JAKARTA, BANPOS – Aksi yang digawangi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) pada hari Senin (11/4) dengan lokasi di Jakarta ternyata meluas hingga ke berbagai daerah. Beberapa mahasiswa dan pelajar yang tidak dapat mengikuti aksi tersebut melakukan aksi yang sama di tempat masing-masing.
Aparat Kepolisian diketahui turut melakukan penyekatan di beberapa titik di Banten, dan berhasil mengamankan beberapa massa aksi yang hendak bergabung ke Jakarta. Selain itu, aksi-aksi di daerah juga terjadi bentrokan, bahkan hingga ada massa aksi yang pingsan karena diduga terkena setruman.
Di Jakarta, demonstran yang tergabung BEM SI mulanya berkumpul di Jalan Gerbang Pemuda, di depan Gedung TVRI, Jakarta Pusat. Kemudian massa berjalan beriringan sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan dan Ibu Pertiwi.
Para peserta aksi mengenakan almamaternya masing-masing. Massa aksi juga terlihat membawa bendera universitas hingga beragam poster, antara lain penolakan presiden tiga periode hingga kenaikan bahan-bahan pokok. Mereka berjalan sambil bergandengan tangan.
Aparat juga berjaga di beberapa titik di sekitar kawasan Gedung DPR. Aparat kepolisian juga tampak belum menutup Jalan Gatot Subroto yang berada di depan Gedung DPR. Lalu lintas di Jalan Gatot Subroto arah ke Slipi juga masih tampak ramai lancar.
BEM SI mengajukan empat empat tuntutan dalam aksi unjuk rasa tersebut. Pertama, mendesak dan menuntut wakil rakyat agar mendengarkan dan menyampaikan aspirasi rakyat bukan aspirasi partai. Kedua, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menjemput aspirasi rakyat sebagaimana aksi massa yang telah dilakukan dari berbagai daerah dari tanggal 28 Maret hingga 11 April 2022. Ketiga, mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk tidak mengkhianati konstitusi negara dengan melakukan amandemen, bersikap tegas menolak penundaan pemilu 2024 atau masa jabatan 3 periode serta mendesak dan menuntut wakil rakyat untuk menyampaikan kajian disertai 18 tuntutan Mahasiswa kepada Presiden yang hingga saat ini belum terjawab.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR, Jakarta Pusat, berujung ricuh. Kericuhan bermula saat demonstran melempari Gedung DPR dan polisi menggunakan berbagai benda. Mulai dari botol air mineral, batu, kayu, hingga bambu. Pelemparan mulai terjadi sekitar pukul 15.30 WIB.
Polisi awalnya hanya bertahan dengan membuat barikade. Mereka lalu mundur ke dalam Gedung DPR. Dari sana, mereka menembakkan gas air mata. Water Canon maju dan ikut menembakkan air. Massa langsung bubar.
Mereka lari berhamburan. Ada yang ke arah Jalan Gerbang Pemuda, depan TVRI, dan ada yang berlarian ke dalam tol dalam kota lewat tembok di depan Gedung DPR/MPR.
Seluruh ruas Tol Dalam Kota yang mengarah ke Senayan penuh oleh massa. Dampaknya, mobil-mobil yang ada di Tol Dalam Kota Jakarta tersebut tersendat.
Aksi tak berlangsung lama. Sebab, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran meminta personilnya berhenti menembaki massa dengan gas air mata.
Sebelumnya, tiga wakil ketua DPR dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menemui mahasiswa aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang menggelar demo.
Para mahasiswa ini menyerukan tuntutan menolak wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden. Ketiga anggota DPR itu adalah Sufmi Dasco Ahmad, Lodewijk Freidrich Paulus, dan Rachmat Gobel.
Ketiganya menaiki mobil komando mahasiswa di depan Gedung MPR/DPR. Dari atas mobil komando, Dasco lalu menyerukan jargon “hidup mahasiswa”. Namun, mahasiswa justru berteriak-teriak menolaknya. Suasana riuh. Dasco pun meradang.
“Aspirasi mau didengar apa tidak, aspirasi mau disampaikan kepada presiden apa tidak?” kata Dasco dari atas mobil komando. Dasco kemudian berjanji bakal menerima aspirasi para mahasiswa dan menyampaikan tuntutan mereka ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ikatan Mahasiswa Cilangkahan (IMC) turut serta berangkat aksi ke Jakarta dengan rute bermacam-macam ada yang dari Serang dan sebagian naik KRL dari Rangkasbitung secara bersel, dan bertemu di satu titik kumpul.
“Tadi Malam kita beristirahat di Ciputat. Hari ini kita bergabung dengan kawan-kawan mahasiswa lainnya di Jakarta,” ungkap Ketua Umum IMC, Juliana Batubara kepada BANPOS via telepon.
Juliana menyebut, pihaknya membawa massa dari organisasinya yang berada di Lebak Selatan (Baksel) ke Jakarta hampir 100 orang mahasiswa. Sebagian ada yang dari Pandeglang dan Serang. Bahkan, terang Juliana, ada massa perwakilan ulama Banten yang nanti bergabung di titik aksi.
“Sebelum berangkat, kita juga menyempatkan diri untuk silaturahmi dan meminta arahan dari tokoh dan ulama di Banten. Bahkan mereka menegaskan menolak soal wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden,” katanya.
Menurut mahasiswa Fakultas Sosial dan Hukum (FHS) Unma Banten ini, apa yang belakangan sempat diungkapkan mantan Bupati Lebak Mulyadi Jayabaya bahwa Ulama Banten mendukung wacana tiga periode dan perpanjangan masa jabatan presiden, itu terlalu menggeneralisir, sebab faktanya tidak demikian.
“Faktanya banyak ulama di Banten yang tidak merasa mendukung pernyataan pak JB saat di depan pa Luhut. Bahkan sudah banyak video-video pernyataan ulama Banten yang menolak itu,” kata Juliana.
Mahasiswa menuntut Presiden Joko Widodo bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi.
“Bila perlu berikan sanksi kepada orang-orang disekitarnya yang belakangan intens menggulirkan isu tersebut. Sebut saja Luhut Binsar Panjaitan dan kroninya, seperti yang terjadi di Lebak,” tegas Juliana.
Selain soal polemik masa jabatan presiden, mahasiswa juga membawa aspirasi soal naiknya harga BBM. Kemudian soal langka dan mahalnya harga minyak goreng yang sudah terjadi selama ini.
“Kita mendesak kepada presiden untuk menstabilkan harga dan ketersediaan bahan pokok di masyarakat. Kami minta Presiden Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng serta mengevaluasi kinerja menteri terkait,” ujar Juliana.
Kata dia, sebelum presiden dan wakil presiden habis masa jabatannya, mahasiswa berharap agar presiden dan wakil presiden berkomitmen penuh dalam menuntaskan janji kampanyenya. “Intinya jika presiden tidak mampu merealisasikan janji-janjinya itu, jadi lebih baik mundur saja dari jabatannya,” papar Juliana.
Sementara, ratusan mahasiswa di Lebak menggelar aksi unjuk rasa ditengah guyuran hujan. Seorang mahasiswa terkapar dan terpaksa dilarikan ke RSUD Adjidarmo saat terjadi aksi saling dorong.
Mahasiswa tetap bertahan melakukan aksi unras dengan pengawalan ketat dari aparat kepolisian. Sementara itu, sejumlah anggota intelijen dari kepolisian dan TNI terlihat memilih berteduh di Alun-alun Rangkasbitung.
Massa aksi yang bertahan di depan gedung wakil rakyat tetap berorasi dan menyampaikan tujuh tuntutan mahasiswa Lebak.
Dalam flyer yang dibagikan di media sosial, mahasiswa yang akan turun aksi berasal dari organisasi HMI MPO Cabang Lebak, HMI Cabang Lebak (Dipo), PMII Cabang Lebak, KAMMI, dan GMNI Cabang Lebak.
Adapun tuntutan mahasiswa dalam aksi tersebut, yaitu menolak IKN, Mendorong Polres Lebak membentuk Satgas untuk memberantas mafia penimbun minyak goreng dan BBM, Mendorong Pemkab Lebak menggelar operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga bahan pokok dan BBM, Tindak tegas oknum yang membuat kegaduhan penundaan pemilu, Menuntut DPRD Lebak menolak kenaikan harga BBM dan menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi, Mengkaji ulang kenaikan PPN 11 persen dan Meminta Pemkab Lebak untuk andil.
Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) jatuh pingsan saat aksi dorong di depan kantor Bupati Lebak. Sahrul diduga terkena setrum di pagar pendopo Lebak sehingga jatuh terkapar dan langsung dibawa ke unit gawat darurat (UGD) RSUD Adjidarmo Rangkasbitung.
Jian Akbar, seorang peserta aksi 11 April di Kabupaten Lebak kepada wartawan mengatakan, awal kejadian saat memegang gerbang tidak ada aliran listrik. Tapi, ketika gerbang terdorong tiba-tiba ada aliran listrik dan membuat para peserta aksi terkena setrum.
“Seorang mahasiswa atas nama Sahrul Gunawan kondisinya cukup parah. Karena, tubuhnya terdorong peserta aksi di belakangnya, sehingga agak lama terkena sengatan listrik,” kata Jian Akbar kepada wartawan.
Jian mengaku, hanya mengalami luka lecet di bagian telapak tangan. Ia mengaku tidak tahu asal muasal aliran listrik apakah sengaja dipasang untuk menghalau peserta aksi atau bukan faktor kesengajaan.
“Korban saat ini masih diobservasi di UGD RSUD Adjidarmo. Dokter meminta korban tidak pulang dulu,” tandasnya.
Terpisah, Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang, berunjuk rasa di tugu jam Alun-alun setempat, depan gedung DPRD dan Pendopo Bupati, sekitar pukul 15.04 WIB.
Para mahasiswa menuntut Pimpinan DPRD dan Bupati untuk menandatangani pakta integritas, tentang penolakan kenaikan harga BBM, sembilan bahan pokok (sembako) dan tarif PPN 11 persen, yang sudah dinaikan oleh Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
Saat berunjuk rasa di halaman gedung DPRD, massa aksi melampiaskan kekesalannya dengan melempari gedung wakil rakyat itu dengan telur dan tomat. Karena mereka tak ditemui Ketua DPRD atau, salah seorang perwakilan anggota.
Bahkan, mereka juga sempat terlibat gesekan atau saling dorong dengan aparat kepolisian, agar bisa merangsek masuk ke dalam gedung DPRD setempat.
Namun aksinya itu dapat dilerai. Sehingga, para mahasiswa membubarkan diri dan pindah ke depan kantor Bupati Pandeglang. Di sana, mereka kembali berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Negara Gawat, Indonesia Darurat”, dan poster desakan agar Bupati menandatangani pakta integritas, yang dibawa oleh pendemo.
Lama tak ada tanggapan dan tak satupun pejabat terkait menemuinya, akhirnya para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Koordinator lapangan (Korlap) aksi, Entis Sumantri mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sedang tak baik-baik (dilanda Covid-19). Namun, diperparah dengan kebijakan tak pro rakyat yang dilakukan Pemerintah Pusat.
Maka dari itu, sambil berteriak, Entis dalam orasinya menegaskan, pihaknya turun ke jalan untuk mendesak kepada Presiden Jokowi agar kembali menurunkan harga BBM, Sembako dan PPN.
“Ekonomi kita sedang terpuruk, akibat Covid-19. Tapi Pemerintah Pusat malah mengambil kebijakan yang tak pro rakyat, dengan menaikan harga BBM, Sembako dan PPN. Maka dari itu, kami mendesak agar turunkan kembali harga tersebut,” tegas Entis.
“Kami minta, Ketua DPRD dan Bupati Pandeglang keluar dari ruang kerjanya, segera tandatangani Pakta Integritas menolak kenaikan BBM dan mendorong stabilitas ekonomi dengan menolak kenaikan sembako,” ujarnya.
Senada, orator lainnya, Handoko Syarif mengatakan, Pemerintah Pusat harus segera menurunkan harga BBM dan minyak goreng. Karena sudah memberatkan masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah yang hingga kini belum pulih akibat dilanda pandemi Covid-19.
“Kepentingan rakyat harus diperjuangkan. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, seharusnya membantu dan mendahulukan kepentingan rakyat,” teriak Handoko.
Antisipasi warga Lebak yang dikabarkan akan ikut melakukan aksi unjuk rasa terkait wacana penundaan Pemilu 2024 dan 3 periode jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Polres Lebak melakukan pengamanan di Stasiun Rangkasbitung.
Kombes Pol Shinto Silitonga mengklaim, bahwa pengamanan yang dilakukan kepolisian tidak ada hubungannya dengan rencana aksi di Jakarta, namun sesuai dengan perintah Kapolda Banten kegiatan sebagai mengantisipasi otentik gangguan Kamtibmas.
“Kami jajaran pejabat Polda Banten diperintahkan untuk melakukan atensi ke setiap Polres jajaran di Banten untuk melakukan pengamanan,” kata Shinto Silitonga saat ditemui wartawan di Stasiun Rangkasbitung.
Ia menjelaskan, bahwa Stasiun Rangkasbitung sendiri berpotensi terjadinya gangguan Kamtibmas, karena mengingat ramainya aktivitas masyarakat baik yang dari Lebak ke Jakarta maupun sebaliknya sangat berpotensi adanya gangguan Kamtibmas.
“Kita bersyukur hari ini pemberangkatan terakhir dari Rangkasbitung ke Parung Panjang berjalan lancar, tidak ada kendala,” ucapnya.
Untuk diketahui dalam pemeriksaan kepada penumpang di Stasiun Rangkasbitung ada salah seorang penumpang yang sempat dipulangkan, lantaran didalam tas yang dibawanya terdapat bendera salah satu organisasi kemahasiswaan.
Sementara itu, Aparat Polres Metro Tangerang Kota mengamankan 86 anak-anak yang hendak mengikuti unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) ke Jakarta, Senin (11/4). Polisi berencana mengusut aktor yang menggerakkan anak-anak untuk mengikuti demonstrasi.
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Komarudin mengatakan 86 anak-anak itu berstatus pelajar dan bukan mahasiswa. Mereka diamankan saat polisi melakukan penyisiran di 8 titik lokasi penyekatan.
“Sampai dengan saat ini ada 86 anak di bawah umur, anak sekolah, bukan mahasiswa. Yang mereka berangkat ke Jakarta setelah kami dalami isi di HP-nya memang ada ajakan,” ujar Komarudin di Mapolres Metro Tangerang Kota.
Dia mengungkapkan mereka yang bukan mahasiswa ini mendapat ajakan unjuk rasa melalui pesan siaran WhatsApp, jaringan pribadi dan lain sebagainya. Ajakan tersebut kata Komarudin masih dalam lingkaran teman ke teman.
“Ini yang sedang kami telusuri siapa yang ajak mereka sehingga sangat disayangkan anak-anak seusia mereka terutama pelajar diajak untuk melakukan aktivitas ke Jakarta. Namun pasti akan terus kami kembangkan. Sekiranya dari kelompok ini ada penyesuaian atau ajakan satu nama maka akan kita dalami lebih lanjut,” katanya.
Komarudin menuturkan mereka berasal dari berbagai daerah di Tangerang Raya. Pihaknya pun masih akan terus melakukan penyisiran untuk menutup celah pengunjuk rasa untuk menghindari kericuhan.
“Sementara tertinggi dari Teluk Naga sampai dengan 26 anak sekolah. Ini sama seperti prediksi sesuai dengan apa yang kita data dan informasi semalam bahwa memang akan dikerahkan anak-anak kita, siswa-siswa dari daerah Sepatan, Pakuhaji dan Teluknaga dan terbukti banyak yang dari sana,” jelasnya.(WDO/HER/DHE/PBN)
