Kategori: EKONOMI

  • Menteri Teten Rela Gak Makan Biar Bisa Nyicip Makanan Tangsel di Hajatan Nasional UMKM

    Menteri Teten Rela Gak Makan Biar Bisa Nyicip Makanan Tangsel di Hajatan Nasional UMKM

    TANGERANG, BANPOS – Hajatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Nasional 2023 yang diinisiasi oleh Grab dan Ovo serta Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM), digelar di Fresh Mart Bintaro, Tangerang Selatan, pada Minggu (6/8).

    Walikota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, yang hadir bersama Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM), Teten Masduki dan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, menyampaikan apresiasi atas gelaran hajatan UMKM Nasional yang digelar di Tangerang Selatan.

    Baginya, ini suatu kebanggaan bahwa wilayah termuda se-Provinsi Banten ini dipilih untuk menggelar hajatan UMKM sebagai rangkaian menuju peringatan Hari UMKM Nasional pada 12 Agustus nanti. “UMKM ini memberikan dampak yang luar biasa untuk kemajuan perekonomian Kota Tangerang Selatan,” ujar Benyamin.

    Oleh karenanya, Pemerintah Kota Tangerang Selatan sangat terbuka untuk berkolaborasi, dalam kerangka mendorong dan meningkatkan UMKM agar naik kelas.

    “UMKM di Tangerang Selatan harus naik kelas. Bisa diketahui tingkat nasional bahkan luar negeri. Untuk menuju kesana, tidak hanya diperlukan dari sisi regulasi, tetapi juga kolaborasi terutama pengembangan digitalisasi bagi UMKM itu sendiri,” katanya.

    Sementara itu, Menkop UKM, Teten Masduki, menceritakan bahwa dirinya sengaja untuk tidak makan dari rumah saat mengunjungi hajatan UMKM ini.

    “Sengaja dari rumah tidak makan, karena katanya di Tangerang Selatan makanannya enak-enak, dan bener ternyata enak,” puji Menteri Teten.

    Tak hanya itu, Teten menekankan bahwa produk-produk UMKM ini juga harus terus ditingkatkan, terutama dalam hal penggunaan digitalisasi.

    “Penerapan digitalisasi UMKM berbasis aplikasi dan pembayaran cashless akan membantu pedagang menjangkau konsumen yang lebih luas,” ucapnya.

    Apalagi menurutnya, UMKM merupakan salah satu penopang perekonomian di Indonesia, khususnya pada masa pandemi Covid-19 lalu.

    “UMKM di sektor kuliner memiliki potensi besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat,” tandasnya. (DZH)

  • Rebutan DJHA, Pemilik dan Pengelola Saling Lapor Polisi

    Rebutan DJHA, Pemilik dan Pengelola Saling Lapor Polisi

    SERANG, BANPOS – Kedai Durian Jatohan Haji Arif (DJHA) di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang, Banten jadi rebutan antara pemilik modal awal dengan pengelola.

    Konflik saat ini berujung saling melaporkan ke polisi. Adalah Sabarto Saleh yang memulai pelaporan ke Polda Banten, dengan tuduhan telah terjadi perampasan aset pribadi oleh seseorang atas lahan dan bangunan yang dijadikan usaha sentra durian jatuhan dengan merek DJHA.

    Nama yang dilaporkan adalah Aat Atmawijaya penanggung jawab usaha DJHA. Kepada wartawan, Sabarto memaparkan bahwa awal mula dirinya mendirikan usaha DJHA setelah berkenalan baik dengan pedagang durian bernama Haji Arif.

    “Waktu itu dagangannya di pinggir jalan, di gubuk. Lalu pada tahun 2004 saya ajak kerja sama. Saya memanggil beliau dengan nama Abah,” ungkap Sabarto kepada wartawan Jumat pekan lalu.

    Ajakan kerja sama ini disambut baik oleh Haji Arif. Sabarto lalu membeli tanah di pinggir Jalan Raya Serang-Pandeglang seluas 1.937 meter persegi.

    Selanjutnya dibuatlah bangunan permanen lantai dua berbahan utama dari kayu. “Lahan dan bangunan ini telah bersertifikat atas nama saya,” katanya.

    Modal pertama yang dikeluarkan Sabarto Saleh waktu itu adalah uang untuk membeli sebanyak 500 butir durian. Dari 500 butir durian itu usahanya berkembang pesat. Mekanisme pembagian untung adalah 50:50.

    “Saya kemudian diangkat anak oleh Abah, dimasukan dalam Kartu Keluarga (KK) hingga dibikinkan identitas beralamat Baros. Sudah saya anggap orang tua sendiri. Sehingga ketika si Aat ini dilibatkan oleh Abah, saya tidak keberatan karena saya anggap keluarga saya,” ungkapnya.

    Usaha ini terus berkembang pesat dan pembagian hasil usaha lancar. Usaha durian DJHA menjadi sangat terkenal, setelah dibantu promosi oleh pemerintah daerah dan media massa.

    Selama bertahun-tahun, nyaris setiap hari DJHA selalu ramai dikunjungi penghobi durian. Terlebih pada akhir pekan Sabtu dan Ahad. Kunjungan para wisatawan sepulang dari obyek wisata pantai di Carita menambah nama DJHA semakin terkenal di luar Banten.

    Selama Haji Arif masih hidup, lanjut Sabarto, hasil usaha di antaranya diperuntukan membeli beberapa bidang tanah di sejumlah desa di Kecamatan Baros. Luas seluruhnya kurang lebih lima hektare.

    “Tanah ini dibeli oleh Abah dan saya dari hasil usaha. Berbeda dengan lahan dan bangunan DJHA yang murni dibeli oleh uang saya, dan bersertifikat atas nama saya. Lahan yang dibeli selanjutnya sertifikatnya atas nama saya, tetapi perjanjiannya adalah menjadi hak dua pihak, saya dan Abah,” ungkapnya.

    Sabarto mengungkapkan, asal muasal dirinya melaporkan Aat ke polda didasari dari ketersinggungan dirinya setelah Aat meminta dia tidak ikut campur urusan DJHA.

    Sebenarnya Sabarto telah menempuh komunikasi kekeluargaan dengan Aat, tetapi Aat bersikukuh meminta Sabarto tidak lagi berada di DJHA.

    “Dia mengatakan bahwa saya tidak lagi ada hak di DJHA. Padahal tanah dan bangunan kan punya saya. Si Aat kaya raya juga awalnya dari saya. Ketika saya meminta sertifikat tanah DJHA, tidak diberikan. Akhirnya saya lapor ke Polda melalui kuasa hukum saya,” ujarnya.

    Sabarto mengungkapkan, Aat pernah akan membeli seluruh lahan milik Sabarto dengan tawaran terakhir Rp9 miliar. Namun Sabarto menolak karena terlalu murah. Dia akan melepaslan seluruh tanahnya jika ada yang membeli dengan harga Rp50 miliar.

    “Karena saya tidak mau dengan harga yang ditawarkan Aat, dia kemudian meminta saya meinggalkan DJHA, karena saya dianggap sudah tidak ada hak lagi. Nah, dari sinilah kemudian saya melaporkan ke Polda,” jelas Sabarto.

    Kuasa hukum Sabarto, Afdil Fitri Yadi menjelaskan, laporan kliennya ditindaklanjuti oleh Polda, dan penyidik menetapkan status tersangka kepada Aat.

    Tetapi status tersangka ini dicabut kembali oleh penyidik Polda, karena Aat melalui kuasa hukumnya melakukan upaya praperadilan ke PN Serang atas penetapan tersangka dirinya.

    Oleh hakim praperadilan, penetapan tersangka atas nama Aat Atmawijaya dinyatakan tidak sah secara hukum.

    “Perlawanan hukum Aat terus dilakukan dengan melaporkan klien kami ke Polresta Serang dengan tuduhan memalsukan identitas. Padahal identitas klien kami dibuat dengan legal di Pemerintah Kabupaten Serang melalui Kecamatan Baros. Dan usul pemindahan identitas diri ini atas saran Abah Haji Arif, setelah klien kami memeluk agama Islam dan menjadi anak angkat Almarhum Haji Arif,” jelas Afdil.

    Ketika memenuhi panggilan penyidik Satreskrim Polresta Serang pada pekan kemarin, lanjut Afdil, Sabarto ternyata di-BAP tanpa dihadapkan dengan pelapor Aat. Padahal materi pada surat pemanggilan adalah untuk dikonfrontasi dengan pelapor.

    “Kedatangan kami bersama klien ternyata kemudian melibatkan langsung Kapolres. Klien kami dipanggil oleh Kapolres empat mata, kami tidak dilibatkan. Hasil dari pertemuan antara Kapolres dan klien kami diinformasikan oleh salah seorang penyidik, bahwa Aat siap bertemu dengan klien kami pada Senin kemarin, dan berjanji akan menyerahkan seluruh sertifikat, baik sertifikat lahan DJHA atau lahan yang lainnya. Tetapi janji itu dia batalkan. Malah ngajak perang,” papar Afdil.

    Rencananya, jika pertemuan yang dijanjilkan Aat tersebut jadi, Sabarto hanya akan mengambil haknya. Hak keluarga besar Haji Arif dari nilai lahan di luar DJHA, pasti akan diberikan setelah terjadi mufakat.

    Afdil mengatakan, kini akan menempuh upaya hukum lain di luar litigasi. Di antaranya akan menyurati Komisi Yudisiak (KY) dengan tembusan ke Badan Pengawas Mahkamah Agung, Presiden, dan Komisi III DPR RI. Sebab amar putusan majelis hakim PN Serang dinilai oleh mereka sama sekali tidak berdasar kepada bukti-bukti materiil yang diserahkan oleh tergugat, yaitu penyidik Ditreskrimum Polda Banten. (RUS/AZM)

  • Banten Komitmen Dukung Penggunaan Produk Dalam Negeri

    Banten Komitmen Dukung Penggunaan Produk Dalam Negeri

    SERANG, BANPOS – Pemprov Banten berkomitmen mendukung penggunaan produk dalam negeri. Hal ini disampaikan Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menghadiri Pembukaan Temu Bisnis Tahap VI Indonesia Catalogue Expo and Forum, pekan lalu.

    “Merdeka Belanja Produk Dalam Negeri Wujudkan Kemandirian Bangsa” katanya.

    Menurut Al Muktabar, Pemprov Banten terus mendorong pemanfaatan produk dalam negeri dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta investasi.

    “Pemprov Banten sesuai arahan Bapak Presiden, dalam pemanfaatan produk dalam negeri terus ditingkatkan,” ungkapnya.

    Ditegaskan Al Muktabar, arahan Bangga Buatan Indonesia menjadi basis kebijakan kerja Pemprov Banten bersama Pemerintah Kabupaten/Kota untuk dilaksanakan seoptimal mungkin.

    Temu Bisnis mempertemukan Kementerian/Lembaga Negara (K/L), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Sekaligus mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) pada proses pengadaan barang dan jasa.

    Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna Laoly selaku tuan rumah dalam sambutannya mengatakan, prioritas penggunaan produk dalam negeri terus ditingkatkan oleh Pemerintah. Tujuannya adalah untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung daya saing industri di tanah air.

    Dalam forum Temu Bisnis Tahap VI ini, Kemenkumham menyediakan banyak layanan publik yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat serta pameran produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

    “Dalam kegiatan ini kami menyediakan layanan host berupa Layanan Paspor Merdeka, Pameran Produk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP), Coaching Clinic bidang Kekayaan Intelektual, Administrasi Hukum Umum, dan Hak Asasi Manusia,” papar Yasonna.

    Dalam kesempatan itu, Menteri Keuangan Republik Indonesia Sri Mulyani mengatakan Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) menjadi salah satu upaya Pemerintah untuk dapat memberikan manfaat optimal bagi kemandirian dan stabilitas perekonomian nasional. Temu bisnis menjadi langkah nyata agar kebutuhan konsumen/pengguna dapat bertemu dengan produsen dalam negeri.

    Dikatakan, Kementerian Keuangan sendiri memiliki komitmen untuk mendukung terwujudnya peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri. Adapun upaya konkrit dapat dilakukan Kemenkeu antara lain, pertama, untuk mendukung para produsen lokal sudah berjalan berbagai program bantuan pembiayaan termasuk subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) bekerja sama dengan perbankan dan lembaga keuangan maupun bantuan dana investasi dan modal kerja lainnya.

    Kedua, untuk memudahkan pembayaran dalam transaksi pengadaan barang dan jasa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah menginisiasi penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkungan satuan kerja Pemerintah Pusat dan Daerah.

    Ketiga, Kementerian Keuangan akan terus menggunakan berbagai kebijakan di bidang fiskal seperti perpajakan dan kepabeanan, untuk memastikan keberpihakan semua kepada produk dalam negeri.

    Sebagai informasi, Temu Bisnis Tahap VI merupakan kegiatan kolaborasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menyelenggarakan Temu Bisnis Tahap VI, yang terintegrasi dengan Indonesia Catalogue Expo and Forum (ICEF).

    Kegiatan ini merupakan implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (RUS/AZM)

  • Penyajian Informasi Cilegon di Bawah Standar

    Penyajian Informasi Cilegon di Bawah Standar

    CILEGON, BANPOS – Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian Kota Cilegon menggelar rapat persiapan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik, di Aula Diskominfo, Kamis (3/8).

    Hadir dalam acara tersebut Asda I Pemkot Cilegon Tatang Muftadi, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Diskominfo Ipung E. Setianingrum, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Toni Anwar Mahmud, serta perwakilan organisasi perangkat daerah dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

    Dalam kesempatan itu, Tatang meminta seluruh OPD dan BUMD untuk mengikuti standar penyajian informasi penyajian informasi dengan baik.

    “Jangan sampai kebutuhan informasi masyarakat tidak mampu kita penuhi. Apalagi Cilegon merupakan kota satu-satunya yang memiliki Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Transparansi, Partisipasi dan Akuntabilitas Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah,” katanya.

    Menurutnya, keterbukaan informasi mutlak dilakukan sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam aturan tersebut, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di setiap badan publik, wajib untuk menyediakan informasi yang sebenar-benarnya bagi masyarakat.

    “Sesuai ketentuan perundangan, informasi harus kita kemas se informatif mungkin sehingga mampu mempresentasikan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Keterbukaan informasi adalah suatu keniscayaan dan suatu keharusan yang wajib dilaksanakan dalam negara demokrasi,” ungkap Tatang.

    Perlu diketahui, lanjut Tatang, capaian nilai keterbukaan informasi publik Kota Cilegon saat ini masih dalam status cukup informatif. Oleh karena itu, butuh keseriusan seluruh stakeholder untuk memenuhi kebutuhan informasi yang diamanatkan undang-undang.

    “Saya yakin Cilegon sudah sangat terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hanya saja dalam penyajiannya belum sepenuhnya mengikuti arahan dari standar keterbukaan informasi publik,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten Toni Anwar Mahmud juga meminta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Kominfo dan dan PPID di OPD pelaksana harus menjadi tim yang saling mendukung. Hal itu karena dokumen publik yang dilihat Komisi Informasi itu adalah dokumen Pemkot Cilegon.

    “Sementara untuk menjadikan sebuah dokumen Pemkot Cilegon itu adalah suplai dari PPID pelaksana yang sumbernya dari seluruh OPD. Saya yakin kalau ada kerjasama yang baik, keterbukaan informasi di Kota Cilegon menjadi lebih baik,” katanya.

    Ditempat yang sama, Kabid Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Diskominfo Ipung E. Setianingrum berharap kegiatan ini menjadi langkah Pemkot Cilegon untuk lebih baik dalam pelayanan informasi. “Kami sengaja melakukan pendampingan OPD dengan menghadirkan narasumber Komisi Informasi untuk mengetahui kekurangan yang harus dilakukan tim PPID Kota Cilegon,” ungkapnya. (LUK/PBN)

  • Mudahkan Pelayanan Kelistrikan, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Download Aplikasi PLN Mobile

    Mudahkan Pelayanan Kelistrikan, Bupati Lebak Ajak Masyarakat Download Aplikasi PLN Mobile

    LEBAK, BANPOS – Apresiasi terhadap layanan PLN yang semakin mudah menjangkau masyarakat diungkapkan oleh Bupati Lebak, Iti Octavia, saat Acara Senam Bersama PLN Mobile Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan PLN di Alun-alun Rangkasbitung, Lebak Banten (30/07). Menurutnya saat ini PLN semakin mengedepankan digitalisasi dalam melayani masyarakat.

    “Pemerintah Kabupaten Lebak, mengapresiasi langkah PLN dalam mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan tentunya memudahkan masyarakat Lebak untuk mengakses layanan kelistrikan, baik dalam pembayaran listrik, pembelian token, pemasangan baru listrik, dan juga untuk menangani keluhan-keluhan masyarakat terkait gangguan kelistrikan,” ujar Iti Octavia.

    Membuktikan kemudahan layanan PLN Mobile kepada masyarakat Lebak, Iti Octavia juga menunjukan cara mengunduh aplikasi tersebut saat memberikan sambutan di depan warga Lebak.

    “Untuk mendapatkan kemudahan layanan kelistrikan tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor PLN, tinggal buka saja handphone bapak/ibu lalu download aplikasi PLN Mobile. Dalam aplikasi itu ada semua layanan kelistrikan, lengkap semua menu-menunya, silakan masyarakat Lebak di-klik menunya disesuaikan dengan kebutuhan, nanti petugas PLN bisa langsung datang ke rumah,” jelas Iti.

    Sejalan dengan itu, General Manager PLN UID Banten, Abdul Mukhlis menjelaskan bahwa saat ini aplikasi PLN Mobile semakin diminati oleh masyarakat, khususnya di seluruh Banten sendiri apllikasi PLN Mobile telah di unduh oleh lebih dari 3,3 juta masyarakat Banten.

    “Layanan PLN kini telah terintegrasi di aplikasi PLN Mobile, bahkan SPKLU yang baru saja telah diresmikan di Lebak juga dapat kita akses lokasinya melalui aplikasi. Jika masyarakat ingin mengisi daya kendaraan listrik bisa melalui fitur Electric Vehicle di aplikasi PLN Mobile,” tutur Abdul Mukhlis.

    Masyarakat dapat menikmati pelayanan kelistrikan melalui satu genggaman dengan mengunduh aplikasi PLN Mobile, seperti pasang baru, tambah daya, pengaduan, pembelian token listrik, pembayaran rekening listrik, hingga layanan internet melalui iconnet, perbaikan instalasi, termasuk layanan Stasiun Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan marketplace. (*)

  • Promo Nyalakan Kemerdekaan, PLN Beri Diskon Spesial Tambah Daya Hanya Rp170.845

    Promo Nyalakan Kemerdekaan, PLN Beri Diskon Spesial Tambah Daya Hanya Rp170.845

    JAKARTA, BANPOS – Dalam memeriahkan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, PT PLN (Persero) memberikan diskon spesial bagi pelanggan melalui program promo “Nyalakan Kemerdekaan 2023”. Pelanggan PLN akan mendapatkan voucer tambah daya dengan harga spesial Rp170.845 setelah melakukan satu kali transaksi di marketplace PLN Mobile minimal Rp78 ribu.

    Marketplace merupakan salah satu fitur dalam aplikasi PLN Mobile, yang menyediakan banyak produk kelistrikan yang menarik bagi pelanggan seperti kendaraan listrik, peralatan elektronik, home appliance, hingga produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti kerajinan tangan, fashion, serta makanan dan minuman.

    Program promo ini diberlakukan bagi pelanggan semua golongan tarif daya 450 volt ampere (VA) sampai 4.400 VA dengan pilihan daya akhir maksimal 5.500 VA. Promo berlaku sejak 1 Agustus 2023 hingga 31 Agustus 2023.

    Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, program Nyalakan Kemerdekaan 2023 kali ini bertemakan “Terus Melaju untuk Indonesia Maju, dan dengan semangat mendukung pengembangan UMKM di Indonesia”. Hal ini sebagai bentuk dukungan PLN terhadap antusiasme masyarakat dalam menyemarakkan kemerdekaan RI ke-78. Program ini juga untuk memudahkan pelanggan yang ingin memenuhi kebutuhan listriknya dengan biaya yang lebih terjangkau.

    “Dengan promo “Nyalakan Kemerdekaan 2023” ini PLN berharap bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendorong pemanfaatan listrik untuk jangka panjang. Semoga dengan layanan spesial ini masyarakat dapat leluasa menggunakan listrik dan memanfaatkan secara maksimal,” kata Darmawan.

    Promo “Nyalakan Kemerdekaan 2023” ini juga kembali dihadirkan karena tingginya antusiasme masyarakat pada program “Nyalakan Kemerdekaan Tahun 2022” yakni tercatat 211.549 pelanggan mengikuti promo tambah daya.

    Darmawan menambahkan, untuk dapat mengikuti promo “Nyalakan Kemerdekaan 2023”, pelanggan dapat melakukan transaksi di marketplace PLN Mobile dengan minimal transaksi sebesar Rp78 ribu. Pelanggan akan mendapatkan harga spesial untuk tambah daya hingga 5.500 VA hanya dengan biaya Rp170.845.

    Darmawan pun mengajak masyarakat untuk memanfaatkan promo tambah daya PLN ini yang berlaku hingga 31 Agustus 2023 tersebut. Darmawan mengatakan, PLN terus melakukan inovasi pelayanan demi memenuhi segala kebutuhan listrik serta mendukung masyarakat bangkit kembali setelah pandemi.

    “Prosesnya mudah, pakai aplikasi PLN Mobile. Setelah pembayaran terkonfirmasi, PLN unit pelayanan setempat akan segera menindaklanjuti proses penambahan daya atau penyambungan sementara yang diminta,” jelas Darmawan.

    Adapun ketentuan umum bagi mereka yang ingin mendapatkan promo ini, sebagai berikut:
    1. Pelanggan berbelanja pada Marketplace PLN Mobile minimal Rp78 ribu untuk mendapatkan voucer tambah daya dengan harga spesial Rp 170.845.
    2. Pelanggan mengajukan permohonan melalui aplikasi PLN Mobile
    3. Sudah menjadi pelanggan PLN sebelum tanggal 1 Agustus 2023
    4. Pelanggan membayar promo biaya penyambungan untuk tambah daya layanan Nyalakan Kemerdekaan 2023 dan penyesuaian UJL dicicil sebanyak 12 kali dengan pembayaran cicilan pertama pada rekening listrik bulan berikutnya (untuk layanan Pascabayar).
    5. Tidak memerlukan perluasan jaringan, tidak ada perubahan fasa serta tanpa migrasi layanan dari Prabayar ke Pascabayar atau sebaliknya.
    6. Proses penyambungan oleh PLN ke pelanggan, dengan mempertimbangkan instalasi pelanggan.
    7. Masa berlaku layanan mulai tanggal 1 – 31 Agustus 2023 atau dapat disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
    8. Setiap 1 user PLN Mobile hanya berhak mendapatkan 1 kali voucer tambah daya. (*)

  • Ratusan Pemimpin Pemasaran Hadiri Konferensi Vibe Martech Fest di Indonesia

    Ratusan Pemimpin Pemasaran Hadiri Konferensi Vibe Martech Fest di Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Sebanyak 200 Pemimpin Pemasaran hadir dalam konferensi pemasaran dan teknologi, Vibe Martech Fest, yang memulai edisi SEA pertamanya di Jakarta pada Selasa (1/8). Lebih dari 25 pemimpin industri tampil di panggung berbicara tentang tantangan kritis yang dihadapi pemasar modern dan cara memanfaatkan teknologi untuk memenuhi keinginan pelanggan era baru dalam skala besar.

    Pakar CDP dan Pendiri CDP Institute, David Raab, memulai acara dengan menyampaikan pidato utamanya tentang memilih sistem martech yang tepat untuk kesuksesan bisnis, memahami bagaimana martech mendukung tujuan strategis yang lebih besar, dan menavigasi lanskap pemasaran yang berkembang.

    Sebuah diskusi panel tentang State of Martech In Indonesia & Southeast Asia memaparkan peta jalan untuk tahun 2023 dan seterusnya, yang menghadirkan para pakar seperti Debashish Roy, Chief Operating Officer dari Vision+, Dr Sri Safitri, Vice President, Digital Education Ecosystem dari Telkom Indonesia, dan Vebbyna Kaunang, Chief Marketing Officer PT Kino Indonesia Tbk.

    Dalam diskusi tersebut, disampaikan bahwa lanskap bisnis ritel di Indonesia telah berubah. Tingginya penetrasi internet, preferensi konsumen untuk saluran digital, dan peningkatan penggunaan opsi pembayaran digital membuat brand untuk menata ulang produk dan layanan mereka, agar dapat menawarkan kenyamanan yang cepat, terpersonalisasi, dan menawarkan pengalaman pelanggan yang luar biasa untuk memenangkan persaingan.

    Pemasar mencari solusi martech atau teknologi pemasaran untuk membantu mewujudkan janji brand dalam skala besar. Sementara, saluran yang mengutamakan digital di era new normal dapat menghadirkan tantangan saat brand melakukan transformasi, tetapi juga menghadirkan peluang untuk membiarkan data mendorong keputusan bisnis.

    “Kenali pelanggan Anda secara mendalam melalui wawasan data dan masukan yang didapat, antisipasi kebutuhan pelanggan, dan lampaui harapan pelanggan agar lebih baik,” ujar Senior Vice President of Digital Transformation dari PT. Indosat Tbk, Mayank Singh, di sela-sela diskusi.

    Mewakili Erajaya Digital Group, Edwin Octavana Mahaditya, mengatakan bahwa pihaknya sering berfokus pada pemikiran menerapkan teknologi terbaru, ketimbang memahami dasar-dasarnya. Ia pun mengajak untuk sama-sama mulai memahami siapa pelanggan yang paling berharga dengan CLV tertinggi.

    “Dari sana, poin data apa yang perlu kami kumpulkan untuk menentukan atau memahami segmen pelanggan ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu kami menentukan solusi yang ideal, lalu kami menentukan perjalanannya, melakukan aktivasi kampanye pengujian A/B untuk melihat keefektifan pemanfaatan data pihak pertama, dan terus mengulanginya,” jelasnya.

    Direktur Martechvibe, Sanjay Swamy, yang juga merupakan penyelenggara konferensi tersebut, mengatakan harapan pelanggan di Indonesia berubah dengan cepat. Hal ini adalah fase penting bagi pemasar di kawasan Asia Tenggara yang lebih besar untuk menerapkan teknologi yang dapat membantu memahami pelanggan secara lebih mendalam, dan memberikan pengalaman yang berharga.

    “Hamparan besar solusi martech bisa sangat banyak, itulah sebabnya kami menyatukan para pemimpin global dan regional untuk berbagi pembelajaran kolektif mereka. Tim pemasaran masa depan perlu mempersiapkan diri untuk menggunakan teknologi dan strategi secara bersamaan,” tuturnya. (MUF)

  • Koperasi di Tangerang Harus Sejahterakan Masyarakat

    TANGERANG, BANPOS – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang berharap koperasi yang ada di Kota Tangerang, agar dapat lebih meningkatkan kegiatan guna memberikan kesejahteraan kepada masyarakat.

    Hal itu diungkapkan oleh Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi, saat peringatan Hari Koperasi ke-76 tingkat Kota Tangerang di Alun-alun Ahmad Yani, Minggu (30/7). Diketahui, peringatan Hari Koperasi ke-76 itu diselenggarakan oleh Disperindagkop UKM Kota Tangerang, bersama dengan Dewan Koperasi Daerah (Dekopinda) Kota Tangerang.

    Peringatakn tersebut menjadi yang pertama kalinya setelah beberapa tahun ditiadakan imbas dari pandemi Covid-19. Kegiatan perdana pasca-pandemi itu diisi dengan senam bersama, pentas kesenian, hiburan musik, hingga pembagian puluhan doorprize menarik untuk anggota maupun masyarakat umum.

    Kepala Disperindagkop UKM, Suli Rosadi, mengungkapkan bahwa lewat momen HUT Koperasi ke-76 dengan tema Membangun Koperasi Berbasis Kearifan Lokal Menuju Ekonomi Gotong Royong yang Mandiri, Modern dan Berdigital, diharapkan dapat menjadi suntikan semangat untuk mendorong koperasi lebih adaptif terhadap perubahan dan perkembangan ekonomi, teknologi, sosial dan budaya secara global.

    Terlebih, koperasi di Kota Tangerang mampu menjawab tantangan zaman dan memiliki daya saing dan daya sanding yang besar. Tercatat, di Kota Tangerang ada 293 koperasi aktif. Dengan ini, Disperindagkop UKM terus mendorong untuk pengelolaan koperasi di Kota Tangerang lebih profesional dan mensejahterakan bagi anggota dan lingkungan sekitarnya.

    “Dengan itu, diperlukan penguatan pada pengaturan tentang pilar-pilar ekosistem koperasi, yang melibatkan banyak lembaga pendukung dan profesi penunjang perkoperasian. Serta pengaturan tentang sanksi pidana untuk meningkatkan pelindungan terhadap badan hukum koperasi dan anggotanya,” tegas Suli, usai membuka acara.

    Kata Suli, kolaborasi antara Pemkot Tangerang dengan seluruh koperasi di Kota Tangerang akan terus dikuatkan. Terlebih, untuk membangkitkan pergerakan ekonomi di Kota Tangerang, yakni koperasi sebagai dan mitra yang dapat terus memberi manfaat yang mutual.

    “Ke depan tentu harapannya ini menjadi semangat, lebih dan lebih profesional lagi. Saya yakin, dengan koperasi yang profesional, masyarakat Kota Tangerang akan terjamin. Karena itu Insyaallah kolaborasi ini akan terus diperkuat dan harus saling mutual,” tandasnya. (DZH)

  • Tol Serpan Disebut Percepat Pertumbuhan Ekonomi

    LEBAK, BANPOS – Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya menyebutkan keberadaan Jalan Tol Serang-Panimbang dapat mempercepat tumbuhnya kawasan industri di wilayah Banten Selatan. Tumbuhnya kawasan industri tersebut menurutnya, dapat menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

    Untuk diketahui, pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang untuk tahap I Rangkasbitung-Serang sepanjang 26,5 kilometer sudah beroperasi tahun 2021 dan diresmikan Presiden Joko Widodo. Sedangkan, tahap II dan III Rangkasbitung-Panimbang tengah dikerjakan dan ditargetkan rampung 2024.

    Iti mengatakan, keberadaan Jalan Tol Serang-Panimbang sepanjang 83,67 kilometer ini dipastikan dapat mempercepat tumbuhnya kawasan sektor industri di wilayah Banten Selatan.

    Di wilayah Banten Selatan menurutnya, terdapat beberapa kecamatan yang masuk wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, dan hingga kini masih tertinggal jauh dibandingkan Serang, Cilegon, dan Tangerang.

    Menurut dia, pembangunan jalan tol itu dipastikan akan menjadi kawasan industri dan ekonomi baru, karena terkoneksi dengan Tol Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Depok, dan Bandung.

    Pemerintah daerah pun menyediakan lahan untuk kawasan sektor industri seluas 3.000 hektare di Kecamatan Cileles, sebagai pintu gerbang Banten Selatan. “Kami berharap kawasan industri itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” katanya.

    Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Lebak, Yosep Muhammad Holis, mengatakan bahwa pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang memberikan efek berganda yang luar biasa terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah Banten Selatan

    “Kehadiran tol dipastikan bisa mengatasi urbanisasi ke luar daerah dan tenaga migran ke luar negeri, karena bisa menyerap lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat setempat,” tuturnya.

    Bahkan, kata dia, Kecamatan Cileles akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi baru dengan berdiri Kawasan Industri Terpadu (KIT) seluas 3.000 hektare. Di lokasi KIT, ujar dia, nantinya banyak investor yang menanamkan modalnya untuk pengembangan usaha di bidang industri kendaraan otomotif hingga pengelolaan perikanan, peternakan, perkebunan dan pertambangan

    Apalagi,di wilayah Banten Selatan di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak sudah terdapat industri Pabrik Semen Merah Putih. “Kami berharap jalan tol dapat menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen tahun 2024,” katanya menjelaskan.

    Sejumlah masyarakat Banten Selatan mengatakan, pada prinsipnya sangat mendukung pembangunan Jalan Tol Serang-Panimbang, karena dapat meningkatkan pendapatan ekonomi juga meminimalkan kemiskinan.

    “Kami berharap adanya akses jalan tol itu dapat mempercepat sektor industri dan wisata,” kata Samsul (55), tokoh masyarakat Banten Selatan. (DZH/ANT)

  • Biosaka Tidak Bisa Dijual Massal, Ini Alasannya

    Biosaka Tidak Bisa Dijual Massal, Ini Alasannya

    JAWA TENGAH, BANPOS – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) memastikan produk elisitor biosaka yang kini tengah tren di kalangan petani merupakan inovasi yang lahir dari kearifan lokal para petani.

    Karena itu, dia memastikan produk biosaka ini tidak bisa diperjualbelikan. Tidak bisa juga diproduksi massal secara industri. Ini dia alasannya.

    Syahrul membeberkan alasan mengapa biosaka ini tidak bisa diperjualbelikan atau dibuat secara industri saat memimpin bimbingan teknis (bimtek) pembuatan biosaka, yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan panen raya dan tanam padi di Kelurahan Tambangan, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), Kamis (27/7).
    Syahrul mengatakan, biosaka ini berasal dari kata bio yang berarti tanaman, dan saka yang berarti alam. “Jadi biosaka ini adalah kembal ke alam. Ini tidak boleh dibeli. Harus dibuat sendiri,” jelas Syahrul membuka bimtek biosaka yang juga disiarkan secara live streaming di media sosial.

    Syahrul menegaskan, biosaka ini sudah diuji dan diaplikasikan oleh banyak petani. Dan hasilnya, klaim Syahrul, mantap. Apakah ini bersifat pupuk, atau elisitor, atau booster, Syahrul mempersilahkan masyarakat memberi nama sendiri. Tapi yang jelas, larutan biosaka ini bisa disimpan 2 sampai 5 tahun.

    “Apa ini sebenarnya, ini namanya kearifan lokal atau indigenous knowledge. Dan nenek-nenek moyang kita dulu pakai ini,” ungkap Guru Besar Kehormatan Hukum Universitas Hasanuddin ini.

    Syahrul menegaskan, kearifan lokal seperti biosaka ini sebenarnya sudah ada sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu. Dia lalu menjelaskan proses pembuatan biosaka ini.

    Biosaka ini, ungkapnya, menggunakan bahan utama dari daun dan rerumputan minimal lima jenis tumbuhan. Bahan-bahan ini kemudian dimasukkan ke dalam air kemudian diaduk ke kiri lalu diremas selama kurang lebih 15 menit.

    Adapun daun dan rumput yang diambil haruslah dari tanaman yang ada di sekitar. Tidak boleh dari luar.
    “Jadi tidak boleh dibawa ke Makassar bapak atau bawa ke Yogya, tidak bisa. Kalau Semarang, ya Semarang,” ungkapnya.

    Menurut Syahrul, jika bahan yang diambil berasal dari daerah lain, maka kemungkinan besar tidak akan memberi dampak bagi tanaman. Daun atau rumput yang diambil pun adalah yang hijau, memiliki bentuk yang bagus dan segar, serta pastinya tidak memiliki kuman.

    “Kemudian tidak boleh itu kalau satu kali remas itu, dua orang bergantian. Tidak boleh. Satu kali masuk tangannya (aduk dan remas) 15 menit baru keluar. Hasilnya ini,” ujarnya sembari mengangkat botol biosaka yang sudah jadi.

    Terhadap warna yang diperoleh, lanjutnya, tergantung zat yang dimiliki daun dan rumput itu sendiri. Sehingga biosaka yang dihasilkan, bisa saja merah, kuning, hijau, atau warna lainnya. Dan yang jelas, biosaka ini tidak bisa diperjualbelikan.

    “Kemudian Boleh nggak diindustrikan, kita buat banyak-banyak, baru jual? Nggak bisa,” tegasnya.

    Kenapa tidak bisa dibuat massal secara industri atau menggunakan mesin untuk diperbanyak, sebab, dalam proses pembuatan biosaka ini, aspek yang paling penting adalah proses remas dan aduk itu. Sebab, ketika proses remas dan aduk ini dilakukan, di dalamnya melibatkan enzim dari tangan.

    “Tangan ini enzimnya luar biasa bapak. Rupanya, ada air-air keringat yang diluar sini (telapak dan permukaan tangan) mengandung enzim yang luar biasa. Bersama tumbuhan itu bercampur. Cara remasnya pun tidak sampai dihancurkan. Diremas-remas sekuatnya, sebisa-bisanya, dan diputar ke kiri. Dan diusahakan 10-15 menit. Diputar (diaduk) saja ke kiri tapi jangan bergantian,” tuturnya.

    Hasil remasan yang diaduk bersama air selama 10 sampai 15 menit ini, kemudian dimasukkan ke botol penyimpanan. Adapun dosis untuk sekali penyemprotan menggunakan hand sprayer, yakni, 8 kali tuang tutup botol, dilarutkan dalam 15 hingga 20 liter air.

    “Kemudian cara semprotnya itu ke langit, bukan ke tanah. Jadi yang turun itu embunnya. Ini (satu botol ukuran 500 mili liter) bisa dipakai intervensinya 7 sampai 8 kali. Satu musim sampai panen,” tuturnya.

    Satu botol biosaka ukuran 500 mililiter, sambungnya, bisa digunakan untuk menyemprot satu hektare tanaman. Hasilnya pun, sangat terasa.

    Menurut Syahrul, perbedaan antara tanaman yang diberi biosaka dengan yang tidak, rata-rata bedanya 1 hingga 3 ton. Misal, kalau yang tidak menggunakan biosaka 5 ton per hektare, maka yang menggunakan biosaka itu bisa menjadi 7 ton per hektare.

    Dan yang lebih penting, bisa menyuburkan tanah dan sangat signifikan dalam mengurangi penggunaan pupuk kimia (pukim). “Terakhir penjelasan saya di beberapa daerah, penggunaan pupuk kimia apalagi pupuk subsidi itu, dia turun sampai 50 persen (tahun pertama, red),” sebutnya.

    Begitu masuk tahun ke dua, lanjutnya, penggunaan pupuk kimia tinggal 40 persen dan biosaka 60 persen biosaka, Bahkan ada daerah yang mampu menekan penggunaan pupuk kimianya tinggal 20 persen dengan penggunaan biosaka ini.

    “Jadi penurunan itu luar penggunaan satu hektare untuk pupuk kimia itu sekitar 12 sampai 22 sak, terlalu banyak.

    Nah dengan biosaka ini, cukup 6 sak. Jadi kalau biasa cost-nya 6 juta, kita pakai tinggal 3 juta. Selebihnya biosaka. Dan ini (biosaka) tidak dibeli,” ungkap Syahrul.

    Dia pun berharap, semua pihak bisa menyebarkan dan mengedukasi masyarakat terkait biosaka ini. “Saya berharap ini bisa diajarkan lebih kuat sehingga betul-betul menyebar ke kalangan petani,” pungkasnya.

    Dirjen Tanaman Pangan Kementan Suwandi menambahkan, sejatinya bimtek biosaka langsung oleh menteri pertanian ini sudah dilakukan di 17 provinsi. Dia pun berharap, dengan manfaat yang luar biasa ini, pengaplikasian biosaka ini bisa menyebar ke seluruh Jateng.

    “Biosaka ini sangat irit tapi hasilnya luar biasa. Dan ini biosaka sudah ada bukunya, sudah ada SOP-nya, ada hasil-hasil penelitian, lab-lab (laboratorium, red), contoh praktek dan testimoni dari para petani. Tapi baca saja tidak cukup. Harus dipraktekkan sendiri,” jelas Suwandi. (RMID)