BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Manjain Pelanggan, Cashtree Gelar Pesta Akhir Tahun

    Manjain Pelanggan, Cashtree Gelar Pesta Akhir Tahun

    INDONESIA, BANPOS – Cashtree kembali menghadirkan sebuah event spesial yang dipersembahkan kepada seluruh pelanggan setianya.

    Pada kesempatan kali ini Cashtree menghadirkan event bertajuk Pesta Akhir Tahun 2022 (PARTEE). Hadirnya program PARTEE 2022 ini merupakan wujud nyata komitmen Cashtree dalam memberikan apresiasi serta pelayanan terbaik secara berkelanjutan kepada seluruh pelanggan.

    PARTEE 2022 ini dilangsungkan mulai dari 1 November hingga 31 Desember 2022 mendatang, menghadirkan sejumlah program yang memberikan banyak benefit dan hiburan menarik di akhir tahun.

    CEO PT. Cashtree for Indonesia, Agust Tampubolon mengatakan, Cashtree ingin terus menghadirkan pelayanan terbaik kepada seluruh pengguna setia, dan Program Pesta Akhir Tahun Cashtree 2022 diselenggarakan sebagai wujud terima kasih kami atas segala kepercayaan yang telah diberikan oleh seluruh pengguna setia. “Cashtree juga akan memberikan kejutan terbaru di tahun 2023, yang dapat memberikan pengalaman baru serta keuntungan yang tak kalah menarik untuk penggunanya,” ujarnya.

    Hal ini sejalan dengan visi misi Cashtree sejak berdirinya diawal 2016 lalu untuk terus memberikan berbagai keuntungan bagi penggunanya. Sebagai perusahaan teknologi, Cashtree terus menerus berinovasi dan mengembangkan bisnis dengan menghadirkan berbagai fitur, layanan, dan produk baru.

    Event PARTEE 2022 ini antara lain akan hadir dengan program Lucky Draw, sebuah program undian dimana para pengguna dapat menukarkan Cashtree Poin dan berkesempatan memenangkan hadiah utama berupa Grand Prize Sepeda Motor, Emas, dan Saldo E-Wallet. Selain itu, akan ada event Poin Emas, dimana para pengguna Cashtree dapat menukarkan Cashtree Poin yang mereka punya dengan berbagai hadiah menarik, termasuk hadiah emas logam mulia.

    Event ini merupakan sosialisasi ketentuan baru di Cashtree dimana Cashtree Poin yang tidak terpakai akan di-reset menjadi 0 di setiap akhir tahun. “Kami menghimbau agar para pengguna Cashtree dapat menukarkan Cashtree Poin yang telah mereka dapatkan dengan berbagai hadiah yang tersedia di aplikasi Cashtree,” ujarnya.

    Dia menambahkan, untuk dapat mengikuti program ini, pelanggan cukup melakukan login dan melakukan penukaran mulai dari 3000 Cashtree Poin di aplikasi Cashtree untuk mendapatkan kupon undian, dan penukaran dapat dilakukan hingga tanggal 30 Desember 2022. Pengundian akan dilakukan pada 20 Januari 2023 dan akan diumumkan setelahnya di situs resmi Cashtree.id dan media sosial Cashtree.

    Sekilas tentang Cashtree Cashtree adalah sebuah mobile advertising platform yang telah hadir di Indonesia sejak tahun 2016. Cashtree dikenal sebagai mobile lock screen advertising platform, yang kini telah berkembang pesat hingga mampu memiliki basis pengguna hingga 20 juta di Indonesia. Menyambut Tahun 2023, Cashtree akan kembali menghadirkan fitur dan produk yang inovatif yang akan semakin memberikan keuntungan bagi para penggunanya.(RM.ID)

  • Berikut Daftar 5 Distributor Resmi yang Menjual Meterai Elektronik

    Berikut Daftar 5 Distributor Resmi yang Menjual Meterai Elektronik

    JAKARTA, BANPOS – Pemerintah telah mengeluarkan Meterai Elektronik sebagai bentuk kemudahan membayar pajak atas dokumen, sebagai bentuk respons pemerintah atas meningkatknya transaksi dokumen elektronik di masyarakat.

    “Yang perlu diingat bahwa kelima distributor menyediakan meterai elektronik dengan sistem yang aman sehingga dengan adanya pilihan saluran pembelian tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembelian meterai elektronik,” kata Head of Corporate Secretary Peruri Adi Sunardi dalam keterangannya, Rabu.

     

    Menurut dia untuk membeli dan membubuhkan meterai elektronik, masyarakat dapat mendapatkannya melalui distributor resmi yang terdaftar di Peruri selaku instansi yang ditunjuk pemerintah untuk membuat meterai elektronik berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2021.

     

    Berikut adalah daftar distributor resmi meterai elektronik:

    1.  PT Peruri Digital Security dengan cara mengakses https://e-meterai.co.id/;
    2. PT Finnet Indonesia dengan cara mengakses https://finnet.e-meterai.co.id/;
    3. PT Mitra Pajakku dengan cara mengakses https://e-meterai.pajakku.com/;
    4. PT Mitracomm Ekasarana dengan cara mengakses https://mitracomm.e- meterai.co.id/;
    5. Koperasi Pegawai Swadharma dengan cara mengakses https://swadharma.e- meterai.co.id/.

    Adapun tata cara pembelian dan pembubuhan meterai elektronik dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

    1. Kunjungi tautan pembelian meterai elektronik yang bisa dipilih dari kelima distributor resmi;
    2. Tekan tombol “daftar” dan pilih “personal” untuk pembelian individu, atau “enterprise” untuk pembelian yang dilakukan oleh perusahaan atau “wholesale” untuk menjadi retailer. Untuk pilihan enterprise dan wholesale silakan menghubungi Distributor melalui saluran helpdesk untuk proses pendaftaran lebih lanjut;
    3. Lengkapi isian dokumen sesuai petunjuk dengan benar;
    4. Cek kotak masuk pada e-mail dan klik tombol aktivasi akun. Bila proses berhasil maka akan muncul notifikasi “verifikasi berhasil”;
    5. Login kembali melalui link distributor meterai elektronik dan tekan opsi “pembelian”;
    6. Pilih jumlah meterai elektronik yang akan dibeli dan metode pembayaran yang diinginkan;
    7. Selesaikan pembayaransesuai preferensi Anda.Pembayaran dapat dilakukan menggunakan dompet digital, QRIS dan lainnya;
    8. etelah proses pembayaran sukses, akan muncul notifikasi “pembayaran sukses”.
    9. Tekan tombol “pembubuhan” pada laman dashboard;
    10. Klik tipe berkas yang akan dibubuhi meterai elektronik dengan kapasitas file maksimal 10 megabyte;
    11. Unggah berkas yang ingin dibubuhkan meterai elektronik;
    12. Drag-n-drop gambar meterai elektronik ke posisi yang diinginkan;
    13. Pada pembubuhan pertama kali, pengguna akan diminta untuk set PIN yang berisi 6 digit angka, dimana PIN tersebut akan digunakan untuk pembubuhan berikutnya;
    14. Dokumen yang telah berhasil dibubuhi meterai elektronik otomatis akan terkirim ke e-mail. (ANT)
  • Kejar Target Bebas Emisi, ESDM Kembangkan Kendaraan Listrik

    Kejar Target Bebas Emisi, ESDM Kembangkan Kendaraan Listrik

    BALI, BANPOS – Pemerintah terus menggaungkan untuk mengejar target Emisi Nol Bersih atau Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060 atau lebih cepat. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan Indonesia akan menghasilkan 1,5 giga ton CO2 pada tahun 2060.

    “Nilai emisi tersebut terjadi apabila kita hanya melakukan business as usual tanpa ada upaya untuk bergeser menggunakan energi yang lebih ramah lingkungan,” ungkap Arifin pada side event forum B20 Summit, Signing Agreement B20 Task Force, Sustainability & Climate Business Action di Nusa Dua Bali, Minggu (13/11).

    Salah satu upaya yang dilakukan menurutnya adalah dengan beralih menggunakan kendaraan listrik, yang mana kendaraan listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang sehingga lebih ramah lingkungan.

    Lebih lanjut, Arifin menggambarkan kondisi sektor transportasi saat ini, dimana jumlah kendaraan di Indonesia mencapai lebih dari 140 juta unit. “Dari jumlah tersebut, didominasi oleh kendaraan roda dua (motor), yang jumlahnya sekitar 120 juta unit,” papar Arifin.

    Ia menggambarkan, apabila sepeda motor mengkonsumsi 1 liter bahan bakar per hari, itu setara dengan sekitar 1 juta barel minyak. Dan jika disesuaikan dengan harga minyak sekarang ini, maka nominal uang yang dibakar lebih dari 100 juta dolar AS per hari.

    “Karena itulah, pemerintah memiliki program mengonversikan motor berbasis BBM menjadi motor listrik,” tutup Arifin.

    Sebagai informasi, pada roadmap transisi energi untuk mencapai NZE, pemerintah menargetkan pada tahap 2021-2025, jumlah kendaraan listrik 300.000 unit mobil dan 1,3 juta unit motor. Sedangkan pada tahap 2026-2030, jumlah kendaraan listrik ditargetkan 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor.(RM.ID)

  • Diskriminasi Terhadap Masyarakat Lokal, Pertamina Tanjung Gerem Akan Didemo

    Diskriminasi Terhadap Masyarakat Lokal, Pertamina Tanjung Gerem Akan Didemo

    CILEGON, BANPOS – Lantaran diskriminasi terhadap masyarakat lokal terkait rekrutmen tenaga kerja, Pertamina Tanjung Gerem akan di demo masyarakat Gerem dan Rawa Arum.

    Tokoh masyarakat setempat, Husen Saidan meminta Pertamina Tanjung Gerem untuk mengevaluasi terkait perekrutan tenaga kerja baik rekrutmen dari pusat maupun lewat vendor. Karena menurutnya selama ini masyarakat lokal tidak pernah dilibatkan dalam perekrutan tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem maupun melalui vendor.

    “Saya minta evaluasi kalau mereka (Pertamina) tidak melakukan evaluasi kita akan aksi,” kata Husen kepada BANPOS saat dihubungi melalui telepon seluler, Rabu (16/11/2022).

    Dikatakan Husen seharusnya Pertamina Tanjung Gerem maupun vendor dalam perekrutan tenaga kerja harus sesuai aturan dan dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Disnaker (Kota) Cilegon. Namun selama ini tidak pernah dilaporkan.

    “Harusnya mereka (Pertamina) ikut aturan yang ada lah. Kenapa mereka memberikan prioritasnya kepada orang-orang luar, apapun alasannya ngga bisa kaya gitu. Terus komunikasinya dengan orang-orang luar semua, saya pengen minimal itu kalau bisa 70:30 persen. Orang luarnya 30 persen orang sini 70 persen kecuali orang Cilegon nya udah ngga sanggup lagi bekerja,” tegasnya.

    Husen mengatakan tidak anti terhadap orang luar Cilegon namun seharusnya perusahaan lebih mengutamakan orang lokal terlebih dahulu.

    “Kita bukan anti orang luar silahkan saja tapi tetap harus ada berdampingan dengan orang lokalnya. Ini mah cuman 2 persen ngga ada orang sini nya, dari 200 orang itu hanya berapa orang dan 28 orang pun itu hanya cadangan kalau sekali-kali itu supir mereka tidak masuk. Jadi itu mereka sudah berbulan-bulan kerjanya tapi ngga pernah diangkat tetap itu hanya sebagai cadangan saja kaya main bola gitu cadangan. Jadi ngga di kontrak yang dikontrak orang-orang luar, ini maksudnya apa?, pelecehan terhadap masyarakat lokal, sementara mereka juga dipekerjakan juga alasannya apa?, mereka ngga dikontrak ngga diangkat tetap,” tuturnya.

    Menurut Husen walaupun rekrutmen di pusat harus sesuai aturan dan diprioritaskan orang lokal. “Apapun itu mau rekrut lewat manapun silahkan saja kalau itu sesuai aturan mereka, yang kami minta pelaksanaan rekrutnya orang sini orang lokalnya dilibatkan. Jadi supaya tidak terjadi kesenjangan sosial,” pungkasnya.

    Diketahui sebelumnya, Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.

    “Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina. Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).

    Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja. “Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.

    Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.

    “Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.

    Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota. Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.

    “Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.

    “Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).

    Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)

  • HLN Ke-77 Bakal Bahas Tindak Lanjut G20 Untuk Ketenagalistrikan

    HLN Ke-77 Bakal Bahas Tindak Lanjut G20 Untuk Ketenagalistrikan

    JAKARTA, BANPOS – Masyarakat Ketenagalistrikan Indonesia (MKI) berencana menggelar acara Hari Listrik Nasional atau HLN ke-77 tahun 2022.

    Acara tersebut nantinya akan berisi tentang Seminar dan Pameran Industri Ketenagalistrikan di Hotel Mulia Senayan, Jakarta, pada 29-30 November 2022.

    Ketua Panitia HLN ke-77, Noesita Indriani mengatakan, dengan tema ‘Pasca-KTT G20: Peta Jalan Transisi Energi Untuk Mencapai NZE Tahun 2060’, pelaksanaan HLN ke-77 setelah G20 ini diharapkan dapat memberikan banyak informasi tentang hasil pertemuan G20. Terutama tindak lanjut sektor ketenagalistrikan. pasca G20.

    “Terutama dengan fokus pada sektor energi, khususnya subsektor kelistrikan,” kata Noesita dalam diskusi virtual, dikutip Selasa (15/11).

    Dia memastikan, acara ini bakal dihadiri 300 peserta dari berbagai industri ketenagalistrikan, dan lebih dari 30 peneliti dan ahli di sektor energi dan ketenagalistrikan baik nasional maupun internasional.

    Semuanya akan berbagi informasi, pengetahuan, dan teknologi terkini, serta lebih dari 30 exhibitor akan memamerkan teknologi-teknologi terakhir terkait Transisi Energi.

    “Di antaranya adalah, Advance VRE technology, Hydrogen, nuclear, flexible power plant, decarbonization, digital technology, dan lain sebagainya,” ujarnya.

    Ketua Umum MKI, Wiluyo Kusdwiharto menjelaskan, dengan mengusung Sub-Tema ‘Memanfaatkan Teknologi Dekarbonisasi yang Fleksibel Untuk Stabilitas Grid’, peringatan HLN ke-77 ini dapat memberi penegasan bahwa Indonesia memiliki dua pekerjaaan rumah dalam rangka transisi energi Indonesia menuju NZE 2060.

    “Keduanya yaitu pengembangan/pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT), dan Energi nir karbon lainnya yang masif dan Dekarbonisasi pada PLTU eksisting,” kata Wiluyo.

    Penyelenggaraan HLN ke-77 oleh MKI adalah kelanjutan dari HLN-HLN sebanyak 10 kali sebelumnya, yang dilaksanakan dengan sukses dan akan menjadi forum terkemuka bertaraf internasional bagi para pelaku industri tenaga listrik nasional dan regional Asia.

    “HLN ke-77 ini juga merupakan HLN pertama yang dilakukan secara langsung, setelah dua kali sebelumnya dilaksanakan secara online karena pandemi Covid-19. Kami juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung penyelenggaraan HLN ke-77 ini,” paparnya.

    Diketahui, MKI merupakan forum komunikasi, koordinasi, dan konsultasi semua pemangku kepentingan di sektor tenaga listrik Indonesia. MKI yang didirikan pada tahun 1998 adalah organisasi nirlaba dan secara aktif terlibat dalam merumuskan opini dan ide tentang bagaimana mengembangkan dan memperluas sektor ketenagalistrikan di Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menciptakan sistem yang seutuhnya mandiri. Anggota MKI berasal dari seluruh mata rantai industri tenaga listrik.

    Sementara sejarah tenaga listrik di Indonesia mengalir seiring dengan gelombang perjuangan rakyat. Pada 27 Oktober 1945 dikenal sebagai Hari Listrik dan Gas, dan diperingati untuk pertama kalinya pada 27 Oktober 1946, di Gedung Badan Pekerja Komite Nasional (BPKNP), Yogyakarta. Mengingat pentingnya listrik, berdasarkan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi No. 1134.K/ 43.PE/1992 pada 31 Agustus 1992 menetapkan 27 Oktober sebagai Hari Listrik Nasional.(RM.ID)

  • BNI Kini Gunakan Meterai Elektronik

    BNI Kini Gunakan Meterai Elektronik

    JAKARTA, BANPOS – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mendukung penggunaan meterai elek­tronik (e-meterai) atas dokumen elektronik (e-meterai).

    Pernyataaan itu disam­paikan BNI merespons Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu (Kementerian Keuangan) dan Peruri, yang telah meluncurkan meterai elektronik.

    Direktur Bisnis UMKM BNI Muhammad Iqbal mengatakan, pengenaan meterai elektronik atas dokumen elektronik men­jadi salah satu wujud nyata transformasi digital yang juga sedang dilakukan per­seroan.

    “Sebagai bank BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BNI berkomitmen menggunakan materai elektronik di lingkungan BNI Group untuk mendu­kung transaksi keuangan digital di Indonesia,” ujar Iqbal dalam keterangan resminya, beberapa waktu lalu.

    Ke depannya, e-meterai akan diterapkan di ber­bagai transaksi elektronik masyarakat. Khususnya yang masuk dalam kategori transaksi yang dikenakan bea materai.

    Penerapan e-meterai ini semata-mata bertujuan untuk memberikan kepas­tian hukum atas dokumen elektronik. Serta mengopti­malkan penerimaan negara dengan tarif bea materai yang berlaku saat ini.

    Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, transaksi di era digital harus disiapkan secara infrastruktur maupun instrumennya. Baik dari sisi teknikal hingga aplikasi untuk mewujudkan penggunaan atau e-meterai.

    Peluncuran materai elek­tronik merupakan upaya Direktorat Jenderal Pajak bersama Peruri, yang di­tunjuk secara sah untuk mengeluarkan e-meterai.

    “Alhamdulilah kami me­luncurkan e-meterai. Kami mulai uji coba ini dengan perbankan, bank BUMN dan perusahaan telekomu­nikasi Indonesia,” ujarnya di kesempatan yang sama.

    Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir me­nyampaikan, Indonesia harus masuk ke ekosistem digital, agar bisa bersa­ing dengan negara lain. Seluruh elemen pemerintah baik itu Kementerian/Lembaga dan BUMNharus saling mendukung dan berkolaborasi untuk mewujudkan transformasi digital. (RMID)

  • Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 6.139 T Di Kuartal III

    Utang Luar Negeri RI Turun Jadi Rp 6.139 T Di Kuartal III

    INDONESIA, BANPOS – Bank Indonesia (BI) mencatat Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia pada triwulan III-2022 menurun. Posisi ULN Indonesia pada akhir triwulan III tercatat sebesar 394,6 miliar dolar AS atau Rp 6.139,32 triliun. Jumlah ini turun dibandingkan dengan posisi ULN pada triwulan II sebesar 403,6 miliar dolar AS atau Rp 6.279,35.

    Perkembangan tersebut disebabkan oleh penurunan ULN sektor publik (Pemerintah dan Bank Sentral) maupun sektor swasta. Secara tahunan, posisi ULN triwulan III mengalami kontraksi sebesar 7,0 persen atau lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 2,9 persen.

    ULN Pemerintah pada triwulan IIImasih melanjutkan penurunan. Posisi ULN Pemerintah pada triwulan III sebesar 182,3 miliar dolar AS, lebih rendah dari posisi ULN pada triwulan II 2022 yang sebesar 187,3 miliar dolar AS.

    “Secara tahunan, ULN Pemerintah mengalami kontraksi 11,3 persen yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 8,6 persen yoy,” jelas Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono dalam keterangan resmi, Selasa (15/11).

    Penurunan posisi ULN Pemerintah tersebut disebabkan oleh perpindahan investasi pada Surat Berharga Negara (SBN) domestik ke instrumen lain, sehingga mengurangi porsi kepemilikan investor nonresiden pada SBN domestik seiring dengan meningkatnya ketidakpastian di pasar keuangan global.

    “Pelunasan atas beberapa pinjaman program dan proyek yang jatuh tempo juga turut mendukung penurunan ULN Pemerintah pada periode laporan,” ujarnya.

    Sementara itu, penarikan ULN pada triwulan III masih diutamakan untuk mendukung belanja prioritas Pemerintah, termasuk upaya penanganan Covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

    Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, kredibel, dan akuntabel.

    Dukungan ULN Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan belanja prioritas pada triwulan III antara lain mencakup sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (24,6 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa pendidikan (16,6 persen), sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (15,2 persen), sektor konstruksi (14,2 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (11,6 persen).

    Posisi ULN Pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah.

    ULN swasta juga melanjutkan tren penurunan. Posisi ULN swasta pada triwulan III tercatat sebesar 204,1 miliar dolar AS, lebih rendah dibandingkan dengan posisi triwulan sebelumnya sebesar 207,7 miliar dolar AS.

    Secara tahunan, ULN swasta terkontraksi 2,6 persen yoy, lebih dalam dibandingkan dengan kontraksi pada triwulan sebelumnya yang sebesar 0,1 persen yoy.

    Perkembangan tersebut disebabkan oleh kontraksi ULN lembaga keuangan (financial corporations) dan perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) masing-masing sebesar 4,5 persen yoy dan 2,1 persen yoy antara lain disebabkan oleh pembayaran neto surat utang.

    “Struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya,” jelasnya.

    ULN Indonesia pada triwulan III tetap terkendali, tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang tetap terjaga di kisaran 30,1 persen, menurun dibandingkan dengan rasio pada triwulan sebelumnya sebesar 31,8 persen.

    Selain itu, struktur ULN Indonesia tetap sehat, ditunjukkan oleh ULN Indonesia yang tetap didominasi oleh ULN berjangka panjang, dengan pangsa mencapai 87,4 persen dari total ULN.

    Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan Pemerintah terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya. Peran ULN juga akan terus dioptimalkan dalam menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, dengan meminimalisasi risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian.(RM.ID)

  • Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20

    Bandara I Gusti Ngurah Rai Layani Kedatangan 34 Pesawat VIP Delegasi KTT G20

    BALI, BANPOS – Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali mencatat telah melayani kedatangan sebanyak 34 pesawat VIP delegasi KTT G20 pada rentang tanggal 13-15 November 2022 menjelang pelaksanaan KTT G20. Data tersebut merupakan data terupdate per hari Selasa (15/11) pukul 11.00 WITA.

    Direktur Utama PT Angkasa Pura I Faik Fahmi mengatakan, pada tanggal 13 November, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melayani kedatangan 7 pesawat VIP delegasi KTT G20, dengan rincian 5 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Indonesia, Rusia, Amerika Serikat, Jepang.

    Dan Korea Selatan, serta 2 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Perancis dan Amerika Serikat.

    Sedangkan pada tanggal 14 November, Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali telah melayani kedatangan sebanyak 25 pesawat VIP delegasi KTT G20, dengan rincian 19 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Senegal, Turkiye, Uni Emirat Arab, Australia, Rwanda (2 pesawat), Kanada, Republik Rakyat Tiongkok, Argentina, Perancis, Afrika Selatan, Britania Raya, Kamboja, Spanyol, Italia, India, Jerman, Singapura, dan Belanda.

    Serta 6 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Turkiye, Uni Emirat Arab (2 pesawat), Republik Rakyat Tiongkok, Spanyol, dan Australia.

    Di tanggal 15 November lanjut Faik Fahmi, terdapat kedatangan 2 pesawat VIP delegasi KTT G20 dengan rincian 1 pesawat VIP delegasi kategori utama dari negara Arab Saudi, serta 1 pesawat VIP delegasi kategori pendamping dari negara Arab Saudi.

    “Sesuai dengan rencana operasional penanganan pesawat VIP delegasi KTT G20, sebagian pesawat ada yang ditempatkan atau Remain Over Night (RON) di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, serta ada yang ditempatkan di 8 bandara Angkasa Pura I lainnya yang ditetapkan sebagai bandara lokasi penempatan pesawat VIP Delegasi KTT G20 sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022,” papar Faik Fahmi.

    Disebutkan, bahwa keseluruhan pesawat VIP delegasi KTT G20 yang mengangkut kepala negara dan/atau kepala pemerintahan negara anggota G20 dan undangan sudah tiba di Bali.

    “Kami turut mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh instansi yang terlibat dari awal perencanaan operasional, hingga hari H penanganan kedatangan delegasi,” katanya.

    Selain Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali yang berfungsi sebagai bandara utama untuk penempatan pesawat delegasi KTT G20, sebanyak delapan bandara yang dikelola Angkasa Pura I ditetapkan sebagai bandara lokasi penempatan pesawat VVIP dan pendukung berdasar atas Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 12 Tahun 2022.

    SE ini tentang Pengaturan Operasional Penerbangan Selama Penyelenggaraan KTT Presidensi G20 Indonesia Tahun 2022 di Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Bali.

    Adapun delapan bandara pendukung tersebut adalah Bandara Internasional Lombok, Bandara Juanda Surabaya, Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin, Bandara Adi Soemarmo Surakarta, Bandara Internasional Yogyakarta, Bandara Jenderal Ahmad Yani Semarang, Bandara SAMS Sepinggan Balikpapan, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.

    Angkasa Pura I secara khusus telah menyiapkan sebanyak 67 parking stand pesawat di sembilan bandara tersebut, yang terdiri dari 28 parking stand yang diperuntukkan untuk pesawat berbadan lebar (wide body) dan 39 parking standbuntuk pesawat berbadan sempit (narrow body).

    Khusus di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Angkasa Pura I telah menyiapkan sebanyak 17 parking stand pesawat, dengan rincian 14 parking stand untuk pesawat berbadan lebar (wide body) dan 3 parking stand untuk pesawat berbadan sempit (narrow body).(RM.ID)

  • Didanai ADB Lewat Skema ETM, Pemerintah Serius Pensiunkan PLTU Swasta

    Didanai ADB Lewat Skema ETM, Pemerintah Serius Pensiunkan PLTU Swasta

    BALI, BANPOS – PT PLN (Persero) mendapat dukungan dari Asian Development Bank (ADB) terkait rencana pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) lewat skema Energy Transition Mechanism (ETM).

    Langkah ini dilakukan guna mempercepat transisi energi di Indonesia demi mencapai Net Zero Emission (NZE) pada tahun 2060.

    Kerja sama ini diwujudkan melalui penandatanganan nota kesepahaman antara PLN dan ADB yang menyepakati penjajakan pensiun dini PLTU pertama yang dimiliki oleh produsen listrik swasta (IPP) yaitu PLTU Cirebon-1 melalui skema ETM.

    Penandatanganan tersebut dihadiri Presiden ADB Masatsugu Asakawa, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, Presiden Direktur Cirebon Electric Power (CEP) Hisahiro Takeuchi, dan CEO Indonesia Investment Authority (INA) Ridha D. M. Wirakusumah.

    Penandatanganan dilakukan saat peluncuran ETM Country Platform di Nusa Dua, Bali pada Senin (13/11).

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia memiliki komitmen besar untuk mengatasi perubahan iklim dengan melakukan transisi energi. Atas dasar itu, diluncurkanlah satu platform bernama ETM yang diharapkan bisa menjadi contoh bagi PLTU IPP bahkan negara lain.

    ETM adalah skema kerja sama yang ditawarkan pemerintah Indonesia untuk berbagai pihak bisa terlibat untuk proyek energi bersih di Indonesia.

    ETM dibentuk untuk bisa memberikan ruang transparansi bagi para investor, lembaga donor internasional maupun sektor swasta terhadap proyek energi bersih di Indonesia.

    ETM dibentuk agar dalam hal pembiayaan proyek energi bersih di Indonesia bisa dikolaborasikan melalui pembiayaan campuran dari segala sektor.

    “Melalui skema ETM ini, kita akan menyediakan platform yang lebih transparan. Dengan menyediakan platform ETM ini, semua stakeholder, baik pendanaan dari bank-bank pembangunan multilateral (MDbs), bilateral, sektor swasta, akan memiliki skema regulasi yang sama untuk membuat transisi energi ini bisa tercapai,” ucap Sri Mulyani.

    Menurut Sri Mulyani, adanya skema ini bisa menjadi win-win solution bagi PLN. Karena di samping menyediakan energi bersih dan murah bagi masyarakat, juga tidak akan membebani keuangan PLN dalam proses transisi energi.

    “Transisi energi yang adil dan terjangkau ini jangan menjadikan kondisi keuangan PLN memburuk. Ini seharusnya membuat situasi finansial PLN lebih sehat, tapi di saat yang sama juga tetap bisa mendorong pengurangan karbon secara lebih signifikan, dan membuat pembiayaan energi di Indonesia menjadi lebih efisien dan kompetitif,” jelas Sri Mulyani.

    Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, sebagai komitmen dalam transisi energi, PLN telah mengembangkan peta jalan yang komprehensif untuk mencapai NZE pada tahun 2060.

    Meskipun begitu, kolaborasi antar pemangku kepentingan memainkan peranan penting dalam mempercepat transisi energi.

    Atas dasar itu, PLN menyambut baik kerja sama dengan ADB melalui skema ETM untuk membantu mempercepat transisi energi di Indonesia.

    “Kami mau ruang yang lebih untuk EBT masuk ke dalam ekosistem kita. Dan bagaimana kita akan melakukan pensiun dini pembangkit listrik bertenaga batu bara. Maka, di bawah kepemimpinan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kami membangun mekanisme transisi energi,” ucap Darmawan.

    Presiden ADB Masatsugu Asakawa mengatakan, dalam nota kesepahaman tersebut, ADB sepakat untuk membuka diskusi detail terkait upaya mempercepat penghentian PLTU Cirebon-1 berkapasitas 660 megawatt (MW) milik CEP di Jawa Barat.

    Kolaborasi ini bertujuan untuk mencapai pengurangan emisi CO2 yang signifikan melalui model yang dapat ditiru dan diterapkan ke IPP lain di Indonesia, serta daerah lain di Asia Pasifik dan sekitarnya.

    “ADB bangga dapat bekerja sama dengan Indonesia dan mitra kami untuk mengubah lanskap energi,” ucapnya.

    Setelah kesepakatan tercapai di antara para pihak, ADB akan memberikan fasilitas pensiun dini dalam bentuk senior debt dengan syarat tenor perjanjian jual beli listrik antara CEP dan PLN akan dipersingkat melalui ETM.

    Langkah ini sebagai komitmen ADB untuk mewujudkan wilayah Asia dan Pasifik yang makmur, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, sambil melanjutkan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrem.

    “ETM juga memberikan contoh bagi negara lain untuk menempa jalan menuju target nol emisi. Di masa mendatang, ADB berkomitmen untuk mendukung upaya ini di seluruh Asia, dan Pasifik,” jelasnya.

    Presiden Direktur CEP, Hisahiro Takeuchi menyambut baik kerja sama ini. Ia mengaku bangga bisa ambil bagian dalam inisiatif transisi energi di Indonesia untuk menyediakan energi yang bersih.

    “ETM memberikan pendekatan inovatif bagi perusahaan seperti CEP untuk melakukan transisi dari batu bara ke energi bersih sekaligus menyediakan daya yang andal dan terjangkau untuk infrastruktur energi Indonesia. MoU ini merupakan langkah maju yang besar bagi Indonesia dan kami bangga dapat bekerja sama dengan ADB dan Indonesia Investment Authority,” pungkasnya.(RM.ID)

  • Komitmen Ganjar Pranowo Kembangkan EBT Telah Dirasakan Manfaatnya Oleh Warga

    Komitmen Ganjar Pranowo Kembangkan EBT Telah Dirasakan Manfaatnya Oleh Warga

    JATENG, BANPOS – Komitmen Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) kini telah dirasakan manfaatnya oleh warga.

    Energi ramah lingkungan yang dihasilkan dapat dinikmati warga secara murah, bahkan gratis. Pengembangan EBT dilakukan dengan pemberian bantuan di sejumlah wilayah.

    Di antaranya, biogenic shallow (gas rawa), biogas, pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH), pembangkit listrik tenaga surya (PLTS), dan sebagainya.

    Warga Desa Krendowahono, Kecamatan Gondangrejo, Karanganyar, Uni menuturkan, mesin biogenic shallow di desanya sudah berfungsi sekitar satu bulan lalu.

    Bantuan dari Gubernur Jawa Tengah itu kini bisa dimanfaatkan warga untuk kebutuhan gas secara gratis.

    “Sudah bisa digunakan satu bulan yang lalu. Saat ini masih gratis,” katanya, Senin (14/11).

    Ditambahkan, adanya bantuan tersebut membuat warga sangat mudah mendapatkan pengganti gas elpiji. Biasanya, dalam satu bulan ia membutuhkan tiga sampai empat tabung gas elpiji ditambah dengan bahan bakar kayu.

    “Ini lebih murah dan lebih irit. Ya, dalam sebulan bisa irit Rp100 ribu. Uang itu bisa buat kebutuhan lain, belanja atau jajan anak,” lanjutnya.

    Ketua RT 6 RW 1 Krendowahono, Solihin menambahkan, ada 30 kepala keluarga yang teraliri dari hasil gas rawa tersebut.

    “Ada 30 kepala keluarga yang dapat manfaat dari bantuan Pak Ganjar ini. Saat ini masih gratis, kita lihat dulu habisnya listrik untuk mesin, nantinya baru dihitung untuk swadaya masyarakat,” tuturnya.

    Bantuan serupa juga dilakukan di Desa Bantar, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara. Ada 100 kepala keluarga yang mendapat manfaat.

    Kepala Desa Bantar, Eko Purwanto menyatakan, bantuan pengembangan gas rawa di desanya dilakukan secara bertahap. Sampai 2021, gas tersebut sudah dapat disalurkan ke 100 kepala keluarga.

    “Ini sangat bermanfaat, dari 600 kepala keluarga sudah ada 100 kepala keluarga yang mendapat manfaat dari gas rawa ini,” paparnya.

    Warga Desa Bantar, Badar, mengaku senang karena bantuan tersebut sebagai langkah solutif untuk pemenuhan kebutuhan gas. Sebab, gas elpiji di desanya tergolong susah untuk mendapatkannya.

    “Senang karena ini lebih mudah dan murah. Kalau di sini gas elpiji bisa Rp23 ribu per tabung, dan susah,” tuturnya.

    Sementara, di Desa Sidomulyo, Lebakbarang, Kabupaten Pekalongan untuk aliran listrik warga didapat dari pembangkit listrik tenaga mikrohodro (PLTMH).

    “Ada dua PLTMH bantuan dari Pak Ganjar di tahun 2022 itu di dusun parakandowo, dan yang satu ini sudah lama tapi rusak dan diperbaiki di tahun 2019 lalu,” ungkapnya.

    Listrik yang dihasilkan, tambah dia, digunakan untuk keperluan penerang jalan, lokasi wisata, fasilitas umum, dan rumah tangga.

    “Total ada 80 kepala keluarga, dan sarana prasarana umum seperti balai desa, masjid, sekolah dan tempat wisata,” tutur dia.

    Yuli, warga Desa Sidomulyo memanfaatkan aliran listrik tersebut untuk keperluan rumah tangga sekaligus usaha menjahit.

    “Iya untuk seluruh rumah dan usaha menjahit ini. Karena lebih murah, cukup Rp 20 ribu per bulan,” bebernya.

    Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pengembangan EBT terus dilakukan. Salah satunya dengan program “Jelajah Energi” oleh Dinas ESDM. Program itu untuk menelisik sekaligus kampanye penggunaan EBT, baik di masyarakat maupun perusahaan.

    Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah, Sujarwanto Dwiatmoko, menyampaikan bahwa Jelajah Energi sudah kali kedua dilaksanakan.

    Kali ini ada 7 lokasi yang didatangi. Yakni, CV Jaya Setia Plastik (Demak), PT Djarum (Kudus), Biogenic Shallow (Karanganyar), PLTSa Putri Cempo (Solo), PT Sarihusada Generasi Mahardika (Klaten), PT Tirta Investama (Klaten), dan PLTMH Ngesrepbalong (Kendal).

    “Sesuai dengan komitmen Pak Gubernur, kita akan terus mengembangkan energi baru dan terbarukan di Jateng,” tandasnya.(RM.ID)