Serang baru itu wajar,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di DPRD Kota Serang, Jumat (8/11).

    Menurutnya, tugas dari Pemkot Serang untuk dapat segera mencari solusi atas defisit pangan yang terjadi itu. Karena pangan merupakan kebutuhan masyarakat.

    “Saya sebagai anggota DPRD harus mengingatkan Pemkot Serang untuk mencarikan solusi, jadi nanti apa yang bisa ditawarkan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat,” tuturnya.

    Ia menjelaskan, defisit pangan tersebut bukan disebabkan oleh menyusutnya lahan pertanian, namun karena kurang produktifnya lahan pertanian yang ada di Kota Serang. Padahal lahan pertanian yang ada cukup bagus.

    “Ketika saya ke Cianjur, lahan kecil juga bisa produktif. Misalkan satu lahan itu bisa panen lebih dari tiga kali. Sementara di Kota Serang perlu inovasi bagaimana bisa memanfaatkan lahannya,” terangnya.

    Namun ia mengaku, apabila memang tidak produktif ia mendukung peralihan lahan pertanian dijadikan bangunan perubahan dan lain sebagainya. Maka dari itu perlu adanya kajian untuk memastikan lahan tersebut produktif atau tidak.

    “Kalau sudah ada kajiannya, apakah lahan tersebut produktif maka silahkan dilanjutkan jadi lahan pertanian, tapi kalau tidak produktif tidak apa-apa jadi perumahan,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menampik program satu hari dalam satu minggu memakan singkong, sebagai solusi tepat untuk mengatasi defisit pangan. Menurutnya, itu tidak menyelesaikan permasalahan defisit pangan.

    “Itu bukan solusi, tanpa ada Perwal seperti itu pun kita pasti makan. Makanya harus cari solusi yang tepat,” tandasnya. (DZH)

  • Pemkot Dituding Kurang Dukung Ekonomi Kreatif, Pengusaha Lokal Kesulitan Kembangkan Usaha

    Pemkot Dituding Kurang Dukung Ekonomi Kreatif, Pengusaha Lokal Kesulitan Kembangkan Usaha

    Diskusi Banten Creative dengan Pokja Wartawan Kota Serang, Minggu (10/11)

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang dirasa masih minim melindungi dan memfasilitasi perkembangan usaha kreatif di Kota Serang. Hal ini terlihat dari masih sulit berkembangnya pengusaha lokal di Kota Serang, terutama bagi pelaku usaha baru yang masih belum memiliki modal yang besar.

    “Memang pelaku usaha kreatif di Kota Serang masih belum maksimal mendapatkan fasilitas dari Pemkot Serang. Hal ini sedikit berbanding terbalik dengan pengusaha dari luar, cenderung lebih mudah,” ujar salah satu anggota komunitas Banten Creative, Mattz, saat berdiskusi dengan Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS), Minggu (10/11).

    Menurutnya, pelaku ekonomi kreatif di Banten, khususnya Kota Serang sudah membuktikan eksistensinya selama ini. Ia mengaku, para pengusaha yang banyak dari kalangan muda tersebut tidak kalah dengan daerah-daerah lainnya.

    “Dalam industri kreatif, Banten itu tidak kalah dengan Bandung, Yogya dan yang lainnya. Dari segi perputaran uangnya pun sudah cukup lumayan,” jelasnya.

    Sebab itu, diharapkan Pemkot Serang dapat menjalin kerjasama yang baik dengan komunitaa-komunitas lokal dalam industri kreatif tersebut. Karena kedepannya, diprediksi, industri kreatif ini dapat menjadi salah satu solusi pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.

    Besarnya potensi ekonomi kreatif juga membuat DPRD tertarik untuk merancang Raperda pengembangan perekonomian kreatif di Kota Serang. Selain itu, dengan adanya Raperda ekonomi kreatif, diharapkan mampu untuk mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kota Serang.

    Anggota DPRD Kota Serang Fraksi PKS, Nur Agis Aulia, mengatakan pihaknya tengah merancang Perda tersebut yang nantinya akan menjadi program legislatif daerah pada 2020 mendatang.

    “Kami memiliki kewajiban untuk mengusulkan Raperda pada tahun depan, salah satu yang kami ingin yaitu penguatan pada pengembangan ekonomi kreatif,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di gedung DPRD Kota Serang, kemarin.

    Ia menjelaskan, pengembangan ekonomi kreatif merupakan salah satu sektor yang paling berpotensi di Kota Serang, terlebih saat ini perkembangan teknologi terus mengalami kemajuan yang signifikan.

    “Kota Serang ini tidak ada potensi industri. Paling pelaku ekonomi lainnya, terlebih sekarang ini yang sedang hangat adalah jasa. Makanya itu hal inilah yang kita gencarkan,” tuturnya.

    Selain itu, Agis mengatakan pengembangan ekonomi kreatif juga dapat menjadi solusi dalam mengentaskan angka pengangguran yang ada di Kota Serang. Hal ini seiring dengan makin banyaknya pelaku ekonomi kreatif.

    “Kalau memang sudah ada perdanya, saya kira akan banyak yang muncul, yang juga bisa memberikan dampak yang bagus untuk Kota Serang,” terangnya.

    Ia menilai, perkembangan perekonomian kreatif di Kota Serang sudah cukup baik, bahkan beberapa pelaku ekonomi sudah mendapatkan prestasi yang tentunya layak untuk dijadikan contoh.

    Oleh karena itu, kedepan ia meminta kepada Pemkot Serang untuk dapat bersama-sama mendukung dalam menumbuhkembangkan perekonomian kreatif di Kota Serang.

    “Pemkot Serang harusnya juga gembira ikut mendukung, dan ini salah satu solusi yang dimiliki oleh kita, tinggal nanti bagaimana konsistesi dalam mengawal ini,” jelasnya. (DZH)