BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Malam Puncak HUT ke-8, Jamkrida Banten Dihadiahi Peringkat Triple B

    Malam Puncak HUT ke-8, Jamkrida Banten Dihadiahi Peringkat Triple B

    SERANG, BANPOS – PT Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Banten, mendapat hadiah berharga berupa sertifikat pemeringkatan yaitu perusahaan penjaminan dengan peingkat idBBB atau Triple B dengan Stable outlook dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) untuk periode 1 September 2022 sampai dengan 1 September 2023.

    Penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Analis Divisi Pemeringkatan jasa Keuangan Pefindo, Danan Dito, di malam puncak perayaan HUT-nya yang ke-8, di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Senin (26/9/2022).

    Dalam kesempatannya, Danan Dito menyampaikan bahwa peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari perusahaan serta laporan keuangan tidak diaudit per 30 Juni 2022 dan laporan keuangan audit per 31 Desember 2021.

    “Peringkat Triple B diberikan untuk PT. Jamkrida Banten sebagai bentuk hal yang patut dibanggakan, ditengah ekonomi yang masih belum stabil, namun Jamkrida Banten mampu tumbuh tidak hanya diangka-angka saja, melainkan sangat berperan aktif kepada pemerintahan dalam meningkatkan UMKM di Provinsi Banten. Ini sebuah bentuk prestasi,” ujar Danan Dito dalam sambutannya.

    Danan Dito menambahkan, bahwa peringkat Triple B diberikan berdasarkan kemampuan Jamkrida Banten dalam memenuhi kewajiban finansialnya secara penuh dan tepat waktu. “Perusahaan penjamin dengan peringkat Triple B memiliki karakteristik keamanan keuangan yang memadai dibandingkan perusahaan lainnya di Indonesia,” katanya.

    Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Banten, Hendra Indra Rachman, sangat bersyukur atas prestasi Jamkrida Banten yang menerima penghargaan sebagai perusahaan yang mendapatkan peringkat Triple B dari Pefindo.

    “Kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Jamkrida Banten, terutama kepada para mitra kami, dan semoga kami (Jamkrida Banten, red) dapat mempertahankan peringkat tersebut.” Pungkas Hendra. (RUL)

  • Cegah Pembiayaan Bermasalah, LPDB-KUMKM Utamakan Prinsip Good Corporate Governance

    Cegah Pembiayaan Bermasalah, LPDB-KUMKM Utamakan Prinsip Good Corporate Governance

    JAKARTA, BANPOS – Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) saat ini terus menjalankan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam bisnis proses agar penyaluran dana bergulir dapat tepat sasaran dan mencegah pembiayaan bermasalah.

    Hal ini seiring dengan adanya penanganan kasus hukum oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penyimpangan penggunaan dana bergulir pada tahun 2012 lalu, dan telah dilakukan penahanan empat orang tersangka oleh KPK.

    Menanggapi hal ini, Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menyatakan bahwa pihaknya mendukung proses hukum yang berjalan agar diusut hingga tuntas oleh KPK.

    “Kami tentu akan mendukung tugas KPK dalam rangka penindakan terhadap penyalahgunaan dana APBN yang dipercayakan untuk dikelola oleh LPDB-KUMKM dan sekaligus sebagai deterrent effect atau upaya pencegahan agar tidak terjadi lagi,” tegas Supomo di Jakarta, Jum’at (16/9/2022).

    Supomo menegaskan, saat ini LPDB-KUMKM telah melakukan serangkaian transformasi dan manajemen risiko mulai dari tata kelola layanan, pendampingan, hingga pengawasan yang ketat guna mencegah terjadinya penyimpangan penggunaan dana bergulir. “Dalam masa kepemimpinan kami, Direksi LPDB-KUMKM mengedepankan terwujudnya prinsip Good Corporate Govenrnance (GCG) dan manajemen resiko,” imbuh Supomo.

    Adapun prinsip GCG yang dilaksanakan oleh LPDB-KUMKM meliputi lima hal, mulai dari transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan integrity.

    Supomo menjelaskan, dari sisi transparansi saat ini LPDB-KUMKM sebagai lembaga negara yang ditugaskan dalam menjalankan penyaluran dana bergulir tentu GCG mutlak dilakukan.

    “GCG ini tentu kami jalankan, kami selalu memberikan informasi mengenai progres penyaluran dana bergulir, program maupun kebijakan strategis, hingga menyediakan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, dan akurat kepada publik,” kata Supomo.

    Selanjutnya dari sisi akuntabilitas, Supomo menegaskan pihaknya tidak main-main dengan mempertanggungjawabkan kinerja secara transparan, dan dapat dibuktikan secara jelas.

    “Akuntabilitas ini kami tuangkan dalam Indeks Kinerja Utama atau IKU yang merupakan pengukuran kinerja untuk semua jajaran LPDB-KUMKM yang konsisten dengan sasaran target yang diberikan negara, serta memiliki sistem reward and punishment yang disepakati bersama,” kata Supomo.

    Kemudian, Supomo melanjutkan, dari sisi tanggung jawab, LPDB-KUMKM juga sangat mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan dana bergulir. Hal ini tertuang dalam prinsip LPDB-KUMKM yakni Tri Sukses, sukses penyaluran, sukses pemanfaatan, dan sukses pengembalian.

    “Dana bergulir yang kami salurkan berasal dari APBN, dimana harus dijalankan secara prundent. Implementasi prinsip prundent atau kehati-hatian ini kami jalankan melalui proses bisnis yang ketat,” tambah Supomo.

    Adapun bisnis proses yang ketat ini dijalankan melalui beberapa fase penyaluran dana bergulir, dimulai dari tahap screening aspek persyaratan kelengkapan dokumen calon mitra LPDB-KUMKM, kemudian proses legal review yakni pengecekan legalitas dokumen persyaratan calon mitra.

    Kemudian, berlanjut pada analisa bisnis mulai dari kesehatan koperasi yakni sehat dari sisi tata kelola dan bisnis, hingga kesesuaian antara laporan keuangan dan fakta-fakta di lapangan.

    “Pengecekan kami lakukan melalui dokumen dan juga kunjungan lapangan. Hal ini guna memastikan kesesuaian antara dokumen dan fakta di lapangan, dalam upaya mengedepankan validitas data dan fakta. Kami fokus pada pembiayaan dana bergulir yang memberikan dampak seluas-luasnya pada peningkatan perekonomian masyarakat,” tambah Supomo.

    Untuk peningkatan mutu layanan, LPDB-KUMKM juga telah melaksanakan penerapan manajemen mutu yang dibuktikan dengan sertifikasi ISO 9001:2015 dari Tuv Nord Certification untuk bidang pelayanan penyaluran pinjaman/pembiayaan dana bergulir.

    “Tentunya kami tidak akan berhenti dan akan terus melakukan inovasi serta transformasi layanan, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat melalui kelembagaan koperasi dan UMKM,” pungkas Supomo. (Red)

  • Pendapatan Pajak Jasa Terdampak Kenaikan BBM 

    Pendapatan Pajak Jasa Terdampak Kenaikan BBM 

    LEBAK,BANPOS- Pajak sektor jasa Lebak mulai terdampak diakibatkan oleh kenaikan BBM bulan September tanggal 3 tahun 2022. Hal itu diketahui karena hotel di wilayah Kabupaten Lebak sepi pengunjung.

    Kepala Bidang Perencanaan Pajak Daerah dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah(Bapenda)Lebak, Deri Dermawan mengatakan, pajak di Daerah Kabupaten Lebak itu sebanyak 11 jenis diantaranya pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, parkir, air tanah, pengambilan sarang burung walet, mineral bukan logam, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB), pajak bumi dan bangunan.
    “Dari ke sebelas jenis pajak tersebut cuman satu mungkin yang terdampak oleh kenaikan BBM yakni pajak hotel karena sepi pengunjung. Alhamdulillah selain itu banyak peningkatan,” kata Deri kepada BANPOS, Rabu(14/9).
    Ia menjelaskan, pada tahun 2022 Bapenda akan menargetkan pajak daerah sebesar Rp125 miliar dan naik dibandingkan tahun 2021 sebesar Rp122 miliar.

    “Pada tahun ini pajak sudah maksimal sebesar 90 persen dan semoga di tahun yang mendatang akan lebih naik lagi,” jelasnya.

    Menurutnya, pemerintah pada tahun ini terus mengoptimalkan sosialisasi ke berbagai elemen masyarakat agar mereka sadar akan pentingnya membayar pajak.

    “Tidak bisa dipungkiri pembangun dan kesejahteraan di Kabupaten Lebak itu bersandarkan kepada pajak daerah,” katanya.

    Ia berharap kepada seluruh elemen masyarakat maupun pengusaha lebih baik lagi dalam berkoordinasi ketika akan membayar pajak.
    “Saya harap para pengusaha ketika akan membayar pajak jangan konfirmasi selama 3 bulan kalau bisa dari awal agar pembayaran pajak di daerah Lebak bisa lebih baik lagi,” jelas Deri.

    Selain itu, Pemerintah Daerah juga menjalin kerjasama dengan Instansi pengelolaan Pajak Pusat (KKP dan Kanwil Pajak) dan Dinas Penanaman Modal (DPM).
    “Dalam integrasi tukar menukar data pajak dan pelaku usaha dengan aplikasi SIMPAL yang menjadi objek pajak Daerah dan Retribusi Daerah,”

    Ia mengatakan, di era canggihnya teknologi masyarakat maupun pengusaha dapat membayar pajak daerah melalui aplikasi.
    “Bisa melalui Tokopedia,Alfamart, Indomart, PT Pos Indonesia dan pengguna Quick Response Indonesia dan lain sebagainya,”tandasnya.
    Menurut informasi, pada tahun 2020 target pajak daerah Rp98 miliar, namun terealisasi Rp119 miliar. Target pajak daerah tahun 2021 sebesar Rp122 miliar dapat terealisasi Rp156 miliar.(MG-01/PBN)

  • Hiswana Diminta Pakta Integritas

    Hiswana Diminta Pakta Integritas

    Himpunan Wiraswasta Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Provinsi Banten mengajukan permohonan perubahan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas elpiji bersubsidi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, untuk ajuan permohonan HET tersebut, pihaknya harus berpikir panjang, karena akan memberikan dampak kepada masyarakat.

    “Jika ada perubahan HET saya harap yang normatif, tidak membebani warga kami,” kata Irna saat menerima perwakilan Hiswana Migas di Pendopo, Rabu (14/9).

    Menurutnya, dengan HET saat ini saja banyak harga gas elpiji ukuran 3 kilogram di pasaran membuat resah warga, karena melampaui HET. Karena disinyalir tidak terkontrolnya harga di pangkalan.

    “HET di pangkalan Rp15.700 – Rp16.700 saja terkadang sampai ke konsumen Rp 25.000 sampai Rp 37.000, saya harap ada pakta integritas dibuat oleh Hiswana untuk para pangkalan,” terangnya.

    Oleh karena itu, lanjut Irna, pihaknya meminta agar Hiswana Migas melakukan pengawasan yang ketat kepada seluruh pangkalan. Bahkan, pihaknya juga meminta ada punishment jika pangkalan tidak taat kepada aturan.

    “Setiap tiga bulan sekali harus ada evaluasi sebagai kontrol terhadap kenaikan harga gas elpiji 3 kilogram di pasaran khususnya di pangkalan,” ungkapnya.

    Ketua Hiswana Migas Provinsi Banten, Irfan Cahyadi mengatakan, HET eksisting saat ini merupakan ketentuan yang dibuat pada tahun 2014. Sejak saat itu, hingga saat tidak pernah ada perubahan HET untuk elpiji bersubsidi.

    “Sudah hampir 8 tahun ini tidak ada kenaikan, sekarang kita mengajukan perubahan seiring kenaikan pajak kendaraan, ongkos angkut dan lain-lain,” katanya.

    Menurutnya, untuk penerapan HET yang telah dilakukan oleh wilayah lain yang ada di Provinsi Banten, saat ini adalah Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Tangsel).

    “Yang saat ini sudah menerapkan HET baru yaitu Kabupaten Tangerang dan Kota Tangsel,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Banggar DPR: Penghapusan Daya 450 VA Untuk Atasi Kelebihan Listrik

    Banggar DPR: Penghapusan Daya 450 VA Untuk Atasi Kelebihan Listrik

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah mengusulkan penghapusan daya listrik 450 Volt Ampere (VA) untuk rumah tangga miskin dan dialihkan ke daya 900 VA untuk mengatasi kelebihan daya listrik yang kini dialami oleh PLN.

    “Masyarakat miskin minimal 900 VA, setidaknya oversupply (kelebihan) berkurang dan demand (permintaan) naik,” ujarnya dalam rapat Panitia Kerja Pembahasan RUU APBN 2023 yang dikutip di Jakarta, Selasa.

    Said menjelaskan program pembangunan pembangkit listrik 35 GigaWatt (GW) yang dicanangkan oleh pemerintah telah membuat PLN mengalami kelebihan daya hingga 6 GW.

    Bahkan tahun depan, menurutnya, PLN akan memperoleh tambahan 1,4 GW yang membuat total kelebihan menjadi 7,4 GW. Kemudian tambahan daya baru juga akan masuk sebesar 7,5 GW pada 2026.

    Pasokan listrik semakin bertambah, katanya, seiring dengan program pemerintah mendorong Energi Baru Terbarukan (EBT) yang dapat membuat PLN kelebihan listrik hingga 41 GW pada 2030.

    “Bisa dibayangkan kalau 1 GW  itu karena memang take or pay harus bayar 1 GW Rp3 triliun. Bermanis-manis juga bayar Rp3 triliun, senyum Rp3 triliun, merengut Rp3 triliun, itu tidak bisa diapa-apain wajib bayar saja Rp3 triliun,” kata Said.

    “Maka menurut hemat saya kenapa sih kita enggak ngambil keputusan hari ini dalam sisi kebijakan yang pertama ini legacy kita bersama bagi orang miskin, rentan miskin yang di bawah garis kemiskinan itu tidak boleh lagi ada 450 VA,” imbuhnya.

    Selain mengusulkan penghapusan daya listrik 450 VA dan dialihkan ke 900 VA, Said juga mengusulkan agar pelanggan rumah tangga PLN dengan daya listrik 900 VA dinaikkan menjadi 1.300 VA.

    Menurutnya, daya listrik 450 VA kini sudah tidak zaman lagi. Pemerintah dapat menempuh cara itu tanpa biaya dengan menugaskan PLN mengubah daya listrik pada kotak meteran pelanggan.

    Said juga menawarkan ide untuk mencoba memberikan kompor listrik gratis kepada pelanggan rumah tangga berdaya 450 VA yang dialihkan ke 900 VA, seperti program pemberian gratis tabung elpiji tiga kilogram program konversi minyak tanah ke gas.

    “Kalau sedemikian rupa kebijakan dasarnya ayo kita ubah. Bagi kompor listrik, tapi edukasinya penting, jangan hanya dibagi kemudian tidak ada edukasi ke masyarakat, tapi tabung (elpiji) mulai ditarik,” terangnya.

    “Masa sih pemerintah berkutat di sini terus? Kalau lihat elpiji (tiga kilogram) Rp31.275 subsidinya, jaraknya sudah terlalu jauh hampir tidak masuk akal. Tidak mungkin kita mengatakan menaikkan harga elpiji tiga kilogram, yang lebih mungkin adalah dari sisi kebijakan (migrasi ke kompor listrik dan tarik tabung elpiji di masyarakat),” ujar Said. (SUG/RIS/ANT/AZM/NET)

  • Gandeng Dekranas, LPDB Menopang Pelaku Sektor Kriya dan UMKM Disabilitas melalui Dana Bergulir bagi Koperasi

    Gandeng Dekranas, LPDB Menopang Pelaku Sektor Kriya dan UMKM Disabilitas melalui Dana Bergulir bagi Koperasi

    BALI, BANPOS – Pemulihan perekonomian Bali pasca hantaman Pandemi Covid-19 terus gencar dilakukan berbagai pihak, termasuk Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas), dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) menggelar sinergi kegiatan bertema Cerita Kriya.

    Bali yang merupakan destinasi wisata internasional dan domestik, perlu dukungan dari pemerintah untuk pulih lebih cepat, dan bangkit lebih kuat, sebab selama ini Bali melalui sektor pariwisatanya mampu memberikan kontribusi nyata dalam perekonomian nasional dan sumbangan devisa terhadap negara.

    Dekranas dan Dekranasda Provinsi Bali juga terus menggalakan penguatan dan peningkatan kualitas UMKM Kriya sebagai salah satu penunjang roda perekonomian pariwisata di Bali dalam sebuah kolaborasi bersama Kementerian Koperasi dan UKM dan Perempuan Tangguh Indonesia (PTI) bertajuk “Cerita Kriya”, di mana LPDB-KUMKM ikut membantu pilar program ini dengan menguatkan ekosistem melalui Koperasi.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, sebagai dukungan pemulihan ekonomi di Provinsi Bali, LPDB-KUMKM terus melakukan perkuatan permodalan kepada koperasi-koperasi yang juga mengayomi subsektor kriya di Bali. Upaya ini sebagai bagian dari mendukung program pemerintah untuk pemulihan perekonomian Bali dan juga membangkitkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Indonesia.

    Dukungan ini diimplementasikan melalui penyaluran dana bergulir kepada koperasi, terbaru lima koperasi di Bali mendapatkan pinjaman dana bergulir dari LPDB-KUMKM.

    Adapun kelima koperasi tersebut adalah KSP Sari Sedana Luwih yang mendapatkan dana bergulir sebesar Rp3 miliar, Koperasi Konsumen Lumbung Merta Sari sebesar Rp3 miliar, KSP Puskop Jagadhita Kabupaten Badung sebesar Rp4,9 miliar, KSP Sari Sedana Bali sebesar Rp4,950 miliar, dan KSP Werdhi Mekar Sari Sedana sebesar Rp4 miliar.

    “Dana bergulir yang kami salurkan melalui koperasi di Bali, akan memberikan manfaat ekonomi bagi para anggota koperasi, yang merupakan pelaku UMKM di Bali yang terdiri dari sektor kuliner, fashion, kriya, sampai jasa pariwisata, hal ini seiring dengan pertumbuhan perekonomian Bali yang sudah mulai pulih,” kata Supomo.

    Sejak 2020, LPDB-KUMKM telah mendukung program penguatan oleh Kementerian Koperasi dan UKM yang berkolaborasi dengan Dekranas yang bertema “Cerita Wastra”. Kegiatan “Cerita Kriya” pada tahun ini adalah program berkelanjutan dari kolaborasi ini untuk terus memperkuat ekosistem pembiayaan untuk UMKM.

    Ekonomi Kreatif Bali Tumbuh Pesat

    Data menunjukkan nilai tambah yang tercipta dari aktivitas ekonomi kreatif semakin mengalami peningkatan selama periode 2010 hingga 2016.

    Menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2017), nilai tambah yang tercipta dari ekonomi kreatif tercatat sebesar 13,10 persen dari total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Bali. Ekonomi kreatif juga tercatat memberikan sumbangan atau kontribusi sebesar 13,94 persen.

    Rata-rata PDRB ekonomi kreatif selama tahun 2010-2016 tercatat sebesar 18.148,76 miliar rupiah dengan rata-rata kontribusi sebesar 13,10 persen.

    Apabila ditelisik berdasarkan jumlah pelaku usaha, sektor ekonomi kreatif memiliki potensi yang cukup besar. Hal tersebut ditunjukkan dari data Badan Pusat Statistik (2017) yang mengungkapkan bahwa jumlah pelaku usaha mencapai 196.999 pelaku usaha yang tersebar di 9 Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

    Ketergantungan perekonomian Bali terhadap sektor pariwisata hingga saat ini, menjadikan industri ekonomi kreatif diharapkan mampu memberikan nilai tambah yang semakin tinggi. Sebagaimana telah diketahui, Bali dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi tinggi dalam pengembangan produk kreatif.

    Pengakuan tersebut tidak hanya datang dari dalam negeri, melainkan dunia internasional sebagai wilayah yang mampu menghasilkan produk kreatif, bernilai tinggi, memiliki estetika dan mempertahankan kearifan lokal.

    “Provinsi Bali tengah menikmati bonus demografi dimana penduduk usia produktif (15-64 tahun) memiliki jumlah lebih besar dibandingkan penduduk lansia dan balita. Data Badan Pusat Statistik Provinsi Bali (2022) mengungkapkan sebesar 70,12 persen penduduk Bali berada pada usia produktif.

    Dominasi usia produktif dalam komposisi penduduk Bali, berpotensi menjadi kekuatan utama dalam pengembangan ekonomi kreatif,” kata Supomo.

    Menurutnya sangat tepat jika Kementerian Koperasi dan UKM bersama dengan Dekranas dan LPDB-KUMKM terus intensif mendorong peningkatan perekonomian Bali pasca hantaman pandemi Covid-19.

    Sementara itu, untuk mendukung perekonomian dari pelaku UMKM disabilitas, Supomo mengatakan, pihaknya LPDB-KUMKM siap memberikan dukungan termasuk kolaborasi program bagi para pelaku UMKM disabilitas di Bali.

    “Sangat penting bagi kami untuk mendukung teman-teman pelaku ekonomi disabilitas untuk tumbuh dan berkembang dan berkontribusi terhadap perekonomian, kami siap kolaborasi dan siap mendukung pembiayaan melalui badan hukum koperasi sesuai dengan persyaratan dan regulasi yang ada,” pungkas Supomo. (RED)

  • Dana Bergulir LPDB-KUMKM Kembangkan Bisnis Koperasi Kareb Bojonegoro

    Dana Bergulir LPDB-KUMKM Kembangkan Bisnis Koperasi Kareb Bojonegoro

    BOJONEGORO, BANPOS – Penyaluran dana bergulir dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (LPDB-KUMKM) telah memberikan perkembangan bisnis dari Koperasi Karyawan Redrying Bojonegero (Kareb).

    Hal ini dibuktikan dengan Koperasi Kareb yang berhasil mengembangkan unit usahanya ke sektor transportasi logistik yang mendukung kinerja bisnis utama Koperasi Kareb.

    Direktur Utama LPDB-KUMKM Supomo menjelaskan, pada tahun ini pihaknya menyalurkan dana bergulir kepada Koperasi Kareb sebesar Rp18 miliar yang digunakan untuk modal kerja investasi pembelian kendaraan transportasi logistik _dump truck_ sebanyak 15 unit.

    “LPDB-KUMKM mensupport untuk pengembangan Koperasi Kareb, dan ini meluncurkan 15 unit _dump truck_ baru yang digunakan untuk operasional dan pengembangan produktivitas Koperasi Kareb, dan ini nanti akan berdampak kepada anggota dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jawa Timur khususnya di Bojonegoro ini,” ujar Supomo dalam keterangannya, Senin (5/9).

    Supomo menegaskan, sesuai dengan aturan dalam Peraturan Menteri Koperasi dan UKM (PermenKopUKM) Nomor 04 Tahun 2020, LPDB-KUMKM diwajibkan menyalurkan dana bergulir 100 persen kepada koperasi.

    Selain fokus pada pembiayaan kepada koperasi, LPDB-KUMKM juga diamanahkan untuk melakukan pendampingan dalam proses penyaluran dana bergulir.

    “LPDB-KUMKM akan tetap support pengembangan Koperasi Kareb yang sekarang kita lihat juga ada pelatihan wirausaha, inilah yang akan kami kembangkan kedepan untuk bersama-sama menjadi anggota koperasi, dan ini akan kita modali melalui Koperasi Kareb,” ujar Supomo.

    Mitra Strategis LPDB-KUMKM

    Supomo menjelaskan, LPDB-KUMKM dengan Koperasi Kareb telah bekerja sama sejak tahun 2013 untuk mengembangkan bisnis koperasi.

    “Koperasi Kareb merupakan mitra strategis daripada LPDB-KUMKM, dan sudah lama saling mengenal keduanya sejak tahun 2013, dari tahun 2020 sampai dengan 2022 ini telah menyalurkan sebanyak Rp31,3 miliar ini untuk mensupport Koperasi Kareb dan salah satunya saat ini modal kerja transportasi logistik _dump truck_,” tambah Supomo.

    Menurutnya, dengan berkembangnya bisnis daripada koperasi, maka akan memberikan dampak ganda terhadap ekonomi, pendapatan masyarakat, hingga pemberantasan kriminalitas.

    “Koperasi maju maka terjadi ekosistem pembiayaan yang bermanfaat, seperti serapan tenaga kerja yang tinggi, urbanisasi bisa terjaga, kriminalitas bisa ditekan, karena orang sudah berfikir gimana bekerja dan berproduktif,” papar Supomo.

    Supomo menjelaskan, keberadaan armada ini sangat menguntungkan dan diharapkan berdampak pada kesejahteraan anggota koperasi. Sesuai arahan Pak Menteri Koperasi dan UKM, LPDB-KUMKM dalam memberikan pembiayaan harus by desain, artinya jangan sekadar memberikan pinjaman.

    “LPDB-KUMKM tidak hanya berhenti pada bantuan saat ini saja. Tapi bagaimana ekosistem pembiayaan dapat bermanfaat bagi masyarakat. Inovasi dan pengembangan usaha harus terus dikembangkan, kami yakin pemerintah daerah maupun LPDB-KUMKM akan terus memberikan support,” tambah Supomo.

    Sementara itu, Direktur Koperasi Kareb Sriyadi Purnomo mengucapkan terima kasih kepada LPDB-KUMKM yang telah memberikan pinjaman lunak kepada Koperasi Kareb dalam mengembangkan usahanya, khususnya di unit logistik.

    “Koperasi Kareb telah dipercaya oleh LPDB-KUMKM dan diberikan pinjaman sebesar Rp18 miliar untuk unit bisnis logistik, dan Alhamdulillah unit ekspedisi telah berkembang dengan memiliki 43 unit tronton, mudah-mudahan dengan adanya tambahan armada ini bisa memberikan peluang pekerjaan dan untuk koperasi memperluas usahanya mengembangkan usaha dibidang transportasi,” kata Sriyadi.

    Di sisi lain, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang turut hadir dalam Acara Peluncuran 15 Unit Armada Dump Truk dan Pelatihan Usaha di Koperasi Kareb pada Jumat (2/9) lalu mengatakan, pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Timur terus diperkuat dengan kehadiran koperasi dan UMKM yang mampu bertahan di saat Pandemi Covid-19.

    Tercatat, sepanjang 2021 Koperasi dan UMKM Jawa Timur (Jatim) mampu memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jatim 57,81 persen dengan total kontribusi sebesar Rp964,91 miliar dari total PDRB 2021 sebesar Rp1.418,94 triliun.

    Khofifah juga mengapresiasi berbagai inisiasi dan inovasi pengembangan unit usaha yang dilakukan Koperasi Kareb yang diharapkan mampu menjadi pemacu semangat bagi koperasi-koperasi lain yang ada di Jatim untuk semakin maju dan berkembang.

    “Saya juga mengapresiasi peluncuran 15 dump truck sebagai upaya untuk meningkatkan usaha Koperasi Kareb yang pada akhirnya juga dapat memperluas lapangan pekerjaan bagi anggota maupun masyarakat sekitar. Apalagi koperasi ini juga telah menciptakan lapangan pekerjaan bagi kurang lebih 3.000 orang karyawan yang merupakan masyarakat di wilayah Bojonegoro dan sekitarnya,” kata Khofifah. (RED)

  • Kado HUT 52 Tahun, Krakatau Steel Bukukan Laba Semester I 2022 Rp1,17 Triliun

    Kado HUT 52 Tahun, Krakatau Steel Bukukan Laba Semester I 2022 Rp1,17 Triliun

    CILEGON, BANPOS – Kado terindah di usia ke-52 tahun PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, 31 Agustus 2022 semakin menunjukkan peningkatan kinerja positif dengan mencatatkan laba sebesar USD78,65 juta atau setara dengan Rp1,17 triliun di Semester I 2022.

    “Setelah mencatatkan laba di awal tahun 2022, Semester I 2022 ini Krakatau Steel kembali meningkatkan kinerjanya. Laba Semester I 2022 ini meningkat 2 kali lipat dibandingkan laba Semester I Tahun 2021 yang sebesar USD33,02 juta atau setara dengan Rp490,7 miliar. Ini adalah hadiah terbaik di hari ulang tahun Krakatau Steel,” ujar Direktur Utama Krakatau Steel Silmy Karim, sebagaimana rilis yang diterima Banten Pos, Kamis (1/9).

    Silmy menjelaskan, dari sisi pendapatan, di Semester I 2022 Krakatau Steel juga mencatatkan peningkatan pendapatan menjadi sebesar USD1,34 miliar atau setara Rp19,88 triliun, meningkat 27% dari pendapatan Krakatau Steel di Semester I Tahun 2021 yang sebesar USD1,05 miliar atau setara dengan Rp15,68 triliun.

    Menurutnya, seiring dengan peningkatan laba dan pendapatan, EBITDA Krakatau Steel juga meningkat 5,9% menjadi sebesar USD91,0 juta di Semester I 2022 dari sebelumnya sebesar USD85,9 juta di Semester I 2021.

    Dirinya juga mengungkapkan bahwa volume penjualan Krakatau Steel meningkat 10% menjadi sebesar 1.098.000 ton di Semester I 2022 dari sebelumnya sebesar 995.000 ton di periode yang sama tahun lalu.

    “Ekuitas Krakatau Steel juga mengalami kenaikan 13% dari menjadi sebesar USD587 juta hingga Juni 2022 dari sebelumnya sebesar USD522 juta di Desember 2021,” terangnya.

    Untuk diketahui, hingga 30 Juni 2022 ini juga terjadi peningkatan aset Krakatau Steel sebesar 4% menjadi sebesar USD3,89 miliar dari sebelumnya USD3,74 miliar di 31 Desember 2021.

    “Sesuai dengan tema HUT ke-52 tahun Krakatau Steel, Continuing Positivity, kinerja Krakatau Steel meneruskan tren positif dari kinerja sebelumnya di 2021. Kami yakin ke depan Krakatau Steel akan semakin tangguh, semakin sehat, menjadi perusahaan BUMN yang memberikan kontribusi terbaiknya untuk kemajuan industri baja nasional,” ungkapnya. (BAR)

  • Evaluasi PBB-P2 di Kota Serang Disebut Kurang Memuaskan 

    Evaluasi PBB-P2 di Kota Serang Disebut Kurang Memuaskan 

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang menyebut capaian target PAD melalui sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kurang memuaskan.
    Hal itu dikarenakan per 29 Agustus 2022, seluruh Kecamatan se-Kota Serang masih belum merealisasikan target penerimaan PBB-P2 yang sudah ditetapkan oleh Bapenda.
    “Sebenarnya target yang kurang memuaskan, karena masih banyak yang belum terealisasi pada pencapaian ini. Namun mudah-mudahan di bulan Oktober nanti bisa mencapai target atau melebihi target mencapai 70 Persen,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, usai Monitoring dan Evaluasi Penerimaan PBB-P2, yang diikuti oleh Kelurahan dan Kecamatan Se-Kota Serang di Aula Auditorium Bank BJB, Selasa (30/8/2022).
    Pada kesempatan tersebut, Syafrudin mengungkap bahwa penerimaan PBB ini kaitannya dengan peningkatan PAD Kota Serang. Tak hanya itu, hasil dari penerimaan PBB-P2 ini juga akan digunakan pembangunan Kota Serang.
    “Banyak tuntutan dari masyarakat kaitannya dengan infrastruktur, sosial dan sebagainya. Mudah-mudahan dengan menekan kepala kelurahan, bisa meningkatkan capaian PBB-P2,” ucapnya.
    Menurutnya, terdapat beberapa faktor dalam menurunnya atau belum tercapainya nilai PBB-P2 di Kota Serang salah satunya karena masyarakat yang belum bisa dan terbiasa membayar pajak. Faktor lainnya yaitu petugas yang malas dalam bertugas menagih pajak.
    “Faktornya kendala di masyarakat seperti kepemilikan dan kesadaran membayar pajak rendah, ada juga beberapa kelurahan yang kepemilikannya orang luar. Selanjutnya karena faktor petugas yang malas,” ucapnya.
    Oleh sebab itu, pihaknya menekan para Lurah agar harus banyak bekerja dengan mengatur, memanage supaya anak buah terbagi difungsikan sebagai tenaga penagih.
    “Kalau sudah malas ya sulit, jadi lurah itu harus giat bekerja. Bekerjanya itu bukan berarti turun langsung, namun bisa memanage supaya anak buah ini difungsikan untuk tenaga khusus penagih,” katanya.
    Diakhir, Syafrudin menegaskan bahwa pihaknya akan terus melakukan evaluasi dan memberikan penghargaan dan sanksi bagi lurah. Penghargaan yang dimaksud yaitu Umroh, apabila lurah dapat merealisasikan PBB-P2 diatas Rp300 juta.
    “Yang diatas Rp300 juta keatas akan mendapat reward Umroh, kemudian ada Motor yang berada dibawah 300, ada Sepeda, TV dan Reward lain, mudah-mudahan ini dapat menjadi pemicu bagi Kecamatan dan Kelurahan lain agar meningkatkan PBB-P2 di wilayahnya,” tandasnya.
    Berdasarkan data realisasi per tanggal 29 Agustus 2022, Kecamatan Walantaka yang memperoleh peringkat pertama dengan pokok ketetapan Rp1,3 miliar dengan realisasi pokok ketetapan sebesar 40,3 persen atau Rp552 juta. Kecamatan Serang memperoleh peringkat kedua dengan pokok ketetapan sebesar Rp4,3 miliar dengan realisasi pokok ketetapan sebesar Rp1,4 miliar atau 33,9 persen.
    Kecamatan Curug memperoleh peringkat ketiga dengan nilai pokok ketetapan sebesar Rp1 miliar dengan realisasi pokok ketetapan mencapai Rp327 juta atau 31,5 persen. Disusul dengan Kecamatan Taktakan, Cipocok Jaya dan Kecamatan Kasemen.
    Kepala Bapenda, Hari W Pamungkas, menegaskan bahwa pihaknya berkoordinasi dengan BKPSDM untuk memberikan sanksi bagi yang tidak memenuhi target capaian. Menurutnya, ada dua sisi tidak tercapainya realisasi PBB-P2 yaitu dari sisi petugasnya malas dan sisi masyarakat yang butuh edukasi untuk ditingkatkan kesadaran bayar pajak.
    “Apabila lurah tidak bisa memenuhi target, ada sanksi mutasi yang diberikan oleh BKPSDM. Ada dua hal sisi perpajakan, ada sisi perpajakan dan masyarakat,” katanya.
    Sementara itu, Camat Kasemen, Ahmad Nuri mengatakan, minimnya capaian pajak PBB-P2 menjadi motivasi dan tantangan besar ke depannya. Sebab camat memiliki kewajiban untuk meningkatkan PAD dengan cara memungut pajak di masyarakat.
    “Dengan ini tidak ada masalah bagi kita, dan ini akan dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan capaian pajak,” ungkapnya.
    Ia mengatakan, minimnya capaian ini juga diakibatkan beberapa faktor, salah satunya yakni keberadaan pengusaha dari luar kota yang berinvestasi di Kota Serang. Ini tentu menyulitkan saat penagihan pajak. Menurutnya, Kasemen hampir 40 persen adalah lahan yang dikuasai orang luar seperti di Jakarta, sehingga sulit dicari pemiliknya.
    Sementara pajak tingkat rumah tangga, Nuri mengaku sudah 50 persen membayarkan pajaknya. Ia juga optimis akan memenuhi target hingga akhir tahun 2022.
    “Ada beberapa upaya pendekatan seperti RT RW intens untuk memungut dan sosialisasi. Kemudian bila pemiliknya diluar akan dicari dimana ia tinggal untuk diminta pajaknya,” tandasnya. (MUF)
  • Pererat Kerjasama, Jamkrida Banten Gelar Literasi dan Inklusi Keuangan dengan Para Mitra

    Pererat Kerjasama, Jamkrida Banten Gelar Literasi dan Inklusi Keuangan dengan Para Mitra

    SERANG, BANPOS – Guna meningkatkan pemahaman akan produk penjaminan dari Jamkrida Banten kepada para mitra, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten tersebut menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan di salahsatu restoran di wilayah Lebak, Banten, Senin (29/8).

    Adapun diketahui, peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut BPR Lebak Sejahtera, BPR Amal Bakti Sejahtera, BPR Berkah Pandeglang, LKM Lebak dan LKM Pandeglang.

    Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Banten, Hendra Indra Rachman saat dihubungi mengatakan bahwa, kegiatan tersebut sekaligus sebagai ajang mempererat hubungan kerjasama Jamkrida Banten yang telah terjalin dengan baik kepada para mitra, agar lebih baik lagi.

    “Isi acara kegiatan literasi dan inklusi adalah penguatan pengetahuan tentang produk penjaminan dari Jamkrida Banten dan juga menerima masukan sekaligus evaluasi mengenai pelayanan kami (Jamkrida Banten, red) selama semester 1 thn 2022. Alhamdulillah, kegiatan tersebut dihadiri oleh para direksi dan staff masing-masing rekan-rekan mitra kami. Seperti dari BPR Lebak Sejahtera, BPR Amal Bakti Sejahtera, BPR Berkah Pandeglang, LKM Lebak dan LKM Pandeglang,” ujar Hendra.

    Hendra menambahkan, bahwa dalam kegiatan tersebut dirinya sangat bersyukur akan banyaknya masukan positif dari para mitra yang diterimanya terkait pelayanan Jamkrida Banten.

    “Kami sangat berterimakasih kepada para mitra yang hadir, dimana para mitra banyak memberikan tanggapan dan masukan positif yang sekiranya dapat meningkatkan pelayanan kami,” jelas Hendra.

    “Di akhir acara, kami memberikan penghargaan kepada BPR Berkah Pandeglang selaku mitra yang memberikan kontribusi IJP tertinggi dengan rasio klaim terendah. Dan harapan kami, semoga dengan digelarnya kegiatan ini ikatan kerjasama yang sudah terjalin baik dengan para mitra dapat semakin erat dan masukan yang diterima akan kami tindak lanjuti guna meningkatkan pelayanan.” Pungkas Hendra. (RUL)