BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Tatu Chasanah Temui Korban Erupsi Semeru

    Tatu Chasanah Temui Korban Erupsi Semeru

    JAKARTA, BANPOS- Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengunjungi langsung korban bencana erupsi letusan Gunung Semeru, Jawa Timur, Senin (13/12). Disalurkan pula bantuan dari aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Serang serta para guru di Kabupaten Serang, yang diterima oleh Bupati Lumajang Thoriqul Haq.

    “Bencana yang dirasakan oleh saudara kita di wilayah Gunung Semeru, adalah duka kita semua. Maka semua harus bergerak membantu,” kata Tatu dalam keterangan tertulis usai meninjau lokasi bencana dan mengunjungi korban erupsi Gunung Semeru.

    Tatu mengunjungi lokasi yang terdampak erupsi di Desa Candipuro, Kabupaten Lumajang. Ia malihat langsung dahsyatnya dampak abu vulkanik saat erupsi terjadi pada Sabtu (4/12). Kemudian mengunjungi warga yang terkena dampak di pengungsian Posko SMPN 1 Candipuro, Kabupaten Lumajang.

    “Ibu menyerahkan bantuan dari dari ASN Pemkab Serang dan para guru. Alhamdulillah secara langsung diberikan kepada Bupati Lumajang, Pak Thoriqul Haq. Kami merasakan apa yang dialami para korban erupsi, dan semoga bantuan yang kami berikan bermanfaat,” ujarnya.

    Penggalangan dana dilakukan sejak Rabu (8/12/2021) hingga Jumat (10/12/2021), melalui Surat Edaran Bupati Serang Nomor 400/3556/Kesra/XII/2021. Kata Tatu, dalam waktu singkat terkumpul bantuan kemanusiaan sebesar Rp418.357.500. Dengan perincian dari ASN Pemkab Serang Rp168.186.000 dan dari pendidik (guru) dan tenaga kependidikan Rp250.171.500.

    “Salam dari para ASN, guru, tenaga kependidikan, dan seluruh masyarakat Kabupaten Serang. Doa kami untuk masyarakat terdampak erupsi, semoga diberi kesabaran, keikhlasan, dan segera kembali normal,” ujar Tatu.

    Turut mendampingi dalam penyerahan bantuan, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang Asep Nugrahajaya dan Ketua PGRI Kabupaten Serang Janusi.

    Pada kesempatan tersebut, Tatu selaku Bendahara Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi), menemani Ketua Umum Apkasi Sutan Riska Tuanku Kerajaan beserta para pengurus yang lain.

    “Dari para bupati, masing-masing juga menyampaikan bantuan dana yang dihimpun dari ASN & masyarakatnya. Alhamdulillah, ini bentuk persatuan dan kepedulian kami para bupati se-Indonesia,” ujar Tatu.

    Apkasi menyerahkan bantuan uang tunai total senilai Rp200 juta berupa santunan Rp150 juta kepada 34 ahli waris warga Lumajang yang menjadi korban meninggal erupsi Gunung Semeru dan Rp50 juta untuk renovasi masjid yang rusak diterjang lahar panas.

    Ketua Umum Apkasi Sutan Riska menyampaikan apresiasi kepada para pengurus Apkasi, baik melalui institusi maupun pribadi secara ikhlas bergerak bersama membantu dan menyalurkan dana kemanusiaan untuk meringankan beban penderitaan warga Lumajang yang terdampak erupsi Gunung Semeru.

    “Kami dari Apkasi mengunjungi lokasi bencana untuk memberikan semangat kepada Bupati Lumajang agar tetap tegar dan kepada masyarakat Lumajang diberikan kesabaran dan korban yang meninggal diterima di sisi Allah SWT. Kami juga ingin memberikan pesan bahwa inilah Indonesia yang masih memiliki semangat gotong royong yang tinggi, saling bahu membahu meringankan beban saudara-saudara kami di Lumajang,” imbuh Bupati Dharmasraya ini.(AZM)

  • Pengurus Kadin Pusat Kecam WH Soal Polemik Sekda

    Pengurus Kadin Pusat Kecam WH Soal Polemik Sekda

    SERANG BANPOS – Berlarut larutnya kasus pemberhentian Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al Muktabar mendapat sorotan dari tokoh masyarakat Banten Mulyadi Jayabaya.

    Menurut Jayabaya yang akrab disapa JB ini, dengan adanya polemik Sekda yang berkepanjangan ini, menandakan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di daerah tidak bisa bekerja dan tidak becus dalam melakukan pembinaan kepada aparaturnya.

    “Itu menandakan Gubernur nggak bisa kerja.Kalau Gubernur bisa kerja,nggak mungkin terjadi polemik seperti ini,” ujar JB dalam rilis yang diterima BANPOS, Selasa (14/12/2021).

    Wakil ketua umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) pusat Bidang Pembangunan Daerah ini menegaskan, harusnya jika kepemimpinan Wahidin sebagai Gubernur Banten bisa mengayomi dan membuat nyaman para aparatur sipil negara termasuk Sekda, tidak akan terjadi kegaduhan yang berdampak terhadap stabilitas Kepegawaian di pemprov Banten.

    “Seorang pemimpin itu harus bisa mengayomi dan membuat nyaman bawahannya,” tukas JB.

    Seperti diketahui, diakui atau tidak, Banten memiliki dua Sekda. Pertama Sekda yang diangkat dengan surat keputusan (SK) Presiden Jokowi yang hingga saat ini belum bisa diberhentikan oleh Gubernur Banten (WH) karena harus ada SK pemberhentian dari Presiden yaitu, Al Muktabar. Dan versi Gubernur Banten WH yakni, Muhtarom.(ENK)

  • Tampung Aspirasi Masyarakat Cilegon, Diskominfo Gagas Aplikasi E – Keramas

    Tampung Aspirasi Masyarakat Cilegon, Diskominfo Gagas Aplikasi E – Keramas

    CILEGON, BANPOS – Guna menampung aspirasi masyarakat, Dinas Komunikasi dan Informatika Sandi dan Statistik (DKISS) Kota Cilegon atau Diskominfo tengah membangun konsep Smart City di Kota Cilegon, dengan menggagas E-Keramas.

    Diketahui, aplikasi E-Keramas merupakan singkatan dari Keluhan, Aspirasi Masyarakat. dimana nantinya, aplikasi berbasis digitalisasi tersebut akan menampung segala bentuk keluhan dan aspirasi dari segala penjuru masyarakat Cilegon.

    “Jadi nanti kalau ingin mengetahui apa yang ada di Kota Cilegon, tinggal pencet aplikasi E-Keramas,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfo Kota Cilegon Tatang Muftadi, Sabtu (11/12).

    Tatang menambahkan, E-Keramas dengan kata dasar keramas identik dengan istilah “Bebersih” atau melakukan bersih-bersih di Cilegon. Artinya di era ini, Pemkot Cilegon harus menyediakan sistem berbasis aplikasi karena sangat dibutuhkan untuk memudahkan masyarakat.

    Saat ini, peluncuran aplikasi tersebut sedang dipersiapkan. E-Keramas selain menampung keluhan dan aspirasi akan juga menuangkan program yang dijalankan Pemkot Cilegon seperti publikasi Program Beasiswa Full Sarjana.

    “Kita sedang proses 3 bulan dahulu. Nanti E-Keramas ini dibungkus tentang beasiswa full sarjana,” katanya.

    Tatang yang saat ini menjabat Asda I Setda Pemkot Cilegon berharap, peran jurnalis dapat membantu pemerintah menjadi penyambung lidah pembangunan di Kota Cilegon.

    “Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman untuk menyambung lidah pembangunan. Mudah-mudahan bernilai ibadah. Tugas teman-teman jurnalis sangat mulia. Mari kita tetap bekerjasama untuk menjadikan Cilegon lebih baik,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Elektabilitas WH Diragukan

    Elektabilitas WH Diragukan

    SERANG, BANPOS – Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) menempatkan Wahidin Halim pada puncak posisi bakal calon paling dipilih sebagai Gubernur Banten selanjutnya. Selain itu, Wahidin Halim pun dalam hasil survei IPO, menggasak posisi puncak sebagai tokoh paling populer di Banten, mengalahkan Rano Karno, Andika Hazrumy dan Iti Octavia Jayabaya.

    Survei yang dilakukan pada periode 29 November – 2 Desember 2021, mendapatkan hasil tingkat popularitas Wahidin Halim menyentuh 89,6 persen. Sedangkan Rano Karno 87,5 persen, Andika Hazrumy 76,9 persen dan Iti Octavia Jayabaya 44,7 persen.

    Rata-rata masyarakat pun disebut cukup puas dengan hasil kinerja Wahidin Halim sebagai Gubernur Banten. Sedangkan untuk Andika Hazrumy sebagai Wakil Gubernur Banten, imbang antara puas dengan tidak puas.

    Direktur Eksekutif IPO, Dedi Kurnia Syah Putra, mengatakan bahwa survei tersebut dilakukan untuk mengukur persentase pengetahuan empiris publik terhadap konstelasi politik di tahun pemilihan 2024.

    Selain itu, survei itu pun dilakukan untuk menguji preferensi pemilih, apakah kinerja pemerintah daerah selama ini menjadi rujukan pemilihan atau tidak, serta mengumpulkan alasan-alasan empiris yang akan dijadikan rujukan untuk memilih.

    Ia mengaku, survei tersebut melibatkan sebanyak 1.200 responden yang tersebar di delapan Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten. Setting pengambilan sampel menggunakan teknik multistage random sampling (MRS), atau pengambilan sampel bertingkat dengan tingkat akurasi data 95 persen dan memiliki pengukuran kesalahan 2,50 persen.

    “Walaupun popularitas Wahidin Halim menembus angka 89,6 persen, popularitas masing-masing tokoh masih sangat dinamis. Hal ini terlihat dari jarak antar tokoh paling populer yang masih dekat, yakni antara Wahidin Halim, Rano Karno, Andika Hazrumy, dan Iti Octavia Jayabaya,” ujarnya dalam rilis yang diterima.

    Salah satu indikator yang turut serta mendongkrak popularitas Wahidin Halim dan Andhika Hazrumy menurutnya, dikarenakan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja Wahidin Halim selaku Gubernur Banten dengan Wakil Gubernur Andhika Hazrumy.

    “Dari hasil survei di lapangan menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Wahidin Halim yaitu 57 persen masyarakat puas dan 11 persen sangat puas. Sedangkan 23 persen menyatakan tidak puas dan hanya 9 persen yang menyatakan sangat tidak puas,” tuturnya.

    Sementara penilaian publik kepada Andika Hazrumy, dengan kategori puas 47 persen dan sangat puas 3 persen. Sedangkan yang tidak puas dengan kinerja Andika Hazrumy ada 28 persen dan sangat tidak puas sebanyak 22 persen.

    “Sejauh ini tingkat kepuasan pada kinerja Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy masih cukup mengimbangi tingkat persepsi pada Gubernur Wahidin Halim,” katanya.

    Karena itu, ia menuturkan bahwa penilaian publik dalam mengapresiasi kinerja Wahidin Halim lebih tinggi ketimbang wakilnya.

    “Rerata kepuasan publik pada kinerja Gubernur Banten Wahidin Halim cukup baik, meskipun dalam bidang politik dan penegakan hukum cenderung kecil persentasenya. Tetapi masih jauh lebih besar tingkat kepuasan dibanding yang tidak,” jelas Dedi.

    Menanggapi hasil survei IPO, akademisi Untirta, Ikhsan Akhmad, sempat tertawa geli. Pasalnya, ia mengaku heran dengan hasil survei tersebut lantaran menjadikan kebijakan pusat sebagai indikator kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim.

    “Soal PPKM dan PSBB, saya kok melihat Pemprov Banten tidak melakukan apa-apa, itu kerjaan pusat, bansos juga kewenangan pusat, soal harga juga demikian,” ujarnya.

    Selain itu, ia juga heran mengapa kebijakan yang seharusnya menjadi kewenangan Pemprov Banten, justru tidak dipertanyakan dalam survei tersebut. Seperti terkait dengan penanganan kasus korupsi, pengangguran, hingga statement Wahidin terkait dengan buruh.

    “Seharusnya dievaluasi pula soal statement gubernur yang merendahkan buruh dan tidak mencerminkan kapasitas otak seorang pemimpin, dan bagaimana mengukur efektifitas dan kebermanfaatan penggunaan dana untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 untuk masyarakat jika kebijakan yang diambil justru pembangunan sport center, dan bagaimana mengukur pemulihan ekonomi yang stagnan pada masa Covid-19,” tegasnya.

    Maka dari itu, ia menuturkan bahwa tingginya persepsi kepuasan terhadap kinerja Wahidin Halim menurutnya, kurang didukung fakta di lapangan. Sebagai contoh lainnya, kinerja mendisiplinkan prokes yang tinggi, sedangkan faktanya Banten merupakan daerah dengan tingkat disiplin prokes yang rendah.

    “Hasil survei tersebut patut dicurigai sebagai penggiringan opini untuk membentuk citra keberhasilan dan keinginan masyarakat untuk memilih kembali WH-Andika ke depan, yang dibarengi dengan pengumpulan berbagai award belakangan ini, dan agaknya akan terus berupaya mendapatkan award hingga 6 bulan ke depan,” ungkapnya.

    “Padahal yang terjadi adalah kegagalan WH-Andika dan kemuakkan masyarakat atas kasus korupsi yang terus berulang. Kasus korupsi hibah bansos, masker, SPK Bodong PUPR dan lain lain, reformasi birokrasi yang nyaring bunyinya didalam tong kosong,” lanjutnya.

    Ikhsan pun menantang lembaga survei tersebut untuk berani buka-bukaan mengenai pemberi biaya survei, metodologi yang dipakai, serta data-data yang digunakan. Menurutnya, yang membiayai survei harus dibuka kepada publik untuk mengukur independensi, kredibilitas dan integritas lembaga surveinya.

    “Coba jelaskan dengan baik untuk menjawab berbagai keanehan hasil surveinya. Contoh calon gubernur yang dijadikan pilihan sangat terbatas, bagaimana alur pilihan tersebut menjadi pertanyaan kunci? Apa pendahuluan kriterianya,” ujarnya.

    Sementara Sekretaris DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, Eko Susilo, mengatakan bahwa sudah sewajarnya Wahidin Halim lebih tinggi popularitas dan elektabilitasnya dibandingkan Iti yang merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Banten.

    “Oh iya, wajar kang popularitas dan elektabilitas pak Gubernur di atas bu Iti, dan itu sangat kita apresiasi. Karena beliau adalah salah satu kader terbaik, dan kader utama partai Demokrat,” katanya.

    Eko juga mengaku bahwa survei tersebut bakal jadi pertimbangan sikap Demokrat, pada Pilgub Banten mendatang. “Sudah pasti kang, hasil survei akan menjadi salah satu indikator dalam proses penentuan bakal calon di Pilkada nanti,” tandasnya.(DZH/PBN)

  • Gelar Latihan Kepemimpinan Mahasiswa, Faletehan Siapkan Generasi Berkualitas

    Gelar Latihan Kepemimpinan Mahasiswa, Faletehan Siapkan Generasi Berkualitas

    KRAMATWATU, BANPOS- Masa depan sebuah bangsa sangat bertumpu pada generasi mudanya. Oleh karena itu, mempersiapkan generasi muda yang cemerlang merupakan tanggung jawab besar yang harus ditunaikan.

    Hal inilah yang secara konsisten dilakukan oleh Universitas Faletehan, Keramatwatu, Serang, Banten. Lewat kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa 1, Universitas Faletehan bertekad untuk terus mencetak generasi-generasi muda berkualitas.

    “Kegiatan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa memang sudah secara rutin kita lakukan setiap tahun. Tujuan kami tentu ingin membentuk kader pemimpin yang profesional, berintegritas, beretika, sehingga kedepan kita memiliki generasi yang berkualitas,” kata Presiden Mahasiswa Universitas Faletehan, Muhammad Zidan Nugraha di acara Latihan Kepemimpinan 1 di kawasan wisata halal Baduy Outbound, yang diselenggarakan pada Sabtu-Minggu (11-12/12).

    Pada kegiatan Latihan Kepemimpinan kali ini, tercatat ada 430 mahasiswa dan mahasiswi yang menjadi peserta, dengan menghadirkan beberapa narasumber antara lain, Eri Sumarya Alumni Universitas Faletehan, Risaldi Amri Ketum HIPMI Kota Serang, Rahman Arif Alumni Falatehan, Muhammad Zidan Nugraha Presiden Mahasiswa Universitas Faletehan, dan AKP Maruli Manurung yang mewakili Bidkum Polda Banten.

    Di samping itu Zidan menjelaskan, pihaknya sengaja memilih kawasan wisata halal Baduy Outbound sebagai lokasi kegiatan acara karena tempat tersebut sangat cocok untuk event-event yang melibatkan orang dalam jumlah besar.

    “Baduy Outbound ini sangat recomended untuk setiap kegiatan-kegiatan Kampus. Selain tempatnya yang luas, fasilitasnya juga sangat lengkap,” ujar Zidan.

    Menurut Zidan, kawasan wisata halal Baduy Outbound juga menawarkan sensasi keterbukaan alam yang indah dan menyejukkan sehingga sangat pas untuk jadi lokasi kegiatan edukatif.

    “Nuansa alamnya begitu asri, cuacanya sangat sejuk, dan udaranya segar, tempatnya terbuka, langsung bersentuhan dengan alam dan sangat hijau, untuk kegiatan-kegiatan edukatsi saya sarankan pilih Baduy Outbound,” ungkap Zidan.

    Sementara itu, Muhammad Rikza, CEO Baduy Outbound menambahkan bahwa selain bisa digunakan untuk kegiatan kampus, Baduy Outbound juga bisa digunakan untuk kegiatan reunian, arisan keluarga, family gathering, outbound, perkemahan anak anak pramuka dan bahkan bisa juga untuk acara resepsi pernikahan dengan konsep garden party.

    “Ditambah fasilitas di sini sangat lengkap ada penginapannya juga seperti villa/cottage Baduy Outbound. Jadi apapun rencana kegiatan anda, kami akan fasilitasi, dan kami menanti kehadiran anda di kawasan wisata halal Baduy Outbound,” pungkas Rikza. (MUF/AZM)

  • Sukses Gelar Musyawarah Besar, Impasi Rangkul Mahasiswa Rantau Bekasi

    Sukses Gelar Musyawarah Besar, Impasi Rangkul Mahasiswa Rantau Bekasi

    SERANG, BANPOS – MUSYAWARAH Besar (Mubes) Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Bekasi (Impasi) Banten ke-6 menghasilkan M. Rico Aldiansyah sebagai Formatur Ketua Umum Impasi Banten periode 2021-2022. Dalam kepemimpinannya, Rico akan mengedepankan rasa kekeluargaan antar anggota, yang notabene merupakan mahasiswa perantau.

    Hal tersebut disampaikan oleh Rico saat menyampaikan sambutannya seusai dinyatakan sebagai Formatur Ketua Umum Impasi Banten Periode 2021-2022.

    “Bangun rasa kekeluargaan dulu, baru bangun yang lainnya. Karena dari rasa saling memiliki kita bisa melakukan secara bersama-sama,” ujar Rico di Gedung Pemuda KNPI Provinsi Banten, Senin (13/12) dini hari.

    Ia pun menuturkan bahwa sebagai organisasi kedaerahan yang kedudukannya jauh dari daerah asal tinggal, bukan menjadi faktor alasan tidak bisa berkembang baik di daerah rantauan, maupun daerah asal.

    “Asal dari Bekasi sementara kedudukan kita saat ini di Provinsi Banten, bukan menjadi alasan untuk mewarnai kedua daerah. Kita tetap bisa mewarnai di keduanya dengan catatan berproses bersama,” ungkapnya.

    Pengembangan organisasi menurutnya, memang amat penting. Apalagi sebagai organisasi mahasiswa, harus memiliki kemajuan pada setiap masanya. Program ekspansi pun mesti dilakukan pada setiap lini.

    “Kita harus dinamis, bisa membaca setiap situasi dan kondisinya. Bisa menjadi mintra strategis atau kontroling untuk pemerintah khususnya Kabupaten/Kota Bekasi,” terangnya.

    Terakhir, ia mengungkapkan ucapan terima kasih pada semua pihak yang telah mendukung dirinya menjadi Ketua Umum terpilih Impasi Banten yang baru. Ia mengaku akan berupaya membawa organisasi pada peradaban Impasi baru.

    “Peradaban baru dan lebih baik lagi bukan berarti menghilangkan unsur kultural yang ada di Impasi. Akan tetapi menjadi ciri yang melekat. Kami akan bawa pengurus ini dalam pembaruan dari segi gagasan dan gerak yang berlandaskan asas harmonisasi kekeluargaan,” tegasnya.

    Sedangkan Demisioner Ketua Umum Impasi Banten, Muhammad Syahruloh, menyampaikan ucapan selamat atas terpilihnya Rico sebagai Ketua Umum terpilih. Ia pun berharap di bawah kepemimpinan Rico, terjadi peningkatan yang lebih baik untuk Impasi kedepannya.

    “Selamat kepada ketua terpilih, terus tingkatkan yang ada dan perbaiki yang masih kurang,” ujarnya.

    Syahrul pun berpesan kepada semua calon kepengurusan yang baru, agar terbangun rasa tanggungjawabnya dan rasa saling memiliki antara satu sama lainnya.

    “Ketua terpilih butuh sosok-sosok yang menemani dan membantu kepengurusan kedepannya, semoga terbangun solidaritas antar pengurus,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Pemkot Kembangkan Literasi, Dua Gedung Siap Digunakan

    Pemkot Kembangkan Literasi, Dua Gedung Siap Digunakan

    SERANG, BANPOS- Walikota Serang Syafrudin meninjau pembangunan gedung juang 45 di Alun-alun Kota Serang dan gedung perpustakaan di Batok Bali, Senin (13/12). Peninjauan tersebut dilakukan guna memastikan progres pembangunan tetap berjalan sesuai dengan rencana, dimana akhir Desember gedung sudah selesai dibangun.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengungkapkan bahwa awal tahun 2022, baik gedung juang 45 maupun gedung perpustakaan sudah siap digunakan. Dengan segala fasilitas mulai dari taman baca, baik indoor maupun outdoor, akses internet, dapat dinikmati oleh masyarakat.

    “Kalau dilihat dari kondisinya, tinggal 10 persen lagi. Insyallah diakhir tahun ini susah selesai semua, awal tahun sudah bisa dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya, usai meninjau gedung perpustakaan di Batok Bali, Ciracas, Kota Serang, Senin (13/12).

    Hanya saja, untuk pembangunan perpustakaan itu, dilakukan secara dua tahap, pertama dengan menggunakan dana yang berasal dari Dana alokasi khusus (DAK), kemudian dilanjutkan dengan dana yang bersumber dari APBD. Pembangunan tahap dua itu meliputi pembuatan basecamp yang masih proses pembangunan, kemudian lanskaping, gedung kerucut dan taman baca.

    “Awal tahun (bisa digunakan), kita program untuk pembangunan lanjutan dulu, termasuk bagian depan lanskaping, sarana jalan dan juga drainase harus mendukung, harus bagus dulu, total anggaran Rp8,1 miliar,” jelasnya.

    Disamping perpustakaan, gedung tersebut akan digunakan sebagai kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kota Serang di lantai 2. Ia berharap, dengan sudah disiapkan perpustakaan baik di gedung juang 45 maupun di gedung perpustakaan, masyarakat tertarik untuk minat baca.

    “Terutama anak-anak sekolah yang memerlukan buku-buku yang tidak ada di sekolah, di perpustakaan ini ada. Jadi InsyaAllah kami memfasilitasi semuanya, baik wifi dan lain-lainnya kita siapkan,” tuturnya.

    Sementara itu, untuk gedung juang 45, ia melihat kondisi pembangunan masih kurang dari 90 persen. Akan tetapi, ia optimis akhir bulan Desember, gedung 2 lantai itu sudah selesai dibangun dan siap ditempati oleh organisasi perjuangan seperti DHD 45 dan lainnya.

    “Di belakang gedung juang sedang kita bangun untuk organisasi perjuangan, 2 lantai untuk beberapa organisasi, termasuk organisasi perjuangan DHD 45. Gedung juang saya lihat (kondisinya) kurang dari 90 persen. Tapi progresnya InsyaAllah di Desember akhir ini selesai,” tandasnya.

    Kepala DPK Kota Serang, Wahyu Nurjamil mengatakan, revitalisasi gedung juang tengah dilakukan tahap kedua yang sudah mencapai sekitar 87 persen. Ia menjelaskan, anggaran untuk tahap dua gedung juang senilai Rp1,3 miliar untuk lanskaping, dan Rp900 juta untuk penambahan gedung di belakang gedung juang 45.

    “Progres pembangunan dilakukan oleh DPUTR, Insyallah akan kekejar tahun ini, mudah-mudahan bisa menambah manfaat lagi di Kota Serang, melihat antusiasme masyarakat yang datang tiap hari terus bertambah,” ujarnya.

    Wahyu mengatakan, gedung juang 45 difokuskan untuk pembangunan gedung dan RTH, ada taman dan tempat untuk menampilkan kreatifitas masyarakat dari Kota Serang, maupun seni budaya kegiatan literasi. Oleh karen itu, awal tahun 2022 gedung juang sudah dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, maupun OPD lainnya.

    “Gedung juang ini tidak hanya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat saja, tapi juga OPD lain seperti Disparpora dan Dindik bila ada kegiatan bisa memanfaatkan,” katanya.

    Ia mengatakan, untuk pembangunan gedung Perpustakaan dan kantor DPK Kota Serang, juga akan memasuki tahap kedua yang akan diselenggarakan pada awal tahun 2022. Untuk tahap pertama, gedung tersebut dibangun melalui DAK dengan nilai lelang Rp9,6 miliar.

    “Gedung perpustakaan ini kami dapat dari DAK dari Perpustakaan Nasional (Perpusnas) RI. Sementara tahap kedua, nanti akan dibangun dari APBD Kota Serang dengan rincian, Rp2,2 miliar dari DPK, dan Rp6,1 dari DPUTR,” jelasnya.

    Ia berharap, tahapan pembangunan yang dimulai dari lelang dapat dilakukan diawal tahun 2021. Sehingga, pada Agustus 2022, gedung sudah dapat dimanfaatkan oleh DPK dan masyarakat Kota Serang.

    “Ini tahapan finishing, jadi kami harap awal tahun ini sudah bisa lelang. Diharapkan, pembangunan ini kedepan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dapat meningkatkan indeks baca di Kota Serang. Kedua gedung ini unit pelayanan yang bisa digunakan, ini juga bisa jadi tempat interaksi sosial bagi masyarakat Kota Serang,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Rakorwil GP Ansor, Orientasikan Moderasi Beragama

    Rakorwil GP Ansor, Orientasikan Moderasi Beragama

    SERANG, BANPOS – Pengurus Wilayah Gerakan Pemuda (PW GP) Ansor Banten, menggelar Rakorwil dan workshop moderasi beragama, Senin (13/12).
    Menghadirkan tokoh lintas organisasi, kegiatan workshop diikuti oleh sejumah peserta yang dilakukan di gedung PW GP Ansor Banten, Dalung, Kota Serang.

    Ketua PW GP Ansor, Ahmad Nuri, mengungkapkan bahwa Rakorwil tahun 2021 ini diorientasikan bagaimana menyisipkan materi-materi moderasi beragama dalam setiap kegiatan kaderisasi. Hal itu dianggap penting, mengingat isu radikalisme tidak akan pernah surut sampai kapanpun, selagi tidak melakukan gerakan apapun.

    “Gerakan moderasi ini merupakan sebagai salah satu antitesa dari proses radikalisme, memang radikalisme tidak melakukan gerakan fisik hari ini, akan tetapi gerakan pemikiran yang luar biasa. Maka kita kampanyekan di publik, di internal kita salah satunya dalam konteks penguatan kaderisasi dengan materi moderasi agama,” ujarnya.

    Nuri mengaku, materi moderasi agama perlu disampaikan, agar ketika selesai pelatihan GP Ansor, mereka mampu mengampanyekan di ruang-ruang pengabdiannya, baik di masyarakat, di lingkungan pejabat, komisioner dan lainnya. Pentingnya materi moderasi beragama itu juga, guna menunjang kebermanfaatan kader Ansor dalam termonologi maupun dalam agenda besar moderasi beragama.

    “Banten ini sebagai kekuatan besar gerakan radikalisme kedua setelah Jakarta. Kemarin memang kita melakukan pemetaan khususnya di pengurus pusat dan di Banten, ada 9 Provinsi di Indonesia yang radikalismenya tinggi, salah satunya di Banten yang radikalismenya tinggi,” jelasnya.

    Dalam melakukan perlawanan dan penanganan radikalisme, Ansor Banten melakukan langkah-langkah kaderisasi dengan moderasi agama. Selanjutnya, GP Ansor Banten akan tetap mengampanyekan kepada publik baik melalui tulisan, dakwah bil hal, dan lain sebagainya terkait dengan moderasi beragama.

    “Agar perang posisi dan perang wacana kita memenangkan pertarungan antara radikalisme dengan moderasi beragama. Jadi kita seolah-olah berhadapan antara radikalisme dan moderasi beragama,” terangnya.

    Nuri mengaku, moderasi beragama terus disulut hingga alam sadar publik mengetahui bahwa inilah pilihan dalam konteks beragama, pilihan politik dalam konteks kemasyarakatan. Bahwa ketika muncul ada isu terkait dengan adanya ayat-ayat jihad yang berujung pada radikalisme, ada juga ayat-ayat moderasi yang bisa disampaikan kepada masyarkat.

    “Iniloh pilihan-pilihannya, bahwa saat ini bukan lagi zaman perang. Tapi sedang bagaimana Islam menemukan dalam vitalnya kekuatan yang rahmatan lil’alamin,” ucapnya.

    Ia menyebut bahwa radikalisme sudah tidak berlaku lagi, ketika manusia sudah menemukan harmoninya. Radikalisme tidak lagi menemukan alat vitalnya, ketika masyarakat sudah mengalami kerukunan.

    “Kerukunan itu munculnya dari pemahaman wasathiyah dan moderasi beragama, dan Ansor mengampanyekan terus menerus di ruang-ruangnya, baik dikaderisasi, di publik dan dimanapun,” ungkapnya.

    Namun, sebelum GP Ansor menyampaikan kepada masyarakat tentang moderasi beragama, terlebih dahulu diberikan materi moderasi beragama di berbagai tingkatan perkaderan GP Ansor. Diberikan pemetaan radikalisme di Banten, ketika di suatu wilayah terindikasi ada radikalisme, di sana akan digencarkan kaderisasi.

    “Mereka (radikalis) tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun, karena itu sudah menjadi ideologi. Radikalisme sudah menjadi ideologi, dan itu pilihan bagi mereka, kalau kita diam wait and see dalam gerakan, energi kita akan habis ketika tidak disalurkan. Oleh karena itu Ansor memulai di 2021 ini menyisipkan materi moderasi agama, agar memahami bagaimana makna moderasi, melawan radikalisme dengan pola moderasi,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Sudah Jadi Budaya, Beberapa Ponpes Infaq ke FSPP Saat Terima Hibah

    Sudah Jadi Budaya, Beberapa Ponpes Infaq ke FSPP Saat Terima Hibah

    SERANG, BANPOS – Budaya berinfaq anggota Forum Silaturahmi Pondok Pesantren (FSPP), membuat beberapa Ponpes memberikan infaq kepada FSPP setelah diterimanya bantuan hibah dari Pemprov Banten, baik pada tahun 2018 maupun 2020.

    Hal itu diungkapkan oleh Abdulloh Asep Mutho, pimpinan Ponpes Al-Khoziny yang juga mantan Ketua Presidium FSPP Kabupaten Pandeglang tahun 2019-2020, saat bersaksi pada kasus dugaan korupsi hibah Ponpes.

    Asep mengatakan bahwa sejak tahun 2016, terdapat program infaq rutin yang dilakukan oleh FSPP, untuk mengisi uang kas. Kendati demikian, Asep mengaku bahwa program tersebut tidak wajib dan bersifat sukarela.

    “Ada infaq bulanan sebesar Rp100 ribu. Tapi itu tidak wajib ada, yang mau berinfaq saja. Kalau mau infaq, silahkan. Kalau memang tidak ada uang, tidak apa-apa,” ujarnya, Senin (13/12).

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) pun bertanya, apakah pada pencairan hibah tahun 2018, FSPP baik Kecamatan maupun Kabupaten Pandeglang, meminta infaq kepada pondok pesantren yang mendapatkan hibah.

    “Karena memang sudah terbiasa melakukan infaq, maka kami seperti itu memberikan infaq kepada FSPP. Kami hanya infaq karena memang sudah terbiasa. Infaq sama, hanya Rp100 ribu saja. Ada juga ponpes yang tidak memberikan infaq,” katanya.

    JPU pun kembali bertanya untuk pencairan hibah tahun 2020. Namun dengan penegasan, apakah ada infaq yang diwajibkan kepada Ponpes penerima hibah, yang nilainya dipatok sebesar Rp1,5 juta.

    “Seperti yang sebelumnya, karena memang sudah terbiasa berinfaq, kami berikan infaq juga pada 2020. Tidak ada yang Rp1,5 juta, tidak ada catatan pemberian infaq,” ungkapnya. (DZH)

  • Samsat dan Puskesmas di Banten Jadi Pilot Project Pelayanan Berbasis HAM

    Samsat dan Puskesmas di Banten Jadi Pilot Project Pelayanan Berbasis HAM

    SERANG, BANPOS – Unit Pelaksana teknis (UPT) Samsat Cikande dan Puskesmas Singandaru, menjadi pilot project nasional dalam hal pelayanan berbasis Hak Asasi Manusia (HAM). Provinsi Banten dinilai pemerintah pusat sudah melaksanakan pelayanan publik berbasis HAM.

    Demikian disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten, Septo Kalnadi, saat mewakili Gubernur Banten, Wahidin Halim (WH) saat menerima penghargaan pelayanan publik berbasis HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, (Kemenkum dan HAM) di Kantor Kemenkum dan HAM RI, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut ia menjelaskan, kategori pemberian penghargaan dikaitkan dengan tema Peringatan Hari HAM sedunia, 10 Desember 2021, yaitu ‘Equality: Reducing Inequalities, Advancing Human Rights’ atau ‘Kesetaraan: Mengurangi Ketidaksetaraan, Memajukan HAM’.

    “Banten meraih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM, karena sudah memberikan kesetaraan pelayanan kepada kelompok disabilitas, yaitu di Puskesmas Singandaru dan UPT Samsat Cikande. Berkat penerapan pelayanan itu, Pemprov Banten raih penghargaan pelayanan publik berbasis HAM,” ujarnya, Jumat (10/12).

    Ia menjelaskan, ada tiga indikator utama yang harus dipenuhi untuk mendapatkan penghargaan tersebut, diantaranya aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, ketersediaan petugas yang siaga, dan kepatuhan pejabat, pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan. Aksesibilitas dan ketersediaan fasilitas, yang dinilai adalah sarana-prasarana yang aksesibel, toilet khusus penyandang disabilitas, lantai pemandu, maklumat pelayanan, ruang/loket/kotak pengaduan, informasi pelayanan publik, ruang laktasi/menyusui, ruang bermain anak, rambu-rambu kelompok rentan, alat bantu kelompok rentan, jalan landai, loket/layanan khusus lanjut usia/anak/ibu hamil/penyandang disabilitas, ruang tunggu dan layanan konsultasi.

    “Untuk kriteria petugas yang ramah dan siaga, yang dinilai adalah ketersediaan petugas yang siaga melayani. Sedangkan pada aspek kepatuhan adalah pejabat/pegawai dan pelaksana terhadap standar pelayanan yang ada,” terangnya.

    Kepala UPT Samsat Cikande, Rita Prameswari Ri’vai, mengaku sangat bersyukur karena pelayanan yang baik kepada masyarakat yang dilakukan oleh UPT Samsat Cikande, berbuah menjadi pilot project dan mendapat penghargaan dalam hal pelayanan berbasis HAM dari Kemenkum dan HAM RI.

    “Alhamdulillah, terimakash atas penghargaan yang diberikan kepada kami, kami akan terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dgn prinsip-prinsip HAM khususnya, dan menjadi motivator untuk semua lembaga yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya, Minggu (12/12).

    Ia juga mengucapkan terima kasih kepada kepala Bapenda Provinsi Banten, yang selalu memberikan arahan dan masukan serta mendukung untuk team work UPT Samsat Cikande, dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

    “Terimakasih kepada Bapak Kaban Bapenda Provinsi Banten, yang selalu memberikan arahan dan masukan untuk kami, sehingga menjadikan team work kami lebih baik lagi di dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Banten. Terimakasih juga kepada semua team work UPT Samsat Cikande, yang selalu kompak dalam melakukan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Bravo UPT Samsat cikande, kami siap memberikan pelayanan lebih baik lagi,” tandasnya. (MUF)