BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Menjelang Ramadan, Harga Ayam dan Bahan Pokok Merangkak Naik

    Menjelang Ramadan, Harga Ayam dan Bahan Pokok Merangkak Naik

    Menjelang bulan Suci Ramadan, harga ayam potong di Pasar Badak Pandeglang, mengalami kenaikan sekitar Rp 5 ribu perkilogram. Sebelumnya, harga ayam potong dijual dengan harga Rp 30 ribu perkilogram dan saat ini naik menjadi Rp 35 ribu perkilogram. Bukan hanya ayam potong yang mengalami kenaikan, untuk kebutuhan bahan pokok juga mengalami kenaikan.

    Salah satu pedagang ayam potong Pasar Badak Pandeglang, Toni mengatakan, ayam potong mengalami kenaikan sejak dua pekan terakhir dan dirinya juga tidak mengetahui penyebab kenaikannya.

    “Kenaikan ini sudah berlangsung pada dua pekan terakhir, saya juga tidak tahu penyebabnya karena langsung dari PT infonya,” kata Toni, kepada BANPOS, Senin (28/3).

    Menurutnya, kenaikan harga tersebut secara bertahap hingga saat ini. Dengan adanya kenaikan harga tersebut, para pedagang mengalami penurunan omset. Biasanya dalam sehari menghabiskan sekitar satu kuintal, akan tetapi dengan adanya kenaikan harga hanya mampu menjual sekitar 50 sampai 60 kilogram saja.

    “Kalau omzet sudah pasti turun, karena biasanya saya menghabiskan satu kwintal ayam potong dalam sehari, tapi sekarang paling habis 50 hingga 60 kilogram saja,” terangnya.

    Sementara itu, salah satu pedagang bahan pokok, Diana mengatakan, harga kebutuhan bahan pokok seperti gula dan telur ayam, menjelang Ramadan mengalami kenaikan. Harga gula naik dari sebelumnya hanya Rp 12 ribu, kini sekitar Rp 13 ribu hingga Rp 15 ribu perkilogram dan harga telur ayam dari harga Rp 22 ribu, kini dijual dengan harga Rp 25 ribu perkilogram. Adapun untuk harga minyak goreng, masih dikisaran harga Rp 48 ribu hingga Rp 50 ribu rupiah untuk ukuran dua liter.

    “Untuk gula sekarang ada yang Rp. 13 ribu rupiah hingga Rp. 15 ribu rupiah per kilogram, dan telur ayam sekarang Rp. 25 ribu rupiah per kilogram, kenaikannya baru kemarin. Kalau untuk minyak goreng masih tetap Rp. 24 ribu rupiah per liternya,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Hasil Survey: Harga Cabai Turun, Migor Masih Langka, 29 Pedagang Akan Terima 10 Ton Migor 

    Hasil Survey: Harga Cabai Turun, Migor Masih Langka, 29 Pedagang Akan Terima 10 Ton Migor 

     

    TANGERANG, BANPOS – Sebanyak 29 orang pedagang di Pasar Anyar, Kota Tangerang akan mendapatkan jatah minyak goreng curah dari pemerintah. Hal ini seiring dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (Disperindagkop UKM) Kota Tangerang bersama PD Pasar yang akan menggelontorkan 10 ton minyak goreng curah di pasar tersebut.

    Hal tersebut diungkapkan oleh Sub Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga di Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Teguh Heryadi. Kata dia jumlah 29 itu merupakan pedagang yang terverifikasi dari 41 orang. 

    “Kita akan gelontorkan minyak goreng pada 29 pedagang saja. Karena dari 41 pedagang yang lolos verifikasi dan administrasi ada 29 pedagang saja,” kata Teguh, Senin, (28/3).

    Kata dia minyak tersebut akan mulai didistribusikan pada Selasa, (28/3) ini pukul 09.00 WIB. Teguh memastikan tidak ada pedagang melakukan penolakan terhadap kegiatan yang akan diselenggarakan ini. Sebab, tujuannya memang menstabilkan harga minyak goreng jelang Ramadan.

    “Kita sudah data semua dan mereka tidak ada yang menolak. Kalaupun ada yang menolak mungkin mereka punya stok, karena selama ini mereka jual minyak goreng curah itu Rp 20.000 per Kg. Sementara ini minyak goreng curah yang akan kita gelontorkan harganya Rp 14.000/Kg,” katanya.

    Teguh juga menyatakan masing-masing pedagang yang mendapatkan minyak goreng curah nantinya wajib menjualnya dengan harga sesuai harga eceran tertinggi (HET) pemerintah. Hal itu dibarengi dengan perjanjian yang mereka tandatangani. 

    “Mereka wajib jual minyak goreng yang mereka dapatkan seharga itu. Lebih dari itu, kita akan tindak. Karena pedagang yang dapat itu sudah menandatangani pakta integritas. Jadi, kalau ada yang jual di atas harga itu, maka kita tindak tegas,” tegasnya.

    Kata Teguh, pihaknya tidak akan membatasi jumlah minyak yang dibutuhkan selama satu minggu. Namun, mereka harus membawa wadah masing -masing.  “Untuk mekanisme besok, kita tidak akan batasi jumlah yang dibutuhkan pedagang selama seminggu, tetapi syaratnya harus bawa wadah sendiri-sendiri untuk menampung minyak goreng curah yang kita gelontorkan,” pungkasnya. 

    Sementara lain, Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang bersama PD Pasar Kota Tangerang, BPS, Polres Metro Tangerang Kota serta Bulog, Senin  (28/3) pagi menggelar survei harga kebutuhan pokok di Pasar Anyar, Kota Tangerang. 

    Selain di Pasar Anyar, survei juga dilaksanakan di dua pasar tradisional lainnya yakni Pasar Malabar  Kecamatan Cibodas serta Pasar Saraswati Ciledug. Kegiatan dilaksanakan seiring makin  menjelangkan bulan suci Ramadan. 

    Menurut Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Kota Tangerang, Abduh Surahman harga  komoditas fluktuatif, seperti untuk cabai merah terjadi penurunan harga dari Rp 5000-Rp 10 ribu, meski harga cabai jenis lainnya stabil. “Kemudian untuk minyak goreng curah Rp 20 ribu  per liter. Ini stoknya juga langka,” ucapnya. 

    Kondisi itu justru berbeda dengan stok minyak  goreng kemasan yang cukup banyak dengan harga rata-rata Rp 22 ribu-Rp 25 ribu. “Untuk beras premium stabil, demikian juga harga beras medium stabil. Sedangkan telur  ayam mengalami kenaikan antara Rp 1000-Rp 3.000/Kg,” ujarnya. 

    Ada pun harga daging sapi stabil dan daging ayam mengalami kenaikan Rp 2000-Rp 3000/Kg.  “Harga ini baru hasil di Pasar Anyar, sebab kami juga melakukan survei di dua pasar tradisional lainnya yakni; Pasar Saraswasti  dan Pasar Malabar,” ucapnya. 

    Disinggung penyebab harga cabai yang terjun bebas, Abduh menyebut  dipicu persediaan yang melimpah lantaran panen. Ada pun penyebab  minyak goreng tinggi menurut mantan Kadis Pendidikan ini lantaran  memang kondisinya terpengaruh fenomena yang terjadi di Indonesia.

    “Ada pun harga komoditas yang lain mungkin karena fluktuasi seperti biasa, bukan karena Ramadan,” terangnya.

    Ia juga mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir tidak tercukupinya stok  pangan lantaran persediaannya masih memadai. “Saya kira masyarakat tidak perlu khawatir karena ketersediaannya cukup,” jelasnya. 

    Terpisah, salah seorang pedagang daging sapi di Pasar Anyar Kota Tangerang, Didi mengatakan dirinya  menjual daging dengan harga Rp 140 ribu/Kg. Harga itu berpeluang  kembali naik khususnya saat  Ramadan. “Kalau disebut mungkin naik bisa saja terutama pas Ramadan,” jelasnya. (IRFAN/MADE/BNN)

  • Helldy Minta TPID Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

    Helldy Minta TPID Antisipasi Kenaikan Harga Bahan Pokok

     

    CILEGON, BANPOS – Jelang bulan suci Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon menggelar kegiatan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Cilegon dengan tema “Sinergitas Kinerja Melalui Road Map TPID Dalam Mendukung Stabilitas Harga dan Ketersediaan Bahan Pokok Menjelang Idul Fitri Tahun 2022” yang berlokasi di salah satu hotel di Kota Cilegon, Senin (28/3).

    Walikota Cilegon Helldy Agustian mengatakan bahwa kegiatan ini penting untuk memperkuat stabilitas harga bahan pokok di Kota Cilegon. 

    “Inflasi dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat dan daerah, terutama untuk masyarakat umum karena jika terjadi inflasi maka akan berpengaruh untuk kesejahteraan hidup dan dunia usaha,” ujarnya.

    “Oleh sebab itu TPID memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin dan memperkuat stabilitas harga terutama bagi kebutuhan pokok, hal ini juga sekaligus untuk menjaga inflasi di Kota Cilegon,” sambungnya.

    Lebih lanjut, Helldy menyampaikan bahwa menjelang Ramadhan dan Idul Fitri biasanya akan terjadi peningkatan kebutuhan komoditas bahan – bahan pokok. 

    “Biasanya menjelang Ramadhan dan Idul Fitri akan ada peningkatan kebutuhan bahan pokok dimana ini akan menimbulkan kelangkaan barang dan kenaikan harga, oleh karenanya saya harap dengan adanya kegiatan ini dapat dijadikan sebagai sarana untuk mengambil langkah dalam mengantisipasi kenaikan bahan pokok tersebut,” ungkapnya.

    Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) ini mengatakan jika TPID memiliki peranan dalam pemulihan perekonomian daerah dan nasional. “Saya berharap hasil rapat dari kegiatan TPID ini dapat diimplementasikan oleh seluruh instansi terkait dimana hal ini sebagai upaya untuk memulihkan perekonomian di daerah dan nasional,” pungkasnya.

    Sementara itu, Kepala Badan Perekonomian dan Pembangunan Setda Kota Cilegon, Sabri Mahyudi mengatakan jika TPID dibentuk sesuai dengan Keputusan Presiden No 23 Tahun 2017. 

    “Pembentukan TPID ini sesuai dengan amanat dalam Perpres No 23 tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional yang bertujuan untuk menjaga laju inflasi yang rendah dan stabil, sebagai prasyarat pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan sehingga pada akhirnya dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tuturnya.

    Sebagai informasi, Pada bulan Januari 2022 Kota Cilegon mengalami inflasi sebesar 1 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,52 sedangkan di bulan februari 2022 Kota Cilegon berhasil mengalami deflasi sebesar 0.34 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 110,14.

    Turut hadir pada Kegiatan tersebut Sekretaris Daerah Kota Cilegon Maman Maulidin, Asisten Daerah II Kota Cilegon Dzikri Maulawardana, Wakapolres Cilegon Mirodin, Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten dan Kepala OPD se Kota Cilegon. (LUK/RUL)

  • Bank Banten Luncurkan Pembayaran Non Tunai EDC

    Bank Banten Luncurkan Pembayaran Non Tunai EDC

    SERANG, BANPOS – Bank Banten terus meningkatkan layanan dengan mempermudah pembayaran pajak daerah. Ini dibuktikan dengan peluncuran Layanan Electronic Data Capture (EDC) atau non tunai bagi para wajib pajak (WP). 

    Launching layanan EDC ini digelar di Kantor UPT Samsat Cikande, Kabupaten Serang, pada Kamis, (24/3). Dalam kesempatan ini Bank Banten turut menggandeng Bapenda Banten, Polda Banten, dan Jasa Raharja Banten.

    Direktur Utama Bank Banten, Agus Syabarrudin dalam siaran persnya,  mengatakan, bahwa Bank Banten sejak Juli 2021 lalu  siap melaksanakan layanan EDC di Samsat-samsat yang ada di Provinsi Banten. Sejauh ini, ada 1,259 transaski yang tercatat melalui layanan EDC di 12 UPT Samsat.

    ” Dengan diluncurkannya EDC sudah tercatat nilai transaksi sebesar Rp 7,8 miliar,” kata Agus.

    Ia mengungkapkan, Bank Banten serius melakukan peningkatan layanan kepada masyarakat. “Ini upaya kita untuk meningkatkan retribusi atau pajak daerah,” katanya.

    Kedepan, pembayaran menggunakan EDC ini bukan hanya bisa dilakukan di Kantor Samsat, tetapi juga di gerai-gerai sehingga titik layanan semakin banyak.

    “Untuk gerai-gerai nanti juga akan disosialisasikan,” katanya.

    Kepala Bapenda Banten, Opar Sohari menegaskan, bahwa pemilihan tempat launching layanan EDC di Samsat Cikande sudah tepat. Pasalnya kata dia, Samsat Cikande dinilai menjadi salah satu UPT terbaik dalam proses pelayanannya.

    Opar berharap, dengan adanya layanan EDC ini masyarakat dapat dimudahkan saat hendak membayar pajak. “Mudah-mudahan sudah diberlakuakannya EDC kita bisa meningkatkan kinerja,” katanya.

    Sementara itu, salah satu wajib pajak dari sebuah perusahaan, Kristina mengungkapkan, dengan adanya mesin EDC, pembayaran menjadi lebih mudah karena tidak perlu banyak uang tunai. “Lebih mudah dan simpel, jadi pelayanannya semakin cepat,” kata Tina (sapaan akrab Kristina).(RUS)

  • Menjelang Ramadan Disperindagpas Lebak Akan Gelar Operasi Pasar Minyakl Goreng

    Menjelang Ramadan Disperindagpas Lebak Akan Gelar Operasi Pasar Minyakl Goreng

    RANGKASBITUNG, BANPOS – Menjelang bulan Ramadan, Dinas perindustrian perdagangan dan pasar (Disperindagpas) Lebak, akan menggelar Operasi Pasar (OP) dengan harga murah.

    Disebutkan, rencananya OP akan digelar pada 29 Maret 2022 mendatang di sejumlah kecamatan dengan menyediakan lima jenis komoditas kebutuhan pokok.

    Kepala bidang (Kabid) Perdagangan dan Pasar Disperindagpas Lebak, Dedi Setiawan mengatakan, OP murah akan dilaksanakan dalam rangka mengantisipasi lonjakan harga kebutuhan pokok menjelang bulan Ramadan. Terangnya, OP murah akan dilaksanakan 29 Maret 2022 di sejumlah kecamatan.

    “OP pasar murah akan menjual lima jenis komoditas, dengan harga subsidi dari pemerintah,” kata pria yang akrab disapa Ocod tersebut, Selasa 22 Maret nanti” katanya, Kamis (24/03).

    Dijelaskan Ocod, ke lima jenis komoditas itu, diantaranya gula pasir, beras, minyak goreng, terigu dan telur, dan untuk harga jual lima jenis barang sembako tersebut rata-rata sekitar Rp 4 ribu per komoditas. “Tentu harganya murah, rata-rata Rp 4.000 per komoditas,” ujarnya.

    Namun, kata Ocod, untuk komoditas berupa telur, itu hanya untuk di kecamatan Rangkasbitung, alasannya komoditas tersebut rentan pecah.

    “Kalau telur, kami khawatir dalam pengirimannya. Kan telur mudah pecah. Jadi, dari beberapa komoditi yang kami suplai untuk beberapa kecamatan, hanya telur yang kami suplai di satu kecamatan, yaitu Rangkasbitung saja,” paparnya.(WDO/PBN)

  • DPRD Minta Disnaker Jemput Bola ke Industri

    DPRD Minta Disnaker Jemput Bola ke Industri

    CILEGON, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Cilegon, Faturohmi, meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cilegon untuk jemput bola ke industry terkait penyerapan tenaga kerja yang ada di Kota Cilegon. Pasalnya tahun ini ada beberapa investasi besar masuk ke Kota Cilegon.

    “Sekarang meskipun menurut data dari BPS itu menurun, tetapi saya kira pemerintah daerah ini tidak boleh lengah terkait dengan masih tingginya angka pengangguran diatas 10 persen,” kata Faturohmi, kepada BANPOS, Kamis (24/3).

    Politisi Partai Gerindra Kota Cilegon ini juga menyebut, upaya Pemkot Cilegon menekan angka tingkat pengangguran terbuka (TPT) masih belum maksimal. Oleh karena itu, ia kembali mengingatkan Pemkot Cilegon untuk merealisasikan program-program yang telah dicanangkan.

    “Tentu kita lihat masih belum maksimal, upaya-upaya pemerintah ini perlu kami ingatkan. Tentu kami juga ingin melihat realisasi dari program-program Dinas Tenaga Kerja dan beberapa OPD yang berkaitan,” tuturnya.

    Selain itu, Faturohmi mendesak Pemkot Cilegon melalui Disnaker Kota Cilegon untuk membangun komunikasi dengan sejumlah perusahaan yang sedang atau memulai tahap pembangunan. Tak hanya soal pengangguran, pihaknya juga menyoroti angka kemiskinan di Kota Cilegon yang harus ditekan.

    “Yang terus kita lakukan kajian di internal kami berkaitan dengan masih belum menurunnya angka kemiskinan di Kota Cilegon, artinya ini harus berbanding lurus, menurunnya angka pengangguran tentu harus sejalan dengan turunnya angka kemiskinan. Nah ini berkaitan erat sekali dengan program-program yang dicanangkan oleh Walikota Cilegon, makanya kita ingin program tersebut betul – betul direalisasikan tidak hanya berwacana tetapi betul-betul itu di implementasikan melalui OPD-OPD terkait,” terangnya. (LUK/RUL)

  • Kemenkeu Gandeng BI dan Kejati Hadapi Tantangan Pemulihan Ekonomi

    Kemenkeu Gandeng BI dan Kejati Hadapi Tantangan Pemulihan Ekonomi

    SERANG, BANPOS – Jajaran pimpinan Kementerian Keuangan di Provinsi Banten yang terdiri dari Kepala Kanwil DJP Banten Dionysius Lucas Hendrawan, Kepala Kanwil DJKN Banten Nuning Sri Rejeki Wulandari, Kepala Kanwil Bea dan Cukai Banten Rahmat Subagio, Kepala Kanwil DJPb Banten Ade Rohman dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno Hatta Finari Manan menggelar pertemuan dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, Selasa (22/3).

    Pertemuan kunjungan kerja tersebut dilakukan dalam rangka merapatkan barisan membantu masyarakat dalam menghadapi tantangan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam penegakan hukum di bidang perpajakan, bea dan cukai.

    Kepala Kanwil DJP Banten, Dionysius Lucas Hendrawan mengungkapkan bahwa kunjungan ke Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten ini sebagai jalan untuk berkontribusi bersama menyukseskan berbagai agenda penting di semua instansi.

    “Program dukungan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu program yang dapat disinergikan oleh semua instansi mencakup pembiayaan, perizinan, termasuk pendampingan pada aspek perpajakan,” ujarnya.

    Dalam kesempatan itu, dibahas pula tentang peran instansi Kementerian Keuangan dalam memberikan bimbingan dan pelatihan bagi para dosen dan mahasiswa sebagai bentuk pengabdian Kementerian Keuangan kepada masyarakat.

    “Hal ini disambut sangat baik oleh Kepala Perwakilan BI Provinsi Banten beserta jajaran, sehingga selanjutnya akan dilakukan kolaborasi bersama untuk meningkatkan kerjasama dengan para akademisi se-Provinsi Banten,” jelasnya.

    Sementara itu, pertemuan dengan Kajati Banten dilakukan di ruang kerja Kajati. Para pimpinan Kemenkeu Banten menyampaikan berbagai agenda Kementerian Keuangan yang dapat sukses dilaksanakan dengan dukungan penuh dari Kejaksaan. Aspek penegakan hukum merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat.

    “Dalam kesempatan ini, disampaikan pula mengenai SPT Tahunan dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) yang kini tengah dikampanyekan di seluruh wilayah Indonesia,” terangnya.

    Kajati Banten, Leonard Eben Ezer Simanjuntak, menanggapi pertemuan tersebut dan sangat mendukung program yang disampaikan. Pihaknya pun memberikan imbauan kepada seluruh masyarakat Banten untuk dapat segera melaksanakan kewajiban pelaporan SPT Tahunan dan berpartisipasi dalam Program Pengungkapan Sukarela. (MUF)

  • Migor Dikeluhkan Mahal, Migor Curah Jadi Solusi Pemerintah

    Migor Dikeluhkan Mahal, Migor Curah Jadi Solusi Pemerintah

    SERANG, BANPOS – Tudingan bahwa pemerintah telah sengaja melakukan permainan terhadap stok dan harga minyak goreng (migor) yang dilontarkan oleh masyarakat, dibantah oleh DinkopUKMPerindag Kota Serang. Menurut mereka, jika masyarakat tidak sanggup membeli migor kemasan, maka diberikan opsi untuk membeli minyak curah yang lebih murah.

    Diketahui, Kemendag sendiri sempat berencana melarang peredaran migor curah. Melansir Jurnal Ilmiah Farmasi, Pharmacon, perbedaan migor curah dengan migor kemasan pada dasarnya terletak pada penyaringannya.

    Penyaringan ini berpengaruh terhadap kualitas migor. Migor curah mengalami satu kali penyaringan, sedangkan migor kemasan mengalami dua kali penyaringan.

    Berdasarkan persyaratan SNI, migor curah cenderung tidak memenuhi pada satu kriteria, yaitu syarat bilangan peroksida. Angka peroksida menunjukkan tingkat kerusakan minyak karena oksidasi. Tingginya angka peroksida menunjukkan telah terjadi kerusakan pada minyak tersebut dan minyak akan segera mengalami ketengikan serta sudah mengalami oksidasi.

    Migor curah cenderung terpapar oksigen dan cahaya yang lebih besar dibanding minyak kemasan. Sebab, distribusinya yang tidak menggunakan kemasan sehingga lebih mudah terpapar. Paparan oksigen, cahaya, dan suhu tinggi merupakan beberapa faktor yang mempengaruhi oksidasi.

    Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, Wasis Dewanto menjelaskan, pemerintah telah memberikan dua pilihan kepada masyarakat dalam hal konsumsi migor. Pertama, membeli minyak curah dengan harga eceran tertinggi (HET) sebesar Rp14 ribu per liter.

    “Atau (membeli migor) kemasan yang harga keekonomiannya diserahkan ke pasar. Sehingga saat ini harga kemasan antar merek bisa berbeda-beda harga jualnya,” ujarnya kepada awak media, Senin (21/3).

    Kendati memberikan opsi untuk mengkonsumsi minyak curah yang lebih murah, Wasis mengaku bahwa saat ini masih terjadi variasi harga minyak curah di pasaran. Sebab, pasar tengah memasuki masa transisi HET minyak curah.

    “Bahkan ada yang di atas HET dan pasokannya ke pedagang juga kurang. Solusinya adalah, kami melaksanakan operasi pasar migor curah di Pasar Rau untuk masyarakat atau pedagang,” ucapnya.

    Dalam operasi pasar migor curah di Pasar Induk Rau, pihaknya telah menyediakan sebanyak lima ton migor atau setara dengan 6.250 liter. Setiap pembeli diperbolehkan membawa jerigen masing-masing dengan ukuran sampai 15 liter atau 14 kilogram.

    “Iya, dipersilakan bawa jerigen masing-masing, karena dibatasi hanya 14 kilogram untuk setiap pembeli,” tutur Wasis Dewanto.

    Terpisah, Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang saat ini masih menunggu penugasan untuk melakukan operasi pasar migor atau pasar murah migor.

    “Kalau ada penugasan untuk melaksanakan operasi pasar atau pasar murah, kami akan laksanakan. Untuk sekarang belum ada penugasan untuk migor,” kata Kepala Bulog Subdivre Lebak-Pandeglang, Muhamad Wahyudin kepada BANPOS melalui pesan WhatsApp.

    Menurutnya, untuk melakukan operasi pasar migor, pihaknya saat ini masih menunggu menunggu penugasan dan untuk melakukan operasi pasar migor saat ini stoknya sulit mendapatkannya.

    “Kalau ada stok Insya Allah, kami susah dapatkan stok. Sekarang harga di pabrik sudah tinggi kisaran Rp 22 ribu untuk migor kemasan harganya variasi, tapi rata-rata diatas Rp 20 ribu. Kalau untuk migor curah kami belum tahu,” terangnya.

    Dijelaskannya, operasi pasar migor yang dilakukan Bulog sebelumnya, saat itu Harga Eceran Tertinggi (HET) migor masih belum dicabut oleh pemerintah.

    “Kalau kemarin masih bisa, karena ada HET Rp 14 ribu, masih kami usahakan mencari stok,” ucapnya.

    Saat ditanya terkait migor yang disubsidi oleh pemerintah, Wahyu mengatakan bahwa subsidi dari pemerintah hanya menetapkan HET saja migor curah sebesar Rp 14 ribu.

    “Kalau ada subsidi paling produsen, pemerintah Cuma tetapkan HET minyak curah Rp 14 ribu,” ungkapnya.

    Sebelumnya, Salah satu warga Kota Serang, Isnawati, mengaku bahwa dirinya merasa terbebani dengan kenaikan harga migor.

    “Naiknya enggak tanggung-tanggung, jadi kami sebagai ibu rumah tangga cukup menjerit karena terlalu mahal. Mungkin kalau naiknya tidak sekaligus kami tidak akan mengeluh. Jadi seolah-olah pemerintah ini abai sama kita,” ujarnya.

    Ia mengaku curiga kepada pemerintah akibat situasi ini, kelangkaan migor saat menggunakan harga subsidi, dan stok migor yang tiba-tiba melimpah ketika harga naik.

    “Gimana kami tidak curiga, kemarin-kemarin migor langka sewaktu disubsidi. Sekarang harganya mahal banget, tiba-tiba stoknya banyak,” tuturnya.

    Ia pun menyayangkan pemberitaan yang beredar terkait pemerintah Indonesia yang melakukan ekspor minyak dengan harga murah.

    “Kenapa harus diekspor kalau masyarakat Indonesia sendiri sedang kesusahan. Apalagi kan dua tahun kemarin kami dihantam Covid-19, kenapa sekarang kami dihantam dengan harga kebutuhan pokok yang tidak masuk akal,” ungkapnya.

    (MG-03/DZH/DHE/PBN)

  • Nelayan Labuan Paceklik, Tetapi Tetap Dicekik

    Nelayan Labuan Paceklik, Tetapi Tetap Dicekik

    PANDEGLANG, BANPOS – Cuaca ekstrim yang terjadi, atau yang biasa disebut dengan musim angin barat oleh para nelayan, saat ini belum usai. Dampaknya adalah, nelayan yang ada di Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, tidak melaut selama 5 bulan. Selain itu, mereka mengeluhkan tidak adanya bantuan sejak 5 tahun yang lalu, namun tetap saja ditarik PAD.

    Salah seorang pemilik kapal yang juga nelayan di Labuan, Herman mengatakan, para nelayan di Labuan sudah hampir 5 bulan tidak melaut untuk mencari ikan, karena cuaca sedang musim angin barat.

    “Di wilayah perairan laut kita (Pandeglang) sudah lima bulan tidak melaut, karena hingga saat ini sedang musim angin barat. Jadi kalau ada angin barat percuma mencari ikan juga, karena sulit, apalagi kami nelayan kecil,” kata Herman kepada wartawan, Senin (21/3).

    Dampak dari cuaca musim barat tersebut, lanjut Herman, tidak sedikit nelayan di Labuan tidak melaut dan tidak memiliki penghasilan juga tidak memiliki pekerjaan lain.

    “Jadi selama lima bulan ini, kami sedang paceklik karena itu tadi tidak bisa melaut untuk mencari ikan,” terangnya.

    Herman menambahkan, untuk bantuan dari pemerintah juga saat ini sudah sekitar lima tahun tidak ada bantuan dana paceklik baik dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang maupun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.

    “Biasanya kalau kami dilanda paceklik ada bantuan dari pemerintah, namun saat ini sudah hampir lima tahun tidak ada lagi bantuan yang diberikan oleh pemerintah,” ujarnya.

    Karena bantuan dari pemerintah sudah tidak ada, kata Herman lagi, saat ini para nelayan terpaksa menjual barang-barang yang dimilikinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan bertahan hidup.

    “Dulu itu sering diberikan bantuan seperti beras satu karung dan uang sebesar Rp100 ribu, namun karena saat ini tidak ada, dengan terpaksa para nelayan menjual harta benda yang ada untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya.

    Oleh karena itu, pihaknya Bersama nelayan lainnya meminta agar pemerintah memperhatikan kondisi nelayan yang saat ini masih dalam kondisi paceklik.

    “Pendapatan Asli Daerah (PAD) saja yang diambil, sementara dana bantuan tidak pernah diberikan pada saat musim paceklik atau musim angin barat seperti saat ini. Makanya kami minta perhatiannya,” ungkapnya.

    (DHE/PBN)

  • TKA Siluman Diduga Gentayangan di Lebak

    TKA Siluman Diduga Gentayangan di Lebak

    LEBAK, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) dituding tidak memiliki data valid terkait tenaga kerja asing (TKA) yang bekerja di perusahaan di Lebak. Hal ini mengakibatkan, munculnya dugaan adanya TKA-TKA yang tidak terdata jelas dan tidak memberikan kontribusi kepada PAD.

    Ketua Komisi III DPRD Lebak Bangbang Sp mengatakan, di Kabupaten Lebak ini terdapat ratusan perusahaan industri, namun Disnaker Lebak sepertinya tidak memiliki data yang valid berapa jumlah tenaga kerja asing (TKA) yang ada dan bekerja.

    Menurut Bangbang, tidak saja soal berapa jumlah keberadaan TKA yang bekerja, tetapi juga berkaitan dengan berapa besaran retribusi sebagai pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima Pemerintah Kabupaten Lebak. Ia mengaku tergelitik mendengar keterangan yang disampaikan pihak Disnaker soal keberadaan TKA di bumi Lebak ini.

    “Terdapat ratusan perusahaan industri di Kabupaten Lebak ini, masa iya hanya ada kisaran 20 orang TKA yang terdata. Karena itu kami minta Disnaker mendata semua TKA yang bekerja di perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak,” katanya kepada BANPOS

    Dijelaskan Bangbang, penggunaan tenaga kerja asing haruslah dapat memberikan kontribusi kepada daerah. Kontribusi yang dimaksud disini bukanlah hanya dinilai dari segi produk yang dihasilkan oleh tenaga kerja asing itu sendiri, baik itu jasa maupun barang. Tetapi juga dalam bentuk retribusi yang dikenakan pada saat perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang akan digunakan untuk pelaksanaan tugas otonomi dan mensejahterakan masyarakat.

    “Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA. Retribusi perpanjangan izin mempekerjakan TKA ditetapkan sebagai retribusi daerah,” jelasnya.

    Senada disampaikan Anggota Komisi III DPRD Lebak Imad Humaedi. Keberadaan TKA dapat dianggap sebagai suatu kebutuhan sekaligus tantangan. Dianggap sebagai kebutuhan karena memang diperlukan dalam rangka membantu pengembangan serta pengalihan pengetahuan dan teknologi. Kemudian dianggap sebagai tantangan karena tenaga kerja lokal mesti bersaing dalam merebut pasar kerja yang sekarang lebih mengutamakan keahlian dan keterampilan.

    Dikatakan Imad, seperti yang diketahui, bahwa Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi tentang tata cara penggunaan TKA diberikan oleh Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

    Selanjutnya disebutkan bahwa perpanjangan IMTA pada lingkup 1 (satu) wilayah Kabupaten diterbitkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota. Dimana permohonan perpanjangan IMTA diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum jangka waktu berlakunya IMTA berakhir.

    Oleh karenanya lanjut Imad, untuk memberikan pengaturan terhadap retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing maka sudah menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi daerah.

    “Nah untuk memastikan berapa jumlah TKA yang ada dan bekerja di perusahaan yang ada di Lebak, maka kami minta Disnaker mendata TKA dari jumlah perusahaan yang ada. Ini juga berkaitan dengan retribusi daerah, kami minta data yang valid,” katanya.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Lebak, Tajudin mengaku akan melakukan pendataan TKA dari perusahaan yang ada di Kabupaten Lebak sesuai permintaan DPRD. Ia juga mengakui, jika jumlah TKA yang terdata baru terdapat sekitar 20 orang TKA.

    “Kami akan mengundang pihak perusahaan untuk pendataan TKA, bila diperlukan kami juga akan mendatangi perusahaan-perusahaan yang ada di Lebak untuk memastikan keberadaan jumlah TKA yang sebenarnya,” katanya.

    (CR-01/PBN)