BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Diduga Akibat Pakan Ternak Naik, Harga Telur Meroket

    Diduga Akibat Pakan Ternak Naik, Harga Telur Meroket

    PANDEGLANG, BANPOS – Pasca hari natal dan menjelang tahun baru 2022, harga kebutuhan bahan pokok telur ayam di Pasar Badak Pandeglang mengalami kenaikan secara tajam semenjak 3 minggu terakhir.

    Kenaikan harga telur ayam di Pasar Badak Pandeglang tersebut, saat ini mencapai Rp 32 ribu per kilogramnya, sedangkan harga sebelum mengalami kenaikan sebesar Rp 22 ribu per kilogram. Mengalami kenaikan sekitar Rp 10 ribu per kilogram.

    Salah seorang pedagang telur di Pasar Badak Pandeglang, Virginius mengatakan, kenaikan harga telur ayam sudah biasa terjadi. Bahkan kenaikannya sebelum hari natal, namun saat itu kenaikannya tidak begitu signifikan dibandingkan saat ini.

    “Sebetulnya bukan hanya telur ayam saja yang mengalami kenaikan, akan tetapi kebutuhan bahan pokok lainnya seperti minyak goreng, tepung terigu dan kacang hijau juga mengalami kenaikan. Untuk telur ayam kenaikannya sebelum hari natal, namun secara bertahap mengalami kenaikan secara tajam,” kata Virginius kepada awak media, Selasa (28/12).

    Menurutnya, karena kenaikan harga telur ayam begitu tajam, sehingga para pembeli mengalami penurunan. Walaupun ada pembeli, namun tidak membeli seperti biasanya.

    “Kenaikan harga telur ayam tersebut kini mencapai Rp 32 ribu rupiah per kilogram, sedangkan harga normal Rp 22 ribu per kilogram. Kita sebagai pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli karena meroketnya harga, sekarang pembeli hanya membeli setengah kilogram saja dari biasanya,” ujarnya.

    Untuk penyebab kenaikan harga telur tersebut, pihaknya belum mengetahui dan kemungkinan disebabkan naiknya harga pakan ternak.

    “Kenaikan harga telur ayam mungkin dikarenakan pakan ternak mengalami kenaikan harga, sehingga harga telur mengalami kenaikan,” ungkapnya.

    Sementara itu, salah seorang pembeli, Eem mengatakan, dengan naiknya harga telur ayam, pihaknya mengeluh. Karena sebelum mengalami kenaikan dirinya bisa membeli satu kilogram, akan tetapi saat ini hanya membeli setengah kilogram saja.

    “Sebelum mengalami kenaikan, saya mampu membeli satu kilogram. Akan tetapi sekarang saya hanya membeli setengah kilogram saja untuk mengirit pengeluaran belanja sehari-hari. Meskipun mengalami kenaikan, mau bagaimana lagi karena telur merupakan kebutuhan sehari-hari yang harus saya beli,” katanya.

    Oleh karena itu, lanjut Eem, pihaknya berharap kenaikan harga telur segera Kembali normal agar dirinya bisa membeli seperti biasanya saat keadaan harga normal.

    “Mudah-mudahan kenaikan harganya tidak terlalu lama dan secepatnya normal Kembali,” ungkapnya.(dhe/pbn)

  • Gelar Vaksinasi Massal, Polres Serang Siapkan Door Prize dan Paket Sembako

    Gelar Vaksinasi Massal, Polres Serang Siapkan Door Prize dan Paket Sembako

    SERANG, BANPOS- Mendukung percepatan herd immunity menuju Indonesia sehat sesuai target pemerintah, personel Polres Serang menggelar vaksinasi massal di dua lokasi di Kecamatan Tirtayasa, Selasa (28/12/2021).

    Dua lokasi yang dijadikan vaksinasi massal yaitu lapangan sepak bola Desa Lontar Kecamatan Tirtayasa serta gedung PGRI Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang.

    Kapolres Serang AKBP Yudha Satria mengatakan bahwa kegiatan vaksinasi dilaksanakan sebagai target mempercepat realisasi target program pemerintah yaitu vaksinasi kepada warga masyarakat di wilayah hukum Polres Serang dalam rangka memberi kekebalan tubuh dari virus corona.

    “Dalam kegiatan sosial ini disiapkan 1.500 dosis vaksin untuk 1500 target vaksinasi dosis satu dan dua. Peserta vaksinasi cukup menunjukkan KTP asli,” terang Kapolres kepada awak media, Senin (27/12/2021).

    Dalam gerai vaksinasi massal di dua lokasi ini, lanjut Kapolres, pihaknya menyediakan doorprize berupa sepeda, televisi, setrikaan, kipas, blender, dispancer serta peralatan elektronik lainnya. Hadiah door prize hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang menjalani vaksinasi.

    “Selain hadiah door prize, kami pun menyiapkan paket sembako yang diperuntukan bagi peserta vaksinasi yang tidak mendapatkan door prize. Pokoknya masyarakat yang mengikuti vaksinasi paling tidak akan mendapatkan paket sembako,” kata Yudha Satria.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres mengimbau kepada masyarakat yang belum melaksanakan vaksinasi segera datang di 2 tempat yang telah disiapkan. Begitupun dengan masyarakat yang ingin melaksanakan vaksinasi dosis 2.

    “Bagi yang sudah menjalani vaksinasi tetap patuh melaksanakan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah agar pandemi Covid-19 ini segera hilang. Sebab vaksinasi tidak menjamin seseorang kebal terhadap penyakit tanpa diikuti prokes,” tandasnya. (RED)

  • Kredit Macet BPRS Cilegon Mandiri Tembus Rp44 Miliar

    Kredit Macet BPRS Cilegon Mandiri Tembus Rp44 Miliar

    CILEGON, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon meminta Direktur Utama (Dirut) BPRS Cilegon Mandiri (BPRS-CM) yang baru menjabat untuk bisa menyelesaikan permasalah yang saat ini dihadapi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon tersebut.

    Salah satu permasalahan yang saat ini dihadapi oleh BUMD Pemkot Cilegon ini yaitu sedang berupaya terbebas dari pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyusul besarnya kredit bermasalah (Non Performing Financing/NPF) atau kredit macet yang berada di kisaran 41 persen atau sekitar Rp 44 miliar.

    Ketua Komisi III DPRD Cilegon, Abdul Ghoffar mengatakan agar manajemen BPRS mampu menyelesaikan persoalan NPF tersebut melalui pendekatan persuasif terutama pada kreditur bermasalah.

    “Terkait masalah kredit macet itu kalau menurut saya alangkah baiknya (kreditur bermasalah-red) bisa didekati dengan lebih soft, karena di awal kan ada perjanjian bersama antara nasabah dengan lembaga keuangan. Kecuali itu memang ada persoalan kaitan agunan ataupun pemalsuan dokumen,” kata Ghoffar usai rapat dengar pendapat (hearing) antara Komisi III DPRD Kota Cilegon dengan jajaran direksi BPRS-CM di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Kamis (23/12).

    Ditempat yang sama, anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatulloh mengatakan rumitnya persoalan tersebut, dinilai tidak dibarengi dengan komitmen dan keseriusan dari pemerintah daerah sebagai pemegang saham yang dipandang sebaliknya justru hanya memojokkan kinerja korporasi lantaran tidak mampu memberikan solusi.

    “Apakah penyertaan modalnya ditambah atau ada solusi lain, jangan hanya ditonton dan diketawain cuma karena NPF ini dianggap produk masa lalu. Kami dari DPRD dan Badan Anggaran, kalau mereka cuma bicara dan tidak memberikan solusi, ya sudah lebih baik diam,” kata Politisi Partai Demokrat ini.

    Lebih lanjut, secara prinsip dalam tugas kontrolnya, sambung dia, parlemen hanya menginginkan agar BPRS Cilegon Mandiri tetap berjalan, semakin maju dan mampu menyumbang dividen ke kas daerah.

    “Kalau kondisi BPRS hanya jadi bahan olok-olokkan saja dengan berbagai statemen di media, ya sudah mending BPRS ditutup saja. Apa tidak pernah berpikir kalau pernyataan-pernyataan itu malah membuat masyarakat dan deposan was-was, seolah BPRS sedang sakit, yang pada akhirnya mereka malah menarik dananya. Kalau mau bicara masalah, BUMD lainnya justru lebih banyak masalahnya. Persoalannya sekarang kan jajaran Komisaris dan Direktur Utama yang baru sedang berpikir bagaimana menyehatkan perbankan daerah ini,” paparnya.

    Menanggapi hal tersebut, Dirut BPRS-CM, Novran Erviatman Syarifuddin berharap adanya dukungan dari seluruh pihak dalam upaya dan rencana kerjanya untuk menekan NPF.

    “Kami diminta OJK untuk menyusun action plan yang dari situ menjadi dasar rujukan kami bahwa NPF harus dapat turun di kisaran 26 persen tahun depan. Action plan itu sendiri akan menjadi rencana kerja yang harus terlapor secara berkala maksimum tiga bulan sekali karena kita perbankan di bawah pengawasan yang intensif oleh OJK. Sementara untuk rencana tambahan penyertaan modal, itu sudah kami ajukan ke Ekbang,” tandasnya.(LUK/RUL)

  • Perusahaan Malaysia ‘Dicerai’ oleh Pemkot Serang

    Perusahaan Malaysia ‘Dicerai’ oleh Pemkot Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang memutus kerja sama joint venture dengan perusahaan Malaysia, EP Manufacturing Berhad (EPMB). Kerja sama tersebut sebelumnya menghasilkan perusahaan patungan bernama PT Tirta Serang Madani. Pemutusan kerja sama itu dilakukan lantaran sejauh ini, perusahaan patungan yang dibentuk pada periode kepemimpinan Walikota Tb. Hairul Jaman itu tidak memberikan kontribusi dan keuntungan bagi Pemkot Serang.

    “Jadi karena awalnya ada kerja sama dengan Malaysia. Tapi pada kenyataannya tidak menghasilkan sesuatu yang kami harapkan. Artinya stuck,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, usai penandatanganan kesepakatan mengakhiri kerja sama di aula Setda Kota Serang, Kamis (23/12).

    Atas berakhirnya kerja sama tersebut, pihak PT Tirta Serang Madani selaku perusahaan patungan, menyerahkan seluruh asetnya kepada Pemkot Serang. Mulai dari peralatan, gedung bangunan, hingga tanah yang digunakan.

    “Akhirnya dari PT Tirta Serang Madani menyerahkan semua aset yang ada di Kelurahan Dalung, kemudian untuk dikelola oleh pemerintah kota. Semuanya sudah diserahkan tanpa syarat. Karena dalam Memorandum of Understanding (MoU) itu tidak berjalan dengan lancar,” ucapnya.

    Untuk sementara waktu ini, operasional pendistribusian air yang sebelumnya dikelola oleh PT Tirta Serang Madani berhenti seiring dengan diakhirinya kerja sama. Namun kedepannya akan dilanjutkan oleh Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Madani.

    Syafrudin pun mengaku bahwa untuk operasional Perumdam Tirta Madani masih menunggu Perwal, meskipun Perda tentang Perumdam telah disahkan. Sehingga, perlu waktu hingga Perumdam bisa menjalankan sisa operasional PT TIrta Serang Madani.

    “Operasional tentu tidak berjalan, dan nanti akan kami lanjutkan dengan Perumdam. Kebetulan Perda Perumdam sudah ada, jadi tinggal perwalnya dan kami fungsikan lagi untuk kepentingan masyarakat,” tuturnya.

    Syafrudin mengakui bahwa kerja sama antara Pemkot Serang dengan PT Tirta Serang Madani telah berjalan sejak 2010 lalu. Namun, kerja sama hanya menghasilkan keuntungan pada dua tahun pertama. Maka dari itu, Pemkot Serang mengakhiri kerjasamanya dengan PT Tirta Madani.

    “Kerja sama itu sudah berjalan sejak 2010 sampai 2021. Memang sebelumnya selama satu dua tahun ada keuntungan, tapi setelah itu sudah tidak ada keuntungan,” terangnya.

    Direktur PDAB Tirta Madani, Nana Sukmana, menjelaskan bahwa diputusnya kerja sama antara Pemkot Serang dengan PT Tirta Serang Madani tersebut dikarenakan operasionalnya yang tidak berjalan pada saat itu. “Namun ada kewajiban pemerintah daerah. Mungkin nanti akan dilanjutkan oleh Perumdam Kota Serang,” ujarnya.

    Asisten Daerah (Asda) II Kota Serang, Yudi Suryadi, mengatakan bahwa Pemkot Serang akan mengurus pemutusan kerja sama tersebut dengan perusahaan Malaysia. “Karena tidak berjalan (kerja sama dengan Malaysia), makanya kami proses. Maka kami targetkan untuk diserahkan ke Perumdam, dan nanti akan dikelola oleh Perumdam,” tandasnya. (DZH/PBN)

  • Pajak Tertunggak Hingga Rp1 Triliun, Peran Pemprov Banten Dipertanyakan

    Pajak Tertunggak Hingga Rp1 Triliun, Peran Pemprov Banten Dipertanyakan

    SERANG, BANPOS – Berdasarkan laporan yang diterima DPRD Banten dari pemprov, ada sekitar 1,6 juta kendaraan roda dua dan empat yang menunggak pajak. Dan jika dikalkulasikan jumlahnya sebesar Rp1 triliun.

    Aktivis KP3B yang juga Tokoh Masyarakat (Tomas) TB Muhammad Sjarkawie, Kamis (23/12) mempertanyakan peran pemprov dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan yang selama ini menjadi primadona pemasukan kas daerah (Kasda).

    “Luar biasa tunggakan pajak kendaraan diangka Rp1 triliun. Kemana aja ini pemerintahnya. Bukannya ada banyak petugas yang tersebar di delapan kabupaten/kita. Bahkan kalau tidak salah ada 11 unit pelayanan teknis (UPT) Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) di delapan kabupaten/kota, dimana 11 UPT Samsat itu terdiri pejabat eselon III, eselon IV dan dibantu oleh ASN dan banyak Non ASN, tapi kenapa tunggakan kendaraan besar sekali,” ujarnya.

    Dikatakan Sjarkawie, harusnya tunggakan pajak sebesar Rp1 triliun tidak terjadi di Provinsi Banten menginggat wilayah administrasi tidak seluas daerah Jawa Tengah, Jawa Timur atau provinsi di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi maupun Papua.

    “Banten ini daerahya relatif mudah dijangkau, tidak seperti daerah di Pulau Sumatera, Kalimantan atau Sulawesi. Apalagi Provinsi Banten ini jangkauanya dekat dengan ibu kota (Jakarta). Jadi kalau ada masyarakat yang menunggak pajak bisa ditagih secara langsung, dengan akses yang mudah ditempuh,” katanya.

    Sjarkawie mengaku pihaknya melihat ada ketidakberanian dari Pemprov Banten untuk menagih pajak kendaraan yang tertunggak. Selain masyarakat yang tak mampu untuk membayar pajak lantaran pandemi Covid-19, juga tak ada kebaranian menagih kepada orang kaya.

    “Saya dengar diduga banyak orang kaya di Banten, menunggak pajak kendaraan mewah. Dan ini yang lucu, pemprov selalu berkoar bahwa masyarakat nggak mau bayar pajak. Tapi tidak berani dan menunjuk hidung kalau yang enggak mau bayar pajak itu adalah para orang kaya,” terangnya.

    Anehnya lagi lanjut Sjarkawie, petugas diloket pembayaran pajak terkadang mempersulit masyarakat yang hendak membayat pajak, karena identintas yang tertera dalam STNK dengan pembayar berbeda.

    “Kasus dipersulit dokumen KTP ini yang hampir setiap hari terdengar. Masyarakat ingin bayar pajak, tapi harus bawa KTP Asli sesuai dengan di STNK, tidak boleh foto kopi atau potret KTP. Jadi harus bawa fisik aslinya. Kan aneh, jauh-jauh ingin bayar pajak, tapi ditolak dengan alasan KTP harus asli dan dibawa fisiknya. Alasanya ada rasa kekhawatiran dari petugas pajak, kalau kendaraannya adalah hasil kriminiltas. Logikanya, kalau soal kriminalitas, biasanya jika ada kehilangan kendaraan, langsung diproses oleh pemiliknya ke samsat, agar kendaraan yajg hilang itu di blokir. Saya rasa ini harus dibenahi oleh Pemprov Banten. Tidak ada mempersulit masyarakat lagi kedepanya,” paparnya.

    Sebelumnya, Ketua DPRD Banten, Andra Soni mengungkapkan pada saat mengadakan rapat terbatas (Ratas) diruang kerjanya pada Rabu (22/12) lalu, pihaknya mendapatkan informasi dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bahwa tunggakan pajak masih tinggi.

    “Informasi yang disampaikan oleh Bapenda tadi, ada sekitar 1,6 juta kendaraan menunggak pajak. Kalau tidak salah angkanya Rp1 triliun,” kata Andra yang merupakan politisi Gerindra ini. (RUS/AZM)

  • PAD Banten Rp10,8 Triliun, Ini Rinciannya

    PAD Banten Rp10,8 Triliun, Ini Rinciannya

    SERANG, BANPOS – Bapenda Provinsi Banten berhasil merealisasikan pendapat asli daerah (PAD) sebanyak Rp10,8 triliun dari target pendapatan Rp11,9 triliun. Jumlah didapat dari 3 sektor PAD, yaitu sektor pajak, sektor pendapatan transfer dan sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah.

    Rincian pendapatan tersebut yaitu untuk sektor pajak daerah sebesar Rp6,5 triliun dari target Rp7,1 triliun, sektor pendapatan transfer Rp4 triliun dari target Rp4,3 triliun dan sektor lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,7 miliar dari target Rp5,5 miliar.

    Kepala Bapenda Provinsi Banten, Opar Sochari, mengungkapkan, sektor pajak yang menjadi salah satu sumber pendapatan daerah Provinsi Banten meliputi pajak rokok, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukiman, pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor.

    “Pajak rokok menembus 102 persen, pajak bahan bakar kendaraan bermotor 110 persen, pajak air permukaan 114 persen, pajak kendaraan bermotor 106 persen,” ungkapnya, Kamis (23/12).

    Opar menyebutkan pendapatan dari bea balik nama kendaraan bermotor baru mencapai 71 persen atau Rp1,9 triliun dari target Rp 2,7 triliun. Berada dibawah pajak lainnya dalam realisasi, hal itu dikarenakan bea balik nama kendaraan bermotor bersifat tidak bisa dipaksakan.

    “Karena bea balik nama sifatnya tidak bisa dipaksakan. Banyak yang beli kendaraan, tidak langsung balik nama, kalau beli dari baru bayarnya cuma sekali sampai sekarang,” ucapnya.

    Berbeda dengan pajak kendaraan bermotor yang menjadi penyumbang terbesar pendapatan melalui sektor pajak. Sebab, pajak tersebut bisa bersifat memaksa bagi pemilik kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat.

    “Kalau kita memaksa seseorang untuk membeli kendaraan kan tidak bisa. Kecuali pajak bayar motor atau mobil, itu bisa saja dipaksa kalau belum bayar pajak, kendaraannya ditilang,” terangnya.

    Untuk retribusi daerah, Bapenda telah merealisasikan sebesar 89 persen atau Rp10,7 triliun dari target Rp12 triliun. Sementara, untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, berhasil direalisasikan sebesar 101 persen atau Rp56,8 miliar dari target Rp56 miliar.

    “Dari pendapatan lain-lain PAD yang sah tercatat sebesar 61 persen yaitu Rp196 miliar dari target Rp326 miliar,” katanya.

    Untuk pendapatan transfer, ada 3 jenis yaitu dana transfer pusat kepada daerah, saat ini baru mencapai Rp358 miliar lebih dari target Rp572 miliar atau sekitar 67 persen. Dana alokasi khusus (DAK) Rp2,541 triliun lebih dari target Rp2,642 triliun lebih atau sekitar 96 persen.

    “Tapi untuk dana alokasi umum sudah 100 persen dari target Rp1,070 triliun,” ucapnya.

    Sementara itu, untuk sektor terakhir yaitu lain-lain pendapatan daerah yang sah, telah direalisasikan sebesar 122 persen. Tersapat dua sumber pendapatan dari sektor tersebut yaitu hibah PT Jasa Raharja (Persero) cabang Banten dan pendapatan lainnya yang tidak bisa dikelompokkan pada rekening sebelumnya.

    “Dari dana hibah PT Jasa Raharja sudah mencapai 100 persen yaitu Rp5,5 miliar dan pendapatan lainnya yaitu sebesar Rp1,2 miliar,” tandasnya. (MUF)

  • Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Lampaui Target

    Pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor di Banten Lampaui Target

    SERANG, BANPOS – Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) menjadi penyumbang terbesar pendapat asli daerah (PAD) Provinsi Banten. Dari target Rp2,7 triliun, realisasi per 22 Desember 2021 sebanyak Rp2,8 triliun atau 103 persen tercapai.

    “PKB ini menjadi penyumbang terbesar PAD kita, meskipun dalam pandemi Covid-19, kami terus menggencarkan penagihan PKB,” ujar Kepala Bapenda, Opar Sochari saat konferensi pers di Aula Bapenda Provinsi Banten, Kamis (23/12).

    Ia mengatakan, khusus pendapatan daerah melalui PKB terus digencarkan. Seluruh Samsat di seluruh Kota dan Kabupaten di Banten terus dikerahkan.

    “Kita kerahkan Samling (Samsat Keliling), Samtor (Samsat motor) dan samsat mobil terus kita gencarkan. Semoga rekan-rekan di sini tidak ada yang menunggak ya,” katanya seraya terkekeh.

    Diketahui, Target pendapatan daerah pada APBD tahun 2021 sebanyak Rp11,9 triliun. Sementara, Realisasi per 22 Desember 2021 yaitu Rp10,8 triliun.

    “InsyaAllah berkat doa dan motivasi rekan-rekan, kita tetap eksis,” tandasnya. (MUF)

  • Buruh Duduki Kursi Gubernur, Brigade 98 Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Banten

    Buruh Duduki Kursi Gubernur, Brigade 98 Desak Kapolri Evaluasi Kapolda Banten

    SERANG, BANPOS- Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo didesak untuk melakukan evaluasi terhadap Kapolda Banten Irjen Pol Rudy Heriyanto Adi Nugroho, desakan ini menyusul aksi pendudukan kursi Gubernur Banten diduduki oleh buruh.

    Hal ini disampaikan oleh Kordinator Brigade 98, Jeje Sudrajat, Rabu (22/12/2021).

    “Menyikapi aksi pendudukan kursi Gubernur oleh buruh, Kami menilai harus ada langkah tegas dari Kapolri terhadap kinerja Kapolda Banten,” kata Jeje.

    Menurut Jeje, aparat Kepolisian tidak siap dalam menghadapi aksi yang digelar oleh buruh. Sehingga berujung pada pendudukan kursi Gubernur Banten yang ada di ruang kerja Gubernur.

    “Karena kecolongan dan tidak siap dalam menghadapi kegiatan buruh tersebut. Maka sudah sepatutnya Kapolri mengevaluasi Kapolda Banten. Karena jika tidak ada dievaluasi, maka kedepan akan terjadi peristiwa serupa,” katanya.

    Untuk diketahui, Aksi demo buruh tuntut kenaikan upah di Provinsi Banten, memanas. Pagar betis yang dilakukan pengamanan dalam (pamdal) bergabung dengan kepolisian di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) bobol.

    Ratusan buruh merangsek masuk ke melalui gerbang areal kawasan KP3B yang dikelilingi pagar besi setinggi 3 meter itu. Bahkan buruh berhasil masuk ke ruang kerja gubernur Banten Wahidin Halim, setelah berhasil menerobos penjagaan di gerbang kedua khusus menuju kantor ruang kerja gubernur.

    “Mana gubernurnya. Wahhh…enak amat ini ruang kerja gubernur,” teriak salah seorang pendemo.

    Ardani salah seorang buruh mengatakan, demo ini merupakan akumulasi persoalan dari tuntutan ke MB akan upah.

    “Terlebih setelah gubernur Banten Wahidin Halim, menyatakan pengusaha cari pegawai baru saja, kalo buruh tidak mau,” katanya.

    Demo ribuan buruh tersebut, mengakibatkan arus lalu–lintas di sejumlah ruas jalan di Kota Serang macet. Diantaranya, ruas jalan KH Nawawi al-Bantani, Jalan Raya Serang Petir dan Jalan Raya Serang Pandeglang mecet hingga tiga kilometer.

    Pengaturan lalu–lintas yang dilakukan petugas polisi tak berhasil mengurai kemacetan. Padahal sudah disarankan oleh petugas untuk jalur alternatif.

    Demo ini berlangsung bersamaan dengan kehadiran Kapolri Jendral Polisi Sigit Prabowo ke Kota Serang, Banten.

    “Bisa jadi konsentrasi petugas keamanan langsung menuju ke sana,” kata Dodo, salah seorang warga. (RED)

  • Dukung Akselerasi Bisnis, Bupati Lebak Teken MoU dengan Bank Banten

    Dukung Akselerasi Bisnis, Bupati Lebak Teken MoU dengan Bank Banten

    LEBAK, BANPOS – Dalam upaya kejar akselerasi bisnis jelang akhir tahun 2021, Bank Banten (BB) masih tetap ngebut kejar target, dan teken MoU nota kesepahaman dengan Pemerintah Daerah (Pemkab) Lebak.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, mengatakan MoU ini bisa menjadi awal sinergi antara kedua belah pihak untuk semua penganggaran Pemda.

    “Banyak hal yang bisa dikolaborasikan antara Pemkab Lebak dengan Bank Banten, mulai dari penyaluran BLT atau dapat dibagi seperti penerimaan retribusi dan pendukung pendapatan daerah lainnya. Selain itu, kita bisa mengkaji bersama ekosistem keuangan daerah di Kabupaten Lebak sehingga Bank Banten bisa tumbuh bersama Kabupaten Lebak.” ujar bupati dalam rilis Humas Pemkab Lebak yang diterima, Rabu (22/12).

    Menurut Iti, Pemda Lebak dapat menganggarkan dana dukungan permodalan bagi Bank Banten secara berkala. “Kami juga berharap di right issue selanjutnya, kami dapat berpartisipasi sehingga Bank Banten dapat terus survive dan sejajar dengan bank-bank lain. Misalkan Rp10 Miliar per tahun sebagai bentuk komitmen kami untuk mendukung pertumbuhan Bank Banten.”jelas Bupati.

    Sementara, Direktur Utama (Dirut) Bank Banten, Agus Syabarrudin, mengatakan kerjasama yang dibangun tersrbut merupakan awal dari berbagai kerjasama lain ke depannya.

    “Alhamdulillah dapat bertemu langsung dengan Ibu Iti Octavia Jayabaya dan berdiskusi tentang berbagai produk dan layanan jasa yang kami miliki. Bank Banten siap memenuhi segala kebutuhan jasa keuangan yang ada di Lebak,” tutur Agus.

    Dikatakan Agus, diharapkan kedepannya berbagai produk dan layanan jasa yang dimiliki oleh Bank Banten bisa memenuhi berbagai kebutuhan Pemerintah Kabupaten di Banten.

    “Kami kini telah menyiapkan Ekosistem Keuangan Daerah (EKD) bersama Komisi III DPRD Provinsi Banten, Saya harap juga bisa didukung oleh Pemkab Lebak. Pengelolaan EKD membutuhkan integrasi lintas sektor di Banten. Jika pengelolaannya dapat dilakukan oleh Bank Banten, Insya Allah akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Lebak,” jelas Agus.

    Diketahui, kunjungan kerja Dirut Bank Banten ke Lebak tersebut juga bertemu Kepala Cabang Bank Banten Rangkasbitung Tb Firman Tauchid, Sekaligus menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) IX Gapensi Lebak di Hall Latansa Mashiro dan bertemu Ketua Gapensi Lebak Moch Nabil Jayabaya.

    “Harapannya, Bank Banten bisa meraih cita-cita untuk kian meraih kepercayaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan semangat rebuild the trust, reach the glory,” papar Agus. (WDO)

  • Binuangeun Resmi Miliki Wahana Wisata Waterpark

    Binuangeun Resmi Miliki Wahana Wisata Waterpark

    BINUANGEUN, BANPOS – Kepala dinas Pariwisata Kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin meresmikan wahana wisata Water Park yang terletak di Binuangeun Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Selasa (21/12).

    Peresmian itu dihadiri Muspika Wanasalam dan jajaran pejabat Dispar Lebak.

    Dalam sambutannya, Kadispar kabupaten Lebak, Imam Rismahayadin, mengapresiasi atas support dan dorongannya terhadap kemajuan industri wisata di kabupaten Lebak. Menurutnya ini sejalan dengan visi misi pemerintah kabupaten Lebak dalam memajukan industri pariwisata yang ada dan salahsatunya adalah water park binuangeun.

    “Saya sangat berterima kasih atas peran serta pemilik yang juga pengelola, atas terobosan dalam mengembangkan industri pariwisata di era pandemi ini. Yang juga konsisten membangun kemajuan industri pariwisata, bukan hanya memberikan kontribusi terhadap kemajuan pemerintah kabupaten Lebak melalui pajak, namun bagi masyarakat sekitar juga dapat lebih maju lagi,” ujar Imam usai peresmian.

    Ia menjelaskan, dalam kondisi pandemi covid-19 ini, di mana kabupaten Lebak masuk dalam kategori level dua, tetap harus menjaga protokol kesehatan. Kata dia, selain juga memberikan rasa keamanan dan kenyamanan kepada para pengunjung, pihak pengelola juga mesti memiliki aplikasi peduli lindungi yang bisa di download di google play store dan web site Kemenkes registrasi peduli lindungi.

    “Tujuannya adalah untuk mengetahui jumlah kapasitas kunjungan di tempat wisata, yakni cukup dengan menunjukan barkode sesuai dengan jumlah kunjungan wisatawan, itu mesti 50 Persen dari jumlah kapasitas yang tersedia. Jika hal tersebut tidak dilakukan, khawatir ini bisa jadi klaster liar tidak terkontrol,” jelas Imam.

    Sementara, sang pemilik yang sekaligus pengelola wisata Waterpark Binuangeun, Dedi Fauji, menyebut, berdirinya wahana pariwisata tersebut sebagai salah satu pengembangan sekaligus penggabungan wisata air dan pantai. Terangnya, sebagai terobosan baru untuk kemajuan industri pariwisata terutama di kecamatan Wanasalam dan umunya di kabupaten Lebak.

    “Di sini kita menawarkan beberapa fasilitas yang berbeda dengan wisata air lainya yang telah ada, selain menyediakan kolam renang dewasa dan anak-anak, di tempat ini juga berhadapan langsung dengan wisata pantai, para pengunjung dapat leluasa menikmati suasana pantai dan wisata air, secara enjoy,” paparnya.(WDO/PBN)