BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Tuscany Boutique Hotel Adakan Promo 17-an, Berikut Ketentuannya

    Tuscany Boutique Hotel Adakan Promo 17-an, Berikut Ketentuannya

    TANGERANG, BANPOS – Tuscany Boutique Hotel dengan gembira mengumumkan promo yang sangat dinantikan dalam menyambut HUT RI ke-78.

    Promo yang diberi nama ‘Traktir si Agus’ ini menawarkan pengalaman makan yang istimewa, dengan diskon 17 persen untuk semua item dari menu ala carte di Tuscany Resto.

    Tak hanya itu, Tuscany Boutique Hotel juga memberikan penawaran eksklusif bagi tamu yang lahir pada bulan Agustus.

    Individu yang beruntung ini dapat menikmati diskon tambahan sebesar 8 persen di atas promo 17 persen, menciptakan peluang istimewa untuk menikmati kenikmatan kuliner yang ditawarkan oleh Tuscany Resto.

    FB Manager di Tuscany Boutique Hotel, Ario Tedjo, berbagi antusiasme tentang promo yang akan datang.

    “Kami sangat senang merayakan HUT RI dengan para tamu melalui promo ‘Traktir si Agus’ Ini adalah cara kami untuk mengungkapkan rasa terima kasih kami atas dukungan yang tak henti-hentinya. Kami mengundang semua orang untuk bergabung dengan kami dan merasakan kuliner terbaik di Tangsel,” ujarnya.

    Untuk mengikuti promo ‘Traktir si Agus’, para pelanggan diwajibkan melakukan pembelian minimum sebesar Rp150 ribu.

    Ambang batas ini memastikan bahwa para tamu dapat sepenuhnya menikmati beragam dan lezatnya sajian dari Tuscany Resto sambil menikmati diskon yang diberikan.

    Tuscany Boutique Hotel dikenal dengan pelayanan tak terlupakan, suasana homey, dan penawaran kuliner khasnya. Promo ‘Traktir si Agus’ mencerminkan komitmen hotel dalam memberikan pengalaman yang tak terlupakan bagi para tamunya.

    Jangan lewatkan kesempatan ini untuk menikmati keunggulan kuliner dan merayakan HUT RI di Tuscany Boutique Hotel dengan gaya yang istimewa. Kunjungi Tuscany Resto mulai tanggal 17 hingga 20 Agustus 2023 untuk mendapatkan promo ‘Traktir si Agus’ secara langsung. (DZH)

  • Tim KKM 74 Uniba Adakan Sosialisasi Pencatatan Keuangan UMKM

    Tim KKM 74 Uniba Adakan Sosialisasi Pencatatan Keuangan UMKM

    CILEGON, BANPOS – Minimnya kesadaran para pelaku usaha kecil menengah (UKM) membuat keprihatinan tersendiri bagi Kelompok 74 KKM Universitas Bina Bangsa (Uniba). Atas dasar itulah para mahasiswa Uniba  menggelar kegiatan sosialisasi pengelolaan keuangan.

    Adapun tema yang diusung adalah ‘Edukasi Pentingnya Pencatatan Keuangan UMKM’ yang diselenggarakan di Gedung Serba Guna Kedung Baya Kelurahan Kalitimbang, Cibeber, Kota Cilegon, Minggu (13/8/23) lalu.

    Ketua penyelenggara kegiatan, Dandy Yoga Pratama, mengatakan bahwa sosialisasi ini merupakan program kerja pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari Tim KKM Uniba Kelompok 74.

    Dandy menjelaskan, latar belakang kegiatan ini adalah adanya permasalahan yang dialami oleh pelaku UMKM, di antaranya adalah pelaku usaha tidak memiliki pencatatan keuangan usahanya .

    “Mengingat pentingnya pencatatan keuangan dan laporan keuangan maka perlu diadakan pelatihan dan pendampingan pencatatan keuangan bagi para pelaku usaha kecil,” ujar Dandy.

    Sementara Koordinator KKM Kecataman Cibeber, Fatari, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari Tri Darma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang di antaranya bertujuan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dialami oleh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

    Pada kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Kalitimbang, Kecamatan Cibeber, dengan menghadirkan Dosen Akuntansi Uniba, Dina Khairuna Siregar, sebagai pemateri.

    Pada paparannya, Dina Khairuna Siregar, mengharapkan bahwa dengan adanya sosialisasi ini, bisa mengedukasi UMKM akan pentingnya pencatatan keuangan.

    Dengan demikian setelah para pelaku usaha memahami akan pentingnya pencatatan keuangan, diharapkan memudahkan UMKM dalam pengelolaan usaha.

    Dalam sosialisasi ini, kata Dina, para pelaku UMKM diperkenalkan aplikasi dari bank plat merah. Aplikasi ini diberi nama SIAPIK.

    “Aplikasi SIAPIK adalah aplikasi keluaran Bank Indonesia untuk membantu para pelaku usaha UMKM dalam membuat catatan sederhana keuangan sehari-hari,” terang Dina.

    Dina kembali memaparkan bahwa Aplikasi ini diharapkan memudahkan pelaku UMKM untuk menyusun laporan keuangan, dan beralih dari pencatatan manual dan menggunakan aplikasi.

    Dengan Aplikasi tersebut pencatatan pembukuan lebih mudah, aman, simple dan handal dalam menghasilkan laporan keuangan.

    Selanjutnya, Aplikasi ini dapat digunakan oleh pelaku UMKM untuk menilai kinerja usahanya dan selain itu dapat dijadikan sebagai referensi ke bank, dalam menganalisa kelayakan pembiayaan UMKM.

    Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) PPM Kelurahan Kalitimbang, Mustofa, berharap dengan adanya kegiatan ini dapat membantu masyarakat setempat dalam pencatatan laporan keuangan usahanya.

    “Semoga dengan adanya kegiatan ini ke depan akan semakin dapat mendorong UMKM lebih maju,” ucap Mustofa. (BAR)

  • Pemkot Tangerang Door to Door Layani Pembuatan NIB

    Pemkot Tangerang Door to Door Layani Pembuatan NIB

    TANGERANG, BANPOS – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota
    Tangerang menyiapkan kembali layanan pembuatan Nomor Izin Berusaha (NIB), bagi pedagang secara
    door to door. Dilakukannya kembali layanan tersebut lantaran tingginya antusias masyarakat.

    Kepala DPMPTSP Kota Tangerang, Taufik Syahzaeni, mengatakan bahwa program Perizinan Merah Putih
    yakni penerbitan Nomor Izin Berusaha (NIB) di delapan lokasi pekan lalu, sangat diminati masyarakat.
    Dalam sehari, sebanyak 123 NIB telah diterbitkan.

    ‘’Kami sedang siapkan lagi ke depannya sistem seperti ini jika melihat hasil yang sangat baik ini. Ini
    sangat membantu pedagang dalam memiliki NIB,’’ ujar Taufik, Senin (14/8).

    Dia mengakui jika program penerbitan NIB melalui program door to door ini memudahkan pelaku usaha,
    karena keterbatasan waktu dan juga akses yang kurang paham terkait sistem online.

    Apalagi menurutnya, para pedagang mengaku senang ketika mengetahui manfaat memiliki NIB, karena
    usaha yang dijalankan diakui pemerintah hingga mendapat kesempatan pembinaan ke depannya.

    ‘’Kami juga sosialisasi mengenai manfaat NIB ini. Maka itu sangat antusias sekali warga yang telah
    memiliki NIB ini, karena bisa mengembangkan usahanya ke depan,’’ ungkapnya.

    NIB di Kota Tangerang diberlakukan sejak 4 Agustus 2021 sampai dengan saat ini, sesuai dengan
    terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
    Berbasis Risiko. Perizinan berusaha mencakup NIB, Sertifikat Standard dan izin yang dapat diproses
    melalui aplikasi oss.go.id.

    Sejak mulai diterbitkan hingga 11 Juli 2023, sebanyak 41.467 NIB telah diterbitkan dengan rincian UMK
    sebanyak 40.528 NIB atau 97,74 persen dan Non UMK sebanyak 938 NIB atau 2,26 persen. (DZH/ANT)

  • Dinsos Lakukan Verval Manual Melalui Musdes

    PANDEGLANG, BANPOS – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Pandeglang, saat ini tengah melakukan perbaikan Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dari data keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) melalui Verifikasi dan Validasi (Verval) secara manual Musyawarah Desa (Musdes), Musyawarah Kelurahan (Muskel).

    Plt Kepala Dinsos Kabupaten Pandeglang, Nuriah mengatakan, untuk memastikan keluarga PMKS yang sudah dihapus masih membutuhkan bantuan, pihaknya melakukan Verval melalui aplikasi, lapangan dan Musdes sudah berjalan.

    “Data dari Kemenko PMK itu datangnya bulan Juni 2022, pada 2022 dari awal kita sudah lakukan Verval, tapi hasilnya kita tidak tahu seperti apa. Jadi apabila tidak masuk kedalam kategori Desil 1, Desil 2, Desil 3, maka data yang masuk kedalam data P3KE diusulkan untuk ditidaklayakkan baik ke Desil 1, 2 dan 3. Desil 1 yaitu sangat miskin atau kemiskinan ekstrim, Desil 2 miskin dan Desil 3 rentan miskin dan ketiganya butuh perhatian pemerintah untuk mendapatkan bantuan,” kata Nuriah kepada BANPOS, Senin (14/8).

    Menurutnya, Verval melalui aplikasi telah dilakukan oleh Dinsos. Namun, karena khawatir data yang telah dicoret masih membutuhkan bantuan, pihaknya melakukan Verval melalui Musdes.

    “Kalau melalui aplikasi, pada tahun 2022 kita sudah dilakukan. Nah sekarang melakukan Verval melalui Musdes, karena kita khawatir mereka yang sudah dihapus di lapangan masih membutuhkan bantuan,” terangnya.

    Setelah mengetahui secara pasti di lapangan, pihaknya akan melakukan pencoretan ataupun penambahan datanya. Sehingga bantuan yang diberikan tepat sasaran.

    “Kita Verval ke lapangan, benar tidak masuk kedalam kategori itu, ada tidak komponen yang butuh bantuan di PKH. Ketika ditemukan ada usia lanjut, meskipun rumahnya bagus dan sendirian kan butuh perhatian, makanya kita masukan kedalam kategori yang masih membutuhkan bantuan,” jelasnya.

    “Jadi ini untuk meyakinkan, bukan melalui aplikasi yang dilakukan secara keliling. Melalui aplikasi saja sudah turun, sekarang melalui Musdes,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Irna Raih Penghargaan Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian

    Irna Raih Penghargaan Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian

    PANDEGLANG, BANPOS – Bupati Pandeglang, Irna Narulita meraih penghargaan Adhikarya Pratama Pembangunan Pertanian dari Kementerian Pertanian. Penghargaan tersebut sebagai wujud apresiasi kepada pemangku kepentingan dalam menSukseskan pembangunan pertanian.

    Penyerahan penghargaan Adhikarya Pratama diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, Ma’ruf Amin kepada Bupati Pandeglang, Irna Narulita di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia Jakarta, Senin (14/8).

    Dalam kesempatan tersebut, Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin mengatakan, sektor pertanian membuktikan mampu menjadi barometer ekonomi pasca pandemi, dampak perubahan iklim ekstrem, dan peningkatan ketegangan geopolitik internasional.

    “Sektor pertanian semakin diuji di tengah krisis pangan akibat El-Nino, sehingga harus ada upaya mitigasi risiko yang komprehensif dan kolaboratif dan inovatif,” katanya.

    Oleh karena itu, ia menekankan kepada para Kepala daerah untuk terus melakukan pendampingan kepada para petani di wilayahnya masing-masing.

    “Terutama dalam pengembangan dan peningkatan sektor pertanian bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam bidang pemasaran. Sehingga UMKM di Indonesia mampu berdaya saing,” ungkapnya.

    Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, penghargaan ini merupakan hasil kerja keras semua pihak, terutama para petani di Kabupaten Pandeglang.

    “Penghargaan ini kami persembahkan untuk para petani sebagai pahlawan pangan dan masyarakat Kabupaten Pandeglang,” katanya.

    Menurutnya, kontribusi para petani mampu mewujudkan kedaulatan pangan, hal ini terbukti Kabupaten Pandeglang sebagai daerah pemasok pangan terbesar di Provinsi Banten dan berkontribusi terhadap kedaulatan pangan nasional.

    “Penghargaan Ini untuk petani dan masyarakat Pandeglang yang semakin tangguh dalam mewujudkan kedaulatan pangan,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • 10 Anak Cihara Tidak Sekolah

    LEBAK, BANPOS – Ditemukan sebanyak 10 Anak Tidak Sekolah (ATS) di Kecamatan Cihara, Kabupaten
    Lebak. Temuan itu berdasarkan hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Badan Perencanaan,
    Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak beberapa waktu yang lalu.

    Dari hasil tersebut, Ketua Tim Verifikasi dan Validasi ATS pada Bapelitbangda Lebak, Yulia Marina Sari,
    menyebut bahwa terdapat sebanyak 10 anak yang berstatus ATS, yang ditemukan di Desa Ciparahu,
    Kecamatan Cihara.

    ”Dari hasil verifikasi dan validasi, kami menemukan ada 10 anak tidak sekolah. Mereka terdiri dari 3
    orang tidak lanjut sekolah SMP/MTs, 6 orang tidak lanjut sekolah sekolah SMA/SMK/MA, satu orang
    putus sekolah SMP/MTs,” ujar Yulia.

    Menurutnya, berdasarkan hasil tracking data dan observasi lapangan, terdapat beberapa alasan
    terjadinya kasus ATS di Kecamatan Cihara tersebut.

    ”Di antaranya karena faktor ekonomi keluarga, jarak dari rumah ke sekolah yang jauh, akses jalan yang
    rusak, pilihan untuk mondok ke pesantren salafi. Ada juga yang karena alasan tidak memiliki
    smartphone untuk menunjang metode pembelajaran daring, dan tidak punya sepeda motor untuk
    sarana transportasi ke sekolah,” ungkap Yulia.

    Ditambahkan Yulia, di Desa Ciparahu terdapat dua sekolah MTs yang sampai saat ini tidak memiliki
    fasilitas untuk kegiatan belajar mengajar (KBM).

    ”Kami juga menemukan dua sekolah MTs yang terpaksa numpang di majlis taklim dan madrasah diniyah
    karena tak memiliki gedung untuk KBM,” terangnya.

    Setelah melakukan verifikasi, validasi dan negosiasi dengan ATS beserta orang tuanya, Yulia mengaku
    bahwa mereka mau kembali ke sekolah, dengan belajar di pusat kegiatan belajar-mengajar masyarakat
    (PKBM).

    ”Akhirnya ke 10 anak itu bersedia kembali untuk bersekolah dengan memilih tempat belajar non formal
    yaitu di PKBM. Mereka memilih di PKBM dengan alasan agar waktu untuk membantu pekerjaan orang
    tua tidak terganggu, dan kegiatan mondok di pesantren salafi bisa terus dilakukan,” jelasnya.

    Selain alasan itu, jika mereka melanjutkan ke sekolah reguler, dikhawatirkan merasa minder, takut di
    bullying oleh siswa lain, karena usianya di atas anak sekolah reguler,” imbuh Yulia.

    Karenanya, untuk meringankan beban ekonomi keluarga, kata Yulia, mereka berharap pemerintah bisa
    memenuhi kebutuhan perlengkapan sekolah seperti seragam, tas, buku tulis, buku bacaan serta
    peralatan olahraga.

    ”Selain itu mereka juga berharap bantuan biaya untuk jajan, smartphone untuk menunjang
    pembelajaran daring, perbaikan akses jalan menuju sekolah dan bantuan kendaraan untuk menunjang
    siswa kembali sekolah,” katanya.

    Sementara, Wakil Ketua PKBM Cundamanik, Iim Saripudin, merasa gembira lantaran 10 anak yang putus
    sekolah itu akhirnya bersedia melanjutkan sekolah di PKBM yang dikelolanya.

    Menurutnya, ia sudah terbiasa melakukan pendampingan dan proses pembelajaran bagi siswa-siswi
    yang hampir putus sekolah di PKBM-nya.

    ”Dengan segenap rasa tanggung jawab, kami akan selalu melakukan kegiatan pembelajaran secara
    konsisten bagi siswa-siswi yang mengenyam pendidikan melalui jalur PKBM yang kami kelola,” tutur Iim.

    Ditambahkan Iim, di PKBM yang dikelolanya itu, sudah ada ratusan siswa yang berhasil lulus. Bahkan,
    lulusannya kini banyak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dan kuliah di perguruan tinggi.

    ”Alhamdulillah, lulusan PKBM Cundamanik ada yang sudah bekerja di sektor formal, ada juga yang
    berhasil terpilih menjadi Kepala Desa,” ungkapnya bangga. (WDO/DZH)

  • Mahasiswa Unida Kenalkan E-commerce ke Masyarakat Baduy Luar

    Mahasiswa Unida Kenalkan E-commerce ke Masyarakat Baduy Luar

    LEBAK, BANPOS – Mahasiswa Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Djuanda (Unida) Bogor yang tergabung dalam tim Kuliah Kerja Nyata (KKN) Kelompok 19, melakukan penguatan UMKM milik masyarakat Baduy melalui pendampingan, dengan membantu mengenalkan cara pemasaran produk melalui e-commerce dan mendaftarkan legalitas usaha ke lembaga OSS.

    Kegiatan tersebut dilakukan untuk membantu penguatan UMKM berbasis digital, yang berorientasi untuk perluasan pangsa pasar. Sejumlah mahasiswa tersebut mempunyai wacana agar produk UMKM yang mempunyai nilai kearifan lokal, dapat dikenal bukan hanya oleh para wisatawan yang berkunjung, tetapi juga dapat dikenal dan dinikmati masyarakat luas.

    Humas TIM KKN, Andika, mengatakan bahwa para pelaku UMKM merasa terbantu dengan adanya program tersebut. Terlebih memang masih banyak yang belum mengenal dan mengerti bagaimana cara berjualan melalui aplikasi digital seperti e-commerce.

    “Puji syukur, program kerja penguatan UMKM kami bisa membantu masyarakat Desa Kanekes, terlebih masih banyak para pelaku UMKM belum mengenal bagaimana cara melakukan aktivitas jual beli melalui e-commerce, dan juga kami membantu mendaftarkan legalitas UMKM ke lembaga OSS yang berada di bawah naungan pemerintah,” ujar Andika kepada BANPOS, Minggu (13/8).

    Andika mengaku, kegiatan tersebut cukup membutuhkan banyak tenaga dan waktu, karena pihaknya melakukan hal tersebut dengan cara door to door atau menyambangi langsung ke tempat usaha masyarakat.

    Akan tetapi menurutnya, setelah melihat reaksi masyarakat yang terbantu dengan adanya program kerja mereka, Andika mengaku jika rasa lelah para anggota KKN pun terbayarkan.

    Setelah menjalankan program penguatan UMKM, Tim KKN berbincang dengan kuwu atau biasa disebut sebagai Ketua Rukun Tetangga (RT), guna mengetahui apa saja yang menjadi kendala para pelaku UMKM dalam pengelolaan usaha.

    “Kami coba terus observasi guna mengoptimalkan apa yang memang sudah menjadi tanggung jawab kami dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat. Bukan hanya di wilayah ekonomi, melainkan juga hal-hal di luar domain tersebut,” tandasnya.

    Sementara itu, Kuwu dari Kampung Kaduketug, Samin, memaparkan bahwa hal tersebut dapat sangat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi, khususnya pada Kampung Kaduketug.

    “Kami merasa amat sengat terbantu dengan adanya adik-adik mahasiswa yang melakukan kegiatan KKN di Desa kami. Terlebih sudah kami sampaikan bahwa kami seringkali melakukan transaksi melalui market place tetapi uang yang seharusnya kami terima ternyata tidak kami terima,” katanya.

    “Dengan adanya sosialisasi digital marketing melalui e-commerce kami sangat amat terbantu, karena setelah dijelaskan ternyata transaksi penjualan melalui online menjadi lebih aman,” lanjutnya. (MYU/DZH)

  • Serahkan Sertifikat PTSL Door to Door di Kepulauan Seribu, Ini Pesan Menteri ATR

    Serahkan Sertifikat PTSL Door to Door di Kepulauan Seribu, Ini Pesan Menteri ATR

    JAKARTA, BANPOS – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto menyerahkan 386 sertipikat tanah hasil dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) untuk warga yang tinggal di Kabupaten administratif Kepulauan Seribu, DKI Jakarta, Jumat (11/8). Penyerahan sertipikat tersebut dilakukan secara door to door kepada 36 penerima perwakilan dengan menelusuri pemukiman warga sepanjang kurang lebih 500 meter di Pulau Panggang.

    Tujuan pembagian dilakukan secara door to door itu adalah untuk memastikan secara langsung bahwa sertipikat yang dibagikan telah sesuai dengan nama penerima, luas bidang tanah, dan tidak ada praktik pungutan liar yang dilakukan petugas saat proses penerbitan sertipikat tersebut.

    Tiga puluh lima sertipikat yang diserahkan kali ini merupakan hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Utara. “Terdapat satu sertipikat tanah wakaf sebagai impelementasi dari Gerakan Nasional Sertipikasi Rumah Ibadah dan Pesantren serta wujud dari penyertipikatan tanpa terkecuali dan tanpa adanya diskriminasi,” terang mantan Panglima TNI itu, Jumat (11/8).

    Ia mengatakan, terbitnya sertipikat di wilayah kepulauan ini menegaskan bahwa program legalisasi aset bukan hanya berfokus di wilayah daratan atau perkotaan. Tetapi juga menyentuh sampai ke pulau-pulau kecil, pedesaan, bahkan daerah-daerah perbatasan.

    Terkait program PTSL di seluruh Indonesia, dari target 126 juta bidang tanah, saat ini yang sudah terdaftar berjumlah sekitar 105,2 juta bidang. Sekitar 86,5 juta bidang di antaranya sudah bersertipikat.

    “Di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, persentase tanah terdaftar sudah mencapai 99,50 persen. Ditargetkan akhir tahun 2023 PTSL di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dan Kota Administrasi Jakarta Utara rampung 100 persen,” ujarnya.

    Penambahan nilai ekonomi dari program sertipikasi tanah sejak 2017 mencapai sekitar Rp 5.574 triliun. Di Kota Administrasi Jakarta Utara dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, penambahan nilai ekonomi yang dihasilkan selama 1 tahun (2022) mencapai Rp 25 triliun.

    Diharapkan, dengan diserahkannya sertipikat tanah ini, masyarakat dapat menjaga sertipikat yang telah diberikan. Selain itu, diharapkan juga masyarakat dapat menjaga tanda batas tanahnya dengan baik, jangan sampai diserobot mafia tanah.

    Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN dalam kesempatan ini, Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Yulia Jaya Nirmawati, Staf Khusus dan Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi DKI Jakarta, Wartomo, dan Kepala BPN Jakarta Utara Taufik Suroso Wobowo beserta jajaran.

    Kepala BPN Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo mengatakan, pihaknya terus melakukan percepatan pensertifikatan dan pemetaan bidang tanah dalam program PTSL di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu. Pihaknya menargetkan tahun ini Kabupaten Kepulauan Seribu yang masuk wilayah kerja BPN Jakarta Utara akan menjadi Kabupaten Lengkap. Yaitu, seluruh bidang tanah di daerah tersebut sudah terpetakan.

    “Target kami tahun ini Kepulauan Seribu menjadi Kabupaten Lengkap di Jakarta, yang seluruh bidang tanah di daeara terseut sudah terpetakan semuanya,” terang Taufik.

    Ia mengatakan, PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah kelurahan atau desa untuk memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

    Taufik menjelaskan, metode PTSL ini merupakan inovasi pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,seperti sandang, pangan, dan papan. “Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2018,” jelasnya.

    Taufik mengungkapkan, Kantor Pertanahan Jakarta Utara menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi proses pelaksanaan program PTSL 2023 agar program tersebut tepat sasaran, transparan, akuntabel, dan bersih dari aksi pungli.

    “Kami sengaja menggandeng aparat penegak hukum dan stakeholder untuk ikut mengawasi program PTSL 2023, agar program tersebut benar benar tepat sasaran, akuntabel, transparan dan bersih dari aksi pungli, baik di lingkungan BPN maupun di daerah yang menerima program PTSL,” terang Taufik.

    Tidak itu saja, demi suksesnya program unggulan Kementerian ATR/BPN tersebut, dirinya ikut terjun langsung menyosialisasikan dan mengawasi jalannya program tersebut kepada masyarakat, dan melakukan koordinasi dengan lintas instansi, termasuk menandatangani pakta integritas sebagai wujud komitmen bersama dalam percepatan penyelesaian PTSL 2023 tersebut.

    Dalam menuntaskan berbagai program strategis dan target yang diberikan kepada Kantah Jakarta Utara oleh Kanwil BPN DKI Jakarta, pihaknya mengajak seluruh pegawai untuk terus bersinergi bekerja secara ikhlas, berkualitas, dan tuntas, agar target yang diberikan pimpinan kepada Kantah Jakata Utara dapat terwujud dan produk yang dihasilkan juga berkualitas.

    ”Jadi kami tidak hanya mengejar kuantitas produk, namun juga harus berkualitas. Agar produk yang dihasilkan tidak timbul permasalahan dikemudian hari,” kata Taufik. (RMID)

  • Pemkot Serang Berpotensi Kehilangan PAD dari Kos-Kosan

    Pemkot Serang Berpotensi Kehilangan PAD dari Kos-Kosan

    SERANG, BANPOS – Dampak penetapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) dan Peraturan Pemerintah 35 tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan retribusi daerah.

    Dimana pajak kos-kosan yang merupakan salah satu bagian daripada pajak hotel tidak lagi akan ditarik pajaknya. Hal ini akan berdampak pada hilangnya  Pendapat asli daerah (PAD).

    Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Serang, W Hari Pamungkas yang mengatakan bahwa sesuai dengan undang tersebut, Bapenda Kota Serang tidak lagi menarik pajak kos-kosan.

    “Terkait dengan item kos-kosan yang dulunya merupakan bagian dari pajak hotel, diregulasi terbaru itu tidak lagi masuk pada item pajak hotel,” ungkapnya, Kamis (10/8)

    Sehingga akibatnya, pendapat asli daerah pun berkurang. Sebab dihapusnya salah satu sumber penghasil pajak tersebut. Alhasil, pemerintah daerah pun perlu untuk membuat solusi untuk mendapatkan penghasilan dari sumber lainnya. Guna tetap meningkatkan PAD-nya.

    “Memang kontribusinya tidak terlalu besar. Tetapi memang memberikan juga pengaruh terhadap peningkatan PAD dan itu diestimasi dalam setahun kurang lebih Rp100 juta sampai Rp200 jutaan dari pajak yang di tarik dari kos-kosan itu,” ujarnya.

    “Sehingga memang harus ada solilusi dari pemerintah Kota Serang dalam hal meningkatkan atau mengoptimalkan pajak daerah,” tambahnya.

    Dalam hal ini, Hari mengaku sedang mencoba menghitung dan mencari solusi untuk menutupi kekurangan dari pajak kos-kosan tersebut.

    “Pajak kos-kosan kan masuk pada pajak hotel, itu  nanti akan kita coba dikonversi dalam pajak PBB. Jadi dampak kepada PAD kita coba formulasi dalam item perhitungan PBB. Nanti kan ada bangunan yang sifatnya komersil  yang dimanfaatkan untuk usaha dimana kemudian perhitungan tarifnya akan kita sesuaikan,” ucapnya.

    Ia mengaku, bahwa saat ini pihaknya sedang  berupaya bagaimana mengoptimalkan PAD dengan berkurangnya salah satu item yaitu kos-kosan akibat undang-undang terbaru tersebut.

    “Jadi item pajak kos-kosan berkurang atau tidak ada nanti kita formulasi di PBB. Kan ada jenis-jenis tarif yang akan kita sesuaikan, sesuai dengan tanah atau bumi bangunan yang ada. Dan ini kita harapkan tidak begitu berdampak signifikan pada PAD Kota Serang,” tandasnya. (CR-01/AZM) 

  • Se-Indonesia, Realisasi Investasi Banten Tertinggi Kelima

    Se-Indonesia, Realisasi Investasi Banten Tertinggi Kelima

    SERANG, BANPOS – Realisasi investasi di Provinsi Banten pada laporan Semester I tahun ini disebut mengalami kenaikan, bila dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya.

    Berdasarkan laporan yang disampaikan oleh Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Banten, tercatat realisasi investasi di Provinsi Banten Banten mencapai Rp50,66 triliun.

    Penanaman Modal Asing (PMA) disebut sebagai penyumbang tertinggi terhadap realisasi pencapaian investasi di Provinsi Banten dengan capaian di kisaran angka sebesar Rp33 triliun.

    Angka ini mengalami kenaikan lebih dari seratus persen, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang hanya mencapai Rp13,54 triliun di periode yang sama.

    Namun, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) disebut mengalami sedikit penurunan bila dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya, yang semula capaiannya berkisar di angka Rp19,42 triliun kini mengalami penurunan sebesar 9 persen menjadi Rp17,66 triliun.

    Atas capaian tersebut, Kepala DPMPTSP Provinsi Banten Virgojanti mengatakan, saat ini Banten menempati urutan kelima sebagai daerah dengan capaian realisasi investasi tertinggi nasional.

    “Banten, alhamdulillah berada di posisi lima besar nasional dengan total capaian untuk Semester I mencapai Rp50,66 triliun, dan ini mudah-mudahan dari target Provinsi Banten sudah berada di angka 80 persen lebih,” kata Virgojanti kepada BANPOS pada Rabu (9/8).

    Jika melihat berdasarkan wilayahnya di periode Semester I tahun ini, dari delapan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang menjadi daerah dengan capaian realisasi investasi tertinggi mencapai Rp16,71 triliun.

    Sementara Kota Serang menjadi wilayah dengan capaian investasi terendah di Provinsi Banten yang hanya mampu menyerap investasi sebesar Rp127 miliar di periode yang sama.

    Sementara berdasarkan bidangnya, Virgojanti menyebutkan, sektor industri kimia dan farmasi menjadi penyumbang terbesar investasi di Provinsi Banten. Dari total capaian realisasi investasi, sektor tersebut berhasil menyumbang terbesar yakni Rp11,86 triliun.

    “Sektor industri kimia masih menduduki di urutan pertama,” ujarnya.

    Kemudian terkait dengan negara investor, alih-alih Tiongkok yang menjadi negara dengan sumbangan investasi terbesar, negara tetangga seperti Malaysia justru disebut sebagai negara yang terbesar dalam menginvestasikan dananya di Provinsi Banten.

    Jumlah investasi yang disuntikan Malaysia di Provinsi Banten pada periode Semester I tahun 2023 ini mencapai sekitar US$850 ribu, jika dikonversi berdasarkan kurs saat ini besarannya mencapai Rp12.9 miliar atau sekitar 38,22 persen dari total 47 negara investor yang ada di Provinsi Banten.

    Disusul Singapura sebesar US$435 ribu besara investasi yang diberikan, kemudian Korea Selatan sebesar US$389 ribu.(MG-01)