INDONESIA, BANPOS – Peneliti Said Agil Siraj (SAS) Institut, Razikin Juraid, mengapresiasi keputusan Presiden Jokowi mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
Pasalnya, itu langkah tepat untuk menggairahkan para petani garam lokal di Indonesia. Sebab, kualitas kandungan yodium sangat bagus, terutama produksi garam dari Indonesia Timur.
“Garam kita ini kan relatif bagus kualitasnya. Kandungan yodiumnya juga bagus, karena air laut kita terutama di wilayah timur itu petani garam mampu memproduksi dengan kualitas yang cukup baik,” kata Razikin saat dihubungi, Selasa (8/11).
Selain itu, air lautnya bersih, kandungan yodiumnya juga bagus itu. Khususnya di beberapa tempat, terutama di wilayah timur di Sulawesi dan Nusa Tenggara Barat.
Menurut Razikin, dengan adanya Perpres Nomor 126 Tahun 2022 ini, para petani garam di daerah semakin bersemangat memproduksi garam. Lewat Perpres ini, Pemerintah juga akan membangun infrastruktur.
“Karena selama ini petani garam kita sifatnya masih tradisional, belum didukung oleh alat canggih. Misalnya, ketika dikonversi menjadi garam beryodium itu kan butuh mesin penghalus, sehingga di pasar punya nilai jual yang lebih,” ucapnya.
Diakui Razikin, Perpres ini juga memberikan dampak bagi tingkat kesejahteraan petani garam. Karena dalam Perpres tersebut sudah diatur, bagi seluruh industri dalam negeri wajib menggunakan garam hasil produksi petani lokal.
“Dengan adanya Perpres ini, mudah-mudahan bisa di-breakdown dalam konteks yang lebih operasional. Sehingga mendukung produksi petani garam kita. Dan pastinya tingkatkan kesejahteraan petani garam,” katanya.
Terkait regulasi yang menyatakan penyerapan garam lokal oleh industri kurang lebih lima tahun, Razikin meyakini betul regulasi tersebut sebagai uji coba agar para petani garam ke depan bisa mandiri.
Karena itu, lanjut Razikin daya tahan penting untuk menstimulasi, sehingga para petani garam lokal bisa bergairah kembali.
“Lagi-lagi soalnya sama, pasca produksi bagaimana harga di pasar. Ini kosistem yang harus dipenuhi. Saya kira itu yang dalam bayangan Presiden ya,” ungkapnya.
Razikin pun mendorong Pemerintah Daerah mendukung Perpres itu untuk terus mengembangkan produksi garam di wilayah masing-masing. Pasalnya, produksi garam ini belum dijadikan sebagai icon utama Pemerintan Daerah. Padahal, potensinya sangat besar, khususnya di wilayah Timur Indonesia.
“Cuaca seperti kawasan timur, bagus sekali. Pemerintah Daerah harus sangkutkan itu, tidak bisa meluluh di APBN. Jadi, Pemerintah Daerah mendorong APBD menstimulasi petani garam,” pungkasnya.(RM.ID)
Kategori: EKONOMI
-
Perpres 126/2022 Gairahkan Produksi Garam Lokal Petani
-
Woodentoys, Tak Hanya Cari Untung Tapi Juga Berdayakan Disabilitas Di Yogyakarta
YOGYAKARTA, BANPOS – Menyambut Hari Pahlawan pada 10 November besok, salah satu seller Shopee Indonesia sepertinya layak menjadi sosok pahlawan masa kini, terutama dalam usahanya membangun bisnis sekaligus berorientasi sosial khususnya bagi para penyandang disabilitas di Yogyakarta.
Rita Indriana (52) sukses membangun usaha mainan anak sejak 19 tahun lalu yang datang dari Yogyakarta. Motivasi Rita berawal dari latar belakang pekerjaan sang suami sebagai guru Sekolah Luar Biasa (SLB).
“Saya dan suami melihat sendiri di lapangan, upah dan perlakuan ke mereka (penyandang disabilitas) kok beda ya. Ada yang nggak kerja, ada juga yang ecek-ecek (mengamen) di perempatan jalan. Akhirnya kami putuskan untuk buat mainan edukasi,” cerita Rita yang diterima RM.id, Rabu (9/11).
Ia mengatakan, produknya tidak hanya mencerdaskan anak bangsa,dan bisa memancing mereka menjadi lebih kreatif. Sekali mendayung dua pulau terlampaui, Rita Indriana pun mendirikan wadah untuk para lulusan SLB sekaligus membuat produk penuh manfaat bagi anak-anak. Usaha tersebut lahir pada tahun 2003 dengan nama ABC (Anak Bangsa Cerdas) Woodentoys.
Di awal berdiri, ia memberdayakan lima orang karyawan termasuk tiga diantaranya merupakan lulusan SLB-B (penyandang tuna rungu) dan SLB-C (penyandang tunagrahita) untuk memproduksi berbagai mainan edukasi anak berbahan dasar kayu.
Lantas Rita membeberkan Resep Eksis Selama Hampir 2 Dekade Awalnya Rita terbiasa memasarkan produknya secara luring seperti melalui showroom yang berada di pusat Kota Yogyakarta, serta berbagai pameran yang diadakan secara periodik. Untuk mengoptimalkan bisnisnya, Rita juga ikut beradaptasi pada perkembangan teknologi.
“Waktu itu ada anak magang bilang, bisa loh jualan online. Dan wah ternyata benar. Nggak cuma buat mejeng produk aja, ternyata teknologi bisa jadi saluran baru,” ujar Rita.
ABC Woodentoys membuka toko di marketplace Shopee pada 2016. Ia mencoba memanfaatkan berbagai fitur seperti Push Produk secara rutin, mengikuti program tanggal kembar, serta memberikan voucher cashback bagi para pelanggan.
Jelang kampanye tanggal kembar ini terbukti bisa menarik banyak pelanggan. Banyak ibu-ibu yang memanfaatkan kampanye ini untuk mencari mainan yang aman bagi anak mereka. Apalagi ABC Woodentoys menggunakan cat yang aman untuk anak-anak.
“Bahkan saya merasakan kenaikan pesanan yang cukup signifikan saat kampanye tanggal kembar,” ungkap Rita.
Tak hanya kampanye tanggal kembar yang selalu Rita ikuti tapi juga memaksimalkan fitur Push atau Naikan Produk untuk memudahkan pencarian produk ABC Woodentoys.
“Fitur ini saya gunakan agar pencarian produk kami bisa lebih tinggi. Jadi saat ibu-ibu atau orang tua mencari mainan anak, produk kami bisa mudah dicari oleh pelanggan. Nyatanya banyak pelanggan yang mengetahui produk kami melalui fitur ini,” jelas Rita.
Rita juga melengkapi dengan fitur voucher cashback bagi para pelanggan.
“Apalagi namanya ibu-ibu itu sangat senang jika ada promo. Jadi saya optimalkan juga. Bahkan pernah penjualan kami bisa mencapai 60 pesanan dalam satu bulan,” sebutnya.
Rita terkejut dan senang setelah mengetahui produknya bisa dipasarkan tak hanya di wilayah Yogyakarta, namun hingga ke seluruh Indonesia.
“Shopee dapat membantu kami membangun jaringan. Semakin meluasnya jaringan kami tentu memberikan kesempatan bagi kami untuk bertumbuh dan bisa membantu kami untuk memberdayakan teman-teman penyandang disabilitas sehingga mereka bisa mendapatkan penghidupan yang layak,” imbuhnya.
Sudah puluhan lulusan SLB yang Rita berdayakan. Saat ini Rita mempekerjakan 10 orang karyawan untuk proses produksi mainannya.
Ia pun berharap ke depannya ABC Woodentoys dapat menjadi shelter workshop mandiri bagi lebih banyak lulusan SLB.
Tak hanya itu, Rita juga berusaha untuk memberikan fasilitas terbaik bagi para karyawannya. Mulai dari pelatihan hingga menyediakan asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan (BPJS).
Menurutnya, penting agar karyawannya bisa mendapat kesejahteraan bahkan setelah pensiun nanti. Maknai Hari Pahlawan di Bazaar Hari Pahlawan Nasional Shopee Hari Pahlawan tercipta untuk memperingati jasa para pejuang kemerdekaan di medan pertempuran.
Namun, wujud heroik para pahlawan pun dapat mengikuti perkembangan kebutuhan zaman. Aksi Rita membangun bisnis dengan misi tulus berdayakan lingkungan sekitarnya dapat menjadi gambaran pahlawan kita di masa kini.(RM.ID)
-
PLN Sukses Reduksi 32 Juta Metrik Ton Emisi Karbon di Tahun 2022
INDONESIA, BANPOS – PT PLN (Persero) berhasil mengurangi 32 juta metrik ton emisi karbon gas rumah kaca sepanjang tahun 2022.
Capaian tersebut disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo dalam agenda Decarbonizing Energy Sector for Net Zero Indonesia Pavillion di COP 27 yang digelar di Mesir pada Senin (7/11).
“Saya di sini dengan bangga mengatakan bahwa tahun ini kami sukses mereduksi 32 juta metric ton emisi C02. Melampaui target NDC kita,” terang Darmawan.
Dirinya menjelaskan, dalam mencapai hal tersebut, PLN melakukan pendekatan holistik, yakni menambah kapasitas pembangkit energi terbarukan (EBT), mengolah hasil gas buang menjadi energi listrik, menggunakan teknologi pembangkit batu bara yang lebih efisien, dan menerapkan co-firing biomassa.
“Kita akukan yang terbaik dan bergerak sejauh yang kita bisa. Tahun lalu, 13 gigawatt pembangkit batu bara yang masih dalam perencanaan, kami hapus sehingga menghindarkan kita dari 1,8 miliar metric ton emisi CO2 selama 25 tahun ke depan,” ungkapnya.
Darmawan mengakui bahwa berbagai usaha tersebut masih belum cukup, sehingga PLN perlu menambahkan ruang yang lebih besar untuk menambah porsi pembangkit EBT.
Mengingat saat ini PLN terus meningkatkan pemanfaatan pembangkit EBT yang berbasis tenaga surya, panas bumi, hidro, hingga ombak.“Kami secara agresif meningkatkan pemanfaatan EBT. Sehingga setiap potensi EBT yang ada akan kami maksimalkan. Bersamaan dengan itu, kami perlu meningkatkan kapasitas teknologi guna mengakomodasi fluktuasi supply-demand untuk sistem baru tersebut,” tambahnya.
Oleh karena itu, untuk mencapai target NZE di 2060, PLN melakukan pendekatan holistik melalui 8 inisiatif yang saat ini dijalankan PLN.
Inisiatif tersebut terdiri dari pensiun dini pembangkit fosil, pilot proyek co-firing hidrogen dan amonia, menambah pembangkit energi terbarukan (EBT), layanan energi hijau, co-firing biomassa, inisiasi carbon capture storage, peluncuran smart grid control system, dan membangun ekosistem kendaraan listrik.
Selain itu, Darmawan juga menegaskan bahwa pemanasan global adalah tantangan bersama. Oleh sebab itu membutuhkan strategi dan kolaborasi bersama dari seluruh dunia baik dari teknologi, inovasi, hingga investasi.
“Paradigma kita mesti berubah. Satu-satunya jalan keluar adalah dengan kolaborasi,” jelasnya.(RM.ID)
-
Pengamat: Pengalihan Ke BLT Keputusan Tepat
INDONESIA, BANPOS – Pengamat politik Dedi Kurnia Syah menilai, subsidi BBM tidak boleh terus menjadi beban negara. Subsidi BBM, disebutnya, perlu dialihkan ke sektor yang lebih penting.
“Pemerintah sejauh ini telah berpikir cukup panjang soal bentuk subsidi, BBM tidak mungkin terus membebani, dan dalam kondisi ekonomi kita yang membaik, maka pengalihan subsidi BBM menjadi sangat penting,” ujar Dedi, Rabu (9/11).
Dedi menilai, pemerintah telah berupaya dengan rasionalitas, dan publik dengan pengalihan itu akan tetap terayomi oleh kebijakan subsidi.
Karena itu, Dedi pun melihat BLT dalam situasi saat ini adalah langkah tepat. Pasalnya, subsidi BBM lebih banyak dinikmati kelompok yang sebenarnya mampu.
Oleh sebab itu, dengan transaksi BLT secara langsung, pemerintah berhadapan dan bertemu langsung dengan penerima.
“Hal ini memungkinkan ketepatan sasaran jauh lebih pasti dibanding subsidi yang dibayarkan pada korporat,” tuturnya.
Terkait hal itu, Dedi mengatakan pemerintah dengan gagasan BLT perlu didukung karena terbukti membantu masyarakat.
Diketahui, konsumsi solar bersubsidi sudah mencapai 11,4 juta kiloliter dari total kuota 15,1 juta kiloliter dan konsumsi pertalite bersubsidi sudah mencapai 19,5 juta kiloliter dari total kuota 23,05 juta kiloliter hingga Agustus 2022
Pemerintah pun telah menaikkan anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 lebih dari tiga kali lipat, dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun.Jika konsumsi BBM melebihi kuota subsidi, diperkirakan anggaran subsidi dan kompensasi BBM akan membengkak lebih besar lagi.(RM.ID)
-
PNM Berikan Bantuan Bagi Korban Banjir Bandang Dan Longsor Di Malang
INDONESIA, BANPOS – PT Permodalan Nasional Madani (PNM) memberikan bantuan bagi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kabupaten Malang.
Musibah yang terjadi pada tanggal 17 Oktober 2022 ini melanda beberapa Kecamatan di Kabupaten Malang. Bencana ini menyebabkan masyarakat harus dievakuasi.
Pimpinan Cabang PNM Malang, Yusril Ardiansyah mengatakan, musibah ini telah berdampak pada usaha nasabah PNM Mekaar yang tidak bisa berjalan secara normal.
Kerusakan lahan dan sebagainya, membuat aktivitas ekonomi mereka jadi terhambat.
“Melalui program Tanggung Jawab Sosial & Lingkungan (TJSL), PNM memberikan bantuan korban bencana banjir bandang di 5 Kecamatan, Kabupaten Malang, Jawa Timur,” ujar Yusril dalam keterangannya, dikutip Rabu (9/11).
Ia mengatakan, bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan nasabah PNM Mekaar dalam memenuhi kebutuhan pangannya setelah terdampak dari bencana tersebut.
PNM memberikan bantuan berupa paket sembako.
“Paket itu kami berikan kepada 350 nasabah di Desa Lebakharjo Kecamatan Ampelgading, Desa Pujiharjo Kecamatan Tirtoyudo, Desa Sitiarjo & Sidosari Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Desa Sidodadi Kecamatan Gedangan, Kabupaten Malang,” tuturnya.
Penyerahan bantuan tersebut dilakukan oleh Yusril serta Manajer Regional Mekaar PNM Cabang Malang Istiqomah, Manajer Supporting PNM Cabang Malang Yuana Ofianthi serta Kepala Area Regional Malang.
“Turut berduka kepada nasabah PNM Mekaar yang terkena dampak dari banjir bandang dan tanah longsor. Dengan memberikan bantuan ini, kami harap bisa meringankan beban para korban terdampak. Semoga kedepannya tidak ada lagi bencana seperti ini dan lainnya,” ucap Yusril saat menyerahkan bantuan kepada nasabah PNM Mekaar.
Sebagai informasi, hingga 3 November 2022 PNM telah menyalurkan pembiayaan sebesar Rp 156,8 T kepada nasabah PNM Mekaar yang berjumlah 13 juta nasabah.
Saat ini, PNM memiliki 4197 kantor layanan di seluruh Indonesia yang melayani UMKM di 34 Provinsi, 513 Kabupaten/Kota, dan 5640 Kecamatan.(RM.ID) -
Bertemu Airlangga, Dubes Australia Sampaikan Dukungan pada KTT G20
INDONESIA, BANPOS – Hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia menguat di tengah momentum Presidensi G20 Indonesia tahun ini. Kerja sama antara kedua negara di berbagai sektor mendukung perekonomian masing-masing negara yang akan terus didorong dalam pertemuan-pertemuan kerja sama ke depan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menerima kunjungan Duta Besar Australia untuk Indonesia Penny Williams, di Jakarta, Selasa (08/11). Berbagai isu kerja sama ekonomi bilateral dibahas dalam pertemuan yang berlangsung dengan suasana persahabatan yang hangat.
Mengawali pertemuan tersebut, Dubes Penny menyampaikan bahwa dalam KTT G20 di Bali, rencananya Perdana Menteri (PM) Australia Anthony Albanese didampingi Menteri Keuangan Australia Jim Chalmers akan hadir bersama delegasi pengusaha Australia. “Australia mendukung Presidensi Indonesia dalam penyelenggaraan KTT G20 ke-17 di Bali pada tanggal 15-16 November 2022,” kata Dubes Penny.
Dalam sektor hubungan antarmasyarakat kedua negara, Dubes Penny mengungkapkan perkembangan terkini proses pemberian beasiswa G20 “Recover Together, Recover Stronger” dari Pemerintah Australia kepada 10 pelajar Indonesia untuk dapat menempuh pendidikan Master maupun Doktoral di Australia. Beasiswa tersebut diberikan khusus untuk program studi yang sesuai dengan area prioritas G20 Indonesia, yakni arsitektur kesehatan global, transisi energi berkelanjutan, dan transformasi digital. Dubes Penny menyampaikan, saat ini seluruh penerima beasiswa tengah dalam tahap persiapan di Bali dan akan memulai studi mereka di Australia pada tahun depan.
Dalam sektor investasi dan infrastruktur, Indonesia dan Australia akan berpartisipasi dalam kegiatan Partnership for Global Infrastructure and Investment (PGII) di sela-sela KTT G20 di Bali. Rencananya, Indonesia akan menyelenggarakan kegiatan PGII bersama dengan Amerika Serikat dan Komisi Eropa.
“Indonesia mengharapkan dukungan Australia dalam kegiatan tersebut untuk mewujudkan proyek infrastruktur strategis yang saling menguntungkan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju,” kata Airlangga.
Kemudian, Airlangga dan Dubes Penny juga menyinggung rencana pelaksanaan pertemuan kedua Economic, Trade, and Investment Ministerial Meeting (ETIMM).
Sebagaimana yang telah diamanatkan pada pertemuan Presiden Jokowi dan PM Australia dalam Annual Leaders’ Meeting di Canberra pada 10 Februari 2020, ETIMM merupakan pertemuan tahunan para menteri ekonomi, perdagangan dan investasi kedua negara untuk membahas peningkatan kerja sama ekonomi bilateral dan global.
Sebagai informasi, pertemuan ETIMM pertama telah diselenggarakan secara virtual pada tanggal 6 Juli 2021 lalu.
Selanjutnya, pada pertemuan tersebut Dubes Penny juga sempat membahas hasil konferensi Australian-Indonesian Business Council (AIBC) yang telah berlangsung pada tanggal 1-4 November 2022 di Darwin, Australia. Konferensi AIBC bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan ekonomi antara kedua negara.
Konferensi yang bertema “Partnering for Growth – Stronger, Together” tersebut dihadiri oleh lebih dari 250 organisasi bisnis dan perwakilan pemerintah Australia dan Indonesia.
Indonesia dan Australia juga aktif dalam kerja sama ekonomi Kawasan. Kedua negara merupakan partisipan aktif dalam Indo-Pacific Economic Framework (IPEF). Putaran Perundingan IPEF yang pertama rencananya akan berlangsung di Australia pada pertengahan Desember 2022.
Menutup pertemuan tersebut, Airlangga dan Dubes Penny juga membahas kerja sama pembangunan ekonomi antar kedua negara. Dubes Penny menyampaikan apresiasi kepada Kemenko Perekonomian atas Program Hibah Kemitraan Indonesia Australia Prospera, yang telah berjalan dengan baik dan akan diperpanjang untuk memfasilitasi penguatan tata kelola ekonomi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif.(RM.ID)
-
Telkom Komitmen Kurangi Sampah Elektronik Di Bumi
INDONESIA, BANPOS – PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk menghadirkan program bantuan Electronic Device Donation for Education (Eduvice), guna mewujudkan inisiasi pembangunan berkelanjutan dan mengakselerasi pertumbuhan sektor pendidikan dalam negeri.
Program ini diluncurkan sebagai bentuk komitmen persero dalam mengurangi sampah elektronik (E-Waste) dengan memberdayakan siswa SMK untuk melakukan perbaikan alat elektronik sebagai bagian dari praktik pembelajaran sehingga alat tersebut dapat digunakan kembali oleh sekolah/pelajar yang membutuhkan sebagai media pembelajaran digital.
Senior General Manager CDC Telkom, Hery Susanto mengatakan, sampah elektronik yang berbahaya bagi lingkungan sekitar ternyata dapat memberikan banyak kebermanfaatan bagi anak-anak sekolah untuk dapat mengakses pembelajaran secara digital, terutama di daerah tertinggal.
“Kami yakin program Eduvice dapat meningkatkan ekosistem pendidikan digital dalam negeri guna mencetak generasi yang berdaya saing dan tentunya berdampak baik bagi lingkungan,” kata Hery dikutip Rabu (9/11).
Dijelaskannya, sampah elektronik yang terkumpul nantinya akan dipilah kembali untuk diperbaiki dan didistribusikan kepada sekolah atau pelajar yang membutuhkan, terutama yang berlokasi di daerah 3T (Terluar, Terdepan, Tertinggal). Alat elektronik yang tidak memungkinkan untuk diperbaiki, akan disalurkan pada lembaga pengolah sampah elektronik yang memiliki legalitas dari pemerintah sehingga dapat diolah dengan tepat.
Hingga saat ini, ada 171 perangkat yang terdiri dari 72 smartphone, 15 laptop, 13 tablet, dan 72 uncategorized devices telah diperbaiki dan akan segera didistribusikan kepada penerima manfaat di sekitar wilayah operasional Telkom.
Seperti diketahui, Program Eduvice diresmikan melalui siaran langsung pada YouTube TJSL Telkom dalam bentuk talkshow bertajuk “E-waste Unwasted: Sampah Eletronikmu, Ruang Belajarku”. Talkshow itu menghadirkan Mohamad Bijaksana Junerosano selaku Founder dan CEO Waste4change, Yuki Kato sebagai Influencer, dan Haiva Muzdaliva selaku Managing Director Indonesia Mengajar.
Program ini membuka donasi berupa sampah elektronik yang ditujukan untuk keluarga besar TelkomGroup berupa laptop, ponsel, dan tablet berspesifikasi Android, dengan melakukan registrasi melalui website www.eduvice.id dan menyerahkan sampah elektronik tersebut pada drop box yang sudah disediakan. Drop box ini tersedia di empat titik kantor Telkom yaitu Graha Merah Putih Gatot Subroto Jakarta Selatan, Menara Multimedia Telkom Kebon Sirih, Kantor Witel Jakarta Barat, dan Graha Merah Putih Telkom Japati Bandung.(RM.ID)
-
Lindungi Buruh, Ganjar Pranowo Sebut Tidak Ada PHK Massal Industri Tekstil Di Jateng
JAWA TENGAH, BANPOS – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menjelaskan tidak ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal pada industri tekstil di Jawa Tengah (Jateng).
“Yang sifatnya massal, karena situasi hari ini saya rasa belum ada,” kata Ganjar, Selasa (8/11).
Menurut Ganjar, terdapat beberapa kasus PHK, namun tidak bersifat massal. PHK tersebut terjadi karena dampak gangguan di masa lalu terhadap kinerja perusahaan yang masih terasa hingga saat ini.
Dia juga menyebutkan baru saja pada pekan lalu bertemu perwakilan buruh. Dari pertemuan itu, tidak ada laporan terkait PHK massal. Perwakilan buruh hanya memberikan usulan mengenai upah minimum di kabupaten/kota (UMK).
“Sampai hari ini di tempat kami masih belum ada yang lapor. Maka itu hari ini saya mau kroscek,” ujarnya.
Ganjar berjanji bahwa pemerintah provinsi Jawa Tengah akan berupaya keras menjaga iklim hubungan industrial dan ketenagakerjaan agar PHK massal tidak terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global.
Dia juga mendorong agar dialog antara buruh, pengusaha dan pemerintah terus diperkuat. Pemerintah, kata Ganjar, terus berupaya untuk mendukung keberlangsungan industri dengan berbagai cara, seperti pemberian insentif.
“Kalau kebijakan ekonomi ini membutuhkan insentif dari pemerintah ya pemerintah mesti lakukan agar ini stabil kondisinya. Kondisinya lagi tidak enak, semuanya, maka dinamika pengambilan keputusan harus mengikuti situasi dan kondisi itu,” ungkap Ganjar.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) meminta semua pihak mengedepankan dialog untuk menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Kemenaker juga menyatakan siap mendampingi semua pihak dalam mencari solusi terbaik.
“Mari kita sikapi isu PHK ini secara berimbang dengan terus mengedepankan dialog dengan para pemangku kepentingan, sehingga PHK menjadi jalan paling akhir jika terjadi kemelut bisnis,” kata Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Indah Anggoro Putri (2/12).
Indah mengatakan, memang terdapat informasi terkait PHK yang terjadi khususnya di sektor industri padat karya yang berorientasi ekspor seperti garmen, tekstil dan alas kaki.
“Namun informasi dan data ini masih harus kami crosscheck dengan data dari kementerian/lembaga lainnya, termasuk Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, dan Dinas Tenaga Kerja di setiap provinsi dan kabupaten/kota,” ungkapnya.(RM.ID) -
Cukai Naik, Bea Cukai Siap Gempur Rokok Ilegal
INDONESIA, BANPOS – Pemerintah resmi menaikkan cukai rokok 10 persen. Kenaikan cukai ini akan berdampak pada naiknya peredaran rokok ilegal.
Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengakui jika peredaran rokok ilegal berjalan lurus dengan kenaikan tarif cukai tembakau.
Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Ditjen Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Haryanto mengatakan, kenaikan tarif cukai berkolerasi positif terhadap peredaran rokok ilegal di Tanah Air. Dampak pandemi menyebabkan daya beli masyarakat melemah sementara disparitas harga antara rokok legal dan ilegal semakin jauh.
“Saat ini, disparitas antara rokok ilegal legal itu mencapai 68 persen. Kalau tadinya sebelum PPN naik itu sekitar 62 persen tetapi begitu PPN naik dari 9,1 persen menjadi 9,9 persen itu menjadi 68 persen ,” katanya.
Ia mengungkapkan, rokok ilegal adalah rokok yang beredar di Indonesia baik yang berasal dari produk dalam negeri maupun impor yang tidak mengikuti aturan yang berlaku di wilayah hukum Indonesia. Adapun, ciri-ciri rokok ilegal antara lain tidak dilekati dengan pita cukai. Biasanya hanya dilekati dengan pita cukai palsu atau pita cukai bekas.
Lebih lanjut, Nirwala mengatakan, penegakan hukum terhadap pelaku penjualan rokok ilegal adalah dengan memberikan sanksi administratif dan pidana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai.
Adapun sanksi untuk pelaku pelanggaran pidana terkait peredaran rokok ilegal adalah pidana penjara maksimal lima tahun dan/atau denda paling banyak sepuluh kali lipat dari nilai cukai yang seharusnya dibayar. Oleh karena itu, untuk memberantas peredaran rokok ilegal, Bea Cukai terus meningkatkan pengawasan peredaran rokok ilegal melalui operasi “Gempur Rokok Ilegal”.
Berdasarkan catatan Bea Cukai, Operasi Gempur Rokok Ilegal pada periode 2018-2022 terus mengalami peningkatan jumlah penindakan, sedangkan jumlah barang hasil penindakan (BPH) cenderung menurun setiap tahunnya. Tahun 2020, jumlah penindakan berjumlah 9.018 dengan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 662 miliar. Di tahun 2021 jumlah penindakan naik menjadi 13.125 dengan kerugian negara mencapai Rp 293 miliar.
Sedangkan di tahun 2022 hingga saat ini total penindakan meningkat menjadi 18.659 dengan total kerugian negara mencapai Rp 407 miliar. Menurutnya, keberhasilan pemberantasan rokok ilegal memerlukan kerja sama banyak pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.
“Diharapkan dengan operasi Gempur Rokok Ilegal dapat meningkatkan kepatuhan pengusaha sehingga dapat menciptakan keadilan dan keseimbangan,” tandasnya.
Sekjen Gabungan Perserikatan Pabrik Rokok Indonesia (GAPPRI), Willem Petrus Riwu mengatakan, pemberantasan rokok ilegal sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan kewenangan Bea Cukai. Menurutnya, struktur peredaran rokok ilegal saat ini sudah sangat kuat. “Terkadang pabrik hanya melihat saja, dan memberi informasi jika diminta,” katanya.
Willem mengatakan, pemberantasan rokok ilegal harus extra ordinary, karena ini merupakan kejahatan luar biasa. Untuk pemberantasannya cukup sulit.
“Usul kami cara memberantas rokok ilegal yang aman jangan menaikkan tarif cukai terlalu tinggi agar perbedaan harga tidak terlalu besar antara rokok legal dan ilegal,” ucapnya.
Bayangkan pabrik rokok legal harus membayar pungutan pajak, cukai dan pajak daerah sekitar 73-82 persen dari nilai yang dijual. Sementara, rokok ilegal tidak membayar. “Ini mengancam APBN dan berdampak negatif bagi bangsa karena makin banyak yang beroperasi ilegal,” tutupnya.
Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan, ada beberapa cara untuk mencegah peredaran rokok ilegal yang semakin massif antara lain, pertama, kenaikan tarif cukai rokok tidak terlaku tinggi. Kedua, melakukan kordinasi dengan pelaku-pelaku industri untuk memonitor peredaran rokok ilegal.
Menurutnya, kordinasi ini menjadi sangat penting untuk membantu mengingormasikan kepada pemerintah terkait daerah market peredaran rokok ilegal. Ketiga, memperluas sumber daya manusia (SDM) di daerah, serta meningkatkan anggaran terkait penindakan peredaran rokok ilegal.(RM.ID)
-
Soal Rekrutmen Tenaga Kerja, Pertamina Tanjung Gerem Dituding Tak Patuh Aturan
CILEGON, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon Faturohmi menerima aduan dari masyarakat Gerem dan Rawa Arum terkait persoalan rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem. Selain itu, kata Faturohmi soal rekrutmen tenaga kerja di Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon.
“Jadi kemarin baru kita menerima aduan dari masyarakat Gerem dan perwakilan dari masyarakat Rawa Arum khususnya terkait dengan rekrutmen yang selama ini berjalan baik di Pertamina, anak perusahaan Pertamina Patra Niaga maupun vendor-vendor yang ada di Pertamina,” ujar Faturohmi kepada BANPOS, Rabu (9/11/2022).
“Artinya masih minimnya satu soal perencanaan ketenagakerjaannya. Satu tidak dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, ini amat kita sayangkan. Makanya akan kita ingatkan perusahaan tersebut. Kedua soal kearifan lokal ini juga mereka mengabaikan artinya kami mendapat laporan bahwa terjadi diskriminasi ada dugaan diskriminasi kaitan dengan penerimaan tenaga kerjanya bagi yang driver, ataupun yang lainnya. Terkesan ada titip-titipan lah,” kata Faturohmi.
Politik Partai Gerindra ini menegaskan akan menindaklanjuti aduan masyarakat tersebut dan akan berkoordinasi dengan Disnaker Kota Cilegon. Kemudian ia juga akan sidak ke Pertamina Tanjung Gerem.
“Nah kami akan menindaklanjuti, yang pertama kami sudah kemarin berkoordinasi dengan dinas tenaga kerja agar secara teknis menindaklanjuti laporan masyarakat tersebut menurut kewenangan mereka. Yang keduanya kami juga akan menindaklanjuti ini dengan melakukan sidak ke Pertamina dalam minggu-minggu ini,” tuturnya.
Faturohmi juga meminta kepada Pertamina agar melibatkan masyarakat sekitar dalam perekrutan tenaga kerja.
“Jadi kami meminta, intinya Pertamina agar menghargai melibatkan masyarakat sekitar ketika membutuhkan tenaga kerja yang memang kualifikasinya tidak terlalu teknis, kualifikasinya tidak terlalu hight, tidak terlalu tinggi kita minta masyarakat dilibatkan,” tegasnya.
Sementara itu, Sub Koordinator Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri pada Disnaker Kota Cilegon, Wawan Gunawan membenarkan bahwa selama ini Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah melaporkan ke Disnaker Kota Cilegon apabila ada perekrutan tenaga kerja atau lowongan kerja.
“Pertamina belum pernah ada. Makanya akan kita tindak lanjuti untuk kita undang atau kita panggil untuk mengkonfirmasi ini. Agar mereka juga melaporkan ke Disnaker,” ujarnya.
Wawan menjelaskan aturan tersebut ada di Keppres Nomor 4 tahun 1980 Tentang Wajib Lapor Lowongan, kemudian juga ada aturan Permenaker Nomor 39 Tahun 2016 Tentang Penempatan Tenaga Kerja. Turunan di Provinsi ada Perda Provinsi Banten Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan bahwa setiap perusahaan apabila akan merekrut pekerja atau membuka lowongan kerja harus dilaporkan ke dinas kabupaten/kota.
Selain itu, pihaknya juga sudah mensosialisasikan aturan wajib lapor tersebut kepada semua perusahaan yang ada di Kota Cilegon.
“Sudah pernah kita sosialisasikan tentang aturan wajib lapor lowongan karena mereka membuka lowongan dan belum terlaporkan ke dinas, (akan) kita tegur. Karena memang dia perusahaan sudah pernah kita jelaskan tapi kalau perusahaan-perusahaan itu belum pernah mendapatkan penjelasan kita akan undang atau kita panggil,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Regional Jawa Bagian Barat, Eko Kristiawan mengatakan Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah ada rekrutmen pekerja akan tetapi bilamana ada rekrutmen langsung dari pusat.
“Jadi gini kalau Pertamina Tanjung Gerem tidak pernah merekrut pekerja karena yang merekrut pekerja itu dari pusat. Kalau itu ada rekrutmen mungkin itu perusahaan lain disitu walaupun orangnya bekerja di Pertamina Tanjung Gerem. Jadi dipekerjakan di Gerem tapi yang merekrut bukan Pertamina langsung jadi harusnya perusahaan yang merekrut itulah yang melaporkan,” kata Eko kepada BANPOS saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Kamis (10/11/2022).
Namun demikian, Eko masih menunggu informasi dari Pertamina Tanjung Gerem soal adanya rekrutmen pekerja tersebut. “Nah ini saya belum dapat data tambahan. Makanya saya masih nunggu dari kantor Pertamina Tanjung Gerem,” pungkasnya. (LUK)