Kategori: EKONOMI

JAKARTA, BANPOS – Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disarankan menerapkan model fully funded system, untuk mengelola dana pensiun (Dapen). Sistem tersebut diyakini ampuh mencegah penyelewengan dana kelola.
Saran tersebut disampaikan Pengamat BUMN dari Universi¬tas Indonesia (UI) Toto Pranoto. Menurutnya, pengelolaan dana pensiun idealnya kedua pihak ikut terlibat.
“Idealnya begitu, peserta atau pegawai maupun pemberi kerja, keduanya ikut berkontribusi dalam iuran. Jadi, dana yang ter¬bentuk disebut fully funded sys-tem,” ujar Toto kepada Rakyat Merdeka, kemarin.
Sayangnya, kata dia, di tengah kondisi saat ini mungkin se¬bagian besar Dapen BUMN be¬lum bisa memenuhi skema fully funded, dengan rasio yang ideal. Karena, sebagian revenue yang diharapkan datang dari hasil investasi, ternyata return-nya tidak sesuai ekspektasi.
“Itu (return kecil) terjadi, karena penempatan portofolio yang keliru atau sebab lain, yang sifatnya uncontrollable,” ungkapnya.
Meski demikian, bila return yang diterima kecil atau minus akibat penempatan portfolio yang keliru, maka hal tersebut bisa di¬investigasi oleh pihak terkait.
“Nah, apakah itu disebab¬kan bad governance? Kalau iya, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) bisa masuk untuk penyelidikan dan melakukan langkah hukum lebih lanjut,” terangnya.
Atas kondisi itu, ia mem¬perkirakan, kasus dana pen¬siun BUMN yang gagal in-vestasi, sepertinya terjadi di beberapa tempat.
“Penyebabnya, selain prak¬tek bad governance, juga disebabkan kelemahan internal dapen dalam kelola investasi. Artinya, mereka kekurangan tenaga profesional di bidang investasi,” ungkapnya.
Karena itu, ia mengapresiasi langkah Kementerian BUMN yang melibatkan penegak hu¬kum, baik KPK (Komisi Pem¬berantasan Korupsi) maupun BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) melakukan pengawasan.
“BPKP bisa membantu Ke¬menterian BUMN dalam pem¬benahan pengelolaan Dapen BUMN, yaitu dengan membuat SOP (Standar Operasional Prose¬dur) yang lebih baik dan early warning system untuk monitor¬ing kesehatan Dapen tersebut,” ucapnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Hari ini, nilai tukar rupiah dibuka melemah 0,17 persen ke level Rp 15.190 per dolar AS dibanding penutupan kemarin di level Rp 15.165 per dolar AS.
Pergerakan mayoritas mata uang di kawasan Asia melemah terhadap dolar AS. Dolar Singapura minus 0,03 persen, yuan China turun 0,50 persen, yen Jepang melemah 0,42 persen, dolar Hong Kong minus 0,07 persen, won Korea Selatan naik 0,12 persen, peso Filipina turun 0,15 persen, dan ringgit Malaysia minus 0,14 persen.
Indeks dolar AS terhadap mata uang saingannya menguat 0,04 persen ke level 102,18. Sementara nilai tukar rupiah terhadap euro melemah 0,42 persen ke level Rp 16.357, terhadap poundsterling Inggris turun 0,31 persen ke level Rp 18.606 dan terhadap dolar Australia juga melemah 0,45 persen ke level Rp 10.602.
Direktur PT Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi memprediksi, nilai tukar rupiah hari ini akan melemah jelang Rapat Dewan Gumbernur (RDG) Bank Indonesia yang digelar selama 18-19 Januari 2023. BI diperkirakan akan menaikkan suku bunga sebesar 25 basis poin, yang sebelumnya di 5,5 persen menjadi 5,75 persen.
“Dengan demikian, selisih suku bunga akan kembali melebar. Tetapi pasar juga menanti proyeksi suku bunga ke depannya, apakah BI akan menaikkan suku bunga hingga 6 persen atau 6,25 persen,” ujarnya dalam riset harian, Rabu (18/1).
Sementara dari ekternal, yuan China kemarin mengalami koreksi cukup dalam disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lambat akibat kebijakan Covid-19. Ibrahim memproyeksi, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini berfluktuatif namun ditutup melemah direntang Rp 15.150-Rp 15.220 per dolar AS.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Pertamina Hulu Indonesia (PHI) telah menyiapkan sederet strategi untuk menghadapi tantangan operasi dan dinamika bisnis hulu migas di Tahun 2023 dan tahun-tahun berikutnya.
Manager Communication Relations & CID Regional Kalimantan Dony Indrawan, mengatakan PHI menetapkan target 2023 yang agresif sebagai bagian dari komitmen perusahaan dalam mendukung pencapaian target produksi nasional.
Yaitu kata dia, produksi minyak sebesar 63,4 MBOPD dan produksi gas 668,5 MMSCFD.
“Kami pun menetapkan target pengeboran dengan jumlah yang lebih tinggi dari tahun 2022, yaitu 198 sumur pengembangan/eksploitasi, 5 sumur eksplorasi, serta 337 workover,” jelas Dony saat diskusi bersama para editor dan pemimpin redaksi media nasional, Selasa (17/1).
PHI juga mengambil langkah-langkah strategis terkait optimasi portofolio baik dalam kegiatan eksplorasi, development, optimasi produksi, dan sinergi operasi serta upaya menjaga keandalan fasilitas produksi untuk mencapai target perusahaan.
“Perusahaan juga mendorong implementasi digitalisasi tepat guna untuk meningkatkan kolaborasi, bisnis, dan inovasi untuk mewujudkan operasi migas yang efisien dan agile,” tegas Dony.
Menghadapi tahun 2023 lanjut Dony, Perusahaan mempersiapkan berbagai strategi. Antara lain, kegiatan ekplorasi yang agresif untuk mencari sumber daya baru, optimasi baseline dan development untuk meningkatkan produksi.
Selain itu, peningkatan sinergi dan pengadaan bersama dengan entitas Pertamina grup, serta evaluasi dan optimasi terhadap asset portofolio.
Pihaknya percaya bahwa keberlanjutan operasi dan bisnis migas Perusahaan berperan penting dalam mendukung keberlangsungan penyediaan energi nasional dan pembangunan ekonomi Indonesia.
“Kami juga berkomitmen untuk menerapkan prinsip ESG (Environment, Social, Governance) dalam setiap kegiatan operasi dan bisnis migas perusahaan sehingga mampu menghasilkan energi yang berkelanjutan bagi Indonesia dan mendukung strategi Pertamina untuk zero emission.” tegas Dony.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Situasi di lokasi proyek PT Gunbuster Nickel (GNI) di Desa Bunta, Kecamatan Petasia Timur, saat ini telah kondusif. Pemerintah pun meyakinkan, iklim investasi tetap terkendali usai insiden bentrok antara tenaga kerja WNI dan WNA, di lokasi proyek itu, Sabtu (14/1).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, iklim investasi di Indonesia tetap aman setelah unjuk rasa yang berakhir ricuh di perusahaan smelter nikel PT GNI.
“Pemerintah memastikan bahwa Indonesia aman untuk investasi, sehingga perlu kerja sama dari semua pihak untuk bersinergi mewujudkan iklim usaha yang kondusif dengan menaati aturan-aturan yang berlaku,” kata Agus.
Agus juga mengimbau kepada para karyawan untuk bisa menjaga kondusivitas dan melakukan dialog yang konstruktif antara karyawan dengan PT GNI agar tercapai kesepakatan.
“Kami juga meminta agar para karyawan dapat menjaga situasi kondusif serta mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) khususnya yang berkaitan dengan K3L (Kesehatan, Keselamatan, Kerja dan Lingkungan Hidup). Agar persoalan dapat segera diselesaikan sehingga hak-haknya dan kembali beraktivitas,” jelas Agus.
PT GNI merupakan perusahaan milik pengusaha asal China, Tony Zhou Yuan, yang beroperasi di Morowali Utara, Sulawesi Tengah (Sulteng)..Telah berdiri sejak tahun 2019, PT GNI hadir sebagai perusahaan pengolah nikel yang bersinergi dalam program hilirisasi mineral dan batu bara (minerba).
Perusahaan ini diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi pada 21 Desember 2021 dengan kapasitas produksi 1,8 juta ton feronikel dengan kadar 10-12 persen per tahun, serta hasil input bijih nikel sebesar 21,6 juta ton per tahun.
“Smelter nikel berperan penting bagi hilirisasi industri dan penguatan struktur industri di Tanah Air. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) juga sedang menyusun tata kelola industri berbasis mineral (smelter) yang mengatur antara lain insentif-insentif, kewajiban dan hak,” jelas Agus.
Head of Human Resources and General Affairs PT GNI Muknis Basri Assegaf menyatakan, situasi lingkungan kerja saat ini sudah aman. “Kondisi saat ini sudah kondusif dan terkendali karena kesigapan aparat keamanan dapat menangani insiden yang ada sehingga situasi dapat Kembali normal,” katanya, Selasa (17/3).
Senada, Bupati Morowali Utara (Morut) Delis Julkasson Hehi mengatakan, setelah insiden yang terjadi di PT GNI Desa Bunta, masyarakat harus dapat tenang dan secara bersama-sama menjaga kondusivitas daerah Morowali Utara. “Kita harus menjaga kondusivitas daerah Morowali Utara. Orang tidak kenal Morowali Utara kalau GNI tidak hadir di sini. Harus disadari kehadiran perusahaan ini memiliki kontribusi yang besar untuk daerah ini,” ucapnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, ada 23 provinsi yang tingkat inflasinya berada di atas realisasi inflasi nasional.
“Ini yang menjadi catatan; Sumatera Barat inflasinya 7,43 persen, Sulawesi Tenggara 7,39 persen, Kalimantan Selatan 6,99 persen, Riau 6,81 persen, dan daerah lainnya. Jadi, terhadap 23 provinsi ini Pak Gubernur mohon diperhatikan,” jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Pengamat ekonomi dari Universitas Jember (Unej) Adhitya Wardhono mengungkapkan, beras selalu menjadi polemik tiap tahunnya. Terlebih di penghujung 2022, Indonesia sempat impor beras. Komoditas beras masuk komoditas pangan yang harganya perlu dipantau.
Oleh sebab itu, neraca komoditas yang diterapkan oleh Badan Pangan Nasional (BPN) harus jelas dan tepat serta mampu berkoordinasi dengan stakeholder terkait secara lebih progresif.
Mengingat, ini masih menjadi komoditas utama yang menyumbang inflasi di Januari 2023. Merujuk info dari Bank Indonesia (2023), paling tidak beras merupakan salah satu dari empat komoditas pangan penyumbang inflasi, selain cabe rawit, cabe merah dan bawang merah.
Menurut Adhitya, Tim Pengendali Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus berkolaborasi memantau dan memastikan pergerakan komoditas beras. Mereka juga harus turun ke pasar-pasar.
“Pastikan stok beras nasional cukup. Jika dirasa ada pergerakan harga yang dapat menganggu daya beli masyarakat, khususnya masyarakat pra sejahtera dan menjadi pemantik inflasi, maka kebijakan strategis lintas lembaga perlu dilakukan,” jelasnya.
Menurutnya, strategi pengendalian harga seperti operasi pasar dan pasar murah sangat diperlukan dalam jangka pendek. Apalagi saat ini Indonesia tengah berupaya pulih dari pandemi, sehingga perlu kontinuitas dan konsistensi pengendalian inflasi pangan.
“Masyarakat masih mengalami memar ekonomi karena pandemi. Oleh karenanya operasi pasar murah sembako, terutama beras, minimal dapat mengurangi shock kenaikan harga pangan dalam jangka pendek,” katanya.
Meski demikian, Adhitya menekankan pentingnya kebijakan jangka panjang. Sebab, strategi pasar murah ataupun operasi pasar berpotensi memunculkan moral hazard di pasar ketika dilakukan dalam jangka panjang.
Oleh sebab itu, pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan yang dapat menopang ketersediaan pangan, seperti peningkatan produktivitas padi secara ekstensif, tata kelembagaan antarlembaga terkait, pembenihan bibit unggul yang tahan perubahan iklim dan hama, sistem distribusi pangan yang perlu koordinasi sangat ketat antara pemangku kepentingan.
Dalam kaitannya dengan volatile food inflation, pola meredam inflasi pangan dengan koordinasi antarlembaga negara dan pemerintah menjadi agenda penting yang harus segera dilakukan awal tahun ini.
Dia juga menekankan pentingnya koordinasi dan kolaborasi dalam menghadapi persoalan pangan di Indonesia.
“Bangun relasi yang kuat tidak saja mengarus ke ruas berbagi informasi, juga dalam ruang analisis strategis yang akomodatif terhadap kenaikkan harga pangan dan kelangkaan pasokan pangan terutama beras,” pungkasnya.
Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan LPEM FEB UI Teuku Riefky mengatakan, extra effort pengendalian yang dilakukan TPIP-TPID sudah cukup baik jika dibandingkan dengan negara lain.
Untuk beberapa daerah, kata dia, masih ada isu pasokan dan musim sehingga perlu penguatan lebih lanjut.
“Sejauh ini progresnya sudah cukup baik dalam mengendalikan inflasi Indonesia yang walaupun tinggi, masih jauh lebih manageable ketimbang negara lainnya,” kata Riefky, Selasa (17/1).
Tingkat inflasi domestik ini jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara yang lonjakan inflasinya sangat ekstrem. Misalnya, Argentina mencapai 94,80 persen, Turki 64,27 persen, Rusia 11,9 persen dan Italia 11,6 persen.
Kemudian untuk inflasi kuartal I, Riefky memperkirakan masih berada di atas 5 persen karena ada momen puasa dan Lebaran.
Untuk menjaga inflasi, pemerintah diminta menjaga domestik ekonomi dan juga nilai tukar. Lebih lanjut, inflasi Indonesia pada tahun ini akan berada pada kisaran 4 persen hingga 5 persen secara tahunan (year on year/yoy). Hal ini masih seturut dengan target pemerintah.
Pemerintah menargetkan tingkat inflasi pada 2023 mencapai sasaran 2 hingga 4 persen dengan asumsi di APBN Tahun Anggaran 2023 di 3,6 persen.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menghadirkan Paviliun Indonesia di sela perhelatan World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss, pada 16-20 Januari 2023. Acara ini menjadi ajang kampanye Pemerintah di tingkat global terkait investasi keberlanjutan.
Untuk kelima kalinya, Paviliun Indonesia tahun ini mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Hilirisasi Industri dan Kemitraan Inklusif (Sustainable Eco¬nomic Transformation through Downstream Industry and Inclusive Partnership).
“Kami ingin menegaskan pada dunia bahwa Indonesia mendorong pembangunan lebih inklusif, adil dan merata bagi semua pihak,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, kemarin.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indone¬sia (Hipmi) itu juga mengungkapkan, penyelenggaraan Paviliun Indonesia ini telah men¬jadi tradisi.
Acara lima hari ini memung¬kinkan delegasi Indonesia dan internasional saling berinteraksi, serta menghadiri sesi panel yang didukung oleh ber¬bagai Kementerian/Lembaga dan juga perwakilan dari dunia usaha.
Melalui paviliun ini, Pemerintah Indonesia juga mendo¬rong hilirisasi industri agar nilai tambah dari investasi dirasakan masyarakat di sekitar lokasi investasi.
“Ini juga bagian dari kolaborasi investor dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) lokal agar terjadi pemerataan investasi hingga ke daerah. Melalui sesi-sesi yang ada di Paviliun Indonesia, kami ingin menyampaikan pesan tersebut,” ucap Bahlil.
Paviliun Indonesia secara resmi dibuka pada 17 Januari 2023 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Duta Besar Republik Indonesia di Bern, Duta Besar Republik Indonesia di Jenewa, dan Ketua Umum Kadin Indonesia.
Setiap harinya akan diselenggarakan sesi diskusi panel yang disiarkan secara daring pada kanal YouTube Kementerian Investasi-BKPM, dengan topik yang beragam. Serta menghadirkan pembicara dari mulai pejabat setingkat menteri, pejabat tinggi Kementerian/Lembaga dan Duta Besar.
Hadir juga Chief Executive Officer (CEO) dan ekseku¬tif dari berbagai perusahaan terkemuka, baik di Indonesia maupun internasional. Misal¬nya, Pertamina, Bank Mandiri, EMTEK, Bakrie Group, Lippo Group, Grab dan lainnya.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Setelah diterpa fase bearish di 2022, optimisme terhadap kripto dirasa akan mulai terbangun di 2023. Momen Bitcoin Halving Day yang akan berdampak menaikkan harga Bitcoin nantinya, membuat Harga altcoin pun memiliki kesempatan besar untuk turut naik mengikuti harga Bitcoin.
Bagi para investor kripto, momen di 2023 ini tentu adalah momen tepat untuk mengakumulasikan portofolio kripto di harga yang cukup rendah. Salah satu strategi mengakumulasikan kripto untuk investasi jangka panjang yaitu melalui metode Dollar Cost Averaging.
Dollar Cost Averaging adalah upaya investor membagi porsi investasi dengan memasukkan jumlah nominal yang sama dan rutin, dalam rentang waktu tertentu.
CEO Indodax, Oscar Darmawan menjelaskan, dollar cost averaging merupakan cara yang terbilang cukup ciamik untuk terhindar dari kerugian dan agar investor bisa terhindar dari FOMO, tidak impulsif, investasi sesuai plan, dan lebih bijak dalam mengatur pengeluaran.
“Dengan membeli kripto menggunakan metode dollar cost averaging Misalnya, investor memiliki uang dingin sebesar tiga juta rupiah. Dibanding membeli Bitcoin langsung senilai tiga juta, dengan metode Dollar Cost Averaging, investor membeli Bitcoin secara rutin sebesar 250 ribu setiap bulannya selama satu tahun. Dengan begitu, potensi risiko kerugian akan lebih kecil terlebih jika harga Bitcoin tiba tiba turun. Bahkan, dengan metode Dollar Cost Averaging ini, investor akan cenderung lebih beruntung dalam beberapa momen tertentu,” jelas Oscar.
Oscar menambahkan, meskipun menggunakan strategi Dollar Cost Averaging ini pertumbuhan profit nya tidak terlalu besar dan cenderung lambat, namun hal tersebut tentu tidak mengapa mengingat hakikat investasi adalah sebagai tempat lindung nilai tidak semata mata mencari profit dalam jumlah besar.
“Metode Dollar Cost Averaging, Kenaikan profit memang tidak terlalu besar, namun jika kita melihat secara kacamata jangka panjang, ini berpotensi menghasilkan nilai aset yang lebih tinggi,” jelas Oscar.
Tidak hanya untuk investasi jangka panjang, metode Dollar Cost Averaging adalah cara yang cocok bagi para investor pemula ataupun investor yang tidak memiliki waktu luang yang banyak. “Jadi, bagi para investor yang ingin menggunakan metode Dollar Cost Averaging bisa memulai dilakukan di harga saat ini ketika pasar sedang bearish,” tutup Oscar.
Metode ini juga bisa digunakan dengan Bitcoin yang ditukarkan dengan USDT. USDT adalah kripto yang merupakan 1:1 dengan dolar AS. Market Bitcoin USDT juga tersedia di Indodax yang bisa ditukarkan dengan kripto lain, seperti Ethereum.
Memasuki bulan Januari 2023, harga Bitcoin terlihat cenderung mengalami kenaikan. Berdasarkan data dari Indodax per hari Kamis 12 Januari 2023 jam 14.00, Bitcoin (BTC) berada di harga 277 juta rupiah per 1 bitcoin, sementara harga Ethereum (ETH) berada di harga 21 juta rupiah per 1 Ethereum.
Sebagai tambahan informasi, Indodax memiliki counter offline yang bisa dipakai oleh para member untuk berkonsultasi yang berada di pusat bisnis Sudirman, DKI Jakarta dan Canggu serta Seminyak, Bali. Di Indodax, Bitcoin dan aset kripto lainnya bisa dimiliki oleh siapa saja dengan mudah dan aman dengan mulai dari harga Rp10 ribu saja.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyatakan siap mendukung Pemerintah untuk menyediakan jaringan internet di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T) dengan memaksimalkan dana Universal Service Obligation (USO).
Ketua Umum Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Muhammad Arif mengatakan, filosofi Undang-Undang Telekomunikasi adalah memberikan penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi.
Dalam Undang-Undang Telekomunikasi pasal 16 ayat 1 dijelaskan, setiap penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggara jasa telekomunikasi wajib memberikan kontribusi dalam pelayanan universal. Di ayat 2 dijelaskan kontribusi pelayanan universal tersebut berupa penyediaan sarana dan prasarana telekomunikasi dan atau kompensasi lain.
Selanjutnya di dalam PP 52 Tahun 2000 pasal 26, disebutkan bahwa Kewajiban Pelayanan Universal dapat berupa penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi, kontribusi dalam bentuk komponen biaya interkoneksi, atau kontribusi lainnya.
Menurutnya, selama ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) hanya fokus pada kewajiban pelayanan universal pada bentuk kompensasi lainnya yaitu berupa dana USO sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor operator.
“Pemerintah harus mengubah arah kebijakan berubah dan operator diminta menghidupkan layanan telekomunikasi di daerah USO. APJII siap membantu Pemerintah untuk mewujudkan kesetaraan akses digital di Indonesia,” kata Arif dalam keterangan tertulis, Selasa (17/1).
Menurutnya, Presiden Jokowi dapat mempertimbangkan skema pendanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah 3T. Ada baiknya, pembangunan jaringan telekomunikasi di daerah 3T dikembalikan pada filosofi UU 36 Tahun 1999.
Lebih baik operator ditugaskan membangun langsung di daerah 3T lalu diperhitungkan sebagai kontribusi pelayanan universal penyediaan jaringan dan atau jasa telekomunikasi karena masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan layanan telekomunikasi.
“Oleh karena itu APJII meminta agar Pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat meredefinisi ulang kriteria daerah dan skema pembangunannya tujuannya agar pembangunan dapat dilaksanakan seefektif mungkin,” ungkap Arif.
Berdasarkan data Kominfo masih ada 12.548 desa di Indonesia yang belum mendapatkan layanan Telekomunikasi. Dari jumlah tersebut, 9.113 desa berada di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T). Sisanya 3.435 merupakan desa non 3T yang tidak komersial. Dengan masih banyaknya daerah yang belum mendapatkan akses ke internet. APJII mendesak Pemerintah melakukan terobosan dalam membangun jaringan telekomunikasi di daerah 3T.
Dalam memberikan layanan di daerah 3T, menurut Arif, pendekatan yang paling utama adalah jangkauan atau pemerataan akses internet terlebih dahulu. Setelah pemerataan terjadi, target bandwidth yang dapat direncanakan berada pada level basic dengan kisaran bandwidth 3 sampai 8 Mbps per user atau 12 sampai 25 Mbps per keluarga baru direalisasikan. Di internal APJII dikenal dengan istilah coverage over quality.
Selain itu agar pembangunan yang dilakukan BAKTI Kominfo dikemudian hari tepat sasaran dan transparan, Arif meminta agar ketika melakukan perencanaan dan pembangunan jaringan telekomunikasi, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan. Arif melihat selama ini pembangunan dan transparansi progress capaian pembangunan BTS yang dilakukan BAKTI Kominfo tak dilakukan.
“Karena seluruh penyelenggara jasa telekomunikasi memberikan sumbangan USO, kedepannya APJII secara intens dapat dilibatkan dalam perencanaan dan pembangunannya bersama stakeholder yang lain. Memang BAKTI Kominfo memiliki dewan pengawas. Namun dengan adanya kasus korupsi ini kami mempertanyakan tugas dan fungsi mereka selama ini yang berasal dari Kominfo dan Kemenkeu. Kedepannya seluruh pemangku kepentingan dapat dapat dilibatkan secara aktif. Dan progres pembangunan diumumkan secara berkala kepada publik,” pungkas Arif.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pajak daerah pada 2022 tembus Rp 209,47 triliun. Jumlah ini tumbuh 5,1 persen jika dibanding periode sama tahun sebelumnya yang mencapai Rp 199,31 triliun.
“Perekonomian daerah mulai membaik, kita lihat perpajakan di daerah menguat dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang luar biasa,” ungkap Sri Mul dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda tahun 2023 yang dikutip dari Antara, di Jakarta, Selasa (17/1).
Dengan realisasi tersebut pajak daerah mendominasi PAD dengan kontribusi sebesar 72,6 persen, yang disusul dengan realisasi lain-lain PAD yang sah sebesar 21,4 persen, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (PKD) yang dipisahkan sebesar 3,3 persen, dan retribusi daerah 2,7 persen.
Sri Mul menjelaskan, peningkatan pajak daerah, terutama terjadi pada jenis pajak konsumtif yakni pajak hiburan yang naik 212,74 persen (yoy) dari Rp 480 miliar menjadi Rp 1,49 triliun serta pajak hotel yang tumbuh 89,09 persen (yoy) dari Rp3,21 triliun menjadi Rp 6,07 triliun.
Kemudian terdapat pula pajak restoran yang naik 40,59 persen (yoy) dari Rp 8,49 triliun menjadi Rp 11,94 triliun, serta pajak parkir yang tumbuh 34,92 persen (yoy) dari Rp 800 miliar menjadi Rp 1,09 triliun.
Dengan perbaikan pajak daerah tersebut, kata dia, implikasinya adalah kepada inflasi, apalagi jika masyarakat mulai melakukan konsumsi dan mobilitas, namun barangnya tidak ada sehingga menyebabkan kenaikan harga.
“Ini yang harus kita cegah pada saat masyarakat mulai melakukan kegiatan maka sisi produksi dan suplai, terutama mengenai logistik dan distribusi, menjadi sangat penting,” ucap Sri Mul.
Selain pajak daerah, hasil PKD yang dipisahkan berhasil tumbuh 1,4 persen (yoy) dari Rp9,48 triliun menjadi Rp 9,61 triliun berkat kontribusi kenaikan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Sementara untuk retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah masih terkontraksi masing-masing 7,5 persen (yoy) dari Rp 8,48 triliun menjadi Rp 7,84 triliun dan 22,7 persen (yoy) dari Rp 79,74 triliun menjadi Rp 61,61 triliun.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Untuk kelima kalinya, Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) menghadirkan Paviliun Indonesia (Indonesia Pavilion) di sela-sela perhelatan World Economic Forum (WEF) 2023 di Davos, Swiss.
Mengangkat tema “Transformasi Ekonomi Berkelanjutan melalui Hilirisasi Industri dan Kemitraan Inklusif” (Sustainable Economic Transformation through Downstream Industry and Inclusive Partnership), Paviliun Indonesia 2023 yang bertempat di Promenade 55, Davos, Swiss akan berlangsung pada 16-20 Januari 2023.
“Ini merupakan ajang pemerintah Indonesia di tingkat global, untuk menyampaikan agenda investasi berkelanjutan, yang selalu disampaikan Bapak Presiden. Kami ingin menegaskan pada dunia, bahwa Indonesia mendorong pembangunan yang lebih inklusif, adil, dan merata bagi semua pihak,” ujar Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam keterangannya, Senin (16/1).
Bahlil juga mengungkapkan, penyelenggaraan Paviliun Indonesia ini telah menjadi tradisi.
Acara lima hari yang diprakarsai pemerintah Indonesia ini memungkinkan delegasi Indonesia dan internasional untuk saling berinteraksi, dan melakukan pertemuan. Serta menghadiri sesi panel yang didukung oleh berbagai Kementerian/Lembaga dan juga perwakilan dari dunia usaha.
“Kami mendorong hilirisasi industri, agar nilai tambah dari sebuah investasi dirasakan masyarakat di sekitar lokasi investasi,” papar Bahlil.
“Ini juga bagian dari kolaborasi investor dengan UMKM lokal, agar terjadi pemerataan investasi hingga ke daerah. Melalui sesi-sesi yang ada di Paviliun Indonesia, kami ingin menyampaikan pesan tersebut,” imbuhnya.
Paviliun Indonesia secara resmi dibuka pada hari ini, Selasa 17 Januari 2023 oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Menteri Investasi/Kepala BKPM, Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Duta Besar Republik Indonesia di Bern, Duta Besar Republik Indonesia di Jenewa, dan Ketua Umum KADIN.
Setiap harinya akan diselenggarakan sesi diskusi panel yang disiarkan secara daring pada kanal YouTube Kementerian Investasi-BKPM.
Dengan topik yang beragam serta menghadirkan pembicara dari mulai pejabat setingkat menteri, pejabat tinggi Kementerian/Lembaga, Duta Besar, serta Chief Executive Officer (CEO) dan eksekutif dari berbagai perusahaan terkemuka baik di Indonesia maupun internasional.
Seperti Pertamina, Bank Mandiri, EMTEK, Bakrie Group, Lippo Group, Grab, dan lainnya.
Masih dalam satu rangkaian partisipasi Indonesia dalam WEF 2023, pemerintah Indonesia juga akan menggelar Indonesia Night pada Rabu 18 Januari 2023.
Indonesia Night merupakan sebuah acara yang menampilkan ragam budaya, hiburan, dan kuliner Indonesia. Sekaligus menjadi ajang berjejaring antara delegasi WEF dari berbagai negara.
Sejak pertama kali menyelenggarakan Paviliun Indonesia pada WEF tahun 2018, Kementerian Investasi/BKPM selalu berkolaborasi dengan Kementerian/Lembaga lainnya dan melibatkan partisipasi dari pihak swasta dalam menampilkan berbagai keunggulan Indonesia melalui berbagai ajang interaktif di Paviliun Indonesia.
Tahun ini, Kementerian Investasi/BKPM melibatkan partisipasi dari WIR Group dan GoTo untuk menyemarakkan Paviliun Indonesia 2023. (RMID)