CIPUTAT TIMUR, BANPOS -Paska menghilangnya Tahu dan Tempe dipasaran, Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan meninjau pembuatan produksi tahu paska mogok tiga hari yang lalu.
Mogoknya produsen tahu ini, dikarenakan naiknya harga kedelai dipasaran.
Untuk melihat produksi perdana ini Wakil Walikota Tangsel Pilar Saga Ichsan meninjau di pabrik tahu Rengas, bertempat di Jalan H. Toran, RT 01/01, Rengas, Ciputat Timur, Tangsel,Kamis (24/2).
Pilar menjelaskan bahwa seluruh produsen tahu memang sempat tidak produksi selama tiga hari pada pekan lalu. Namun saat ini dipastikan bahwa pabrik tahu sudah kembali berproduksi.”Ya kemarin kan sempat langka dan tidak ada di pasar. Karena harga kacang kedelai ini memang naik, tapi sekarang sudah ada lagi di pasar,” ujar Pilar yang menambahkan bahwa ketentuan harga kedelai ini ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
Menurutnya, harga kacang kedelai yang umumnya merupakan barang impor ini melambung di pasar internasional. Hal itu berdampak terhadap produksi tempe dan tahu yang memang berbahan baku kacang kedelai.
Karena itu Pilar memastikan jika pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan harga kacang kedelai bisa ditekan. Kemudian Warga Tangsel tetap bisa mengonsumsi tempe dan tahu seperti sedia kala.
Pemilik Pabrik Tahu Rengas, Tomi (47) menuturkan, produksi kembali dilakukan meski harga bahan dasarnya masih terlampau tinggi.
Hal itu terpaksa dilakukannya, karena harga kacang kedelai tak kunjung turun meski Ia dan seluruh pabrik menggelar aksi mogok produksi, selama tiga hari lalu.
“Harga kacang kedelai sekarang itu Rp11.400 per kilogramnya. Ini masih tinggi-tingginya, kalau normal itu sebelum tahun baru Rp9.700 per kilogram. Jadi dua bulan ini lumayan berat. Kita semua tutup akhirnya,” kata Tomi di pabrik tahunya tersebut.
Dalam sehari ia mampu memproduksi ratusan butir tahu, dengan modal saat ini hingga Rp2,28 juta dalam sekali produksi.“Rata-rata sehari itu 1,5-2 kuintal. Hasil tahunya bisa ratusan tahu,” imbuhnya.
Tahu dengan khas warna kuning itu, kata Tomi, dijual dengan harga Rp47 ribu per 100 butir.
“Berarti satunya Rp470. Dijual kepada penjual tahu keliling. Jadi hanya memang dinaikkan,” katanya.
Produksi hari pertama pabrik Tahu Rengas Pak Tomi itu, turut dikunjungi Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan.“Mengunjungi pabrik tahu yang sudah lama, di sini saya sebetulnya setahun lalu sudah datang. Saya teringat karena kemarin masalah harga kacang kedelai yang harganya sangat fantastis. Dan Alhamdulillah walaupun kemarin Pak Tomi, sempat tutup tiga hari. Alhamdulillah sekarang sudah dapat beroperasi kembali,” terang Pilar saat mengunjungi Pabrik Tahu Rengas Pak Tomi.(IRM/BNN)
Kategori: EKONOMI
-
Pilar Ninjau Produksi Tahu Rengas
-
Kapolres Metro Tangerang Kota Apresiasi Buruh Tertib dan Elegan
Ratusan buruh melakukan aksi unjukrasa Tolak Aturan Baru Jaminan Hari Tua (JHT) Permenaker No 2/2022, di Kantor Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Kamis (24/2). Terkait aturan baru tentang pencairan dan persyaratan pembayaran JHT yang dinilai merugikan buruh.
Dalam aksi tersebut Kapolres metro Tangerang kota Kombes pol Komarudin mengapresiasi buruh yang melakukan aksi unjuk rasa dengan santun, tertib dan elegan. Ucapan terimakasih tersebut disampaikan kepada ratusan buruh oleh Kapolres saat menaiki mobil komando unjuk rasa.
“Hari ini saya hanya ingin menyampaikan ungkapan rasa terimakasih apresiasi rasa bangga yang setinggi-tingginya. Kepada saudara – saudara buruh yang telah memperlihatkan kepada seluruh Masyarakat Kota Tangerang inilah bukti ataupun bentuk era demokrasi Yang sesungguhnya. Rekan – rekan buruh menyampaikan aspirasi sebagaimana amanat undang-undang yang diatur undang-undang secara santun tertib dan elegan. Oleh karenanya saya sekali lagi mengucapkan terima kasih dan apresiasi. Atas nama seluruh petugas keamanan saya selaku penanggung jawab mengucapkan terimakasih,”ujar Kapolres.
Kapolres juga meminta kepada buruh untuk kembali kerumah masing – masing dengan menjaga keselamatan dan menjaga ketertiban saat dijalan.
” Yang terkahir, setelah ini kita akan kembali kekediaman masing-masing, oleh karena itu tetap jaga keselamatan, jaga ketertiban kita harus ingat saudara – saudara kita diluar sana juga memiliki hak yang sama untuk beraktivitas.Sampaikan salam hormat kami kepada keluarga dirumah, Insyaallah keluarga menunggu dirumah kita kembali dengan selamat,”katanya.
Usai menyampaikan aspirasinya dan diterima oleh pimpinan Dewan, ratusan buruh membubarkan diri dengan tertib. (RUL) -
KPM Diancam Dicoret Jika Belanja Hal Lain
AK, BANPOS – Kepala Dinas Sosial (Kadinsos) Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra meminta para Kepala Desa (Kades) agar Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dibelanjakan oleh keluarga penerima manfaat (KPM) untuk keperluan sebenarnya membeli sembako. Jika ketahuan tidak dibelanjakan untuk sembako, pihak Dinsos minta agar oknum KPM itu untuk di Cut Off (di Coret) dari daftar penerima bantuan.
Menurut Eka, jika ditemukan oknum KPM sejenis itu, jelas mengisyaratkan dia tidak lagi butuh bantuan sembako, sehingga dapat dikategorikan sebagai penerima bantuan yang tidak layak.
“Kalau dana tunai BPNT dipakai untuk belanja kebutuhan lain selain bahan pangan atau sembako. Maka dapat dikategorikan, KPM tersebut sebagai penerima yang tidak layak. Untuk itu, Kepala Desa harus tegas mengusulkan KPM tersebut untuk di Cut Off saja,”unLEBgkap Eka.
Dijelaskan Eka, pemerintah pusat melalui Kemensos telah menginstruksikan pada PT Pos, untuk melakukan Geo Facial data setiap KPM secara langsung di lapangan. Terangnya, Dimana nantinya rumah KPM akan di foto dan dipastikan kondisinya, Kartu tanda Penduduk (KK) dan KTP nya benar-benar akan dilakukan pencocokan kembali.
Adapun maksud tujuannya jika ada ketidaksesuaian, antara data di pusat dengan kondisi riil di lapangan. Kata dia, itu dapat dipastikan, si penerima bantuan akan segera di Cut Off sebagai penerima bantuan oleh Pusat Data Informasi (Pusdatin) Kemensos RI.
“Ya, kalau hasil cross check lapangan, si KPM itu terbukti terkategori mampu. Maka langsung akan di Cut Off sebagai penerima bantuan BPNT tunai,”papar Eka.
Terpisah, anggota DPRD Lebak Musa Weliansyah menambahkan, bahwa Program BPNT tahap pertama Tahun 2022 kini sudah mulai disalurkan kepada KPM khususnya di wilayah Kabupaten Lebak.
Dijelaskan Musa, guna percepatan pencairan dana BPNT, Kementerian Sosial menggandeng PT Pos Indonesia. Dan BPNT tahap pertama dilakukan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari, dan Maret, BPNT itu diberikan dalam bentuk uang tunai sejumlah Rp 200 ribu per bulan.
“Tentunya, ini merupakan langkah baru yang dilakukan oleh Kemensos dalam upaya percepatan penyaluran, agar penerima manfaat bisa segera mendapatkan bantuan dan menggunakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu untuk belanja sembako yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral,” ujar Musa, Kamis (24/2).
Menurut Ketua Fraksi PPP Lebak ini, bahwa dengan diberikan uang tunai tersebut, para KPM bisa langsung memilih tempat belanja sesuai dengan yang diinginkan oleh KPM itu sendiri,
“Nantinya akan ada persaingan yang sehat, siapa yang lebih murah dengan komoditi yang lengkap n bagus, itulah nantinya yang akan laku diburu oleh para KPM. Namun, saya menyarankan agar KPM belanja sembako ke e-warung maupun warung tetangga, kemudian minta dan simpan nota belanja sebagai bukti bahwa penggunaan uang tersebut dipergunakan untuk kebutuhan sembako,” harap Musa.
Ditegaskannya, untuk hal ini tidak boleh ada intervensi dari pihak manapun yang sifatnya memerintahkan atau pihak yang berkaitan dengan program untuk mengarahkan KPM berbelanja ke salah satu e-warung.
“Ini tidak boleh terjadi, apalagi sampai menakut-nakuti KPM dengan dalih tidak akan dapat BPNT lagi apabila tidak berbelanja ke tempat yang ditunjukan tersebut, sekali lagi ini jangan sampai terjadi. Karena, program ini tidak ada kaitannya dengan itu, karena yang terpenting KPM bisa mempergunakan uangnya untuk belanja sembako,” tegas Musa.
Oleh karenanya, dalam hal ini pihaknya juga akan terus melakukan pengawasan terkait modus penyelewengan yang berpotensi terjadi terkait program BPNT, jika sampai ditemukan, maka ia akan menindaklanjutinya.
“Ini semua saya lakukan agar semua pihak bisa benar-benar melakukan tupoksinya dengan benar, dan KPM pun tidak boleh takut, ingat itu adalah hak KPM, silahkan pergunakan yang terpenting sesuai dengan aturan yaitu untuk belanja sembako,” jelas Musa.
Kata dia, dengan disalurkan secara tunai, program BPNT ini bisa lebih baik dan tidak ada pihak yang dirugikan, “Ini akan menjadi bahan evaluasi untuk selanjutnya, apapun itu pada dasarnya ini adalah untuk kesejahteraan rakyat, Saya tidak akan pernah berhenti untuk terus melakukan kontrol terkait bantuan-bantuan untuk rakyat,” paparnya.(WDO/PBN)
-
Kedubes Korsel Utus KCCI Bantu Benahi Destinasi Wisata Kampung Korea
PANDEGLANG, BANPOS-Salah satu utusan dari Kedutaan Besar (Kedubes) Korea Selatan (Korsel) yang gencar melakukan promosi budaya Korsel di Indonesia yaitu Korean Cultural Center Indonesia (KCCI) bantu benahi destinasi wisata Kampung Korea yang ada di jalan Gunung Karang, Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang.
Kampung Korea merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Kabupaten Pandeglang, yang dikelola oleh warga Desa Kaduengang, Kecamatan Cadasari, Kabupaten pandeglang yang bernama Uus Setia.
Direktur KCCI, Kim Yoong Woon mengatakan, Kedubes Korsel mengapresiasi warga Kabupaten Pandeglang, yang secara mandiri telah mengenalkan budaya negara Korsel melalui Kampung Korea.
“Saya sangat senang sekali melihat Kampung Korea. Kita memberikan dukungan dan juga membantu mengoreksi kesalahan ejaan tulisan korea,” kata Kim kepada awak media di Kampung Korea, Kamis (24/2).
Menurutnya, di Provinsi Banten keberadaan kampung Korea ini merupakan yang pertama, keberadaannya secara khusus menampilkan taman Kampung Korea.
“Kita pemerintah Korsel selalu mendukung promosi budaya Korsel. Kita sangat mengapresiasi, karena saat ini banyak daerah mendirikan seperti halnya di Tasikmalaya, Kediri,” terangnya.
Dengan banyaknya daerah yang mendirikan Kampung Korea, lanjut Kim, pihaknya sangat mendukung dan siap untuk membantu memperbaiki atau mengoreksi ejaan ataupun lambing Korsel.
“Kita bantu koreksi agar tidak ada kesalahan ejaan atau lambang budaya Korea Selatan sesuai budaya aslinya. Kami dari KCCI siap bekerjasama untuk melakukan perbaikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kabid Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang, Siti Septiana mengatakan, kedatangan KCCI ke Kabupaten Pandeglang untuk membantu membenahi obyek wisata Kampung Korea.
“Bagaimana caranya Kampung Korea ini memberikan pengalaman yang betul-betul dirasakan oleh wisatawan itu serasa di Koreanya itu ada. Dan ini dibina langsung dari Kedubes Korea Selatan melalui KCCI,” katanya.(dhe/pbn)
-
Warga Antre Demi Migor
PANDEGLANG, BANPOS- Kelangkaan dan naiknya harga minyak goreng (migor) membuat ratusan warga rela untuk mengantre panjang agar mendapatkan jatah migor 2 liter per orang pada operasi pasar yang digelar Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan (Dinkoperindag) Kabupaten Pandeglang bersama Bulog Sub Divre Pandeglang – Lebak di Gedung Djuang 45 Pandeglang, bukan hanya diikuti oleh emak-emak saja, namun juga kaum adam hingga anak sekolah.
Meski operasi pasar baru dibuka pukul 09.00 WIB namun warga tampak sudah mengantre untuk mendapatkan minyak goreng murah sejak pukul 08.00 WIB. Mereka takut tidak mendapatkan jatah 2 liter minyak goreng tersebut.
Salah seorang warga, Ika mengatakan , ia rela antre mendapatkan minyak goreng karena saat ini minyak goreng harganya sangat mahal. Selain itu minyak goreng susah diperoleh.
“Saya ikut antre karena kemarin mendapatkan info katanya mau ada minyak goreng murah, makanya pagi-pagi banget saya kesini. Ya rela antre karena kesempatan, kan susah carinya dan harga untuk ukuran 2 liter saja itu bisa Rp36 ribu di pasar, kalau disini (operasi pasar murah,” kata Ika, Kamis (24/2/2022).
Sebagai seorang ibu rumah tangga, Ika berharap segera ada solusi dari Pemerintah Pusat untuk menstabilkan harga minyak goreng. Sebab menurutnya, minyak goreng merupakan item yang cukup penting untuk mengolah makanan.
“Mudah-mudahan harga minyaknya turun lagi dan ada lagi soalnya kasian kami ibu rumah tangga, udah mahal nyari minyaknya juga susah,” harapnya.
Kepala Diskoperindag Kabupaten Pandeglang, Suaedi Kurdiatna mengatakan, untuk membeli Migor dengan harga Rp 14 ribu perliter, warga dibatasi hanya mendapatkan 2 liter saja.
“Dalam OP Migor ini warga yang akan membeli Migor dengan harga Rp 14 ribu perliternya sebanyak 2 liter saja perorangnya,” kata Suaedi.
Menurutnya, dalam OP Migor tersebut, pihaknya bekerjasama dengan Bulog Sub Divre Pandeglang-Lebak, dengan menyiapkan sekitar 10 ribu liter Migor kemasan yang disebar di empat titik lokasi.
“Kita siapkan sekitar 10 ribu liter Migor kemasan yang kita sebar di empat titik lokasi dan waktu yang berbeda diantaranya Kecamatan Pandeglang, Menes, Labuan dan Kecamatan Panimbang. Hari ini Kamis (24/2) I Kecamatan Pandeglang dan Menes, masing-masing lokasi sebanyak 2.500 liter. Sedangkan untuk di Kecamatan Labuan dan Panimbang akan dilaksanakan pada Selasa (1/3) mendatang,” terangnya.
Dijelaskannya, tujuan dilaksanakannya OP Migor tersebut untuk mengatasi tingginya harga Migor di pasaran dan mengantisipasi kelangkaan Migor di pasaran.
“Pada intinya untuk membantu masyarakat agar bisa membeli Migor dengan harga terjangkau,” ungkapnya.
Terpisah, salah seorang warga Pandeglang, Ani mengatakan, dengan adanya OP Migor murah tersebut, dirinya merasa terbantu untuk mendapatkan harga Migor yang murah.
“Kita merasa terbantu dengan adanya OP Migor murah ini, selama ini untuk mendapatkan Migor kemasan dengan harga murah di minimarket itu sangat sulit. Alhamdulillah meskipun dapat jatah hanya dua liter saja, saya dapat Migor dengan harga murah,” katanya.(dhe/pbn/bnn)
-
‘Pemilu’ Migor Antisipasi Penimbunan
LEBAK, BANPOS – Pemerintah daerah mengklaim telah berusaha memperketat pengawasan terhadap penyaluran minyak goreng (migor) subsidi yang selama ini langka. Berbagai upaya dilakukan, baik melalui operasi pasar ataupun dengan menggandeng aparat penegak hukum (APH) untuk mencegah dan menindak penimbunan migor seperti yang terjadi di Kota Serang kemarin.
Salah satu upaya unik yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dalam mencegah adanya pemborongan migor subsidi adalah dengan memberikan tanda tinta di jari layaknya pemilihan umum (pemilu) bagi warga yang membeli, sehingga diharapkan tidak ada yang melakukan pembelian lebih dari yang telah ditentukan.
Berdasarkan pantauan, warga rela mengantri agar bisa membawa pulang dua liter minyak goreng yang belakangan ini langka setelah pemerintah menetapkan satu harga sebesar Rp14 ribu per liter. Setiap orang hanya dijatah pembelian dua liter. Usai mendapatkan minyak goreng tersebut para pembeli diarahkan untuk mencelupkan jarinya ke dalam tinta.
Teknis seperti proses pelaksanaan pemilu yang dilakukan oleh panitia tersebut guna menandai warga yang sudah mendapatkan minyak goreng, dan menghindari kecurangan.
“Ya, tadi habis ngantri terus suruh celup jari di bak tinta warna biru yang disediakan panitia di pasar murah. Udah seperti kaya Pemilu saja,” kata seorang ibu rumah tangga warga Rangkasbitung, Dian saat ditemui di Plaza Lebak usai membeli minyak goreng.
Dian mengaku dalam operasi minyak goreng itu, setelah mengikuti antrian cukup panjang sesuai nomor, Ia mendapatkan sebanyak dua liter minyak seharga Rp14 ribu per liternya.
“Ada nomor antrian, dan ngantrinya panjang, tapi alhamdulillah dapat juga minyak goreng. Lumayan buat kebutuhan masak di rumah,” jelas Dian.
Terlepas dari berbagai macam penyebabnya, hingga saat ini harga dan stok minyak goreng di pasaran masih bergejolak. Kondisi ini membuat beban daya beli masyarakat di tengah pandemi yang makin bertambah berat.
Ketersediaan minyak goreng di pasar tradisional dan ritel modern masih terbatas. Krisis pasokan minyak goreng yang berlarut-larut membutuhkan intervensi jangka pendek agar tidak makin membebani pengeluaran masyarakat.
Kepala Bidang Pasar pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak Dedi Setiawan mengungkapkan, cap jari tersebut dilakukan untuk menghindari adanya kecurangan dan memastikan bahwa setiap warga mendapatkan minyak goreng. Dedi mengaku, pihaknya menyediakan sebanyak 1000 kupon untuk hari ini.
“Kita hari ini sediakan 1.000 kupon, 1 kuponnya itu 2 liter. Kita sengaja batasi setiap orang hanya 1 kupon aja, biar semuanya kebagian,” kata Dedi Setiawan.
Menurut Dedi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Lebak, selalu melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke pasar-pasar secara intens mengantisipasi terjadinya penimbunan minyak goreng seperti yang baru ini terungkap di Kota Serang. Sidak dilakukan bersama dengan pihak kepolisian Polres Lebak.
“Kami selalu melakukan sidak, tadi juga bersama pihak dari Polres Lebak memonitor agar penimbunan minyak goreng tidak terjadi di kita,” katanya
Pengawasan terhadap komoditi minyak goreng yang memang tengah sulit didapat masyarakat dalam beberapa waktu terakhir jelas Dedi, juga dilakukan oleh Satgas Pangan dari Pemprov Banten.
Ia mengklaim, penimbunan migor tidak terjadi di Lebak. Hal ini didasarkan dari, belum ada laporan yang masuk ke Disperindag mengenai indikasi penimbunan.
“Sejauh ini tidak ada penimbunan, masih kondusif. Tapi pengawasan tetap kita tingkatkan agar praktik tersebut tidak terjadi di kita,” tegas Dedi.
Terpisah, Pemkot Serang mengapresiasi Polres Serang Kota yang berhasil mengungkap praktik penimbunan minyak goreng di Kota Serang. Pemkot pun akan melakukan pengetatan pengawasan, agar praktik tersebut tidak terulang.
Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi gerak cepat sari Kepolisian, yang berhasil mengungkap praktik penimbunan minyak goreng di tengah kelangkaan yang terjadi.
“Ya tentu sangat mengapresiasi prestasi Polres Serang Kota dalam menelusuri penimbunan minyak goreng ditengah keterbatasan ketersediaan minyak goreng di pasaran,” ujarnya kepada awak media.
Wasis pun mengaku heran dengan sejumlah oknum yang masih berani melakukan penimbunan minyak goreng. Sedangkan Kepolisian telah memberikan peringatan keras agar tidak melakukan praktik penimbunan.
“Padahal sudah diberi info oleh pemerintah termasuk Polri agar tidak ada yang menimbun minyak goreng. Kami sangat mendukung dengan ditangkapnya penimbun, agar tidak ada lagi praktik-praktik penimbunan yang sangat merugikan masyarakat,” ucapnya.
Dengan ditangkapnya pelaku penimbunan minyak goreng tersebut, Wasis berharap para pelaku lainnya dapat segera sadar, dan berhenti melakukan penimbunan. Penangkapan itu juga diharapkan dapat menjadi pengingat bagi warga maupun pengusaha, yang memiliki niat untuk melakukan penimbunan.
“Kami berharap dengan penangkapan tersebut, dapat memberikan efek jera agar tidak ada lagi yang menimbun minyak goreng, termasuk mengimbau masyarakat membeli secukupnya minyak goreng yang tersedia di pasaran, agar yang lain bisa juga kebagian sampai kondisi kelangkaan normal kembali,” terangnya.
Wasis pun mengaku dengan adanya penangkapan pelaku penimbunan itu, membuktikan bahwa masih ada pihak yang berpikiran licik untuk melakukan penimbunan saat sedang terjadi kelangkaan. Sehingga, pihaknya akan semakin memperketat pengawasan dan monitoring.
“Ya saya kira demikian, perlu terus kami juga melakukan pengawasan ke gudang-gudang perusahaan penyedia minyak goreng yang ada di Kota Serang, termasuk ritel-ritel yang besar maupun sedang,” tandasnya
-
BPNT Rp 600 Ribu Sudah Diterima 1.532 KPM
TANGERANG, BANPOS – Bantuan Sosial Tunai (BST) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) tahun
2022 Penanganan Dampak Covid-19 Kemensos RI terus didistribusikan secara tunai sebesar Rp
600.000 untuk bulan Januari sampai Maret.
Pendistribusian dilakukan oleh Kantor PT Pos Cabang Tangerang dengan melibatkan aparat
kepolisian dan TNI. Hingga Selasa 22 Februari 2022, sudah didistribusikan di Kecamatan Cikupa
64 KPM dan Kecamatan Sukadiri 1.468 KPM.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Tangerang, Ujat Sudrajat mengatakan, berdasarkan
Surat Kemensos RI Dirjen Penanganan Fakir Miskin Nomor : 592/6/BS/2/2022 18 Februari 2022
perihal Percepatan Penyaluran Bansos Sembako/ BPNT Periode Januari sampai Maret tahun
2022, bahwa pendistribusian BST BPNT tahun 2022 penanganan dampak Covid-19 Kemensos RI
berlangsung secara bertahap. Katanya, PT Pos Indonesia (Persero) secara nasional ditetapkan
sebagai juru bayar dana BST BPNT tahun 2022.
"Penerima BST tahun 2022 Kabupaten Tangerang adalah sesuai data yang dikirim oleh
Kemensos kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebanyak 81.387 KPM (Keluarga Penerima
Manfaat)," ujar Ujat, di ruang kerjanya.
Lanjut Ujat, besaran uang BST BPNT yang dibayarkan adalah Rp 200.000 per bulan per KPM.
"Namun karena penanganan pandemi Covid-19 tahun 2022, maka dibayarkan langsung dari
Januari-Maret, jadi per orang per bulan sebesar Rp 600.000. Saya berharap uang ini
dibelanjakan untuk kebutuhan pokok sehari-hari, karena tujuan dari program ini adalah untuk
mengurangi beban pengeluaran rumah tangga para KPM," imbuhnya.
Ujat menginformasikan jumlah KPM BPNT tahap 1 Januari-Maret 2022 pada PT POS Indonesia
yakni, Kecamatan Balaraja 1.567 KPM, Cikupa 629, Cisauk 1.386, Cisoka 2.123, Curug 705,
Gunung Kaler 2.219, Jambe 1.333, Jayanti 1.446, Kelapa Dua 412, Kemiri 1.962, Kosambi 1.650,
Kresek 2.067, Kronjo 1.610, Legok 2.076, Mauk 3.723, Mekar baru 1.661, Pagedangan 1.354,
Pakuhaji 4.261, Panongan 1.322, Pasar Kemis 1.193, Rajeg 4.216, Sepatan 1.628, Sepatan timur
2.673, Sindang Jaya 2.271, Solear 2.079, Sukadiri 1.514, Sukamulya 2.406, Teluknaga 3.636, dan
Tigaraksa 2.277 KPM.
Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Tangerang, Euis Gartikasari
menambahkan, sejak Januari 2022 sudah didistribusikan ke 64 KPM di Kecamatan Cikupa yang
tersebar di 3 desa yaitu Bitung Jaya, Pasir Jaya dan Talaga Sari. "Untuk Cikupa sudah 64 KPM
diserahkan secara door to door, nah sisanya 54 KPM akan diserahkan langsung ke rumah KPM,"
imbuhnya.Kemudian distribusi juga sudah dilakukan di Kecamatan Sukadiri untuk 8 desa yaitu Sukadiri,
Buaran Jati, Rawa Kidang, Pekayon, Karang Serang, Kosambi, Mekar Kondang, dan Gintung.
Untuk Sukadiri, distribusi dikumpulkan di masing-masing desa karena banyaknya jumlah KPM.
"Di Kecamatan Sukadiri sudah didistribusikan ke 1.468 KPM, nah sisanya 46 KPM juga akan
diserahkan langsung ke KPM oleh Kantor Pos," tandasnya.
Euis juga mengungkapkan bahwa prosedur penyaluran dana BST BPNT Tahun 2022 langsung
kepada KPM secara Komunitas Terbatas dengan memperhatikan Protokol Covld-19, seperti
menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun atau dengan Hand Sanitizer, serta antre
duduk minimal jarak 1 m dengan KPM lainnya.
"KPM pada saat pengambilan uang diwajibkan membawa KTP elektronik, Kartu Keluarga asli,
dan apabila yang bersangkutan berhalangan boleh diwakilkan anggota keluarga lainnya asalkan
dalam 1 KK," tandasnya.
Sementara itu di tempat terpisah, Camat Mekar Baru Miftah Shuritho menegaskan, pihaknya
siap mendukung proses distribusi BST BPNT Kemensos RI oleh PT Pos Indonesia di wilayah
Mekar Baru. Menurutnya, Pemerintah Kecamatan Mekar Baru telah menggelar rapat koordinasi
terkait mekanisme penyalurannya, Senin (21/2) lalu.
"Bantuan ini diterima langsung oleh KPM dan disalurkan dalam bentuk uang tunai melalui
kantor pos. Nantinya masyarakat membelanjakan sendiri ke agen atau warung terdekat untuk
belanja kebutuhan pokok. KPM akan menerima bantuan selama 3 bulan yang disalurkan
sekaligus melalui Kantor Pos dengan jumlah Rp 600.000. Hal ini untuk mempercepat proses
penyaluran bantuan sosial tunai selama masa pandemi Covid-19," pungkasnya. (ADITYA/BNN) -
Desa Mongpok Jadi Pilot Project Program Desa Agroindustri dan Agrowisata
CIKEUSAL, BANPOS – Pilot Project Program Desa Agroindustri dan Agrowisata diluncurkan di Desa Mongpok, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang, Kamis (17/2) lalu. Mendapat pembinaan dari Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung (IA ITB), program itu diharap mampu mendorong pemberdayaan petani di wilayah Banten.
Untuk pengembangan agribisnis dari agrowisata di Cikeusal, tiga varietas tanaman dipilih untuk dikembangkan. Ketiganya adalah Ubi Jepang, Sereh Wangi dan Minyak Nilam.
Deputi Kementerian Teknologi Pertanian dan Pedesaan IA ITB, Adi Budiman menytakan, alumni ITB sangat antusias dengan program-program pemerintah, terutama yang berhubungan dengan pertanian dan pedesaan. Karenanya, mereka berusaha hadir dalam bentuk kegiatan kerjasama antara desa dengan alumni.
“Baik yang bergerak di agrobisnis, di institusi pemerintah, BUMN maupun pihak swasta, semoga program kerjasama ini searah dengan program ketahanan pangan dan Indonesia unggul 2024,” kata Adi.
Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedi yang hadir dalam peluncuran program, mengaku antusias dengan adanya pilot project itu. Dia berharap, program ini bisa berhasil dan memicu program-program lain untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Kabupaten Serang maupun Provinsi Banten.
“Desa Agroindutsri dan Agrowisata belum pernah ada dikembangkan di Kabupaten Serang, Sehingga ini diharapkan menjadi awal yang baik,” kata politisi PKS itu saat memberikan sambutan.
Sepakat dengan Gembong, anggota DPRD Kabupaten Serang, Ahmad Jajat berharap pilot project ini bukan menjadi yang terakhir. Dia mengusulkan kedepan ada program-program pemberdayaan lain yang dilakukan di Kecamatan Cikeusal sesuai dengan potensi desa yanga da di dalamnya.
“Semoga Desa Mongpok bisa jadi awal dari pemberdayaan desa dimana saya tinggal. Kedepan di Kecamatan Cikeusal juga akan mengusung tema pemberdayaan yang lain, seperti Desa Panosogan yang akan dikembangkan sebagai desa digital,” Kata Jajat.Dalam acara itu, hadir pula Camat Cikeusal, Iman Saiman, Kepala Desa Mongpok, Penyuluh Pertanian Cikeusal dan elemen pemerintahan desa.(MUF/ENK)
-
Warga Bayah Ancam Rutin Demo PT Cemindo Gemilang
BAYAH, BANPOS – Ratusan warga di Kecamatan Bayah yang tergabung dalam Aliansi Bayah Menggugat (ABM), melakukan aksi unjuk rasa di depan area pabrik semen merah putih PT Cemindo Gemilang, di Desa Darmasari, Kecamatan Bayah, Kamis (17/2).
Aksi tersebut sempat diwarnai kericuhan antara massa dengan aparat kepolisian yang berjaga. Aksi saling dorong tidak terhindarkan, saat massa aksi mencoba merangsek untuk masuk ke area pabrik semen.
Bahkan, sempat terjadi baku hantam antara pendemo dan petugas kepolisian yang berjaga. Beruntung aksi kericuhan bisa diredam, dan massa pun kembali melanjutkan aksinya dengan damai sambil berorasi secara bergantian.
“Perusahaan telah abai terhadap kewajibannya dalam menjaga lingkungan di Bayah, perusahaan telah abai dalam proses rekrutmen tenaga lokal, dan malahan perusahaan lebih banyak memberikan dampak negatif kepada masyarakat di Kecamatan Bayah,” kata Koordinator aksi Budi Supriadi dalam orasinya.
Budi menjelaskan, aksi warga dilakukan sebagai bentuk kekecewaan kepada perusahaan pemegang merk semen merah putih yang dinilai telah mengabaikan tuntutan warga sehingga warga terpaksa turun ke jalan melakukan aksi.
“Makanya kami turun langsung menggelar demo, dengan harapan ada perbaikan yang dilakukan perusahaan, dan keberadaan perusahaan harus memberikan dampak positif kepada kami sebagai warga yang terdampak langsung,” jelas Budi.
Budi mencontohkan, pemilik sawah di Cinangga Lebak, Desa Bayah Timur itu menjerit karena sawahnya kering akibat ulah perusahaan. Warga yang berdekatan dengan lokasi tambang terus dihantui rasa kekhawatiran rumahnya roboh karena telah retak-retak akibat adanya peledakan tambang.
Menurut Budi, warga yang berdekatan dengan area bongkar muat dermaga milik PT Cemindo Gemilang, terimbas debu batubara dan debu yang dihasilkan oleh pabrik semen. Kata Budi, itu hanya salah satu contoh dampak negatif dari sekian banyak dampak lainnya yang dirasakan oleh masyarakat di Kecamatan Bayah.
“Kami tidak akan berhenti melakukan aksi selama perusahaan banyak merugikan warga. Kami berhak menuntut hak kami sebagai warga yang harus diperhatikan oleh perusahaan. Kami berharap, suara kami didengar oleh pemangku kebijakan,” ungkapnya.
Senada disampaikan Marto, salah seorang warga Desa Pamubulan. Marto mengaku setiap hari dihantui perasaan takut getaran peledakan tambang dan kebisingan yang disebabkan oleh konveyor pembawa material semen dan debu.
“Belum lagi soal dampak debu yang kami rasakan. Bayangkan saja setiap ada peledakan, rumah kami bergetar seperti gempa saja. Kami mau hidup tenang seperti sebelum adanya perusahaan,” kata Marto seraya mengeluh.
Marto pun berharap, adanya perhatian dari pemerintah dan pemangku kebijakan kepada warga di Kecamatan Bayah yang terdampak. Marto juga berharap, adanya tindakan tegas kepada perusahaan yang telah abai dan cenderung merugikan warga.
“Kami berharap para pemangku kebijakan tidak menutup mata atas apa yang dirasakan oleh kami sekarang. Karena itu kami minta para pemangku kebijakan tidak berdiam diri,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kecamatan Bayah Rafik Rahmat Taufik mengatakan, dirinya mendukung aksi yang dilakukan oleh warga yang terdampak. Rafik menilai wajar bila warga melakukan aksi untuk menuntut haknya.
Menurut Rafik, keberadaan perusahaan itu harus berdampak positif terhadap lingkungan dan warga di lingkungan tersebut, dan bukan malah sebaliknya. Kalau keberadaan perusahaan itu tidak berdampak positif bahkan abai terhadap kewajibannya maka wajar bila warga menuntut haknya.
Ia berharap, perusahaan bisa memahami apa yang menjadi tuntutan warga yang disampaikan pada aksi demo sehingga menemui titik terang dan tidak ada yang dirugikan.
“Iya saya menilai wajar warga melakukan aksi demo bila perusahaan itu abai terhadap kewajiban dan tanggung jawab sosialnya kepada lingkungan. Sebab, keberadaan perusahaan di suatu wilayah itu harus berdampak positif dan bukan malah sebaliknya yaitu berdampak negatif,” katanya.
(CR-01/PBN)
-
Soal Polemik Pasar Induk Jatiuwung dan Tanah Tinggi, DPRD Kota Tangerang Cari Solusi
TANGERANG, BANPOS – Komisi III DPRD Kota Tangerang berusaha memfasilitasi polemik Pasar Induk Jatiuwung dengan Pasar Induk Tanah Tinggi. Di antaranya dengan menggelar beberapa kali rapat dengar pendapat.
Seperti Kamis (17/2) rapat dengar pendapat yang berlangsung di Ruang Badan Musyawarah, Gedung DPRD Kota Tangerang. Dalam rapat tersebut Komisi III memfasilitasi para pedagang Pasar Induk Jatiuwung dengan perwakilan Pemkot Tangerang.
Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Wawan Setiawan mengatakan, pihaknya telah memikirkan solusi terkait aspirasi Pasar Induk Jatiuwung. “Jujur, kami di komisi tidak diam. Kami memikirkan solusi terbaiknya untuk memperjuangkan aspirasi,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Tangerang Anggiat Sitohang menuturkan, Pasar Induk Tanah Tinggi telah melengkapi perizinan yang telah diterbitkan Kementerian Investasi / BKPM berupa Nomor Induk Berusaha (NIB).
“Ya apa yang Pasar Jatiuwung mintakan kepada kita waktu itu bagaimana status dari pada Pasar Induk Tanah Tinggi kita sudah sampaikan bahwa mereka sudah mempunyai NIB. Jadi ya memang itulah kondisinya saat ini,” katanya.
Menurut Anggiat, para pedagang Pasar Induk Jatiuwung kini harus memahami bahwa NIB yang menerbitkan pemerintah pusat, bukan pemerintah daerah. “Jadi, kami mohon maaf seperti apapun kondisinya itu yang kami sampaikan,” imbuhnya.
Anggiat menambahkan, jika hasilnha dianggap tidak sesuai oleh para pedagang Pasar Induk Jatiuwung, Komisi III DPRD Kota Tangerang telah memperjuangkan aspirasi.
“Kalau dalam hal contohnya pedagang Pasar Induk Jatiuwung meminta Pasar Induk Tanah Tinggi ditutup itu bukan kewenangan DPRD. Dari aspirasi mereka itu kami hanya menyampaikan,” jelasnya.
Kepala DPMPTSP Kota Tangerang Dedi Suhada mengatakan, NIB untuk Pasar Induk Tanah Tinggi dikeluarkan Pemerintah Pusat melalui Kementerian Investasi. NIB ini, kata Dedi, sudah bisa digunakan sebagai dasar untuk izin operasional.
“Ya izinnya izin NIB dari Kementerian Investasi. Dan dengan aturan sekarang OSSRBA ini kalau NIB-nya itu berbasis risiko rendah sekaligus bisa digunakan untuk izin operasional,” katanya.
(BNN/RUL)