BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Mitsubishi Serang-Cilegon Resmi Hadirkan New Xpander dan New Xpander Cross

    Mitsubishi Serang-Cilegon Resmi Hadirkan New Xpander dan New Xpander Cross

    SERANG, BANPOS – Mitsubishi Serang dan Cilegon memperkenalkan produk New Xpander dan New Xpander Cross secara virtual dan offline, yang berlangsung di Mitisubishi Serang City, Senin (15/11/2021) kemarin.

    Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro mengatakan, model unggulan Mitsubishi Motors di Indonesia mendapatkan penyempurnaan di penghujung tahun 2021, yakni dengan hadirnya New Xpander dan juga New Xpander Cross.

    Menurutnya, peluncuran ini merupakan model terbaru dari PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI). MMKSI sudah lebih dulu memperkenalkan New Xpander sebuah ”New Generation Crossover MPV”, dan new Xpander Cross untuk pasar Indonesia melalui acara virtual pada 8 November 2021, yang merupakan pengembangan dan penyempurnaan dari model sebelumnya.

    “New Xpander ini mengusung tagline “Be The Life Xpander” yang diusung New Xpander sebagai manifesto sebuah keyakinan bahwa “Adventure” ada di kehidupan setiap individu. Menjalani kehidupan setiap hari dengan semua tantangan serta harapannya adalah sebuah adventure, di mana Mitsubishi Motors ingin menjadi brand yang akan semakin melengkapi setiap adventure dalam kehidupan tersebut menuju kebahagiaan yang lebih baik lagi,” katanya dalam keterangan tertulis.

    Menurutnya, Mitsubishi Xpander dikembangkan melalui riset mendalam, diproduksi, dan diluncurkan dalam debut global pada 2017 di Indonesia. Hingga Oktober 2021, Xpander telah mendapatkan penerimaan positif dari konsumen Indonesia dengan total populasi saat ini telah mencapai lebih dari 210.000 unit, dan telah meraih puluhan penghargaan dari berbagai media dan institusi nasional yang membuktikan bahwa model Xpander sangat sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia.

    “Dengan segala keunggulan fitur di sisi interior dan eksterior yang semakin luxurious, performa dan sistem keselamatan yang semakin baik, kami memperkenalkan New Xpander sebagai generasi terbaru, yang akan menjadi partner Anda, para konsumen kami di Indonesia dalam menjalani petualangan hidup. Karena kami, Mitsubishi Motors, percaya bahwa setiap tahapan dalam kehidupan adalah sebuah Adventure. Kami ingin selalu menjadi bagian dari perjalan hidup Anda yang terus berputar, guna menciptakan momen berharga tak terlupakan bersama orang-orang terkasih. Be The Life Xpander!,” paparnya.

    Diketahui, selain dihadiri Director of Sales and Marketing Division MMKSI Irwan Kuncoro, tampak hadir General Manager of Sales and Marketing Division MMKSI Amiruddin, General Manager of After Sales Division MMKSI Boediarto, Department Head of Sales Region 1 Department MMKSI Ilham Iranda Syahputra, Department Head of PR & CSR Department MMKSI Aditya Wardani, dan Brand Ambassador of Mitsubishi Motors Indonesia Rifat Sungkar.

    Selain itu, virtual conference ini juga dihadiri Vice President Director of Dipo Group Suhardi Chandra, Business Manager Dipo Serang Palima Daru Harti, Business Dipo Cilegon A. Yani, Usdensi, Assistant Business Manager Dipo Serang Penancangan Derry Susanto, dan Assistant Business Manager Dipo Serang City Gino Graciano. (RUL)

  • Tol Serang-Panimbang Seksi I Siap Diresmikan

    Tol Serang-Panimbang Seksi I Siap Diresmikan

    SERANG, BANPOS – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dijadwalkan akan meresmikan pengoperasian Jalan Tol Serang – Panimbang (Serpan) yang membentang sepanjang 83,677 KM dan dibagi menjadi 3 (tiga) seksi, pada Selasa (16/11).

    Dengan diresmikannya Seksi I Jalan Tol Serang – Panimbang, akan membuka konektivitas baru bagi masyarakat sekitar untuk dari dan menuju Serang – Rangkasbitung hanya dalam waktu tempuh 15-20 menit.

    Tidak hanya itu, kehadiran Jalan Tol Serang – Panimbang akan membangun aksesibilitas yang turut mendukung pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Banten, seperti Banten Tengah dan Banten Selatan dengan Banten Utara yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

    Selain itu, Tol Serang-Panimbang juga akan memberikan kemudahan dan efisiensi waktu perjalanan seperti dari Jakarta menuju obyek wisata Tanjung Lesung.

    Direktur Utama WSP, Mulyana menuturkan, jika PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) juga tengah melaksanakan pengerjaan Seksi II Tol Serang – Panimbang yang menghubungkan Rangkasbitung – Cileles sepanjang 24,1 KM yang kini mencapai progres 13,21%, pengerjaan Seksi II diharapkan dapat bersamaan dengan penyelesaian Seksi III ruas Cileles-Panimbang yang diperkirakan menyusul selesai pada akhir tahun 2023 mendatang.

    Untuk diketahui, Tol Serang-Panimbang yang dimulai pembangunan pada tahun 2017 tersebut, terdiri dari tiga seksi, yaitu Seksi 1 Serang-Rangkasbitung yang membentang 26,5 kilometer dan Seksi II (Rangkasbitung – Cileles) sepanjang 24,1 KM dikerjakan oleh Konsorsium PT Wijaya Karya Serang Panimbang (WSP) yang porsi sahamnya terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (83,42%), PT PP (Persero) Tbk. (15,64%) & PT Jababeka Infrastruktur (0,94%), sementara Seksi III (Cileles – Panimbang) sepanjang 33 KM dikerjakan oleh Pemerintah.

    Adapun sebagai informasi, jalan Tol Serang – Panimbang (Serpan) Seksi I (Serang – Rangkasbitung) sepanjang 26,5 KM tersebut, telah mendapatkan Sertifikat Laik Operasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pada 12 November 2021. (RUL)

  • DJP Banten Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Senilai Rp41 Miliar

    DJP Banten Serahkan Tersangka Pengemplang Pajak Senilai Rp41 Miliar

    TANGERANG, BANPOS – Setelah melakukan penyidikan secara saksama terhadap satu tersangka tindak pidana perpajakan berinisial RHW, Penyidik Kanwil DJP Banten melakukan penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Negeri Tangerang Selasa, (9/11).

    Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Banten, Sahat Dame Situmorang mengatakan, atas kerjasama yang baik antara Penyidik Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten, berkas perkara tersangka RHW sudah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti (P-21).

    RHW disangka dengan sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan yang isinya tidak benar, tidak lengkap dan menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya melalui PT PNS.

    “RHW melakukan tindak pidana perpajakan dalam kurun waktu Juni 2011 sampai dengan Desember 2014, sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp41.228.284.990,” ungkapnya.

    Diketahui, RHW secara sengaja menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar dan/atau tidak lengkap dan/atau menggunakan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (1) huruf d dan/atau Pasal 39A huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

    “Atas perbuatan tersebut, RHW diancam pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar,” katanya.

    Ia mengaku, keberhasilan Kanwil DJP Banten dalam menangani tindak pidana di bidang perpajakan, menunjukkan keseriusan dalam melakukan penegakan hukum dalam bidang perpajakan di wilayah Provinsi Banten.

    “Hal itu juga merupakan wujud koordinasi yang baik antar aparat penegak hukum yang telah dilakukan oleh Kanwil DJP Banten, Polda Metro Jaya dan Kejaksaan Tinggi Banten yang akan memberikan peringatan bagi para pelaku lainnya sehingga akan berimbas dalam mengamankan penerimaan negara demi tercapainya pemenuhan pembiayaan negara dalam APBN,” tandasnya. (MUF)

  • Kinerja TAPD Kota Serang Dinilai Memalukan

    Kinerja TAPD Kota Serang Dinilai Memalukan

    SERANG, BANPOS – Gagalnya Kota Serang dalam merubah APBD 2021 membuat Walikota Serang didesak untuk segera mengevaluasi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bahkan, DPRD Kota Serang pun akan memanggil TAPD untuk meminta penjelasan terkait dengan kegagalan tersebut.

    Demisioner Ketua Umum HMI MPO Untirta Pakupatan, Irkham Magfuri Jamas, mengatakan bahwa keterlambatan penyusunan R-APBD Perubahan telah mencoreng profesionalitas Pemkot Serang di hadapan masyarakat.

    “Pemkot Serang seharusnya dapat bekerja lebih baik lagi. Kelalaian seperti ini jelas mencoreng profesionalitas Pemkot Serang,” ujarnya.

    Ia mengatakan, kelalaian Pemkot Serang dalam menyusun R-APBD Perubahan akan berdampak signifikan terhadap pembangunan Kota Serang. Mengingat perubahan APBD merupakan upaya untuk memaksimalkan anggaran ‘mati’ yang tersisa pada APBD.

    “Keterlambatan ini jelas akan menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pembangunan daerah. Seharusnya dalam perubahan bisa dianggarkan untuk beberapa program mendesak dan prioritas, namun gagal karena kelalaian dari segi waktu,” ungkapnya.

    Besarnya dampak kelalaian tersebut menurut Irkham, perlu menjadi catatan ‘merah’ bagi Walikota Serang, untuk melakukan evaluasi total terhadap kinerja TAPD Kota Serang.

    “Maka perlu kami pertegas, Walikota harus mengevaluasi secara total kinerja bagian bagian terkait. Mulai dari BPKAD sampai TAPD harus dievaluasi total. Karena ini sangat fatal dan berdampak signifikan bagi pembangunan daerah,” ucapnya.

    Bahkan, Irkham pun mengaku tidak menutup kemungkinan adanya permainan dari oknum-oknum pejabat di Kota Serang, yang sengaja menggagalkan R-APBD Perubahan 2021. Sebab, APBD 2021 dipastikan akan menyisakan SiLPA yang besar.

    “Pemkot Serang bukan sekali dua kali mengurusi hal perubahan APBD. Sehingga jangan salahkan masyarakat apabila masyarakat menduga hal ini By Setting karena ada oknum yang ingin bermain pada anggaran 2022. Itu yang perlu kami pertanyakan dan kami kawal terus. Supaya pembangunan daerah dapat bersih adil dan mengundang Ridho Allah,” ucapnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi, akan memanggil TAPD Kota Serang untuk meminta penjelasan atas gagalnya R-APBD Perubahan 2021. Menurutnya, perlu dilakukan evaluasi agar ke depannya tidak terjadi hal yang memalukan tersebut.

    “Dalam waktu dekat ini, kami melalui Banggar akan memanggil TAPD Kota Serang. Supaya kita tahu, kenapa ini bisa terjadi. Jangan sampai kita melakukan kesalahan yang sama di tahun berikutnya,” ujar Budi, Selasa (2/11).

    Senada dengan Irkham, Budi menuturkan bahwa gagalnya perubahan APBD 2021 membuat banyak pembangunan menjadi terhambat. Sehingga, hal ini sangat disesalkan bisa terjadi.

    “Apalagi ini kan terlambat yang kedua kalinya. Tahun lalu juga terlambat, meskipun masih ditolerir. Tapi masa kita harus terlambat terus, jangan sampai menjadi kebiasaan,” ungkapnya.

    Maka dari itu, pihaknya akan menggali lebih dalam alasan dibalik keterlambatan yang terjadi. Jika memang merupakan human error, maka Pemkot Serang harus segera melakukan evaluasi besar-besaran.

    “Kalau human error kan berarti ada yang salah dari TAPD. Berbeda dengan system error. Maka dari itu, jika memang ini kesalahan dari TAPD, evaluasi harus benar-benar dilakukan. Kota Serang butuh orang yang benar dalam bekerja,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Penetrasi Asuransi jadi PR Sekaligus Peluang Buat Industri Asuransi

    Penetrasi Asuransi jadi PR Sekaligus Peluang Buat Industri Asuransi

    JAKARTA, BANPOS – Dewan Asuransi Indonesia (DAI) menilai penetrasi asuransi di Indonesia yang masih minim menjadi Pekerjaan Rumah (PR) sekaligus potensi besar bagi industri asuransi.

    “Jika melihat keseluruhan kita melihat sampai kuartal II 2021 penetrasi asuransi masih di kisaran angka 3,11%. Tentu ini menjadi PR dan potensi bagi kita semua, (penetrasi) masih kecil artinya potensi masih banyak untuk sama-sama kita kembangkan,” ujar Ketua Umum DAI Tatang Nur Hidayat dalam acara Indonesia Best Insurance Awards 2021 yang digelar Warta Ekonomi secara virtual di Jakarta, kemarin.

    Oleh sebab itu, lanjut dia, untuk mengembangkan potensi dan penetrasi asuransi, perusahaan asuransi perlu masuk ke ranah digital. Apalagi pada era pandemi Covid-19 seperti saat ini, digitalisasi sudah merupakan keniscayaan yang harus dilakukan pelaku usaha.

    “Dalam kondisi saat ini beberapa perusahaan mencatat kinerja beragam tapi secara keseluruhan mengalami peningkatan pertumbuhan perbaikan. Dan juga era digital pada era pandemi ini, digitalisasi makin penting dan perannya makin besar serta menjadi salah satu faktor pendorong perekonomian termasuk juga pertumbuhan di industri asuransi,” paparnya.

    Di sisi lain, pandemi Covid-19 juga menumbuhkan kesadaran akan asuransi khususnya terhadap asuransi jiwa dan kesehatan. “Semoga hal itu dapat kita manfaatkan dan optimalkan dengan baik dengan terus menjaga kualitas pelayanan perasuransian terhadap kepercayaan yang telah diberikan masyarakat,” tukasnya.

    Namun, dia bilang, tentu semua ini tetap harus mengedepankan kaidah kehati-hatian karena perusahaan asuransi harus memastikan terpenuhinya kewajiban di masa yang akan datang.
    Senada, Founder dan Presiden Komisaris Warta Ekonomi Fadel Muhammad mengungkapkan, meningkatnya kesadaran masyarakat akan asuransi telah membuat industri ini berhasil keluar dari tekanan pandemi Covid-19.

    Terbukti, berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pertumbuhan pendapatan premi asuransi jiwa sampai Agustus 2021 tetap moncer yakni mencapai Rp121,2 triliun, tumbuh 10,6 persen (yoy). Sementara itu pertumbuhan pendapatan premi asuransi umum sampai Agustus 2021 mencapai Rp50,2 triliun atau meningkat 1,8 persen (yoy).

    Peningkatan itu membuat Warta Ekonomi tertarik mengadakan penelitian untuk melihat diantara pertumbuhan hebat ini siapa perusahaan-perusahaan yang berhasil memberikan kinerja baik.
    “Untuk itu Warta Ekonomi mengapresiasi terhadap para pemenang award yang telah menunjukkan kinerja yang baik dan kami atas nama Warta Ekonomi mengucapkan selamat kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan kinerja baik, prestasi yang bagus di asuransi,” ucap Fadel.(ENK)

  • Tugu Insurance dan Bank BJB Bekerjasama Dalam Pelayanan Bancassurance

    Tugu Insurance dan Bank BJB Bekerjasama Dalam Pelayanan Bancassurance

    JAKARTA, BANPOS– PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance) berkolaborasi dengan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB) untuk memberikan perlindungan asuransi bagi nasabah Bank BJB, Jumat (15/10) lalu.

    Dalam kunjungannya ke kantor Bank BJB di Bandung, Presiden Direktur Tugu Insurance, Indra Baruna menyampaikan bahwa kerja sama diharapkan dapat memberikan nilai lebih bagi nasabah Bank BJB dalam memenuhi kebutuhannya mendapatkan perlindungan atas asset yang dimilikinya. Saat ini produk yang sudah dapat dinikmati oleh nasabah Bank BJB adalah asuransi kebakaran dan akan dilanjutkan dengan pengembangan produk-produk lainnya yang dibutuhkan.

    “Dengan jaringan kantor cabang Tugu Insurance yang luas dan didukung implementasi tekonologi yang tepat, Tugu Insurance berharap awal kerja sama ini dapat memberikan nilai lebih. Rangkaian produk juga sudah kami persiapkan untuk ditawarkan kepada nasabah BJB dengan harapan seluruh kebutuhan asuransi dapat diperoleh dengan mudah melalui Bank BJB tanpa perlu mencarinya di tempat yang lain,” jelas Indra.

    Sementara Yuddy Renaldi selaku Direktur Utama Bank BJB juga mengutarakan bahwa dengan melibatkan Tugu Insurance sebagai salah satu perusahaan asuransi umum terbesar di Indonesia bisa meningkatkan kepercayaan nasabah Bank BJB dalam membeli produk dalam ekosistem Bank BJB.

    “Kerjasama antara Bank BJB dan Tugu Insurance adalah salah satu upaya perusahaan dalam mempererat kolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengembangkan lini bisnis Bank BJB. Peluang bisnis bancassurance yang mengalami pertumbuhan di Indonesia diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kedua belah pihak,” ujar Yuddy. (AZM)

  • Di Hadapan Wartawan, Erick Jelaskan Filosofi Mancing

    Di Hadapan Wartawan, Erick Jelaskan Filosofi Mancing

    SERANG, BANPOS- Menteri BUMN Erick Tohir menjelaskan filosofi memancing bisa diterapkan dalam mengembangkan BUMN dan pembinaan kepada masyarakat. Menyediakan kail bukan ikan menjadi pelajaran berharga supdaya kemandirian tumbuh dan menghargai proses dalam berusaha mendapatkan hasil terbaik.

    “Filosofi memancing itu saya kasih pancing, nggak kasih ikan. Program BUMN juga begitu. Kepada rakyat kita kasih pancing, bukan kasih ikan,” kata Erick Tohir membuka acara Gebyar Mancing Pokja Wartawan Harian dan Elektronik Provinsi Banten dalam rangka HUT Provinsi Banten ke-21 di pemancingan Barugbug, Kabupaten Serang, Rabu (20/10/2021).

    Dalam skala lebih luas program pemerintah saat ini telah berubah dari sekadar memberikan bantuan ke pola pemberdayaan masyarakat. “Itulah kenapa saya dukung program mancing ini karena sesuai dengan filosofinya.
    Bukan ngasih ikan tapi pancingan,” kata Erick.

    Dalam kesempatan yang sama, Erick berpesan kepada seluruh awak media yang hadir agar tetap menjaga independensi memberikan sumbangsih kritik dan saran kepada pemerintah.
    “Jangan sampai gara-gara persahabatan kita, teman-teman wartawan sungkan mengkritisi. Karena saya orang media juga, jadi di era demokrasi ini, kritik dan saran itu hal yang lumrah. Itu obat untuk kita semua. Kalau memuji-muji (terus) racun,” ujar Erick.

    Usai membuka acara gebyar mancing, Erick langsung menuju Baduy yang belum lama ini tertimpa musibah kebakaran. Di sana Erick akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang masih menghuni tenda darurat. (RED)

  • Lewat Petunjuk dan Firasat, Erick Thohir Jadi yang Pertama Digelari Dulur Baduy

    Lewat Petunjuk dan Firasat, Erick Thohir Jadi yang Pertama Digelari Dulur Baduy

    LEBAK, BANPOS- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendapatkan gelar adat Dulur Baduy dari masyarakat Baduy. Prosesi penyematan gelar Dulur Baduy itu dilakukan di Saung Adat Baduy yang berlangsung di Kampung Cepak Huni, Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak,  Rabu siang (20/10).

    Saat prosesi penyematan Dulur Baduy, Erick Thohir didamping oleh tiga jaro adat dari Baduy Dalam yang secara khusus hadir menyaksikan penganugerahan tersebut. Upacara adat itu juga disaksikan secara langsung oleh ratusan warga Baduy Luar dan Dalam.

    Jaro Saija mengatakan gelar Dulur Baduy berangkat dari ungkapan terima kasih tertinggi karena Erick Thohir yang menyempatkan waktunya langsung menemui korban kebakaran di Kampung Baduy.

    “Penyematan ini dilakukan sebagai bentuk rasa terima kasih kepada Pak Menteri karena telah mengujungi titik paling selatan di Baduy,” kata Jaro Saija.

    Setelah Erick Thohir disematkan baju adat Baduy yang didominasi warna hitam serta lomar atau ikat kepala khas Baduy yang didominasi warna biru, ia langsung mengucapkan terima kasih atas kepercayaan suku Baduy atas gelar yang diterima.

    Menurut Erick, perasaan saat dianugerahi gelar Dulur Baduy sama dengan perasaannya ketika dirinya diminta menjadi Menteri BUMN. Erick bercerita, saat diminta menjadi Menteri BUMN, ia sadar besarnya tanggung jawab yang diemban, sebab sepertiga perekonomian Indonesia adalah BUMN.

    “Tentu pikiran dan tenaga saya harus memfokuskan tanggung jawab sebagai Menteri BUMN. Perasaan ini sama ketika saya digelari Dulur Baduy, tentu ini juga harus dipertanggungjawabkan semaksimal mungkin,” kata Erick.

    Erick melanjutkan, setelah menerima gelar Dulur Baduy dirinya akan mengimplentasikan nilai-nilai suku Baduy.

    “Jika dilihat, intisari dari Suku Baduy adalah menjaga, melestarikan alam. Tentu ini harus saya wujudkan agar menjaga dan melestarikan alam. Baik itu saya sebagai individu, atau jabatan sebagai Menteri BUMN. Tentu, BUMN harus menjadi perusahaan yang mampu menjaga alam Indonesia,” jelasnya.

    Sementara itu, salah satu tokoh suku Baduy Ayah Mursyid menjelaskan prosesi gelar adat Dulur Baduy kepada Erick Thohir merupakan peristiwa kali pertama  terjadi yang dianugerahkan kepada orang luar Suku Baduy.

    Ayah Mursyid mengatakan proses disematkannya Dulur Baduy kepada Erick Thohir tidak sekonyong-konyong terjadi, melainkan melalui proses yang panjang.

    “Gelar Dulur Baduy ke Pak Erick Thohir itu berawal dari firasat yang datang melalui tokoh-tokoh adat Baduy. Lalu firasat yang datang itu dibawa ke dalam musyawarah di antara tokoh dan Jaro Adat Baduy yang akhirnya menyepakati agar diberikan gelar Dulur Baduy pada Pak Erick,” katanya.

    Relawan Banten Berakhlak, Arif Kirdiat, yang memandu jalannya proses adat tersebut mengatakan peristiwa ini baru pertama kali terjadi. Tiga Jaro Adat Baduy Dalam bahkan secara khusus membawa amanah untuk bertemu Pak Erick Thohir guna menyerahkan Golok Sulangkar dari tetua adat Baduy Dalam yang diserahkan oleh Ayah Kemik, Punggiwa Baduy Dalam.

    Upacara adat itu diakhiri dengan persembahan hasil bumi yang diproduksi masyarakat Baduy yang diwakili Ayah Mursyid kepada Erick Thohir. Saat prosesi adat dilakukan, Angklung Buhun yang biasanya digunakan hanya setahun sekali, saat itu dibunyikan mengiringi upacara adat. Angklung Buhun hanya dimainkan dalam peristiwa yang dipandang sakral oleh masyarakat Baduy.

    Sebelumnya, Erick Thohir bertolak menuju Kampung Cepak Huni untuk mengunjungi pengungsian korban kebakaran yang menimpa belasan rumah warga Baduy. Erick berjanji untuk membangun kembali pemukiman bagi warga Baduy yang rusak dan hangus terbakar. (RED)

  • Kelola Penyewaan Apartemen, MegaCity Gandeng RE/MAX dan Travelio

    Kelola Penyewaan Apartemen, MegaCity Gandeng RE/MAX dan Travelio

    BEKASI, BANPOS- Selama hampir 30 tahun berdiri di industri bidang properti, perhotelan dan pariwisata, MegaCity hari ini menandatangani nota kesepahaman dengan RE/MAX Indonesia dan Travelio dalam memberikan kemudahan penyewaan dan pengelolaan unit apartemen bagi para pemilik unit di MegaCity. Dengan adanya kerja sama ini, pemilik unit apartemen MegaCity dapat mempercayakan Travelio dan RE/MAX Indonesia untuk mengelola penyewaan unit mereka baik dalam jangka waktu yang singkat, maupun yang lama.

    Penandatanganan nota kesepahaman ini juga bertujuan untuk mendukung pertumbuhan bisnis investasi di bidang properti di Indonesia, seiring dengan membaiknya perekonomian bangsa pasca-pandemi COVID-19.

    “Hari ini merupakan momentum yang membahagiakan bagi kami. Kami terus melihat perkembangan industri properti tanah air yang kian membaik seiring dengan perbaikan ekonomi bangsa di masa pasca-pandemi ini. Sehingga, kami pun mengambil langkah untuk mendukung masyarakat yang semakin giat dalam investasi bisnis properti agar memiliki kesempatan yang menguntungkan. Melalui kerjasama kami dengan RE/MAX Indonesia dan Travelio, para pemilik unit apartemen di MegaCity yang baru mulai berinvestasi di dunia properti dapat menargetkan ke pasar yang lebih luas melalui platform yang disediakan oleh Travelio dan RE/MAX Indonesia. Kami berharap nota kesepahaman ini akan menjadi salah satu milestone dalam memajukan perkembangan industri properti di tanah air,” tutur Ary Shita Widhiastuti, General Manager, MegaCity seperti yang dilansir dari siaran persnya yang diterima BANPOS.

    Travelio akan menjadi mitra sekaligus yang akan mengelola unit apartemen di MegaCity untuk disewakan tidak hanya secara tahunan, tapi juga secara harian atau bulanan. Sedangkan RE/MAX Indonesia, hadir di MegaCity untuk membantu memasarkan jual-beli unit apartemen MegaCity, serta penyewaan unit apartemen dalam jangka waktu yang panjang.

    Ary menambahkan, bahwa ada dua tipe pembeli apartemen di MegaCity. Pertama, yakni pembeli yang menjadikan apartemen sebagai tempat tinggal. Selain itu, ada pembeli yang menjadikan unit apartemennya sebagai investasi.
    General Manager, RE/MAX Indonesia Charlie Lim mengungkapkan, pertumbuhan bisnis investasi di bidang properti akan semakin menarik minat banyak orang, khusus nya di masa pasca-pandemi COVID-19 ini. Dengan adanya kerjasama ini, kami sangat bersemangat dapat bersinergi dengan MegaCity untuk mendorong ketertarikan masyarakat Indonesia dalam bisnis investasi di bidang properti. Saat ini, RE/MAX sudah berada di 119 negara dengan total lebih dari 8.600 kantor dan 140.000 Marketing di seluruh dunia.

    “Kami percaya dengan keberadaan RE/MAX Indonesia yang bermitra dengan MegaCity saat ini, kami dapat memasarkan unit apartemen milik para investor secara jangka-panjang juga kepada pangsa pasar kami, yaitu dari para pencari properti dari mancanegara,” Katanya.

    Sementara itu, Lead Acquisition Manager Travelio, Andre Bunardi mengungkapkan, dengan adanya kerjasama ini, pihaknya berharap agar dapat mengakomodir para investor apartment di MegaCity. Dengan adanya Travelio Property Management, unit yang sudah di beli bisa langsung dikelola oleh Travelio untuk membantu para investor memaksimalkan potensi tambahan dari investasinya, yaitu hasil menyewakan unit apartemennya sembari menunggu capital gain dari unit nya. sehingga aset properti yang dimiliki dapat dijadikan pendapatan pasif juga.

    “Saat ini, ada sekitar 1.000 unit apartemen di MegaCity yang dikelilingi dengan sejumlah fasilitas yang lengkap dengan konsep modern complete living, dan terletak di lokasi yang strategis, area Bekasi Barat,” katanya.

    Untuk diketahui, pada September 2021 lalu, MegaCity juga telah bermitra dengan salah satu instansi pendidikan terakreditasi peringkat A, SAHID Politeknik, yang juga menambah daya tarik calon mahasiswa atau keluarga untuk untuk bertempat tinggal di apartemen MegaCity. (AZM)

  • Disparitas itu Nyata

    Disparitas itu Nyata

    SEJUMLAH kepala daerah di Provinsi Banten, menolak wacana pemberian bantuan Keuangan (Bankeu) secara merata. Mereka menilai hal itu akan semakin mempertajam disapritas pembanguan karena banyak pemerintah kabupaten/kota yang sangat mengandalkan Bankeu untuk menjalankan program pembangunan di daerahnya.

    Bupati Pandeglang, Irna Narulita adalah salah satu kepala daerah yang mengeluhkan dispasritas pembangunan antara bagian Utara Banten dengan selatan. Wilayah yang berada di wilayah selatan, seperti Kabupaten Pandeglqng, menjadi daerah yang identik dengan imej daerah tertinggal.

    “Pandeglang yang berada di Banten Selatan, identik tertinggal dari 8 Kabupaten/Kota lainnya. Seyogyanya, Pandeglang harus menjadi prioritas Pemprov. Kue (program) pembangunan Pandeglang harus lebih besar. Bantuan Keuangan (Bankeu) Pemprov, harus lebih besar untuk mengejar ketertinggalan. Harapan Kami yang utama, bantu selesaikan infrastruktur Jalan Provinsi dan Jalan Kabupaten,” kata Irna, baru-baru ini.

    Katanya, situ-situ di ruas jalan protokol yang menjadi kewenangan Pemprov, sepantasnya dibenahi. Sehingga wajah Pandeglang menjadi lebih cantik. Bantu masyarakat Banten Selatan, agar terangkat derajat kesehatannya.

    “Hal itu dapat didorong dengan dibangunnya 2 Rumah Sakit (RS) yaitu RS Labuan dan Cibaliung. Bantu juga dorong terwujudnya Proyek Strategis Nasional (PSN, antara lain Tol Serang – Panimbang (Serpan), Reaktivasi Kereta Api Rangkas-Labuan, Bandara Banten Selatan,” pungkasnya.

    Dengan begitu, sendirinya investasi akan berkembang pesat dan Pandeglang menjadi tujuan pertumbuhan ekonomi baru. “InsyaAllah, tidak ada lagi disparitas dan muaranya masyarakat Banten Selatan, khususnya Pandeglang, lebih sejahtera,” tandasnya.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pandeglang, Iis Iskandar menyatakan, secara resmi dari Pemprov Banten belum ada kabar soal pemangkasan Bankeu untuk Kabupaten Pandeglang. Maka dari itu ia mengaku, belum bisa memastikannya.

    “Kami belum menerima surat resmi dari Gubernur Banten. Mungkin isu diluar ada pemotongan, saya belum bisa memastikan. Kalau benar ada pemotongan, kami harus ada dasar. Dasarnya adalah Surat Keputusan (SK) Gubernur,” kata Iskandar, usai rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Pandeglang, Kamis (23/9).

    Katanya, sejauh ini pihaknya masih berpatokan pada Surat Keputusan (SK) Gubernur yang ada, soal pengalokasian Bankeu. “Dasar kami mendapat Bankeu itu, SK Gubernur sebesar Rp 40 Miliar. Misalkan ada pengurangan, tentu saja harus ada alas (SK Gubernur,red) lagi,” tambahnya.

    Kalau pemangkasan itu terjadi menurutnya, nanti bakal diambil keputusan bersama antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pandeglang dengan Banggar DPRD Pandeglang. Keputusan itu ada dua pilihan, antara proyek yang sudah selesai dilelangkan dihentikan, atau dibebankan ke APBD Pandeglang.

    “Kalau menjadi tanggung jawab daerah, otomatis kita tinggal berhitung saja mampu tidak untuk menanggung beban yang sudah terkontrak itu (15 proyek pembangunan infrastruktur,red),” ujarnya.

    Sanggup tidak sanggup, Pemkab Pandeglang harus sanggup. Namun jika melihat kondisi anggaran yang ada di Kas Daerah (Kasda), sangat berat untuk menanggungnya.

    “Jujur, berat. Bukan masalah mampu atau tidaknya, tapi berat. Karena faktornya pendapatan kita berkurang, di tengah kondisi sedang Covid-19. Jadi kantung-kantung pundi pendapatan, yang bisa kita harapkan saat ini untuk menyuplai pembangunan, otomatis berkurang,” imbuhnya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa pada tahun 2022 mendatang, pihaknya akan mengajukan besaran Bankeu seperti pada tahun-tahun sebelumnya yakni sebesar Rp100 miliar.

    “Kami akan tetap mengajukan bankeu, seperti tahun sebelumnya. Pengajuannya pun tetap, sekitar Rp100 miliar lebih. Walau pun memang kembali lagi kepada pemprov mau memberikan berapa (Bankeu),” ujarnya, Rabu (29/9).

    Menurutnya, meskipun Pemprov Banten telah menetapkan bahwa pada 2022 mendatang akan memberikan bankeu dengan nominal rata sebesar Rp10 miliar melalui KUA-PPAS, namun dirinya mengaku yakin besarannya dapat berubah.

    “Saya rasa masih bisa berubah. Itu kan baru KUA PPAS saja, masih bersifat sementara. Saya yakin tidak akan sampai segitu angka Bankeunya,” tutur Subadri.

    Subadri menuturkan bahwa kebutuhan pembangunan dan infrastruktur di Kota Serang cukup banyak, bahkan melebihi dari kota dan kabupaten lain di Provinsi Banten. Maka dari itu, seharusnya Pemkot Serang mendapatkan bantuan yang lebih besar.

    “Karena baik dan buruknya Kota Serang, tentu akan berdampak langsung kepada Provinsi Banten. Posisi Kota Serang itu merupakan etalase dari Provinsi Banten, kalau Kota Serang bagus, Banten pun akan bagus,” ucapnya.

    Maka dari itu, Pemprov Banten diminta untuk menunjukkan kepedulian khusus kepada Kota Serang dan mempertimbangkan kembali jumlah Bankeu. Hal itu dilakukan untuk kebaikan bersama, mengingat Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten.

    “Jadi di sini, saya tidak mau berbicara apa-apa, cuma tidak percaya saja kalau di KUA PPAS anggaran bankeu untuk masing-masing daerah itu hanya Rp10 miliar,” tuturnya.

    Dia mengaku, bila kekuatan APBD Pemkot Serang sebesar 85 persennya masih mengandalkan Bankeu, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemprov Banten. Maka dari itu, besaran Bankeu dari Pemprov Banten menentukan proses pembangunan yang sedang dilakukan oleh pemkot.

    “Makanya bankeu ini sangat menunjang sekali dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh Pemkot Serang. Tentu kami pun memaklumi pandemi ini PAD provinsi pun berkurang, tapi Kota Serang ini kan wajahnya Provinsi Banten,” katanya.

    Sama halnya dengan Subadri, Walikota Serang, Syafrudin, juga mengatakan bahwa seharusnya Pemkot Serang mendapatkan Bankeu lebih besar dibandingkan kabupaten dan kota lainnya di Provinsi Banten. “Tentu, karena Kota Serang ini kan ibu kota Provinsi Banten. Justru ini malah lebih kecil dari yang lain (kabupaten/kota),” tandasnya.

    Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi menyatakan, pihaknya kecewa atas keputusan Pemprov Banten yang menyamaratakan bantuan keuangan. Menurutnya, hal tersebut tidak menunjukkan komitmen Pemprov Banten dalam mendorong pembangunan di daerah.

    Selain itu, Budi Rustandi juga menyoroti akan berkurangnya alokasi Bankeu yang menjadi Rp10 miliar, hal ini berkurang drastis dari alokasi Bankeu pada tahun sebelumnya.

    “Saya sangat menyayangkan dan kecewa atas adanya penurunan ini. Seharusnya Pemprov Banten bisa lebih jeli lagi melihat kebutuhan pembangunan di daerah, terutama di Kota Serang,” ujar Budi kepada BANPOS.

    Ia juga menyatakan, pihaknya akan mendorong Walikota Serang agar dapat melobi Pemprov Banten untuk meningkatkan Bankeu tersebut.

    “Saya harap pemkot dapat mendorong adanya peningkatan bankeu, agar pembangunan di Kota Serang bisa lebih maksimal,” tegasnya

    Terpisah, Wakil Walikota Cilegon Sanuji Pentamarta mengatakan bantuan keuangan provinsi yang disamaratakan sebesar Rp 10 miliar terlalu kecil. “Bantuan keuangan Rp10 miliar terlalu kecil. Kita berharap lebih besar bantuan keuangan dari pemprov ke kabupaten kota,” katanya.

    Sanuji meminta penjelasan dari pemprov, mengapa bantuan keuangan turun drastis.

    “Pemprov harus menunjukkan kenapa turun dulu pernah Rp50 miliar, Rp30 miliar, Rp25 miliar sekarang Rp10 miliar. Mestinya semangatnya sama, kan PAD provinsi bertambah,” tuturnya.

    Kemudian kata Sanuji seharusnya pemprov harus lebih rinci menjelaskan bantuan keuangan tersebut karena itu diatur formulanya.

    “Harus dengan formula sehingga masing-masing kabupaten/kota mengajukan variabel-variabel untuk menghitung formula itu,” pungkasnya.

    “Yang kedua lebih dari itu aspirasi kabupaten kota lebih didengar. Jadi provinsi tidak lagi menjadi kabupaten kota yang kesembilan. Provinsi lebih mendengar keluhan kabupaten kota mendukung penuh artinya provinsi lebih menanyakan ke kabupaten kota apa yang bisa dibantu untuk kabupaten kota apa?” jelasnya.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga meminta hubungan Pemprov Banten dengan kabupaten kota harus dekat dan mendukung pembangunan yang ada di kabupaten kota.

    “Hubungan provinsi dengan kabupaten kota harus lebih erat, provinsi memberikan komitmen untuk mendukung pembangunan kabupaten kota,” pungkasnya. (DZH/LUK/PBN/ENK/BNN)