BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Kemenhub Didesak Cabut Aturan Tiket Elektronik ASDP

    Kemenhub Didesak Cabut Aturan Tiket Elektronik ASDP

    CILEGON, BANPOS,- Anggota Dewan Pakar Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi pemberlakuan tiket elektronik untuk jasa penyeberangan PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP). Pemberlakuan tiket elektronik yang mengacu pada Peraturan Mennteri Pehubungan Nomor 19 Tahun 2020 dianggap merugikan konsumen.

    “Pemberlakukan tiket online sangat merugikan masyarakat pengguna transportasi laut. Kebijakan tiket elektronik ini sebaiknya dievaluasi ulang,” ujar Bambang saat dihubungi, Jumat (3/12).

    Bambang mengatakan, pemberlakuan tiket elektronik ini justru berdampak peningkatan harga tiket ASDP. Masyarakat awam pun masih kesulitan serta belum terbiasa dalam pemanfaatan tiket elektronik ini untuk layanan penyeberangan.

    “Masyarakat kesulitan membeli tiket angkutan penyeberangan. Para penumpang terpaksa membeli lewat calo atau agen tiket. Tetapai mengapa pihak ASDP membiarkan hal ini terjadi. Mereka bebas menjual tiket kapal. Padahal sebelumnya masyarakat sudah membayar harga tiket yang mahal,” terang Bambang.

    Menurutnya, komponen harga tiket adalah jasa kepelabuhan, jasa penyeberangan, dan asuransi. Ongkos jasa kepelabuhanan sudah masuk di dalam terdiri penyediaan ruang tunggu terminal, fasilitas dermaga, dan jasa penjualan tiket.

    “Artinya, ongkos jasa penjualan tiket adalah bagian kecil dari ongkos jasa pelabuhan lainnya,” paparnya.

    Dirinya mencontohkan, harga tiket penyeberangan di Pelabuhan Ketapang-Gilimanuk semestinya sebesar Rp8.500. Komponen harga tiket ini meliputi jasa pelabuhan Rp3.800, jasa pelayaran Rp3.900, dan asuransi Rp800.

    Tetapi dalam sistem tiket elektronik, menurutnya harga tiket penyeberangan naik jadi berkisar Rp13 ribu hingga Rp15 ribu. Sehingga diasumsikan naik 76 persen dari ketentuan tarif semestinya.

    Di sisi lain, bagi pria yang menjabat Ketua Harian Masyarakat Transportasi Indonesia Jawa Timur pun menyoroti pembatasan penggunaan tiket online hanya 10 hingga 20 menit saja. Ia menilai ketentuan ini tak lazim bila dibandingkan moda transportasi lain seperti penumpang pesawat dan kereta api.

    “Masa berlaku tiket online dibatasi tidak lebih dari dau jam. Padahal, moda transportasi lain bisa sampai bulanan dan tahunan dari saat mendaftar,” cetusnya.

    Bambang menyatakan, pemanfaatan sistem transaksi elektronik secara online semestinya mampu memangkas tarif layanan transportasi. Bukan malah sebaliknya, tarif tiket naik dari ketentuan normal.

    “Harusnya ongkos jasa kepelabuhanan yang diturunkan, bukan malah dinaikkan harganya menjadi tiga kali lipat dari ongkos jasa kepelabuhanan,” ucapnya.

    Kondisi saat ini, kata Bambang, terdapat ratusan agen tiket yang menjamur di Pelabuhan Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk dan Pelabuhan Merak-Bakauheni. Mereka seluruhnya diakomodasi pihak ASDP.

    Permasalahannya, mereka ini bukan agen profesional yang memang menekuni bidang jasa pelayanan penjualan tiket kapal penyeberangan. Ia mendapati beberapa di antaranya tidak mengantongi izin sebagai agen travel agen resmi.

    Beberapa malah adalah mekanik bengkel sepeda motor, warung nasi, penjual bakso, warung nasi, penjual makanan, penjual bakso, penjual sembako, dan kos kosan.

    “Kenyataan di lapangan berbanding terbalik dengan semangat pemerintah memberantas praktik percaloan. Saat ini kan pemerintah fokus dalam memberantas praktik percaloan jasa transportasi, ini sama saja melegalkan calo-calo tiket. Harusnya ditertibkan,” tegasnya.

    Harusnya ini menjadi satu temuan Satgas Mafia Kepelabuhanan yang diinisiasi kepolisian, kejaksaan, dan didorong Menko Kemaritiman dan Investasi RI Luhut Binsar Panjaitan. Apalagi ada dugaan pungutan liar yang harus diberantas oleh Tim Saber Pungli bentukan Presiden Joko Widodo.

    “Saya mengharapkan Menteri Perhubungan dengan jajarannya, segera mengevaluasi dan melakukan revisi kebijakan ini,” tandasnya.(BAR/PBN)

  • Ketua Dewan Borong Karya Anak Disabilitas

    Ketua Dewan Borong Karya Anak Disabilitas

    SERANG, BANPOS- Pameran hasil karya penyandang disabilitas yang digelar oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Khusus (PKh) Untirta, dikejutkan oleh kedatangan Ketua DPRD Kota Serang beserta rombongannya. Pada pameran tersebut, rombongan Ketua DPRD memborong berbagai hasil karya penyandang disabilitas.

    Berdasarkan pantauan, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, didampingi oleh Ketua Komisi IV, Khoeri Mubarok, dan Ketua Badan Kehormatan (BK), Babay Sukardi. Mereka berkeliling pameran yang berada di panggung aspirasi Stadion Maulana Yusuf, didampingi oleh Ketua Hima PKh Untirta, Karim Maulana.

    Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, mengaku terharu dengan hasil karya penyandang disabilitas yang dipamerkan di sana. Menurutnya, hasil karya berupa seni kriya, lukisan, hingga pakaian itu sangat bagus.

    “Jujur saya sangat terharu ya melihat anak-anak kita yang memang disabilitas, mampu membuat kerajinan yang sangat bagus seperti yang dipamerkan ini,” ujarnya usai melakukan kunjungan, Kamis (2/12/2021).

    Ia menuturkan, penyandang disabilitas saat ini mampu merubah kekurangan yang dihadapinya, menjadi kelebihan dan anugrah dengan mengasah kemampuan serta kreatifitas.

    “Mereka tidak patah semangat, mereka terus bersyukur dan meningkatkan kemampuan mereka hingga pada akhirnya, bisa menciptakan berbagai karya seni seperti saat ini,” ungkapnya.

    Menurutnya, dengan adanya pameran hasil karya seni penyandang disabilitas ini, mampu memupuk sektor UMKM di Kota Serang. Budi mengatakan, tinggal pemerintah yang merumuskan aturan guna memberikan payung hukum kepada penyandang disabilitas dalam berkarya.

    “Buat pameran ini harusnya bisa disupport secara penuh oleh pemerintah. Baik dari lokasinya, budgetnya dan lain sebagainya. Dengan keadaan seadanya ini, justru mereka lebih hebat dari kami selaku pemerintah,” ucapnya.

    Ketua Hima PKh Untirta, Karim Maulana, mengatakan bahwa pelaksanaan pameran seni karya disabilitas, merupakan rangkaian agenda peringatan Hari Disabilitas Internasional (HDI), yang setiap tahunnya diperingati pada 3 Desember.

    “Pameran ini merupakan bentuk apresiasi kami terhadap siswa-siswa Sekolah Khusus bahwa mereka punya bakat dan prestasi, bahwa mereka bisa membuat sebuah seni baik kriya maupun hasil-hasil karya lainnya,” ujar Karim.

    Ia juga menuturkan, pameran seni penyandang disabilitas merupakan agenda yang rutin dilaksanakan oleh pihaknya. Tahun ini, pelaksanaan pameran seni dilakukan selama dua hari, yakni pada 1 dan 2 Desember.

    “Alhamdulillah selama bazar dan pameran ini banyak yang datang. Ketua DPRD Kota Serang pak Budi Rustandi pun Alhamdulillah datang dan ikut serta dalam membeli berbagai hasil karya disabilitas. Tadi juga ada perwakilan dari Dinsos Kota Serang untuk melihat hasil karya disabilitas,” tandasnya. (DZH)

  • Panen Hadiah Simpedes BRI Cabang Serang, Sanimah Raih Grand Prize Grand Livina

    Panen Hadiah Simpedes BRI Cabang Serang, Sanimah Raih Grand Prize Grand Livina

    SERANG, BANPOS – Sebagai bentuk apresiasi untuk para nasabah, BRI Cabang Serang menggelar pengundian Panen Hadiah Simpedes Semester 1 (Periode Maret -September) tahun 2021, dengan protokol kesehatan yang ketat, di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kamis (2/12).

    Ada 79 unit hadiah yang dibagikan, diantaranya 1 unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2021 sebagai hadiah utama atau grand prize, serta 15 unit TV LED 43 inci, 14 Lemari Es dua pintu, 14 mesin cuci, 14 speker aktif dan 21 sepeda motor.

    Dari hasil pengundian, Sanimah nasabah Simpedes BRI Unit Cikeusal Cabang Serang, keluar sebagai pemenang grand prize 1 unit mobil Nissan Grand Livina. Dan, untuk menghindari penipuan, para pemenang akan di hubungi dan didatangi oleh pihak bank.

    Diketahui, kegiatan yang berlangsung di Hotel Horison Ultima Ratu Serang, Kamis (2/12) itu dihadiri Pimpinan BRI Kantor Cabang Serang, Hajar Sasongko, AMPM Kantor Cabang Serang, Yanto Suyanto, Rachmat Dedi, serta sejumlah para jajaran dilingkungan pekerja BRI Unit kerja. Sedangkan hadir sebagai saksi, yaitu Notaris, Pejabat Dinas Sosial Provinsi Banten, Kepolisian serta perwakilan dari nasabah.

    Pimpinan BRI Kantor Cabang Serang, Hajar Sasongko, saat ditemui usai acara mengatakan, bahwa acara pengundian Panen Hadiah Simpedes merupakan bentuk apresiasi BRI Cabang Serang, atas kepercayaan masyarakat khususnya nasabah penabung Simpedes. Dan dirinya mengucapkan selamat untuk para nasabah yang mendapatkan hadiah, semoga dapat bermanfaat.

    “Panen Hadiah Simpedes sudah merupakan acara rutin yang kami laksanakan setiap akhir semester atau dua kali dalam setahun, BRI memberikan hadiah seperti ini untuk mendorong masyarakat agar lebih aman termotivasi menabung, menggunakan fasilitas aplikasi BRIMO dari Bank BRI, selain lebih aman, nyaman, dan mendapatkan kemudahan dalam bertransaksi, serta nasabah berkemungkinan besar untuk memenangkan salah satu hadiah yang telah disediakan,” ujar Hajar Sasongko.

    “Dengan kata lain, BRI telah memotivasi masyarakat agar lebih memikirkan hari depan yang lebih baik, dengan cara menyisihkan sebagian dari pendapatannya secara rutin dalam bentuk berbagai jenis tabungan di Bank BRI,” tambahnya.

    Saat ditanyakan bagaimana cara mengikuti undian Simpedes BRI, Hajar Sasongko menjelaskan bahwa “syaratnya yaitu dengan membuka rekening tabungan Simpedes dan memiliki Saldo tabungan minimal Rp100 ribu rupiah. Jika dua persyaratan di atas telah dipenuhi, maka nasabah akan mendapatkan kupon undian secara otomatis. Kemudian, kupon tersebut akan secara otomatis masuk dalam undian simpedes BRI, sehingga Anda hanya perlu menunggu jadwal pengundian sesuai dengan lokasi Anda dan tinggal menunggu pengumuman pemenang undian tersebut,”Jelasnya.

    Dengan usainya acara pengundian Panen Hadiah Simpedes Semester 1 tahun 2021, Hajar Sasongko berharap masyarakat semakin menaruh kepercayaan yang lebih kepada BRI, serta masyarakat juga mau mengandeng BRI sebagai mitra, sehinga dapat tercipta peningkatan ekonomi yang lebih baik.

    Diketahui, dalam pengundian Panen Hadiah Simpedes Semester 1 tahun 2021, terkumpul sebanyak 37.763.804 kupon dari 21 unit kerja BRI Cabang Serang (1 kantor cabang, 2 KCP dan 18 unit kerja) yang dilakukan pengundian. (RUL)

  • Tarif Tol Serpan Seksi 1 Resmi Dirilis, Cikupa-Rangkasbitung Gol 1 Rp59 Ribu

    Tarif Tol Serpan Seksi 1 Resmi Dirilis, Cikupa-Rangkasbitung Gol 1 Rp59 Ribu

    SERANG, BANPOS – Setelah dilakukan peresmian oleh Presiden RI, Joko Widodo pada Selasa (16/11) lalu dan keesok harinya Rabu (17/11) dilakukan Tapping pertama oleh Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya di Gerbang Tol Rangkasbitung, akhirnya tarif Tol Serang-Panimbang Seksi 1 yaitu (Serang-Rangkasbitung), resmi di terbitkan.

    Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri PUPR No.1428/KPTS/M/2021 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol pada Jalan Tol Serang-Panimbang Seksi 1 (Serang-Rangkasbitung) dan Surat Keputusan Menteri PUPR No.1429 /KPTS/M/2021 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor dan Besaran Tarif Tol Simpang Susun Walantaka Jalan Tol Tangerang-Merak.

    Dengan penetapan tarif ini, maka pemberlakuan tarif ruas Serang-Rangkasbitung dan tarif integrasinya dengan Tol Tangerang-Merak akan diberlakukan dalam waktu dekat.

    Dalam lampiran rincian tarif yang diterima BANTEN POS, ada beberapa tarif untuk beberapa jenis golongan kendaraan yang hendak keluar atau masuk melalui Gerbang Tol (GT) Rangkasbitung.

    Dimana disebutkan, jika pengendara berasal dari GT Cikupa akan dikenakan tarif Rp59 ribu untuk kendaraan golongan I. Adapun dari GT Balaraja Timur sebesar Rp56.500, Balaraja Barat Rp54.500, Merak Rp60.500, Cikeusal Rp 25.000, Tunjung Teja Rp12.500.

    Sedangkan untuk GT asal Cikande Rp45.500, Ciujung Rp40.500, Serang Timur Rp43.500, Cilegon Rp53.000, Cilegon Barat Rp58.500.

    Direktur Utama PT Wijaya Karya Serang Panimbang, Mulyana dalam keterangannya mengatakan, bahwa dirinya yakin bahwa keputusan Menteri PUPR terkait tarif tersebut merupakan keputusan yang paling baik bagi semua pihak. Karena tentunya sudah mempertimbangkan banyak aspek.

    “Kami juga menginformasikan kepada seluruh masyarakat agar bisa juga melihat dari aspek lainnya, seperti manfaat tol tapi juga dari sisi kecepatan waktu, kemudahan aksesibilitas, pelayanan yang diberikan dan dampak ekonomi di wilayah yang dilalui ruas tol,” ujarnya.

    Sementara itu, manajer Bidang Pengembangan Sistem PT Wika Serang-Panimbang, Muhammad Albagir mengatakan, meski tarif tol seksi 1 Serang-Rangkasbitung sudah ditetapkan secara resmi, pihaknya belum memberlakukan penetapan tarifnya kepada para penggendara.

    Hal itu, menurut Albagir, sengaja dilalukan, dengan tujuan untuk memonitoring respon masyarakat terhadap nilai tarif tol tersebut. “Penetapan tarif gratis bagi para pengendara roda empat di ruas tol Serang-Rangkasbitung sudah melebihi 14 hari. Namun, kami belum menetapkan kapan tarif tersebut diberlakukan di tol tersebut, karena kami harus memonitoring respon masyarakat terlebih dahulu.” Pungkasnya. (RUL)

  • APBD Banten 2022 Rp12,7 Triliun, Defisit Lebih dari Setengah Triliun

    APBD Banten 2022 Rp12,7 Triliun, Defisit Lebih dari Setengah Triliun

    SERANG, BANPOS – Postur RAPBD Banten tahun 2022 yang telah disahakan, Selasa (23/11), untuk belanja pegawai sebesar Rp1, 6 triliun dari total APBD Rp12,7 triliun. Dari keseluruhan penganggaran, terjadi defisit lebih dari setengah triliun atau Rp554, 5 miliar.

    Belanja pegawai dengan angka hampir Rp2 triliun tersebut diluar dari tunjangan guru yang dialokasikan dari transfer kas daerah (TKD).

    Sementara itu, untuk belanja fungsi pendidikan yang tertuang dalam RAPBD 2022 yang baru saja disepakati antara pemprov dan DPRD yakni, sebesar Rp 4,4 triliun lebih atau 34,73 persen. Alokasi anggaran kesehatan sebesar Rp 1,2 triliun lebih atau 10,63 persen di luar gaji.

    Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik sebesar 40 persen dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah.

    Untuk belanja Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sebesar Rp 59,9 miliar lebih atau 0,47 persen, belanja pengembangan sumber daya manusia sebesar Rp 57,2 miliar lebih atau 0,45 persen.

    Gubernur Banten Wahidin Halim dalam Rapat Paripurna DPRD dengan agenda Penetapan Keputusan DPRD tentang Program Pembentukan Perda (Promperda) Banten tahun 2022 dan Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD Terhadap Rancangan Peraturan Daerah APBD Banten Tahun Anggaran 2022 di Gedung DPRD di KP3B Curug, Kota Serang, mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2022 telah memenuhi amanat belanja mandatory Pemerintah Pusat dan telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahun 2022, RAPBD Provinsi Banten sebesar Rp12,7 triliun lebih.

    “Realisasi anggaran kita termasuk tiga besar. Presiden saat berkunjung juga mengapresiasi pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten meski dalam situasi pandemi Covid-19,” ungkap WH.

    “Hal itu tidak lepas pula dari dukungan DPRD Provinsi Banten. Kami apresiasi dukungan dewan dalam penanganan pandemi Covid-19,” tambahnya.

    Masih menurut WH, struktur penganggaran Rancangan APBD banten tahun 2022 yakni anggaran pendapatan sebesar Rp 12,1 triliun lebih, anggaran belanja sebesar Rp12,7 triliun lebih. “Defisit anggaran sebesar Rp554,5 miliar; dan anggaran pembiayaan netto sebesar Rp554,5 miliar,” katanya.

    Dalam kesempatan tersebut WH juga menjelaskan beberapa proyek pekerjaan yang saat ini dilaksanakan. Termasuk adanya hambatan atau kendala.

    “Saat ini pembangunan Jembatan Bogeg sudah 64 persen. Desain jembatan ini termasuk yang terlebar. Sementara untuk pembangunan Jembatan Ciberang masih terkendala oleh cuaca,” ungkapnya.

    Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Banten Andra Soni itu juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, Plt. Sekda Banten Muhtarom, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Banten, serta para tamu undangan.

    Rencanaya RAPBD Banten tahun 2022 yang baru saja disetujui bersama antara eksekutif dan legislatif akan segera dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta.(RUS/ENK)

  • Saling Ngotot Soal UMK, Buruh Minta Naik Tinggi, Gubernur Tetapkan 1,63 Persen

    Saling Ngotot Soal UMK, Buruh Minta Naik Tinggi, Gubernur Tetapkan 1,63 Persen

    SERANG, BANPOS – Ribuan buruh turun ke jalan menuntut pemerintah menaikkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai keinginan mereka, Selasa (23/11). Namun, tuntutan itu tampaknya sulit dipenuhi setelah Pemerintah Provinsi Banten hanya menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) sebesar 1,63 persen.

    Berdasar pantauan BANPOS, aksi buruh terjadi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten, seperti di Kabupaten Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon. Buruh mentuarakan tuntutannya, mulai dengan mendatangi gedung DPRD hingga memblokade jalan agar tuntutannya dipenuhi pemerintah.

    Di Kota Serang, ribuan buruh dari Kabupaten Serang mendatangi Pendopo Kabupaten Serang. Mereka melakukan konvoi dari sejumlah kawasan industry di wilayah Serang timur dengan menggunakan sepeda motor.

    Di depan pendopo, mereka menuntut kenaikan upah sebesar 10 persen dan menolak penetapan upah 1,63 persen yang ditetapkan pemerintah.
    Di Kota Cilegon, ratusan buruh yang tergabung dari berbagai organisasi buruh di Kota Cilegon, menduduki jalan persimpangan lampu merah pintu masuk kawasan industri KS Cilegon. Akibatnya arus lalu lintas dari Cilegon menuju Merak maupun sebaliknya, juga dari arah kawasan menuju gerbang pintu tol dan sebaliknya harus direkayasa petugas keamanan.

    Arus lalu lintas dari Cilegon menuju Merak terpantau ramai dan tidak mengalami kemacetan, hanya kepadatan lalu lintas sehingga pengendara harus mengurangi kecepatannya, begitupun sebaliknya.

    Orator unjuk rasa Adi Adrian mengatakan, pihaknya sedang menunggu rekannya melakukan mediasi dengan Walikota Cilegon untuk merekomendasikan kenaikan UMK di Kota Cilegon.

    “Kita disini sedang menunggu rekan kita yang sedang negosiasi dengan Walikota Cilegon, dari kemarin mediasi dengan Walikota Cilegon tidak ada hasil,” ujarnya.

    “Dia jadi Walikota Cilegon dapat siapa? Dapat kita masyarakat yang memilih. Seharusnya membela kita dan membuatkan rekomendasi kenaikan UMK buruh di Cilegon,” tandasnya.

    Tuntutan serupa disampaikan ribuan buruh yang tergabung dari berbagai serikat pekerja dan aliansi yang ada di wilayah Tangerang Raya. Mereka mengawal sidang pleno Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dengan mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupetan Tangerang.

    Koordinator Aksi, Hadi mengatakan, dalam aksi tersebut, buruh menuntut adanya kenaikan upah di tahun 2022. Mengingat, saat ini sektor perekonomian pada masa pandemi Covid-19 mengalami perbaikan.

    “Disini kami mengawal sidang pleno yang digelar di Disnaker. Kami juga meminta agar UMK naik menjadi 13,50 persen, lalu UMP Banten di tahun 2022 naik menjadi 8,9 persen,” kata Hadi usai melakukan orasi.

    Terkait hal tersebut, lanjut Hadi, pihaknya berharap Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar menerima aspirasi buruh tentang kenaikan upah di Kabupaten/Kota Tangerang.

    “Kami harap apa yang kami sampaikan kepada pak Bupati bisa disampaikan kembali kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim,” ujarnya.

    Sementara itu, dalam rapat pleno yang dilakukan oleh pihak Disnaker Kabupaten Tangerang dengan perwakilan buruh serta dewan pengupahan untuk menentukan kenaikan atau besaran UMK tahun 2022. Hasil keputusan sidang pleno ditetapkan bahwa UMK tahun 2022 di Kabupaten Tangerang, naik sekitar 10 persen atau sekitar Rp4.653.872.

    Plt Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Beni Rachmat mengatakan, besaran yang telah disepakati mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) 36 tahun 2021 tentang pengupahan.

    “Kesepakatan menyampaikan UMK 2022 naik 10 persen dari UMK 2021, dan ini sudah melalui perhitungan UMK pada kebijakan di PP 36 tahun 2021 tentang pengupahan,” katanya.

    Menurutnya, kenaikan tersebut berdasarkan dari beberapa fomulasi, seperti inflasi sebesar 1,85 persen, pertumbuhan ekonomi 7,10 persen dan produktifitas 1,05 persen.

    Koordinator Aksi, Edi Jayadi mengatakan, berdasarkan kesepakatan dari hasil sidang pleno tersebut, pihaknya menyetujui hasil kenaikan UMK yang ditetapkan.

    “Ya kami setuju, walaupun tidak sesuai dengan tuntutan kami sebesar 13,50 persen. Namun, angka yang telah disepakati itu masih bisa kami terima,” katanya.

    Dengan hasil kesepakatan pada sidang pleno tersebut, lanjut Edi, pihaknya berharap Pemkab Tangerang agar dapat merekomendasikan kenaikan tersebut kepada Gubernur Banten.

    “Kami juga minta rekomendasi 10 persen itu dapat langsung direkomendasikan Bupati Tangerang kepada Gubernur Banten. Dan nantinya, kami juga akan mengawal kembali penetapan UMK 2022 agar sesuai dengan kesepakatan,” ungkapnya.

    Pada bagian lain, Serikat pekerja yang ada di Kota Serang mengusulkan kenaikan UMK 2022 naik sebesar 2,9 persen dari tahun sebelumnya menjadi Rp3.911.000. Kendati demikian, Pemkot Serang masih belum memutuskan besaran kenaikan UMK untuk tahun 2022 mendatang.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengaku bahwa Pemkot Serang masih belum memutuskan besaran UMK di Kota Serang. Akan tetapi, usulan dari serikat pekerja akan dipertimbangkan bersama dengan unsur lainnya.

    “Kemudian dari unsur pengusaha juga mengusulkan, kalau UMK Kota Serang sebesar Rp3.850.000, sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021,” ujarnya, Selasa (23/11).

    Oleh karena itu, Pemkot Serang akan mengakomodir berbagai usulan dari masing-masing unsur, dan mengajukannya ke Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, untuk menjadi pertimbangan penetapan besaran UMK.

    “Nanti kami akan usulkan ke Gubernur Banten (Wahidin Halim), untuk menjadi kesepakatan berapa besaran pasti UMK di Kota Serang,” ucapnya.

    Syafrudin mengaku bahwa kenaikan yang diusulkan oleh kedua belah pihak tersebut, tidak terlalu besar dan dianggap masih wajar. Akan tetapi, Pemkot Serang tetap akan membahas dan menetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama, sehingga dapat mencegah terjadinya gejolak.

    “Memang kenaikannya tidak seberapa permintaannya. Hanya memang kami menginginkan ada kesimpulan dari Gubernur Banten. Dari pengusulan serikat pekerja sebesar Rp3.900.000, dengan pengusulan pengusaha Rp3.850.000,” ucapnya.

    Syafrudin pun menuturkan dengan adanya dua usulan dari masing-masing unsur, Pemkot Serang belum bisa memutuskan berapa angka pasti UMK Kota Serang pada 2022 mendatang. Sebab, dirinya akan menunggu hasil kajian dan kesimpulan, serta kesepakatan antar semua pihak. “Iya, kami masih menunggu kajian dari gubernur (Banten), berapa besarannya,” tuturnya.

    Sementara itu, Kepala Disnakertrans Kota Serang, Ikbal, mengatakan bahwa Pemkot Serang telah melakukan pertemuan dengan Dewan Pengupahan Kota, untuk membahas mengenai UMK Kota Serang tahun 2022.

    “Dalam proses diskusi hasilnya kami mengacu pada PP nomor 36 tahun 2021, yang mengatur UMK di semua wilayah,” ujarnya.

    Akan tetapi, ia mengaku tetap saja Pemkot Serang belum bisa memutuskan besaran UMK, karena perlu adanya pembahasan lanjutan terkait usulan dari Serikat Pekerja, yang menginginkan kenaikan upah sebesar 2,9 persen. “Jadi nanti kami akan melihat parameter inflasi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya.

    Terpisah, Gubernur Banten, Wahidin Halim memastikan kenaikan UMP sebesar 1,63 persen, atau setara Rp40 ribu. Wahidin mengklaim, angka kenaikan UMP di wilayahnya paling tinggi dibanding daerah lain.

    “Kita (UMP) Rp40 ribu kenaikannya daerah lain gak ada. DKI cuma Rp37 ribu. Paling tinggi itu (UMP Banten),” kata Wahidin kepada wartawan, Selasa (23/11).

    Dia pun mengatakan tidak akan mengubah keputusan tersebut meski mendapat penolakan dan ancaman demo besar-besaran dari serikat buruh. Dia menilai angka tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 36 tahun 2021 saja dalam penetapan UMP dan surat edaran Menaker.

    “Nggak apa apa. Saya berangkat dari ketentuan tadi hanya melaksakanan surat edaran tadi (Menaker),” katanya.

    Wahidin mengatakan, UMP sebesar 1,63 persen tersebut diharapkan menjadi acuan Pemerintah Kabupaten/Kota di Banten untuk mengusulkan kenaikan UMK. Keputusan UMK akan ditentukan pada Rabu (24/11) ini.

    “(UMK) tunggu dari kabupaten/kota. Itu jadi acuan sih. Gak boleh kurang dari acuan kita,’ katanya.(LUK/DHE/DZH/ENK)

  • PLTU II Labuan Dituding Penyebab Abrasi Pantai

    PLTU II Labuan Dituding Penyebab Abrasi Pantai

    PANDEGLANG, BANPOS –Kondisi Pantai Karoeng sampai Laba, di Desa Margagiri, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Pandeglang, telah tergerus abrasi.

    Bahkan, abrasi yang terjadi di pantai yang keberadaannya berdekatan dengan PLTU II Labuan itu, mengakibatkan bangunan pagar villa dan hotel yang ada di sepanjang pantai tersebut banyak yang hancur dikarenakan arus laut tembus hingga ke darat, jika terjadi pasang.

    Masyarakat sekitar menduga, kondisi itu terjadi sejak keberadaan PLTU II Labuan. Sebab, keberadaannya dinilai mengakibatkan perubahan arus laut.

    “Lihat saja sepanjang pantai, mulai dari belakang Villa KBC hingga pantai Laba, sudah mengalami abrasi yang cukup parah. Kami menduga, kejadian ini sejak adanya perusahaan PLTU II Labuan,” kata Suharja, seorang warga setempat, Senin (22/11).

    Suharja yang juga aktivis di Pandeglang ini menduga, tingginya laju abrasi pantai disebabkan oleh bangunan breakwater (pemecah ombak) dari PLTU II Labuan. Karena keberadaanya, menjorok ke tengah laut, sehingga mengakibatkan pengalihan arus laut tersebut.

    “Kami menilai, dari adanya pembangunan breakwater itu menjadikan gelombang ke Pantai Karoeng dan sekitarnya tinggi. Jadi akibatnya, ketika air laut terjadi pasang, gelombang laut naik ke bibir pantai dan membuat pantai abrasi,” tambahnya.

    Atas kondisi tersebut lanjut Suharja, tidak sedikit masyarakat khususnya pengelola pantai yang merasa dirugikan. Sebab mengakibatkan beberapa pagar bangunan hotel dan villa, banyak yang rusak oleh arus gelombang.

    Ditambahkannya, khawatir jika tidak segera diantisipasi, arus abrasi itu kian meluas. Maka dari itu ia mendesak, pihak terkait baik manajemen PLTU II Labuan maupun pemerintah melakukan evaluasi dan kajian lagi.

    “Kami harap dari manajemen PLTU II Labuan, melihat kondisi abrasi pantai ini. Pemerintah baik Pemkab Pandeglang dan Provinsi Banten, melakukan tinjauan terhadap kondisi pantai yang berada di wilayah penyangga PLTU II Labuan itu,” tandasnya.

    Terpisah, seorang pejabat bidang kehumasan Indonesia Power (IP) PTLU II Labuan, Mujahidin mengaku, kaitan dengan hal tersebut, paling harus duduk bareng dulu dalam melakukan kajian seperti apa dan solusinya bagaimana.

    “Karena jika keterkaitan dengan pembangunan, itu nanti ranahnya PLN dan Kantor Pusat. Serta dinas terkait, nanti bagaimana baiknya,” ujarnya.

    Disinggung bagaimana langkah manajemen PLTU II Labuan, kaitan dengan adanya abrasi pantai di sekitar kawasan PLTU II Labuan tersebut. Ia mengaku, sudah melakukan peninjauan lokasi dan melaporkan hal itu ke kantor pusat.

    “Selain itu juga, sudah melakukan koordinasi dengan DPUPR dan sudah melakukan beberapa upaya terkait persoalan itu (Abrasi pantai). Dari pihak Jetty, juga terus melakukan kajian – kajian dengan kantor pusat untuk mencari solusinya,” tandasnya.(BNN/PBN)

  • PLN Harap Insentif untuk Kendaraan Listrik

    PLN Harap Insentif untuk Kendaraan Listrik

    TANGSEL, BANPOS- PT PLN (Persero) berharap pemerintah memperluas regulasi program kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) menjadi Low Carbon Emission Vehicle (LCEV). Hal ini untuk mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia demi mencapai target karbon netral pada 2060.

    Program pemerintah terkait Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2) atau Low Cost Green Car (LCGC) sudah dijalankan pemerintah sejak 2013. Namun, perlu adanya pembaruan kebijakan terkait LCGC, seiring perkembangan teknologi dan isu lingkungan yang semakin kuat.

    Peluncuran varian mobil listrik diharapkan dapat mendorong makin banyak orang memiliki mobil, mengurangi subsidi bahan bakar, dan untuk berkompetisi dengan mobil impor, serta memperbanyak lapangan kerja di dalam negeri.

    Terbaru, Presiden Joko Widodo menyampaikan suplai energi di Indonesia 67 persen berasal dari batu bara, 15 persen bahan bakar atau fuel dan 8 persen gas. Apabila Indonesia dapat mengalihkan energi tersebut maka akan berdampak pada keuntungan pada neraca pembayaran.

    “Kalau kita bisa mengalihkan ke energi lain misalnya mobil diganti dengan listrik semuanya, karena PLN oversupply, maka pasokan dari PLN terserap dan impor minyak Pertamina menjadi turun,” ujarnya.

    Dirinya menambahkan, transisi energi ini tidak bisa ditunda-tunda. Perencanaan sudah harus mulai disiapkan. Peralihan menuju energi yang lebih ramah lingkungan adalah salah satu upaya pemerintah dalam mengendalikan perubahan iklim.

    Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita memastikan kesiapan pemerintah memasuki era kendaraan listrik. Peta jalan pengembangan industri otomotif pun disesuaikan dengan upaya mengurangi emisi karbon.

    Kemenperin pun telah mengeluarkan dua peraturan Menteri Perindustrian. Pertama, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi Teknis, Roadmap EV dan Perhitungan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Selanjutnya, Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 28 Tahun 2020 tentang Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap sebagai bagian tahap pengembangan industrialisasi KBLBB di Indonesia.

    “Hingga 2030, industri dalam negeri ditargetkan dapat memproduksi mobil listrik dan bis listrik sebanyak 600 ribu unit. Dengan angka tersebut, diharapkan konsumsi BBM dapat berkurang sebesar 3 juta Barrel serta menurunkan emisi CO2 sebanyak 1,4 juta Ton,” jelas Menperin.

    Target ini ditetapkan untuk mendukung pemenuhan komitmen Indonesia dalam mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sebesar 29 persen pada 2030. Untuk memenuhi target tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 73/2019 Jo PP 74/2021 yang merevisi aturan tarif PPnBM bagi kendaraan bermotor berdasarkan tingkat konsumsi bahan bakar dan emisi CO2.

    “Tentunya insentif PPnBM tersebut hanya diberikan untuk kendaraan bermotor produksi dalam negeri yang memenuhi persyaratan pendalaman manufaktur atau TKDN dalam rangka menarik investasi di sektor perakitan kendaraan bermotor, industri komponen, serta infrastruktur pendukungnya,” kata Agus.

    Pada kesempatan yang sama, Direktur Niaga dan Manajemen Pelanggan PLN Bob Saril mengakui, jika saat ini harga mobil listrik dengan spesifikasi yang setara LCGC masih lebih mahal. Namun, seiring perkembangan teknologi, terutama perkembangan baterai yang harganya sepertiga dari keseluruhan mobil, tentunya ke depan mobil listrik akan semakin murah.

    “Produsen otomotif China sudah memproduksi mobil listrik murah di kisaran harga Rp 60 juta. Saya kira program LCGC ke depan akan lebih tepat untuk mobil listrik. Terlebih Indonesia sudah mampu memproduksi baterai mobil di dalam negeri,” tuturnya di program Economic Challange Metro TV yang disiarkan Jumat (19/11/2021).

    Terkait dengan pilihan mobil ramah lingkungan saat ini di Indonesia, Bob percaya jika kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) lebih baik dibandingkan plug-in hybrid electric vehicle (PHEV). Berbeda dengan KBLBB yang nol emisi, mobil hybrid masih menghasilkan emisi, karena listriknya diproduksi menggunakan internal combustion engine (ICE).

    “Selain itu, efisiensi mobil listrik akan sangat terasa untuk pelanggan jika langsung ke mobil full listrik. Sistem mobil listrik simpel, artinya biaya pemeliharaannya murah juga. Komponennya juga lebih sedikit, tidak seperti ICE yang jumlahnya cukup banyak, sehingga untuk jangka panjang pemeliharaan lebih hemat,” lanjut Bob.

    Terlebih, Bob menambahkan, dari sisi konsumsi bahan bakar mobil listrik terbukti lebih efisien dibandingkan mobil konvensional. Untuk 1 kilo Watt hour (kWh) listrik mampu menggerakkan mobil listrik sejauh 10 kilometer (km), sama dengan konsumsi mobil konvensional untuk 1 liter bensin.

    “Penghematannya dimana? Katakanlah menggunakan Pertamax yang satu liter sekitar Rp 9.000, 1 kWh listrik tegangan rendah sekitar Rp 1.444. Itu berarti dapat penghematannya mencapai enam kalinya, sangat hemat sekali,” ujarnya.

    Memang, Dia mengakui, dengan menggunakan mobil listrik akan meningkatkan tagihan listrik rumah. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan biaya pengeluaran untuk BBM bulanan, tentunya akan berbeda jauh.

    “Terlebih PLN ada program diskon pengisian mobil listrik dari jam 10 malam sampai 5 pagi. PLN juga menyediakan program tambah daya bagi pemilik mobil listrik dengan memberi diskon penambahan yang tadinya maksimal Rp4,5 juta menjadi hanya Rp150 ribu saja,” ucapnya.

    Selain mengisi mobil di rumah, PLN juga sudah menyiapkan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan membuka kesempatan pihak swasta ikut menyediakan fasilitas pengisian energi kendaraan listrik tersebut, dengan begitu bisa menjadi peluang usaha baru. Berbeda dengan Stasiun Pengisian Bahan bakar Umum (SPBU), SPKLU bisa dibangun dengan lebih sederhana dan tidak memerlukan lahan yang besar.

    “Siapapun bisa membuka SPKLU, hanya memerlukan lahan 50×50 centimeter untuk satu charging station atau satu meter untuk dua, serta tempat untuk parkir waktu mengisi daya mobil. Tidak perlu lahan khusus untuk penampungan seperti BBM, karena kita penampungannya di jaringan,” kata Bob.

    PLN juga telah meluncurkan aplikasi Charge.IN, aplikasi pengisian daya (charging) pertama pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) bagi konsumen pemilik KBLBB. Aplikasi ini dapat menunjukkan lokasi SPKLU maupun besaran pengisian daya. Melalui aplikasi ini, pemilik KBLBB bisa mengontrol dan mengendalikan pengisian daya. (*)

  • Lewat Gerakan Banten Berakhlak, Yayasan Erick Thohir Bantu Warga Atasi Tekanan Pandemi

    Lewat Gerakan Banten Berakhlak, Yayasan Erick Thohir Bantu Warga Atasi Tekanan Pandemi

    TANGERANG, BANPOS- Gerakan Banten Berakhlak yang diinisiasi Yayasan Erick Thohir menggelar program social healing di Provinsi Banten, yang bertujuan untuk membantu masyarakat keluar dari tekanan kondisi pandemi Covid-19 selama ini.

    Yayasan ini membantu masyarakat membangun dan merehabilitasi fasilitas umum (fasum) sepeti sarana olahraga, taman baca, tempat ibadah, dan lain lain.

    Pembangunan fasilitas untuk olahraga dilakukan salah satunya di wilayah Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang. Di sana Gerakan Banten Berakhlak membantu warga merenovasi lapangan bulutangkis milik warga.

    Ahyani, warga warga RT 05/03 Desa Pasilian, Kecamatan Kronjo, Kabupaten Tangerang, mengatakan, warga dan pemuda di daerahnya ingin memiliki lapangan bulutangkis untuk kegiatan olahraga. Selama ini ada lapangan seadanya yang beralas tanah dengab garis lapangan terbuat dari bambu. Ia menyebut warga tidak mempunyai anggaran untuk merenovasi lapangan tersebut.

    “Warga di sini, anak muda di sini, ya intinya pengen mempunyai lapangan bulutangkis untuk olahraga. Sebelum direnovasi sih lapangan ini tadinya pakai bambu berhubung tidak ada biaya untuk renovasi,”ujarnya.

    Ahyani mengungkapkan, kini lapangan bulutangkis di lingkungan rumahnya telah mendapatkan bantuan untuk renovasi dari Yayasan Erick Thohir.

    “Alhamdulillah sekarang dapat bantuan. Dari Gerakan Banten Berakhlak, itu dari Bapak Haji Erick Thohir,” ungkapnya dengan wajah sumringah.

    Ia bersama warga lainnya mengapresiasi kepedulian Erick Thohir yang telah memberikan bantuan untuk merenovasi fasilitas olahraga di wilayahnya.

    “Yah alhamdulillah, berkat bantuan dari Bapak Haji Erick Thohir, insyaallah kami akan urus, kami akan pelihara dengan baik,” katanya.

    Saat dihubungi awak media, Imam Priyono yang saat ini menggawangi Gerakan Banten Berakhlak menjelaskan, gerakan ini tengah fokus mencurahkan perhatian pada upaya mengatasi tekanan yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19. Gerakan ini, terangnya, tengah bekerja melakukan pemugaran di berbagai wilayah di Provinsi Banten.

    Ratusan titik fasilitas umum milik warga Banten telah mendapatkan dukungan Yayasan Erick Thohir untuk diperbaiki dan menjadi titik-titik konsentrasi warga dalam berkumpul dan meningkatkan solidaritas sosial. (RED)

  • Terra Drone Bantu Percepat Pengerjaan Proyek Tol Cisumdawu

    Terra Drone Bantu Percepat Pengerjaan Proyek Tol Cisumdawu

    SUMEDANG, BANPOS- Terra Drone Indonesia, perusahaan startup pemanfaatan drone industri berhasil menyelesaikan pekerjaan survei pemetaan udara menggunakan drone untuk proyek tol Cisumdawu. Survei menggunakan drone tersebut berlokasi di Sumedang – Majalengka dengan total luas area kurang lebih ±30 km.

    Teknologi drone yang digunakan ialah Bramor ppX, drone berjenis fixed wing yang dirancang khusus untuk melakukan survei pemetaan. Bramor ppX mampu terbang hingga 3 jam sehingga mampu mengambil data di area yang luas hanya dalam sekali terbang. Selain durasi terbang yang lama, bramor ppX dapat menghasilkan data akurat sesuai kriteria yang dibutuhkan kontraktor.

    CEO Terra Drone Indonesia, Michael Wishnu Wardana melalui siaran persnya yang diterima BANPOS mengungkapkan, dalam pengerjaan infrastruktur besar seperti jalan tol, drone mampu memberikan data akurat dari hasil survey yang nantinya bisa digunakan oleh kontraktor untuk perencanaan konstruksi. Beberapa perencanaan tersebut antara lain untuk kebutuhan perhitungan biaya konstruksi, perencanaan teknis, rekayasa, operasi, manajemen pembangunan hingga pengambilan keputusan strategis lainnya.

    “Pengerjaan proyek konstruksi diawali dengan survey pemetaan lahan. Hal tersebut berlaku dalam pengerjaan proyek jalan tol yang nantinya menghubungkan satu kota ke kota lain, sudah pasti dikerjakan pada area yang luas dan panjang. Survey darat yang sebelumnya dilakukan para kontraktor memakan tenaga dan biaya lebih banyak karena pengerjaannya membutuhkan waktu yang lebih lama dalam melakukan pemetaan lahan,” katanya.
    Selain itu, proyek jalan tol biasanya dikerjakan dengan harus membuka lahan baru untuk dibangun, tidak jarang gunung, hutan atau lahan yang tidak terjamah mengharuskan para surveyor menyusuri medan yang sulit dan risiko yang mungkin terjadi.

    Namun dengan menggunakan teknologi drone, para surveyor tidak perlu melakukan hal tersebut, karena drone dengan mudah menjangkau area luas dari jarak jauh dengan hanya melibatkan 2 orang, yakni pilot drone dan observer.
    “Selain itu, hasil data yang didapat lebih cepat dan akurat karena area lahan ditangkap secara visual oleh kamera dan sensor canggih khusus pemetaan. Teknologi drone juga digunakan karena dengan kemampuannya yang dapat membawa berbagai jenis kamera dan sensor, drone dapat menghasilkan berbagai jenis peta dalam satu kali terbang,” ujarnya.

    Michael Wishnu Wardana menambahkan, melalui berbagai teknologi dan pengalaman yang Terra Drone Indonesia miliki di sektor konstruksi, diharapkan dapat membantu para kontraktor lain untuk melakukan survey yang lebih efisien dari segi waktu, biaya dan meningkatkan keselamatan pekerja lapangan.
    “Data akurat yang dihasilkan pun dapat menjadi acuan pengerjaan proyek hingga dapat selesai sesuai jadwal,” pungkasnya.

    Tol Cisandawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan) sendiri diperkirakan oleh pemerintah akan beroperasi tahun ini, dan diharapkan dapat meningkatkan konektivitas ke Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati yang sudah mulai beroperasi. (RED)