BANTEN POS

Kategori: EKONOMI

  • Pelit Demi RPJMD

    Pelit Demi RPJMD

    KEBIJAKAN pemprov telah mamatok bantuan keuangan (Bankeu) untuk tahun 2022 secara merata, mendapat banyak penolakan. Angka ini adalah yang terendah dalam sejarah berdirinya pemerintahan Provinsi Banten. Pemprov Banten makin pelit kepada kabupaten kota di bawahnya?

    Pemprov Banten, melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sudah mematok besaran anggaran Bankeu untuk kabupaten kota masing-masing sebesar Rp10 miliar. Namun, pembahasan item ini dipastikan bakal alot, mengingat badan anggaran (banggar) DPRD Banten dan pemerintah kabupaten maupun kota juga menginginkan pemberian bankeu secara proporsional.

    Sebelumnya, selama 20 tahun lebih bankeu diberikan sesuai dengan kontribusi potensi pajak yang diberikan oleh kabupaten/kota, termasuk luas wilayah. Selama ini Tangerang Raya dan Kabupaten Serang selalu mendapatkan bankeu terbesar, sementara daerah lainnya diatas Rp10 sampai Rp30 miliar.

    Ketua DPRD Banten, Andra Soni dihubungi melalui pesan tertulisnya,Minggu (17/10) membenarkan dan memastikan pemprov hanya memberikan slot anggaran dalam Rancangan APBD 2022 yang baru saja disampaikan hanya Rp80 miliar, dengan rincian masing-masing Rp10 miliar.

    “Sudah diajukan. Dari RAPBD tersebutlah dasar pembahasan termasuk dengan bankeu,” kata Andra.

    Angka yang disodorkan oleh pemprov tersebut lanjut politisi Gerindra ini, belum final. Banyak perubahan atau tetap pada angka tersebut setelah Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama dengan Badan Anggaran (Banggar) melakukan pembahasan secara rinci, detail dan mendalam.

    “Di RAPBD besarannya seperti itu. Nanti kan ada pembahasan TAPD dengan Badan Anggaran bisa disampaikan dan dibahas bersama,” ujarnya.

    Diakui Andra patokan besaran Bankeu oleh pemprov diyakini lantaran keterbatasan anggaran. Dimana pendapatan diterima tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19, dan belum adanya sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat dijadikan primadona, selain pajak kendaraan bermotor (PKB), yang menjadi alasan.

    “Kemampuan keuangan pemprov tentunya yang jadi acuan. Kewajiban pemprov memenuhi urusan wajib dahulu. Sumber pendapatan harus dioptimalkan agar bisa membiayai belanja-belanja wajib pemprov dan bilamana maksimal pendapatan tentu bisa mengalokasikan lebih untuk bantuan keuangan ke kabupaten/kota yang sebelum-sebelumnya lumayan besar (sebelum Covid-19),” ungkapnya.

    Ditambah lanjut Andra, saat ini merupakan detik-detik masa habisnya pemerintahan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan wakilnya, Andika Hazrumy. Ada hal lainnya harus diselesaikan dalam program RPJMD 2017-2022.

    “APBD itu kan ada bersumber dari pendapatan lalu dibelanjakan sesuai dengan yang direncanakan ( RPJMD ). Sebelum masuk ke masalah bankeu, kita bicarakan urusan wajib Pemerintah Provinsi Banten terlebih dahulu. Target- target RPJMD yang urgent, karena RPJMD itu produk bersama gubernur dan DPRD (berupa Perda). RPJMD-nya juga kan berakhir seiring dengan berakhirnya masa jabatan gubernur/wagub. Dan hal yang wajar gubernur /wagub mengutamakan RPJMD.

    Sama halnya dengan bupati dan walikota pasti akan mengutamakan RPJMD masing- masing kabupaten/kota. Karena
    pencapaian RPJMD lah yang akan dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah setiap akhir masa jabatannya,” paparnya.

    Disinggung adanya kemungkinan berubah besaran bankeu 2022, dikatakan Andra, masih ada kemungkinan-kemungkinan. TAPD dengan Banggar akan membahasnya dalam waktu dekat ini. Ruang ini nantinya yang bisa dilakukan oleh teman-teman di DPRD Banten dan TAPD menyamakan persepsi atau pendapat.

    “Pembahasan belum dimulai. Kita ikuti saja mekanisme pembahasan anggaran atara badan anggaran dan TAPD yang mewakili gubernur. Kuncinya komunikasi lah antara kepala daerah (bupati/walikota) dengan gubernur. Dan tentu dengan DPRD perwakilan masing-masing (derah pemilihan atau Dapil),” pungkasnya.

    Sebelumnya, hasil finalisasi kebijakan umum anggaran (KUA) plapon dan prioritas anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2022 mematok untuk bantuan keuangan (Bankeu) kepada delapan kabupaten/kota masing-masing Rp10 miliar.

    Secara umum, postur anggaran pada APBD Banten tahun 2022, untuk total APBD sebesar Rp11 49 triliun, dengan rincian pendapatan asli daerah (PAD) ditarget Rp7,19 triliun dari Rp7,16 triliun atau naik Rp490 miliar. Sedangkan untuk belanja daerah Rp12,48 triliun.

    Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prajogo ditemui usai rapat mengaku, finalisasi KUA PPAS APBD tahun 2022 terkait dengan masa berakhirnya pemerintahan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) dan Andika Hazrumy (Aa). Oleh karena itu, fokus yang dibahas adalah program-program penyelesaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022.

    “Fokusnya menyelesaikan agenda-agenda di RPJMD. Seperti menyelesaiakan USB (unit sekolah baru), Sport Center, pembangunan RSUD Banten 8 lantai dan pembangunan beberapa ruas jalan,” katanya.

    Ia menjelaskan, akibat adanya urusan wajib pemprov berdasarkan RPJMD 2017-2022, dan program yang harus disesuaikan dengan pemerintah pusat, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengambil kebijakan Bankeu kepada delapan kabupaten/kota lebih kecil dari tahun-tahun sebelumnya.

    “Rp10 miliar kepada masing-masing kabupaten/kota (Bankeu). Pertimbangannya jumlah anggaran terbatas, ada agenda janji-janji gubernur (harus dituntaskan). Kita mendahulukan urusan wajib,” ujarnya.

    Adapun nantinya akan ada sikap protes dari bupati dan walikota se-Banten, lantaran pemberian Bankeu yang dinilai kecil, Budi mengaku hal tersebut merupakan kewenangan WH, ditambah sifatnya tidak wajib.

    “Bankeu kebijakan gubernur. Lagian Bankeu itu bukan keharusan. Sunah,” imbuhnya.

    Pusat Studi dan Informasi Regional (PATTIRO) Banten, mengkritisi keputusan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), yang menyatakan akan menyamaratakan bantuan keuangan (bankeu) untuk seluruh kabupaten/ kota di Banten.

    Divisi Kebijakan Publik PATTIRO Banten, Amin Rohani menyatakan, penyamarataan bankeu untuk kabupaten/ kota menunjukkan bahwa Pemprov Banten tidak menunjukkan keberpihakan terkait adanya kesenjangan pembangunan daerah.

    Menurut Amin, salah satu tujuan bankeu pada Permendagri 77 tahun 2020 pada point C tentang Pendapatan Daerah bagian 2: transfer antar daerah disebutkan bahwa Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya
    Amin menyatakan, berdasarkan poin tersebut sudah jelas bahwa bankeu harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah kabupaten/kota.

    “Daerah yang memiliki kemampuan keuangan lebih tinggi harusnya tidak disamaratakan dengan daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang lebih rendah. karena bantuan keuangan yang efektif harus mampu menyelesaikan persoalan disparitas antar daerah di Banten,” jelasnya melalui rilis yang diterima BANPOS, Rabu (13/10).

    Dari data yang dimiliki PATTIRO Banten, gap pembangunan di Banten sangat tinggi antara daerah Utara dan Selatan Banten. Mulai dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten Utara seperti Tangerang Selatan, Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang jauh lebih tinggi dibandingkan Lebak, Pandeglang dan Kabupaten Serang.

    “Seharusnya Gubernur dapat mempertimbangkan hal ini, sebagai solusi untuk memperkecil gap pembangunan tersebut,” jelasnya.

    Ia menyatakan, WH membuat kemunduran daripada periode sebelumnya, dikarenakan pada tahun 2016, Pemprov Banten memiliki rumus dan indikator yang jelas dalam menentukan bankeu bagi kabupaten/ kota.

    “Melalui pergub no 49 tahun 2016, telah dibuat rumusan perhitungan alokasi bankeu provinsi kepada kabupaten/ kota di Banten dengan melihat berbagai indikator diantaranya, Luas Wilayah, Jumlah Penduduk, PAD, Jumlah Penduduk miskin, LPE, PDRB, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Tapi sekarang tidak ada indikator/ rumus yang jelas untuk menentukan bankeu,” terangnya.

    Ia menyatakan, dengan tindakan ini, WH jelas tidak menunjukkan upayanya untuk mencapai visi misi pembangunan yang telah dibangunnya bersama dengan Andhika Hazrumy.

    Selain itu, ia juga mempertanyakan penolakan WH terhadap usulan DPRD. Karena menurutnya, DPRD telah menjalankan peran dan fungsi yang benar dalam mendorong bankeu yang lebih tepat sasaran.

    “Usulan Fraksi-Fraksi DPRD sudah sesuai dengan ketentuan permendagri. Harusnya gubernur mempertimbangan usulan tersebut, jika langsung ditolak mentah-mentah, dimana fungsi budgeting yang melekat pada DPRD?” tegasnya.

    Sebab itu, ia berharap agar WH dapat mengeluarkan kebijakan bankeu yang lebih tepat sasaran dan berdasarkan indikator yang jelas ketimbang menyamaratakan bantuan tersebut.(RUS/PBN/ENK)

  • WH Keukeuh Rp10 Miliar

    WH Keukeuh Rp10 Miliar

    GUBERNUR Banten Wahidin Halim (WH) menolak mentah-mentah keinginan fraksi-fraksi di DPRD Banten untuk merevisi kebijakan soal bantuan keuangan (Bankeu) kepada kabupaten kota. Itu berarti besaran anggaran bankeu yang dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD) Banten 2022, akan disamaratakan.

    Diberitakan sebelumnya, berdasarkan kesepakatan kebijakan umum anggaran prioritas plapon anggaran sementara (KUA PPAS) APBD Banten tahun 2022 Bankeu kabupaten/kota dijatah masing-masing Rp10 miliar.

    Namun, sejumlah fraksi di DPRD meminta agar besaran Bankeu mengacu pada pendapatan asli daerah (PAD) di masing-masing kabupaten maupun kota. Usualan itu disampaikan dalam sidang paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2022.

    Mengacu pada permintaan fraksi-fraksi di DPRD Banten, untuk kabupaten atau kota yang PAD-nya lebih kecil, seharusnya mendapatkan Bankeu yang lebih besar.

    Namun, WH menampik usulan itu dengan alasan mengikuti Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeluaan Keuangan Daerah.

    “Kami sampaikan bahwa merujuk kepada Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan dalam hal belanja urusan wajib pelayanan dasar terpenuhi dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah,” papar WH dalam Rapat Paripurna Jawaban Gubernur Terhadap Pandangan Umum Fraksi-fraksi Mengenai Nota Pengantar Atas Raperda APBD Banten tahun 2022 di DPRD Banten KP3B Curug, Kota Serang (Selasa, 12/10).

    Apalagi, sambung WH, Bankeu yang sudah rutin diberikan oleh pemprov kepada delapan kabupaten/kota, sifatnya juga tidak mengikat.

    “Belanja bantuan keuangan tidak bersifat wajib dan hanya dianggarkan untuk membantu dalam rangka pencapaian target pembangunan provinsi,” katanya.(RUS/ENK)

  • Erick Thohir Intstruksikan BUMN, Bantu Warga Kebakaran Baduy

    Erick Thohir Intstruksikan BUMN, Bantu Warga Kebakaran Baduy

    LEBAK, BANPOS- Pasca terjadinya kebakaran, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengintrusikan agar sejumlah BUMN membantu warga Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pada Rabu kemarin (13/10).

    Menanggapi intruksi tersebut, Satgas Bencana BUMN Banten (Angkasa Pura II dan WIKA) langsung memberikan bantuan.

    Penyerahan bantuan dilakukan oleh Tim Relawan beranggotakan 11 Anggota (Community Development Center, Dokter, Airport Rescue and Fire Fighting, serta Airport Security). Penyerahan bantuan itu juga berkolaborasi dengan Relawan Banten Berakhlak.

    Relawan Banten Berakhlak Muhammad Arif Kirdiat yang selama ini banyak terlibat membantu warga Baduy menyampaikan apresiasi terhadap respons cepat Erick Thohir dan pihak BUMN dalam membantu warga Baduy.

    Arif berharap bantuan itu dapat mengurangi beban yang dihadapi warga Baduy pascakebakaran.

    “Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas atensi cepat Pak Erick dan BUMN dalam membantu warga Baduy di Lebak, Banten,” kata Arif kepada awak media, Sabtu (16/10/2021).

    Sementara itu, bantuan yang diberikan langsung diterima oleh sejumlah tokoh adat Baduy.

    Mursyid, salah satu pemangku adat Baduy, mengatakan bantuan yang diberikan BUMN akan sangat membantu bagi warga Baduy. “Kami sangat berterimakasih kepada BUMN, khususnya Bapak Erick Thohir yang telah memberikan bantuan, ini dapat mengurangi beban kami,” ujar Mursyid.

    Selain itu, Erick Thohir juga dipastikan akan mengunjungi warga Baduy yang baru saja mengalami musibah kebakaran. Kehadiran Erick untuk menyerap aspirasi dan memastikan proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat.

    Adapun bantuan yang telah diberikan BUMN kepada warga Baduy berupa 100 paket nutrisi dan vitamin, 25 paket alat masak, 84 set pakaian adat, unit genset (2800 watt) dan juga 5 unit senter.

    Diketahui belasan rumah warga Baduy di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten mengalami kebakaran pada Rabu siang, 13 Oktober 2021. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

    “Kami bergerak melakukan evakuasi bagi warga Baduy yang terdampak kebakaran,” kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD) Kabupaten Lebak Febby Rizky Pratama di Lebak.

    Akibat peristiwa kebakaran itu tercatat 16 unit rumah warga hangus terbakar dan 45 kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal.

    Selain itu satu unit leuit atau rumah pangan juga hangus terbakar.

    Menurut BPBD, kebakaran terjadi di Kampung Cihuni kawasan Baduy Dalam, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak. BPBD Lebak berupaya memadam api kendati upaya menuju lokasi yang tidak mudah. (RED)

  • Croctober 2021 Berikan Lebih Banyak Kebahagiaan Untuk Penggemar

    Croctober 2021 Berikan Lebih Banyak Kebahagiaan Untuk Penggemar

    JAKARTA, BANPOS– Croctober, sebuah perayaan Crocs (NASDAQ: CROX) dan Classic Collection-nya yang ikonik untuk para penggemar hadir kembali di tahun 2021 selama sebulan penuh dengan aktivasi gerai digital yang baru untuk mengenalkan koleksi baru dan merayakan momen ini dengan cara khas Crocs yang berani, penuh warna, dan otentik.

    Selama Croctober, para penggemar Crocs akan memiliki lebih banyak peluang untuk terlibat secara digital, termasuk keterlibatan dalam kemitraan global pertama Crocs dengan Bitmoji di platform Snapchat. Melalui aktivasi ini, penggemar dari seluruh dunia akan memiliki kesempatan untuk menunjukkan gaya pribadinya dengan koleksi digital terbaru sepatu Crocs™ dan charms Jibbitz™ yang tersedia untuk avatar Bitmoji milik mereka.

    Koleksi ini akan menampilkan serangkaian sepatu Crocs™ untuk dipilih oleh para pengguna, termasuk Classic Clog yang ikonik dalam 11 warna, ditambah Classic Beach Dye Clog, Classic Printed Camo Clog, dan masih banyak lagi. Para pengguna Snapchat dan Bitmoji bahkan dapat memilih satu di antara tiga opsi sepatu Crocs™ yang sudah dilengkapi dengan beberapa charms Jibbitz™ paling populer sebagai respon terhadap tren personalisasi secara global. Fitur konten unik ini akan tersedia bagi para penggemar di Snapchat dan aplikasi Bitmoji mulai 13 Oktober 2021.

    Terdapat lebih banyak momen-momen unik para penggemar, termasuk Crocs Trivia di media sosial dan di gerai Crocs tertentu yang juga akan berlangsung selama bulan. Para penggemar diajak untuk bergabung dalam semua keseruan dan membagikan konten-konten mereka terkait Crocs di media sosial dengan menandai @crocs untuk mendapatkan kesempatan menerima hadiah kejutan atau ditampilkan di kanal media sosial Crocs.

    “Kami memiliki banyak penggemar luar biasa yang sangat ingin aktif menjadi bagian dari komunitas kami dan terlibat bersama kami melalui cara yang berarti, dan Croctober merupakan sebuah wujud penghargaan kami untuk penggemar,” kata Heidi Cooley, Chief Marketing Officer Crocs melalui siaran persnya yang diterima banpos.co.

    “Semua orang di Croc Nation tahu bahwa Croctober merupakan masa yang paling indah sepanjang tahun! Tidak ada waktu yang lebih baik untuk Come As You Are dan kami tidak sabar untuk merayakannya bersama seluruh penggemar kami,sepanjang bulan!” pungkasnya.

    Puncak dari rangkaian Croctober adalah Croc Day – yaitu hari libur bagi para penggemar pada 23 Oktober setiap tahunnya – dengan peluncuran produk global pertama dari masing-masing jenisnya. Informasi tambahan terkait peluncuran eksklusif ini akan dibagikan pada hari-hari menjelang Croc Day. (RED)

  • Harga Cabai Makin ‘Pedas’

    Harga Cabai Makin ‘Pedas’

    PANDEGLANG, BANPOS – Sejumlah bahan kebutuhan dapur seperti, cabai merah keriting dan bawang merah di Pasar Badak Pandeglang mengalami kenaikan antara 40 – 50 persen, dari harga sebelumnya.

    Data yang dihimpun, harga cabai merah keriting mengalami kenaikan dari sebelumnya Rp 12.000 kini Rp 40.000/Kg. Sedangkan, harga bawang merah dari harga Rp 15.000 kini Rp 30.000/Kg.

    Adapun untuk harga komoditas lainnya seperti, bawang putih saat ini Rp 30.000 dari harga Rp 22.000/Kg, tomat sekarang Rp 10.000 dari Rp 8.000/Kg, dan cabai rawit kini Rp 25.000 dari sebelumnya Rp 20.000/Kg.

    Seorang pedagang di Pasar Badak Pandeglang, Aas mengatakan, kenaikan harga tersebut sudah berlangsung selama satu pekan. Kata dia, kemungkinan besar kenaikan harga dipengaruhi pasokan cabai merah keriting dan bawang merah yang berkurang.

    “Kenaikan harga sudah satu minggu. Biasanya karena di Pandeglang kurangnya petani bawang dan cabai, jadi pasokan kurang. Pasokan yang dari kota lain yang masuk,” kata Aas, saat ditemui di Pasar Badak, Selasa (12/10).

    Akibat kenaikan harga tersebut, banyak pembeli yang mengeluh. Namun mereka tidak bisa apa-apa, karena kenaikan harga bukan hanya terjadi di Pasar Badak Pandeglang, melainkan hampir di sejumlah pasar lainnya di Kabupaten Pandeglang.

    “Kalau yang ngeluh banyak. Tapi ya mau gimana lagi. Kita juga jualnya pas-pasan,” tandasnya.

    Ia-pun mengaku, terpaksa harus mengurangi bahan kebutuhan dapur yang mengalami kenaikan. Namun tidak sampai mengurangi jumlah kiloannya, agar pembeli tidak kabur.

    “Saya tetap melayani berapa-pun pembeli maunya. Karena kasihan, ya paling disiasati saja ke bahan yang murah,” ujarnya.

    Senada, pedagang lainnya, Rohim mengatakan, ia mengalami penurunan omzet yang cukup tinggi. Selain itu, bawang merah dan cabai merah keriting yang ia jual-pun, harus busuk dan tak terjual akibat harga yang tinggi dan pembeli-pun sedikit.

    “Biasanya sehari habis 10 kilogram. Sekarang, susah 10 kilogram, paling habis 3 hari. Barang jadi busuk, pembeli susah juga. Paling ada yang beli seperempat,” keluhnya.

    Sementara, seorang pembeli, Erin mengaku, merasa keberatan dengan kenaikan harga bumbu dapur. Namun dirinya tidak bisa berbuat apa-apa, karena hal itu sudah sering terjadi. Dirinya hanya berharap, harga bumbu dapur bisa segera normal kembali.

    “Bumbu buat dagangan saya paling dikurangi, kalau harga bahan dapur naik seperti ini. Ya mau gimana lagi, ini kan sudah sering terjadi,” katanya.(PBN/BNN)

  • Bitcoin Tembus 800 Juta Rupiah, Ini Respon CEO Indodax

    Bitcoin Tembus 800 Juta Rupiah, Ini Respon CEO Indodax

    JAKARTA, BANPOS- Kabar menggembirakan datang untuk para investor aset kripto. Meski harganya fluktuatif, nyatanya Bitcoin kembali mengalami kenaikan harga lagi dan lagi. Menurut data yang dihimpun Indodax.com, Bitcoin sudah menembus harga Rp 824.000.000, per Selasa (12/10/2021) dini hari. Dengan harga ini, kapitalisasi pasar aset kripto ini melebihi US$ 1 triliun.
    CEO Indodax Oscar Darmawan menjelaskan mengenai faktor faktor naik turunnya harga suatu aset kripto. Menurutnya, naik turunnya harga aset kripto yang volatilitasnya tinggi ini sebenarnya bisa diakibatkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah hukum pasar tentang penawaran dan permintaan. Apabila penawaran sedikit namun permintaannya banyak maka harga otomatis akan naik begitu pula sebaliknya. Di dalam kasus ini, Bitcoin memiliki stok yang “terbatas” namun permintaan terhadap Bitcoin semakin banyak dari seluruh dunia maka wajar saja harganya setiap tahun semakin tinggi.

    “Tidak hanya itu, faktor psikologis para investor pun teruji. Semakin banyak orang yang mempercayai kripto sebagai sebuah aset yang layak untuk dimiliki membuat masyarakat makin banyak yang berminat untuk membeli jadi harganya makin menguat. Tidak lupa juga, sentimen berita internasional yang menyorot soal kripto maupun ekonomi makro dan mikro juga turut mempengaruhi harga aset kripto,” jelas Oscar.

    Usai market merah yang terjadi karena kasus Evergrande dan pelarangan kripto oleh Tiongkok, nyatanya sentimen berita positif mengenai kripto semakin banyak bermunculan seperti kabar dari Twitter yang akan segera dapat mengirimkan bitcoin antara satu pengguna dengan yang lainnya secara instan dan hampir tanpa biaya, serta pernyataan Ketua Securities and Exchange Commission Amerika Serikat Gary Gensler yang menegaskan kembali dukungannya untuk bursa Bitcoin yang akan diinvestasikan dalam kontrak berjangka.

    Senada dengan pernyataan Gery Gensler, ketua Federal Reserve, Jerome Powell, dalam sambutannya di depan Kongres mengatakan bahwa pihaknya tidak berniat melarang semua aset kripto.

    “Dukungan terhadap Bitcoin dan kripto juga datang dari regulator keuangan negara Swiss yang menyetujui investasi kripto karena dinilai akan memicu inovasi teknologi, serta berita perusahaan manajemen aset besutan George Soros, yakni Soros Fund Management yang mengkonfirmasi bahwa perusahaan sudah memiliki bitcoin,” tambah Oscar.

    Bukan tidak mungkin, salah satu penyebab utama harga Bitcoin yang naik di bulan Oktober lainnya juga disebabkan oleh update blockchain Bitcoin bernama Taproot untuk menambah fungsi smart contract pada bitcoin. Sampai sekarang, smart contract hanya bisa dijalankan di jaringan Ethereum. Maka dari itu dengan adanya upgrade Taproot yang diperkirakan akan ada di bulan Oktober atau November ini, akan menambah efisiensi Bitcoin itu sendiri.

    “Dengan adanya upgrade Taproot ini, privasi dan efisiensi transaksi akan lebih baik lagi. Peningkatan efisiensi ini tentu menjadi salah satu faktor kuat pendorong “investor besar” untuk berinvestasi di Bitcoin sehingga Bitcoin mengalami kenaikan. Bitcoin adalah blockchain publik, dan siapapun dapat memantau transaksi yang terjadi di jaringan,” kata Oscar.

    CEO Indodax Oscar Darmawan membuktikan bahwa penurunan harga Bitcoin yang sempat terjadi beberapa waktu lalu akibat kasus Evergrande dan pelarangan negara Tiongkok, tidak berdampak serius terhadap Bitcoin. Melihat animo orang orang yang sudah mulai berinvestasi di Bitcoin dan aset kripto lainnya, rasanya susah untuk “mematikan” tren ini.

    “Hari ini kita bisa buktikan bahwa Bitcoin kembali mengalami kenaikan. Hanya butuh waktu satu pekan bagi Bitcoin untuk menunjukkan tajinya dari harga Rp 690.000.000 ke Rp 824.000.000. Kenaikan harga Bitcoin terjadi tentu karena tingginya permintaan. Tingginya permintaan terjadi karena adanya trust atau kepercayaan serta orang orang yang sudah memahami fundamental Bitcoin itu sendiri. Kini, sudah banyak masyarakat yang melek berinvestasi di aset kripto,” tutup Oscar Darmawan.

    Melihat animo dan antusiasme masyarakat terhadap kripto, para pemula yang baru akan terjun ke dunia kripto bisa bertransaksi di crypto exchanger terpercaya, salah satunya yaitu Indodax. Di Indodax, member bisa mulai bertransaksi aset kripto dari harga 10.000 rupiah saja. Masyarakat Indonesia tidak perlu khawatir karena Bitcoin dan Indodax sudah memiliki legalitas di Indonesia dan diatur oleh Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Perdagangan Bursa Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). (AZM)

  • PD ‘Aisyiyah Kabupaten Serang Jalin Kerjasama Dengan PT ABM

    PD ‘Aisyiyah Kabupaten Serang Jalin Kerjasama Dengan PT ABM

    SERANG, BANPOS – Dalam rangka penguatan dan peningkatan kapasitas dalam hal ekonomi, Majelis Ekonomi Pengurus Daerah ‘Aisyiyah (PDA) Kabupaten Serang menjalin MoU dengan PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) yang merupakan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) milik provinsi Banten.

    Menurut Ketua PDA Kabupaten Serang, Rohayati, Penandatanganan MOU ini dikhususkan dalam konteks pengadaan barang kebutuhan masyarakat seperti sembako dengan menjadi mitra sebagai distributor.

    “Hal ini dilakukan sebagai pengejawantahan dari visi dan misi PDA Kabupaten Serang yaitu, terwujudnya ‘Aisyiyah sebagai organisasi perempuan yang maju, mandiri, dan bermartabat menuju masyarakat yang sehat, sejahtera, dan berakhlak mulia yang mampu berkontribusi, berkolaborasi, dan dapat mempengaruhi perbaikan pelayanan publik di Daerah,” ujar Rohayati dalam rilis yang diterima BANPOS, Sabtu (9/10).

    Harapan PDA, dengan adanya kerja sama ini perusahaan bisa fleksibel dalam aturan namun tetap bermusyawarah dalam memutuskan permasalahan. Rohayati berpesan, agar PDA bisa dibimbing dan didampingi dalam hal pemasaran sehingga seluruh Pengurus Cabang Aisyiyah (PCA) khususnya lembaga amal usaha akan digerakkan ekonominya melalui belanja produk Mitra.

    Sekretaris PDA Kabupaten Serang, Uus Ustriawaty berharap kerjasama ini dapat mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
    “semoga antara perusahaan dan OMS dapat saling bersinergi, saling dukung demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera.l,” harap Uus.

    Sementara itu, Kepala Divisi dan Marketing , TB. Muzzammil Matin HK menyampaikan apresiasinya atas silaturahmi sari pengurus PDA Kabupaten Serang dan berharap kerjasama akan terjalin dengan baik.

    “Saya sangat berterima kasih kepada para ibu-ibu yang siap saling dukung untuk memasarkan produk-produk perusahaan daerah untuk masyarakat Banten, khususnya Kab. Serang. Dengan ini dapat meningkatkan ekonomi melalui pemberdayaan organisasi perempuan,” kata Matin.

    Ia pun menambahkan, pihaknya siap dan menerima produk UMKM dari masyarakat untuk bisa dipasarkan di PT ABM.

    Diketahui, PT ABM bergerak dalam Agrobisnis dengan 3 core bisnis yakni: 1) Farm Development 2) Rice Milling Plant 3) Agro-Hub dan Logistik. PT yang berkantor di jalan protokol ini Membangun ekosistem bisnis yang berkelanjutan dalam usaha-usaha yang produktif yang memberdayakan dan menyejahterakan. Perusahaan ini mengemban amanat untuk Mewujudkan Banten Berdaulat Pangan 2025.

    “PT ABM siap memberikan pelatihan-pelatihan kewirausahaan bagi pelaku usaha baik anggota ‘Aisyiyah maupun masyarakat yang mau belajar kewirausahaan,” tandasnya.(PBN)

  • Gubernur Klaim Pertumbuhan Ekonomi Siginifikan

    Gubernur Klaim Pertumbuhan Ekonomi Siginifikan

    SERANG, BANPOS – Pandemi Covid-19 menjadi tantangan dalam menentukan arah kebijakan. Sebab, virus corona tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan saja, ekonomi juga turut terdampak. Namun seiring dengan akselerasi kebijakan, pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten diklaim tembus mencapai 8,7 persen. Jika dilihat dari data, hal itu di atas rata-rata nasional.

    Hal itu disampaikan Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH), ketika menjadi keynote speaker pada webinar yang bertajuk ‘Kebangkitan Ekonomi Banten di Tengah Pandemi’, Selasa (28/9). WH mengatakan pertumbuhan investasi di Banten menduduki nomor 4 nasional dengan realisasi investasi di Provinsi Banten pada semester I 2021 yang mencapai Rp31,423 triliun atau 61,24 persen dari target tahun 2021 sebesar Rp 51,30 triliun. “Untuk semester II tahun 2021 telah mencapai Rp62 triliun,” ujar WH.

    Wahidin mengklaim bahwa inflasi di Provinsi Banten dalam posisi terkendali. Karena nilai inflasi Provinsi Banten sebesar 1,1 persen di bawah nasional. “Kalau kita kaitkan dengan pengaruh Covid-19, saya kira tidak terlalu berpengaruh,” tuturnya.

    Menurut WH, kenaikan investasi terjadi karena pemerintah daerah sejak awal menerapkan sistem layanan digital tanpa biaya atau gratis, cepat dan tepat.

    Tidak hanya itu, Wahidin menuturkan bahwa Pemprov Banten juga menyiapkan infrastruktur yang memadai, di mana dari jalan provinsi sepanjang 780 kilometer (km), tinggal 13 km lagi yang belum dibangun.

    “Jadi memberikan daya tarik sendiri bagi investasi sehingga investor tertarik menanamkan investasi,” katanya.

    Gubernur mengatakan, terkait masalah pertanahan, Pemprov Banten telah melaksanakan konsolidasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Banten. BPN saat ini telah banyak mengeluarkan sertifikat dan menyelesaikan tanah-tanah sengketa.

    “Kami juga telah menginventarisir dan mensertifikat 1.200 tanah aset pemerintah daerah, yang bisa disewakan ke pihak ketiga untuk bisa menjadi salah satu sumber pendapatan provinsi,” ucapnya.

    Terkait proyek jalan tol Ciujung-Tanjung Lesung, sepanjang kurang lebih 20-30 kilometer, telah diminta oleh Presiden Jokowi untuk segera diselesaikan.

    Jalan Panimbang akan disambung ke Bayah dan jalan tol ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi. Begitu juga jalan dari Sajira ke Warung Banten juga ditingkatkan. “Jadi ini merupakan daya tarik sendiri pengembangan di wilayah utara,” katanya.

    Senada dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Babar Suharso. Ukuran indikator makro statistik, laju pertumbuhan ekonomi Banten mengalami peningkatan signifikan.

    Menurutnya, dibawah kebijakan Gubernur Banten, pada akhir tahun 2020 ekonomi Banten mengalami minus 4 persen. Tetapi triwulan II tahun 2021, sudah tumbuh positif.

    “Karena akhir 2020 kita minus sampai 4. Triwulan II kita sudah positif. Itu angka makro. Menuju kebangkitan ekonomi harus ada strategi,” paparnya.

    Kemudian, Banten mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2020 akibat pandemi. Bahkan tidak sedikit perusahaan hengkang dari Banten. Namun saat ini, investasi industri sudah masuk kembali.

    “PHK 2020 luar biasa banyak, bahkan ada yang hijrah ke luar Banten. Kami melakukan langkah. Kemudian terasa di 2021. Yang besar sektor industri. Kunci tumbuhnya ekonomi masuknya investasi di Banten. Investasi baru akan ada penyerapan tenaga kerja baru. Artinya peningkatan dari minus sampai positif sangat signifikan,” terangnya.

    Ia mengakui masih terdapat kelemahan dalam sektor perdagangan yang masih minus 0,16 persen. Tetapi jika dilihat dari data, hal itu mengalami pertumbuhan meskipun tidak signifikan.

    “Sektor perdagangan masih minus 0,16 persen. Hampir 0 persen, tapi ini berangkat minus dari 2,76 persen. Ini ada pertumbuhan tapi tidak secepat industri,” jelasnya.

    Yang spesial, kata dia, hasil produksi Industri Kecil Menengah (IKM) di Banten dapat ekspor hingga tembus ke Dunia Internasional.

    “Ekspor tepung coklat ke Cina dan Brazil. Panel kayu di ekspor ke Australia. Yang dipersiapkan ekspor udang, ini khusus ke Malaysia dan Thailand. Ekspor gula aren ke Malaysia dan India. Oktober kita gebrak ekspor,” tuturnya.(DZH/ENK)

  • Kesejahteraan Rakyat Walantaka Jadi Sorotan

    Kesejahteraan Rakyat Walantaka Jadi Sorotan

    WALANTAKA, BANPOS – Kesejahteraan rakyat di Kecamatan Walantaka menjadi sorotan dari Walikota Serang. Diharapkan Pemerintah Kecamatan Walantaka beserta jajaran Kelurahan, ke depannya dapat meningkatkan hal tersebut.

    Demikian diungkapkan oleh Walikota Serang, Syafrudin, saat melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan serta pelayanan publik di Kecamatan Walantaka. Menurut Syafrudin, di Kecamatan Walantaka masih perlu menjadi sorotan dalam hal peningkatan kesejahteraan rakyatnya.

    “Banyak sebenarnya, terutama kesejahteraan rakyat. Seperti masalah masyarakat yang masih belum punya WC, lalu permasalahan stunting dan gizi buruk. Ini memang menjadi kewajiban kita bersama,” ujar Syafrudin, Selasa (28/9).

    Syafrudin mengatakan, untuk menyelesaikan persoalan gizi buruk dan stunting, pihaknya telah membentuk dapur gizi, termasuk di Kota Serang. Dengan adanya dapur gizi itu, Walikota berharap permasalahan gizi buruk dan stunting dapat segera dituntaskan.

    “Dapur gizi ini kaitannya dengan stunting dan gizi buruk. Alhamdulillah sudah dilaksanakan karena memang ada anggarannya,” ungkap Syafrudin.

    Ia mengaku, kegiatan monitoring dan evaluasi pembangunan serta pelayanan publik tersebut seharusnya rutin dilaksanakan setiap enam bulan sekali. Hanya saja karena pandemi Covid-19, pihaknya tidak bisa menjalankan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

    “Memang ini seharusnya dilakukan setiap tiga bulan sekali ya. Tapi memang karena ada pandemi ini, jadi tidak sesuai dengan yang direncanakan. Ini pun sekalian kita menyerap aspirasi dari masyarakat,” ucapnya.

    Camat Walantaka, Karsono, mengatakan bahwa kehadiran Walikota Serang untuk melakukan monitoring dan evaluasi di Kecamatan Walantaka menjadi pemicu peningkatan pelayanan publik di wilayahnya.

    “Ini sangat positif. Artinya ketika pak Wali mendengarkan langsung keinginan masyarakat, tentunya akan membantu juga bagi kami dalam peningkatan pelayanan dan pembangunan,” ujarnya.

    Menurutnya, terkait dengan permasalahan stunting dan masyarakat yang belum memiliki toilet, Karsono mengaku bahwa program Dapur Gizi dan Sapujagat ke depannya akan lebih ditingkatkan sehingga gizi buruk, stunting dan toilet dapat segera teratasi.

    “Sampai sekarang masih berlangsung. Cuma memang kami hanya kuat sampai dua bulan anggaran saja,” tandas Karsono. (DZH/AZM)

  • Seluruh Elemen Diharap Bangkitkan Pariwisata

    Seluruh Elemen Diharap Bangkitkan Pariwisata

    LEBAK, BANPOS – Dalam rangka memperingati Hari Pariwisata Dunia Tahun 2021, dan sebagai momentum Pemulihan Pariwisata Kabupaten Lebak, Pemkab Lebak melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Lebak menggelar Kegiatan ‘Lebak Unique Talkshow’ dengan Tema ‘Jaga Asa dan Semangat Untuk Pemulihan Pariwisata Lebak’ yang diselenggarakan secara daring melalui platform zoom meeting, Senin (27/9).

    Diketahui, peringatan World Tourism Day 2021 yang jatuh pada setiap Tanggal, 27 September, ini dijadikan sebagai momentum penguatan komitmen, antara Pemerintah Daerah dengan stakeholder pariwisata dan ekonomi kreatif yang merupakan penggerak mesin industri pariwisata dan ekonomi kreatif di Kabupaten Lebak melalui Lebak Unique Talkshow.

    Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya menyampaikan, sesuai dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Lebak yakni menjadikan Kabupaten Lebak sebagai destinasi wisata unggulan nasional berbasis potensi lokal, ini juga menjadi semangat untuk Pemkab Lebak bersama seluruh stakeholder untuk terus berupaya memajukan Kabupaten Lebak pada sektor pariwisata.

    “Mari kita bangkit bersama dari keterpurukan pandemi ini, kalau kita mampu bergandengan tangan, saya yakin Kabupaten Lebak akan semakin tumbuh dan semakin maju,” ujar Iti dalam sambutannya melalui zoom meeting.

    Sementara, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Agus Setiawan dalam menyampaikan harapan Pariwisata di Provinsi Banten semakin berkembang dan semakin maju, pihaknya pun menyebut bahwa Dinas Pariwisata Provinsi Banten senantiasa bersinergi dengan Pemkab Lebak dan siap membantu dalam hal amenitas maupun aksesibilitas.

    “Mari kita semua, stakeholder seluruhnya saling bekerja sama dalam mengembangkan pariwisata. Agar sektor pariwisata di Banten semakin menggeliat maju lagi,” paparnya.(WDO/PBN)