BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Faktor Ekonomi Penyebab Tingginya Perceraian di Kota Baja

    Faktor Ekonomi Penyebab Tingginya Perceraian di Kota Baja

    CILEGON, BANPOS – Faktor ekonomi jadi penyebab tingginya kasus perceraian di Kota Cilegon. Diketahui sepanjang tahun 2023, Pengadilan Agama Kota Cilegon telah memutus perkara sebanyak 450 kasus perceraian. Dimana, dari kasus tersebut didominasi faktor ekonomi. “Ya, meski Pandemi Covid-19 selesai. Kasus perceraian di Kota Cilegon masih didominasi faktor ekonomi,” kata Humas Pengadilan Agama Cilegon Hafifi.

    Dikatakan Hafifi, masalah ekonomi masih menjadi fokus perhatian, lantaran masih banyaknya kasus perceraian yang didominasi oleh faktor tersebut.

    “Di Pengadilan Agama Cilegon sendiri, setiap bulannya memutus puluhan perkara kasus perceraian tapi kebanyakan kasus yang ditangani masalah ekonomi, disusul masalah perselisihan, beda prinsip dan darurat akhlak,” tuturnya.

    Kendati demikian, kasus perceraian di Cilegon mengalami penurunan bila dibanding dengan tahun sebelumnya.

    “Kasus perceraian yang sudah diputus di tahun ini dari Januari-Juli sebanyak 450 perkara. Sedangkan tahun sebelumnya di periode yang sama (Januari -Juli 2022-red) ada 608 perkara yang diputus,” ujarnya.

    Dirinya juga menyebut, bahwa Pengadilan Agama Cilegon terus berupaya memaksimalkan mediasi kedua belah pihak. Dan terbukti dari upaya tersebut, Pengadilan Agama Cilegon mendapatkan penghargaan juara tingkat Nasional dalam hal mediasi.

    “Kami sangat antusias dalam memediasi dan diusahakan, sehingga bisa kami tekan perkara perceraian di Cilegon ini,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • HMI Buka Layanan Pengaduan Kekeringan Kabupaten Lebak

    HMI Buka Layanan Pengaduan Kekeringan Kabupaten Lebak

    TANGERANG, BANPOS – Pada puncak fenomena El Nino, berbagai wilayah di Kabupaten Lebak mengalami kekeringan ekstrem yang akhirnya membuat Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Badan
    Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), menetapkan status Darurat Kekeringan di Lebak beberapa
    waktu lalu hingga akhir September mendatang.

    Menanggapi hal tersebut, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak membuka posko Layanan
    Pengaduan Masyarakat bagi mereka yang terkendala kekeringan dan kekurangan air bersih.

    Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti. Ia mengatakan,
    kondisi saat ini membutuhkan banyak pihak untuk mengulurkan tangan untuk saling menguatkan dalam
    menghadapi kemarau berkepanjangan tersebut.

    ”Ini bentuk pengabdian kami kepada masyarakat, silakan bisa mengadu kepada kami melalui nomor 081977441841 atau datang ke Sekretariat HMI Lebak. Kami akan terima sepenuh hati,”kata Ratu kepada BANPOS, Minggu (3/9).

    Ratu menjelaskan, pihaknya terlah menerima banyak keluhan dari puluhan masyarakat. Dengan
    demikian, ia mengaku telah berkolaborasi bersama berbagai pihak untuk mengatasi permasalahan
    darurat air bersih tersebut.

    Seperti yang dilakukannya pada Sabtu (2/9) kemarin. Bersama BPBD Lebak, HMI Cabang Lebak
    menyalurkan air bersih ke dua Desa yang berada di Kecamatan Leuwidamar yakni Desa Cibungur dan
    Desa Margawangi.

    ”Kami harap seluruh pihak bisa ikut berkontribusi dalam kondisi saat ini. Sebab, kita semua memiliki tanggung jawab yang sama diatas nama kemanusiaan,” tandasnya.

    Sementara itu, salah satu masyarakat, Lili, mengaku bersyukur atas hadirnya bantuan yang dibawa oleh HMI Lebak. Menurutnya, warga setempat telah merasakan kekeringan yang cukup lama dan dengan
    adanya bantuan air bersih tersebut memberikan kebahagiaan bagi mereka.

    ”Alhamdulillah bisa buat persediaan air. Kami kesulitan, nunggu hujan juga seperti ga mungkin. Terimakasih buat semuanya,” singkatnya. (MYU/DZH)

  • Puso, Ratusan Juta Rupiah Melayang

    Puso, Ratusan Juta Rupiah Melayang

    LEBAK, BANPOS – Dampak fenomena El Nino kian terasa bagi masyarakat pada puncak kekeringan yang telah di prediksi oleh BMKG, yakni Agustus hingga September 2023. Di Kabupaten Lebak, para petani mengalami kerugian ratusan juta rupiah lantaran mengalami puso.

    Seperti yang diakui oleh Kelompok Tani (Poktan) Sukabungah Kabupaten Lebak, yang diperkirakan
    mengalami kerugian hingga Rp650 juta akibat kekeringan yang terjadi saat ini.

    Hal tersebut dibenarkan oleh ketua Koptan, Ruhiana. Ia memaparkan, kemarau ekstrem yang terjadi
    membuat petani terhambat dan bahkan tidak dapat melakukan aktivitas bertani. ”Gagal panen yang dialami petani ini akibat kemarau ekstrem,” ujar Ruhiana kepada awak media, Sabtu (2/9).

    Ia menjelaskan, dari ratusan hektare area persawahan, hanya sekitar 20 hektar tanaman padi yang bisa diselamatkan. Dari jumlah tersebut, rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh petani sekitar Rp5 juta setiap hektarenya.

    ”Sekitar 130 hektare sawah gagal panen. Kami harap segera mendapat bantuan terutama pompa
    dengan kapasitas besar guna menyedot air dari Sungai Ciujung, agar meminimalisir angka kerugian,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Bidang Produksi Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Deni Iskandar, mengatakan
    pihaknya tengah mengajukan bantuan pompanisasi ke Pemerintah Provinsi Banten, guna menekan
    luasan kekeringan.

    Hal ini dilakukan agar tanaman padi yang kini berusia 30 hari setelah ditanam bisa tumbuh dengan baik atau terselamatkan. ”Kami mencatat 226 hektar persawahan terancam gagal panen akibat kekeringan itu,” singkatnya.

    Terpisah, saat ini masyarakat adat Baduy mulai mulai melakukan gerakan tanam secara serentak 2023, sesuai kalender adat mereka. Hal ini untuk memenuhi ketersediaan pangan dan peningkatan ekonomi setempat.

    Menurut keterangan dari seorang warga petani suku Baduy, mereka tengah disibukan membuka ladang
    huma. ”Iya, kami sudah beres bubuka ladang dengan pembakaran kayu-kayu dan ilalang rumput untuk melakukan tanaman padi huma,” ungkap Santa Setiawan (45), warga Desa Kanekes, Sabtu (2/9).

    Memang saat ini warga Baduy tengah melakukan ngaseuk, yakni gerakan penanaman padi huma
    dengan melubangi tanah dengan memasuki dua butir padi di area ladang. Warga Baduy hingga kini
    masih mempertahankan pertanian sistem ladang, karena merupakan warisan adat leluhur mereka dan
    itu tidak boleh dilakukan pelanggaran waktu dan tatacara.

    Diketahui, pertanian sistem ladang ini dilaksanakan di lahan darat. Cara ini ramah lingkungan juga terjaga penghijauan dan pelestarian alam. Dan para petani Baduy dilarang menanam padi di area persawahan.

    ”Kami menanam padi huma tahun ini seluas 1,5 hektare di lahan milik Perum Perhutani di Blok
    Cicuraheum Gunungkencana,” kata Santa.

    Senada, petani Baduy lainnya, Pulung (55), menyebut dirinya sudah menanam padi huma.”Tiga hari lalu baru beres ngabeubeunah dengan pembakaran kayu-kayu belukar dan ilalang. Kami kemarin sudah ngaseuk di Huma itu,” ujarnya.

    Pulung menjelaskan, gerakan penanaman padi huma diharapkannya lancar dan bisa menghasilkan
    panen padi bagus. Menurutnya, cadangan pangan padi miliknya saat ini masih ada tersimpan di Leuit
    (lumbung padi). ”Saat ini saya masih punya simpanan padi 3 ton. Bahkan padi 20 tahun lalu masih awet, aya disimpan di Leuit,” tuturnya.

    Terangnya, selain menanam padi, ia dan warga petani Baduy lainnya selalu memanfaatkan lahan ladang kosong dengan tanaman tumpang sari.

    ”Di ladang kami itu nanti selain ditanami padi huma, juga sayur-sayuran, palawija dan pisang serta tanaman keras dengan sistem tumpang sari,” jelas Pulung.

    Soal ngahuma pada bulan September, secara terpisah, tetua adat Baduy yang juga Kepala Desa Kanekes, Jaro Saija, menjelaskan gerakan penanaman padi huma di ladang-ladang petani dilakukan awal bulan September 2023, dan itu waktunya tak boleh mundur. Menurut Saija, hal tersebut sesuai jadwal kalender adat dan panen enam bulan ke depan, yakni April 2024.

    ”Kami ngahuma setahun sekali. Walau kemarau petani Baduy tetap melakukan gerakan tanam tidak
    mengenal kondisi alam, seperti saat ini terjadi kemarau. Dan Kami tidak boleh menanam padi huma
    mundur pada Oktober mendatang,” kata Jaro Saija.

    Kata Saija, masyarakat Baduy jumlahnya sekitar 4.000 KK, mereka serentak pada awal September
    melakukan gerakan tanam padi huma di area ladang yang tersebar di kawasan hak tanah ulayat adat
    juga dan di luar kawasan adat.

    ”Kami berharap pelaksanaan tanam padi huma berjalan lancar dan bisa dipanen tanpa serangan hama penyakit tanaman,” ungkapnya berharap. (WDO/MYU/DZH/ANT)

  • Disperindag Tera Ulang Alat Ukur Pedagang dan SPBU

    Disperindag Tera Ulang Alat Ukur Pedagang dan SPBU

    LEBAK, BANPOS – Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak dan Kementerian Perdagangan (Kemendag) melakukan tera ulang alat ukur, yang digunakan pedagang di Pasar Tradisional Sampay dan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

    Kepala Bidang Kemetrologian pada Disperindag Kabupaten Lebak Agus Reza Sumantri, mengatakan bahwa pelaksanaan tera ulang alat ukur itu bertujuan untuk melindungi konsumen, agar mendapatkan ukuran, timbangan dan takaran yang tepat.

    Tera ulang alat ukur timbang, takar dan perlengkapannya (UTTP) milik pedagang serta tera alat ukur bejana SBPU dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari penggunaan alat ukur yang tidak berdasarkan standar dan merugikan konsumen," ujarnya, Rabu (30/8).

    Dia mengatakan pihaknya melibatkan petugas Kementerian Perdagangan itu, karena tidak memiliki petugas penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) untuk melakukan tera ulang. Pemeriksaan tera ulang di Pasar Tradisional Sampay dilakukan pada UTTP milik 59 pedagang serta dua unit SPBU.

    "Kami tidak menemukan pedagang berbuat kecurangan setelah dilakukan pengecekan tera ulang timbangan dan takaran di pasar itu, termasuk SPBU," ungkapnya.

    Pelayanan Tera dan tera ulang ini merupakan implementasi dari Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dimana salah satu kewenangan pemerintah provinsi dialihkan ke kabupaten.

    Karena itu, untuk mengimplementasikan undang-undang tersebut dilakukan akselerasi di 13 pasar tradisional di Kabupaten Lebak.

    Kegiatan pemeriksaan tera ulang itu agar para pedagang tertib ukur sesuai dengan keakuratan timbangan dan takaran. "Kami secara bertahap melakukan pemeriksaan tera ulang itu dalam setahun," katanya.

    Ia mengajak para pedagang lebih aktif melakukan tera ulang timbangan agar tidak ada yang dirugikan dalam transaksi jual beli antara konsumen dan pedagang. Begitu juga para pedagang di Pasar Tradisional Sampay agar rajin merawat alat timbangan sehingga keakurasiannya bisa dipertanggungjawabkan.

    Jika alat timbangan itu terjadi kerusakan dan ketidakakurasian, maka segera melapor ke Disperindag Lebak dan petugas Metrologi mengambil tindakan dengan mencocokkan alat tersebut agar timbangan kembali normal. "Kami memperbaiki alat timbangan itu tidak dipungut biaya alias gratis," kata Agus menambahkan.

    Rohman (45) seorang di pedagang Pasar Tradisional Sampay Kabupaten Lebak, mengaku dirinya merasa senang adanya pemeriksaan tera ulang karena akan memberikan kepercayaan kepada konsumen sehingga dapat meningkatkan omzet pendapatan. (DZH/ANT)

  • Kopi Haji Rocker Dipuji Jokowi

    Kopi Haji Rocker Dipuji Jokowi

    TANGERANG, BANPOS – Kopi buatan Haji Rocker Foundation Dipuji Presiden Joko Widowo. Momen ini terjadi saat Presiden membuka Rakernas Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), di gelar di ICE BSD, Nusantara Hall, Tangerang, Kamis (31/8).

    Kopi dengan merk Haji Rocker Cofe tersebut mulanya terpampang di stand HIPMI Banten. Kemudian, pada saat Jokowi menyambangi stand, pengurus HIPMI Banten menyerahkan kopi tersebut ke Presiden Jokowi.

    Diatas panggung Presiden Jokowi memuji kemasan produk kopi tersebut dengan mengangkat dan menunjuk merk produk asli Banten tersebut.

    “Barang seperti ini, Ini kopi alami yang tanaman kopinya ada di provinsi Banten,” kata Jokowi.

    Presiden melihat kemasan pada kopi tersebut sangat menarik terlebih lagi dengan brand Haji Rocker Cofe.

    “Tapi yang saya lihat, dan saya lihat bagus. Setelah roasting, masuk ke packaging seperti ini. Ini sangat luar biasa. Brand yang ada disini Haji Rocker Cofe,” ujar Jokowi dsambut gemuruh peserta Rakernas HIPMI.

    Sementara itu, Sekretaris Umum HIPMI Banten, Rifky Hermiansyah menyampaikan ucapan terimakasih kepada Presiden Jokowi yang telah Mempromosikan produk UMKM dari Provinsi Banten, yakni Kopi Haji Rocker.

    “Juga tentunya kepada Pak Haji Rocker (Asep Mulya Hidayat, red) yang tak lain panutan kami. Kami menyampaikan terimakasih karena telah banyak membuat terobosan-terobosan, salah satunya dalam produk kopi ini,” Pungkasnya.

    Untuk diketahui, Rakernas HIPMI XVIII di gelar di ICE BSD, Nusantara Hall, Tangerang, 30-31 Agustus 2023 dengan tema kolaborasi pengusaha muda mendorong keberlanjutan pembangunan Indonesia maju. (AZM)

  • Al Sebut Kenaikan Harga Beras Masih Wajar

    Al Sebut Kenaikan Harga Beras Masih Wajar

    SERANG, BANPOS – Pemprov mengakui harga beras dipasaran mengalami naik turun atau fluktuatif. Hal ini disebabkan adanya fenomena El Nino. Meski demikian berdasarkan data yang dimiliki oleh pemprov, kenaikan harga beras tersebut masih tahap wajar, dan inflasi terkendali, dibawah rata-rata nasional.

    Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan pihaknya terus melakukan langkah-langkah upaya dalam pengendalian inflasi di tengah fenomena El Nino. Di antaranya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.

    “Penanganan inflasi di Provinsi Banten masih relatif dapat tertangani dengan baik. Parameter secara menyeluruh angka inflasi kita di 2,93 persen Y-o-Y atau berada di bawah nasional di angka 3,08 persen,” ungkap Al Muktabar usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Menteri Dalam Negeri M Tito Karnavian secara Virtual di Pendopo KP3B Curug, Kota Serang, Senin (28/8).

    Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan terkait dengan kebutuhan pokok khususnya cabai dan beras saat ini mengalami sedikit fluktuatif harga. Meski demikian, hal tersebut masih dapat terjaga dengan baik.

    “Kita mempersiapkan bila ada yang sangat krusial, maka kita lakukan operasi pasar. Tetapi operasi pasar ini tidak bisa terus dilakukan, karena bisa mengganggu dan berdampak pada stabilitas harga,” katanya.

    “Titik keseimbangan dari supply and demand perlu dijaga, sehingga dapat saling menguntungkan antara pedagang dan konsumen maupun produsen,” sambungnya.

    Selain itu, Al Muktabar juga menuturkan saat ini terdapat beberapa daerah yang akan memasuki musim panen padi, sehingga diharapkan hal tersebut memberikan tambahan produksi beras.

    “Termasuk juga dengan cabai, mungkin kedepan kita akan melakukan penen cabai di beberapa titik,” imbuhnya.
    Pihaknya juga telah membangun komunikasi dengan champion-champion dan pemerintah daerah lainnya, serta mendorong PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) untuk menjadi lembaga yang menjembatani champion dengan Pemprov Banten.

    “Jadi bila ada tekanan harga kita mengontak champion itu, sebenarnya kita ingin mendorong kemandirian namun karena itu terbatas. Maka kita menggunakan instrumen champion dan BUMD kita menjadi lembaga yang menjembatani hal itu,” tandasnya.

    Sementara itu, menyikapi kenaikan harga beras, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang bersama Bulog Tangerang melakukan melakukan droping Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras di pasaran.

    Kali ini, Bulog melakukan droping SPHP beras kelima toko beras dengan jumlah 2 ton per toko dan per minggunya. Diantaranya, Toko Jaya Bakti dan Toko Sinhap Pasar Anyar, Toko Beras Ko Iwan Pasar Grendeng, Toko Beras Sinar Rejeki Jalan Prabu Kian Santang Nomor 77 Sangiang Jaya dan Koperasi Primer Kartika Sidayaguna Sukasari Tangerang, Senin (28/8).

    Kepala Bulog Tangerang, Omar Syarif mengungkapkan penyaluran 200 ton beras di Kota Tangerang ini sebagai upaya stabilisasi harga beras. Beras yang disalurkan dalam ukuran 5 Kilogram dengan harga Rp8.500/ Kg. Sementara, pedagang hanya boleh menjual Rp9.450 per kilogram atau Rp47.250 per 5 Kilogram.

    “Dengan droping SPHP beras ini, masyarakat bisa memilih beras yang disalurkan Bulog ke kurang lebih 40 toko di Kota Tangerang. Pastinya dengan harga yang lebih murah dari pasaran dengan kualitas yang layak. Rp9.450 per kilo atau Rp47.250 per lima kilo,” papar Omar.

    Ia pun menyatakan, SPHP atau dropping SPHP beras ini akan terus dilaksanakan hingga harga beras di pasaran kembali stabil. SPHP ini tidak ada batasan waktu, terus dilakukan dan akan dimasifkan pada kondisi harga pasar naik seperti saat ini.

    “Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di pasaran. Salah satunya karena kurangnya pasokan, berkaitan dengan musim kemarau yang panjang, secara hukum pasar jika pasokan kurang maka harga naik. Kemudian kedua, areal panen luasan semakin menipis di tengah permintaan pasar yang tinggi, maka jelas harga naik,” jelas Omar.

    Dalam data Bulog Tangerang, stok beras saat ini masih tercatat aman, dengan stok tersedia 17 ribu ton beras. “Jadi, jika setiap bulannya keluar 1000 ton, stok masih aman 17 bulan kedepan. Kalau jika permintaan naik dua kali lipat pun masih aman sembilan bulan kedepan,” katanya.

    “Dengan itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan kondisi kenaikan harga beras saat ini, stok Bulog Tangerang aman dan masyarakat bisa memilih SPHP beras dengan harga yang terjangkau,” tambahnya.(RUS/PBN/BNN)

  • Pemkot Tangerang dan Bulog Gercep Tanggulangi Kenaikan Beras

    Pemkot Tangerang dan Bulog Gercep Tanggulangi Kenaikan Beras

    TANGERANG, BANPOS – Beberapa hari terakhir, harga beras di sejumlah wilayah mengalami kenaikan, tak terkecuali di Kota Tangerang. Sigap menangani situasi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Ketahanan Pangan (DKP) dan Bulog Tangerang melakukan tindakan cepat dengan melakukan dropping Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Beras di pasaran.

    Bulog melakukan dropping SPHP beras ke lima toko beras dengan dua ton per toko per minggunya. Toko yang disuplai SPHP di antaranya Toko Jaya Bakti dan Toko Sinhap Pasar Anyar, Toko Beras Ko Iwan Pasar Grendeng, Toko Beras Sinar Rejeki Jalan Prabu Kian Santang Nomor 77 Sangiang Jaya, dan Koperasi Primer Kartika Sidayaguna Sukasari Tangerang.

    Kepala Bulog Tangerang, Omar Syarif, mengungkapkan bahwa penyaluran 200 ton beras di Kota Tangerang ini sebagai upaya stabilisasi harga beras. Beras yang disalurkan dalam ukuran lima kilogram dengan harga Rp8.500 per kilonya. Sementara, pedagang hanya boleh menjual Rp9.450 per kilogram atau Rp47.250 per lima kilogram.

    “Dengan dropping SPHP beras ini, masyarakat bisa memilih beras yang disalurkan Bulog ke kurang lebih 40 toko di Kota Tangerang. Pastinya dengan harga yang lebih murah dari pasaran dengan kualitas yang layak. Rp9.450 per kilo atau Rp47.250 per lima kilo,” kata Omar, Senin (28/8).

    Ia pun menyatakan, dropping SPHP beras ini akan terus dilaksanakan hingga harga beras di pasaran kembali stabil. SPHP ini tidak ada batasan waktu, terus dilakukan dan akan dimasifkan pada kondisi harga pasar naik seperti saat ini.

    “Ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kenaikan harga beras di pasaran. Salah satunya karena kurangnya pasokan, berkaitan dengan musim kemarau yang panjang, secara hukum pasar jika pasokan kurang maka harga naik. Kemudian kedua, areal panen luasan semakin menipis di tengah permintaan pasar yang tinggi, maka jelas harga naik,” jelas Omar.

    Berdasarkan data Bulog Tangerang, stok beras saat ini masih tercatat aman, dengan stok tersedia 17 ribu ton beras.

    “Jadi, jika setiap bulannya keluar 1000 ton, stok masih aman 17 bulan kedepan. Kalau jika permintaan naik dua kali lipat pun masih aman sembilan bulan kedepan,” katanya.

    “Dengan itu, masyarakat diimbau untuk tidak panik dengan kondisi kenaikan harga beras saat ini, stok Bulog Tangerang aman dan masyarakat bisa memilih SPHP beras dengan harga yang terjangkau,” tandasnya. (DZH)

  • Masyarakat Pulomerak Dapat Bantuan Air Bersih

    Masyarakat Pulomerak Dapat Bantuan Air Bersih

    CILEGON, BANPOS – DPD KNPI Kota Cilegon mendistribusikan air bersih untuk masyarakat di Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Pulomerak Kota Cilegon, Senin (28/8).

    Ketua DPD KNPI Kota Cilegon Rizki Putra Sandika mengatakan kegiatan ini digelar di beberapa titik yakni Lingkungan Tembulun, Lingkungan Gunung Batur dan Lingkungan Cipala dengan total 10 mobil tangki air.

    “Untuk tahap pertama kita salurkan di Lingkungan Tembulung sebanyak 4 mobil tangki kurang lebih totalnya 32 ton air,” ujarnya.
    Kegiatan penyaluran air bersih yang diinisiasi oleh DPD KNPI yang bekerjasama dengan Ditkrimsus Polda Banten untuk membantu meringankan kebutuhan air di wilayah di Kota Cilegon yang sulit mendapatkan air bersih dari dampak El Nino.

    “Kami ucapkan terimakasih kepada jajaran Ditkrimsus Polda Banten dan pengurus KNPI Kota Cilegon yang sudah ikhlas bersama-bersama turun tangan membantu masyarakat yang sulit mendapatkan air bersih dari dampak Elnino dan kemarau panjang,” ungkap Rizki.

    Rizki juga menceritakan bahwa distribusi terkait air bersih untuk masyarakat di wilayah pegunungan kesulitan, karena jarang ada yang mau supir tangki air ke wilayah disini.

    “Menurut informasi warga disini (red-Tembulum) dikirim air melalui mobil tangki ke wilayah sini 4 tahun lalu, dan baru sekarang bisa dikirim lagi,” katanya.

    DPD KNPI Kota Cilegon juga mendorong seluruh stakeholder maupun pihak Industri di Kota Cilegon untuk lebih memperhatikan terkait masyarakat yang membutuhkan air bersih.

    “Kami mengajak seluruh stakeholder maupun pihak Industri untuk bergotong royong membantu dan mencari solusi terkait kebutuhan air bersih masyarakat di Kota Cilegon yang membutuhkan, dan pemuda hari ini harus turun tangan berkarya nyata untuk menjawab aspirasi rakyat, kami yakin Pemuda bisa diandalkan,” tandas Rizki.

    Salah satu masyarakat pemuda Tembulum Oji Sugiawan mengucapkan terimakasih atas inisiasi DPD KNPI Kota Cilegon yang telah menyalurkan air bersih kepada warga masyarakat yang membutuhkan.

    “Masyarakat disini merasa terbantu dan antusias hingga malam hari warga bergantian mengambil air yang telah didistribusikan, kami ucapkan terimakasih kepada DPD KNPI Kota Cilegon yang bekerjasama dengan Ditkrimsus Polda Banten atas bantuan air bersih kepada masyarakat Tembulun,” katanya.(LUK/PBN)

  • Penyerapan Pupuk Bersubsidi Masih Rendah

    Penyerapan Pupuk Bersubsidi Masih Rendah

    SERANG, BANPOS – Serapan pupuk bersubsidi di Banten masih dibawahangka 40 persen. Dan paling terendah di Kabupaten Lebak.

    Demikian disampaikan Kepala Perwakilan Ombudsman Banten Fadli Afriadi usai melakukan rapat koordinasi (Rakor) penyerapan pupuk bersubsidi tahun 2023, Jumat pekan lalu.

    Hadir dalam Rakor tersebut, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP Kementan RI Tommy Nugraha, SEVP Pupuk Indonesia Gatoet Gembiro, serta Kepala Dinas Banten dan kabupaten/kota atau yang mewakili.

    "Kami mendorong seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Banten agar melakukan upaya percepatan optimalisasi penyerapan pupuk bersubsidi wilayah Banten tahun 2023," kata Fadli.

    ia menjelaskan, sebagai bentuk pelaksanaan tugas yang tercantum pada Pasal 7 huruf g Undang-Undang Nomor 37 tahun 2009 tentang Ombudsman Republik Indonesia, yaitu melakukan upaya pencegahan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

    Secara rinci Fadli Afriadi, K menyampaikan bahwa penyerapan pupuk bersubsidi hingga Agustus 2023 untuk Urea masih 31,7 persen dari total alokasi tahun 2023 sebanyak 104.525 ton dan untuk NPK di angka 35,1 persen dari jumlah alokasi 55.833 ton.

    “Kabupaten Lebak peringkat terendah dalam penyerapan pupuk bersubsidi, urea di 20% dan NPK 29%” ujar Fadli.

    Berdasarkan uji petik yang dilakukan Ombudsman Banten, diperoleh informasi bahwa sebenarnya pupuk bersubsidi tersedia dan tidak langka serta tidak terdapat keluhan dari Petani maupun Kelompok Tani mengenai stok pupuk bersubsidi.

    Namun, petani mengeluhkan kuota NPK yang sedikit, petani lebih memerlukan jenis pupuk majemuk seperti NPK.

    "Masih terdapat petani yang tidak masuk daftar alokasi penerima pupuk bersubsidi tahun 2023. Di lain sisi, ada petani mendapat alokasi namun sama sekali belum mengambil jatah pupuk bersubsidi. Fadli mengatakan, Informasi dari beberapa kios, ada sekitar 30-40 persen jumlah petani yang sama sekali tidak mengambil jatah pupuk.

    Hal ini salah satu faktor tidak terserapnya pupuk bersubsidi," ungkapnya.

    Ombudsman Banten lanjut Fadli, melakukan sampling 52 kios pengecer pupuk bersubsidi di kota/kabupaten se-Provinsi Banten, hasilnya menunjukkan jumlah petani penerima alokasi pupuk yang belum menebus pupuk cukup tinggi yaitu mencapai 27 sampai dengan 57 persen.

    Rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi di wilayah Banten tentunya memiliki potensi dampak yaitu alokasi pupuk bersubsidi tidak terserap tinggi, jumlah produksi (hasil panen) turun, kios tidak mendapatkan keuntungan atau penghasilan yang cukup dan sesuai harapan untuk membiayai operasional kios serta tertahannya uang dalam bentuk stok pupuk yang belum diserap petani serta adanya potensi penyelewengan pupuk bersubsidi.

    Kepala Dinas Pertanian Banten Agus M Tauchid menyebutkan alokasi pupuk bersubsidi tahun 2023) meningkat lebih dari 50 persen dibanding realisasi tahun 2022 serta penyebab kecilnya penyerapan pupuk bersubsidi yaitu adanya kekeringan efek El Nino, adanya bantuan-bantuan benih dan juga pupuk cair dari pemerintah pusat.

    “Kendala lain yaitu kita tidak bisa menghitung penggunaan pupuk non subsubsidi, pupuk kendang dan pupuk cair yang dipakai petani” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Ditjen PSP pada Kementan RI, Tommy Nugraja mengatakan bahwa, dengan adaanya Rakor diharapankan mendapat informasi yang lebih beragam dari daerah dan mendapat ide serta soslusi untuk menghadapi hal seperti ini. "Sehingga, kami dapat Menyusun kebijakan yang tepat sasaran," imbuhnya. (RUS/AZM)

  • KKM 32 Uniba Bantu Pelaku UMKM  Tanara

    KKM 32 Uniba Bantu Pelaku UMKM  Tanara

    KABUPATEN SERANG, BANPOS – Inovasi tersebut berupa pembuatan kemasan Produk agar lebih terlihat menarik di mata konsumen sehingga daya beli produk tersebut dapat meningkat .

    ” Kita Kelompok KKM 32 ingin membantu salah satu pelaku UMKM di Desa Tanara dalam
    rangka merealisasikan apa yang sudah di pelajari dari instansi lain yang diharapkan nantinya
    dapat menambah income yg lebih banyak karena kemasan nya ya ” Kata Zakia Tunavisa
    kepada Media Kamis, (10/8) .

    Yang dilakukan mahasiswa KKM ini diantaranya adalah pembuatan Design Logo, Label
    Kemasan, dan Spanduk untuk pelaku umkm kerupuk di Kampung Tanara, Rt 003, Rw 001
    Desa Tanara Kecamatan Tanara Kabupaten Serang .

    Sementara itu, menurut Syahroni apa yang dilakukan KKM 32 ini sangat membantu dan
    diharapkan dapat menunjang kepada usaha yang sedang di bangun nya .

    ” Alhamdulillah saya sangat merasa terbantu dengan adanya adek adek KKN ini, semoga
    dapat menunjang terhadap usaha saya ini ” Ungkapnya. (ZIKA/AZM)