BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • PT KBK Dituding Warga Penyebab Banjir di Citangkil

    PT KBK Dituding Warga Penyebab Banjir di Citangkil

    CILEGON, BANPOS – Lantaran gorong-gorong ditutup oleh PT Krakatau Baja Konstruksi (KBK) atau dulu dikenal PT Krakatau Wajatama (KWT) yang menyebabkan banjir di lingkungan Kubang Sepat, Lingkungan Ramanuju Tegal, Kelurahan Ramanuju dan Lingkungan Kubang Sepat Inpres, Kelurahan Citangkil.

    Untuk itu, warga bersama Komisi II DPRD Kota Cilegon, Kepala BPBD Kota Cilegon Nikmatullah, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Ana Maulana, Lurah Citangkil Feberwanto, perwakilan Lurah Ramanuju serta perwakilan Camat Citangkil melakukan sidak ke titik lokasi yang dituding warga menjadi penyebab utama banjir tersebut, Rabu (16/2).

    Dimana diketahui sejauh ini warga menilai penyebab banjir disebabkan tersumbatnya aliran air di gorong-gorong, karena ditutupnya saluran air di depan Masjid At-taubah atau pemilik lahan yaitu, PT KBK yang merupakan anak perusahaan PT Krakatau Steel (KS).

    “Jadi sejak sekitar tahun 2004 aliran air yang masuk ke area lahan PT. Krakatau Wajatama ditutup. Sehingga air tersumbat dan balik lagi ke pemukiman warga dan menyebabkan banjir,” kata Ketua RT 03/07 Kubang Sepat, Firman Mudzakir saat ditemui di lokasi sidak, Rabu (16/2).

    Warga kata dia menuntut agar gorong-gorong tersebut dibuka kembali sehingga tidak mengakibatkan banjir bila hujan turun. “Jadi air dari Kubang Sepat Inpres dan Ramanuju Tegal sebagian lari ke Kubang Sepat dan mentok di gorong-gorong depan Masjid At-taubah. Sedangkan keberadaan gorong-gorong dan aliran air di lahan KWT itu sudah ada sejak zaman Belanda dulu, kenapa tiba-tiba ditutup? Maka kita menuntut agar ini bisa dibuka lagi,” tegasnya.

    Selain menuntut menyelesaikan persoalan banjir, warga Kubang Sepat juga menuntut kepada pihak manajemen PT. KWT untuk peduli kepada lingkungan sekitar dengan merekrut tenaga kerja serta memberikan peluang usaha kepada warga Kubang Sepat yang merupakan wilayah ring satu PT. KWT.

    “Kegiatan KWT itu suaranya terdengar sampai ke rumah warga, masa kita kebagian suara bisingnya saja. Dan kabarnya sedang banyak proyek, masa kita hanya disuruh jadi penonton?. Jadi sebelum sidak ini kita juga pernah demo ke KWT,” ungkapnya.

    “Terimakasih pak dewan, Pak Kabid SDA, Pak Kadis BPBD, pak lurah yang sudah ikut sidak dan membantu warga mendapat solusi banjir,” tambahnya.

    Ditempat yang sama, Anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Muhammad Ibrohim Aswadi mengatakan bahwa pihaknya dalam agenda sidak bersama beberapa pejabat terkait ini, menindaklanjuti hasil Hearing yang dilakukan pada Senin (14/2) lalu.

    “Sidak ke titik lokasi yang dinilai menjadi penyebab banjir di kawasan Kubang Sepat ini kita hadirkan juga manajemen PT. KWT dan PT. KIEC untuk bisa kembali membuka terusan aliran air yang sudah ditutup ini. Sudah kita tekankan agar Pak Catur dari KWT dan teknisnya dibantu dari PU Cilegon untuk melakukan pembangunan saluran air,” katanya.

    “Ada dua opsi, pertama ke kanan membuka saluran lama menuju kawasan ADB. Kedua walau secara teknis elevasi (ketinggian) lahan lebih tinggi, kalau bisa belok ke arah kiri masuk lahan KIEC tembus ke aliran air di sana,” jelasnya.

    Selain itu, dalam mediasi yang dilakukan sebelum sidak di Masjid At-taubah, Ibrohim juga menekankan pihak manajemen PT. KWT untuk memperhatikan warga setempat bisa direkrut tenaga kerja dan diberikan peluang usaha.

    Sementara itu, salah satu manajer terkait yang mewakili PT. KWT Catur, dalam sidak tersebut enggan berkomentar saat dikonfirmasi sejumlah awa media.

    (LUK/RUL)

  • Tingkatkan Investasi di Kota Cilegon, Helldy Agustian Raih Penghargaan

    Tingkatkan Investasi di Kota Cilegon, Helldy Agustian Raih Penghargaan

    CILEGON, BANPOS – Pemerintahan Kota Cilegon melalui Walikota Cilegon Helldy Agustian, kembali meraih pengharghaan tingkat nasional. Kali ini, wilayah yang berjuluk Kota Baja itu menerima penghargaan atas Pencapaian Realisasi investasi di 2021 dari Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia, di kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Rabu (16/2).

    Atas penghargaan tersebut, Helldy yang juga Politisi Partai Beringin Karya (Berkarya) mengaku merasa bangga karena Kota Cilegon merupakan salah satu dari 10 daerah terbaik yang dapat memberikan kontribusi investasi kepada negara.

    Dijelaskan Helldy, bahwa dirinya terus berkomitmen memberikan pelayanan yang terbaik agar semakin investasi yang datang ke Kota Cilegon. Hal tersebut disampaikan usai menerima penghargaan

    “Komitmen Pemkot Cilegon terus berupaya memberikan pelayanan yang terbaik agar investasi itu datang ke Cilegon,” ujar Helldy.

    Sambungnya, bahwa Pemkot Cilegon sebelumnya pun sudah menerima banyak penghargaan dari berbagai instansi lain.

    Adapun hal menarik saat penerimaan penghargaan tersebut, Helldy diketahui menggunakan pakain bermotif batik khas Kota Cilegon. Dimana secara tak langsung, Helldy memperkenalkan motif batik khas Cilegon kepada seluruh tamu undangan yang diketahui berasal dari berbagai daerah di seluruh wilayah Indonesia.

    Sementara itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sempat menyebutkan mengenai PT Lotte di Kota Cilegon yang sempat tertunda tapi saat ini telah jalan dengan nilai investasi sebesar Rp60 triliun. Atas upaya itu, Helldy mengucapkan berterima kasih atas bantuan dan peran menteri terkait PT Lotte.

    Untuk diketahui, tercatat realisasi investasi 2021 mencapai Rp901,02 triliun. Realisasi itu mencapai 100,1 persen dari target investasi tahun lalu yang sebesar Rp 900 triliun.
    Dari jumlah itu ada tujuh provinsi dengan realisasi investasi 2021 tertinggi yang menyumbang Rp 526,58 triliun atau 58,4 persen dari total capaian investasi, yakni Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Banten, Riau, Jawa Tengah dan Maluku Utara.

    Sementara itu, 10 kabupaten/kota dengan realisasi investasi tertinggi menyumbang Rp 251,53 triliun atau 27,9 persen dari total capaian investasi. Yakni Kabupaten Bekasi, Kota Surabaya, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Morowali, Kabupaten Karawang, Kabupaten Mimika, Kabupaten Konawe, Kota Balikpapan, Kota Cilegon dan Kabupaten Gresik.

    Berikut rincian realisasi investasi dari 7 provinsi:
    1. Jawa Barat Rp 136,1 triliun dengan 13.847 proyek
    2. DKI Jakarta Rp 103,3 triliun dengan 34.739.
    3. Jawa Timur Rp 79,6 triliun dengan 16.075 proyek.
    4. Banten Rp 58 triliun dengan 6.342 proyek.
    5. Riau Rp 53,1 triliun dengan 2.949 proyek.
    6. Jawa Tengah Rp 52,7 triliun dengan 9.723 proyek.
    7. Maluku Utara Rp 43,8 triliun dengan 425 proyek.
    Berikut rincian realisasi investasi dari 10 Kabupaten/Kota:
    1. Kab. Bekasi Rp 43,27 triliun dengan 3.402 proyek
    2. Kota Surabaya Rp 29,22 triliun dengan 4.030 proyek
    3. Kab. Halmahera Tengah Rp 28,81 dengan 51 proyek
    4. Kab. Morowali Rp 28,78 triliun dengan 141 proyek
    5. Kab. Karawang Rp 26,63 triliun dengan 1.301 proyek
    6. Kab. Mimika Rp 20,60 dengan 85 proyek
    7. Kab. Konawe Rp 20,06 teriliun dengan 122 proyek
    8. Kota Balikpapan Rp 19,60 triliun dengan 1.585 proyek
    9. Kota Cilegon Rp 17,80 triliun dengan 338 proyek
    10. Kabupaten Gresik Rp 16,76 dengan 1.344 proyek.

    (BAR/RUL)

  • Retribusi Pasar Lama Disebut Pemerasan

    Retribusi Pasar Lama Disebut Pemerasan

    SERANG, BANPOS – Ketua Komisi II DPRD Kota Serang, Jumhadi, menyebut bahwa retribusi pedagang kaki lima (PKL) di Pasar lama adalah pemerasan terselubung. Sebab, retribusi yang harus dibayarkan setiap harinya mencapai Rp40.000.

    “Saya harus jujur mengatakan, walaupun ini pahit, ini pemerasan yang terselubung,” ucapnya, kemarin.

    Ia merincikan, apabila dihitung retribusi PKL Pasar Lama yang dipatok Rp40.000 dan dikalikan 30 hari, maka PKL tersebut harus merogoh sebesar Rp1.200.000 untuk biaya retribusi. Padahal, kata dia, Pemkot Serang sudah memiliki Perda retribusi, yang besarannya tidak sampai jumlah tersebut.

    “Adanya pungutan retribusi, retribusi ini apakah masuk ke PAD kita? wallahualam, padahal kita sudah punya Perda retribusi tapi saya kira jumlahnya tidak sebesar itu,” ucapnya.

    Tak hanya di Pasar Lama, PKL di Stadion ter informasikan bahwa ada retribusi sebesar Rp12 ribu sampai Rp17 ribu per hari. Menurutnya, adanya retribusi yang tidak sesuai dengan Perda retribusi itu merupakan hal keterlaluan.

    “Ini kan sangat luar biasa, kita punya Perda retribusi. Bisa dilihat dalam Perda tersebut, jumlah yang harus dibayarkan berapa,” tandasnya.

    Sebelumnya, seorang pedagang kelapa di Pasar Lama, Haitami, mengatakan bahwa dalam sehari dirinya mengeluarkan uang sebesar Rp40 ribu untuk membayar retribusi dan biaya lainnya. Ia membayar bukan hanya kepada pemerintah saja, namun juga kepada oknum yang memegang wilayah tersebut.

    “Lumayan gede, sehari Rp40 ribu itu pasti keluar buat bayar salaran,” ujarnya.

    Dia mengaku, dalam sehari biasanya terdapat dua sampai tiga orang yang meminta ‘jatah’. Seperti DLH Kota Serang sebesar Rp2 ribu, DinkopUKMPerindag Kota Serang sebesar Rp2 ribu.

    “Terus ada dari orang sini (lingkungan pasar) juga suka minta, Rp2 ribu. Terus beda lagi buat keamanan sama kebersihan, biasanya mintanya sore, masing-masing Rp10 ribu. Itu setiap hari mintanya,” tandasnya.

    (MUF/DZH/PBN)

  • PA GMNI Cilegon Kritik Pengusiran Dirut Krakatau Steel

    PA GMNI Cilegon Kritik Pengusiran Dirut Krakatau Steel

    CILEGON, BANPOS – Ketua Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) Cilegon Supriyadi menyayangkan insiden pengusiran Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Silmy Karim saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, menurutnya pengusiran tersebut seharusnya tak perlu terjadi.

    Untuk diketahui, Silmy Karim diusir dari rapat dengan Komisi VII DPR, Senin (14/2) kemarin, dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Dirjen Ilmate, Kemenperin. Silmy diusir ketika terjadi perdebatan soal pabrik untuk blast furnace. Wakil Ketua Komisi VII DPR Bambang Haryadi menyinggung ‘jangan maling teriak maling’ yang membuat Silmy bereaksi, Reaksi Silmy dianggap tidak menghargai ruang sidang sebab dianggapnya tidak mengindahkan kaidah persidangan.

    “Seharusnya Silmy Karim di berikan kesempatan untuk klarifikasi atas lontaran ketua sidang ‘maling teriak maling’ wajar saja sebagai manusia melakukan sesuatu klasifikasi, bukan di usir. Seharusnya mitra kerja harus di berikan contoh, bukan langsung marah dan mengusir, saya berpendapat itu ada kesalahpahaman bukan sikap tak menghargai anggota DPR,” ujar Supriyadi melalui siaran pers yang diterima BANPOS, Selasa (15/2).

    Supriyadi juga menilai sikap yang ditunjukkan anggota DPR tersebut terkesan arogan sebab kesalahan yang di lontarkan Silmy Karim merupakan kesalahan kecil dan bisa dibicarakan tidak perlu sampai diusir.

    “Publik semuanya tau karena rapat disiarkan lewat Vidio, apa yang menjadi persoalan tersebut tidak begitu substansi karena kesalahan kecil, hal tersebut seharusnya bisa diselesaikan dengan komunikasi yang baik tidak perlu mitra kerja sampai di usir dari ruangan rapat,” ungkapnya.

    Ia mencontohkan, pengusiran bermula dari pertanyaan pimpinan rapat kepada Silmy Karim, setelah pernyataan tersebut, Silmy langsung menyela tanggapan pimpinan rapat. ‘Maksudnya maling bagaimana, Pak?’ Kemudian Bambang Haryadi menanggap Silmy Karim tidak patuh terhadap teknis persidangan dan tidak menghargai Komisi VII DPR setelah menyela tanggapan pimpinan rapat.

    “Tersinggung sedikit langsung usir. Padahal kalau masalah di komunikasi, maka selesaikan dengan komunikasi yang baik sebab rapat tersebut punya kepentingan sangat besar karena menyangkut kepentingan negara,” ujarnya.

    Supriyadi berpendapat bahwa kendati DPR punya mekanisme persidangan, akan tetapi tidak serta merta mengeluarkan mitra rapat, sebab persoalan impor baja yang tengah dibahas dalam RDP tersebut bukan hanya persoalan uang saja, melainkan juga persoalan kedaulatan, lapangan kerja dan lain sebagainya.

    “Sebagai masyarakat Cilegon yang mempunyai kebanggaan terhadap Krakatau Steel tentu berharap Krakatau Steel bisa jaya kembali, harapan tersebut seharusnya tergambar didalam rapat RDP Komisi VII dengan Krakatau Steel bukan yang digambarkan adalah pengusiran Dirut Krakatau Steel dari ruang rapat,” tegasnya.

    Lebih lanjut, kata Supriyadi pengusiran Dirut Krakatau Steel tersebut masuk dalam daftar orang ketiga yang mengalami pengusiran di rapat DPR yang belum lama ini juga sudah pernah terjadi, Seharusnya, kata dia DPR saat rapat harus memberikan contoh, jangan langsung mengusir tanpa klarifikasi terlebih dahulu.

    “Kita berharap anggota DPR tidak lagi bersikap kembali seperti itu, jika terjadi kesalahpahaman saat rapat seharusnya klarifikasi dan ada mekanisme lainnya bukan mengusir mitra rapat,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Di Cilegon, Minyak Goreng Murah Diserbu Emak-emak

    Di Cilegon, Minyak Goreng Murah Diserbu Emak-emak

    CILEGON, BANPOS – Guna menstabilkan harga minyak goreng yang masih tinggi, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon bekerjasama dengan Bulog Cabang Serang menggelar Operasi Pasar (OP) Minyak Goreng Murah di Kantor Kecamatan Purwakarta, Selasa (15/2).

    Operasi pasar ini sebagai upaya membantu masyarakat untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau guna kebutuhan sehari-hari.

    Berdasarkan hasil pantauan di lapangan, para emak – emak berduyun – duyun menyerbu Operasi Pasar Minyak Goreng Murah yang digelar Disperindag Kota Cilegon dan Bulog Cabang Serang ini.

    Kepala Cabang Bulog Serang, Budhi Indrawan mengatakan Operasi Pasar Minyak Goreng Murah itu sudah dijadwalkan sejak Senin di Kecamatan Cibeber.

    “Hari ini kita Operasi Pasar di Kecamatan Purwakarta. Ini terkait dengan harga minyak goreng. Kita juga menyediakan gula dimana belakangan ini harganya tinggi,” kata Budhi saat ditemui awak media di lokasi Operasi Pasar Minyak Goreng Murah, di Kecamatan Purwakarta, Selasa (15/2).

    Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa minyak goreng yang dijual sesuai dengan ketetapan harga pemerintah yakni Rp14.000 per liter. “Kita jual per liter Rp14 ribu untuk minyak goreng, gulanya Rp12 ribu per kilo,” tuturnya.

    Untuk saat ini, kata dia di Kecamatan Purwakarta sudah habis sekitar 300 paket, kurang lebih 600 kilogram gula dan 600 liter minyak. “Saat ini kita menunggu kiriman berikutnya, rencana kita kurang lebih sekitar 1.000 paket,” ujarnya.

    Operasi Pasar Minyak Goreng Murah untuk saat ini dilaksanakan di dua kecamatan. Untuk kecamatan lainnya di Kota Cilegon akan dijadwalkan lebih lanjut. “Saat ini baru terkonfirmasi di dua kecamatan. Kami nanti akan koordinasi lagi dengan Disperindag Kota Cilegon apakah akan dilakukan untuk titik kecamatan yang lain atau seperti apa,” ungkapnya.

    Dalam operasi Pasar Minyak Goreng Murah itu, lanjutnya, warga dibatasi hanya dua paket. “Untuk pembelian, kita maksimal dua paket untuk satu orang,” tutupnya.

    Ditempat yang sama, Kepala Bidang Perdagangan pada Disperindag Kota Cilegon, Ema Hermawati mengatakan operasi Pasar Minyak Goreng Murah itu sebagai upaya menstabilkan harga.

    “Kegiatan ini kita kerja sama dengan Bulog untuk operasi pasar minyak dan gula, karena memang minyak dan gula sekarang ini susah didapatkan khususnya minyak. Padahal pemerintah sudah mengatur HET (Harga Eceran Tertinggi) untuk minyak goreng yang premium itu 14 ribu per liter,” tuturnya.

    Diketahui Disperindag Kota Cilegon sudah melakukan operasi pasar dua kali di Cilegon. Pihaknya menyiapkan 1.000 paket minyak goreng dan gula untuk dijual ke warga. “Alhamdulillah sudah dua hari kita melakukan operasi pasar dengan jumlah hampir 1000 paket minyak dan gula,” ujarnya.

    Ema menyatakan, pihaknya akan terus menggelar operasi pasar minyak goreng di tiap kecamatan di Cilegon. Namun, operasi itu tergantung stok yang ada di Kantor Bulog Cabang Serang.

    “Saya sendiri dari pihak Disperindag punya keinginan semua kecamatan mendapatkan, tapi kita sesuaikan dengan stok yang ada di Bulognya apakah bisa mencukupi kebutuhan seluruh kecamatan? Kalau pun tidak kita akan mengadakan lagi besok atau lusa di kecamatan yang belum,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Petani Kota Serang Bakal Dapat Pelatihan dan Bantuan

    Petani Kota Serang Bakal Dapat Pelatihan dan Bantuan

    SERANG, BANPOS – Para Kelompok Petani (Poktan) yang ada di Kota Serang bakal mendapatkan pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Serang. Mereka akan diikutsertakan pada program Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT).

    Kabid Pertanian pada DKP3 Kota Serang, Andriani, mengatakan bahwa program pelatihan tersebut dikhususkan bagi para Poktan yang ada di Kota Serang. Namun untuk waktunya, masih dalam tahap pembahasan. “Untuk saat ini kita masih dalam tahap persiapan, tapi rencananya untuk Poktan yang ada di Kasemen,” ujarnya melalui sambungan telepon, Selasa (15/2).

    Ia menuturkan bahwa dalam sekolah lapangan itu, para petani akan diberikan bantuan berbentuk satu paket yang terdiri dari benih padi, pupuk, hingga obat-obatan. Selain itu, para petani juga akan didampingi langsung oleh penyuluh mulai dari awal tanam hingga panen.

    “Ini untuk poktan yang benar-benar siap, karena nanti semua tahapan budi daya mau dikerjakan dan didampingi teknisnya dari awal pengolahan sampai panen kita bisa,” tuturnya.

    Andriani juga menuturkan bahwa program itu merupakan program yang rutin digelar setiap tahunnya kepada petani. Ia pun mengaku bahwa tahun lalu program tersebut tidak bisa dilangsungkan.

    “Nanti dari poktan dipilih antara 20 sampai 25 orang yang akan diberikan sekolah lapangan, tapi kita juga lihat dulu situasinya,” terangnya.

    Sementara untuk hasil dari program itu, akan menjadi milik petani seutuhnya. Pihaknya hanya akan mendampingi agar petani dapat mempelajari budidaya padi yang baik dan benar. “Sementara untuk bantuan benihnya itu hanya 25 kilo, jadi ini kegiatan yang harus ada prakteknya,” tuturnya.

    Kepala DKP3 Kota Serang, Sonny August, mengatakan bahwa program tersebut merupakan bagian dari pelatihan untuk meningkatkan produktivitas petani. Pelatihan tersebut akan diberikan mulai dari awal hingga akhir masa panen.

    “Jadi nanti apa kendala di lapangan, bagaimana penyelesaiannya, solusinya, termasuk juga pengendalian hama, dan juga harus ramah lingkungan. Nanti itu dipelajari,” ujarnya.

    Ia berharap, melalui program tersebut, nantinya para petani dapat menerapkan budidaya padi yang baik dan benar di lahan milik masing-masing petani. “Sesudah belajar dengan baik, harapannya bisa diterapkan selanjutnya oleh petani. Kemungkinan akan kita mulai setelah musim panen nanti,” tandasnya.

    (DZH/PBN)

  • Waspadai Cuaca Buruk, Gapasdap Ingatkan Pengusaha Kapal

    Waspadai Cuaca Buruk, Gapasdap Ingatkan Pengusaha Kapal

    CILEGON, BANPOS – Akibat cuaca ekstrem melanda perairan Selat Sunda, para pengusaha kapal mengaku mengalami kerugian akibat banyaknya jadwal yang dimundurkan dan jumlah perjalanan yang dikurangi.

    Ketua DPC Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) Merak Togar Napitupulu mengakui, jika faktor cuaca ekstrem yang menerjang kawasan Pelabuhan Merak beberapa waktu lalu menimbulkan kerugian secara materiil bagi pelaku pelayaran.

    Menurut, Togar penyebab kerugian itu lantaran operasional kapal terganggu karena harus memundurkan jadwal atau mengurangi jumlah trip perjalanan. “Otomatis ada pengaruh terhadap jadwal kapal karena kitakan mengutamakan keselamatan daripada bisnisnya,” kata Togar saat ditemui di Gedung DPRD Kota Cilegon, Selasa (15/2).

    Lebih lanjut Togar mengatakan bahwa fenomena alam seperti cuaca ekstrem tidak bisa dihindari. Namun, pihaknya tetap melakukan upaya – upaya antisipasi jauh – jauh hari sebelum kondisi seperti sekarang ini.

    “Masih dalam tahap-tahap perhitungan, artinya bahwa itukan sudah kita perhitungkan. Namanya berbisnis pasti ada untung ruginya, nah pada saat bulan-bulan seperti ini, kita sudah perhitungkan semuanya,” tuturnya.

    Togar menambahkan, pihaknya telah mengimbau para pengusaha pelayaran maupun nahkoda kapal untuk memperhatikan kesiapan kapal dalam menghadapi segala kemungkinan yang bisa saja terjadi pada saat cuaca buruk terjadi.

    “Gapasdap sendiri sudah menghimbau melalui pimpinan – pimpinan cabang, artinya untuk mengintruksikan kapal – kapalnya supaya para nahkoda benar – benar memperhatikan kesiapan kapalnya teknis dari sisi permesinan dan sebagainya termasuk pada saat labuh jangkar maupun pada pusat operasi,” terangnya.

    Pada pusat operasi, kata dia ketika nanti ada gelombang tinggi kemungkinan harus cepat – cepat tutup ramdor. “Tali kita putus cepat – cepat ketengah atau pada saat labuh jangkar dia harus cari tempat yang lebih aman. Dalam waktu dekat juga kita akan ada pelatihan bersama di pelabuhan antara ASDP, BPTD, KSKP, Lanal dan lain sebagainya,” tandasnya.

    Diketahui sebelumnya, General Manager (GM) PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) Cabang Merak, Hassan Lessy, mengingatkan kepada semua regulator agar berhati-hati lantaran kondisi cuaca sedang sangat buruk, di Perairan Merak.

    Hassan Lessy mengatakan, cuaca buruk yang menghantam perairan Merak berlangsung sejak Selasa minggu ini, sehingga sejumlah kapal di Pelabuhan Merak kesulitan untuk sandar. “Kita bisa lihat sama-sama dan menyaksikan dibelakang saya, atau di samping kiri saya cuaca dan kondisi seperti ini (Cuaca buruk),” katanya saat ditemui di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Merak, Kamis (10/2) lalu.

    “Sehingga kapal juga sandar dan bongkar muat tidak normal akibat dari cuaca. Ini sudah berjalan beberapa hari, mulai dari hari Selasa malam sampai dengan saat ini cuaca masih buruk,” sambungnya.

    Dikatakan Hasan Lessy berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang diterima pihak PT ASDP Cabang Merak, bahwa ketinggian gelombang mencapai 1,5 meter hingga 2,5 meter dengan kecepatan angin 20 sampai 30 knot. “Tadi saya sudah konfirmasi dengan BMKG, tinggi gelombang sampai saat ini mencapai 1,5 meter sampai dengan 2,5 meter dan kecepatan angin 20 sampai 30 Knot per jam,” katanya.

    Kendati begitu, tentunya pihaknya PT ASDP Cabang Merak mengantisipasi terjadinya kemacetan diakibatkan kapal sulit sandar baik di dermaga maupun di jalan.

    “Antisipasi ASDP terkait pengguna jasa mengantre. Koordinasi dengan BPTD artinya kegagalan dari kapal sandar akibat cuaca, namun kita lihat ada beberapa dermaga yang bisa untuk sandar, salah satu di dermaga 6 jika terjadi gagal sandar dan koordinasi dengan BPTD maka dialihkan bongkar di dermaga lain,” tuturnya.

    “Terhadap antrean yang ada kami sudah koordinasi dengan BPTD untuk menambah kapal tadi di jadwalkan 20 kapal, saat melihat kondisi antrean masih panjang maka ditambah 5 kapal besar lagi menjadi 25 kapal,” tandasnya.

    (LUK/RUL)

  • Soal Perusahaan Tambak, BPP Tuding Ketua DPRD Lebak tak Kooperatif

    Soal Perusahaan Tambak, BPP Tuding Ketua DPRD Lebak tak Kooperatif

    BAKSEL, BANPOS – Menyikapi sejumlah dugaan pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambak udang yang berlokasi di tiga kecamatan Lebak selatan (Baksel), yakni Cihara, Malingping dan Wanasalam, Ormas Badak Banten Perjuangan (BBP) menuding Ketua DPRD Lebak tidak kooperatif.

    Sebelumnya, puluhan masyarakat yang tergabung dalam aliansi aktivis dan Ormas di Lebak Selatan (Baksel) telah melakukan aksi demonstrasi di perusahaan tambak udang milik Frans Kurnianto, yang berlokasi di Desa Pondok Panjang, Kecamatan Cihara dan di Kecamatan Wanasalam.

    Dan aksi tersebut dilanjutkan dengan mengirimkan surat ke Ketua DPRD Lebak untuk menggiring rapat dengar pendapat (RDP) dan meminta menghadirkan para pemilik perusahaan dan dinas lingkungan hidup (DLH), namun belum ditanggapi serius.

    “Iya, kita sudah lakukan aksi dan melayangkan surat untuk RDP ke Ketua DPRD, namun hingga hari ini permohonan kita belum ada tanggapan, padahal kami sudah bersurat sejak tanggal 4 Februari lalu,” ujar Ketua DPC BBP Lebak, Rohman Erot, Selasa (15/02).

    Menurut Rohman, DPRD Lebak terkesan tidak mau mendengar aspirasi masyarakat, padahal sudah jelas yang ingin mereka sampaikan adalah keluhan langsung dari warga Lebak selatan berkaitan dengan kelestarian lingkungan di area setempat.

    “Saya menilai bahwa Ketua DPRD Lebak tidak aspiratif terhadap Ormas Badak Banten Perjuangan yang merupakan bagian daripada masyarakat Lebak. Padahal saya berharap lembaga legislatif mampu menjadi representasi suara rakyat, mengingat mereka adalah wakil kita di parlemen,” ungkapnya.

    Pihaknya pun menduga, jika DPRD Lebak ikut terlibat dalam pusaran pelanggaran yang dilakukan perusahaan tambak udang.

    “Atau Jangan-jangan Ketua DPRD Lebak kita juga malah berada di bagian perusahaan yang telah melanggar sejumlah ketentuan itu. Jangan sampai ada Distrust dari kami sebagai rakyat kepada wakil rakyatnya,” kata Rohman.

    Terang Rohman pula, pihaknya mengancam akan menurunkan seluruh kader BBP untuk berunjukrasa di Kantor DPRD Lebak. Kata dia, itu apabila permintaan mereka untuk melakukan RDP tidak segera ditanggapi.

    “Bila dalam minggu ini tidak ada juga tanggapan kami siap menurunkan seluruh DPAC di Lebak untuk aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD, sebagai bentuk mossi tidak percaya kami terhadap keberpihakan Lembaga wakil Rakyat tersebut,” paparnya.

    (WDO)

  • Budi Rustandi Memberi Solusi Soal Kemelut PKL Stadion MY

    Budi Rustandi Memberi Solusi Soal Kemelut PKL Stadion MY

    SEJUMLAH pedagang kaki lima (PKL) Stadion Maulana Yusuf (MY) Kota Serang, melakukan audiensi bersama dengan Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, Senin (14/2). Dalam pertemuan tersebut, mereka menyampaikan aspirasi terkait dengan keberadaannya di lingkungan Stadion MY, dan menempati awning yang dibuat dengan total biaya Rp5 juta.

    Kedatangan PKL didampingi oleh sejumah aparatur Kepolisian dan mahasiswa. Kegiatan mengalir melalui diskusi yang dipimpin langsung oleh Budi Rustandi, yang didampingi oleh anggota DPRD Kota Serang Komisi II, Jumhadi dan Babay Sukardi.

    Pada kesempatan tersebut, Budi memberikan sejumlah rekomendasi yang bisa dilaksanakan baik oleh Pemerintah maupun PKL Stadion MY. Akan tetapi, hal itu tidak selesai hari ini, namun harus ada pertemuan bersama dengan beberapa OPD terlibat yaitu Disparpora, Satpol-PP dan Dinkopumkmperindag.

    “PKL ini sudah melanggar dari peruntukannya, makanya saya mau minta rapat lagi, dan hadirkan Disparpora dan Satpol-PP,” ujar Budi, usai memimpin diskusi.

    Ia mengatakan, diperlukan adanya set plan atau pemetaan dari pihak Disparpora, untuk mengetahui lokasi mana saja yang akan dilakukan pembangunan. Sehingga, lahan yang sisa yang tidak ada pembangunan di Stadion MY, akan digunakan untuk para PKL berjualan.

    “Saya mau lihat petanya, mana yang kosong dan mana yang ada peruntukannya. Sehingga Stadion ini tidak terlihat kumuh, PKL juga tertata,” tuturnya.

    Dengan begitu, kata dia, PKL bisa ditata dengan anggaran dari Pemkot Serang. Nantinya, dari penataan PKL tersebut, berpotensi untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) dari retribusi resmi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

    “Jadi masuk ke dalam PAD, tapi kalau PKL masih seperti itu (tidak mengikuti aturan pemerintah), akan saya bongkar,” ucapnya.

    Budi menegaskan, sebelum adanya pertemuan dengar pendapat bersama dengan beberapa OPD yang terlibat dalam penataan PKL Stadion, maka awning yang dibuat secara kolektif itu tidak boleh ditempati terlebih dahulu. Rencananya, pihaknya akan melangsungkan perjanjian bersama dengan OPD-OPD terkait dan PKL, berkaitan dengan penataan dan jam operasional.

    “Nanti dulu, awning itu belum boleh dipakai sebelum adanya perjanjian. Saya minta rapat sekali lagi secepatnya, hadirkan Disparpora untuk bawa set plan dan petanya, nanti mana yang ada tanah Pemkot dan tidak terbangun, nanti kita bangun di situ, kita ciptakan PAD disitu,” jelasnya.

    Sebelumnya, Budi mengaku telah melakukan kunjungan kerja ke Daerah Istimewa (DI) Yogyakarta, dan melihat di kawasan stadion di sana terdapat pedagang, namun tertata rapi.

    “Saya juga kan pakai logika, memang orang yang berolahraga juga butuh minum. Makanya saya ingin ada PAD tapi legal, bukan kepada oknum,” tandasnya.

    Koordinator Paguyuban Stadion Punya Kreasi, Rian mengatakan, kedatangan Ketua DPRD Kota Serang beberapa waktu lalu membuat keresahan para pedagang. Sebab, tidak memberikan pernyataan apa pun, namun banyak kabar beredar pedagang di sana akan direlokasi ke Kepandean.

    “Jadi (kedatangan Budi Rustandi) menyisakan teka-teki bagi kami. Dan katanya akan direlokasi ke kepandean, tapi kondisinya seperti itu,” ucapnya.

    Maka, para pedagang di Stadion MY sengaja mendatangi gedung dewan untuk bertemu dengan Ketua DPRD Kota Serang dan menyampaikan aspirasi mereka.

    “Bagaimana kami tetap bisa berjualan di stadion dengan berbagai konsekuensinya, kami terima,” katanya.

    Dia pun menjelaskan, hasil dari audiensi para pedagang dengan Ketua DPRD Kota Serang para pedagang diperbolehkan berjualan di Stadion MY. Ia berharap, ketua DPRD dan jajarannya, kedepan tetap membantu para PKL yang sudah cukup lama menempati dan berjualan di Stadion MY.

    “Beliau mengizinkan kami berjualan sampai nanti pemerintah membangun tempat yang layak dan tidak melanggar peraturan,” tuturnya.

    Pihaknya mengapresiasi Ketua DPRD dan jajarannya. Sebab, sudah mau memenuhi aspirasi para PKL yang tengah terjepit pandemi Covid-19.

    “Kita cuma bisa berdagang hari ini, dagang hari ini dapat rejeki hari ini ya untuk makan hari ini aja,” tandasnya. (ADV)

  • DPRD Sebut Banyak BUMD Gagal di Kabupaten Tangerang

    DPRD Sebut Banyak BUMD Gagal di Kabupaten Tangerang

    TIGARAKSA, BANPOS – Sejumlah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejauh ini belum mampu menyumbangkan deviden bagi kas daerah Kabupaten Tangerang. Sebaliknya, banyak perusahan plat merah milik Pemkab Tangerang tersebut justru menimbulkan sejumlah persoalan.

    Terakhir, video pamer uang Direktur Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pasar Niaga Kerta Raharja (NKR) viral di media sosial (Medsos). Kondisi tersebut menimbulkan keprihatinan di kalangan DPRD Kabupaten Tangerang, khususnya Komisi III yang membidangi BUMD.

    Karena itu, dewan, dalam hal ini Komisi III meminta jajaran direksi seluruh BUMD untuk fokus bekerja maksimal agar dapat menyumbangkan pendapatan asli daerah (PAD) ke kas Kabupaten Tangerang.
    Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri mengakui sampai saat ini PAD yang disumbangkan dari sejumlah Perumda di Kabupaten Tangerang secara keseluruhan masih sangat minim.

    “Maka itu kami meminta seluruh BUMD fokus bekerja secara maksimal, minimal untuk mempertahankan eksistensi roda perusahaan selama masa pandemi,” kata Sapri kepada wartawan kemarin (11/2).

    Menurut Anggota DPRD dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, sejauh ini hanya dua dari sekian perusahaan milik daerah yang memberikan kontribusi kepada kas Pemkab Tangerang.

    BUMD yang telah memberikan kontribusi bagi PAD Kabupaten Tangerang, menurut Sapri, salah satunya Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Kerta Raharja (TKR).

    “PDAM (TKR) itu per tahun mencapai 20 Miliar (rupiah), di urutan kedua penyumbang deviden terbesar ke kas Pemkab Tangerang itu BPR KR (Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja), yang juga cukup lumayan besar,” ungkapnya.

    Sedangkan untuk BUMD yang lainnya, menurut Sapri, masih jauh dari harapan atau di bawah rata-rata. Bahkan, menurut Sapri, banyak BUMD yang gagal fokus dalam menerapkan kebijakan, terutamsa selama masa pandemi COVID-19.

    Disinggung kerugian yang dialami PT Lembaga Keuangan Mikro (LKM) Artha Kerta Raharja (AKR) akhir tahun 2021 sebesar Rp2,3 Miliar, Sapri menyebut, kondisi itu karena direksi BUMD tersebut tidak tepat dalam menerapkan kebijakannya pada masa pandemi.

    “Contoh ketidaktepatan kebijakannya, perluasan kantor cabang dilakukan pada masa pandemi, dengan begitu akan sulit bagi perusahaan untuk mengejar laba,” jelas Sapri seraya menyebut tidak semua BUMD mengalami kerugian, hanya saja masih minim menyumbang deviden ke kas daerah.

    (ODI/RUL)