SERANG , BANPOS – Pemerintah Provinsi Banten dianggap harus berani untuk memperketat syarat pendirian SMK.
Salah satu yang perlu dilakukan adalah, memetakan potensi daerah yang membutuhkan tenaga kerja kedepannya, seperti sektor jasa pariwisata yang dirasa akan dapat menyerap banyak tenaga kerja di masa depan.
Selain itu, diperlukan juga pembangunan mental mandiri dan wirausaha, agar para lulusan SMK dapat pula mengembangkan usaha sendiri.
Demikian yang disampaikan oleh pengamat ekonomi dan pariwisata Asih Machfuzhoh kepada BANPOS. Ia mengatakan bahwa pengangguran saat ini didominasi oleh lulusan SMK. Hal ini dikarenakan kurikulum yang dijalankan, tidak tepat sasaran.
“Harusnya kan lulusan SMK dipersiapkan untuk langsung bekerja. Tapi apakah diimbangi dengan materi pelajaran yang didapat, pada saat duduk di bangku SMK?” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Menurutnya, tidak ada penyesuaian kurikulum yang terjadi sejak dulu. Padahal, lanjutnya, era yang terjadi saat ini membutuhkan kecepatan dalam melakukan tindakan.
“Perubahan berkembang dengan pesat. Kalau standar kebutuhan pasar tenaga kerja pada SMK tetap seperti itu saja, ya gak akan diserap sama pasar,” jelasnya.
Selain itu, ia menuturkan bahwa perlu adanya penyesuaian dari SMK, terhadap potensi daerah tempat SMK itu berdiri. Seperti potensi pariwisata yang dimiliki oleh Banten, yang tidak ditunjang dengan SMK Kepariwisataan.
“Tujuan utama adalah bekerja di lingkungan sekitarnya kan. Kenapa gak disesuaikan dengan potensi daerah tersebut? Contoh, Banten punya banyak potensi pariwisata. Apakah ada SMK yang benar-benar dipersiapkan untuk mendorong kemajuan pariwisata kita?” terangnya.
Hal inilah, lanjutnya, yang mengakibatkan banyak lulusan SMK yang menjadi pengangguran. Karena, tidak tepatnya SMK dalam menyesuaikan dengan potensi daerah yang ada.
Menurutnya, SMK juga harus dapat memberikan materi kemandirian kepada peserta didiknya. Hal itu bertujuan untuk mengantisipasi minimnya lapangan kerja.
“Bukan saja knowledge yang berhubungan dengan kejuruannya. Tetapi juga mental untuk bisa mandiri, khususnya kemandirian untuk berwirausaha secara kreatif,” tandasnya. (DZH/AZM)
SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin menyatakan jika dirinya siap mendukung penuh gelaran Banten Indy Clothing (BIC) yang akan dilaksanakan 11-15 Desember mendatang. Bahkan orang nomor satu di Kota Serang itu siap masuk dalam struktur organisasi sebagai Pelindung organisasi komunitas kreatif yang membawahi mayoritas anak-anak muda tersebut.
“Saya siap mendukung, baik secara pribadi maupun sebagai Walikota Serang. Kegiatan BIC ini sangat strategis dan positif,” tandas Walikota Serang, Kamis (7/11) di ruang kerjanya.
Walikota yang didampingi Kabag Umum Pemkot Serang, A. Syaefullah saat memenrima audiensi Tim Inti BIC mengatakan pihaknya juga secara kelembagaan akan mendukung BIC.
“Silahkan teman-teman (BIC, red) temui para Kepala OPD untuk berkolaborasi. Tidak perlu ke saya lagi. Apa yang perlu kita bantu, akan kita bantu sepenuhnya,” kata Mantan Lurah Banjarsari, Cipocok itu.
Dilain pihak, Walikota juga siap menjadikan BIC masuk dalam agenda tahunan Pemkot Serang yang kontinu dilaksanakan.
Sementara Dewan Penasehat BIC Adam Adhary menyambut positif dukungan walikota tersebut. Menurut Adam, ini menjadi energi baru bagi seluruh Tim BiC untuk lebih semangat berbuat lebih baik lagi.
“Kami merasa telah menjadi anak kandung Walikota, dan siap berkreasi, berbuat yang terbaik untuk Kota Serang. Ini kebahagiaan bagi kami, Pak Wali resmi menyatakan kesiapannya menjadi pelindung BIC. Tentu kami akan menjaganya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Oetomo, selaku publishing and promotion BIC menjelaskan, gelaran BIC Desember mendatang merupakan event ke 10 di tahun ke-5. “BIC digagas tahun 2014 silam. Dalam setahun 2 kali digelar,” kata pria yang akrab disapa Didin ini.
Pengunjung BIC, lanjut Didin, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan 30-40 persen. “Peningkatan signifikan ini pada akhirnya secara tidak langsung telah memunculkan efek domino terhadap tingkat hunian hotel , tingkat kebutuhan tenaga kerja yang semakin banyak, serta tingkat kebutuhan wisata belanja dan kuliner yang semakin meningkat (milenial travelsale). Pada gilirannya berdampak positif pada P.A.D Kota Serang,” pungkasnya. (RUL)
ANYER, BANPOS – Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta gelar agenda workshop inkubator wirausaha selama dua hari. Dalam kegiatan tersebut, disepakati pembentukan Jawara Inkubator Wirausaha (JIWa). Acara ini dibuka oleh Wakil Kadin Provinsi Banten Bidang UMKM, Sudrajat Syahrudin.
Menurut ketua pelaksana Adih Supriadi, agenda yang diselenggarakan di Anyer ini diikuti oleh pelaku UKM dan entrepreneur di lingkungan kampus maupun masyarakat sekitar.
Ketua JIWa, Agus David Ramdansyan mengatakan bahwa agenda tersebut memberikan banyak pengetahuan terkait dengan inkubasi bisnis. Bahkan, ia juga mengatakan bahwa setelah agenda berakhir, FEB Untirta telah memiliki inkubasi bisnis sendiri.
“Banyak pengetahuan yang didapat selama acara tersebut, terutama tentang inkubasi bisnis. Dan Alhamdulillah, ending dari kegiatannya pun tercapai yakni selain menambah wawasan dan pengetahuan tentang inkubasi bisnis, juga terbentuknya suatu inkubasi bisnis di FEB Untirta khususnya dan kota Serang serta Banten secara umum”, Rabu (30/10).
Keberadaan inkubasi bisnis merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena, dengan adanya inkubasi bisnis itu, dapat membantu dalam mengatasi permasalahan bisnis yang dihadapi oleh pelaku bisnis.
Agus pun berharap, dengan terbentuknya inkubasi bisnis ini, dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, khususnya pelaku UKM.
“Dan semoga inkubasi bisnis ini dapat dijalankan dengan profesional dan proporsional. Sehingga, keberadaannya dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, dan memberi manfaat pula terhadap seluruh SDM yang menjalankannya,” jelasnya.
Menutut Direktur PIWKU Kota Cilegon, Laura Irawati, kegiatan ini menjadi sebuah gebrakan baru dari Dekan FEB Untirta Fauji Sanusi. Fauji sendiri diketahui merupakan inisiator pembentukan PIWKU di Kota Cilegon.
Sebab itu, utuk memenuhi permintaan Kota Serang dalam membentuk inkubator bisnis, diinisasikan untuk FEB Untirta yang akan dikolaborasikan dengan dua triple helix lainnya, Pemkot Serang dan Telkom Cabang Banten.
“Pesan saya untuk Inkubator bisnis yang baru terbentuk ini adalah cukup konsistensi dalam bergerak, karena biasanya semangat dan bagus diawal saja, tapi larut dengan kegiatan-kegiatan lainnya, tapi saya yakin, bisa konsisten kedepan, karena melihat semangat dan antusiasmenya,” ujar Laura.
Steering Committee (SC) JIWa, Dr.Hady Sujtipto mengapresiasi pembentukan JIWa. Ia mengatakan bahwa hal ini menjadi perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang dilakukan oleh FEB Untirta.
“Terujudnya sistem triple helix di Kota Serang ini untuk dapat menaikkan kelas UMKM di tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Dan bisa menjadi UMKM unggulan dengan produk yg memiliki kekhasan Kota Serang dan Banten yang berdaya saing,” tuturnya.
Ia pun berharap, terbentuknya JIWa dapat menjadi pusat pengembangan kewirausahaan yang dirasakan manfaaatnya oleh masyarakat Kota Serang dan mahasiswa, yang mulai melalukan usaha bisnis. Sehingga, dapat melahirkan pelaku bisnis dan dapat berdaya saing serta mengurangi tingkat pengangguran.
“Sarannya harus segera mendapat legal standing lembaga, melakukan pemetaan usaha yang berada di lingkungan mahasiwa, dan membangun jaringan dengan stakeholder yang terkait,” tandasnya. (DZH)
TANGERANG, BANPOS – Tidak ada barang sia-sia di tangan orang kreatif. Termasuk soal sampah anorganik yang tidak terpakai. Hendi Efendi (24) dan Nata Nagara (20) misalnya. Dua pemuda warga Lingkungan Pondok Arum, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci mengubah sampah anorganik menjadi kerajinan yang menghasilkan.
Sudah setahun terakhir kedua pemuda ini ‘menyulap’ sampah-sampah anorganik dan barang-barang tidak terpakai menjadi robot yang mempunyai nilai ekonomis. Mulai dari botol plastik, tutup botol, tutup pulpen, dan berbagai barang elektronik yang sudah rusak dan tidak terpakai.
“Waktu pembuatan satu robot biasanya satu hari, biasanya kalau ada yang pesan kami jual Rp20 ribu hingga Rp100 ribu tergantung ukuran dan tingkat kesulitan,” kata Hendi Efendi, kemarin. Untuk bahan pembuatan robot, Hendi melakukan Gerakan Pungut Sampah setiap malam setelah salat isya di sekitar tempat tinggalnya yakni di Lingkungan Pondok Arum, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci.
“Kami bersama anggota komunitas lainnya sekitar 15 sampai 20 orang berkeliling melakukan pemungutan sampah,” ungkapnya.
Sementara, Nata Nagara mengaku sejauh ini ia dan rekannya lebih mengedepankan edukasi untuk memilah dan memanfaatkan sampah. Kata dia, jika ada sampah plastik jangan langsung dibuang, barangkali bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai.
“Kami ajarkan itu ke anak-anak usia dini, makanya untuk pesanan kami baru dapat dari lurah, kecamatan, dan dari sekolah-sekolah,” tandasnya. (bnn/pbn)
LEBAK, BANPOS – Sebagai bentuk kepedulian dan perhatian terhadap para lanjut usia (lansia), Dompet Dhuafa (DD) Banten meluncurkan program Kampung ramah lansia di Kampung Pasir Ranji Desa Kadujajar Kecamatan Malingping.
Di kampung tersebut rencananya akan dibangun pendopo di atas tanah seluas 5.000 meter persegi, yang di dalamnya akan terpadu beberapa program, dari mulai pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial budaya hingga program dakwah.
Demikian yang dikemukakan oleh Pimpinan Cabang DD Banten Mokhlas Pidono saat menggelar FGD Program Kampung Ramah Lansia bersama sejumlah tokoh Masyarakat Banten, Jumat (1/11/2019).
Diharapkan, efek positif dari program ini bukan hanya akan dirasakan oleh para lansia, namun masyarakat sekitarpun akan dapat merasakannya.
“Di bidang ekonominya kita akan budidaya ayam kampung. Di Kampung Pasi Ranji itu ada 29 lansia, meraka nantinya akan dikasih bibit ayam. Dan untuk dua orang lansia yang tidak ada keluarganya kita akan support setiap bulan,” jelas Mokhlas.
Ia menyebut, kedua lansia itu merupakan adik kakak yang statusnya Mualaf. Namun keduanya nyaris tidak mendapatkan perhatian, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah setempat. “Pertama kali ditemukan, kedua kakek itu tinggal di sebuah gubuk kebun, tidak ada MCK dan tidak ada dapur. Maka di Malingping ini pertama kalinya program ini diluncurkan, sekaligus menjadi pilot project (percontohan,red). Ini bisa diikuti oleh Dompet Dhuafa di daerah lainnya,” ujarnya.
Hanya saja yang jadi kendala adalah pengadaan lahan, ia berharap ada masyarakat yang mewakafkan atau menjual murah. “Sayangnya masyarakat di sana masih menyamakan kita dengan pemerintah, padahal kita ini mau bantu. Kalau tidak ada wakaf, kita sewa, kalau sewa tidak ada terpaksa kita harus beli,” imbuhnya.
Kepala Desa Kadujajar Kecamatan Malingping Aan Irawan menyambut baik program tersebut. Diakuinya bahwa di desanya memang banyak lansia yang membutuhkan bantuan, baik bantuan tempat tinggal maupun yang lainnya.
Soal kedua lansia yang disebut-sebut nyaris terlantar, Aan mengaku sudah memberikan perhatian. “Dua orang itu pak Surya dengan adiknya. Saya juga bukan tidak peduli, bahkan pernah mendatanginya, memang saudaranya ini jauh. Dengan adanya bantuan dari DD Banten ini saya sangat senang, saya ucapakan terima kasih.” tukasnya.
Sementara Tokoh Masyarakat Banten Embay Mulya Syarif mengapresiasi program tersebut. Karena itu, Kata Embay, jangankan di wilayah pelosok, di Kota Serang saja yang notabene wilayah Kota masih banyak lansia yang harus diberikan perhatian. ” Saya sangat apresiasi program dari dompet dhuafa ini yang telah masuk ke pelosok,” tuturnya. (WDO/PBN)
SERANG, BANPOS – Hari ini, 28 Oktober 2019, diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-91. Pemuda yang menjadi motor perubahan, melahirkan gerakan Satu Indonesia, yang akhirnya mengantarkan negeri ini ke gerbang kemerdekaan. Namun, kini pemuda dihadapkan pada kondisi serba sulit, bahkan untuk sekedar mencari kerja demi mencukupi kehidupan sehari-hari.
Berdasarkan data BPS, pada tahun 2018, jumlah angkatan kerja di Provinsi Banten sebanyak 5.829.228 orang dengan rincian 3.804.031 laki-laki dan 2.025.197 perempuan. Terhitung, masih terdapat 8,52 persen atau sebanyak 496.732 orang pengangguran terbuka yang menyebabkan Banten menjadi provinsi dengan angka penganggurannya tertinggi pada tahun 2018.
Dari angka pengangguran terbuka tersebut, sangat disayangkan, usia pemuda menjadi dominan penyumbang pengangguran di Banten. Masih berdasarkan data BPS, dalam rentang usia 15-29 tahun tercatat 362.554 orang pengangguran atau berkontribusi terhadap angka pengangguran terbuka sebesar 73 persen.
Jika dirincikan dengan landasan daerah, jumlah pengangguran pemuda tertinggi berada di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Serang. Sedangkan terendah adalah Kota Cilegon dan Kota Serang.
Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa untuk menghadapi permasalahan pemuda pengangguran, diperlukan adanya inovasi dan kreatifitas dari para pemuda itu sendiri. Menurutnya, pemuda jangan hanya bertopang pada ijazah pendidikan saja.
“Pemuda harus punya inovasi dan kreasi. Harus kreatif dan mandiri, sehingga jangan sampai pemuda itu hanya mengandalkan pemerintah untuk mendapatkan pekerjaan,” ujarnya kepada BANPOS di stadion Ciceri, Minggu (27/10).
Ia mengatakan, para pemuda harus dapat menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Sehingga, ketika para pemuda telah menciptakan lapangan pekerjaan, mereka juga dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.
“Ketika para pemuda ini bisa mandiri, bisa menghasilkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan juga keluarganya. Tentu mereka nanti dapat menghasilkan sesuatu untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kota Serang,” jelasnya.
“Jadi intinya, pemuda di Kota Serang harus mandiri. Dan juga harus Aje Kendor!” tegasnya.
Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin menuturkan bahwa pemuda merupakan salah satu komponen masyarakat yang memiliki beberapa kelebihan, diantaranya yaitu tenaga dan fikiran.
“Dengan adanya kelebihan tersebut, tentu keterlibatan aktif pemuda dalam pembangunan sangatlah dibutuhkan,” katanya.
Keterlibatan aktif para pemuda, lanjut Subadri, dapat dilakukan melalui berbagai lini, seperti terlibat dalam kepemerintahan, maupun menjadi wisarusaha yang dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat.
“Kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak diantara para legislator, khususnya di Kota Serang, merupakan para pemuda. Hal yang sama juga bisa kita lihat pada lini pengusaha. Banyak sekali para pengusaha-pengusaha muda, yang karena usaha mereka, mampu memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lainnya,” tuturnya.
Ia menuturkan bahwa pemuda yang berdaya dan berbudaya, merupakan pemuda yang saat ini dibutuhkan oleh Indonesia, khususnya Kota Serang. Dengan adanya mereka, lanjut Subadri, pembangunan di Kota Serang akan semakin baik.
“Selain berdaya, kami juga mendorong para pemuda, di tengah derasnya arus globalisasi, agar tetap mempertahankan nilai-nilai budaya kita sendiri. Supaya nanti pemuda kita tetap berbudaya, tidak terbawa arus globalisasi dan menanggalkan identitas jati dirinya,” jelasnya.
Kepala Disparpora Kota Serang, Akhmad Zubaidillah, menuturkan bahwa dalam menangani besarnya tingkat pengangguran pemuda, pihaknya telah berupaya untuk mendorong para pemuda untuk dapat berwirausaha.
“Seperti yang kami lakukan dalam peringatan Sumpah Pemuda ini, kami memberikan kesempatan kepada para pemuda untuk dapat berwirausaha, dan kami fasilitasi dengan memberikan booth dan stand untuk mereka,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini sangatlah diminati oleh para pemuda. Ini dapat dibuktikan dengan membeludaknya keinginan para pemuda untuk dapat mengisi booth dan stand yang telah mereka sediakan.
“Stand yang kami sediakan itu sebanyak 60. Sedangkan mereka masih banyak yang belum ketampung oleh kami. Semoga kedepannya dapat lebih banyak lagi stand yang kami sediakan, sehingga mereka semakin banyak yang dapat berpartisipasi aktif,” tuturnya.
Sementara, Kabid Pembinaan Tenaga Kerja (Binapenta) pada Disnakertrans Kabupaten Serang, Ugun Gurmilang, mengakui bahwa saat ini pengangguran di Kabupaten Serang didominasi oleh para pemuda.
“Pengangguran memang rata-rata yang ini berdasarkan data yang ada di kita, memang hampir mendominasi 90 persen adalah pemuda, apalagi lulusan dari SMK dan SLTA,” ujarnya kepada BANPOS.
Ia mengatakan bahwa untuk menangani permasalahan tersebut, pihaknya telah melakukan berbagai upaya, salah satunya yaitu penciptaan wirausaha baru. Selain itu, pihaknya juga melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pemuda.
“Melalui pelatihan-pelatihan kompetensi, Pemkab Serang sudah bekerjasama dengan Ditjen Binalatas pada Kemenaker. Jadi warga Kabupaten Serang diberikan kuota di 3 BBPLK yaitu BBPLK Serang, BBPLK Bekasi dan BBPLK Bandung. Ditambah lagi dengan BLKI yang punya provinsi,” ucapnya.
Ia pun berharap, dengan adanya upaya yang pihaknya lakukan tersebut, dapat berdampak pada peningkatan kemampuan bagi para pemuda yang sedang mencari kerja. Namun ia mengaku, selain kemampuan yang mumpuni, para pemuda juga harus mempersiapkan beberapa hal dalam mencari kerja.
“Pemuda pencaker harus memiliki mental yang bagus. Mental disini artinya adalah tata berbicara, perilaku, dan etika. Itu dibutuhkan juga kalau ingin terjun ke dunia kerja,” tandasnya. (MUF/DZH)
**Sebelumnya terdapat kekeliruan judul, dan sudah diperbaiki.
SERANG , BANPOS – Dewan Energi Mahasiswa (DEM) Serang Raya menggelar Deklarasi dan diskusi di Padepokan Kupi, Kaloran, Kota Serang. Rangkaian kegiatan tersebut dimulai dengan Deklarasi pembentukan DEM Serang Raya, kemudian dilanjutkan dengan diskusi santai perihal ‘Kedaulatan Energi serta Banten sebagai salah satu potensi energi baru terbarukan’.
Diungkapkan oleh Ketua DEM Serang Raya, Ibnu Mas’ud, bahwa tujuan dilaksanakan Deklarasi dan Diskusi tersebut untuk memupuk para mahasiswa, akan kesadaran tentang energi Indonesia yang saat ini sedang dikuasai asing.
“Sudah dilaksanakan Deklarasi dan diskusi, salah satu tujuannya yaitu memupuk kesadaran bagi mereka yang peduli dengan ketahanan energi dan mereka yang ingin adanya energi baru terbarukan, sebagai energi yang bersih dari polusi,” ujarnya, Rabu (23/10/2019).
Hasil daripada diskusi yang dihelat bersamaan dengan deklarasi tersebut, menginginkn agar mahasiswa dan masyarakat yang hadir dapat tersadarkan berkaitan dengan minimnya pengetahuan akan energi, kedaulatannya, serta Banten sebagai salah satu potensi.
“Berharap besar bahwa mahasiswa Banten dapat berpartisipasi besar dalam inovasi energi dan pengelolaan energi. Karena, sumber daya energi saat ini masih dikuasai oleh asing,” tuturnya.
Ibnu juga berharap agar semua elemen mahasiswa dapat bersatu. Karena kata dia, DEM dibentuk selaras dengan lintas keilmuan dan tidak selalu membahas bidang ilmu yang kongkrit.
“Saya berharap mahasiswa yang berada di Serang Kota dan Kabupaten, dapat bergabung bersama DEM Serang Raya dalam menyongsong pembaharuan inovasi dan kesadaran akan energi,” tandasnya. (MUF/AZM)
SERANG , BANPOS – General Manager baru hotel bertaraf Internasional pertama di Serang-Banten, Swiss-Belinn Modern Cikande, Muhamad Kisro bersama staff kunjungi Kantor Redaksi Banten Pos yang berlokasi di Jalan Raya Pandeglang KM 3,5 Cipocok Jaya Kota Serang, Jumat (18/10). Kedatangannya disambut hangat oleh General Manager Banten Pos, Saepudin dan Pemimpin Redaksi (Pemred), Chandra Magga serta wartawan dan pegawai lainnya.
Hotel kontemporer stylish yang dirancang dengan baik untuk pelancong bisnis maupun rekreasi, terletak di sebelah sebelah utara Provinsi Banten. Dengan kamar yang dirancang modern, sebanyak 165 kamar termasuk suite.
“Dengan keberadaan Cibanten juga bisa meningkatkan ikon Serang sendiri. Dimana, saat ini baru Swiss-Belinn yang Frances Internasional,” ujar GM Swiss-Belinn Modern Cikande, Muhamad Kisro.
Mengingat banyaknya para ekspatriat yang menetap, sebanyak 24 kamar di hotel tersebut, Kisro mengaku diperlukan upaya tersendiri untuk dapat menarik para ekspatriat yang memang sebagian besar dari Jepang, China, Korea dan negara lainnya. Kemudiaan ia menginginkan, agar dalam pemenuhan fasilitas seperti rumah sakit, pusat perbelanjaan, rekreasi dan lain sebagainya, pihak Pemerintah bisa mensupport.
“Karena tidak dapat dipungkiri bahwa para ekspatriat tersebut juga suatu saat ingin berbelanja, berekreasi dan lainnya. Sehingga kami berharap dari sisi Pemerintah bisa support,” tuturnya.
Kisro mengaku, pihaknya tidak menomorduakan mall yang ada di Serang. Akan tetapi, mengingat jarak ke Tangerang dinilai lebih dekat dibandingkan ke pusat Kota Serang, maka dalam hal ini, Swiss-Belinn Modern Cikande memberikan fasilitas Free shuttle bagi yang menginap lebih dari 2 hari.
“Hari Sabtu dan Minggu kami sediakan Shuttle mulai jam 15.00 WIB di mall Karawaci, Tangerang, sampai dengan mall menjelang tutup yaitu pukul 22.00 WIB,” katanya.
Selain meminta pihak Pemerintah agar turut mensupport fasilitas pusat perbelanjaan dan lainnya, ia juga terus memediasi investor untuk bisa membuka Mall.
“Untuk harga boking hotel, kami masih membuka promo. Untuk makanan pun tidak kalah enak dengan di luar, karena Chef yang ada di kita cukup bagus, dan banyak komentar yang baik,” tandasnya. (MUF/AZM)
SERANG, BANPOS – Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Banten akan mengikuti surat edaran (SE) Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) terkait kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen.
Demikian disampaikan Sekretaris Jendran (Sekjen) Himpunan Pengusaha Wilayah Serang Timur (HIPWIS), B. Halomoan saat dihubungi melalui telepon, Jumat (18/10).
“Kita sudah rapat di Apindo. Meskipun dengan kesulitan ekonomi sekarang, kita nggak ada pilihan, harus konsekuen bahwa rumusan harus kita ikuti. Besaran kenaikan itu juga nggak boleh terlalu tinggi supaya bertahan indutrinya,” katanya.
Ia menjelaskan, pihaknya sudah menghitung dengan kenaikan UMP sebesar 8,51 persen ditambah dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) karyawan akan menerima gaji sekitar Rp4,3 juta.
“Jadi sebenarnya dari segi beban perusahaan memang agak berat untuk saat ini.tapi nggak masalah, karena rumusannya begitu, kita harus konsisten,” imbuhnya.
Jika dalam penerapan UMP dan UMK harus adq terobosan, salah satunya harus ada kesepahaman antara perusahaan dan karyawan terhadap situasi masing-masing.
“Artinya bisa dimungkinkan melanggar aturan atau yang kita sebut sebagai kesepakatan adat. Dimana kedua belah pihak menyanggupi, menerima upah tidak sesuai dengan UMK,” jelasnya.
Lebih lanjut dikatakan Halomoan, yang menjadi permalahan utama bukan penetapan UMP melainkan penetapan UMK. Dirinya menilai, penerapan UMK tidak jelas urgensinya.
“Pertama, organisasi serikat sektornya belum berdiri secara baik, juga industrinya belum ada sektor-sektor, ataupuan kalaupun ada masih sedikit. Sehingga aturannya industri dengan serikat harus berunding secara bipartid, sektor dengan sektor. Tapi yang ada sekarang ini adalah ditentukan, dipaksa oleh Apindo, harusnya enggak boleh. Saya sebut itu belum memenuhi standar aturan,” katanya.
“Kemudian, yang dikelompokkan dalam satu usaha itu sudah ada persyaratannya untuk dapat digolongkan menjadi golongan satu misalnya dia perusahaan bagus, dan sebagainya, ada persyaratannya di PP 78 tentang pengupahan. tapi itukan enggak dipakai sekarang,” sambungnya.
Apalagi, kata Halomoan, Kabupaten Serang menjadi salah satu penyumbang pengangguran di Banten bahkan nasional. Ia menilai, seharusnya menjadi tugas bersama baik Apindo, pemerintah daerah maupun buruh dalam menekan angka pengangguran.
“Kita cari solusi bersama bagaiman (UMK, red) supaya idela. Kalaupum naik, tidak besar-besar gajinya. Tapi penganggurannya bisa ditekan. Dan saya memilih pekerja-pekerja dengan gaji yang tidak terlalu besar tapi semua mendapatkan. itu sebenarnya terobosan yang harus dicari pemda bagaimana karyawan juga jangan terlalu susah, terobosan apa yang harus kita cari. Sekarang itu belum pernah ada komunikasi dengan kita,” katanya.
Sebelumnya, Ketua Bidang Sosial dan Politik Serikat Pekerja Nasional (SPN) Banten Ahmad Saukani mengatakan, buruh menuntut tiga hal, pertama adalah menolak revisi undang-undang nomor 13 tahun 2003 dan juga meminta pemerintah untuk mencabut PP nomor 78 tahun 2015 tentang pengupahan. Sedangkan satu tuntutan lainnya adalah menolak kenaikan iuran BPJS. Bahkan, pihaknya meminta pemerintah mengembalikan pola asuransi BPJS ke jaminan sosial tenaga kerja (jamsostek).
“Seluruh aturan itu sangat tak berpihak kepada buruh sehingga kami meresponnya dengan penolakan,” kata Saukani.(RUS/ENK)
SERANG, BANPOS – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Penetapan tersebut harus ditindaklanjuti oleh gubernur untuk ditetapkan paling lambat 1 November mendatang.
Besaran kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2020, berisi tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2019.
Selanjutnya, telah terbit surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2 Oktober 2019. Adapun nilai inflasi nasional adalah sebesar 3,39 persen dan pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB sebesar 5,12 persen.
Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penetepan upah minimum (UM) diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2. Besaran upah minimum adalah upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah minimum tahun sebelumnya yang dikalikan oleh tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, prosentase kenaikan UMP 2020 mencapai 8,51 persen.
Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Karna Wijaya, Kamis (17/10) membenarkan, adanya SE dari Kemenaker terkait kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen.
“Agar tidak misskomunikasi, itu kan mengacu ke SE itu yah, SE itu kan sudah jelas, berarti masih menggunakan PP 78. Jadi bukan kata saya itu, itu (kenaikan UMP 2020, red) menggunakan itu (formula di PP 78, red) karena SE,” katanya.
Ia menjelaskan, SE itu ditujukan kepada gubernur yang selanjutnya akan ditindak Disnakertrans. Pertama, pihaknya akan meneruskan SE tersebut ke bupati dan walikota. Selanjutnya, akan kembali ditindaklanjuti melalui rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten.
“Itu surat itu ditujukan kepada gubernur yah, jadi kita menunggu disposisi dari Pak Gubernur. Jadi nanti Pak Gubernur itu akan mengirimkan surat ke bupati/walikota sebagai tindak lankut SE Menaker tersebut,” ungkapnya.
Disinggung apakah, UMP Banten bakal naik sesuai SE tersebut, Karna belum bisa memberi kepastian. Sebab, rekomendasi kenaikan UMP 2020 baru bisa diperoleh berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten.
“Kita belum bisa berandai andai yah, (rapat) Dewan Pengupahannya kan belum dilaksanakan. Mungkin minggu depan yah. Paling telat 1 November (besaran UMP 2020) sudah diterbitkan. Setelah itu baru penetapan UMK (upah minimum kabupaten/kota),” ungkapnya.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengungkapkan, dalam pembahasannya, rumusan UMP 2020 tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015. Pihaknya tetap akan menggunakan aturan tersebut lantaran produk hukum itu belum dicabut oleh pemerintah.
“Tetap mengacu pada PP 78 terus Permenaker (Nomor) 15 (tahun 2018 tentang upah minimum) dan Undang-undang 13 (tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) belum ada perubahan. Kemarin kan teman-teman (buruh) unjuk rasa, terus di Jakarta juga unjuk rasa, tapi belum ada perubahan,” tuturnya.
Diungkapkannya, pembahasan dan penetepan UMP akan dilakukan lebih dulu dibanding UMK. Sebab, UMP sudah harus ditetapkan 60 hari sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2020. Sementara untuk UMK sudah harus ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan.
“Penetapan UMP dan UMK di tahun ini. Jadi UMP dan UMK yang dibahas di 2019 untuk (diberlakukan di) tahun 2020. Pembahasan dan penetapan selesai Oktober-November ini,” pungkasnya. (RUS/ENK)