Kategori: EKONOMI

PANDEGLANG, BANPOS – Kabupaten Pandeglang, menjadi salah satu lumbung pangan nasional hingga kurang lebih menyumbang sekitar 1 persen produktivitas pangan nasional. Salah satu wujud nyata sebagai penyumbang pangan nasional, Kabupaten Pandeglang menjadi salah satu lokus panen padi nusantara 1 juta hektar se-Indonesia, di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, Kamis (9/3).

Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban mengatakan, dengan menjadi salah satu penyumbang pangan nasional, pihaknya berharap semua pihak terkait dapat berkontribusi dalam peningkatan produktivitas padi di Kabupaten Pandeglang.

“Kami ucapkan terima kasih kepada petani, penyuluh, Dinas Pertanian dan BPPSDMP Kementerian Pertanian yang menjadikan Pandeglang sebagai lumbung pangan nasional,” kata Tanto.

Menurutnya, wilayah yang saat ini menjadi lokus panen padi nusantara merupakan daerah yang rawan banjir. Kendati demikian, hal itu tidak menjadi halangan dalam peningkatan produktivitas pangan.

“Disini rawan banjir tapi tetap produktif lahannya, kami harap kedepan pihak Kementerian PUPR juga ikut berpartisipasi dengan melakukan sodetan pada aliran sungai Cilatak yang menjadi sumber penyebab banjir,” terangnya.

“Dengan adanya normalisasi sungai, kami yakin produktifitas padi di wilayah ini akan lebih meningkat karena meminimalisir gagal panen,” sambungnya.

Selain itu, lanjut Tanto, untuk mempertahankan sebagai penyumbang pangan nasional, pihaknya meminta agar alih fungsi lahan harus menjadi perhatian khusus.

“Kami harap lahan yang produktif tidak dialih fungsikan, karena akan mengurangi persentase lahan produktif yang ada di Pandeglang, kita terus sosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Kepala Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP) Badan Penyuluhan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Yusral Tahir mengatakan, pelaksanaan panen padi nusantara dilaksanakan serentak se-Indonesia, salah satunya di Desa Mekarsari, Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang.

“Hari ini serentak di 30 provinsi, 131 kabupaten dan kota dari Provinsi Aceh hingga Provinsi Papua,” katanya.

Dijelaskannya, panen padi nasional ini mewujudkan kecukupan stok pangan di Indonesia, cukup untuk kebutuhan kurang lebih 270 juta penduduk Indonesia.

“Pak Menteri ingin menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia kecukupan pangan, jadi jangan sampai impor beras dari luar negeri,” terangnya.

Menurutnya, positifnya kinerja petani tidak lepas dari peran penyuluh pertanian lapangan. Oleh karena itu, Ia mengajak kepada penyuluh dan petani untuk membuktikannya dengan terus meningkatkan produksi.

“Petani akan tersenyum bahagia, didukung penyuluh yang kreatif dan cerdas mengakomodir kepentingan petani, penyuluh sampaikan kepentingan petani pada pemerintah pusat dan daerah, serta pihak swasta  selaku mitra bisnis,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Pandeglang, Nasir MD mengatakan, panen padi nasional yang dilakukan di Desa Mekarsari, dikelola oleh Kelompok Tani (Poktan) Tani Mukti seluas 66 hektar.

“Berdasarkan hasil ubinan bersama Badan Statistik, provitasnya kurang lebih 7,8 ton per hektare,” katanya.

Dijelaskannya, jumlah dalam satu Desa Mekarsari yang akan dipanen seluas 1.227 hektar. Dan selama bulan Maret ini Kabupaten Pandeglang sudah melakukan tiga kali panen raya.

“Sebelumnya di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Desa Bojen, Kecamatan Sobang, dan sekarang di Kecamatan Panimbang. Hingga akhir Maret, Pandeglang memanen padi di lahan seluas 20, 447 hektar bahkan hingga April, Pandeglang masih akan panen seluas 7,600 hektar,” ungkapnya.(dhe/pbn)

Untuk meningkatkan daya jual UMKM Kota Tangerang dengan cara bermitra, Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) menggelar bimbingan teknis Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi UMKM tahun 2023. Kegiatan dilaksanakan di aula Disperindagkop UKM, Gedung Cisadane, Kamis (9/3). 

“Kegiatan ini nantinya akan kami fasilitasi antara pelaku usaha dengan retail, toko daring, bank, dan supermarket. Lalu, mereka dapat berkomunikasi dan bermitra dan produk mereka dapat ditampilkan di retail, supermarket, dan toko-toko daring. Tujuan utamanya adalah dapat meningkatkan pendapatan pelaku usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Sehingga, masyarakat Kota Tangerang dapat sejahtera karena adanya pelaku usaha,” ungkap Kepala Disperindagkop UKM, Suli Rosadi.

Ia melanjutkan, kegiatan dibagi menjadi tiga angkatan dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang. Para pemateri yang dihadirkan yaitu dari Tokopedia, Indomaret, BRI, dan Sarinah. 

“Peserta yang hadir ada dari 13 Kecamatan yang ada di Kota Tangerang dan ini dibagi dalam tiga angkatan. Untuk pemateri hari ini, dihadirkan dari Tokopedia dan Indomaret. Untuk besok, pematerinya adalah dari Bank BRI dan Sarinah,” lanjutnya.

Salah satu narasumber dari Tokopedia, Arie Maya Lestari mengatakan antusias para peserta sangat tinggi meskipun saat dalam perjalanan ke lokasi, sempat ada hujan. 

“Materi yang saya sampaikan adalah bagaimana cara membuka atau membuat toko di Tokopedia, bagaimana cara melengkapi produk-produknya juga. Sehingga, para UMKM ini semuanya dapat membuka toko di Tokopedia dan penjualannya meningkat. Antusias para peserta juga luar biasa. Meskipun tadi sempat hujan, tetapi mereka tetap hadir hari ini,” ujarnya. (MADE/BNN)

JAKARTA, BANPOS – Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat pada 2022 dapat menjadi bekal untuk menghadapi potensi resesi global pada 2023. Dengan modal ini, Pemerintah optimistis, kita bisa terhindar dari jurang resesi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, di antara negara G20, pertumbuhan ekonomi Indonesia menempati peringkat tertinggi kedua setelah Arab Saudi.
Dari berbagai data, kemungkinan Indonesia menghadapi resesi tahun ini hanya 3 persen.
“Artinya, 97 persen insya Allah tidak ada resesi,” ujar Airlangga saat menghadiri acara Penanda¬tanganan Komitmen Aksi Pence¬gahan Korupsi 2023/2024 di Gedung KPK, Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Airlangga mengatakan, Pemerintah bekerja sama dan berkolaborasi dengan semua pihak. Termasuk pihak swasta dan masyarakat dalam rangka mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Menurut Ketua Umum Partai Golkar ini, kolaborasi dan sinergi dengan semua pihak sangat penting dalam menghadapi ber¬bagai risiko dan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,3 persen di 2023.
“Kami melihat masih ada ru¬ang untuk mendorong konsumsi dan investasi yang bersumber dari tabungan rumah tangga (menengah atas) dan korporasi. Ini untuk mencapai target investasi penanaman modal Rp 1.400 triliun pada 2023, dan Rp 1.650 triliun tahun 2024,” jelas Airlangga.
Dalam jangka menengah pan¬jang, lanjut Airlangga, Pemerintah juga akan terus mendorong kebi¬jakan ekonomi transformatif.
Kebijakan tersebut, antara lain kebijakan hilirisasi Sumber Daya Alam (SDA), transisi energi, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pem-bangunan infrastruktur.
Dengan menargetkan 30 Proyek Strategis Nasional (PSN) selesai pada 2024 dan estimasi nilai investasi sekitar Rp 360 triliun, Pemerintah mengharapkan du¬kungan dari berbagai pihak.Baik pelaku usaha, industri jasa keuangan dan para investor untuk mengawal program hilirisasi.

“Pemerintah juga terus mendorong percepatan tran¬sisi energi nasional. Termasuk pengembangan ekosistem Elec¬tric Vehicles (EV), dengan mem-berikan insentif supaya bisa lebih maju lagi,” tegas Airlangga.
Senada, ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy menilai, ekonomi Indonesia jauh dari ju¬rang resesi meski diramal bakal tumbuh lebih lambat dari 2022.
“Prediksi kami, ekonomi na¬sional mampu tumbuh 4,5 hingga 5,0 persen tahun ini, meski ekono¬mi negara seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa terpuruk akibat lonjakan inflasi dan pengetatan moneter,” kata Yusuf kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Namun begitu, Yusuf meminta Pemerintah tetap mewas¬padai dampak dari inflasi global yang akan menekan daya beli masyarakat berpendapatan ren-dah. Kondisi tersebut kemungkinan masih menahan pemulihan mobilitas jarak jauh.
“Konsumsi rumah tangga diprediksi tetap kuat dan melam¬paui tingkat konsumsi pra-pan¬demi,” ujarnya.

Yusuf menyarankan Pemerin¬tah mengejar realisasi investasi sebagai upaya mempertahankan kinerja perekonomian di tahun ini. Pemerintah juga harus men¬jaga daya beli masyarakat dan memanfaatkan ruang fiskal.
“Ini penting untuk memper¬tahankan kinerja ekonomi tahun 2023,” tutur Yusuf.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan akan merealisasikan perintah Presiden Jokowi, agar membangun buffer zone (zona aman) di kawasan Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) di Plumpang, Jakarta Utara. Bahkan, mantan Bos Inter Milan itu mendorong proyek serupa dibangun di semua aset vital nasional.
Menjalankan perintah Jokowi, Erick menyatakan, Per¬tamina akan membangun buffer zone dengan jarak 50 meter dari pagar kawasan Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang. Menurutnya, pembangunan buffer zone TBBM Plumpang akan menjadi percontohan bagi fasilitas vital nasional lainnya.
“Ini hal yang penting untuk keamanan. Buffer zone tidak hanya (dibangun) di Plumpang, tapi di (TBBM) Balongan dan Semarang,” seru Erick di Ja¬karta, Senin (6/3).

Selain TBBM, lanjut Erick, buffer zone perlu dibangun di kawasan pabrik pupuk dan smelter.
“Arahan Presiden (Joko Wido¬do), untuk melindungi rakyat. Oleh karena itu, Pertamina me¬mastikan perlindungan rakyat sekitar,” tegasnya.
Selain rencana itu, Pemerintah bersama Pertamina menyiapkan tindakan lain dalam penanganan pasca insiden kebakaran di Depo Plumpang.

Yakni rencana pemindahan kawasan TBBM Plumpang ke lahan milik PT Pelabuhan Indo¬nesia (Persero) atau Pelindo.
“Kilang (TBBB Plumpang) akan dipindah ke tanah Pelindo, sudah koordinasi dan lahannya akan siap dibangun akhir tahun 2024,” tegas mantan bos Klub Inter Milan ini.
Artinya, kata dia, masih ada waktu dua sampai 3 tahun lebih untuk merelokasi atau menyiap¬kan lahan tersebut. Erick meminta dukungan Pemerintah Daerah (Pemda) dan masyarakat.

Saat ini, Pertamina terus mem¬berikan bantuan kepada masyarakat di sekitar Depo Plumpang yang terkena dampak kebakaran.
“(Para korban) dirawat, kami pastikan ada penyewaan rumah untuk mereka dan bantuan sam¬pai beberapa bulan ke depan, sampai ada kepastian keputusan lainnya,” terangnya.
Ditemui terpisah, Staf Khusus Menteri BUMN Bidang Komu¬nikasi Publik, Arya Sinulingga menyampaikan, besaran ganti rugi untuk para korban masih dikalkulasikan.
“Besarannya berapa, belum tahu. Masih dihitung dulu, be¬lum tahu berapa kerugiannya. Yang jelas, Pertamina akan ber¬tanggung jawab,” kata Arya di Bandung, Senin (6/3) malam.
Ia mencontohkan, Pertamina akan menanggung biaya santunan seperti biaya pemakaman, kerohiman, biaya perawatan ru¬mah sakit dan bantuan logistik, khususnya rumah warga yang terkena dampak kebakaran.
“Kami lagi hitung (berapa rumah terdampak). Nanti disiap¬kan hunian. Lokasinya di mana? Masih dibahas,” akunya.
Menanggapi ini, Pengamat Ekonmomi Energi dari Uni¬versitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi mengatakan, aki¬bat insiden kebakaran tersebut, ada dua solusi. Yaitu, merelokasi depo atau memindahkan pemu¬kiman warga. Diharapkannya, keputusan tersebut harus diambil secara tepat dan cepat.

“Opsi pemindahan Depo Per¬tamina Plumpang, bisa menjadi opsi yang tepat dengan beberapa alasan,” kata Fahmy kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Menurutnya, bila Pemerintah mengambil opsi tersebut, maka direksi Pertamina bisa cepat mengambil keputusan. Berbeda bila opsi yang diambil, mere¬lokasi kawasan penduduk.
“Untuk mengambil keputusan ini akan lebih lama, karena meli¬batkan beberapa pihak. Yaitu Per¬tamina, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan warga,” jelasnya.
Dia menilai, lokasi Depo Per¬tamina Plumpang sudah tidak layak lantaran berada di tengah kawasan padat penduduk.
“Apalagi tidak tersedia buffer water cukup, yang dibutuhkan untuk proses pendinginan pipa. Jadi, saat pipa terbakar bisa ber¬imbas pada rumah penduduk di sekitarnya,” sambungnya.
Direktur Eksekutif CERI, Yusri Usman menilai, ongkos merelokasi depo BBM tidak murah. Diperkira¬kannya, akan memakan biaya seki¬tar 300 juta dolar Amerika Serikat (AS), atau setara Rp 4,6 triliun.
“Ini perkiraan biaya yang dibu¬tuhkan untuk membangun fasili¬tas lengkap depo TBBM,” kata Yusri melalui pesan singkat ke¬pada Rakyat Merdeka, kemarin.
Meski demikian, apapun kepu¬tusan Pemerintah, diharapkan ke¬jadian serupa tidak terulang lagi.

Sebab, imbuh Yusri, paling ce¬pat akhir tahun 2026 lahan Pelindo baru bisa digunakan Pertamina Patra Niaga. Maka dikhawatir¬kan masih ada masyarakat yang memilih kembali tinggal di lokasi yang berdekatan dengan depo.
“Ini yang harus dijaga, jangan sampai kembali timbul korban jika fasilitas depo mengalami ke¬bakaran lagi,” tandasnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Dua pekan menjelang Ramadan, harga pangan di sejumlah pasar tradisional mengalami kenaikan. Kecewa dengan kenaikan ini, warganet ngedumel.
Kenaikan itu terjadi di Jakarta. Pantauan Rakyat Merdeka di Pasar Munjul, Jakarta Timur, cabe rawit merah yang mengalami kenaikan cukup tinggi. Bumbu dapur pedas itu dibanderol Rp 80 ribu per kilogram. Padahal pekan lalu, harganya masih Rp 70 ribu per kilogram.
Sejak sebulan terakhir, harga cabe merah memang terus merangkak naik. Awal tahun lalu, harganya masih dibandrol Rp 50 ribu per kilogram. Menurut Andi, pedagang sayur di Pasar Munjul, kenaikan disebabkan kebutuhan masyarakat yang mulai tinggi jelang Ramadan. “Biasa kalau jelang Puasa,” kata Andi, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Bahan pangan lain yang masih tinggi adalah minyak goreng, beras, dan bawang putih. Minyak goreng curah harganya masih di kisaran Rp 16 ribu per kilogram. Sementara bawang putih yang biasa dibanderol Rp 28 ribu per kilogram sudah naik menjadi Rp 35 ribu per kilogram. Sementara harga daging ayam terpantau masih normal, yaitu Rp 34 ribu per kilogram.

Bahan pangan lain yang harganya melambung tinggi adalah daging sapi. Untuk daging has dalam (paha belakang), harganya Rp 150 ribu per kilogram. Dari situs infopanganjakarta, rata-rata harga daging sapi adalah Rp 146 ribu per kilogram. Kenaikan tertinggi ada di Pasar Petojo Ilir, Jakarta Pusat, yaitu Rp 170 ribu per kilogram.
Kenaikan harga pangan ini dikeluhkan emak-emak, termasuk Ibu Asih, warga Gang Semar, Munjul, Jakarta Timur. Menurut dia, kenaikan cabe rawit merah yang paling tinggi. Beli cabe campur rawit merah dan cabe keriting senilai Rp 8 ribu hanya dapat satu genggam, yang bisa dihitung dengan jari.
“Harga Rp 8 ribu dapat segini. Biasanya segini cuma Rp 3 ribu,” kata Asih, sambil memperlihatkan belanjaannya, kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Keluhan emak-emak ini merayap hingga ke lini masa Twitter. Pemilik akun @lekgittimat mengatakan, kenaikan harga pangan tak hanya di Jakarta. Di Riau juga harga pangan kompak naik. Ia lalu merinci kenaikan cabe keriting dari Rp 40 ribu menjadi Rp 60 ribu, cabai merah besar dari Rp 60 menjadi Rp 80 ribu, telur ayam dari Rp 25 ribu menjadi Rp 27 ribu. “Belum lagi kebutuhan pokok lain terigu, minyak, daging ayam,” keluhnya.

Akun @asmaa88 menyampaikan hal yang sama. Kata dia, sejak tiga bulan lalu, harga pangan terus merayap naik. Harga kentang misalnya, sudah tak pernah turun. Belum lagi harga perbawangan yang sudah tembus Rp 40 ribu per kilogram. “Astagfirullah,” ujarnya.
Sementara, akun @mangnyun123 menilai, kenaikan harga pangan saat ini biasa, lantaran mendekati Ramadan. “Wajarlah mau Bulan Ramadan. Mahal dikit nggak masalah, biar petani cabe untung,” tulisnya, dengan nada bijak.
Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, memastikan bahwa persediaan kebutuhan pokok masyarakat menjelang Puasa, aman. Hal tersebut disampaikan Jerry saat meninjau harga kebutuhan pokok masyarakat serta sosialisasi sistem belanja digital, di Pasar Tagog Padalarang, Bandung, kemarin.
Menurut Jerry, berdasarkan pantauan langsung, sejumlah harga kebutuhan pokok masyarakat saat ini masih stabil. “Alhamdulillah, saya melihat langsung mulai dari harga bawang putih, merah, dan minyak goreng dalam kondisi yang stabil dan yang penting kesediaan stok aman,” ujar Jerry.

Jerry memastikan, pemerintah terus berupaya mengendalikan harga kebutuhan pokok masyarakat, terutama menjelang Ramadan agar tidak terjadi kenaikan. Selain itu, Jerry pun memastikan persediaan kebutuhan pokok masyarakat aman, sehingga masyarakat diharapkan tidak panik atau belanja berlebihan.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 9 Kalimantan Darmansyah optimistis, kinerja perbankan di wilayah Kalimantan tahun ini mencapai dua digit.
Keyakinan tersebut muncul seiring pertumbuhan perekonomian nasional yang cenderung positif meski masih dibayang-bayangi tekanan global.

Ia menyebut, pasca pandemi Covid-19, pertumbuhan perbankan di Kalimantan meningkat drastis. Terbukti perekonomian Regional Kalimantan tumbuh 5,97 persen year on year (yoy) pada triwulan- IV tahun 2022, sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional.
Kontribusi produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Regional Kalimantan Tahun 2022 terhadap PDB nasional, mencapai 9,23 persen. alias naik dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,25 persen.

“Kontribusi ini menempati posisi ketiga setelah Sumatera (22,04 persen) dan Jawa (56,48 persen),” rincinya dalam dalam acara Focus Group Discussion (FGD) OJK, di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (3/3).
Sepanjang 2022, kondisi perekonomian di Regional Kalimantan menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) merupakan konributor PDRB terbesar bagi Regional Kalimantan, yaitu sebesar 52,20 persen.
Darmansyah menjelaskan, struktur PDRB Kalimantan triwulan IV-2022 didominasi oleh tiga sektor. Yakni, pertambangan, terutama batubara (Kaltim, Kalimantan Selatan/ Kalsel dan Kalimantan Utara/ Kaltara). lalu sektor industri pengolahan, utamanya industri pengolahan Crude Palm Oil atau CPO (Kalsel, Kalimantan Barat/Kalbar dan Kalimantan Tengah/Kalteng).
Dan ketiga, pertanian, utamanya kelapa sawit dan padi (Kalteng, Kalbar, dan Kalsel).

Selanjutnya, per Desember 2022, kinerja perbankan di Kalimantan menunjukkan angka pertumbuhan positif. Ini tercermin dari peningkatan aset 15,81 persen, Dana Pihak Ketiga (DPK) di level 15,84 persen, dan kredit di angka 10,34 persen secara yoy.
Menurut dia, intermediasi perbankan cukup baik dengan Loan to Deposite Ratio (LDR) 72,37 persen. Serta profil risiko perbankan yang relatif masih terjaga dengan rasio Non Performing Loan (NPL) gross 2,41 persen dan NPL Nett 0,94 persen.

Berdasarkan jenis penggunaan, kredit posisi Desember 2022 didominasi oleh kredit produktif, yaitu sebesar 60,42 persen dari total kredit.
Pertumbuhan kredit didorong oleh kredit produktif yang tumbuh 12,21 persen, dengan kredit UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) yang tumbuh 50,13 persen secara yoy.

Proporsi penyaluran kredit UMKM terhadap keseluruhan kredit se-Kalimantan posisi Desember 2022 sebesar 65,44 persen, terhadap total kredit.(RMID)