BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Lazismu Banten Gelar Rakerwil di Rangkasbitung

    Lazismu Banten Gelar Rakerwil di Rangkasbitung

    SERANG, BANPOS – Lembaga Amil Zakat Infak dan Shadaqah Muhammadiyah Banten (Lazismu) Banten menggelar rapat kerja wilayah (Rakerwil) tahun 2022 di Rangkasbitung, Lebak pada Kamis (3/3). Rapat kerja tahunan ini mengusung tema ‘Inovasi sosial untuk pencapaian SDG’s (Sustainaible Development Goal’s)’. Turut hadir Asda II Kab Lebak mewakili Bupati Lebak, Sekretaris PP Lazismu, Pimpinan Baznas Pusat, dan segenap warga Muhammadiyah Kabupaten Lebak.

    Ketua PW Muhammadiyah Banten, Samsudin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa Lazismu merupakan kelembagaan yang terbuka untuk umum.

    “Lazismu menjadi pintu pengumpulan zakat, infak, dan shadaqah untuk warga Muhammadiyah maupun di luar Muhammadiyah untuk kemaslahatan masyarakat. Di Muhammadiyah, Lazismu untuk menghimpun dananya, dan MDMC sebagai lembaga kebencanaan manjadi salah satu yang bertugas menyalurkannya,” ujarnya.

    Pimpinan Baznas Pusat, Rizaludin Kurniawan, menyampaikan bahwa Lazismu bekerja sama dengan Baznas melakukan program pemberdayaan desa.

    “Lembaga amil zakat menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat. Diperlukan sinergi antara Lazismu dan Baznas beserta lembaga amil zakat yang lain. Sebagai Lembaga Amil yang resmi terdaftar di pemerintah, Lazismu bekerja sama dengan Baznas dengan program pemberdayaan desa di tiga lokasi dengan dana sebesar 10 milyar, salah satu lokasi di Kabupaten Serang, Banten,” tuturnya.

    Ketua Lazismu Banten, Muljadi, menyampaikan bahwa Lazismu Banten yang secara kelembagaan belum lama terbentuk secara resmi baru menghimpun zakat dengan jumlah yang relatif kecil.

    “Perlu strategi penghimpunan yang tepat sehingga mendapatkan hasil penghimpunan yang optimal dan distribusi yang tepat sasaran mengacu pada delapan asnaf yang berhak. Program Lazismu mengacu pada 6 pilar yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial dakwah, kemanusiaan, dan lingkungan. Konsolidasi data dan akuntabilitas menjadi prioritas yang menjadi hal diunggulkan Lazismu demi menjaga kepercayaan atas dana yang diamanahkan oleh masyarakat,” ungkapnya.

    Muljadi pun menuturkan bahwa dana yang dihimpun dalam Lazismu Banten baru terdistribusi ke bidang pendidikan dan kemanusiaan.

    “Lazismu Banten selama ini dalam pendistribusiannya sebagian besar baru dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan,” terangnya.

    Wakil Ketua bidang Distribusi dan Pemberdayaan Lazismu Banten, Cahyo Hendro Atmoko, pun mengatakan hal yang senada terkait distribusi dana yang dihimpun oleh Lazismu Banten.

    “Dalam bidang pendidikan Lazismu menyalurkan dana untuk bantuan operasional sekolah dan bantuan untuk perbaikan infrastruktur sekolah. Seiring dengan meningkatnya jumlah penghimpunan dana Lazismu Banten mempunyai program untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat.

    Dalam Rakerwil tersebut Lazismu menetapkan target pembenahan management, pelatihan amil, peningkatan penghimpunan dana, dan beberapa program kerja unggulan,” tandasnya.

    (MG-03)

  • Wapres Dorong Pengembangan Industri Kesehatan Syariah

    Wapres Dorong Pengembangan Industri Kesehatan Syariah

    JAKARTA, BANPOS – Ekonomi dan keuangan syariah dipercaya menjadi instrumenpent dalam mendukung pemulihan ekonomi nasional di berbagai sektor, termasuk di pelayanan kesehatan.
    “Pemerintah terus mendorong pengembangan industri kesehatan syariah guna mendukung kekuatan ekosistem ekonomi dan keuangansyariah di Indonesia,” ucap Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin saat memberikan keynote speech secara virtual padaacara Webinar Nasional “Peran Rumah Sakit Syariah dalam PenguatanEkosistem Ekonomi Syariah di Indonesia” di Banten, Senin (28/2).
    Lebih jauh Wapres mengungkapkan, menurut data Majelis Upaya Kesehatan Islam Seluruh Indonesia (Mukisi) per 12 Januari 2022, saatiniterdapat 3.120 rumahsakit di Indonesia, baikrumahsakitswastamaupunrumahsakitPemerintah.
    Sekitar 500 RS menjadi anggota Mukisi. Dari 71 rumahsakit syariah yang ada di Indonesia, hanya 24 yang telah mendapatkan sertifikat resmi. Selebihnya, ada 9 rumahsakitdalam proses prasurvei, 18 pendampingan, 2 re-sertifikasisyariah, dan 18 sedang proses mendaftarpendampingan.
    Wapres pun berharap, industri kesehatan syariah tidak hanya melibatkaninstitusi penyedia layanan kesehatan syariah, seperti rumahsakit, tetapi juga penyedia fasilitas seperti alat kesehatan, obat-obatan dan farmasi.
    “Kedepan diharapkan semakin banyakter sedia layanan kesehatan syariah yang terstandardisasi dan produk-produk halal dalam industri kesehatan,” tuturnya.
    Dalam sambutanya, Wapres mencermati rumahsakit menghadapi beban ganda pelayanan kesehatan. Selain memberikan pelayanan kesehatan pasienumum, juga harus memberikan pelayanan kepadapasien Covid-19.
    Untukitu, Iamendorong rumahsakit membuat berbagai inovasi agar tetap mampum emberikan pelayanan kesehatandengan, baikdan optimal, serta memanfaatkan digitalisasi pelayanan kesehatan, seperti telemedicine.

  • ICMI Banten Gagas Pembangunan Ekonomi Pontirta

    ICMI Banten Gagas Pembangunan Ekonomi Pontirta

    SERANG, BANPOS- Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten bersama Simpul Madani Serang (SMS) menyelenggarakan kegiatan Webinar Diskusi Publik, pada Sabtu (26/2), yang membahas peluang dan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang khususnya kawasan Pontang, Tirtayasa, Tanara (Pontirta) dan guna mendorong sinergitas dan kolaborasi untuk percepatan pembangunan Kawasan Pontirta.

    Keynote speaker, Rizqullah, yang juga merupakan Wakil Ketua ICMI Orwil Banten mengungkapkan beberapa temuan di lapangan terkait dengan kondisi terkini di wilayah Pontirta.

    “Sebagai wilayah yang dahulu merupakan salah satu pusat perekonomian dan politik Kesultanan Banten, Pontirta merupakan warisan yang patut diperjuangkan agar masyarakatnya makmur dan sejahtera. Sayangnya, dengan potensi pertanian, perikanan, wisata religi, dan akses jalan yang sudah semakin baik, masyarakat Pontirta masih jauh tertinggal terutama dalam pengembangan SDM dan kesejahteraan,” ungkapnya.

    Untuk itu, menurut Rizqullah, ICMI Banten sebagai ormas cendekiawan harus turut berkontribusi serta mengajak ormas lainnya hingga jajaran stakeholder untuk hadir memperhatikan kondisi Pontirta.

    Selanjutnya, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtyasa (Untirta) sekaligus pemateri pertama dalam acara webinar tersebut, Fatah Sulaiman, menuturkan bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan demi pembangunan Pontirta, perlu adanya kerjasama yang konkret antara pihak civitas academica kampus dengan masyarakat di Banten khususnya masyarakat wilayah Pontirta.

    Dengan demikian, ia menyatakan Untirta siap bekerjasama dengan ICMI Banten dan stakeholder lain untuk mengembangkan berbagai inovasi, seperti Pengembangan Industri Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Circular Economy dan pengembangan platform E-Commerce untuk UMKM local.

    “Kemudian akan meningkatkan jumlah desa-desa binaan terutama di wilayah Pontirta yang berbasis penta-helix dengan memanfaatkan teknologi yang smart and green,” ungkap Fatah.

    Hal sama diungkapan oleh narasumber lain yang merupakan Ketua Harian Paguyuban Urang Banten (PUB), Eden Gunawan, bahwa untuk menjalankan sebuah program tentu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan beberapa permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, sanitasi, dan lain-lain.

    “Kawasan Tanara, Banten Lama termasuk kawasan pertanian di wilayah Utara Banten harus dapat dilindungi keberadaannya melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Jangan sampai wilayah tersebut tergerus oleh pendatang dan pemukiman liar. Sektor pariwisata religi juga bisa dikembangkan di wilayah tersebut,” kata Eden.

    Mewakili Bappeda Banten, Zainal Mutaqin mengatakan bahwa wilayah pantai Utara Banten, sekitar 90 persen perputaran ekonomi berada di wilayah utara namun wilayah Pontirta masih belum selesai untuk dientaskan.

    “Pontirta merupakan wilayah yang sangat potensial sehingga beberapa program dapat dikembangkan melalui ‘perkawinan’ beberapa sektor, misalnya pertanian dan pariwisata, peternakan dan pariwisata bahkan Pontirta bisa menjadi Food Estate Provinsi Banten,” ujar Zainal.

    Ketika berlangsungnya acara, Sekretaris Bappeda Kabupaten Serang, Freddy, juga mengatakan bahwa Pemkab Serang berencana untuk mengembangkan lahan pertanian dan industri berkelanjutan di Pontirta.

    “Akan dilakukan juga revitalisasi kali mati sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Pontirta. Terkait dengan wisata religi, Pemkab berencana untuk membangun pusat kajian kitab kuning Indonesia di Tanara,” terangnya.

    Perwakilan Simpul Madani, Desty, mengungkapkan bahwa pembangunan yang berlangsung diharapkan dapat melibatkan kaum perempuan terutama dari kelompok rentan.

    “Simpul Madani Serang sendiri telah membentuk MAWAR yaitu kelompok perempuan di pedesaan Pontirta yang berusaha untuk terlibat dalam proses penganggaran di desa serta memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa,” terang Desty.

    Kemudian, untuk menindaklanjuti dan terus menggenjot pengembangan wilayah Pontirta, Sekretaris ICMI Banten, Rohman mengatakan bahwa rencananya akan ada diadakan webinar seri dua.

    “Ini rencananya akan dilanjutkan dengan webinar seri kedua dengan tema dan narasumber yang berbeda namun focus dan lokus perhatian tertuju pada wilayah Pontirta,” tandas Rohman. (MG-01/AZM)

  • Satu Persatu Penimbun Migor Ditangkap Polisi

    Satu Persatu Penimbun Migor Ditangkap Polisi

    LEBAK, BANPOS – Setelah sebelumnya terbongkar dugaan penimbunan minyak goreng (migor) di Kota Serang, Polisi kembali mengungkap dugaan penimbunan 24 ton migor di sebuah rumah di Jalan Raya Petir, Desa Cempaka, Kecamatan Warunggunung.

    Kabid Humas Polda Banten Kombes Shinto Silitonga menjelaskan, barang bukti tersebut ditemukan dalam gudang yang disimpan di dalam 2 ribu kardus minyak goreng dalam kemasan yang bervariasi.

    Penyelidikan kasus tersebut, kata dia, berawal dari informasi masyarakat ke Satreskrim Polres Lebak atas dugaan penimbunan minyak goreng. Polisi melakukan pendalaman di tempat kejadian perkara (TKP). Saat petugas mendatangi lokasi, didapati supir dan pemilik barang sedang menurunkan kardus berisi minyak goreng ke dalam gudang.

    “Setelah dicek ternyata tidak memiliki perizinan usaha yang lengkap. Dalam gudang itu kemudian ditemukan sebanyak 24 ribu liter atau 24 ton minyak goreng kemasan,” kata Shinto kepada wartawan, Sabtu (26/2).

    Dalam kasus ini, polisi mengamankan seseorang bernama MK (31) lantaran terlibat dalam dugaan penimbunan minyak. Dari penyelidikan, dia membeli satu kardus minyak goreng seharga Rp164 ribu dan bisa pengantaran barang ke Warunggunung sebesar Rp2 ribu.

    MK kemudian menjual minyak goreng tersebut secara canvassing atau langsung ke warung dan toko lainnya di kawasan Rangkasbitung hingga Lebak. Dia mematok harga yang lebih mahal dari biaya awal pembelian minyak.

    “Dengan harga Rp170 ribu hingga Rp175 ribu per kardus. MK juga melayani penjualan eceran di rumah miliknya dengan harga Rp14.500 sampai Rp15 ribu per liter,” jelas Shinto.

    Atas modus tersebut, MK mendapatkan keuntungan seribu rupiah per liter minyak goreng. Minyak goreng yang ditimbun itu, diduga dibeli dari salah satu toko yang berlokasi di Serang, Banten.

    Oleh sebab itu, polisi saat ini masih melakukan pendalaman terhadap kasus tersebut. Menurut Shinto, MK bukan jalur distribusi dalam bisnis minyak goreng ini.

    Shinto mengatakan, MK berpotensi melanggar ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 133 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

    “Yang berbunyi pelaku usaha pangan yang dengan sengaja menimbun atau menyimpan melebihi jumlah maksimal untuk memperoleh keuntungan yang mengakibatkan harga pangan pokok menjadi mahal atau melambung tinggi dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau denda paling banyak seratus miliar rupiah,” tegasnya.

    Penyidik, kata dia, masih melakukan pemeriksaan ahli dari Dinas Perdagangan Pemprov Banten dan berkoordinasi dengan Kejaksaan Negeri Lebak. Ia menegaskan, kepolisian berusaha untuk dapat mengakomodir kebutuhan penegakan hukum terhadap penimbunan tersebut dan upaya menyalurkan ribuan liter minyak goreng yang diduga ditimbun itu kepada masyarakat.

    “Polda Banten tetap berorientasi kepada tersalurkannya ribuan liter minyak goreng itu kepada masyarakat, sehingga perlu dikoordinasikan dengan pihak kejaksaan,” katanya.

    Menurutnya, polisi bakal menindak tegas para spekulan dan penimbun bahan pokok yang berorientasi untuk mencari keuntungan.

    “Kapolda Banten memerintahkan Polres jajaran untuk tegas menindak para spekulan penimbun bahan pangan pokok untuk mendapatkan keuntungan yang besar,” tandasnya.

    Kapolres Lebak AKBP Wiwin Setiawan didampingi Kasat Reskrim AKP Indik Rusmono dalam press conference membenarkan Kejadian tersebut.

    “Ya, Polres Lebak dan Polsek Warunggunung berhasil mengamankan 24.000 liter atau 24 Ton Minyak Goreng kemasan merk “Hemart” pada hari Jum’at (25/2) pukul 11.00 wib di salah satu rumah milik MK di Kampung Kempeng Desa Cempaka Kecamatan Warunggunung Kabupaten Lebak,” kata Wiwin

    Ia menjelaskan, pengungkapan tersebut saat petugas mendapati informasi dari masyarakat kemudian petugas melakukan pengecekan ke lokasi dan pada saat bersamaan didapati aktivitas penyimpanan barang berupa minyak goreng milik MK (31) yang baru diturunkan dari kendaraan Tronton warna hijau nomor Polisi A-9723-B, tanpa dilengkapi SIUP dan surat-surat yang disyaratkan pemerintah.

    “Saat ini status MK masih saksi, kami akan menerapkan pasal 133 undang-undang RI tahun 2012 tentang pangan dengan ancaman pidana penjara selama tujuh tahun,” jelasnya.

    Minyak tersebut dibeli MK dengan jumlah banyak dari gudang di Serang dan akan dipasarkan di daerah warunggunung dengan harga di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.

    “Terkait barang bukti kita akan berkoordinasi dengan pihak terkait, minta keterangan ahli dan berkoordinasi dengan Disperindag Kabupaten Lebak serta berkoordinasi dengan jaksa penuntut umum,” katanya. (CR-01/PBN)

  • Harga Daging Sapi Tembus Rp135 Ribu per Kg, Tukang Bakso Mengeluh

    Harga Daging Sapi Tembus Rp135 Ribu per Kg, Tukang Bakso Mengeluh

    PANDEGLANG, BNAPOS – Harga minyak goreng yang disusul harga kacang kedelai, mengalami kenaikan. Kini harga daging sapi pun di Pasar Badak Pandeglang, ikut meroket. Biasanya harga daging sapi hanya dibandrol Rp 100 ribu/Kg, kali ini harganya mencapai Rp 130 ribu – Rp 135 ribu/Kg. Kondisi itu, membuat para pedagang bakso di Kabupaten Pandeglang galau.

    Seorang pedagang bakso di Pandeglang, Agus Setiawan mengaku, harga daging sapi kini mencapai Rp 130 ribu – Rp 135 ribu/Kg. Menurutnya, dengan kenaikan harga tersebut membuat pedagang bakso menjerit, lantaran harga bahan baku olahan bakso mengalami kenaikan yang signifikan.

    “Kenaikan harga daging sapi sudah berjalan dua hari. Sekarang sampai Rp 130 ribu – Rp 135 ribu/Kg. Biasanya kami beli hanya Rp 100 ribu saja, saya juga tidak tahu. Tiba-tiba harganya naik,” kata Agus, saat ditemui di lapak jualan baksonya, Minggu (27/2).

    Akibat mahalnya harga daging sapi itu, ia juga mengaku, dengan terpaksa harus mengecilkan ukuran bakso yang dijualnya, dari biasanya.

    “Ya, mau gimana lagi. Kami juga butuh daging sapi, untuk olahan pembuatan bakso. Terpaksa ukuran juga dikecilkan, tapi saya juga adain ukuran yang besar,” tambahnya.

    Maka dari itu ia berharap, harga daging sapi bisa kembali normal seperti biasanya. Ia meminta, pemerintah segera turun tangan menangani persoalan tersebut.

    “Di sisi lain, saya juga butuh daging sapi, untuk olahan bakso. Semoga harganya bisa kembali stabil,” tandasnya.

    Seorang pembeli bakso, Rani mengaku, dengan harga daging sapi yang mengalami kenaikan, ukuran bakso diperkecil dari biasanya. “Kasian juga ke pedagang bakso dan masyarakat, dengan kenaikan daging sekarang ini. Pengennya bakso seperti biasanya, jangan diperkecil,” keluhnya.

    Apalagi tambahnya, saat ini bakso menjadi kuliner favorit masyarakat. Maka dari itu ia berharap, pemerintah bisa menurunkan harga daging sapi. Agar harga bakso juga tak naik.

    “Sudah minyak goreng, kacang kedelai. Sekarang, harga daging sapi naik. Ko nggk henti – hentinya, rakyat tetap yang dikorbankan,” imbuhnya.

    (nipal/mardiana)

  • Dewan Tagih Komitmen Pemkot Serang dalam Penyelesaian Pengangguran

    Dewan Tagih Komitmen Pemkot Serang dalam Penyelesaian Pengangguran

    MINIMNYA anggaran pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kota Serang, dinilai sebagai bentuk tidak komitmennya Pemkot Serang dalam menyelesaikan masalah tenaga kerja dan pengangguran. Sebab dengan anggaran sebesar Rp7 miliar, hanya sedikit yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan permasalah itu.

    Ketua Komisi II pada DPRD Kota Serang, Jumhadi, mengatakan bahwa saat ini banyak sekali masyarakat yang menganggur akibat dampak dari pandemi Covid-19. Akan tetapi, Pemkot Serang tidak menyiapkan perencanaan anggaran yang tepat, untuk menyelesaikan malah tersebut.

    “Ketika melihat postur anggaran untuk Disnaker, ini miris sekali. Cuma Rp7 miliar. Bayangkan. Dalam penganggaran itu ada belanja langsung dan tidak langsung. Untuk gaji pegawainya saja sudah Rp5 miliar,” ujarnya saat diwawancara awak media, kemarin.

    Ia menuturkan bahwa jika belanja gaji pegawainya saja sudah mencapai Rp5 miliar, maka untuk program-program yang dijalankan oleh Disnakertrans Kota Serang hanya tersisa Rp2 miliar saja. Hal itu menurutnya sangat tidak masuk akal jika memang Pemkot Serang ingin menyelesaikan masalah ketenagakerjaan.

    “Untuk kegiatan yang bersentuhan dengan para pencari kerja, para pekerja, cuma Rp2 miliar. Saya lihat pelatihannya hanya Rp175 juta saja. Tahun lalu ada kegiatan pelatihan magang ke luar negeri, tahun ini tidak ada,” terangnya.

    Jumhadi mengatakan, Pemkot Serang seharusnya menunjukkan keseriusan dan komitmennya dalam menyelesaikan masalah ketenagakerjaan di Kota Serang. Jika anggarannya sekecil itu, maka dipastikan masalah tersebut tidak akan pernah selesai.

    “Ini mau sungguh-sungguh enggak sebenarnya pemerintah kota. Makanya saya juga minta tolong kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tolong dong anggarannya yang memang bersentuhan dengan masyarakat diberikan sebaik mungkin,” katanya.

    Ia mengakui, memang di Kota Serang tidak ada perusahaan-perusahaan besar yang dapat disasar untuk menyalurkan tenaga kerja. Akan tetapi, Pemkot Serang bisa menggandeng pemerintah daerah lainnya yang memang memiliki perusahaan besar, agar bisa menerima warga Kota Serang.

    “Misalkan di Kabupaten Serang, di Cilegon, di Lebak. Kita sesuaikan kebutuhan mereka itu apa, lalu kita buat pelatihannya agar para pencari kerja di Kota Serang dapat diberikan kemampuan yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan itu,” tegasnya.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Serang, Nanang Saefudin, yang juga merupakan Ketua TAPD Kota Serang mengaku akan menjadikan kritik dari DPRD Kota Serang, sebagai pertimbangan anggaran di tahun depan.

    “Makasih atas pernyataan rekan-rekan dewan. Ini bentuk perhatian teman-teman dewan, agar ke depan kami alokasikan anggaran untuk menurunkan angka kemiskinan,” tandasnya.

    (ADV)

  • Pedagang Daging Sapi di Pasar Anyar Mogok Jualan Lima Hari

    Pedagang Daging Sapi di Pasar Anyar Mogok Jualan Lima Hari

    TANGERANG, BANPOS – Para pedagang daging sapi di Pasar Anyar Kota Tangerang memutuskan untuk mogok berjualan. Aksi mogok ini berlangsung selama lima hari mulai Senin (28/2/2022) hingga Jumat, (4/3/2022) mendatang.

    Mogok jualan ini merupakan bentuk protes para pedagang. Sebab, harga daging sapi yang melambung tinggi. Kini, harganya menyentuh Rp 150 ribu per kilogram.

    Mahalnya harga daging sapi membuat para pedagang kalang kabut. Lantaran, harga tinggi itu membuat para pembeli sepi.“Harganya Rp 150 ribu. Ini kita beli dari pemotongan aja berapa kita kita segini (Rp 150 ribu). Jadinya sepi,” ujar salah satu pedagang daging sapi di Pasar Anyar, Anim.

    Para pedagang sepakat melakukan mogok jualan berdasarkan surat imbauan dari Asosiasi Pedagang Daging Indonesia (APDI). Aksi itu sebagai bentuk protes atas tingginya harga daging sapi.“Kami sepakat mogok mulai hari ini sampai lima hari kedepan se-Jabodetabek,” kata AnimIa mengatakan, saat ini harga daging sapi bergerak naik kisaran Rp 145 ribu sampai Rp 150 ribu per kg. Harga itu jauh dari normalnya yakni Rp 120 ribu hingga Rp125 ribu per kg.

    “Semoga bisa turun lah, para pelanggan juga banyak yang komplen. Kita juga gabisa berbuat apa-apa,” paparnya.

    Hal serupa dikatakan pedagang lainnya Bewok. Dia mengatakan, selain agar harga daging sapi bisa turun, diharapkan para konsumen memahami bahwa harga sedang tinggi-tingginya.

    “Supaya pembeli juga tahu harga sedang mahal. Karena banyak yang ngeluh menuduh pedagang main naikin harga seenaknya,” jelasnya.

    Pantauan di lokasi, terlihat tidak ada aktivitas para penjual daging. Sejumlah pedagang berjaga yang ditakutkan adanya pedagang yang tetap memaksa berjualan.

    Direktur Utama PD Pasar Kota Tangerang Titien Mulyati mengatakan pihaknya akan melakukan sidak. Serta berkoordinasi dengan pihak terkait.“Berkoordinasi dengan Bulog. Akan melakukan operasi pasar. Tapi untuk teknisnya melalui Disperindagkop dan UKM,” katanya.

    (IRFAN/BNN)

  • Rayakan HUT Ke-26, KBS Resmikan Program KIP Santripreneur

    CILEGON, BANPOS – Rayakan hari jadi ke-26, Krakatau Bandar Samudera (KBS) yang merupakan operator pelabuhan Krakatau International Port (KIP) menunjukan kepedulian terhadap sesama. Hal ini terlihat dalam beberapa rangkaian kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), salah satu kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh KBS yaitu KIP Santripreneur telah resmi dimulai yang bertempat di Auditorium Kampus Al Khairiyah, Jum’at (25/2).

    Peresmian sendiri dihadiri oleh CEO KIP Akbar Djohan, Ketua Umum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin, Ketua Himpunan Pengusaha Muda (HIPMI) Kota Cilegon Ahmad Suhandi dan dihadiri juga oleh Pimpinan BCO Media sekaligus Trainer KIP Santripreneur Fauzi Albara.

    CEO KIP Akbar Djohan mengatakan KIP Santripreneur adalah salah satu program KIP yang memberikan pelatihan kewirausahaan kepada santri dengan membekali para santri untuk memiliki kemampuan kewirausahaan, marketing dan pengelolaan keuangan.

    “Santri merupakan salah satu kekuatan masyarakat Cilegon dan Banten, dimana potensi ini sangat besar untuk memberikan kontribusi positif bagi kemajuan Kota Cilegon dan Provinsi Banten. Oleh karenanya kami menggandeng MUI Kecamatan Ciwandan, HIPMI Kota Cilegon dan trainer professional untuk bersama memberikan pelatihan untuk para santri,” ujar Akbar Djohan.

    Presiden Direktur PT KBS ini berharap kedepan dapat tercipta pengusaha-pengusaha muda dari kalangan santri dan dapat mendorong inovasi baru dan kemandirian para santri.

    “Dengan adanya KIP Santripreneur ini, diharapkan kedepannya dapat terciptanya pengusaha-pengusaha muda dari santri, dapat mendorong inovasi baru dan kemandirian para santri, yang tidak hanya mampu mempunyai usaha sendiri, bahkan dapat membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat luas,” tutup Akbar.

    Sementara itu, Ketua Umum PB Al-Khairiyah Ali Mujahidin berpendapat bahwa program KIP Santripreneur ini sangat penting untuk masa depan para santri.

    “Saya mendukung dan setuju dengan kegiatan KIP Santripreneur ini. Karena memang kenyataannya potensi santri di Kota Cilegon ini sangat besar. Dengan adanya program ini, tidak hanya akan membantu kemandirian para santri, tetapi juga akan mengembangkan inovasi-inovasi dari kalangan anak muda. Namun tetap yang paling penting adalah akan terciptanya lapangan pekerjaan baru,” terang Ali Mujahidin.

    Hal senada disampaikan Ketua HIPMI Kota Cilegon Ahmad Suhandi. Ia berharap dengan adanya program KIP Santripreneur, para santri mampu menciptakan lapangan pekerjaan.

    “Kami berharap bahwa dengan adanya KIP Santripreneur ini kedepannya banyak perusahaan baru yang didirikan oleh santri dan banyak lapangan pekerjaan baru yang diteroboskan oleh para santri. Sehingga kedepannya tidak hanya membantu memajukan perekonomian Indonesia, tetapi para santri dapat membantu mengatasi permasalahan kurangnya lapangan pekerjaan yang sering banyak di elu-elukan di Indonesia,” tambah Ahmad Suhandi.

    Adapun tahapan yang akan dilakukan dalam KIP Santripreneur ini. Dimulai dari tahap Effective Communication, dimana tahap ini berguna untuk mengajarkan santri bagaimana cara melakukan komunikasi yang efektif dan kreatif serta melakukan personal branding. Dilanjutkan tahap kedua yakni Business Accounting, yang bertujuan untuk mengajarkan santri bagaimana cara melakukan pembukuan dalam melakukan wirausaha.

    Lalu yang terakhir adalah tahap Entrepreneurship, yaitu tahap yang akan menanamkan jiwa wirausaha kepada santri dan mengajarkan para santri untuk bertanggungjawab dalam usaha yang dilakukan. Pada tahap akhir nanti, KIP akan memberikan modal usaha kepada para santri agar materi dan pembelajaran yang telah diberikan dapat langsung direalisasikan.

    Dalam rangka merayakan HUT ke-26, KIP tidak hanya melakukan peresmian kegiatan KIP Santripreneur, KIP juga melaksanakan rangkaian kegiatan CSR lainnya seperti Jum’at Berkah atau kegiatan pembagian 5.000 makanan gratis kepada jama’ah salat Jum’at dan masyarakat sekitar. Kemudian pembagian 1.000 paket sembako ke beberapa pesantren dan juga KIP memberikan bantuan berupa alat tani kepada Kelompok Wanita Tani (KWT).

    (LUK/*)

  • ICMI Banten Gagas Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Pontirta

    ICMI Banten Gagas Kolaborasi untuk Pembangunan Ekonomi Pontirta

    SERANG, BANPOS – Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) Orwil Banten bersama Simpul Madani Serang (SMS) menyelenggarakan kegiatan Webinar Diskusi Publik, pada Sabtu (26/2), yang membahas peluang dan tantangan dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Serang khususnya kawasan Pontang, Tirtayasa, Tanara (Pontirta) dan guna mendorong sinergitas dan kolaborasi untuk percepatan pembangunan Kawasan Pontirta.

    Keynote speaker, Rizqullah, yang juga merupakan Wakil Ketua ICMI Orwil Banten mengungkapkan beberapa temuan di lapangan terkait dengan kondisi terkini di wilayah Pontirta.

    “Sebagai wilayah yang dahulu merupakan salah satu pusat perekonomian dan politik Kesultanan Banten, Pontirta merupakan warisan yang patut diperjuangkan agar masyarakatnya makmur dan sejahtera. Sayangnya, dengan potensi pertanian, perikanan, wisata religi, dan akses jalan yang sudah semakin baik, masyarakat Pontirta masih jauh tertinggal terutama dalam pengembangan SDM dan kesejahteraan,” ungkapnya.

    Untuk itu, menurut Rizqullah, ICMI Banten sebagai ormas cendekiawan harus turut berkontribusi serta mengajak ormas lainnya hingga jajaran stakeholder untuk hadir memperhatikan kondisi Pontirta.

    Selanjutnya, Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtyasa (Untirta) sekaligus pemateri pertama dalam acara webinar tersebut, Fatah Sulaiman, menuturkan bahwa untuk mewujudkan harapan-harapan demi pembangunan Pontirta, perlu adanya kerjasama yang konkret antara pihak civitas academica kampus dengan masyarakat di Banten khususnya masyarakat wilayah Pontirta.

    Dengan demikian, ia menyatakan Untirta siap bekerjasama dengan ICMI Banten dan stakeholder lain untuk mengembangkan berbagai inovasi, seperti Pengembangan Industri Pengolahan Sampah Terpadu Berbasis Circular Economy dan pengembangan platform E-Commerce untuk UMKM local.

    “Kemudian akan meningkatkan jumlah desa-desa binaan terutama di wilayah Pontirta yang berbasis penta-helix dengan memanfaatkan teknologi yang smart and green,” ungkap Fatah.

    Hal sama diungkapan oleh narasumber lain yang merupakan Ketua Harian Paguyuban Urang Banten (PUB), Eden Gunawan, bahwa untuk menjalankan sebuah program tentu dibutuhkan kerjasama dan kolaborasi untuk membantu pemerintah daerah dalam mengentaskan beberapa permasalahan seperti kemiskinan, pengangguran, sanitasi, dan lain-lain.

    “Kawasan Tanara, Banten Lama termasuk kawasan pertanian di wilayah Utara Banten harus dapat dilindungi keberadaannya melalui Undang-Undang atau Keputusan Presiden. Jangan sampai wilayah tersebut tergerus oleh pendatang dan pemukiman liar. Sektor pariwisata religi juga bisa dikembangkan di wilayah tersebut,” kata Eden.

    Mewakili BAPPEDA Banten, Zainal Mutaqin mengatakan bahwa wilayah pantai Utara Banten, sekitar 90 persen perputaran ekonomi berada di wilayah utara namun wilayah Pontirta masih belum selesai untuk dientaskan.

    “Pontirta merupakan wilayah yang sangat potensial sehingga beberapa program dapat dikembangkan melalui ‘perkawinan’ beberapa sektor, misalnya pertanian dan pariwisata, peternakan dan pariwisata bahkan Pontirta bisa menjadi Food Estate Provinsi Banten,” ujar Zainal.

    Ketika berlangsungnya acara, Sekretaris Bappeda Kabupaten Serang, Freddy, juga mengatakan bahwa Pemkab Serang berencana untuk mengembangkan lahan pertanian dan industri berkelanjutan di Pontirta.

    “Akan dilakukan juga revitalisasi kali mati sebagai sumber air bersih bagi masyarakat Pontirta. Terkait dengan wisata religi, Pemkab berencana untuk membangun pusat kajian kitab kuning Indonesia di Tanara,” terangnya.

    Perwakilan Simpul Madani, Desty, mengungkapkan bahwa pembangunan yang berlangsung diharapkan dapat melibatkan kaum perempuan terutama dari kelompok rentan.

    “Simpul Madani Serang sendiri telah membentuk MAWAR yaitu kelompok perempuan di pedesaan Pontirta yang berusaha untuk terlibat dalam proses penganggaran di desa serta memastikan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah desa,” terang Desty.

    Kemudian, untuk menindaklanjuti dan terus menggenjot pengembangan wilayah Pontirta, Sekretaris ICMI Banten, Rohman mengatakan bahwa rencananya akan ada diadakan webinar seri dua.

    “Ini rencananya akan dilanjutkan dengan webinar seri kedua dengan tema dan narasumber yang berbeda namun focus dan lokus perhatian tertuju pada wilayah Pontirta,” tandas Rohman. (MG-01)

  • BI Banten Ekspedisi Rupiah ke Masyarakat Pulo Panjang

    BI Banten Ekspedisi Rupiah ke Masyarakat Pulo Panjang

    PULO PANJANG, BANPOS – Menggunakan moda transportasi Kapal Angkatan Laut (KAL) Anyer I-3-64, Bank Indonesia Provinsi Bantenmenyusuri Pulo Panjanggunalakukankegiatan“Ekspedisi Rupiah Berdaulat di Kepulauan Terluar Banten”,bersamaTNI AL Banten, Perbankan, Pemerintah Daerah, akademisidantokohmasyarakat, Kamis (24/2).
    Kegiatan ekspedisi dihadiri langsung oleh KepalaPerwakilan Bank Indonesia ProvinsiBantenImaduddin Sahabat, Direktur Utama Bank Banten Agus Sabaruddin, Kepala Bagian Biro Perekonomian Pemerintah Kabupaten Serang Muhammad Furqon Syafiudin, Sekretaris Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia Cabang Banten Mira Maulani Utami, perwakilan perbankan BRI dan BJB, termasuk TokohMasyarakatPuloPanjangdi antaranya Camat Pulo Ampel Teguh, Kepala Desa Pulo Panjang Ratu Bulkis, sertaRektorUniversitas Bina BangsaFurtasan Ali Yusuf.
    Ekspedisidiawali dengan pelepasan olehKomandanAngkatanLautBanten, KolonelLaut (P) Budi Iryanto, M. Tr.Hanla di Pelabuhan Indah Kiat.
    KegiatanEkspedisi Rupiah di PuloPanjangmeliputikegiatankas keliling dan layanan penukaran uang pecahankecildanlayakedarbagimasyarakatPuloPanjangdansekitarnya, edukasitentang Rupiah, transaksipembayaran digital bagimasyarakat, pemberianbantuansaranaolahragadanbukubacaan, sertapenanamanpohon mangrove dankelapakepada Kelompok Alam Lestari dalam rangkamendukung program kelestarianlingkungan.
    Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten, Imaduddin Sahabat menjelaskan bahwa kegiatan kas keliling dan layanan penukaran uang merupakansalahsatutugas Bank Indonesia yang bertujuan untuk memastikan pendistribusian dan perputaran uang Rupiah yang layak edar, dalam nominal pecahan yang cukup, dan sampai dengan tepat waktu dapat terwujud bagi seluruh masyarakat termasukdi Pulo Panjang.
    Selainitukegiatan sosialisasi dan edukasi Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah jugadiberikankepada para siswa sekolahdan masyarakat umum,dengan tujuan agar masyarakatkhususnyagenerasimudasemakinmemahamidanmenjunjung kedaulatan Negara Kesatuan Republik indonesia (NKRI) yang direpresentasikan ke dalam uang Rupiah sebagai alat pembayaran yang sah dan alat pemersatu bangsa.
    Kegiatan dilanjutkan dengan edukasi pembayaran digital UMKM menggunakan Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS) serta perlindungan konsumen. Pada kegiatan tersebut juga telah dicanangkan penyematan QRIS pada akomodasi tiket penyebrangan kapal, tiket wisata Pantai Munir, mushola, warung kelontong, dan retribusi pajak, serta aktivasi agen bank. Upaya ini merupakan wujud komitmen Bank Indonesia Provinsi Banten bersama perbankan dalam mewujudkan perluasan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah (ETPD), dan digitalisasi keuangan dan sistem pembayaran yang lebih inklusif di Pulo Panjang.
    Dalam sambutannya, Kepala Bagian Ekonomi Pemerintah Kabupaten Serang Muhammad Furqon Syafiudin menyampaikan bahwa kegiatan ini sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Serang termasuk di antaranya pengembangan ekonomi daerah dan optimasi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dengan dukungan digitalitasi sesuai amanah dari Keprres No. 3 Tahun 2021 terkait kewajiban pembentukan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau P2DD.
    Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Bina Bangsa Furtasan Ali Yusuf yang merupakan putra daerah asli Pulo Panjang menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya program Bank Indonesia sambil mengenang masa kecilnya,“Kalau dulu zaman saya sekolah pembayaran hanya bisa dengan uang cash, sekarang tentu sudah lebih maju karena cukup menggunakan handphone atau digital salah satunya dengan adanya QRIS”.
    Mendukung terselenggaranya kegiatan, Camat Pulo Ampel Teguh dan Kepala Desa Pulo Panjang Ratu Bulkis berharap akan ada program-program pemberdayaan desa lainnya termasuk produk layanan bank, yang dapat memfasilitasi pengembangan berbagai potensi di Pulo Panjang agar lebih maju khususnya dalam hal penyediaan layanan tarik tunai melalui ATM dan akses pembiayaan UMKM yang lebih mudah. (RUL)