Kategori: HEADLINE

REAKSI atas keputusan Partai NasDem dalam menentukan Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres yang akan mendampingi Anies, terjadi serentak di seluruh Indonesia. Para kader Demokrat yang ngambek, mulai menurunkan spanduk, banner dan baliho Partai Demokrat, yang bertengger foto Anies.

Hal itu dibenarkan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra. Menurutnya, banyak dari baliho dan banner yang bertengger foto Anies, molai dilakukan pencopotan. “Tadi sudah mulai copot,” ucap Herzaky dilansir dari RM.ID.

Dia melanjutkan kader mencopot itu karena kecewa dengan sikap Anies yang diyakini melanggar kesepakatan dan membentuk koalisi secara sepihak bersama Partai NasDem dan PKB. “Sehingga komitmen kerja sama Koalisi Perubahan sudah tidak ada, karena Koalisi Perubahan tiga pihak,” kata Herzaky Mahendra Putra.

Oleh karena itu, Partai Demokrat menggelar rapat majelis tinggi di kediaman pribadi Ketua Majelis Tinggi Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, pada Jumat (1/9), untuk membahas sikap partai terhadap kelanjutan koalisi dan penetapan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024.

Pencopotan baliho pun terjadi di Provinsi Banten. Selain titah dari Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, untuk menurunkan baliho hingga spanduk bergambarkan Anies-AHY, para kader terutama Calon Legislatif (Caleg) pun berbondong-bondong menurunkan baliho dan spanduk mereka. Selain mencopot, bahkan ada yang berencana menutup foto Anies dengan pilox.

Menanggapi sikap Partai Demokrat tersebut, Ketua Jaringan Nasional Anies Baswedan (Jarnas ABW) Provinsi Banten, Cahyo Hendro Atmoko, mengatakan bahwa seharusnya Partai Demokrat tidak bertindak demikian. Ia menegaskan bahwa berdasarkan kesepakatan koalisi, Anies dapat menentukan sendiri siapa yang menjadi Cawapresnya.

“Tidak boleh juga dong Demokrat kemudian seolah-olah dipaksa,” katanya kepada BANPOS saat dihubungi lewat sambungan telepon pada Kamis (31/8).

Ia juga meminta Demokrat untuk sadar diri, bahwa selama ini pihak merekalah yang selama ini selalu memaksakan kehendaknya kepada koalisi. “Pada sisi lain dia kan juga seolah-olah memaksa (memasangkan Anies dengan AHY),” imbuhnya.

Dengan melihat sikap Demokrat yang seperti itu, ia juga menegaskan bahwa bukan tidak mungkin nantinya para relawan Anies tidak akan bersimpati kepada partai yang digawangi oleh AHY itu. Oleh karenanya, ia meminta kepada Demokrat untuk bisa lebih berhati-hati terhadap sikapnya itu.

“Yang seharusnya tidak dilakukan Demokrat dengan membuat rilis seperti itu mungkin menjadikan risiko coattail effect yang selama ini didapatkan partai dari pemilih Anies itukan bisa berkurang untuk Demokrat,” ucapnya.

Di samping itu ia juga menjelaskan, penentuan Cak Imin sebagai pasangan Anies di Pilpres 2024 nanti bukan berarti tanpa adanya perhitungan yang jelas. Cahyo mengatakan, sosok Cawapres yang dipilih harus mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap kemenangan suara.

“Perhitungan-perhitungan kan jelas bahwa, Cawapres nya itu harus memberikan efek elektoral yang signifikan,” tuturnya.

Dipilihnya Cak Imin sebagai Cawapres diharapkan dapat dijadikan sebagai pintu masuk bagi Anies untuk dapat meraup lumbung suara di Jawa Timur dan juga kelompok Nahdlatul Ulama (NU). Sebagaimana diketahui, selama ini Jawa Timur kerap dianggap sebagai lumbung suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan juga kelompok masyarakat berlatar belakang NU.

“Yang selama ini kami pikirkan memang bagaimana menggaet suara Jawa Timur, NU dengan Cak Imin ini akan lebih terbuka untuk masuknya,” jelasnya.

Pengamat politik, Usep S. Ahyar, mengatakan bahwa sikap dari para kader Partai Demokrat yang mencopot baliho serta banner bergambar Anies, merupakan ekspresi dari kemarahan mereka. Hal itu dapat dimaklumi, meski kekanak-kanakan.

“Ya itu kan marah. Ini kan ekspresi kemarahan itu biasa ya, anak-anak itu juga bisa. Dalam konteks itu, yang namanya marah itu biasa,” ujarnya.

Meski demikian, Usep mengingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan nanti terkait dengan koalisi, seharusnya Partai Demokrat dapat bersikap lebih dewasa lagi. Pasalnya, hal itu mungkin saja berpengaruh terhadap suara dari Partai Demokrat.

Namun berdasarkan pengamatannya, sebetulnya sampai saat ini Partai Demokrat tidak mendapatkan coattail effect dari dukungannya terhadap Anies. Pasalnya, yang mendapatkan coattail effect dari dukungannya terhadap Anies, hanya Partai NasDem dan PKS saja.

“Selama ini juga belum ke Demokrat (suara Anies), kecuali pak AHY-nya jadi Cawapres. Jadi sebenarnya dari pasangan ini, kalau (AHY) tidak menjadi Cawapres, coattail effect tidak ke Demokrat. Tapi ke PKS, ke Nasdem. Karena secara emosional, lebih dekat dengan NasDem dan PKS daripada ke Demokrat. Demokrat itu semata-mata ke AHY saja coattail effect-nya. Kalau AHY-nya tidak maju, dia tidak dapat,” jelasnya.

Kendati demikian, Usep mengaku masih terdapat potensi Partai Demokrat tetap berada di barisan koalisi pendukung Anies. Pasalnya, masih terdapat tawaran-tawaran lain yang mungkin saja bisa diterima oleh Partai Demokrat, kendati tidak mendapatkan posisi Cawapres.

“Menurut saya, nanti Demokrat mau tidak mau atau dipaksa dengan dinamika politik, akan mempertimbangkan soal power sharing yang lain. Artinya tidak harus Cawapres power sharing-nya, banyak yang bisa di sharing bukan hanya Cawapres. Bisa juga menteri utama dan lain sebagainya. Nah Demokrat menurut saya ke depan, akan realistis kecuali kalau memang dia mau ditinggalkan oleh semua koalisi,” ungkapnya. (MUF/DZH/ENK)

MANUVER politik Surya Paloh dalam penentuan Calon Wakil Presiden Anies Baswedan, membuat kekisruhan di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat menunjukkan sikap kecewa berat, dengan keputusan yang dinilai sepihak tersebut.

Sikap tersebut dinilai oleh pengamat politik, Usep S. Ahyar, tak lebih sebagai tontonan politik dagang sapi. Artinya, dinamika politik yang terjadi, hanya berlandaskan pada kepentingan-kepentingan elit saja, tanpa memikirkan kepentingan masyarakat.

“Ini politik dagang sapi lah itu ya. Siapa mendapatkan apa dalam konteks politik praktis. Memang politik kita itu pragmatis banget,” ujarnya saat diwawancara BANPOS melalui sambungan telepon, Kamis (31/8).

Hal itu menurutnya, dapat dilihat dari sikap Partai Demokrat, yang menunjukkan kemungkinan untuk keluar dari koalisi dan membentuk koalisi baru, karena tidak mendapatkan yang dimau, yakni AHY sebagai Cawapres.

“Apakah diakomodir atau tidak kepentingan mereka. Dalam hal ini Demokrat mulai mempertimbangkan tidak di koalisi perubahan dan mungkin membentuk koalisi baru. Itu kan terlihat, tidak diakomodir kepentingannya, akan lari. Bukan kepentingan rakyat, tapi kepentingan elit,” ucapnya.

Usep mengatakan, ditariknya Muhaimin Iskandar menjadi Cawapresnya Anies Baswedan, juga masih bisa saja berubah seiring dengan perjalanan waktu. Pasalnya, dinamika politik di pusat, masih terus berubah hingga puncaknya pada pendaftaran Capres dan Cawapres secara resmi ke KPU.

“Sekarang semuanya masih mungkin ya, sampai nanti Capres dan Cawapres diantarkan ke KPU untuk didaftarkan. Itu pada bulan Oktober ya,” tutur Usep.

Dinamisnya penentuan siapa yang menjadi apa dalam perhelatan Pilpres mendatang, diakui oleh Usep lantaran tingginya tawar-menawar yang dilakukan oleh partai politik, untuk memastikan siapa mendapatkan apa dalam kontestasi 5 tahunan tersebut.

“Jadi ini semua, pergerakan koalisi, dinamika politik, lebih banyak pada pertimbangan-pertimbangan elit, tidak ada pertimbangan-pertimbangan kepentingan rakyat ataupun ideologi. Itu kritik yang harusnya didengarkan, tidak ada kepentingan rakyat yang didengarkan, semua diabaikan. Yang ada adalah kalkulasi-kalkulasi kemenangan,” ungkapnya.

Usep yang juga merupakan akademisi Unsera ini mengakui jika manuver yang terjadi di tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan, berpotensi merubah percaturan politik nasional. Mulai dari otak-atik ulang komposisi koalisi, hingga evaluasi terhadap Capres yang sebelumnya telah diusung.

“Ini akan berimplikasi pada perubahan koalisi di lawannya. Bisa menjadi empat, bisa menjadi dua koalisi. Misalkan kalau berkembang, bisa saja Demokrat dengan PPP dan PKS membangun koalisi baru. Bisa Sandiaga-AHY. Atau bisa jadi dua, koalisi besar melawan Anies. Bisa juga mungkin koalisi lain meninjau ulang pencapresan calonnya,” tuturnya.

Pergerakan politik lainnya yang lebih pasti menurut Usep, adalah koalisi lain mencari lawan sepadan untuk bisa menandingi Muhaimin Iskandar. Sebab, Muhaimin dan PKB-nya memiliki potensi untuk mengeruk suara dari Jawa Timur yang menjadi basis dari warga Nahdlatul Ulama (NU).

“Memang bisa saja PKB itu bukan Anies-Imin. Karena sebenarnya kalau dari sisi elektabilitas, Anies itu yang kurang di Jawa Timur. Padahal Jawa Timur itu daerah dengan pemilih terbanyak kedua di Indonesia. Jawa Timur ini memang secara kultural itu ke NU. Maka Capres-capres di koalisi lain akan mempertimbangkan untuk mendapatkan suara NU. Memang dari dulu Anies mengincar itu, pernah mengincar Khofifah, tapi sepertinya tidak mau,” ucapnya.

Usep menilai, sebetulnya masih banyak sosok yang dapat menandingi Muhaimin dalam hal menarik suara NU. Di antaranya seperti Mahfud MD, Khofifah, Yenny Wahid, Gus Yahya, Gus Yaqut hingga Ma’ruf Amin. (DZH/ENK)

SITUASI politik nasional semakin memanas. Belum hilang kekagetan yang terjadi setelah lompatnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) ke Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) untuk mendukung Prabowo Subianto, manuver politik kembali terjadi di tubuh KKIR.

Pasalnya, Muhaimin Iskandar, pentolan dari PKB yang merupakan pengusung koalisi KKIR bersama dengan Partai Gerindra, dipinang oleh Partai NasDem untuk mendampingi Anies Baswedan sebagai Bakal Calon Wakil Presiden. Berdasarkan informasi, keputusan tersebut diambil langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, Selasa lalu.

Manuver politik tersebut cukup membuat ricuh di dalam tubuh Koalisi Perubahan untuk Persatuan yang dibentuk oleh Partai NasDem, Partai Keadilan Sosial (PKS) dan Partai Demokrat. Lebih tepatnya, Partai Demokrat ‘ngambek’ dengan keputusan tersebut, dan mengaku telah dikhianati oleh Partai NasDem dan Anies Baswedan.

Kekecewaan dari Partai Demokrat tertuang dalam surat yang dikeluarkan oleh Sekjen DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya, yang juga merupakan anggota Tim 8 Koalisi Perubahan. Dalam surat tersebut, Riefky menyampaikan bahwa telah terjadi kesepakatan antara Partai NasDem dan PKB, mengenai penunjukkan Muhaimin Iskandar sebagai Bacawapres Anies Baswedan.

“Kemarin, 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said, mewakili Capres Anies Baswedan, bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai Nasdem dan PKB, untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Persetujuan ini dilakukan secara sepihak atas inisiatif Ketum Nasdem, Surya Paloh,” tulis Riefky dalam suratnya, tertanggal 31 Agustus 2023.

Menurutnya, pihak Partai Demokrat telah mengonfirmasi informasi tersebut secara langsung kepada Anies, dan dibenarkan oleh Anies. Ia menilai bahwa Partai Demokrat dipaksa untuk menerima keputusan tersebut.

Pihaknya pun menurut Riefky, melakukan penyikapan dengan menggelar rapat Majelis Tinggi Partai, untuk mengambil keputusan lebih lanjut. Dalam rapat Majelis Tinggi Partai, dirinya selaku anggota Tim 8 yang mewakili Partai Demokrat, menyampaikan sejumlah poin pembahasan, terkhusus berkaitan dengan kronologis yang terjadi di dalam tubuh Koalisi Perubahan.

Adapun poin pembahasan tersebut di antaranya berkaitan dengan klaim adanya kesepakatan Capres-Cawapres antara Anies dengan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), pada 23 Januari 2023 lalu. Kesepakatan itu dibuat sebelum masuknya PKS ke dalam Koalisi Perubahan yang terbentuk pada 14 Februari 2023.

Di sisi lain, Riefky juga menjelaskan bahwa dalam piagam kesepakatan Koalisi Perubahan, Anies Baswedan mendapatkan mandat untuk menentukan Cawapresnya, dengan kriteria yang telah ditentukan oleh koalisi.

Menurutnya, sejak koalisi terbentuk hingga Juni kemarin, banyak partai-partai yang mendekati Demokrat, untuk melakukan komunikasi politik. Riefky mengaku, terdapat momen yang membuat Anies menyampaikan keinginan untuk mengambil AHY sebagai Cawapresnya, ketika Demokrat melakukan komunikasi politik dengan salah satu partai.

“Khusus pada pertemuan dengan salah satu Parpol yang mengundang perhatian publik, Capres Anies menghubungi pada 12 Juni 2023 dan mengatakan kepada Ketum AHY ‘Saya ditelepon beberapa kali oleh Ibu saya dan guru spiritual saya, agar segera berpasangan dengan Capres-Cawapres Anies-AHY’,” tulis Riefky.

“Sesuai dengan mandat yang telah diberikan oleh ketiga Ketua Umum Partai Politik yang masing-masing ditandatangani oleh Ketua Umum Nasdem, Surya Paloh; Presiden PKS, Ahmad Syaikhu; dan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono, untuk menentukan siapa calon wakil presiden yang dipilihnya, maka pada 14 Juni 2023, Capres Anies memutuskan untuk memilih Ketum AHY sebagai Cawapresnya,” tulisnya lagi.

Ia menuturkan, nama AHY telah disampaikan kepada para Ketua Umum Parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai, dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al Jufri dan Ahmad Syaikhu, serta kepada Agus Harimurti Yudhoyono dan Susilo Bambang Yudhoyono, dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. “Menurut Capres Anies, ketiga pimpinan Parpol menerima putusan tersebut dan tidak ada penolakan,” terangnya.

Riefky menjelaskan, pada saat menyampaikan keputusan itu kepada pimpinan partai politik, Anies menyampaikan alasan memilih AHY. Alasannya yakni karena AHY memenuhi seluruh syarat dan kriteria yang ditentukan dalam Piagam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

“Selain itu, Capres Anies menilai Ketum AHY juga memiliki keberanian dan bersedia menempuh risiko untuk menjadi pendampingnya, meskipun partainya sendiri terancam diambilalih oleh KSP Moeldoko melalui PK di Mahkamah Agung. Anies melihat syarat keberanian itu sebagai syarat ke-0, yang tidak dimiliki oleh kandidat Cawapres lainnya. Pernyataan soal syarat ke-0 ini juga telah disampaikan kepada publik,” ungkapnya.

Menurutnya, pertanyaan dan desakan dari masyarakat terkait dengan kepastian arah Koalisi Perubahan serta merosotnya elektabilitas Anies, membuat pimpinan koalisi serta Tim 8 bersepakat untuk segera mendeklarasikan Capres dan Cawapres yang akan diusung.

“Atas harapan dan desakan masyarakat agar Koalisi Perubahan segera dideklarasikan, Capres Anies dan Tim 8 telah merencanakan beberapa kali waktu deklarasi. Namun, rencana deklarasi itu tidak pernah terwujud. Diduga kuat, tidak terlaksananya deklarasi itu karena Capres Anies lebih patuh kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang ingin terus menunda waktu deklarasi. Ini jelas mengganggu dan melanggar prinsip kesetaraan (equality) dalam koalisi,” ucapnya.

Berlarut-larutnya deklarasi itu menurutnya, akhirnya menemukan jalan keluar dengan ditetapkannya awal September sebagai waktu untuk melakukan deklarasi secara resmi. Bahkan, Anies telah menuliskan secara resmi pada 25 Agustus lalu, yang isinya meminta AHY untuk bersedia menjadi Cawapresnya.

“Namun demikian, sesuatu yang tidak terduga dan sulit dipercaya terjadi. Di tengah proses finalisasi kerja Parpol koalisi bersama Capres Anies dan persiapan deklarasi, tiba-tiba terjadi perubahan fundamental dan mengejutkan,” katanya.

Pada Selasa (29/8) malam di Nasdem Tower, Riefky menuturkan bahwa secara sepihak Surya Paloh menetapkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar, sebagai Cawapres Anies, tanpa sepengetahuan Partai Demokrat dan PKS.

“Malam itu juga, Capres Anies dipanggil oleh Surya Paloh untuk menerima keputusan itu. Sehari kemudian, 30 Agustus 2023, Capres Anies dalam urusan yang sangat penting ini, tidak menyampaikan secara langsung kepada pimpinan tertinggi PKS dan Partai Demokrat, melainkan terlebih dahulu mengutus Sudirman Said untuk menyampaikannya,” terangnya.

“Demikian fakta kronologis ini disampaikan. Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan; pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga Parpol; juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan, yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan,” lanjutnya.

Kekecewaan atas manuver yang terjadi di tubuh koalisi perubahan, juga bergema di daerah. Di Provinsi Banten, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Iti Octavia Jayabaya, bahkan memerintahkan seluruh baliho dan spanduk yang terpasang foto Anies, dicopot. Iti mengaku bahwa dirinya kecewa dan merasa dikhianati oleh Anies.

Senada disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Angkatan Muda Partai Demokrat (AMPD), Andi Dian Putra, yang merupakan salah satu politisi Partai Demokrat asal Provinsi Banten. Menurutnya, Koalisi Perubahan akan dibubarkan menyusul manuver Anies dan Partai NasDem, yang disebut sebagai pengkhianatan.

Hal itu disampaikan oleh Andi, saat diwawancara BANPOS melalui sambungan telepon. Andi mengatakan bahwa saat ini ada kemungkinan Koalisi Perubahan akan dibubarkan. Hal itu karena adanya putusan sepihak yang diumumkan ketua umum partai NasDem, Surya Paloh, terkait Bacawapres yang akan mendampingi Anies di Pilpres 2024, yang berasal dari luar koalisi.

“Calon bubar. Kasusnya itu kan pemutusan sepihak dari Nasdem tanpa koordinasi dengan tim delapan yang dibentuk koalisi tiga partai itu, Demokrat, PKS dan NasDem. Harusnya mengambil keputusan untuk Cawapresnya itu dari ketiga partai itu. Tetapi ada fakta diumumkan wakilnya Anies itu Cak Imin,” ucapnya.

Meski demikian, Andi mengaku bahwa pihaknya tetap akan menunggu arahan dari Ketua Umum Partai Demokrat yakni AHY, terkait dengan langkah apa yang akan diambil ke depannya.

“Langkah ke depan kita masih nunggu instruksi dari Ketua Umum, pak AHY. Apakah kita akan membuat koalisi sendiri atau ikut dengan koalisi yang sudah ada. Nantinya kita condong kemana Itu keputusannya bagaimana ketum. Kalau di Banten, kita kan harus mengikuti dari DPP,” ujarnya.

Menurutnya, sebetulnya Koalisi Perubahan sudah menentukan keputusan untuk memasangkan Anies dengan AHY. Keputusan itu memang belum dipublikasikan kepada masyarakat. Namun ternyata pada detik-detik terakhir, Muhaimin Iskandar lah yang ditetapkan sebagai Cawapres yang akan mendampingi Anies.

“Yang tadinya diusung itu kan Anies-AHY. Ternyata di injury time, itu tanpa kesepakatan, tanpa komunikasi di antara tiga partai ini, NasDem memutuskan sendiri untuk wakilnya Anies. Artinya Anies dengan Surya Paloh sudah berdiskusi tetapi tidak melibatkan Demokrat dan PKS,” ucapnya.

Andi mengaku bahwa dirinya kecewa dengan keputusan tersebut. Sebab, Partai Demokrat sudah bersama-sama dengan Partai NasDem dan Anies sejak awal, namun pada saat pengambilan keputusan penting, justru malah ditinggalkan.

“Kita ini kan ditinggal ibaratnya. Kalau ini selesai, baru kita pikirkan lagi ke depan seperti apa. Kita lihat lagi lah seperti apa. Kita selaku Caleg, selaku kader partai mengikuti instruksi dari DPP,” tandasnya.

Berbeda dengan Partai Demokrat yang bersikap cukup keras dengan keputusan Surya Paloh, PKS justru tetap tenang. Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengatakan pihaknya akan mengadakan pertemuan untuk menjelaskan kerja sama politik antara Partai NasDem dan PKB yang mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Akan ada penjelasan detail (duet Anies-Cak Imin), tapi di DPP PKS,” ujar Mardani kepada awak media di Jakarta, Kamis malam.

Meski begitu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI itu tidak menjelaskan lebih detail mengenai rencana pertemuan itu. Ia berharap pertemuan itu dapat dilakukan dalam waktu dekat. “Doakan segera,” ucapnya.

Saat disinggung mengenai reaksi Demokrat yang marah terhadap persetujuan sepihak yang dilakukan oleh Ketua NasDem Surya Paloh, Mardani meminta agar semua berprasangka baik. Sebab, menurutnya, duet Anies-Cak Imin masih dalam tahap awal dan belum diresmikan.

Tidak hanya itu, PKS juga akan mengumumkan langkah politik selanjutnya mengenai tawaran untuk mendukung bakal calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. “Sebentar lagi akan diumumkan, pokoknya husnuzan saja,” tegas Mardani.

Hal yang sama disampaikan oleh PKS Banten. Kabar tersebut tidak membuat PKS di Banten kisruh. Bahkan, PKS Banten mengklaim siapapun yang menjadi Calon Wakil Presiden, Anies lah yang harus jadi Presidennya.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Pertimbangan Wilayah (MPW) PKS Provinsi Banten, Sanuji Pentamarta. Menurutnya, meskipun informasi dan arahan resmi belum pihaknya terima dari pusat, namun ia mengaku tidak menjadi masalah ketika Anies Baswedan dipasangkan dengan Muhaimin Iskandar.

“Kita belum tahu informasi dan belum ada arahan. Tapi kita ikut DPP saja. Pokoknya kita sesuai dengan perintah DPP. Siap apa saja keputusannya. Pokoknya yang penting bagi kita, Anies jadi presiden. (Untuk wakilnya) mana yang kuatnya aja,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua DPW Partai NasDem Provinsi Banten, Wahidin Halim (WH), mengaku menyambut baik dengan masuknya PKB ke dalam tubuh koalisi. Ia mengatakan bahwa kehadiran PKB, menambah kekuatan koalisi yang terbentuk.

Bahkan, WH mengaku bernafas lega dengan didapatkannya kabar tersebut. Sebab, ketidakjelasan siapa yang akan mendampingi Anies sebelumnya, berpotensi membuat perpecahan di dalam tubuh Koalisi Perubahan. Menurutnya, Anies tidak akan bisa maju sebagai Capres, jika tidak ada Cawapresnya.

“Sebenarnya kita juga saling menunggu keputusan dari atas ya. Kita juga memiliki kekhawatiran koalisi ini pecah. Sehingga kabar ini membuat banyak pihak bernafas lega,” kata WH saat dihubungi BANPOS melalui panggilan telepon.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak akan mempermasalahkan siapapun yang akan menjadi pendamping Anies untuk maju di Pilpres 2024 mendatang. Lanjutnya, kekuatan yang dimiliki oleh PKB memiliki banyak pengaruh dalam bursa pemilihan Cawapres untuk Anies Baswedan. “Saya kira ini satu koordinasi dan koalisi yang memberikan banyak harapan,” jelasnya.

Ia mengaku bersyukur dengan adanya sosok Cak Imin dan juga PKB yang siap mendampingi dan bergabung dengan Koalisi Perubahan. Saat ditanyakan kemungkinan mundurnya Partai Demokrat pada koalisi karena kekecewaan yang ditimbulkan, ia mengaku enggan berkomentar, dan meminta untuk melihat situasi dan kondisi ke depannya.

“Kita tunggu perkembangan berikutnya, seharusnya dengan bertambahnya PKB tentu menambah kekuatan dalam tubuh koalisi,” tegasnya.

Ia menerangkan, koalisi yang terjadi tidak akan berpengaruh banyak bagi gelaran Pilkada di daerah. Hal tersebut didasari lantaran koalisi yang terjadi, biasanya hanya berlaku di pusat.

“Kalau di daerah biasanya cair. Berdasarkan pengalaman selama ini, koalisi yang ada di pusat tidak berpengaruh untuk pemilihan daerah. Karena di daerah kan melihat kearifan politik lokalnya,” terang mantan Gubernur Banten ini.

WH menegaskan, ia beserta masyarakat tidak akan mempermasalahkan siapapun yang dipasangkan bersama Anies. Sebagaimana pernyataan Sanuji, siapapun yang menjadi Wakil Presiden, yang penting Anies presidennya. “Saya beserta masyarakat, siapapun wakilnya, Anies presidennya,” tandasnya.

Ketua PKB Kota Serang, Fatihudin, mengaku menyambut baik dipasangkannya Muhaimin Iskandar dengan Anies Baswedan. Meski belum mendapat instruksi resmi dari pusat, namun ia menegaskan bahwa pihaknya akan siap menerima perintah apapun yang diberikan oleh DPP PKB. “Mau kemanapun arahannya, mau Cak Imin dengan Anies pun kita mah mendukung, gimana atasan,” ujarnya kepada BANPOS.

Ia mengatakan, koalisi yang sudah terjadi antara PKB dan Gerindra telah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, dinamika yang terjadi dalam politik pusat, tentunya sudah diperbincangkan dan disepakati oleh pimpinan kedua koalisi.

Ia memaparkan, selama ini memang sering terjadi penyebaran isu pencocokan antara Cak Imin dengan Capres lain baik, itu Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Namun, nama Anies dinilai lebih diterima oleh para kader dan simpatisan PKB ketimbang Ganjar. “Kalau ke Ganjar sih kayaknya banyak yang gak setuju. Tapi kalau ke Anies sih Fifty-fifty ya,” ucapnya.

Fatihudin mengatakan, sampai saat ini memang tidak ada kejelasan pada tubuh koalisi PKB-Gerindra di pusat. Sehingga, keputusan untuk berpasangan dengan Anies, dinilai keputusan yang cukup baik jika Gerindra tidak mengindahkan kehadiran PKB. (MG-01/CR-01/MYU/DZH/ENK)