BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • OJK Sampaikan Pengawasan Perasuransian dan Kenalkan ITSK

    OJK Sampaikan Pengawasan Perasuransian dan Kenalkan ITSK

    BANDUNG, BANPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar kegiatan Journalist Class. Kegiatan tersebut terhitung merupakan angkatan 7 dari berbagai rangkaian yang sebelumnya telah dilakukan. Kegiatan itu diselenggarakan di Bandung pekan lalu.

    Kegiatan tersebut berfokus pada penguatan pengawasan di bidang perasuransian. Tak hanya itu, OJK juga memperkenalkan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) di dalam UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

    Kepala Kantor Regional 2 OJK Jawa Barat, Indarto Budi Witono, mengatakan bahwa sektor asuransi berperan penting pada perekonomian nasional dalam mendorong pengelolaan keuangan secara efektif. Hal ini dapat dilakukan melalui pembayaran premi secara berkala, sebagai kompensasi atas potensi kerugian.

    “Membangun perekonomian yang resilien melalui pengelolaan risiko individu dan bisnis secara efektif, serta menjadi investor institusional yang mengisi kebutuhan pendanaan jangka panjang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.

    Indarto Budi menjelaskan, definisi asuransi/reasuransi berdasarkan UU nomor 4/2023 tentang P2SK yang di dalamnya yaitu asuransi umum, asuransi jiwa dan reasuransi. Menurutnya, asuransi umum adalah usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti.

    “Asuransi jiwa adalah usaha yang menyelenggarakan jasa penanggulangan risiko yang memberikan pembayaran kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak dalam hal tertanggung meninggal dunia atau tetap hidup, atau pembayaran lain kepada pemegang polis, tertanggung, atau pihak lain yang berhak pada waktu tertentu yang diatur dalam perjanjian, yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana,” jelasnya.

    Sedangkan, reasuransi adalah usaha jasa pertanggungan ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi, perusahaan penjaminan, atau perusahaan reasuransi lainnya.

    Pada kesempatan tersebut, ia juga menyinggung perihal literasi keuangan. Kata dia, tingkat literasi keuangan perasuransian tahun 2022 sebesar 31,72 persen, meningkat 12,32 persen dibanding tahun 2019.

    “Tingkat inklusi keuangan perasuransian tahun 2022 sebesar 16,63 persen, meningkat 3,48 persen dibandingkan tahun 2019,” terangnya.

    Indarto Budi juga menyebutkan sejumlah tantangan asuransi digital yang saat ini sudah banyak memakainya. Berdasarkan penjelasannya, tantangan asuransi digital di antaranya bidang teknologi informasi, keamanan siber, Big data dan AI, UU perlindungan data pribadi, serta governance.

    “Perlindungan konsumen menjadi tantangan. Oleh sebab itu, penguatan pengawasan industri perasuransian dilakukan dengan penguatan masing-masing lini yang berperan efektif dalam mewujudkan industri yang sehat, kuat, tumbuh berkelanjutan dan kontributif,” ucapnya.

    Dalam mengenalkan ITSK dalam kerangka UU pengembangan penguatan sektor keuangan, Indarto Budi memberikan definisi bahwa ITSK adalah inovasi berbasis teknologi yang berdampak pada produk, aktivitas, layanan dan model bisnis dalam ekosistem keuangan digital. Bab XVI tentang ITSK terdiri dari 9 pasal yang mengatur poin-poin antara lain sistem pembayaran, penyelesaian transaksi surat berharga.

    “Penghimpunan modal, pengelolaan investasi, pengelolaan risiko, penghimpunan dan/ penyaluran dana, pendukung pasar, aktivitas terkait aset keuangan digital, termasuk aset kripto, aktivitas jasa keuangan digital lainnya,” katanya.

    Lebih jauh, Indarto Budi menjelaskan perihal Financial Standard Board (FSB). Pada tahun 2017, mengklasifikasikan aktivitas fintech ke dalam 5 klasifikasi besar yaitu Payment, clearing dan settlement; Deposits lending and capital raising; Insurance; Investment management investor service dan Market support.

    “POJK nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di sektor jasa keuangan dan pasal 213 UU P2SK mengatur ruang lingkup penyelenggara IKD dengan mengacu pada klasifikasi FSB dimaksud. Mayoritas penyelenggara IKD berada pada klasifikasi market support, mengingat aktivitas yang berkaitan dengan klasifikasi lainnya umumnya telah diatur pada masing-masing sektor dan merupakan kewenangan masing-masing pengawas,” tuturnya.

    Berdasarkan POJK 13/2018, IKD adalah aktivitas pembaruan proses bisnis, model bisnis dan instrumen keuangan yang memberikan nilai tambah baru di sektor jasa keuangan dengan melibatkan ekosistem digital.

    “Virtual aset (aset kripto) adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi diantaranya distributed ledger/blockchain namun tidak termasuk representasi digital dari flat currency,” tandasnya. (MUF)

  • Nelayan Pandeglang Dilarang Mengambil Ikan di TNUK

    Nelayan Pandeglang Dilarang Mengambil Ikan di TNUK

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinilai aktivitas penangkapan ikan bisa merusak biota laut, Balai Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) melarang semua nelayan menangkap ikan di wilayah perairan yang masuk dalam kawasan konservasi.

    Kepala Balai TNUK Ardi Andono mengatakan, secara keseluruhan wilayah konservasi TNUK seluas 44.337 hektare termasuk kawasan laut. Selain wilayah daratan, aktivitas penangkapan ikan di kawasan perairan juga tidak diperbolehkan karena bisa mengganggu dan merusak ekosistem laut.

    “Kawasan Konservasi Taman Nasional Ujung Kulon bukan hanya ada di daratan saja, diperairan laut pun ada kawasan yang masuk kawasan TNUK. Untuk perairan seluas 44.337 hektare menjadi kawasan yang perlu dijaga oleh TNUK,” kata Ardi kepada wartawan, Senin (2/10).

    Dijelaskannya, larangan penangkapan ikan di kawasan konservasi bukan tanpa sebab, karena beberapa waktu lalu pihaknya sempat mengamankan sejumlah nelayan karena mengambil biota laut di kawasan konservasi. Selain itu, menurut aturan perundang-undangan yang berlaku, wilayah konservasi tidak boleh ada aktivitas eksploitasi dan eksplorasi tanpa adanya izin dari pihak terkait.

    “Pelanggaran pun kerap terjadi di kawasan perairan TNUK, salah satunya adalah pengambilan biota laut yang dilakukan oleh nelayan didalam kawasan konservasi TNUK, sehingga memang dilarang menurut Undang-undang,” jelasnya.

    Oleh karena itu, pihaknya akan terus melakukan patroli di wilayah perairan dan darat di kawasan konservasi tersebut guna menjaga ekosistem agar tetap stabil.

    “Kita selalu melakukan patroli guna mencegah adanya nelayan yang mengambil biota laut di kawasan konservasi TNUK,” ujarnya.

    Dalam melakukan penindakan, lanjut Ardi, pihaknya akan langsung mendekati perahu nelayan yang ada di kawasan konservasi TNUK untuk memastikan tidak merusak biota laut. Setelah itu, pihaknya segera menyampaikan agar tidak kembali mencari ikan di kawasan tersebut.

    “Tim langsung bergerak dekati kapal nelayan tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan terhadap awak kapal berikut isi kapalnya, selanjutnya mendata para nelayan mulai dari kapten kapal dan ABK hingga dokumen kapal,” terangnya.

    “Dari hasil pemeriksaan tersebut, jika diperlukan petugas akan menyita barang-barang yang dianggap berbahaya dan jika tingkat pelanggarannya tinggi maka akan diambil langkah penegakan hukum selanjutnya,” sambungnya.

    Wakil Ketua Nelayan Kursin Labuan, Suherman Pratama mengaku akan segera menyampaikan larangan tersebut kepada semua anggotanya. Dengan begitu, para nelayan tidak akan menangkap ikan di wilayah konservasi lagi.

    “Segera kita sampaikan kepada nelayan, agar jangan ada yang menangkap ikan di wilayah konservasi TNUK,” katanya. (dhe/pbn)

  • Kekeringan Makin Gawat

    Kekeringan Makin Gawat

    SERANG, BANPOS – Musim kemarau yang berkepanjangan menyebabkan banyak sawah yang kekeringan dan mengalami puso. Sementara, sebanyak 419 desa di Provinsi Banten mengalami krisis air bersih.

    Melihat hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mendorong agar Pemerintah Kota Serang agar lebih serius dalam menangani kekeringan yang saat ini juga melanda Kota Serang.

    Dewan juga mendorong agar Pemkot bisa menaikan status bencana kekeringan di Kota Serang. Pasalnya, saat ini sudah terdapat sebanyak lima kecamatan dari enam kecamatan di Kota Serang yang kesulitan air bersih karena kemarau panjang.

    Bahkan terdapat sebanyak 2.364 rumah warga telah terdampak kekeringan sejak awal Agustus 2023 lalu Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Serang Hasan Basri mengatakan, Pemkot Serang seharusnya segera membahas status darurat bencana kekeringan di Kota Serang.

    “Kalau memang kondisinya sudah memenuhi kualifikasi, seharusnya pemkot segera membahas itu. Apalagi, sudah ada lima kecamatan dan dampaknya sudah meluas,” katanya, Senin (25/09).

    Ketua DPD PKS Kota Serang ini juga mengungkapkan bahwa pihaknya akan mendorong agar Pemkot Serang untuk segera menaikan status darurat bencana di Kota Serang. Terlebih, sudah ada lima kecamatan dan 29 desa yang mengalami kondisi kekeringan.

    “Kami, dari dewan akan mendorong itu. Karena ini menyangkut kebutuhan masyarakat, apalagi air merupakan hal utama bagi kehidupan dan itu kebutuhan mendasar,” ungkapnya.

    Hasan menerangkan, saat ini pimpinan DPRD Kota Serang sudah tidak lagi masuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) Kota Serang.

    “Walaupun pimpinan DPRD tidak lagi masuk dalam Forkopimda, namun kami tetap akan mendorong itu,” terangnya.

    Dirinya juga mengatakan, sehingga memang apabila Pemkot Serang telah menetapkan status kebencanaan Kota Serang dari status siaga darurat menjadi siaga darurat, penanganannya pun akan lebih maksimal.
    “Saya kira harus serius dan segera melakukan itu. Supaya penanganannya matang dan maksimal,” tandasnya.

    Sementara itu diketahui, Sawah padi di wilayah Provinsi Banten yang mengalami gagal panen atau puso seluas 514,05 hektare.

    “Hasil monitoring kami, sawah yang terkena kekeringan 4.722 hektare, yang puso 514 hektare, yang kategori berat 887 hektare, sedang 1632 hektare dan ringan 1789 hektare” kata Kepala Dinas Pertanian Banten, Agus M Tauchid.

    Ia menjelaskan, berdasarkan data yang dihimpun, sawah yang mengalami gagal panen tersebar di Kabupaten Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak.

    “Terparah masih di Kabupaten Serang mencapai 1266 hektare kekeringan, pusonya mencapai 348 hektare. Paling sedikit Lebak 457 hektare kekeringan, yang puso 3 hektare,” katanya.

    Meski demikian, dari sawah gagal panen, berdasarkan data hanya sebagian kecil yang mengalami gagal panen. “Yang puso 0,1 persen dibanding luas lahan angka tanam padi di Banten seluas 465 ribu hektar. Kalau dilihat dari nilai kerugian lumayan besar,” imbuhnya.

    Dikatakan Agus, untuk petani terdampak gagal panen, nantinya akan mendapatkan bantuan dari Pemprov Banten berupa bantuan per hektare sebanyak 26 kilogram benih.

    “Untuk kerugian material sekitar 2.570.000 ton padi hilang dari jumlah 514 hektare sawah yang gagal panen,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Banten Nana Suryana mengatakan, ratusan desa terdampak kekeringan tersebar di enam kabupaten/kota Provinsi Banten. Di antaranya Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang, Tangerang, Kota Serang dan juga Kota Cilegon. Dari semua wilayah yang disebutkan itu Tangerang Raya menjadi wilayah yang paling parah terdampak kekeringan.

    “Yang paling banyak terdampak kekeringan itu Tangerang Raya 37 kecamatan, disusul Pandeglang 22 kecamatan,” katanya.

    Sementara untuk Kabupaten dan Kota Serang sebanyak 8 kecamatan, Kota Cilegon 3 kecamatan, lalu Kabupaten Lebak 13 kecamatan. “Total ada 75 kecamatan yang mengalami kekeringan,” ujarnya.

    Ia menambahkan, jumlah tersebut kemungkinan dapat terus bertambah. Pasalnya, berdasarkan prediksi Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), badai El Nino akan terus berlangsung hingga Desember 2023.

    Meski telah ditetapkan status darurat bencana kekeringan, Nana menjelaskan, kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan di tahun sebelumnya. “Tapi menurut BMKG kekeringan tahun ini tidak separah kekeringan tahun 2015, ini pada level menengah,” ungkapnya.

    Terkait dengan cadangan air untuk distribusi bantuan, disebut sejauh ini masih mencukupi. “Cadangan air kita secara umum kan sumur bor itu masih ada. Karena yang mengering itu kayak sungai saja,” tandasnya. (CR-02)

  • Nelayan Wajib Pakai Jaket Pengaman

    Nelayan Wajib Pakai Jaket Pengaman

    LEBAK, BANPOS – Selain perlengkapan keselamatan melaut yang minim, tingkat kesadaran para nelayan tradisional Binuangeun, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam pun disebut masih rendah. Namun kini, mereka sudah diwajibkan melengkapi diri dengan alat keselamatan melaut, khususnya jaket pelampung, sebagai antisipasi saat terjadi kecelakaan di laut.

    Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Lebak, Norman, mengatakan bahwa kini para
    nelayan Binuangeun telah diwajibkan melengkapi pengamanan diri saat melaut.

    "Saat ini gelombang perairan laut tidak terprediksi. Cuaca ekstrem lebih banyak terjadi sejak beberapa bulan ini. Sebagian nelayan sudah sadar. Dan para nelayan sudah kita instruksikan untuk melengkapi diri dengan alat pengaman life jacket saat mau berlayar," ujarnya, Senin (25/9).

    Menurut Norman, dengan perlengkapan tersebut, nelayan lebih besar potensi keselamatannya jika
    dibandingkan dengan tidak menggunakan rompi pengamanan.

    "Iya ini penting, minimal jika terjadi hal yang tak diinginkan di tengah lautan saat mencari ikan, ia tak akan tenggelam karena akan mudah mengapung dan mudah mendapat pertolongan," terangnya.

    Salah seorang nelayan di Binuangeun, Wahyu, mengaku ia dan kawan-kawan sudah melengkapi fasilitas
    kapal motornya dengan jacket dan pelampung.

    "Iya mungkin ini baru kami lakukan, juga beberapa nelayan lain juga sudah memakai life jacket. Benar juga sih ini penting buat keselamatan kita juga," jelasnya.

    Sementara nelayan lain yang saat datang mendarat tak terlihat memakai jacket pengaman, saat ditanya
    BANPOS mengaku hanya karena tidak leluasa bergerak.

    "Sebenarnya karena kita tidak terbiasa dengan memakai jaket gitu. Kaya pakai motor gak pakai helm, kan kadang tak semua pakai juga kan gitu. Apalagi saat di tengah laut biasanya cuaca panas, jadi kalau pakai jaket gitu gerah, lagian jaketnya terlalu tebal dan tidak leluasa bergerak. Tapi sekarang diwajibkan dan memang sih jaket itu penting juga untuk keselamatan," ungkapnya. (WDO/DZH)

  • Pelindo Terus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    Pelindo Terus Perkuat Ekonomi Kerakyatan

    CILEGON, BANPOS – Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kota Cilegon bisa bernafas lega karena mendapatkan bantuan dari PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) Regional 2 Banten.

    PT Pelindo Regional 2 Banten terus melakukan penguatan ekonomi kerakyatan melalui pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. Karena keberadaannya dapat membantu terciptanya masyarakat yang mandiri sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan.

    Direktur Rumah Berdaya Cilegon (RBC) Nia Desmalia mengatakan, sebanyak 20 UMKM di berbagai sektor bidang usaha menerima bantuan alat produksi dari PT Pelindo. “Ada pangan olahan, food and drink. Kemudian ada ekonomi kreatif seperti handy craft, jasa, dan yang lainnya,” kata Nia kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Nia berharap, pelaku usaha yang telah menerima bantuan dari Pelindo bisa meningkatkan produktivitas usahanya. Ke 20 pelaku usaha binaan RBC yang mendapatkan bantuan juga terlebih dahulu menjalani seleksi.

    “Jadi 20 pelaku usaha ini sudah terseleksi. Ada kriteria, KTP Cilegon, usaha minimal sudah berjalan satu tahun, dari berbagai bidang usaha, dan belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali baik dari pemerintah maupun dari program PT Pelindo Regional 2 Banten,” tuturnya.

    Lebih lanjut, Nia mengungkapkan, sebelum 20 pelaku usaha mendapatkan bantuan alat produksi, juga dilakukan seleksi kebutuhan alat produksi. Selain itu, pemberian bantuan alat produksi sesuai dengan kebutuhan para pelaku usaha.

    “Saya rasa, bantuan barang lebih tepat sasaran, sesuai kebutuhan, contoh usaha bakso butuhnya penggiling daging, kalau uang kan kita tidak tahu pembeliannya,” terangnya.

    Dikatakan Nia, usai diberikan bantuan, pihaknya juga akan melakukan pemantauan kepada para pelaku usaha tersebut. “Harapannya bisa meningkatkan kapasitas produksi,” ujarnya.

    Hal senada dikatakan Direktur Pusat Inkubator dan Klinik Wirausaha (PIWKU) Banten, Laura Irawati. Ia mengatakan PT Pelindo sudah banyak membantu para pelaku UMKM khususnya di Kota Cilegon.

    Lanjut Laura, Pelindo turut serta mensukseskan gelaran Cilegon Night Market (CNM) beberapa waktu lalu. “Salah satunya bantuan UMKM yang ada di CNM seperti bantuan seragam, tenda, kursi meja, boot agar menarik masyarakat untuk mengunjungi CNM,” ujarnya.

    Selain itu, kata Laura kontribusi Pelindo bukan hanya pembinaannya saja melainkan membantu pemasarannya juga. “Kami berharap ini bisa jadi contoh untuk industri lainnya,” harapnya.

    General Manager (GM) PT Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto mengatakan, kegiatan ini merupakan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) yang rutin dilakukan PT. Pelindo.

    “Kita diminta oleh kantor pusat untuk menyerahkan bantuan TJSL berupa bantuan untuk UMKM, bantuan Lansia, masalah penghijauan dan bantuan pendidikan. Tahun ini (2023) pemberian bantuan pada UMKM dibawah binaan RBC di Kota Cilegon,” kata Agung, Rabu (20/9).

    Agung menyampaikan, bantuan diberikan kepada 20 pelaku UMKM berupa peralatan produksi seperti mesin pengolah daging, mikser, mesin press dan mesin pendukung produksi lainnya dengan total nilai Rp150 juta-an. Para penerima bantuan UMKM merupakan pelaku usaha yang sudah melalui proses seleksi.

    “Kita ingin membantu masyarakat, nanti dari kita untuk kita. Kami (PT. Pelindo) sendiri diwajibkan untuk sebanyak mungkin belanja menggunakan platform UMKM Padi (Platform digital yang mempertemukan UMKM dengan BUMN),” ujar Agung.

    Menurut Agung, pemerintah memiliki perhatian sangat serius dalam mendorong peningkatan kualitas UMKM.

    “Ekonomi kita saat ini bisa bertahan 90 persen dari UMKM. Jadi ini (UMKM) sangat penting,” tuturnya.

    Dikatakan Agung, UMKM memiliki peranan penting dan strategis dalam struktur perekonomian Indonesia karena memberikan sumbangan besar terhadap Produk Domestik Bruto, penyerapan tenaga kerja dan daya ekspor.

    “Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” ujarnya.

    Agung menyampaikan, sebagai Badan Usaha Milik Negara, Pelindo Regional 2 Banten memiliki dua program unggulan dalam mendukung UMKM, diantaranya adalah program pendanaan UMKM melalui pembiayaan dan pembinaan usaha mikro dan kecil serta program TJSL yang merupakan program berkelanjutan melalui 4 pilar yaitu sosial, lingkungan ekonomi dan hukum dan tata kelola.

    Hal ini menurut Agung sudah menjadi bagian dari kewajiban Pelindo Regional 2 Banten sebagai BUMN memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya UMKM.

    “Pembinaan UMKM merupakan salah satu upaya pemerintah dalam pembangunan khususnya memberikan kesempatan kepada wirausaha baru dan penyerapan tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran,” tandasnya.

    Kepedulian PT Pelindo mendapat apresiasi dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon melalui Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, Didin S Maulana. Didin sangat mengapresiasi kepedulian PT. Pelindo Regional 2 kepada para pelaku usaha di Cilegon.

    “Saya berpesan agar pelaku UMKM penerima bantuan memanfaatkannya dengan baik sebagaimana mestinya. Jangan sampai sudah dikasih tidak dimanfaatkan,” katanya.

    Selama ini, kata Didin, PT Pelindo Regional 2 Banten sudah menunjukkan kepeduliannya kepada pelaku UMKM. “Tugas kami memang promosikan, biar teman-teman UMKM yang produksi,” ujar Didin.

    Selain itu, Pelindo Regional 2 Banten juga memberikan bantuan renovasi SD Negeri 2 Kubangsari yang ada di Jalan Sunan Bonang Linkungan Kebanjiran, Kelurahan Kubangsari Kecamatan Ciwandan, Kota Cilegon.

    Bantuan pendidikan masyarakat melalui bantuan sarana dan prasarana pendidikan diberikan sesuai dengan Program TJSL yang jatuh pada Triwulan III Tahun 2023. Dalam menjalankan program ini, Pelindo Banten melakukan rehab tiga ruang kelas SD Negeri 2 Kubangsari yang kondisinya cukup memprihatinkan.

    Manager SDM yang mewakili Pelindo Regional 2 Banten, Daying Utama mengatakan, pemberian bantuan berupa renovasi ruang kelas diharapkan dapat tercipta kegiatan belajar mengajar yang kondusif, aman dan nyaman.

    “Sudah kami survey beberapa bulan sebelumnya, sekolah ini sangat layak untuk dibantu karena ruang kelas yang sudah rusak dan memprihatinkan. Karena sejalan dengan Program TJSL dari Pelindo Peduli untuk memajukan pendidikan,” ujar Daying.

    Kepala Sekolah SD Negeri 2 Kubangsari, H Hayumi sangat mengapresiasi dan menyampaikan terimakasih kepada Pelindo Banten yang telah membantu melakukan renovasi ruang kelas sekolah yang dipimpinnya.

    “Saya sangat mengapresiasi sekaligus sangat berterima kasih kepada pihak Pelindo Regional 2 Banten yang mau peduli untuk membantu merenovasi ruang kelas sekolah yang sudah sangat rusak parah. Semoga kedepannya Pelindo Regional 2 Banten tetap dapat berkontribusi untuk memajukan Pendidikan melalui Program TJSL ini,” tutupnya. (LUK)

  • Wajah Baru Pelabuhan Indonesia, Pelayanan Mudah Secepat Kilat

    Wajah Baru Pelabuhan Indonesia, Pelayanan Mudah Secepat Kilat

    CILEGON, BANPOS – Pasca dua tahun merger, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) terus berbenah dan terus meningkatkan efektivitas kepelabuhanan nasional. Salah satu fokus utama pasca merger yaitu transformasi operasional melalui standardisasi dan sistemisasi pelabuhan, ditunjang peningkatkan kapabilitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan transformasi proses bisnis.

    Dan kini, setelah dua tahun penggabungan, hasil transformasi itu terlihat. Tercermin dari peningkatan kinerja dan produktivitas di sejumlah pelabuhan. Di tahun 2022, Pelindo mampu meraih laba bersih Rp3,9 triliun (audited) secara year on year (yoy), naik 23 persen dibanding 2021 sebesar Rp3,2 triliun dan 2020 Rp3 triliun. Di 2023, laba bersih ditarget Rp3,81 triliun.

    Untuk itu, guna meningkatkan pelayanan, PT Pelindo Regional 2 Banten terus melakukan terobosan. Pada, Selasa (31/1) lalu, PT Pelindo Regional 2 Banten meresmikan Command Center sebagai pusat informasi seluruh kegiatan operasional di pelabuhan.

    Peresmian Command Center salah satu wujud transformasi berkelanjutan Pelindo menuju ekosistem maritim terintegrasi, sejak merger 1 Oktober 2021.

    General Manager Pelindo Regional 2 Banten Agung Fitrianto mengatakan Command Center ini merupakan terobosan pelayanan Pelindo Regional 2 Banten kepada para stakeholder dan mitra bisnisnya yang beroperasi selama 24 jam non-stop dalam 7 hari seminggu dengan sistem layanan digital berbasis internet yang mengatur seluruh aktivitas kepelabuhan.

    “Command Center ini jadi semacam pusat pengendali operasional kegiatan di pelabuhan. Mulai dari planning kontroling reporting ini dilakukan di Command Center ini dan ini semuanya real time. Jadi kegiatan bongkar muat bisa diketahui kapal-kapal apa saja yang dibongkar muatannya, apa saja yang dibongkar kemudian sudah seberapa jauh muatan itu dibongkar kemudian berapa jumlah truk yang diperlukan itu semua ada secara detail,” papar Agung kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Kemudian dikatakan Agung, nantinya sistem ini akan menghubungkan antara petugas Pelindo Regional 2 Banten, stakeholder pelabuhan, dan mitra bisnis atau pemilik kapal dalam satu layanan. sehingga semakin mempermudah proses koordinasi di pelabuhan.

    Lebih lanjut Agung mengungkapkan, Command Center sebagai pusat informasi seluruh kegiatan operasional di pelabuhan akan mendorong ketepatan perencanaan sandar dan bongkar muat kapal, mengurangi waiting time, serta meminimalisasi idle time dan not operation time, sehingga secara total akan menekan Turn Round Time.

    “Kemudian juga ada namanya Marine Service disitu ada data-data mengenai kapal yang di pandu nama pemandunya siapa kemudian permintaan pelayanannya jam berapa semua terecord secara real time,” katanya.

    “Selain itu juga ada namanya traffic management. Traffic management ini untuk mengendalikan gravity pelabuhan kita dengan adanya monitoring ini ketahuan kendala di pelabuhan misal kemacetan di mana, nah dari situ kita segera mengambil langkah mulai eksekusi supaya tidak terjadi kemacetan kita bisa tahu juga di grafik manajemen ini kapal-kapal yang sandar nih kapal apa saja gitu kan dan hambatannya apa saja,” sambungnya.

    Sementara itu, Kepala Kantor Bea Cukai Merak, Beni Novri mengapresiasi Pelindo Regional 2 Banten yang telah memanfaatkan teknologi untuk pengawasan aktivitas di pelabuhan.

    Beni menilai dengan adanya Command Center ini akan berdampak positif bagi pengguna jasa layanan pelabuhan.

    “Ini merupakan salah satu support untuk kinerja pelabuhan di mana pemerintah mengharapkan program di pelabuhan menerapkan sistem digitalisasi. Nah ini bagian dari digitalisasi bahwa dengan Command Center ini segala pergerakan kapal, cuaca kemudian barang bisa terdeteksi di mana posisinya jadi lebih keterbukaan informasi kepada agen, regulator maupun pihak-pihak kepentingan dan jika mengetahui apa kondisi barang dan kecepatan bongkar muat barang diketahui ini akan menuju suatu pelabuhan yang dikategorikan pelabuhan modern,” kata Beni.

    Senada disampaikan Wakil Ketua DPC Indonesia Shipping Agency Association (ISAA) Banten Agus Dahlan. ISAA yang merupakan organisasi yang mewadahi para perusahaan keagenan kapal asing yang beroperasi di Indonesia itu mengaku dengan adanya Command Center merasa lebih mempermudah dalam mengawasi pergerakan kapal.

    “Kami sebagai pengguna jasa dalam artian kita nih sebagai asosiasi pelayaran di Banten dengan adanya Command Center ini sangat berguna dan memudahkan kita untuk monitoring setiap pergerakan kapal yang ada di Banten sehingga intinya dengan adanya launching peresmian Command Center bisa lebih membantu dan mempermudah para pengguna jasa,” tutupnya.

    Dibagian lain, Kepala KSOP Kelas I Banten Brigjen Pol Capt Hermanta meminta semua pihak untuk saling berkoordinasi dan menguatkan komunikasi satu sama lain. Ia menyebut, tujuan sistem ini tidak akan tercapai jika tidak ada dukungan dari BUP Pelindo selaku operator pelabuhan, para pengerah dan penyedia jasa tenaga kerja bongkar muat serta asosiasi-asosiasi jasa kepelabuhanan di lingkungan Pelabuhan Pelindo Regional 2.

    “Saya selaku Kepala Kantor Otoritas Pelabuhan Banten mengapresiasi setinggi-tingginya dan berterima kasih atas kontribusi, kinerja dan dukungan hingga terlaksananya penerapan sistem layanan di Pelabuhan Banten,” ujarnya.

    “Harapannya seluruh wilayah Pelindo dapat menerapkan sistem ini, sebagai salah satu langkah pembenahan terhadap tata kelola kepelabuhanan yang memberikan dampak terhadap efektifitas dan efisiensi pelayanan di kawasan pelabuhan,” tambah Hermanta.

    Terpisah, Ketua DPC Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Banten Syaiful Bahri menyebut pelayanan dan penggunaan sistem layanan digital berbasis internet yang mengatur seluruh aktivitas kepelabuhan di Pelabuhan Pelindo Banten memudahkan para anggotanya untuk melakukan pengiriman maupun pengambilan logistik.

    Selain itu, adanya sistem ini memberikan informasi nomor kendaraan (truk), lokasi penumpukan logistik, hingga nama pengemudi truk yang masuk ke dalam terminal. Hal tersebut meminimalkan adanya transaksi di luar sistem yang telah tercatat sesuai dengan pelayanan yang diberikan terminal.

    “Semua sudah tercatat, tidak ada setoran dalam bentuk apapun, apalagi pungutan untuk dilayani terlebih dahulu. Selama tercatat di dalam sistem maka akan dilayani oleh terminal, itu pengalaman saya pribadi,” urainya.

    Selain itu, katanya, setiap sudut terminal juga telah dilengkapi dengan kamera pengawas (CCTV). Sehingga setiap tindakan yang dilakukan oleh petugas maupun pengguna jasa akan terlihat dengan jelas. Dengan demikian tindakan pungutan liar sudah selayaknya tidak terjadi lagi.

    “Saya dari Aptrindo mengapresiasi pelayanan di Pelindo Banten. Karena saat ini sudah mempermudah pelayanan untuk para pengguna truk di Pelabuhan Ciwandan dan di Terminal Pelabuhan Pelindo sudah tidak ada pungutan liar,” ujarnya.

    Disisi lain, Ketua Asosiasi Pengusaha Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Provinsi Banten, Alawi Mahmud mengungkapkan layanan truk logistik dari dan ke Pelabuhan Ciwandan oleh PT Pelindo dinilai sudah baik.

    “Sampai sekarang masih lancar-lancar saja, pelayanan di Pelabuhan Pelindo juga kami nilai baik sampai saat ini dan kita apresiasi. Kalaupun ada kendala atau hambatan layanan bisa dihandle dengan cepat,” kata Alawi kepada BANPOS, Rabu (20/9).

    Kendati begitu, Alawi berharap kinerja pelayanan Pelabuhan Ciwandan dapat terus ditingkatkan, apalagi saat ini manajamen PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) telah melakukan merger.

    Seperti diketahui, area kerja Pelindo Regional 2 Banten mencakup dari Anyer Kabupaten Serang sampai dengan Bojonegara, Kabupaten Serang. Ada 8 TUKS (Terminal Untuk Kepentingan Sendiri) yang bekerjasama dengan Pelindo Banten.

    Kemudian hingga Agustus 2023 kunjungan kapal yang telah dilayani oleh Pelindo Group Wilayah Banten sebanyak kurang lebih 4.000 unit kapal baik itu kapal luar negeri dan kapal dalam negeri dari target 5.000 unit kapal.

    Untuk pencapaian pendapatan yang paling menonjol adalah dari jasa kapal baik jasa tambat dan jasa dermaga serta jasa bongkar muat. Untuk jasa kapal (penundaan) dilayani oleh Anak Perusahaan Pelindo yaitu PT. Jasa Armada Indonesia dan untuk jasa bongkar muat dilayani oleh anak perusahaan Pelindo lainnya yaitu PT Multipurpose Terminal. (LUK)

  • Jokowi Temukan Beras Masih Mahal

    Jokowi Temukan Beras Masih Mahal

    CILEGON, BANPOS – Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo atau akrab disapa Jokowi menemukan bahwa harga beras di Banten masih mengalami kenaikan dan dinilainya menjadi masalah.

    “Yang masih sedikit masalah di beberapa titik-titik itu di beras,” tutur Jokowi dalam kunjungan kerja untuk meninjau pembangunan area industri PT Lotte Chemical Indonesia (LCI), Cilegon, Selasa (12/9).

    Atas situasi itu, Jokowi menjelaskan, langkah yang akan diambil pemerintah diantaranya adalah melakukan operasi pasar yang diiringi dengan pembagian Bantuan Sosial (Bansos) terhadap 21,3 juta KPM.

    “Operasi pasar secara masif akan dilakukan Bulog (Badan Urusan Logistik) dan Badan Pangan pada Minggu (Pekan-red) ini, berbarengan dengan bagi Bansos pangan 10 kilogram per keluarga untuk 21,3 juta penerima,” jelasnya.

    Langkah teknis operasi pasar, Jokowi menuturkan, akan dilakukan oleh Bulog dan Badan Pangan di setiap ritel-ritel yang ada di kawasan Cipinang, Jakarta.

    “Bulog akan melakukan OP (Operasi Pasar) ke ritel-ritel di Cipinang. Semuanya akan diguyur beras secara massif,” tuturnya.

    Dalam hal ini, Jokowi berharap, langkah yang dilakukan pemerintah dapat menurunkan dan menstabilkan harga beras di pasaran.

    “Kita harapkan dengan begitu, harga beras akan mulai turun,” harapnya.
    Selain itu, ia melihat harga-harga sejumlah komoditas sembako di Kota Cilegon masih sangat baik. Bahkan, untuk harga bawang merah yang biasanya berada diatas Rp30.000 per kilogram dan pernah menembus Rp40.000, kini sudah berada di harga Rp17.000 per kilogram.

    “Harga cabai saya lihat juga sama turun, karena ditanam di Provinsi Banten sendiri,” kata Jokowi.
    Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG Budi Waseso yang ikut mendampingi kunjungan kerja Presiden mengatakan dengan adanya percepatan program Bantuan Pangan tahap II di bulan September hingga November 2023, diharapkan dapat menekan fluktuasi harga beras yang terjadi saat ini.

    “Harapan kita dengan menggelontorkan bantuan beras ini sebanyak 3 bulan atau dengan jumlah total sebanyak 640.590 ton kepada 21,3 juta KPM dapat berdampak efektif seperti yang telah kita lakukan pada tahap I di bulan Maret – Mei lalu”, ujar Budi Waseso.

    Dibagian lain, Walikota Cilegon Helldy Agustian mengapresiasi kunjungan Presiden RI Joko Widodo ke Kota Cilegon. Dimana, terkait kunjungan Presiden Jokowi ke PT Lotte Chemical Indonesia, Helldy berharap agar serapan tenaga kerja lokal bisa lebih dimaksimalkan.

    “Karyawan d(PT Lotte Chemical Indonesia –red) kurang lebih ada 13.000 orang dan 96 persennya adalah orang Indonesia. Namun, dari angka yang kami lihat kemarin baru 36 persen warga Kota Cilegon,” ungkapnya.

    Atas dasar itu, Helldy menekankan agar PT Lotte Chemical Indonesia bisa melaksanakan amanat dari Memorandum of Understanding (MoU) yang sudah disepakati bersama. “Saya berharap, setelah MoU kemarin dapat dipraktekkan apa-apa yang menjadi kerjasama kita dengan PT Lotte,” harapnya.

    Sementara itu, ketika mendatangi Pasar Kranggot, Jokowi langsung berkeliling menyapa ke sejumlah pedagang dan menyerahkan langsung bantuan modal kerja ke pedagang.

    Salah satu pedagang Pasar Kranggot Lia Eni Riayana mengaku sangat senang mendapatkan bantuan modal kerja yang langsung diberikan oleh Presiden Jokowi sebanyak Rp1,2 juta.

    “Alhamdulillah dengan bantuan ini setidaknya bisa membantu jualan saya dan bisa melanjutkan usaha serta bisa menambahi dagangan,” katanya.

    Lia berharap, adanya kunjungan presiden tersebut, pemerintah lebih peduli lagi terhadap pedagang kecil disini bukan digusur, tapi diberdayakan.

    “Harapannya lebih diperhatikan di Pasar Kranggot diberdayakan,” ujarnya.
    Salah satu warga Kranggot, Fatimah, menyampaikan rasa terima kasihnya atas bantuan sembako berupa kebutuhan pokok.
    “Senang ya, Alhamdulillah mendapatkan bantuan ini. Saya sengaja ke pasar mau liat pak Jokowi,” ucapnya.

    Sementara itu, Kepala UPTD Pasar Baru Kranggot Dani Rachmat menyambut baik dengan adanya kunjungan dari Presiden Jokowi beserta jajarannya ke Pasar Kranggot.

    “Kalau bantuan BLT saya mendapatkan informasi itu sekitar 1.300 lebih yang disebar ke masyarakat di Cilegon. Alhamdulillah lancar dan tidak ada hal-hal yang dikhawatirkan,” tandasnya.

    Sementara itu, akibat musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir, petani cabai yang ada di Desa Pasir Peuteuy, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang merasa khawatir dengan hasil pertaniannya. Pasalnya, air hujan yang diharapkan turun untuk menyirami tanaman cabainya mengancam hasil panen cabai.

    Salah seorang petani cabai setempat, Ikbal mengatakan, akibat musim kemarau yang panjang ini, akan mengganggu pertumbuhan tanaman cabainya. Sehingga, ia merasa khawatir dengan hasil panen cabainya.

    “Dengan kondisi kemarau yang panjang ini, kami khawatir hasil panen cabai tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Karena pasokan air sangat terbatas,” kata Ikbal.

    Dijelaskannya, dalam satu lahan terdapat sekitar 6.800 batang cabai dengan target produksi sebanyak 8 ons per batang. Namun pada musim kemarau panjang saat ini, untuk mencapai target tersebut merasa kesulitan.

    “Pada tahun-tahun sebelumnya, kami bisa mendapatkan hasil panen cabai hingga mencapai 2 ton 4 kwintal, tetapi untuk tahun ini, kami merasa sulit untuk mencapai targeti tersebut,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia berharap musim kemarau panjang ini cepat berakhir dan segera turun hujan untuk menyirami tanaman cabainya. Sehingga para petani cabai mendapatkan hasil yang maksimal sesuai yang diharapkan.

    “Mudah-mudahn musim kemarau ini cepat berakhir, sehingga dapat meminimalkan dapat negatif terhadap pertanian,” ungkapnya.(dhe/LUK/PBN)

  • Ajak UMKM Bijak Kelola Hutang sebagai Modal Usaha, Kredit Pintar Fasilitasi Pelatihan Gratis Melalui Kelas Pintar Bersama

    Ajak UMKM Bijak Kelola Hutang sebagai Modal Usaha, Kredit Pintar Fasilitasi Pelatihan Gratis Melalui Kelas Pintar Bersama

    SERANG, BANPOS – Dalam mengembangkan suatu usaha, kerap kali kendala yang ditemui adalah mengenai persoalan modal yang belum mencukupi. Sementara skala usaha sudah memperlihatkan kebutuhan untuk pengembangan yang lebih besar dan luas. Hal ini juga yang sering dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

    Seperti yang dialami oleh Febby, salah seorang wirausaha yang tengah merintis usaha kulinernya. Setelah setahun belakangan ini Febby berbisnis masakan rumahan dengan nama Feb’s Kitchen, Ia melihat adanya prospek untuk membuka rumah makan kecil-kecilan, namun modal yang dimiliki masih belum mencukupi sehingga kemudian Ia berpikir untuk mengajukan pinjaman. “Saya sangat ingin mengajukan pinjaman, namun di sisi lain saya juga masih ragu bagaimana caranya agar dapat mengelola pinjaman itu secara tepat sehingga tidak terlalu membebani dan usaha saya bisa sukses,” ungkap Febby.

    Permasalahan tentang pengelolaan pinjaman/hutang jamak ditemui, mulai dari usaha yang mandek sehingga berimbas pada terhambatnya pembayaran hutang, sampai tergoda memakai modal pinjaman usaha untuk membeli hal-hal konsumtif. Melihat kondisi seperti itu, Kredit Pintar, melalui Kelas Pintar Bersama, menggelar sebuah kegiatan edukasi dan literasi keuangan secara gratis bagi para pelaku UMKM di Serang, Banten.

    Kelas Pintar Bersama yang dihelat pada Sabtu, 9 September 2023 di Rumah Makan Sari Banten Cipare, Kota Serang, Banten, bertajuk ‘Management Hutang Sebagai Modal Usaha’. Dalam kesempatan ini Kredit Pintar menggandeng narasumber ahli yaitu Indra Martha Rusmana, seorang Dosen, Trainer, Motivator, dan juga Mentor Bisnis bagi UMKM.

    Indra Martha menjelaskan kepada para peserta Kelas Pintar Bersama, yang terdiri dari komunitas UMKM Serang, Banten, “Penggunaan pinjaman atau hutang sebagai modal usaha bisa menjadi siasat untuk meningkatkan cash flow saat memulai usaha. Manfaatnya, selain dapat meningkatkan kemampuan usaha dalam menyediakan aset atau inventaris baru, dapat juga untuk membuka peluang pasar baru yang memperluas cakupan dalam bisnis. Selain itu, untuk meningkatkan volume produksi, memperluas usaha dan meningkatkan potensi laba. Namun, patut diingat, bagaimana teknik penanganan hutang agar tidak mengganggu operasional bisnis? Itu yang perlu kita pelajari.”

    Para pelaku UMKM Serang, Banten tampak sangat antusias dalam berinteraksi sekaligus berkonsultasi seputar manajemen pengelolaan hutang untuk modal usaha. Sejak 2022 lalu Kredit Pintar secara konsisten memfasilitasi Kelas Pintar Bersama yang telah menjangkau berbagai daerah yang ada di Indonesia antara lain; Sumedang, Bandung, Surakarta, Cirebon, Lampung, Semarang, Surabaya, dan masih banyak lagi. Dalam kegiatan ini Kredit Pintar juga mengajak para narasumber kompeten untuk berpartisipasi, berbagi kiat serta menumbuhkan semangat berwirausaha.

    “Kelas Pintar Bersama merupakan kegiatan edukasi yang dipersembahkan oleh Kredit Pintar untuk komunitas UMKM guna meningkatkan literasi keuangan serta pemberdayaan wirausaha. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk dukungan kami untuk mendorong peningkatan kapasitas UMKM sekaligus meningkatkan skala usaha,” ujar Puji Sukaryadi, Brand Manager Kredit Pintar kala menyapa peserta Kelas Pintar Bersama di Serang, Banten.

    Kredit Pintar adalah platform pinjaman digital yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hingga saat ini Kredit Pintar telah menyalurkan pinjaman lebih dari Rp 38 triliun, dimana sekitar separuh nasabahnya meminjam uang untuk kebutuhan modal usaha kecil atau pendidikan. Total peminjam Kredit Pintar sejak berdiri tahun 2017 telah berjumlah lebih dari 14 juta nasabah.

    Lebih lanjut, Indra Martha memaparkan bahwa setiap berhutang pasti ada risikonya. Untuk itu, Ia berbagi kita cara jitu mengelola hutang dalam usaha. “Pertama, monitoring keuangan dengan memantau arus kan dan melacak pengeluaran untuk mengetahui kondisi keuangan usaha. Kemudian, membuat rencana pembayaran hutang/pinjaman dan memprioritaskan hutang dengan bunga tertinggi. Lalu melakukan teknik pembayaran otomatis untuk memudahkan mengatur pembayaran secara rutin dan teratur,” jelasnya.

    Tak hanya itu, Indra Martha berbagi kiat lebih detail bagaimana strategi pengurangan hutang secara efektif? “Pertama, harus membuat komitmen untuk membayar setiap hutang tepat waktu. Kedua, memberi prioritas pada hutang dengan tingkat bunga tertinggi. Ketiga, mencari sumber pendapatan tambahan untuk membantu mengurangi hutang,” bebernya.

    Senada dengan hal tersebut, ditambahkan pula oleh Puji Sukaryadi, “Kredit Pintar hadir tak hanya untuk membantu memberikan akses keuangan inklusif melalui peran teknologi namun juga keuangan inklusif yang bertanggung jawab. Untuk itu hal-hal yang perlu diperhatikan ketika ingin mengajukan pinjaman di pinjaman online adalah; mengecek legalitas perusahaan, mengetahui bunga dan denda pinjaman, mengecek review platform tersebut di Google Play ataupun di App Store, atau di mesin pencari Google, lalu mengecek juga website resmi perusahaan, penting juga untuk diingat agar meminjam sesuai kebutuhan dan melunasi cicilan tepat waktu.”

    Kredit Pintar saat ini menduduki peringkat #1untuk aplikasi pinjaman uang tunai yang paling banyak diulas di Google Playstore Indonesia dan telah diunduh lebih dari 20 juta kali, rating Google 4.2 dari 5 dengan dua juta review.

    Puji juga mengingatkan para pengguna untuk memperhatikan beberapa hal sebelum pengajuan pinjaman, antara lain; mengambil limit sesuai dengan kebutuhan, menggunakan pinjaman untuk kebutuhan penting atau mendesak, bukan untuk foya-foya. Bahkan alangkah baiknya jika digunakan untuk kebutuhan produktif seperti modal membuka usaha laundry, mengembangkan bisnis kuliner, dan lain-lain. Di Kredit Pintar sendiri, terdapat sekitar separuh dari total jumlah nasabah yang pinjamannya dipakai untuk kebutuhan modal usaha kecil atau pendidikan. Lalu terakhir yang juga sangat penting untuk menjadi perhatian yaitu disiplin membayar tepat waktu.

    Tak lupa dalam kesempatan ini Puji berpesan kepada para pengguna agar waspada terhadap pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Karena berkaitan dengan maraknya penipuan yang mengatasnamakan Kredit Pintar baik melalui pengiriman pesan direct message melalui akun media sosial tentang pencairan dana ataupun juga melalui pengiriman pesan apk pada ponsel berbasis Android dengan berkedok undangan ataupun juga informasi pengiriman paket jasa ekspedisi.

    Berkat konsistensinya dalam mengkampanyekan literasi keuangan, baru-baru ini Kredit Pintar dianugerahi penghargaan dari The Iconomics dalam kategori Fintech, dengan title E-Loan dalam ajang Indonesia’s Popular Digital Products (Financial Industry). Tak hanya itu, Kredit Pintar juga mendapatkan apresiasi 2023 Top Brand in Indonesia, kategori Online Financing, dari Frontier Group.

    “Melalui Kelas Pintar Bersama ini kami berharap ke depannya dapat semakin memotivasi semangat kewirausahaan para pelaku UMKM, meningkatkan lagi kualitas dan inovasi produk ataupun jasa yang ditawarkan, serta tak lupa dalam hal literasi keuangan agar UMKM mengetahui, memahami, serta bijak dalam memaksimalkan penggunaan akses keuangan digital,” pungkas Puji.

    *

    Tentang Kredit Pintar
    Kredit Pintar adalah salah satu platform pinjaman digital terkemuka di Indonesia yang berlisensi, terdaftar, dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kredit Pintar telah diunduh lebih dari 20 juta kali di Google Play. Kredit Pintar adalah bagian dari Atome Financial, perusahaan fintech terkemuka dengan pengalaman luas dalam pembiayaan konsumen digital dan mempromosikan inklusi keuangan melalui teknologi kecerdasan buatan. Untuk informasi lebih lanjut, dapat mengunjungi www.kreditpintar.com.

    Informasi lebih lanjut:
    Puji Sukaryadi
    Brand Manager Kredit Pintar
    SCBD District 8 Treasury Tower 53/F
    Jl. Jend Sudirman No. 6, Senayan
    Jakarta Selatan 12190, Indonesia
    Email: puji.sukaryadi@kreditpintar.com
    Mobile: 0818874605

  • Stabilkan Harga Beras, Pemkab Fokus Operasi Pasar

    Stabilkan Harga Beras, Pemkab Fokus Operasi Pasar

    LEBAK, BANPOS – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak memfokuskan operasi pasar (OP) beras untuk menstabilkan harga di pasaran sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat.

    ”Kita menggelar OP beras itu guna menstabilkan harga beras di pasaran,” kata Kepala Bidang
    Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Yani, Senin (11/9).

    Menurut Yani, Pemkab Lebak hingga kini terus melakukan pemantauan dan pengawasan melibatkan
    Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian, untuk mencegah penimbunan bahan pokok.

    Selama ini, kata dia, pihaknya belum menemukan adanya indikasi penimbunan yang dilakukan pelaku
    ekonomi itu.

    Namun, ia menuturkan bahwa kenaikan pergerakan harga beras saat ini akibat dampak El Nino.

    Misalnya, harga beras medium KW I dijual Rp12.730/kilogram dari sebelumnya Rp12.400/kilogram,
    beras medium KW II dijual Rp11.850/kilogram dari Rp11.500/kilogram dan beras medium KW III dijual
    Rp10.930/kilogram dari semula Rp10.500/kilogram.

    Kenaikan harga beras itu, kata dia, membuat pemerintah daerah perlu memfokuskan OP agar daya beli
    masyarakat kembali normal. Harga beras OP itu menurutnya, dijual dengan harga yang lebih murah
    dibandingkan harga di pasaran.

    ”Kami meyakini dengan OP itu dipastikan harga beras di pasaran kembali stabil,” kata Yani.

    Sejumlah masyarakat Kabupaten Lebak menyambut positif rencana melakukan OP beras agar harga di
    pasaran kembali normal sehingga daya beli masyarakat relatif stabil. Sebab, saat ini harga beras cukup
    tinggi yang sebelumnya Rp10.500/ kg kini menjadi Rp11.500/kg.

    ”Kami berharap OP itu dapat menstabilkan harga beras di pasaran,” kata Suryadi (44) warga
    Rangkasbitung Kabupaten Lebak. (DZH/ANT)

  • Harga Bahan Pokok di Banten Terus Meroket

    Harga Bahan Pokok di Banten Terus Meroket

    SERANG, BANPOS – Harga beras terus mengalami kenaikan hampir dua bulan ini, hal tersebut ternyata berdampak terhadap kebutuhan masyarakat lainya seperti sayur mayur serta buah-buahan yang ikut naik.

    Pantauan BANPOS di pasar tradisional Rau Kota Serang dan Kranggot, Cilegon komoditas sayur mayur dan buah-buahan rata-rata mengalami kenaikan 20 persen.

    Kenaikan harga disebabkan pengiriman barang atau suplai dari petani mengalami penurunan akibat kemarau panjang.

    “Hampir semua sayur mayur seperti wortel, sawi dan sop-sopan naik 20 persen,” kata Sumi pedagang di Pasar Rau Kota Serang, Minggu (11/9).

    Ia menjelaskan salah satu contoh harga mentimun yang biasanya dibanderol Rp9 ribu per kilo saat ini Rp12 ribu. “Sudah naik lama, sekitar dua minggu lalu,” ujarnya.

    Senada diungkapkan oleh Romlah. Pedagang sayur mayur di Pasar Kranggot. Menurutnya, hanya harga tomat saja yang hanya naik 10 persen. “Kalau tomat memang tidak begitu mahal. Dari Rp10 ribu per kilo. Sekarang hanya Rp11 ribu,” katanya.

    Diakuinya, kondisi kenaikan harga dikarenakan pasokan yang kurang dari petani. “Kemarau panjang ini, produksi panen kurang, jadi haga naik,” imbuhnya.

    Kori, salah seorang pedagang buah-buahan mengaku sejak dua pekan ini, pepaya, jambu dan belimbing mengalami kenaikan.

    “Pepaya yang semula Rp8 ribu per kilogram sekarang Rp10 ribu. Belimbing tadinya Rp10 ribu sekarang Rp12 ribu per kilogram. Jambu Air juga sama, yang tadinya Rp12 ribu jadi Rp14 ribu. Anggur Merah dari Rp60 ribu per kilogram sekarang Rp75 ribu,” ungkapnya.

    Sementara itu, harga beras Bulog menjadi Rp12 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp1 l0 ribu.

    Tidak hanya itu, beras merek lain, dari Rp13 ribu per kilogram hingga Rp16 ribu.

    “Kalau beras dari Perum Bulog itu memang sudah naik sejak beberapa hari lalu secara nasional, namun kalau beras lainnya naiknya mengikuti perkembangan pasar,” kata Ina.

    Kenaikan tersebut, menurutnya, salah satunya akibat banyak petani padi yang alami gagal panen atau Puso di sebagian lahan padinya. Sehingga membuat stok beras di pasaran pun menjadi berkurang.

    “Stoknya berkurang, makannya harga malah makannya mau tidak mau kita juga naikin harga. Kenaikan tersebut juga bervariasi tergantung kualitas dari berasnya. Rata-rata harganya naik Rp2 ribu per liternya,” katanya.

    Di Kabupaten Lebak, berdasarkan pantauan BANPOS dalam beberapa pekan terakhir harga beras terus merangkak naik di semua kategori beras dengan kenaikan sebesar dibawah Rp500 setiap kilogramnya.

    Seperti yang diakui oleh Pedagang beras di Rangkasbitung, Imas. Ia mengatakan, dirinya merasa kebingungan dengan kenaikan yang terjadi. Meski terbilang kecil, pihaknya sulit menentukan harga untuk diperjualkan kepada masyarakat.

    “Awalnya nanggung ya (kenaikan harga), tapi meski gitu (kecil) naiknya tiap minggu jadi rada gimana gitu ke kitanya,” ujar Imas kepada BANPOS, Minggu (10/9).

    Sementara itu, salah satu masyarakat, Ani mengaku tidak mempermasalahkan kenaikan yang terjadi karena menurutnya, hal tersebut masih tergolong normal.

    “Naik 500 atau seribu mah normal aja kalau kaya saya mah. Ya asalkan nih kayak cabe, minyak, bawang dan lainnya ga naik juga. Itu aja sih sebenernya mah,” kata Ani.

    Terpisah, Kepala Bidang Perdagangan Disperindag Lebak, Yani, membenarkan adanya kenaikan harga beras yang terjadi selama fenomena El Nino.

    “Ya betul ada kenaikan tersebut sebagai dampak El Nino yang memang terjadi merata tidak hanya di Lebak,” kata Yani saat dikonfirmasi BANPOS melalui panggilan telepon.

    Yani kemudian memaparkan data yang dimiliki pihaknya. Terlihat, sejak 7 Agustus hingga 7 September 2023, harga beras di Kabupaten Lebak memang mengalami kenaikan di seluruh kategori dengan rincian ; Beras Kw I mengalami kenaikan selama periode tersebut sebesar Rp1000 dengan persentase 8,71 per kilogram, Beras Kw II mengalami kenaikan sebesar Rp960 dengan persentase 9.10 per kilogram, dan Beras Kw III mengalami kenaikan sebesar Rp910 dengan persentase 9.31 per kilogram.

    Yani menjelaskan, Bupati Lebak telah menginstruksikan pihaknya untuk memantau dan menjaga stabilitas bahan pokok selama El Nino berlangsung. Ia menerangkan, pihaknya telah menghimbau kepada masyarakat yang ingin menjadi penyalur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras kepada konsumen harus mendapatkan izin dan memenuhi prosedur yang telah ditetapkan seperti mengisi formulir permohonan dan menandatangani surat pernyataan yang telah disepakati oleh pemerintah.

    Selain itu, untuk menjaga stabilitas kebutuhan pasar, pihaknya akan segera menggelar operasi pasar sesuai dengan instruksi dari Bupati Lebak.

    “Sedang dikoordinasikan dengan pihak terkait. Mengingat, kenaikan beras ini masalahnya tidak hanya terjadi kenaikan di lokal (Lebak) saja tapi hampir merata ada kenaikan dari harga beras ini di seluruh wilayah karena dampak El Nino atau kemarau panjang ini,” tandasnya. (MYU/RUS/DZH/PBN)