Kategori: EKONOMI

INDONESIA, BANPOS – Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi global yang diikuti prediksi terjadinya resesi dunia pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III- 2022 kembali mencatatkan kinerja impresif. Dengan angka 5,72 persen (yoy) atau 1,81 persen (qtq). Melanjutkan tren pertumbuhan yang solid, sejak awal 2022.

Ditopang fundamental ekonomi dalam negeri yang kuat, kinerja ekonomi Indonesia masih tetap terjaga.

“Capaian ini patut kita syukuri. Karena ini membuktikan bahwa roda pemulihan ekonomi domestik terus bergerak cepat, di tengah pelambatan ekonomi global yang sedang berlangsung,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers PDB Triwulan III-2022 secara daring, yang juga dihadiri oleh Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHIJSK) Kementerian Ketenagakerjaan Indah Anggoro Putri, Senin (7/11).

Dari sisi pengeluaran, Konsumsi Rumah Tangga menjadi penyumbang pertumbuhan terbesar Produk Domestik Brutto (PDB) dengan mampu tumbuh tinggi sebesar 5,39 persen (yoy). Sementara konsumsi Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT), tumbuh signifikan mencapai 6,09 persen (yoy).

Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), mampu tumbuh sebesar 4,96 persen (yoy). Sejalan meningkatnya kapasitas produksi dunia usaha.

Daya beli masyarakat terdorong berkat adanya peningkatan realisasi program perlindungan sosial sebesar 12,46 persen (yoy). Serta peningkatan realisasi subsidi BBM sebesar 111,96 persen (yoy).

“Mobilitas masyarakat yang semakin pulih, menjadi determinan utama pendorong aktivitas ekonomi. Baik dari sisi pengeluaran maupun sisi sektoral,” ujar Airlangga.

“Di saat yang sama, pemerintah juga mengambil langkah-langkah responsif, dalam menjaga daya beli masyarakat di tengah tren kenaikan inflasi global,” imbuhnya.

Kuatnya pertumbuhan ekonomi domestik pada Triwulan III-2022, juga ditopang oleh kinerja neraca perdagangan Indonesia yang menunjukkan surplus sebesar 14.92 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 12,58 persen (yoy).

Lebih lanjut, Indonesia juga masih mendapatkan windfall profit, akibat tingginya harga beberapa komoditas unggulan yang didominasi oleh batu bara 13,31 persen. Disusul minyak kelapa sawit 8,95 persen, serta besi dan baja di angka 6,38 persen.

Alhasil, sektor ekspor mampu tumbuh double digit sebesar 21,64 persen (yoy).

Sementara itu, impor juga tumbuh tinggi sebesar 22,98 persen (yoy) selama Triwulan III-2022. Didorong kenaikan impor bahan baku dan barang modal, untuk mendukung aktivitas ekonomi yang menciptakan nilai tambah lebih tinggi. Sehingga, masing-masing mampu tumbuh 34,22 persen dan 44,08 persen (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia, hampir terjadi di seluruh sektor lapangan usaha selama Triwulan III-2022.

Sektor Industri Pengolahan sebagai kontributor terbesar PDB tumbuh positif sebesar 4,83 persen (yoy).

Sektor utama lainnya, seperti Sektor Pertambangan dan Pertanian mengalami pertumbuhan, masing-masing sebesar 3,22 persen (yoy) dan 1,65 persen (yoy).

Di saat yang sama, Sektor Transportasi dan Pergudangan merupakan sektor dengan pertumbuhan paling tinggi, sebesar 25,81 persen (yoy). Diikuti Akomodasi dan Makanan Minuman 17,83 persen (yoy) dan Administrasi Pemerintahan 12,42 persen (yoy).

“Pulihnya berbagai sektor usaha di Triwulan III-2022 juga mendorong peningkatan penyerapan tenaga kerja,” ungkap Airlangga.

Melansir data per Agustus 2022, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga meningkat menjadi 68,63 persen. Sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), menurun menjadi 5,86 persen. Lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Sektor Pertanian menjadi sektor usaha yang mengalami peningkatan penyerapan tenaga kerja paling besar.

Selain itu, keyakinan dunia usaha untuk mulai merekrut pegawai, juga tercermin dari peningkatan persentase komposisi penduduk bekerja di kegiatan formal sebesar 0,14 persen (dibandingkan Agustus 2020).

Secara umum, aktivitas ekonomi yang terus pulih, telah berhasil menurunkan jumlah penduduk usia kerja, yang terdampak Covid-19 menjadi sebesar 4,15 juta orang di Agustus 2022. Lebih baik dibanding tahun lalu, dengan penurunan sebesar 17,17 persen (yoy).

Secara spasial, seluruh daerah di Indonesia juga melanjutkan pertumbuhan positif pada Triwulan III-2022.

Meski masih didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa, yang memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar 56,30 persen.

Kelompok provinsi di Pulau Sulawesi, mencatatkan pertumbuhan ekonomi tertinggi mencapai 8,24 persen secara (yoy). Industri pengolahan dan pertambangan dan penggalian menjadi sumber pertumbuhan utama.

Prospek ekonomi Indonesia diperkirakan semakin cerah. Ini tercermin dari berbagai leading indicators, seperti indeks keyakinan konsumen (IKK) yang terus berada di level optimis.

Sejalan dengan itu, aktivitas dunia usaha juga semakin bergeliat. Ini tergambar dari level Purchasing Managers’ Index (PMI) Indonesia pada September 2022, yang kembali melanjutkan level ekspansif selama 14 bulan beruntun, dengan berada di tingkat 51,8.

Nilai PMI Indonesia juga tercatat lebih tinggi dibanding negara-negara di ASEAN lainnya. Seperti Thailand (51,6), Vietnam (50,6), Malaysia (48,7), dan Myanmar (45,7).

Kebijakan dan strategi pemerintah akan diarahkan untuk menjaga keseimbangan, antara mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi, dan tetap menjaga inflasi di level yang stabil.

Kebijakan fiskal masih menjadi instrumen utama sebagai shock absorber. Sementara stabilitas harga akan dijaga melalui Program kebijakan 4K yaitu Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif.

“Untuk jangka menengah panjang, pemerintah akan terus memperkuat fundamental ekonomi bangsa melalui peningkatan kualitas SDM, dan melanjutkan reformasi struktural,” tutur Airlangga, saat menjelaskan strategi pemerintah ke depan, dalam menghadapi tantangan ekonomi global.

Dengan resiliensi perekonomian domestik yang masih tetap terjaga hingga Triwulan III-2022, pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan tetap berada di atas level 5 persen pada Triwulan ke-IV tahun 2022. Serta mencapai target pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada sesi tanya jawab dengan awak media, Airlangga menyampaikan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2022 ini dapat menjadi bekal yang cukup kuat, untuk menghadapi potensi resesi global di 2023.

Di sisi lain, Indonesia juga mengalami deflasi di bulan terakhir. Sehingga, pertumbuhan ekonomi menjadi berkualitas. Reformasi struktural yang dilakukan melalui implementasi Undang-Undang Cipta Kerja, juga terus dilanjutkan.

Berbagai upaya ini diharapkan bisa menjadi langkah kita untuk menghindari resesi global di tahun 2023. OECD, IMF, EDB, dan World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di 4,8-5,1 persen.

“Artinya, beberapa lembaga juga sepakat dengan Indonesia bahwa Indonesia bisa menjadi the bright spot in the dark. Jadi, masih bisa keluar dari resesi di tahun depan,” tutur Airlangga optimis.

Terkait dengan penyelenggaraan KTT G20, Menko Airlangga meyakini, event tersebut akan membuat perekonomian Indonesia secara nasional baik.

“Dari segi recognition, Indonesia akan menjadi perhatian dunia. Ini membawa dampak positif ke depan. Apalagi, pada saat G20 ini, ekonomi Indonesia tumbuh baik di 5,72 persen. Inflasi juga kita bisa tekan, turun di 5,7 persen,” papar Airlangga.

“Jadi, kita dalam performance baik memimpin G20. Apalagi, kita juga akan memegang keketuaan ASEAN. Ini tentu akan membuat Indonesia semakin diperhitungkan,” tegasnya.(RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Aplikasi preventive health Fita meluncurkan platform coach at the center of health (CATCH). Fitur ini diperuntukkan bagi para pelatih (coach) untuk memantau aktivitas kesehatan pengguna.

“Catch sebagai wadah untuk membuat rancangan program secara lebih terstruktur, personalized, dan memungkinkan mereka untuk membimbing pengguna secara masif di waktu yang bersamaan,” ungkap Chief Executive Officer Fita Reynazran Royono dalam acara peluncuran Catch di Jakarta, Senin (7/11).

Selain menjadi platform yang menyediakan data management yang lengkap dan komprehensif, Catch juga dapat memberikan tracking progress yang terukur sehingga para Coach akan lebih mudah mempelajari user behaviour sebagai dasar rekomendasi program yang tepat bagi setiap pengguna.

Dinobatkan sebagai top of mind brand di kategori preventive health di Indonesia, Saat ini, Fita memiliki lebih dari 500.000 pengguna aktif, dengan lebih dari 50 Coach bersertifikat, lebih dari 800 konten tutorial olahraga, dan lebih dari 200 resep makanan sehat.

Sedangkan dari sisi penjualan, tercatat pertumbuhan signifikan dengan kenaikan lima kali lipat dibandingkan periode tiga bulan terakhir, semakin mengukuhkan posisi Fita sebagai aplikasi preventive health nomor satu di Indonesia.

“Inovasi akan terus kami lakukan untuk memenuhi ekosistem kesehatan di Fita. Tidak hanya berfokus pada user oriented, kami juga bekerja berdampingan dengan para Coach untuk merumuskan fitur yang mereka butuhkan dalam membuat perencanaan program olahraga yang terstruktur dan yang terpenting based on user behavioral data,” ujarnya.

Sejak diluncurkan pada November 2021, kini Fita memiliki fitur seperti memantau aktivitas utama harian, olahraga. Mulai dari steps count, catat asupan makanan minuman, video resep dan healthy catering. Serta program kesehatan, mulai dari video olahraga, exercise plan, exercise AI, kolom chat dengan Coach di Community Chat, poin dan diskon voucher, dan one-on-one chat dengan Coach untuk pengguna VIP.

Selain itu, Fita juga memiliki berbagai program kesehatan seperti Protection against Covid-19, Healthy Living by Ade Rai, Signature Weight Loss, Weight Loss by Kemal Mochtar, Start Exercising by Melanie Putria, Eat Well & Healthy by Kerenina Sunny, dan Gain Weight in 21 days.(RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Hingga September 2022, industri financial technology (fintech) berhasil mencatatkan agregat penyaluran pendanaan mencapai Rp 455 triliun yang disalurkan oleh 960.396 pemberi pinjaman atau lender kepada 90,21 juta penerima pinjaman.

“Ini adalah bukti nyata kontribusi fintech lending dalam memeratakan inklusi keuangan di Indonesia,” ucap Ketua Umum Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama (AFPI) Adrian Gunadi dalam Konferensi Pers 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) dan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 secara virtual, Senin (7/11).

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2022 dari Google, Temasek, Bain & Company, ekonomi digital Indonesia diperkirakan tumbuh hingga 130 miliar dolar AS (Rp) pada 2025, salah satunya dipengaruhi oleh adopsi layanan keuangan digital.

Dengan pergerakan yang menunjukkan peningkatan signifikan, layanan keuangan digital (fintech) dipercaya mampu mendorong akselerasi pemulihan ekonomi pasca pandemi. Untuk itu, dirinya sangat menyambut antusias IFS dan BFN. Adrian berharap, IFS dan BFN kali ini bisa menghasilkan gagasan-gagasan signifikan, khususnya untuk mengoptimalkan potensi industri fintech yang berasal dari kebutuhan riil masyarakat.

Ia mencontohkan, lahirnya industri fintech lending yang didorong tingginya credit gap di Indonesia, yakni mencapai Rp 1.650 triliun per 2018, khususnya di kalangan masyarakat unbanked dan underserved. Kehadiran fintech lending diharapkan bisa menjadi salah satu solusi dari masalah ini.

“Industri fintech lending terbukti dapat memberikan kemudahan layanan finansial di tengah masih banyaknya masyarakat Indonesia masih masuk ke dalam kategori unbanked,” kata Adrian.

Kepala Grup Inovasi Keuangan Digital Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Triyono menyampaikan, penguatan sektor keuangan digital ini dapat dilihat dari segi sisi supply dan demand.

Di sisi supply, saat ini OJK berkolaborasi dengan seluruh elemen ekosistem keuangan digital tengah mempersiapkan infrastruktur seperti e-KYC, tanda tangan elektronik, dan digital ID serta perangkat keamanan siber yang diyakini mampu meningkatkan tata kelola dan tingkat keamanan dalam bertransaksi melalui layanan dan produk keuangan digital.

Di sisi demand, masyarakat juga harus disiapkan dengan literasi keuangan digital yang memadai sehingga paham akan risiko-risiko dalam bertransaksi melalui produk dan layanan keuangan digital. “Saya kira peran asosiasi juga cukup sentral di kedua sisi,” tegasnya.(RM.ID)

SWIS, BANPOS – Perum Perhutani menjalin kerja sama dengan The Basel Institute-Swis untuk memperkuat budaya integritas pada proses bisnis internal guna mencegah korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, serta mendukung peningkatkan Good Corporate Governance (GCG).

Basel Institute adalah organisasi nirlaba internasional dan independen yang bekerja diseluruh dunia dengan sektor publik dan swasta untuk melawan korupsi dan kejahatan keuangan lainnya, serta mendukung peningkatkan kualitas tata kelola (governance). Sebagai yayasan berbadan hukum Swiss, Basel Institute berkantor pusat di Basel, Swiss. Saat ini, Basel Institute memiliki kegiatan lapangan di Afrika, Eropa Timur, Amerika Latin dan Asia Tenggara.

“Kita perlu terbuka pada setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bersih dan antikorupsi, untuk itu tawaran kerja sama ini sangat baik untuk Perhutani dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance,” jelas Direktur SDM, Umum dan IT Perhutani, M. Denny Ermansyah, usai bersama dengan Direktur Program Green Corruption, Juhani Grossmann menandatangani perjanjian kerja sama yang digelar di Graha Perhutani, Senin (7/11).

Dalam kerja sama ini, The Basel Institute mengajak Perhutani untuk melakukan pencegahan korupsi dan kecurangan dalam internal perusahaan. Perhutani dan The Basel Institute berupaya mencegah korupsi melalui peningkatan keterlibatan masyarakat dan memperkuat budaya integritas dan akuntabilitas baik untuk sektor publik maupun swasta, dengan fokus pada pencegahan Konflik Kepentingan (Conflict of Interest) dalam pengadaan dan perizinan pada sektor sumber daya alam.

Denny menilai, kerja sama ini merupakan langkah nyata Perhutani dalam rangka mewujudkan Perusahaan yang bersih dan sehat. Denny juga menjelaskan bahwa niat baik ini selaras dengan Core Values AKHLAK yang saat ini digencarkan Pemerintah.

Perhutani memiliki peran strategis dalam melaksanakan pengendalian internal perusahaan dan mencegah perilaku koruptif. Peningkatan kapabilitas untuk badan ini merupakan salah satu metode untuk mengembangkan pengendalian internal yang efektif sebagai bagian dari Good Corporate Governance.

“Kita perlu terbuka pada setiap peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bersih dan antikorupsi, untuk itu tawaran kerja sama ini sangat baik untuk Perhutani dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance,” ungkap Denny.

“Perhutani merupakan pakar di bidang Kehutanan, dan kami pakar di bidang Integritas dan Kepatuhan di sektor private dan public. Kami tahu kolabarasi ini tidak mudah, tapi kami tetap lakukan. Alasan kami ingin bekerja sama dengan Perhutani adalah demi pengelolaan hutan yang lestari, untuk survival di masa depan, ” ungkap Direktur Program Green Corruption, Juhani Grossmann.

Basel Institute juga akan mengajak Bagian Hukum dan Kepatuhan serta Pengawas Internal di Perhutani untuk bergabung dalam upaya Integrity Risk Assessment (IRA). Selain itu, Basel Institute akan memberikan pelatihan bagi Bagian Hukum dan Kepatuhan serta Pengawas Internal di Perhutani yang akan mencakup materi-materi umum berupa: Mandatory Commitment, strategi untuk melakukan investigasi internal, melakukan wawancara, mengumpulkan dan menangani barang bukti, deteksi fraud dan perilaku korupsi, dan tindak lanjut temuan.(RM.ID)

MESIR, BANPOS – PT PLN (Persero) mulai mempensiunkan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) secara bertahap. Ini merupakan salah satu upaya PLN mengakselerasi pengurangan emisi karbon dunia dengan mengurangi penggunaan energi fosil.

Namun, dalam masa transisi energi, PLN menggunakan teknologi co-firing di PLTU sebagai upaya menekan penggunaan batu bara.

Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PLN Evy Haryadi menjelaskan saat ini PLN telah mengimplementasikan teknologi co-firing di 33 PLTU.

Sedangkan pada dua sampai tiga tahun mendatang, PLN akan menambah lagi teknologi co-firing ini di 48 PLTU. Evy menuturkan, teknologi co-firing ini dilakukan PLN tak sekedar mengurangi emisi.

Melalui pemberdayaan masyarakat, teknologi co-firing ini juga mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam penanaman tanaman biomassa. Bahkan ada pula yang mengelola sampah rumah tangga wilayahnya untuk dijadikan pelet untuk bahan baku co-firing, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat.

“Hingga saat ini, PLN sudah bisa memproduksi 653 GWh energi bersih yang dihasilkan dari biomassa, sehingga melalui teknologi ini PLN mampu mereduksi emisi karbon hingga 656 ribu ton CO2,” ujar Evy dalam gelaran Konferensi Perubahan Iklim (COP 27) di Sharm El Sheikh, Mesir, Minggu (6/11).

Dalam satu tahun, PLN membutuhkan 10 juta ton biomassa untuk bisa mengimplementasikan teknologi ini di PLTU.

Jumlah ini setara dengan 12 persen komposisi biomassa pada satu PLTU. Harapannya, dengan langkah ini PLN bisa menurunkan emisi karbon hingga 1,1 juta ton CO2 per tahun.

Tantangan ke depan, kata Evy adalah memastikan pasokan biomassa untuk teknologi co-firing ini tercukupi.

Untuk bisa mengamankan pasokan sejauh ini PLN telah mengantongi kesepakatan kerja sama dengan tiga BUMN, yaitu PT Perhutani, PT Perkebunan Nusantara dan PT Sang Hyang Seri.

“Kami juga bekerja sama dengan seluruh Pemerintah Daerah untuk bisa mengolah sampah kota untuk menjadi jumputan sehingga bisa menjadi bahan baku biomassa,” ujar Evy.

Pemerintah tak tinggal diam dalam mendukung rencana PLN ini.

Deputi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Nani Hendarti menjelaskan langkah yang dilakukan PLN sejalan dengan tujuan pemerintah Indonesia dalam mengurangi emisi karbon.

Nani menjelaskan untuk bisa mengembangkan teknologi ini, pemerintah Indonesia mendorong pengembangan hutan energi dengan memanfaatkan lahan idle untuk bisa ditanam tanaman energi.

Selain itu, pemerintah juga mendorong stakeholder daerah untuk bisa mengelola sampah kota untuk menjadi biomassa dan memasok ke PLN.
Tantangan ke depan adalah memastikan pasokan biomassa ini cukup untuk PLTU PLN.

“Saat ini kami sedang berkoordinasi lintas kementerian untuk bisa membuat aturan maupun payung hukum sehingga skema ini berjalan dengan baik dan dengan bahan baku yang ekonomis,” pungkas Nani.(RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI) bersama asosiasi dan pelaku industri fintech kembali memperkuat sinergi melalui Indonesia Fintech Summit (IFS). Acara ini akan berlangsung dari 10-11 November 2022 di Bali.

Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir mengatakan, IFS akan kembali menghadirkan perusahaan-perusahaan fintech anggota AFTECH, juga regulator seperti BI dan OJK, serta para pemangku kepentingan lain di industri fintech, baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

AFTECH merasa sangat berbangga dapat menyelenggarakan kembali IFS yang diharapkan mampu mengoptimalkan dampak positif sektor jasa keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kestabilan sistem keuangan di masa mendatang. Salah satunnya dengan mengimplementasikan keseimbangan antara inovasi, pertumbuhan, dan perlindungan konsumen.

“Sebagai Asosiasi yang resmi ditunjuk oleh OJK untuk menaungi penyelenggara Inovasi Keuangan Digital (IKD), ajang IFS menjadi upaya AFTECH untuk meraih visi, yakni mendorong inklusi keuangan melalui layanan keuangan digital,” ungkapnya dalam Konferensi Pers 4th Indonesia Fintech Summit (IFS) dan Bulan Fintech Nasional (BFN) 2022 secara virtual, Senin (7/11).

Penyelenggaraan 4th IFS 2022 diharapkan dapat menjadi wadah untuk mempertemukan para pendiri fintech lokal dan internasional, regulator, lembaga keuangan, investor, akademisi, dan pemangku kepentingan utama lainnya, untuk membahas topik industri dan peraturan terkini, mengembangkan jejaring, serta merumuskan strategi atau aksi advokasi guna mempercepat digitalisasi pada industri jasa keuangan serta mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Sementara, Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) , BIDudi Dermawan menekankan, jumlah fintech di Indonesia tumbuh pesat dengan transaksi yang terus berakselerasi. Pertumbuhan ini, menurut Dudi, tidak terlepas dari upaya dan peran asosiasi fintech serta berbagai asosiasi terkait lainnya.

Menurutnya, kolaborasi dan sinergi antara regulator dan fintech perlu terus diperkuat untuk mendukung dan mengawal berbagai inisiatif strategis. Terutama dalam rangka mendorong pemulihan ekonomi dan integrasi keuangan, serta mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran di Indonesia.

“Dalam kaitan ini, penyelenggaraan kegiatan IFS 2022 menjadi salah satu bukti nyata kolaborasi dan sinergi tersebut. IFS tahun ini, BI bersama AFTECH dan OJK mengangkat berbagai tema yang masih sejalan dengan topik pada Presidensi G20 Indonesia,” jelasnya.

Dudi menambahkan, Presidensi G20 Indonesia mengangkat pengembangan pembayaran lintas negara (cross-border payment) sebagai salah satu agenda prioritas.

“Dalam mewujudkannya, interoperabilitas yang dicapai melalui kerja sama lintas batas internasional perlu diperkuat di tengah peningkatan digitalisasi ekonomi dan keuangan, termasuk percepatan digitalisasi menuju inklusi ekonomi-keuangan, remitansi, perdagangan ritel, dan UMKM,” ungkap Dudi.

Penyelenggaraan IFS 2022 juga didukung oleh OJK sebagai bentuk komitmen penguatan tata kelola dan infrastruktur yang dibutuhkan seiring dengan melesatnya pertumbuhan fintech.

Kegiatan 4th IFS 2022 merupakan bagian dari rangkaian program pada BFN yang akan berlangsung mulai 11 November hingga 12 Desember 2022, yang akan diawali dengan momentum Hari Fintech Nasional (11.11) dan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan edukasi dan literasi yang dapat diikuti secara daring oleh masyarakat Indonesia melalui www.fintechsummit.co.id dan ditutup dengan BFN Expo, Closing Ceremony dari IFS & BFN 2022 pada 11-12 Desember di Yogyakarta yang dapat dikunjungi oleh masyarakat umum.

Bertepatan dengan momentum G20 dan B20, tema yang diangkat akan berpusat pada daya tahan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas keuangan. Tema yang diusung pada IFS 2022 adalah Moving Forward Together: The Role of Digital Finance and Fintech in Promoting Resilient Economic Growth and Financial Stability.(RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono mengatakan, kenaikan harga BBBM pada September lalu belum memberikan dampak pada ekonomi Indonesia.

Perekonomian Indonesia berhasil tumbuh tinggi pada triwulan III-2022, yakni 5,72 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya (year-on-year/yoy) atau lebih tinggi dari triwulan II-2022 yang sebesar 5,45 persen (yoy).

“Namun ini tetap butuh kajian lebih lanjut karena belum bisa kami lihat secara langsung bagaimana dampak kenaikan BBM itu kepada pertumbuhan ekonomi,” ungkap Margo dalam Konferensi Pers Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III-2022 seperti dikutip dari Antara, Senin (7/11).

Kendati demikian, ia menjelaskan secara sederhana BBM digunakan hampir di seluruh sektor perekonomian Indonesia saat ini. Maka dari itu, kenaikan harga BBM tentunya akan berdampak kepada biaya produksi dan meningkatnya harga barang dan jasa, sehingga akan memberi dampak kepada kemampuan masyarakat untuk mengkonsumsi barang dan jasa.

Pada kondisi normal karena biaya produksi meningkat, kata Margo, maka pilihan bagi pelaku usaha adalah menaikkan harga barang dan jasa. “Hal ini yang tentu saja terkompensasi juga kalau misalkan daya beli masyarakat bisa terjaga atau semakin meningkat,” tuturnya.

BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulan III-2022 tercatat sebesar 5,39 persen (yoy). Namun angka tersebut sedikit melambat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya yang mampu meningkat hingga 5,51 persen (yoy).

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada triwulan III tahun ini ditopang oleh peningkatan mobilitas, meningkatnya aktivitas belanja pada kelompok masyarakat menengah-atas khususnya untuk kebutuhan tersier, serta daya beli kelompok masyarakat bawah yang terbantu oleh bantuan sosial dan subsidi energi.(RM.ID)

MESIR, BANPOS – Indonesia menyuarakan berbagai aksi, strategi, inovasi dan capaiannya, sebagai wujud nyata mencegah kenaikan suhu global di Conference of the Parties (COP)-27, yang merupakan konferensi PBB Perubahan Iklim.

Dalam agenda tersebut, Indo¬nesia menampilkan kebijakan dan hasil nyata kerja sebelum¬nya. Serta membuka jalan bagi ambisi iklim masa depan bersa-ma-sama para pihak terkait.

“Diperlukan tindakan multilateral, kolektif dan ter¬padu sebagai satu-satunya cara mengatasi ancaman global yang sesungguhnya. Kita harus jaga bersama semangat kolaborasi di COP27,” kata Menteri Ling¬kungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya dalam sambutannya saat pembukaan Paviliun Indonesia di venue Tonino Lamborghini, Sharm El Sheikh International Congress Center, dalam rangkaian COP27 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Min-ggu (6/11).

Diterangkan Siti, dalam be¬berapa dekade terakhir, Pemerintah Indonesia telah berbagi tanggung jawab perubahan iklim dengan kalangan akademisi, bis¬nis, organisasi masyarakat sipil dan pihak lainnya.

Namun, terkadang dalam aksi mitigasi dan adaptasi aksi iklim di lapangan mengalami keterbatasan serta tantangan. Mencakup dimensi politik da¬lam pengambilan keputusan, serta adanya perselisihan karena kepentingan prioritas sosial ekonomi dan lingkungan.

Terkadang ini menjadi para¬doks. Bentuk ketidaksesuaian dalam relevansi sosial, sehingga kurang efektifnya kebijakan menjadi tindakan.
“Untuk itu, aksi bersama ten¬tang perubahan iklim membu¬tuhkan pemimpin untuk meman¬du aksi. Karena itu, tema yang dipilih untuk Paviliun Indonesia adalah Stronger Climate Actions Together,” jelas Siti.

Stronger Climate Actions To¬gether merefleksikan misi dan berbagai hal yang diperjuangkan delegasi Indonesia. Tema ini sesuai dengan tujuan Nomor 13 Pembangunan Berkelanju¬tan (Sustainable Development Goals/SDGs), yang menyam¬paikan mandat bagi masyarakat global untuk mengambil tinda¬kan melawan perubahan iklim dan dampaknya.

Pada COP27 tahun ini, Paviliun Indonesia diselenggarakan dalam 36 sesi talkshow panel discussion dengan pelibatan para pihak.

“Melalui Paviliun Indone¬sia akan terlihat bagaimana masyarakat sipil, swasta, dan Pemerintah menerjemahkan visi bersama ini ke dalam rencana dan strategi pembangunan na¬sional. Mendekati agenda FOLU Net Sink 2030,” ujar Siti.

Di sesi Talk Show “NDC Yang Lebih Ambisius”, sebagai acara pertama di Paviliun Indonesia, Siti juga mengungkapkan per¬jalanan Indonesia yang tidak mudah untuk meningkatkan Enhanced National Determined Contribution (NDC).

Hal itu disebabkan kondi¬si yang sangat menantang di tengah upaya pemulihan pasca Covid-19 dan situasi ekonomi global yang dinamis.

“Kami sampaikan komitmen Indonesia yang lebih ambisius disertai upaya terbaik dari lang¬kah mitigasi domestik, dalam meningkatkan pencapaian tujuan Perjanjian Paris, dengan tetap memastikan prioritas nasional kami,” kata Siti.

Enhanced NDC adalah peta jalan mitigasi dan adaptasi serta strategi jangka panjang, untuk perjanjian rendah karbon dan kompatibel dengan Perjanjian Paris untuk 2050.

Dokumen Enhanced NDC mencerminkan kebijakan, tinda¬kan dan implementasi NDC yang diperbarui dengan target tambahan yang disumbangkan dan disepakati oleh semua sektor di kementerian terkait dan melibatkan partisipasi sub-nasional, sektor swasta dan masyarakat lokal.

Poin penting lain dari En¬hanced NDC, yakni Indonesia juga menganggap adaptasi sama pentingnya dengan mitigasi, se¬bagaimana digambarkan dengan jelas dalam dokumen tentang peningkatan ekonomi, sosial dan mata pencaharian, ketahanan ekosistem dan lanskap.

Menteri Siti menjelaskan, dalam Enhanced NDC Indonesia memutakhirkan kebijakan FOLU Net-sink 2030 sebagai dasar menuju penyelarasan Strategi Jangka Panjang Rendah Kar¬bon dan Ketahanan Iklim 2050 (LTS-LCCR 2050), dengan visi mencapai Net-Zero-Emission pada 2060 atau lebih cepat.

Peningkatan NDC menun¬jukkan peningkatan komitmen Indonesia melalui peningkatan target pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK), peningkatan pro-gram, strategi dan tindakan da¬lam mitigasi, adaptasi, kerangka transparansi dan pengaturan cara pelaksanaan termasuk melalui penetapan harga karbon.

“Di sektor kehutanan, pem¬bayaran berbasis hasil telah di¬terima dari Green Climate Fund dan FCPF Carbon. Begitu juga dengan komitmen dari Norwe¬gia dan BioCF Carbon Fund,” ujar Siti.

Pada kesempatan tersebut, Siti juga menyampaikan bahwa Indo¬nesia telah memperbarui Strategi Nasional REDD+ 2021-2030 yang telah diserahkan ke Sekre¬tariat Konvensi Kerangka Kerja Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNFCCC).

Strategi ini meletakkan dasar yang lebih kokoh untuk menca¬pai target bersyarat minus 140 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Sesi Talk Show ini bertujuan untuk berbagi pandangan dan pengalaman beberapa negara dalam mengembangkan NDC yang lebih ambisius.

“Kami juga ingin belajar dari semua narasumber dan peserta tentang aksi yang dilakukan di tingkat nasional, untuk mencapai tujuan global. Termasuk tantangan yang dihadapi dan peluang yang dapat digali,” kata Siti.(RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Perlambatan ekonomi global di tahun 2023 akan terasa di Indonesia meski potensi resesinya kecil. Ekonom dari Bank Permata Joshua Pardede mengatakan, pemerintah perlu usaha ekstra jika ingin mencapai pertumbuhan 5,3 persen tahun depan.

“Dari sisi demand permintaan turun, dan produktif sektor ekonomi masih akan ada tantangan yang cukup tinggi, sehingga untuk bisa tumbuh solid 5 persen mungkin masih ada kerja ekstra dari pemerintah,” ungkap Joshua, Senin (7/11).

Demand yang dimaksud adalah menurunnya ekspor karena permintaan dari mitra dagang utama, yaitu Amerika Serikat dan Eropa mengalami penurunan.
Kemudian sektor industri mulai merasakan dampaknya, misalnya sektor tekstil, maupun sektor yang bahan bakunya impor maupun berorientasi ekspor.

Beberapa waktu lalu juga ramai disebut industri tekstil melakukan PHK massal. Tingkat pengangguran, kata Joshua, saat ini jauh lebih rendah saat awal pandemi.
Bukan berarti jika resesi global, berhenti produktivitasnya, mungkin akan menurun tetapi tidak akan mengkhawatirkan seperti saat pandemi.

“Kita melihat beberapa sektor akan terkena dampak. Namun jika dia bisa melakukan efisiensi dan strategi bisnis, tentunya dia akan bisa membatasi (PHK),” jelas Joshua.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, perekonomian Indonesia masih bagus.
“Terlihat dari inflasi yang terus menurun. Tahun depan (2023) bisa menyentuh angka 5,3 persen,” kata Airlangga.

Bahkan, menurut Ketum Golkar itu, Indonesia dan negara Asia lainnya punya resiliensi jika resesi global terjadi pada 2023.
Kemudian hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,72 persen pada kuartal III tahun 2022 secara year on year.

Kepala BPS Margo Yuwono mengatakan, di tengah kondisi global yang tidak menentu, Indonesia masih bisa menjaga perekonomian.
BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 mencapai 5,72 persen secara tahunan (yoy).

Kalahkan China Dan AS
Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal III/2022 yang mencapai 5,72 persen membuat Indonesia unggul dari China, AS, dan Eropa.

Herry juga membeberkan sejumlah analisis yang membuat ekonomi Indonesia mampu bertumbuh dan bertahan di tengah prediksi ancaman resesi global yang mengganggu stabilitas.

“Ini cukup menarik, pertumbuhan ekonomi nasional tetap terproyeksi baik dibandingkan negara lain, karena preferensi kebijakan pemerintah yang adaptif dan produktif,” kata Herry.

Herry mengatakan, kenaikan BBM dan cara penanggulangan dampak oleh pemerintah membuat kinerja ekonomi Indonesia tetap eksis.
“Pemerintah cukup lihai ya meski harga BBM naik. Ada upaya antisipasi melalui pemberian subsidi berupa BLT. Hal ini berdampak pada tingkat konsumsi rumah tangga yang tetap terjaga,” tambahnya.

Selain itu, Herry juga menilai kinerja ekspor Indonesia turut menyumbang dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat di kuartal III.
“Kinerja ekspor Indonesia per september 2022 saja ada di angka 20 persen per tahun. Artinya, ada sentimen positif terhadap kegiatan ekspor yang berdampak pada tumbuhnya ekonomi,” ucapnya.

Faktor tersebut juga menjadi tumpuan penting dalam resiliensi ekonomi Indonesia ketika menghadapi resesi global yang diprediksi bakal terjadi.
Herry mengatakan, Indonesia akan mampu menghadapi badai resesi global ketika konsumsi rumah tangga dan kinerja ekspor terjaga.

“Pemerintah harus tetap menjaga konsumsi rumah tangga serta kinerja ekspornya seperti subsidi BLT, dukungan modal UMKM,” tandasnya.
Herry juga mengatakan, dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan G20, maka hal ini menjadi momentum baik untuk meningkatkan kepercayaan dunia terhadap Indonesia.

“Ini variabel penting termasuk juga memicu menggeliatnya modal dan investasi di Indonesia,” pungkasnya.(RM.ID)

INDONESIA, BANPOS – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mewanti-wanti perbankan untuk mengantisipasi tren pelemahan rupiah di akhir tahun dan ancaman resesi global tahun depan.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar meminta lembaga jasa keuangan agar memitigasi risiko pelemahan nilai tukar rupiah. Salah satu langkah yang dapat diambil, mendorong penguatan permodalan dan memperkuat Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN).

“Hal ini sebagai antisipasi dan bersiap dalam menghadapi skenario yang lebih buruk dari kenaikan risiko kredit pembiayaan dan peningkatan buffer untuk mitigasi risiko likuiditas,” ucap Mahendra dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Kamis (3/11).

OJK mendorong perusahaan untuk menjaga sumber pendanaan demi mengantisipasi keterkaitan ruang likuiditas di sektor perbankan dengan akselerasi pertumbuhan kredit.

Tak hanya itu, ditegaskannya, wasit perbankan ini terus memantau adanya penarikan valuta asing (valas), khususnya dolar Amerika Serikat (AS) dalam jumlah besar belakangan ini dari lembaga jasa keuangan seperti perbankan dan lainnya.

“OJK akan mengevaluasi exposure valas, pinjaman valas di lembaga jasa keuangan di tengah penguatan dolar AS,” sebutnya.
Mahendra menyebut, hingga September 2022, pertumbuhan kredit tumbuh double digit atau sebesar 18,1 persen. Sementara pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) valas hanya mencapai 8,4 persen. Menurutnya, hal ini cukup mengherankan. Pasalnya, ekspor Indonesia melonjak drastis, namun tidak masuk ke dalam lembaga jasa keuangan.

“Tentu dinamikanya akan kami cermati. Sejalan dengan itu, pertumbuhan DPK akan tetap berjalan,” tuturnya.
Ia bilang, ke depan, penguatan dolar AS yang diikuti dengan volatilitas harga komoditas berpotensi mempengaruhi kinerja lembaga jasa keuangan, mulai dari portofolio investasi, likuiditas, hingga kredit.

Meski begitu, mantan Wakil Menteri Luar Negeri ini tetap menyerukan optimisme terhadap kinerja lembaga jasa keuangan Tanah Air. Bahkan kredit di tahun 2023 diproyeksinya bisa tumbuh 1,5 kali dari pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Melihat hal ini, Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Piter Abdullah mengatakan, upaya OJK dalam mengimbau perbankan mempertebal modal dan CKPN, merupakan ajakan untuk berjaga-jaga dan mengantisipasi terhadap ancaman global terkait resesi.

“Imbauan itu bukan berarti Indonesia mengalami kondisi yang sama dengan global. Tetapi penting untuk berjaga-jaga, mengantisipasi adalah hal yang memang selayaknya dilakukan regulator,” ucap Piter kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Piter menegaskan, apa yang diserukan Bos OJK tersebut bukan bermaksud menakut-nakuti. Karena ia sangat meyakini, kondisi perbankan sejauh ini masih sehat dan stabil. “Tapi sekali lagi bukan berarti kita boleh lengah. Karena sektor keuangan bisa berubah sewaktu-waktu,” ingatnya.

Meski secara keseluruhan kinerja perbankan baik, diakuinya untuk kondisi likuiditas valas memang sedang tertekan. Salah satu penyebabnya, karena faktor hasil ekspor tidak ada yang ditempatkan atau ditukarkan ke dalam rupiah yang masuk ke Indonesia.

Piter membeberkan, hampir semua ekspor yang memenuhi DHE (Devisa Hasil Ekspor) diparkir sebentar di Tanah Air lalu ditarik untuk ditempatkan ke luar negeri. Ini karena iming-iming return luar negeri yang jauh lebih tinggi, serta risiko yang dianggap lebih rendah. Sehingga mereka lebih nyaman untuk menempatkannya di luar negeri.

“Itu mengapa DPK valas tertekan, meskipun kredit kita naik,” sebutnya.
Fenomena penempatan DHE di luar negeri, sambung Piter, dipicu nilai tukar rupiah Indonesia yang terus melemah.

“Jika rupiah kembali menguat dan stabil, saya kira para pemilik dana ini akan tetap butuh rupiah. Saya yakin kondisinya ini tidak akan berlangsung lama,” tegasnya.

Agar mata uang Garuda kembali stabil, menurutnya, harus diikuti kenaikan suku bunga acuan. Dengan begitu, fenomena likuiditas di valas bisa teratasi.
Ia mengaku masih optimistis, sampai akhir tahun, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercapai sesuai target. Dalam waktu dekat, Pemerintah akan merilis capaian ekonomi triwulan III-2022 yang diperkirakan berada di level 5,4 sampai 5,6 persen.

Dengan pertumbuhan itu, lanjutnya, ekonomi nasional akan membaik dan berlanjut di akhir tahun. Dia juga yakin, karena triwulan III-2022 ini tidak ada gejolak yang berarti, maka tren pemulihan akan berlanjut.

“Sehingga di akhir 2022 diperkirakan pertumbuhan ekonomi kita bisa sampai 5,3 sampai 5,5 persen. Dan kredit bisa tumbuh di level 10 hingga 12 persen,” pungkasnya.

Mandiri Jaga Likuiditas
Menanggapi hal ini, Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Rudi As Aturridha menegaskan, penyaluran kredit valas tetap berjalan seiring dengan demand kredit valas dan kebutuhan ekspansi bisnis. Per September 2022, kredit valas Bank Mandiri tumbuh positif di angka 15,55 persen year to date (ytd) dan DPK valas tumbuh positif 12,00 persen ytd.

“Bank Mandiri secara aktif terus melakukan langkah strategis untuk menjaga likuiditas di tengah dinamika makro global (peningkatan suku bunga pasar), dan kebutuhan ekspansi bisnis,” jelas Rudi kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Ia menyebut, beberapa strategi yang dilakukan dalam menjaga likuiditas. Pertama, optimalisasi pengelolaan likuiditas dengan strategi pricing dana secara selektif dan terukur. Ini sebagai upaya untuk mengakuisisi maupun mempertahankan DPK.

Kedua, melakukan pengelolaan kontrol dan monitoring terhadap pencairan kredit valas. Ketiga, memanfaatkan instrumen-instrumen treasury dalam memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek.

“Hal ini agar pengelolaan asset and liability, dapat mencapai tujuan finansial dengan Cost of Fund (CoF) yang terjaga dan mengontrol risiko likuiditas yang dihadapi,” ujar Rudi.

Di tengah kenaikan Fed Fund Rate (FFR) yang signifikan dan demand kredit valas yang meningkat sepanjang 2022, Bank Mandiri, kata Rudi, yakin dapat mengelola likuiditas valas dengan optimal.

Hal ini terlihat dari DPK valas yang juga tumbuh dan rasio-rasio likuiditas yang dapat terjaga sesuai dengan ketentuan.
“Bank Mandiri akan terus mengkaji serta memonitor kecukupan likuiditas dari waktu ke waktu serta mengelolanya secara prudent dan optimal,” yakinnya.(RM.ID)