Kategori: EKONOMI

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menggandeng dua perusahaan konsultan asal Inggris, The Crossrail International dan PT Mott MacDonald Indonesia. Kerja sama itu untuk memastikan kesiapan operasional Light Rail Transit (LRT) Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Kerja sama tertuang dalam komitmen kerja sama (Cooperation Of Commitment/COC) antara Kemenhub dengan PT Mott MacDonald Indonesia dan The Crossrail International, yang ditandatangani di Kantor Kemenhub, Jakarta, kemarin.
Hadir Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Duta Besar Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins, Dirjen Perkeretaapian Risal Wasal, Chief Executive Officer The Crossrail International Paul Dyson, serta President Director PT Mott MacDonald Indonesia Hari Kusharwanto.
“Kedua proyek menuju tahap akhir konstruksi. Kerja sama ini diharapkan akan memastikan operasional kedua moda trans¬portasi tersebut dapat dilakukan tahun ini dengan tingkat kesela¬matan yang baik,” kata BKS-sapaan Budi Karya Sumadi.
Menurut BKS, Inggris salah satu negara yang memiliki pengalaman baik membangun infrastruktur perkeretaapian dengan berbagai teknologi dan inovasinya.
“Pengetahuan, keterampi¬lan dan keahlian yang dimiliki mereka dapat kita manfaatkan untuk transfer knowledge dan alih teknologi di bidang perkere¬taapian,” ujar BKS.
proyek, baik LRT Ja¬bodebek maupun Kereta Cepat Jakarta-Bandung sama-sama menggunakan teknologi tinggi.
LRT Jabodebek dikembang¬kan dengan Communication-Based Train Control (CBTC) dan sistem Grade of Automa¬tion (GoA) level 3, yang me¬mungkinkan LRT Jabodebek dioperasikan tanpa masinis.
Sedangkan Kereta Cepat Ja¬karta-Bandung menggunakan teknologi GSM-R yang meru¬pakan pertama kalinya digu¬nakan di Indonesia.
Eks Dirut Angkasa Pura ll itu memastikan, kerja sama antara Indonesia dan Inggris di sektor transportasi selama ini sudah terjalin baik.
Salah satunya, yaitu pengem¬bangan proyek MRT Jakarta melalui penandatanganan Letter of Intent (LoI) yang dilakukan pada 2022.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah perwakilan dari industri jasa keuangan bertemu di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Mahendra Siregar beserta jajarannya, perwakilan industri perbankan, perwakilan industri pasar modal, dan perwakilan industri keuangan non-bank (IKNB).
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ketua DK-OJK Mahendra Siregar mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Di samping itu, pertemuan juga berisi dialog terkait perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan maupun industri yang berada di dalamnya.
“Pada kesempatan itu pula kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu,” jelas Mahendra di Jakarta, Senin (16/1).
Termasuk bagaimana lembaga jasa keungan menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, kinerja dan kondisi. Serta pertumbuhan dari sektor jasa keuangan dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga baik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah perwakilan dari industri jasa keuangan bertemu di Istana Merdeka.
Dalam pertemuan tersebut hadir Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK-OJK) Mahendra Siregar beserta jajarannya, perwakilan industri perbankan, perwakilan industri pasar modal, dan perwakilan industri keuangan non-bank (IKNB).
Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
Ketua DK-OJK Mahendra Siregar mengatakan, dalam pertemuan tersebut pihaknya menyampaikan persiapan pertemuan tahunan industri jasa keuangan yang akan dilaksanakan pada awal Februari 2023. Di samping itu, pertemuan juga berisi dialog terkait perkembangan terakhir dari sektor jasa keuangan maupun industri yang berada di dalamnya.
“Pada kesempatan itu pula kami dan para pimpinan asosiasi industri jasa keuangan menyampaikan bagaimana rencana, prospek, dan tantangan ke depan yang perlu diantisipasi, dimitigasi, dan ditangani dengan sebaik-baiknya. Sehingga sekalipun kondisi perekonomian global penuh tantangan dan tidak mudah, kita harus memitigasi dampak dari kondisi tadi itu,” jelas Mahendra di Jakarta, Senin (16/1).
Termasuk bagaimana lembaga jasa keungan menyambut masa persiapan masuk ke dalam pemilihan umum dan pemilihan presiden, kinerja dan kondisi. Serta pertumbuhan dari sektor jasa keuangan dalam mendukung dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional tetap terjaga baik.
Menurut Mahendra, Presiden Jokowi memberikan arahan yang sangat jelas, utamanya agar seluruh pemangku kepentingan di sektor keuangan terus menjaga momentum penguatan pertumbuhan ekonomi dari tahun 2022 ke depan. Dengan berbagai pengalaman dalam menyelesaikan tantangan-tantangan yang berat selama pandemi, lanjut Presiden, maka tidak ada alasan untuk tidak optimistis menghadapi tahun 2023 ini.

Mahendra menekankan, sinergi, koordinasi, kerja sama, dan upaya bersama baik pemerintah, kami dalam hal ini regulator di sektor jasa keuangan, maupun bersinergi dengan kementerian/lembaga terkait. Termasuk anggota KSSK dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), dan LPS, serta yang lebih penting lagi.

“Seluruh pemangku kepentingan, pelaku usaha, investor, industri jasa keuangan, yang akan menentukan pada gilirannya nanti bahwa tahun 2023 ini pun akan setidaknya sama baiknya. Kalaupun tidak lebih baik lagi dari tahun 2022,” ungkapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) Sunarso yang mewakili industri perbankan menyampaikan, pihaknya akan mendukung langkah pemerintah dalam hal hilirisasi industri.

Menurut Presiden Jokowi, hilirisasi industri yang berbasis ekstraksi sumber daya alam tidak bisa berhenti dan harus terus dilanjutkan.

“Hilirisasi itu bagian dari point of no return. Tadi ditegaskan lagi oleh Bapak Presiden bahwa hilirisasi ini tidak bisa berhenti, tidak bisa kembali, maka industri perbankan commited untuk mendukung proses hilirisasi dalam rangka agar seluruh rangkaian nilai tambahnya dari proses itu dinikmati oleh masyarakat Indonesia,” ujar Sunarso.

Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia (BEI) Iman Rachman, yang mewakili industri pasar modal menyampaikan kinerja positif BEI. BEI ditutup kondusif dengan Indeks Harga Saham Gabungan tumbuh 4 persen pada akhir 2022, rata-rata harian perdagangan mencapai Rp 15 triliun, jumlah investor tumbuh mencapai lebih dari 10,3 juta investor, serta emiten yang tumbuh menjadi 833 perusahaan.

Dilaporkan juga terkait dengan Undang-Undang P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) terkait Bursa Efek Indonesia, terkait dengan perdagangan karbon.

“Kami mengapresiasi P2SK sebagai bentuk pendalaman pasar kita ke depannya dan juga perluasan dari perdagangan Bursa Efek Indonesia, tidak hanya bursa saham tapi juga bursa karbon,” ujar Iman.(RMID)

JAKARTA, BANPOS – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), mengapresiasi langkah pemerintah yang serius melakukan pengembangan kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim.

Ketua Kadin Kukar, Aulia Rahman Basri mengatakan, adanya IKN Nusantara di Wilayah Provinsi Kaltim tersebut, tentu akan berdampak positif terhadap proses pertumbuhan ekonomi dan bisnis berskala nasional, dari yang awalnya terfokus di Jawa, akan bergeser ke luar Jawa, lebih khususnya ke Kalimantan Timur.

Dia pun menilai, IKN Nusantara merupakan progres pembangunan nasional yang sangat strategis dalam jangka panjang. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya investor asing yang masuk di berbagai sektor di kawasan pengembangan IKN.

“Hingga saat ini, arus investor asing, seperti Malaysia, Singapura, dan negara-negara Asia mulai berdatangan untuk jajaki investasi di sektor pangan, jasa logistik, konstruksi dan energi di kawasan pengembangan IKN,” kata Aulia kepada wartawan, Senin (16/1).

Sejauh ini, para investor dari negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sudah menyempatkan datang langsung ke Kabupaten Kukar dalam rangka melihat dan menjajaki potensi ekonomi di kawasan pengembangan deliniasi IKN tersebut.

Menurutnya, alasan para investor asing itu tertarik untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Kukar karena tersedianya lahan yang masih cukup luas untuk mengembangkan berbagai sektor yang ada.

“Sektor pangan, logistik, infrastruktur dan energi nampaknya menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor asing tsb, sehingga ini bisa menjadi peluang untuk bermitra bagi anggota Kadin Kabupaten Kukar,” tuturnya.

Dengan banyaknya para investor yang mulai berdatangan di Kaltim, yakni tempat dibangunnya IKN Nusantara, Aulia meminta para pelaku untuk bergerak aktif memanfaatkan peluang yang ada tersebut.

“Para investor luar negeri sudah mulai datang ke wilayah Kaltim, maka sebaiknya para pelaku usaha lokal jangan pasif, namun harus lebih gencar aktif untuk menjual dan mempromosikan potensi ekonomi dan bisnis yang ada di Kabupaten Kukar, untuk bisa menarik minat para investor nasional maupun internasional,” pesannya kepada para pelaku usaha.

Lebih lanjut, Kadin Kabupaten Kukar mengaku telah memberikan motivasi secara intens kepada para pelaku usaha lokal, khususnya yang berada di kawasan pengambangan IKN untuk jeli melihat peluang yang ada.

“Para pengusaha lokal harus berperan lebih aktif bukan hanya sekedar ikut mempersiapkan proses pembangunan fisik IKN, akan tetapi juga bagaimana pengusaha lokal mampu mempersiapkan diri ketika IKN Nusantara ini sudah berjalan di Wilayah Kaltim,” tegas Aulia.

Sebagai contoh, lanjutnya, berpindahnya IKN ke wilayah Kaltim tentu akan dibarengi dengan perpindahan ribuan, atau bahkan jutaan orang pekerja, baik di sektor formal atau non formal.

Dia meminta para pelaku usaha lokal untuk merubah hal tersebut menjadi benefit bagi keberlangsungan usaha mereka.

Hal ini tentunya harus diantisipasi sebagai sebuah peluang bisnis yang luar biasa, karena para warga pendatang tersebut pasti butuh makan/pangan, tempat tinggal, jasa transportasi, hotel, pendidikan, sarana hiburan, fasilitas umum, dan lainnya.

“Oleh sebab itu bagi pengusaha lokal di Kukar harus cepat tanggap untuk mempersiapkan diri, dan berbenah diri dal rangka mengisi peluang bisnis di kawasan pengembangan IKN,” tutur dia.

Tak hanya para pelaku usaha, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Kukar pun diminta untuk turut serta mengambil peluang tersebut, mengingat kedudukan Pemkab Kukar sebagai mitra kawasan pengembangan IKN.

Lebih dalam lagi, Aulia menyampaikan, bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan atas berbagai peluang investasi yang bisa untuk dikembangkan. Dijelaskan olehnya, pemetaan ini dilakukan oleh pihaknya dalam rangka meningkatkan daya tarik investor.

Sebab, dikatakan Aulia, Kadin memiliki peran yang cukup strategis terkait hal tersebut.

“Kadin berperan sebagai tempat fasilitator, pemandu dan memverifikasi para investor yang ingin tahu banyak tentang informasi apa saja yang tepat untuk berinvestasi di Kutai Kartanegara dengan cara yang baik dan benar,” katanya.

Pada tahap awal ini, Kadin telah menawarkan dua pola investasi di kawasan IKN Nusantara kepada para investor asing. Pertama, apabila para investor ingin berinvestasi di kawasan Pusat Inti IKN Nusantara, maka dalam mereka akan diarahkan kepada Badan Otorita IKN yang berwenang untuk itu.

Kemudian yang kedua, apabila para investor ingin berinvestasi di sektor wilayah atau kawasan pengembangan di luar Pusat Inti IKN, dalam hal ini di Kab.Kukar sebagai kawasan pengembangan green city, maka Kadin akan mengarahkan ke Pemda Kukar.

“Artinya ini peluang pengusaha lokal untuk langsung bermitra dengan investor luar negeri atau nasional di bidang sektor pangan, pertanian, logistik, energi dan infrastruktur jasa lainnya,” pungkas Aulia. (RMID)

CILEGON, BANPOS – Bidang Metrologi Legal Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon pekan ini mulai kembali melaksanakan pelayanan kemetrologian (tera dan atau tera ulang) setelah terbitnya Cap Tanda Tera Tahun 2023.

Hal ini ditandai dengan pembukaan Cap Tanda Tera tersegel dan pembubuhan tapak Cap Tanda Tera secara simbolis oleh Wali Kota Cilegon, Helldy Agustian di kantor Bidang Metrologi Legal Kota Cilegon, Kamis (12/1/2023).

“Pada hari ini kita berkumpul pada acara Pembukaan dan Pembubuhan Tapak Cap Tanda Tera Tahun 2023 sebagai tindak lanjut dari Permendag Nomor 6 Tahun 2023 yang merupakan landasan hukum bagi kita untuk memulai pelayanan kemetrologian” tutur Helldy Agustian.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Cilegon, Maman Mauludin dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Cilegon, Syafrudin berserta jajaran.

Wali Kota Cilegon berharap kegiatan kemetrologian di Tahun 2023 ini berjalan dengan baik dan Kota Cilegon bisa mencapai Daerah Tertib Ukur artinya semua alat UTTP (ukur, takar, timbang dan perlengkapannya) serta Barang Dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga kebenaran pengukuran terjamin.

Selama Tahun 2022, Bidang Metrologi Legal Kota Cilegon telah melakukan pelayanan tera dan atau tera ulang sebanyak 5246 UTTP pada pasar dan pelaku usaha se-Kota Cilegon.

Lebih lanjut, Wali Kota Cilegon juga berpesan untuk seluruh ASN JFT Penera agar dapat menjaga dan melaksanakan tupoksi dan amanah ini dengan sungguh-sungguh, penuh rasa tanggung jawab dan berintegritas.(ENK)