Kategori: EKONOMI

CILEGON, BANPOS – Setelah sebelumnya ada penundaan Pelaksanaan Musyawarah Kota (Mukota) VI Kadin Cilegon, kini susunan kepanitiaan dirombak.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Investasi Kadin Kota Cilegon sekaligus

Ketua Panitia Mukota VI Kadin Kota Cilegon, Isbatullah menggantikan ketua panitia sebelumnya Huluful Fahmi, dimana perombakan kepanitiaan tersebut merupakan rotasi mutasi yang lumrah dilakukan pada setiap organisasi.

“Kalau ketua penyelenggara saya menggantikan Huluful Fahmi, kalau Ketua SC (Steering Committee) Edi Haryadi menggantikan Haji Mabruri, terus kemudian Ketua OC (Organizing Committee) nya Ismatullah Ali itu menggantikan Iwan Kurniawan,” kata Isbatullah ditemui di Kantor Kadin Kota Cilegon, Selasa (24/9/2024).

“Sebenarnya penyegaran saja, dan itu hal yang lumrah karena pengurus sering di rombak, karena melihat kondisi dan situasi,” sambungnya.

Ia juga menuturkan, dirombaknya pada kepanitiaan tersebut karena mengikuti arahan dari dewan pengurus.

“Kita kan sebagai kepanjangan tangan dari dewan pengurus, tentunya mengikuti arahan dari dewan pengurus yaitu Ketua Kadin pak Sahruji,” ujarnya.

Ia menuturkan meskipun terdapat perombakan pada kepanitiaan. Persoalan tahapan-tahapan Mukota baik pengumuman calon peserta atau calon kandidat sudah di titik akhir.

“Itukan untuk tahapan-tahapan pengumuman calon peserta dan calon kandidat itu udah final. Sehingga pelaksanaannya yang di undur,” tuturnya.

Adapun calon kandidat terdapat dua, dan calon peserta ada sekitar 1600.

“Tapi kita tidak tahu situasi tingkat pusat dan wilayah, Kadin Banten dan Kadin Indonesia. Itu diluar kewenangan kita, kalau misalkan tiba-tiba ada terjadi sesuatu, itu diluar kewenangan kita,” ucapnya.

Harapan dari dewan pengurus Kadin Kota Cilegon atau penyelenggara hanya ditunda masalah pelaksanaan saja.

“Tapi saya tidak bisa menggaransi 100 persen bahwa yang ditunda hanya persoalan mukotanya. Bahwa sewaktu-waktu ada instruksi baru, ya kita harus taat,” ungkapnya.

Tak hanya itu baik calon peserta maupun calon ketuanya. Maka Dewan Pengurus Kadin Cilegon atau pihaknya akan mengikuti arahan tersebut.

Diketahui sebelumnya, seharusnya pelaksanaan Mukota Kadin Cilegon semula dijadwalkan 18 September 2024 namun ditunda berdasarkan rekomendasi dari Polres Cilegon. Penundaan tersebut untuk menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) yang kondusif selama pelaksanaan Pilkada.

Panitia Mukota VI Kadin Cilegon sudah mengumumkan hasil pleno dan verifikasi calon kandidat dan peserta Mukota VI, dimana ada dua calon kandidat yakni Ahmad Suhandi dan Abah Salim sedangkan untuk jumlah peserta ada 1592. (LUK)

JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja (DPP SP) PT PLN (Persero) Abrar Ali mengapresiasi sikap Komisi VII DPR RI yang dengan tegas menolak kebijakan skema power wheeling yang terdapat dalam RUU EBET.

Dengan sikap yang sangat bijak dan patriotik, skema tersebut harus dihapuskan dari RUU EBET, sehingga tidak lagi ada pembahasannya pada DPR dan pemerintahan periode mendatang. Skema power wheeling dinilai memiliki mudharat yang lebih besar dibanding manfaatnya bagi negara dan masyarakat.

“Kita apresiasi sikap Pak Mulyanto (Anggota Komisi VII DPR RI) yang dalam pernyataannya dengan tegas menolak power wheeling yang ada dalam RUU EBET. Atas nama SP PLN, kita sampaikan terimakasih kepada beliau, karena beliau ternyata sangat respon terhadap suara yang kita sampaikan selama ini terkait permasalahan power wheeling yang memberi dampak negatif bagi negara dan masyarakat,” ungkap Abrar pada media di Jakarta, Kamis (19/9) menanggapi batalnya Raker Komisi VII DPR RI dengan Menteri ESDM, pada Rabu (18/9) yang akan mengambil keputusan Tingkat I RUU EBET (Energi Baru Energi Terbarukan). Pembatalan tersebut dikarenakan DPR dan Pemerintah belum sepakat terkait norma tentang power wheeling.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto, kepada media di Jakarta, pada Rabu kemarin menyampaikan, pihaknya batal melakukan rapat dengan Kementerian ESDM dikarenakan belum sepakat terkait norma tentang power wheeling. Otomatis RUU EBET tersebut tidak dapat disahkan oleh DPR RI Periode 2019-2024. Selanjutnya, pembahasan RUU EBET akan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah periode mendatang.

Dengan pembatalan tersebut, pembahasan RUU EBET bisa semakin matang, terutama terkait norma power wheeling. Bahkan sangat dimungkinkan untuk me-review pasal-pasal lain yang krusial. Mengingat pembahasan RUU EBET sebelumnya banyak yang diburu waktu.

Abrar mengungkapkan, pihaknya sangat sepakat dengan sikap dari Fraksi PKS tersebut, yang dengan tegas menolak power wheeling dalam RUU EBET, karena merupakan bentuk liberalisasi sektor kelistrikan serta tidak sesuai dengan konstitusi. Pemerintah harusnya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan segelintir pengusaha.

Bila ketentuan power wheeling disetujui maka pihak swasta diperbolehkan untuk memproduksi sekaligus menjual listrik kepada masyarakat secara langsung, bahkan dengan menyewa jaringan transmisi PLN. Keadaan ini bisa melemahkan peran negara dalam penyediaan listrik bagi masyarakat. Dampaknya, harga listrik akan ditentukan oleh mekanisme pasar.

“Seperti yang disampaikan Pak Mulyanto, listrik merupakan kebutuhan penting dan strategis bagi masyarakat, sesuai konstitusi harus dikuasai oleh negara. Jangan karena ingin tampil di kancah global, kebutuhan domestik dan national interest kedodoran,” ungkap Abrar.

Abrar juga menegaskan, soal power wheeling harusnya dihapuskan dalam RUU EBET, karena memilki nilai mudharat yang lebih besar dibanding manfaat yang akan diperoleh negara dan masyarakat. “Untuk soal power wheeling ini, sikap yang sangat bijak dan patriotik adalah dengan menghapusnya dalam RUU EBET, sehingga tidak ada lagi pembahasannya pada DPR dan pemerintahan periode mendatang, karena lebih besar mudharat dibanding manfaatnya bagi negara dan masyarakat.

Kita tegaskan kembali, SP PLN akan terus bersuara menolak power wheeling karena sangat tidak Pancasilais, bertentangan dengan norma hukum dan konstitusi yang ada. Negara justru berlaku tidak adil dengan lebih memihak swasta, memberi kesempatan kepada para pemilik modal, atau bahkan investor asing menikmati keuntungan besar, namun pada saat yang sama menghisap rakyat untuk membayar energi listrik lebih mahal. Padahal, sesuai konstitusi, kesempatan tersebut harus diberikan kepada BUMN, yang menurut konstitusi adalah pemegang hak monopoli,” tandas Abrar. (RED)