BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Melalui Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, FEB Untirta Promosikan Wisata Pancer

    Melalui Seminar Hasil Pengabdian Masyarakat, FEB Untirta Promosikan Wisata Pancer

    SERANG, BANPOS – Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Untirta membantu mempromosikan Banten melalui seminar hasil pengabdian masyarakat, dalam rangkaian acara seminar nasional dan rapat kerja tahunan Dekan FEB Badan Kerjasama Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Wilayah barat (BKS PTN Barat).

    Dosen FEB Untirta mempromosikan Banten, khususnya kampung wisata Pancer dan juga bakso bandeng sebagai alternative oleh-oleh kekinian Banten. Kegiatan tersebut bertemakan ‘Pemberdayaan Masyarakat Membuat Bakso Bandeng di Kelurahan Unyur, Serang, Banten’.

    “Serang sebagai penghasil bandeng sebanyak 809,74 ton, tetapi sangat disayangkan, belum ada oleh-oleh kekinian berbahan dasar bandeng yang prakatis, enak dan bergizi,” ujar salah satu Dosen FEB, Asih Machfuzhoh, dalam pemaparan pengabdian masyarakat.

    Sehingga, Dosen yang kerap disapa Momo ini, bersama tim dosen lainnya merasa terpanggil untuk membuat bakso bandeng, sebagai oleh-oleh kekinian dari Banten. Pengabdian masyarakat ini, lanjut dia, bertujuan untuk meningkatkan krativitas masyarakat yang memberikan nilai tambah ekonomis ikan bandeng.

    “Kegiatan ini dilakukan dengan mengundang masyarakat, untuk diberikan pemaparan kewirausahaan. Kemudian memberikan pelatihan membuat bakso bandeng,” tuturnya.

    Momo melanjutkan, bakso bandeng diberikan nilai tambah dengan kemasan kekinian, yaitu dalam kemasan cup. Hal ini merupakann salah satu strategi bisnis dan sekaligus mengangkat sumber daya lokal.

    Selain mempromosikan oleh-oleh kekinian, pengabdian masyarakat di Kampung Pancer ini bertujuan untuk memberikan pelatihan guna memberdayakan masyarakat kampung wisata Pancer, untuk mengembangkan desa wisatanya.

    “Materi pelatihan berupa pelatihan sadar wisata dan sapta pesona, komunikasi, hospitality dan pelayanan, pramuwisata, HSE ACS, homestay, dan digital marketing,” jelasnya.

    Kemudian, ia menambahkan, bahwa metode pengabdian dengan program, dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pelatihan-pelathan, serta praktek. Hasil dari pengabdian ini, lanjutnya, memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat lokal Kampung Wisata Pancer.

    “Pengabdian ini memberikan manfaat untuk pengembangan Kampung Wisata Pancer kedepannya, agar dapat mejadi desa wisata yang mandiri,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Wujudkan Ekonomi Digital, UMKM Banten Harus Melek Teknologi

    Wujudkan Ekonomi Digital, UMKM Banten Harus Melek Teknologi

    kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, Sabtu – Minggu (28-29 September 2019 / RULIE SATRIA
    BALI, BANPOS – Masuknya era teknologi berbasis digital, telah banyak mempengaruhi perkembangan di berbagai sektor, salahtunya di bidang perekonomian. Seperti saat ini telah banyak transaksi pembayaran berinovasi melalui aplikasi uang elektronik.

    Hal itu semakin memudahkan mobilitas manusia dalam berkegiatan sehari – hari termasuk dalam dunia bisnis khususnya dalam bidang ekonomi kreatif, sehingga fenomena ini semakin mengukuhkan dunia menuju arah ekonomi digital.

    Atas perkembangan tersebut, Bank Indonesia (BI) melalui kantor perwakilan Banten sangat mendukung dan merespon posotif sistem pembayaran non tunai, guna mempermudah transaksi dan keamanan.

    Hal tersebut dibuktikan, dengan digelarnya kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, dengan menghadirkan Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja sebagai moderator, Putu Paulus Adi Susila-Analis DKSP Bank Indonesia, Bari Arijono-Founder and CEO Digital Enterprise Indonesia, Achmad Agustiyama-Merchant Business Product and Service CIMB Niaga sebagai narasumber, serta sejumlah wartawan ekonomi di Banten yang turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sabtu (28/9).

    Kepala Kantor Perwakilan BI Banten Erwin Soeriadimadja dalam kesempatannya mengatakan, bahwa BI Banten sangat mendukung perkembangan ekonomi digital yang mulai tumbuh di Indonesia. Adapun bentuk dukungannya, BI Banten beberapa waktu lalu telah luncurkan QR Code Indonesian Standard (QRIS) pada Sabtu (17/8) lalu.

    “Bank Indonesia mendukung perkembangan ekonomi digital di perbankan. Sehingga di tahun berikutnya Indonesia sudah bisa mengembangkan uang elektronik seiring pertumbuhan dunia digitalisasi,” ungkapnya.

    Sejumlah wartawan ekonomi Banten saat berfoto bersama para jajaran Bank Indonesia Perwakilan Banten, di kegiatan ‘Capacity Building dan Media Gathering’ Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten di salah satu hotel di Bali, Sabtu – Minggu (28-29 September 2019

    Lebih lanjut, Erwin mengutarakan jika saat ini di Banten masyarakatnya sudah menerima pembayaran secara non tunai. Hal ini terbukti dengan banyaknya aplikasi serta sistem pembayaran melalui uang elektronik. Untuk itu, dirinya pun mendorong para UMKM di Banten untuk melek teknologi dan berani berkompetisi di pasar global, sehingga dapat mewujudkan ekonomi digital yang saat ini sedang di kembangkan.

    “Fokus BI Banten kedepan adalah, mewujudkan para UMKM yang ada di Banten untuk dapat berkompetisi di pasar global, salah satunya mengimplementasi dari visi sistem pembayaran Indonesia (SPI) 2025, QR Code Indonesian Standard (QRIS). Selain mudah dan cepat, cara tersebut tingkat keamannya lebih tinggi dari cara sebelumnya,” kata Erwin.

    Erwin pun berharap, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan dukungan serta edukasi oleh para pelaku ekonomi. Sehingga, dapat berjalan dengan baik. “Kita perlu dukungan dan edukasi dari pemerintah maupun para pelaku ekonomi, untuk bergerak ke arah sana. Sehingga UMKM dapat menjadi bankable.

    Sementara, Analis DKSP Bank Indonesia Putu Paulus Adi Susila mengatakan, Indonesia adalah pasar besar dan potensial untuk menyerap arus digitalisasi. kehadiran fintech dan e-commerce membuka lebar peluang inklusivitas ekonomi keuangan.

    Fintech dan e-commerce dapat membuka peluang inklusivitas kepada 51 persen penduduk unbanked dan 59,7 juta UMKM. Perluasan inklusivitas tersebut terlihat pada jejaring yang dibangun oleh sejumlah fintech dan e-commerce besar.

    Jika Indonesia hanya mengandalkan ekonomi yang tradisional, maka pertumbuhan ekonomi hanya akan tumbuh lebih kurang lima persen. Namun dengan digital, maka perekonomian bisa tumbuh diatas 100 persen. (RUL)

  • Manggis Banten Masih Banyak Kendala untuk Diekspor

    Manggis Banten Masih Banyak Kendala untuk Diekspor

    Program CSR Karantina Pertanian Cilegon menggandeng PT. Tereos FKS Indonesia memberikan bimbingan teknis kepada 30 petani dari perwakilan kelompok tani.
    CILEGON, BANPOS – Kementerian Pertanian melalui Karantina Pertanian Cilegon terus melakukan berbagai upaya akselerasi ekspor demi meningkatkan perekonomian petani khususnya di Provinsi Banten.

    Salah satunya buah manggis, merupakan komoditas potensial ekspor yang banyak ditemui pada perkebunan petani Provinsi Banten. Namun ternyata, dibalik terbukanya pasar ekspor terdapat beberapa masalah yang dihadapi.

    “Masalah tentang bagaimana cara pengelolaan budidaya tanaman manggis di lokasi tanah liat agar produksinya sama bagusnya dengan yang di lokasi tanah merah. Yang kedua belum adanya packing house atau rumah packing. Terakhir, belum adanya pelabelan buah manggis asal Banten, sehingga promosi terhadap Banten sendiri sebagai daerah asal menjadi tidak terdukung,” jelas Kepala Karantina Pertanian Cilegon, Raden Nurcahyo, Minggu (29/9).

    Melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Karantina Pertanian Cilegon menggandeng PT. Tereos FKS Indonesia untuk memberikan bimbingan teknis kepada 30 petani dari perwakilan kelompok tani di tiga kabupaten yaitu Serang, Pandeglang dan Lebak untuk membantu menangani permasalahan tersebut.

    Raden berharap melalui bimbingan teknis ini dapat memajukan kapasitas petani di Banten dalam meningkatkan produksi, kualitas dan kontinyuitas ekspor komoditasnya.

    Sementara itu President Direktur PT. Tereos FKS Indonesia Laurent Lambert mengatakan pihaknya sangat senang dapat membantu mengatasi permasalahan petani manggis. “Manggis asal Banten merupakan komoditas yang berkualitas dan sangat perlu untuk didorong agar dapat terus meningkat ekspornya,” jelas Laurent.

    Laurent menambahkan bahwa PT. Tereos FKS Indonesia merupakan industri pengolahan jagung yang sudah sukses mengekspor.

    “Sebagai sesama eksportir, meski beda komoditas, kita harus saling berbagi dan membantu,” tutup Laurent.
    Dalam kegiatan ini mendatangkan ahli dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP), Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Banten dan eksportir PT. Manggis Mitra Sejati. (LUK/RUL)

  • BI Banten Dorong Pembentukan BUMD Kelola Komoditas Strategis

    BI Banten Dorong Pembentukan BUMD Kelola Komoditas Strategis

    Erwin Soeriadimadja.
    SERANG, BANPOS –Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menilai perlu adanya pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditas strategis, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Provinsi Banten.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Banten, Erwin Soeriadimadja bahwa perlu langkah langkah khusus dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi didaerah, seperti perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) maupuan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung sinergi Intra Provinsi Banten.

    “Kemudian, pentingnya data neraca pangan untuk menentukan langkah pengendalian inflasi dan koordinasi. Selanjutnya, peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut rapat koordinasi level atas. Pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam distribusi komoditas,” ujar Erwin Soeriadimadja.

    Selain itu, lanjutnya perlu adanya pendirian gudang logistik maupun pusat distribusi sebagai tempat mengumpulkan komoditas strategis. Tentunya, perluasan pasar tani juga penting dalam menjaga kestabilan harga pangan di Provinsi Banten. Karena, yang saat ini hanya dilakukan pada hari tertenbtu dan dibeberapa titik saja.

    “Kerjsama dengan PT KAI juga dirasa perlu untuk gerbong khusus komoditas pertanian guna memperluas pemasaran. Dari daerah produsen ke adaerah konsumen antar Provinsi Banten. Sehingga stabilisasi harga dan inflasi tetap terjaga,” ungkapnya.

    Sekretaris daerah Banten, Al Muktabar usai melakukan pertemuan tingkat tinggi mengungkapkan stabilitas inflasi menjadi perioritas utama pemerintah Provinsi Banten, dimana menurut Al Muktabar Kabupaten/kota dengan variasi komiditi pangan yang tinggi merupakan bagian dari penyumbang keadaan inflasi, dan menanggapi hasil dialog dari berbagai sumber seperti kepala daerah yang dilakukan pada pertemuan tersebut, diperlukan sinergitas antar Kabupaten dan Kota dalam mengisi variasi komoditi kebutuhan pangan tersebut sehingga dapat terjaganya inflasi di Provinsi Banten.

    “Kami Pemerintah Provinsi Banten akan memfasilitasi kerjasama antar daerah, dan hasil dari pertemuan tadi akan kita sampaikan kepada Tim Inflasi Nasional,” katanya.(DIK)

  • Pertanian Lebak Sulit Dipasarkan, Ini Alasan Bupatinya

    Pertanian Lebak Sulit Dipasarkan, Ini Alasan Bupatinya

    Iti Octavia Jayabaya.
    SERANG, BANPOS – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap pihak provinsi agar menjadi fasilitator dalam kerjasama antar daerah di Banten terkait suplai antar komoditi kebutuhan pangan sehingga tidak harus mendatangkan dari luar daerah Banten, terkecuali komoditi kebutuhan pangan yang memang tidak tersedia di dalam daerah Banten.

    “Salah satu faktor penting dalam pengendalian inflasi yaitu infrastruktur atau jalan, dimana di Lebak masih banyak desa-desa yang produktivitas hasil pertaniannya kesulitan dalam menyuplai hasil taninya akibat infrastruktur jalan yang masih minim sehingga berakibat tingginya harga pengiriman yang berdampak pada harga jual pangan tersebut,” katanya.

    Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten menilai perlu adanya pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan dan mendistribusikan komoditas strategis, sebagai upaya menjaga stabilitas harga dan inflasi di Provinsi Banten.

    Hal tersebut diungkapkan Kepala BI Banten, Erwin Soeriadimadja bahwa perlu langkah langkah khusus dalam menjaga kestabilan harga dan inflasi didaerah, seperti perlu adanya Memorandum of Understanding (MoU) maupuan Peraturan Daerah (Perda) yang menjadi payung sinergi Intra Provinsi Banten.

    “Kemudian, pentingnya data neraca pangan untuk menentukan langkah pengendalian inflasi dan koordinasi. Selanjutnya, peningkatan intensitas koordinasi sebagai tindak lanjut rapat koordinasi level atas. Pembentukan BUMD yang dapat membantu pemerintah daerah dalam distribusi komoditas,” ujar Erwin Soeriadimadja.(DIK/ENK)

  • Jaga Kestabilan Nilai Rupiah, BI Banten Tertibkan Kupva Tidak Berizin

    Jaga Kestabilan Nilai Rupiah, BI Banten Tertibkan Kupva Tidak Berizin

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai Rupiah serta menjaga kelangsungan ekonomi nasional, dibutuhkan dukungan pasar keuangan termasuk pasar valuta asing domestik yang sehat.
    Bahkan untuk mewujudkan pasar valuta asing domestik yang sehat tersebut, diperlukan suatu peran penting dari Bank Indonesia (BI) dalam melakukan pengawasan terhadap para pelaku usaha di dalam pasar valuta asing. Termasuk penyelenggara kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank.
    Kepala Perwakilan BI Banten, Erwin Soeriadimadja mengatakan, pengawasan juga dilakukan untuk mencegah kegiatan usaha penukaran valuta asing bukan bank. Supaya tidak dimanfaatkan untuk pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya.
    “Sesuai amanat Peraturan Bank Indonesia (PBI) No.18/20/PBI/2016 tentang Kegiatan Usaha Penukaran Valuta Asing Bukan Bank (KUPVA BB), BI selaku Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) KUPVA Bukan Bank atau dikenal dengan istilah “money changer”, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Provinsi Banten dan Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya, telah melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pihak-pihak yang masih melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin BI Banten,” ungkap Erwin, melalui press rilis yang diterima, Jumat (27/9/2019).
    Erwin juga menjelaskan, dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan penyelenggaraan KUPVA BB,  maupun penanganan KUPVA BB tidak berizin di wilayah Banten menjadi salah satu prioritas utama dari Kantor Perwakilan BI Banten.
    Kemudian, masih dikatakan Erwin, penertiban KUPVA BB tidak berizin bukan hanya dilakukan untuk mencegah digunakannya money changer sebagai sarana extraordinary crime, seperti pencucian uang, narkotika, korupsi, dan mengesampingkan aspek perlindungan konsumen. Tetapi juga, sambungnya, untuk membangun industri layanan penukaran valuta asing yang berintegritas.
    “Hasil mapping dan identifikasi kami (KPW BI Banten, Red) selama tahun 2018 dan 2019, ditemukan sebanyak tiga puluh badan usaha yang terbukti melakukan penyelenggaraan KUPVA BB tidak berizin. Rinciannya sendiri, pada 2018 sebanyak dua puluh tiga badan usaha dan 2019 sebanyak tujuh badan usaha dengan lokasi yang tersebar di Kabupaten Kota yang di Banten,” jelasnya.
    Diketahui, berdasarkan hasil mapping tersebut telah dilakukan penertiban KUPVA BB tidak berizin bersama Polda Banten di wilayah Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan pada bulan September 2019, dengan tercatat 8 badan usaha yang telah dikenakan tindakan penertiban yaitu, 2 toko emas, 1  tour & travel merangkap money changer dan 5 money changer.
    BI Banten juga menghimbau, kepada masyarakat untuk menginformasikan ke kantor Bank Indonesia terdekat melalui call center BI 131 atau telp.0254-223788, jika menemukan pihak-pihak yang diduga melakukan kegiatan penukaran valuta asing tanpa izin. (RUL) 
  • Antisipasi Pemalsuan Sertifikat, LPJK Banten 2019 Terapkan Sertifikat Digital

    Antisipasi Pemalsuan Sertifikat, LPJK Banten 2019 Terapkan Sertifikat Digital

    Wakil Kepala LPJK Banten Al-Mufid (tengah), bersama jajaran LPJK Provinsi Banten, saat memberikan sambutan pada kegiatan konversi SBU, SKA dan SKTK, yang bertajuk “One Day Service”, Rabu (25/9/2019) / RULIE SATRIA.

    SERANG, BANPOS – Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi LPJK Provinsi Banten, membuka pelayanan konversi sertifikasi dari sebelumnya menggunakan blanko menjadi sistem E-Sertifikasi (digital). Hal tersebut berdasarkan SE Menteri PUPR No.06 Tahun 2019 dan SE LPJK No. 05 Tahun 2019.

    Wakil Kepala LPJK Banten Al-Mufid, saat ditemui menjeskan, bahwa kegiatan konversi Sertifikasi Badan Usaha (SBU), Sertifikasi Keahlian Kerja (SKA) dan Sertifikasi Keterampilan Tenaga Kerja (SKTK), yang bertajuk “One Day Service” bertujuan mengantisipasi pemalsuan sertifikat yang saat ini marak di lapangan.

    “Semua SKA dan SKT yang ada di LPJK akan berubah dari blanko menjadi digital apabila lewat dari tanggal tersebut maka tidak akan tayang lagi dalam sistem SKS dan itu sesuai aturan yang dibuat oleh Kementerian,” ungkap Al-Mufid, di kantor LPJK Banten, Jalan Ahmad Yani no 34, Blok C4 & C5 Kelurahan Cipare, Kecamatan Serang, Rabu (25/9).

    Al-Mufid menambahkan, pemberlakuan secara resmi sertifikat digital ini telah dimulai awal tahun 2019 lalu. Oleh karena itu, bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), LPJK terus gencar melakukan sosialisasi pemberlakuan sertifikat digital ini.

    “Kita berharap, seluruh Asesor Profesi dan Asesor Badan Usaha berkontribusi untuk menyukseskan Konfersi sertifikasi digital tersebut,” ujarnya.

    Lebih lanjut Al-Mufid menjelaskan, jika SBU, SKA dan SKTK di LPJK nasional sudah 70% yang sudah dikonversi. Sementara di Banten sekitar 25%, lebih agak sedikit lagi karena SBU baru sampai 35% konversi.

    “Target kita sampai 30 September selesai semua untuk konversinya kalau tidak, tidak akan tayang lagi SK dan SPO nya, ” tambahnya.

    Seementara, Manajer LPJK Provinsi Banten Andre Yulio mengatakan banyak para pekerja kontruksi dan badan penyedia jasa kontruksi yang belum tersertifikasi. Di Provinsi Banten itu untuk badan usaha itu yang terdaftar sekitar 4.923. Sedangkan untuk SKA 2150 dan SKTK 4200.

    “Untuk itulah melalui kegiatan ini yang sudah memiliki model blangko untuk meregistrasi ulang dalam bentuk elektronik,” Pungkasnya. (RUL)

  • Potensi Wisata Danau di Malingping Terkendala Lahan

    Potensi Wisata Danau di Malingping Terkendala Lahan

    Sejumlah wisatawan lokal menikmati suasana Danau Talanca.

    MALINGPING, BANPOS – Danau Talanca yang berada di Desa Cilangkahan Kecamatan Malingping memiliki potensi sebagai daerah objek wisata di Lebak selatan (Baksel) tersandung sengketa hak milik lahan sehingga tidak dapat dibangun permanen oleh pihak desa setempat. Pasalnya, ini dikarenakan kepemilikan lahannya masih dalam kepemilikan konyrak HGU PT Alfa Century.

    Kades Cilangkahan, Rifai menuturkan, desanya mempunyai potensi area wisata, hanya saja tidak dapat dibangun karena terkendala lahan,

    “Desa ini mempunyai danau talanca diperkirakan area lahannya mencapai puluhan hektar, kalau dikembangkan dan dikelola saya yakin akan menjadi tempat wisata yang menarik, membantu ekonomi masyarakat dan juga tentunya PADes, tetapi sayang terkendala lahan,” ujarnya belum lama ini.

    Rifai menyampaikan bahwasannya pihak desa sempat ingin membangun dan mengelola danau talanca, tetapi justru mendapat teguran.

    “Kami sempat ingin bangun untuk mengelola Talanca. Pada Tahun 2016 pun direncanakan akan dialokasikan dari DD, tetapi kami langsung ditegur dan bila dilanjutkan maka akan didenda, makanya kami sekarang hanya berharap baik dari perusahaan, semoga aja nanti pemerintah dapat menghibahkan tanah tersebut,” terangnya.

    Jelas Rifai selanjutnya , setahu pihaknya, perusahaan dengan HGU itu telah habis masa kontraknya, dan lahan pun tidak digunakan lagi.

    “Setahu saya HGU-nya habis di tahun 2011, tapi ga tau kalau sudah diperpanjang lagi atau belum, karena tidak ada tembusan ke kami pihak desa. Anehnya toh lahannya juga tidak dipakai oleh pihak perusahaan, kalau dulu kan sempat ada vila dan gazebo,” jelas Rifai.

    Terpisah, Yeni Mulyani warga pegiat wisata Desa Cilangkahan yang juga pegiat wisata di Baksel mengatakan, danau Talanca sangat berpotensi menjadi tempat wisata.

    “Talanca bagus dan sangat berpotensi untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata, karena bisa untuk berenang, budi daya ikan, budidaya kepiting, rekreasi keluarga, mancing dan lain sebagainya,” terang Yeni, Jumat (20/9).(WDO/IMI)

  • Kinerja Anggaran Arief Baru 40 Persen, PUPR dan Perkim Terendah

    Kinerja Anggaran Arief Baru 40 Persen, PUPR dan Perkim Terendah

    40 persenTANGERANG, BANPOS — Kinerja serapan anggaran Pemerintah Kota Tangerang masih sangat rendah. Mendekati akhir tahun, serapan anggaran yang dilakukan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) baru 40-an persen.

    Padahal dalam waktu dekat ini antara Pemkot Tangerang dengan DPRD Kota Tangerang sudah akan membahas Rancangan APBD murni untuk tahun 2020. Plt Asisten daerah II Asep Suparma mengatakan, serapan anggaran yang baru mencapai 40-an persen mendekati akhir tahun ini dikarenakan masih banyaknya proyek-proyek di sejumlah SKPD yang masih berjalan, terlebih juga masih adanya proses lelang yang belum selesai.

    Seperti di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUPR), sejumlah proyek pembangunan konstruksi sampai saat ini masih terus berjalan. Sama halnya dengan dengan Dinas Perumahan dan Permukiman, sejumlah proyek pekerjaan masih berjalan, sehingga dua dinas ini yang paling lamban menyerap anggaran.

    “Karena pembangunannya baru sekarang dilaksanakan. Kan harus menunggu pekerjaan selesai baru anggaran dapat terserap,” ujarnya ditemui di gedung DPRD Kota Tangerang, kemarin.

    Sementara itu, Dinas Perpusatakaan adalah dinas dengan penyerapan anggaran hampir mencapai 100 persen. “Karena (penyerapan anggaran Dinas perpusatakaan-red) relatif lebih awal  pelaksanaan pekerjaannya,” tuturnya.

    Asep mengatakan, Pemkot Tangerang terus berupaya memaksimalkan penyerapan anggaran, salah satunya dengan gencar melaksanakan rapat evaluasi. “Sekarang selalu ada rapat evaluasi. Kami dorong (seluruh SKPD-red) bisa menyelesaikan (menyerap anggaran-red) karena waktunya sudah sangat mepet,” jelasnya.

    Asep berharap, sebelum dimatangkannya RAPBD murni yang dalam waktu dekat akan dibahas, penyerapan anggaran terus meningkat di semua SKPD. Kendati akan dilakukan pemaksimalan penyerapaan anggaran, pihaknya juga memperhatikan upaya efesiensi anggaran, sehingga menurutnya antara memaksimalkan penyerapan anggaran dengan efesiensi anggaran berimbang dapat berimbang.

    “Jadi tidak harus seratus persen (penyerapan anggarannya-red), kalau memang bisa dilakukan efisiensi anggaran, kami lakukan,” ujarnya. (Bnn/pbn)

  • SEAM Group Gandeng XCMG Mining MachineryCo.,Ltd dalam Pengadaan Alat Berat

    SEAM Group Gandeng XCMG Mining MachineryCo.,Ltd dalam Pengadaan Alat Berat

    Penandatanganan MOU Antara SEAM Group dengan XCMG Mining MachineryCo.,Ltd

    PT Sumber Energi Alam Mineral (SEAM) yang merupakan group usaha dengan bisnis utama nya adalah infrastruktur dan energi terpadu berlokasi di Kalimantan dan Subang, Jawa Barat. Di tahun ini, SEAM Group telah melebarkan fokus usaha nya dari Katingan, Kalimantan Tengah ke Muara Badak, Kalimantan Timur.

    “Hal tersebut dikarenakan tambang yang dimiliki SEAM Group di Kalimantan Timur kini telah siap berproduksi dalam waktu dekat dan investasi infrastruktur pendukung yang jauh lebih kecil dari pada tambang di Kalimantan Tengah,” ujar CEO SEAM Group, Asep Sulaeman Sabandadan Li Zhong pada awak media saat penandatangan kerjasama (MoU) dengan XCMG Mining Machinery Co, Ltd, pada Kamis (19/9) yang lalu.

    Asep mengatakan, lini bisnis SEAM Group di Kalimantan Tengah dan juga di Kalimantan Timur, merupakan lini bisnis tambang batubara, haulingroad dan conveyor, serta pelabuhan laut. Dengan pengembangan usaha tersebut, SEAM Group membutuh kan alat berat yang berkualitas dan handal dalam kegiatan operasional.

    Dalam rangka memenuhi kebutuhan alat berat tersebut, maka pada tanggal 17 September 2019 yang lalu, SEAM Group mengadakan penandatanganan kerjasama dengan XCMG Mining Machinery Co, Ltd.

    Dalam proses kerjasama tersebut CEO SEAM Group diwakili oleh Asep Sulaeman Sabandadan Li Zhong, Vice Chairman of XCM Gand General Managerof XCMG Mining Machinery co., ltd.

    “Kerjasama tersebut meliputi penyediaan 150 mining dumptruck, 13 XE 3000 Excavator Crawler, 17 XE 1300 C Excavator Crawler dan 2 XE 900 D Excavator Crawler. Untuk proses kerjasa dalam penyedian alat tersebut akan berlangsung selama 5 (lima) tahun, terhitung dari sejak tahun 2019 hingga tahun 2023,” imbuh Asep.

    Sebelumnya, XCMG menyediakan beberapa alat yang telah tiba dan telah digunakan dalam kegiatan operasional SEAM Group di Kalimantan, yaitu XE 1250 Excavator dan XE 900 D Excavator Crawler.

    Menurut Asep XCMG (Xuzhou Construction Machinery Group) yang didirikan sejak tahun 1943 adalah merupakan perusahaan terkemuka dari China yang telah berpengalaman dalam penyediaan alat berat. Alat berat tersebut meliputi alat penambangan, penggalian, transportasi, peremukan dan peralatan bantu.

    “Kami yakin dengan dukungan dari XCMG sebagai BUMN terbesar di Negeri China dan No.6 terbesar didunia, untuk kegiatan operasional SEAM Group akan berjalan lancar dan Perusahaan akan dapat berproduksi secara lebih optimal” tandas Asep. (sug/pbn)