BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Pilkada Kota Serang, PKS Bidik Kursi Wakil Ratu Ria

    Pilkada Kota Serang, PKS Bidik Kursi Wakil Ratu Ria

    SERANG, BANPOS – Ketua DPD Golkar Kota Serang Ratu Ria Maryana meneguhkan diri siap bertarung pada perhelatan Pemilihan Umum Walikota (Pilwalkot) Serang pada 2024 mendatang.

    Bahkan, sebagai bentuk keseriusannya, Ratu Ria menyatakan diri untuk tidak ikut terlibat dalam pencalonan pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) 2024.

    “Saya sampai detik ini, tidak mencalonkan diri di legislatif untuk saat ini. Karena ikhtiar saya ke depan, mudah-mudahan saya diterima dan saya mau fokus terhadap ikhtiar saya (menjadi Walikota Serang),” kata Ketua DPD Golkar Kota Serang itu kepada BANPOS pada Kamis (10/8).

    Meski tidak ikut dalam bursa pencalonan legislatif, sebagai ketua DPD Golkar Kota Serang, bukan berarti dirinya berlepas diri dalam upaya pemenangan partai.

    Ratu Ria mengatakan, dirinya masih turut terlibat andil dalam upaya pemenangan partainya di perhelatan Pileg 2024 nanti. Sebab, hasil dari kontestasi Pileg juga turut memberikan andil terhadap pencalonan dirinya di Pilwalkot nanti.

    “Selain saya harus fokus dalam niatan ikhtiar saya yang lebih besar lagi ke depan, saya juga harus fokus untuk di kemenangan legislatif nya,” ujarnya.

    Oleh karenanya, Wakil Ketua DPRD Kota Serang itu pun menargetkan, partai Golkar pada Pileg nanti mampu meraih dua kursi di masing-masing dapil nya.

    “Kalau target kursi mah kita harus sebanyak-banyaknya, karena itu kan buat motivasi juga bagi saya sebagai ketua partai, motivasi caleg-caleg juga. Kalau target, kita masing-masing dua,” ucapnya.

    Di samping mempersiapkan pemenangan bagi partainya di perhelatan Pileg 2024 nanti, politisi Golkar itu pun mengaku tengah intens melakukan komunikasi politik ke sejumlah partai.

    Tujuannya, tentu saja dalam rangka persiapan dirinya sebagai calon Walikota Serang periode selanjutnya.

    “Untuk partai sih jalin komunikasi baik dengan semua partai. Yang penting minta doanya, mudah-mudahan saya dikasih kesempatan di waktu yang tepat,” tuturnya.

    Sementara itu, calon lain yang juga digadang-gadang bakal maju pada perhelatan kontestasi Pilwalkot 2024, Hasan Basri mengaku bahwa dirinya juga tengah melakukan sejumlah persiapan.

    Sama halnya dengan calon lainnya, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu pun juga tengah membuka komunikasi politik dengan partai-partai lainnya, tidak terkecuali partai Golkar.

    “Dengan semua intens. Karena kalau dari jauh-jauh hari kita sudah membangun batas, agak susah (membangun koalisi),” ucap Hasan Basri saat ditemui BANPOS di ruangannya.

    Menanggapi isu bahwa PKS bakal menjalin koalisi dengan Golkar di Pilwalkot 2024, Ketua DPD PKS Kota Serang itu pun tidak menampiknya. Menurutnya, hal itu mungkin saja terjadi, sehingga ia membuka peluang itu.

    “Mungkin saja,” kata Hasan Basri.

    Namun, jika memang terjadi koalisi, Hasan Basri menargetkan PKS seminimalnya dapat menempati posisi sebagai Wakil Walikota di pencalonan nanti.

    “Minimal A 2 (wakil). Ya itu nanti yang menentukan peroleh kursi di (pemilu) 2024,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

    Kota Serang Masih Muda, Walikota Maklumi Sejumlah Kekurangan

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang Syafrudin membela diri perihal pembangunan di Kota Serang yang dianggap belum berkualitas oleh sejumlah kalangan. Menurutnya hal itu wajar saja, sebab usia Kota Serang masih terbilang muda.

    Meski banyak kalangan yang menilai pelaksanaan program pembangunan di Kota Serang belum optimal, namun politisi PAN itu mengklaim, selama di bawah kepemimpinannya capaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang sudah hampir mendekati sempurna, yakni 93 persen.

    Maka dari itu di sisa waktu yang ada, Syafrudin sesumbar bahwa dirinya mampu menuntaskan janji politiknya kepada masyarakat.

    “Kalau RPJMD kita sudah mencapai 93 persen. Kemudian di akhir jabatan kami ini Insyaallah paling tidak 98 persen kami sudah laksanakan. Dan Insyaallah akan diselesaikan,” tegasnya.

    Oleh karenanya, Syafrudin mengatakan, di sisa masa jabatannya saat ini Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan terus melaksanakan pembangunan di Kota Serang guna mengejar sejumlah program pembangunan yang belum terlaksana.

    “Dan insyaallah pembangunan akan terus berjalan, sekalipun nanti upama nya ada Pj atau pemilihan kembali, tetap Kota Serang kami menginginkan yang terbaik daripada kota/kabupaten yang lain,” ujarnya.

    Kota Serang masih butuh waktu panjang untuk dapat membenahi seluruh lini sektor permasalahan yang ada. Bahkan, menurut Syafrudin, daerah lain yang terbilang sudah lama berdiri pun belum tentu berkualitas pembangunannya apalagi Kota Serang baru menginjak usia 16 tahun.

    “Kalau sudah merata itu mungkin usianya sudah 100 tahun, boleh insyaallah merata. Ini usia kita baru 16 tahun, baru remaja, jadi yang ratusan tahun saja belum tentu merata. Contoh kabupaten/kota yang lain, yang ratusan tahun belum merata,” kata Walikota Serang Syafrudin saat ditemui di Gedung DPRD Kota Serang pada Kamis (10/8).

    Sementara itu Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi memberikan sejumlah catatan penting terhadap capaian pembangunan Kota Serang selama duet Syafrudin-Subadri menjabat.

    Namun, dari sejumlah catatan yang diberikan, hal yang paling disoroti olehnya adalah perihal penyerapan anggaran yang dirasa belum optimal.

    “Catatan pentingnya seperti walikota bahwa banyak penanganan yang belum terselesaikan terkait anggaran, ya memang ada keterbatasan dan itu nanti kita pecahkan bersama karena itu menjadi tantangan untuk Kota Serang ke depan,” kata Budi Rustandi.

    Sedangkan Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri menilai capaian kinerja RPJMD Kota Serang mencapai 93 persen itu perlu dikonfirmasi kembali kebenarannya.

    Pasalnya, menurut dia, capaian yang dibangga-banggakan itu justru berbanding terbalik dengan kenyataannya di lapangan.

    “Kita harus lihat capaian RPJMD tadi kata pak Wali sudah 93 persen. Nah itukan kita konfirmasi di lapangan seperti apa? Faktanya kita, sarana prasarana pendidikan masih ada yang berantakan,” katanya.

    Di sisa waktu akhir masa jabatan, polisi PKS itu menekankan kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang untuk lebih fokus melaksanakan tugas-tugas kerjanya yang belum sempat terealisasi di tahun ini.

    “Selesaikan saja dulu PR-PR itu minimal yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Akhirnya BBWSC3 Buka Suara, Akui Bendungan Sindangheula Memang Rusak

    Akhirnya BBWSC3 Buka Suara, Akui Bendungan Sindangheula Memang Rusak

    SERANG, BANPOS – Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau-Ciujung-Cidurian (BBWSC3) akhirnya mengakui jika terjadi kerusakan pada Bendungan Sindangheula, khususnya pada komponen hidromekanikal Hollow Jet Valve atau katup pemancar air, pada saat banjir bandang terjadi di Kota Serang. Meski demikian, BBWSC3 tetap membantah bahwa banjir bandang yang terjadi, merupakan akibat dari bendungan Sindangheula.

    Di sisi lain, salah satu pegiat pengelolaan air, Djoko Suryanto, yang juga merupakan penulis dari sejumlah buku seperti ‘Tanah Airku Salah Kelola Hujan’ dan Banjir Jakarta: Hujan Itu Rahmat Bukan Musibah’, sempat melakukan pengkajian terhadap pengelolaan Bendungan Sindangheula pada 16 Juli 2022.

    Hasil pengkajian itu dipublikasikan olehnya melalui video pada kanal YouTube dia dengan judul: TIGA BUKTI KESALAHAN FATAL OPERASI BENDUNGAN SINDANGHEULA. Dalam video tersebut, terdapat sejumlah penilaian yang dia sebut sebagai kesalahan, dalam pengelolaan Bendungan Sindangheula.

    Pertama, ia menyebut bahwa pengoperasian Bendungan Sindangheula, tidak sesuai dengan standar internasional pengoperasian bendungan. Pasalnya, tinggi muka air normal bendungan tersebut, sejajar dengan pelimpah atau spillway.

    Padahal menurutnya, berdasarkan standar internasional, tinggi muka air normal bendungan seharusnya tidak sama tingginya dengan pelimpah. Sebab seharusnya, terdapat rentang ketinggian air, yang difungsikan sebagai kolam banjir. Hal itu ia paparkan dengan berbagai jenis bendungan, yang seluruhnya mengikuti standar tersebut.

    “Ini manual baku secara internasional. Normal Water Level (tinggi muka air normal) itu selalu di bawah spillway,” ungkapnya.

    Menurut Djoko, dia berani menyatakan bahwa pengoperasioan Bendungan Sindangheula tidak sesuai dengan standar baku internasional, berdasarkan pada data teknis yang dimiliki olehnya. Ia mengaku jika data tersebut merupakan data milik BBWSC3.

    “Untuk data teknis Bendungan Sindangheula, muka air normalnya sama dengan spillway atau pelimpah. Bukti data teknis, elevasi muka air normal 106,613 El.m, sama dengan elevasi puncak pelimpah 106,613 El.m, dan elevasi muka air banjirnya 108,613 El.m. Jadi selama belum terjadi banjir kemarin, pengoperasiannya seperti ini, akhirnya terjadi banjir. Begitu hujan turun, run off, debitnya langsung melimpah. Jadi fungsi bendung tidak berguna sebagai pengendali banjir,” jelasnya sambil memaparkan presentasi data.

    Djoko dalam videonya, juga menunjukkan data monitoring tinggi muka air Bendungan Sindangheula sejak awal tahun 2022, hingga 1 Maret 2022 yang merupakan waktu terjadinya banjir bandang Kota Serang.

    Dalam data yang paparkan, terlihat bahwa sejak awal tahun 2022, tinggi muka air Bendungan Sindangheula kerap berada di atas muka air normal. Sebelum peristiwa banjir bandang terjadi, sempat terjadi lonjakan elevasi muka air pada kisaran 22 Januari 2022 hingga awal bulan Februari 2022. Posisi tinggi muka air berada di angka 107 El.m.

    Ketinggian itu menurun pada 5 Februari, dan berada di kisaran tinggi muka normal hingga pada 26 Februari mulai terlihat ada kenaikan melebihi tinggi normal, dan membeludak pada 1 Maret 2022 dengan ketinggian melebihi tinggi muka air banjir 108,613 El.m.

    “Ini data real dari Kepala BBWSC3. Muka air normal setelah banjir bandang selalu berada di bawah spillway. Namun sebelum banjir, muka air normal selalu 106,613 El.m. Setelah tanggal 16 (Maret) memang mulai ada perubahan, setelah adanya evaluasi. Ini yang benar. Jadi kalau musim hujan atau kering pun, muka air normal itu harus berada di bawah spillway,” terangnya.

    Pada Kamis (10/8), BANPOS diundang oleh BBWSC3 untuk melakukan klarifikasi terkait dengan dugaan kerusakan Bendungan Sindangheula, yang sebelumnya telah diterbitkan oleh BANPOS dalam edisi Indepth beberapa waktu yang lalu.

    BANPOS ditemui oleh beberapa pihak dari BBWSC3, di antaranya Kepala Satker Bendungan BBWSC3, Arbor Reseda dan Pelaksana Teknis Bendungan, Rommy Hamzah. Keduanya menjawab sejumlah pertanyaan BANPOS, termasuk dengan kajian yang disampaikan oleh Djoko Suryanto.

    Arbor Reseda kepada BANPOS, mengatakan bahwa tidak dibukanya Hollow Jet Valve oleh pihaknya pada saat banjir bandang, merupakan hal yang disengaja. Menurutnya, kondisi di aliran sungai Cibanten sudah sangat parah, sehingga jika dibuka akan memperburuk keadaan.

    “Kalau tidak ada bendungan, lebih parah atau tidak? Silakan dinilai secara logika. Kalau hollow jet dibuka, airnya keluar pasti lebih banyak. Otomatis, genangan akan makin tinggi. Jadi itu alasannya tidak dibuka,” ujarnya.

    Menurut dia, Bendungan Sindangheula telah menjalankan fungsinya untuk mengendalikan banjir. Akan tetapi, kapasitas bendungan tidak dapat menampung debit hujan yang turun, sehingga air melimpah melalui spillway.

    Selain itu, ia mengakui bahwa terkait dengan dugaan kerusakan Hollow Jet Valve yang merupakan bagian dari bendungan Sindangheula, memang benar. Ia mengatakan, Hollow Jet Valve memang mengalami kerusakan, karena alat tersebut berkaitan dengan air yang terdiri dari berbagai material.

    “Kenapa harus diperbaiki? Ya karena rusak. Kenapa rusak? Karena hollow jet itu kan barang hidromekanikal. itu kan menjalankan fungsi, buka-tutup kemasukan air. Air itu bukan kayak air keran atau air lain, tapi air catchment area, luasnya 75 KM persegi. Di atas masuk semua, ada hutan, ada perumahan, ada sedimen. Setelah beberapa tahun pasti rusak. Kalau tidak diperbaiki kan tidak berfungsi,” ungkapnya.

    BANPOS pun menanyakan kapan pastinya Hollow Jet Valve tersebut rusak, apakah sebelum banjir bandang atau setelah banjir bandang. Pelaksana Teknis Bendungan, Rommy Hamzah, menjawab bahwa kerusakan terjadi sebelum banjir bandang terjadi.

    “Itu terdeteksi memang sebelum banjir, baru terdeteksi. Dan waktu itu kita mengoperasikan itu bukan tidak maksimal. Saat kejadian itu kan, seminggu sebelumnya hujan lebat. Pada saat itu tepat hollow jet kita tutup, karena air limpas. Hal itu biar tidak menambah genangan air,” ungkapnya.

    Ia pun menjawab terkait dengan hasil kajian dari Djoko Suryanto. Ia menuturkan bahwa pihaknya telah melakukan penurunan muka air normal hingga tersedia kolam penampungan banjir, sejak Oktober 2021. Namun menjelang akhir tahun 2021, ia menuturkan bahwa terdapat potensi bencana hidrologi, yang berlangsung hingga awal tahun 2022.

    “Di situ malah kami sudah menurunkan lebih dari yang disampaikan tadi, elevasi itu sudah di bawah 106. Kemarin kalau tidak salah di 104 kita turunkan. Tapi kan kita tetap mempertahankan itu. Karena di hilir juga masih butuh air, apalagi irigasi sama air baku. Seiring berjalannya waktu, hujan di Maret itu kan tinggi, puncaknya pas banjir itu,” katanya.

    Menurutnya, BBWSC3 telah menyediakan kolam banjir setinggi dua meter lebih, dengan kapasitas hingga dua juta meter kubik lebih cadangan ruang untuk menampung banjir. Hal tersebut jika dibandingkan dengan data yang dipaparkan oleh Djoko Suryanto, tidak sesuai. Pasalnya, data yang dipaparkan oleh Djoko Suryanto menggambarkan bahwa tren ketinggian muka air sejak Januari 2022, selalu berada di kisaran 106,613 El.m, tidak pernah di bawah 106 El.m seperti yang diklaim oleh BBWSC3.

    Namun ketika BANPOS meminta data terkait dengan riwayat tinggi muka air Bendungan Sindangheula sejak awal tahun 2022 hingga peristiwa banjir bandang, pihak BBWSC3 enggan memberikan dan mengarahkan untuk melakukan permohonan informasi.

    Di akhir, Arbor Reseda pun sempat menanyakan dari mana data yang dimiliki oleh BANPOS terkait dengan kerusakan Bendungan Sindangheula. Menurutnya, data tersebut seharusnya rahasia, dan hanya dimiliki oleh kontraktor saja. BANPOS pun menjawab bahwa data tersebut didapatkan dari internet, tanpa tahu siapa pengunggahnya.

    Selain itu, Arbor juga menuturkan kepada BANPOS untuk menyampaikan kepada Djoko Suryanto, referensi standar internasional bendungan apa yang dirinya gunakan. Ia mengatakan, jika memang Bendungan Sindangheula tidak sesuai standar, seperti apa pengoperasian yang sesuai dengan standar dalam pengoperasian bendungan.(DZH/PBN)

  • Tersangka Korupsi Tugboat Gaib Tak Ditahan

    Tersangka Korupsi Tugboat Gaib Tak Ditahan

    CILEGON, BANPOS – Polres Cilegon tak menahan tersangka korupsi tugboat PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM). Diketahui, Polres Cilegon pada awal tahun 2023 telah menetapkan dua tersangka kasus korupsi pembelian tugboat di PT PCM pada 2019 lalu.

    Kasus ini, pada 2021 lalu Polres Cilegon mulai melakukan penyelidikan terhadap dugaan kasus korupsi pembelian tugboat fiktif di PT PCM yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Cilegon. Diketahui anggaran pembelian tugboat sendiri Rp24 miliar.

    Namun, hingga saat ini tidak diketahui keberadaan tugboat yang dibeli BUMD milik Pemkot Cilegon ini.

    Saat dikonfirmasi, Rabu (9/8), Kasi Humas Polres Cilegon, AKP Sigit Darmawan, mengatakan bahwa dalam penyidikan dugaan kasus korupsi di PT PCM, pihaknya telah menetapkan dua tersangka.

    Penetapan tersangka sudah dilakukan beberapa waktu lalu. “Sudah ditetapkan dua tersangka,” kata Sigit.

    Kemudian dikatakan Sigit, dua orang tersangka yaitu Arief Rivai Madawi yang pada 2019 lalu menjabat sebagai Direktur Utama PT PCM.

    Kemudian satu lagi tersangka yakni RM Ariyo Maulana dari pihak swasta. Namun, Arief Rivai Madawi sendiri telah meninggal dunia pada November 2022 lalu.

    “Penyidik intens koordinasi dan mendapatkan asistensi dari Polda, khususnya Ditreskrimsus, untuk melengkapi berkas,” tuturnya.

    Dikatakan Sigit, saudara RM Ariyo saat ini tidak dilakukan penahanan karena yang bersangkutan cukup kooperatif. “Tersangka kooperatif dimintai keterangan,” katanya.

    Menanggapi hal itu, Ketua Ikatan Mahasiswa Cilegon (IMC), Arifin Solehudin, mengaku sangat heran lantaran tersangka tidak ditahan dengan dalih kooperatif.

    “Sangat mengejutkan bagi kami Ikatan Mahasiswa Cilegon, tersangka tidak ditahan. Sebagai aparat penegak hukum, seharusnya Polres Cilegon memberikan dasar hukum kenapa tersangka tidak ditahan?” ujarnya.

    Pihaknya tidak akan diam melihat tersangka korupsi bebas berkeliaran. Dan akan meminta penjelasan dari Polres Cilegon.

    “Kami butuh klarifikasi Polres Cilegon berupa dasar hukum apa sehingga tersangka kasus korupsi pengadaan tugboat tidak ditahan, jika hanya karena tersangka kooperatif saat dimintai keterangan, ya memang seharusnya seperti itu (kooperatif). Kami Ikatan Mahasiswa Cilegon tidak akan diam ketika ada tersangka kasus korupsi dibiarkan bebas begitu saja,” tegasnya.

    Dikatakan Arifin, IMC juga akan mengkaji dasar hukum apa yang diterapkan oleh Polres Cilegon sehingga tersangka tidak ditahan.

    “Kita akan mengkaji lagi soal apa dasarnya Polres Kota Cilegon tidak menahan tersangka kasus korupsi pengadaan tugboat, dan jika tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka kami akan terus mendesak Polres Cilegon agar menahan tersangka kasus korupsi tersebut,” tandasnya. (LUK/PBN)

  • DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    DPRD Sebut Kinerja Pemprov Banten Kurang Optimal Hadapi El Nino

    SERANG, BANPOS – Komisi II DPRD Banten menilai penanganan antisipasi el nino di Provinsi Banten dirasa kurang optimal. Hal itu diungkapkan langsung oleh sekretaris Komisi II DPRD Banten, Oong Syahroni saat ditemui di ruangannya pada Rabu (9/8).

    “Berdasarkan hasil evaluasi dari Komisi II penanganannya (el nino) belum optimal,” kata Oong Syahroni.

    Oong juga menyebutkan bahwa sejumlah lahan pertanian di Provinsi Banten berpotensi mengalami gagal panen yang terbilang cukup tinggi, akibat dari dampak terjadinya cuaca ekstrem tersebut.

    Oleh karenanya, politisi asal partai Gerindra itu pun meminta kepada seluruh pihak yang terkait khususnya Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) untuk dapat lebih menggiatkan kembali program penanganan permasalahan el nino.

    Salah satu upaya antisipasi yang bisa dilakukan, menurut Oong, dalam rangka mengatasi gagal panen akibat dampak el nino adalah dengan cara penyaluran program asuransi petani oleh Pemprov Banten.

    “Beberapa daerah punya potensi untuk gagal panen begitu tinggi, dan itu juga perlu diantisipasi juga dengan beberapa upaya di antara nya adalah asuransi pertanian, atau bantuan bibit untuk ditanam kembali ketika musim tanam tiba,”

    “Hal-hal ini yang segera harus dilakukan oleh dinas terkait, agar masyarakat petani bisa dibantu,” ucap Oong.

    Politisi asal Kabupaten Lebak itu juga mengaku, pada beberapa kesempatan dirinya sempat mendapati sejumlah keluhan dari para petani yang mengaku, lahan pertaniannya mengalami gagal panen akibat dari dampak el nino.

    Kemudian, ia juga tidak menampik jika Pemprov Banten telah melakukan berbagai macam upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. Namun lagi-lagi, Oong melihatnya hal itu belum sepenuhnya optimal dilaksanakan.

    Kedepannya, dari hasil evaluasi tersebut ia meminta agar lebih dipersiapkan kembali langkah-langkah konkrit penanganan el nino oleh Pemprov Banten, jika di tahun mendatang kembali terjadi.

    “Beberapa kegiatan sudah dilakukan oleh Dinas Pertanian, mungkin dengan adanya pinjam pakai pompa air milik Dinas Pertanian, kemarin ada program pipanisasi dari sumber air pegunungan itu salah satu solusi yang sudah dilakukan,”

    “Walaupun sejauh ini, kami Komisi II menilai belum optimal. Maka kedepan menjadi catatan kita semua, ketika el nino ini memang sudah bisa diprediksi, langkah-langkah konkrit untuk antisipasinya dapat dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya,” jelasnya.

    Di samping itu, Oong juga menyoroti perihal kebijakan anggaran penanganan masalah di sektor pertanian dirasa belum begitu memadai.

    Akibatnya, karena anggaran yang ada belum begitu memadai, turut berdampak pula pada pelaksanaan program yang berkaitan dengan optimalisasi sektor pertanian.

    “Sejauh yang saya tahu sebagai pimpinan Komisi II, anggaran sektor pertanian masih belum sesuai, belum ideal. Makanya saya melihat beberapa kegiatan yang seharusnya tersupport belum bisa disupport karena keterbatasan anggaran,” ungkapnya.

    Oong mengungkapkan, selama ini, anggaran yang dialokasikan oleh Pemprov Banten untuk pelaksanaan program di sektor pertanian berada di bawah angka 4,5 persen dari total APBD Provinsi Banten.

    Menurut Oong, idealnya anggaran untuk sektor pertanian di kisaran angka enam sampai tujuh persen.

    “Kalau dari postur APBD kita yang Rp11,5 triliun untuk anggaran sektor pertanian, khususnya yang ada di bawah mitra Komisi II itu masih di bawah 4,5 persen jadi belum ideal sekali,”

    “Untuk Banten sepertinya di enam sampai tujuh persen itu sudah ideal,” tandasnya.

    Dinas Pertanian Provinsi Banten menyediakan pinjaman pompa untuk membantu petani mengairi sawah selama musim kemarau, yang tahun ini lebih kering dari biasanya karena ada fenomena El Nino.

    “Kami mengecek langsung ke daerah Cikeusik, Kabupaten Pandeglang, dan kami telah meminjamkan pompa air untuk membantu para petani mengairi sawah,” kata Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Agus M Tauchid di Serang, Rabu.

    Ia menyampaikan bahwa layanan peminjaman pompa disediakan untuk membantu petani mengalirkan air dari Sungai Cibaliung ke sawah mereka.

    Sebelum layanan peminjaman pompa dijalankan, ia mengatakan, Dinas Pertanian menurunkan tim untuk memetakan jarak lokasi sawah dengan sungai.

    “Semoga hal tersebut dapat membantu para petani,” katanya.

    Kepala Bidang Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Dinas Pertanian Provinsi Banten Saiful Bahri Maemun mengatakan bahwa dinas sudah memetakan daerah-daerah yang rawan mengalami kekeringan dan banjir.

    “Dengan basis data itu, kita bisa lebih mudah melakukan pemetaan dalam rangka mengantisipasi dampak El Nino,” katanya.

    Menurut dia, Dinas Pertanian Provinsi Banten juga menugaskan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) yang tersebar di seluruh kecamatan untuk melaporkan kejadian kekeringan maupun banjir di wilayah kerja mereka.

    “Mereka selalu melaporkan secara rutin kepada kami ketika terjadi bencana kekeringan atau banjir di wilayah binaannya masing-masing,” katanya.

    Berdasarkan data Gerakan Pengendalian Dampak Iklim Dinas Pertanian Provinsi Banten, lahan yang terdampak kekeringan di Provinsi Banten sejak Juli hingga 7 Agustus 2023 luasnya mencapai 639 hektare.

    Perinciannya, kekeringan ringan terjadi pada 605 hektare lahan, kekeringan sedang terjadi pada 30 hektare lahan, kekeringan berat terjadi pada empat hektare lahan.(MG-01/ANT/PBN)

  • Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    Tantangan Kualitas Pembangunan Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Tantangan pembangunan Kota Serang dalam 16 tahun terakhir menghadirkan isu-isu kompleks, seperti masalah infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Meskipun ada usaha dalam mengatasi permasalahan seperti stunting dan angka kematian ibu dan bayi, tantangan masih ada dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik bagi warganya.

    Pemerintah Kota Serang juga dihadapkan pada capaian kinerja yang harus ditingkatkan, seperti pendidikan yang belum optimal, ekonomi yang perlu diperkuat, dan infrastruktur yang masih kurang. Dalam upayanya, Pemkot Serang telah meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan pelatihan kerja untuk mengurangi kesenjangan dan memperbaiki kualitas hidup masyarakat.

    Namun, masih ada kendala yang menghambat, seperti tingginya angka putus sekolah dan minimnya investasi. Beberapa masalah mencakup kurangnya fasilitas pendidikan dan penerangan jalan yang mempengaruhi rasa aman masyarakat.

    Selain itu, persoalan lingkungan dan kemiskinan juga menjadi perhatian serius, dengan faktor-faktor seperti biaya hidup tinggi, rendahnya gaji, dan pekerjaan informal yang tidak cukup memadai. Meskipun ada beberapa program bantuan sosial, masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi masalah ini dan menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi warga Kota Serang.

    Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Hasan Basri, mengatakan bahwa persoalan Kota Serang hingga saat ini masih cukup banyak. Hal itu menurutnya menjadi pekerjaan rumah bersama, untuk dapat menyelesaikannya.

    “Seperti juga permasalahan infrastruktur, kemudian permasalahan sosial ini luar biasa di Kota Serang. Sederhana karena secara kasat mata terlihat, setiap perempatan jalan masih banyak anak-anak yang usia sekolah minta-minta dan sebagainya,” ujar Hasan.

    Begitu pula persoalan wajib dasar pelayanan, seperti pendidikan dan kesehatan. Menurutnya, hal itu harus bisa secara kolektif diselesaikan. Apalagi, Kota Serang sudah menjelang usia yang ke-17 tahun tahun depan.

    “Soal Angka Kematian Ibu dan Bayi (AKI-AKB), itu kan wajib dasar pelayanan. Begitu pula dengan permasalahan stunting. Tentu ini harus menjadi upaya bersama untuk bisa melayakkan Kota Serang menjadi ibukota provinsi,” ungkapnya.

    Berdasarkan data yang dimiliki BANPOS, pada tahun 2022 lalu, Kota Serang mengalami kenaikan jumlah angka kematian bayi. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 32 kasus. Jumlah itu naik signifikan dari tahun 2021 yang hanya berjumlah 13 kasus.

    Terdapat pula kenaikan pada angka kematian ibu (AKI), meskipun tidak signifikan. Tercatat, pada tahun 2022 terdapat sebanyak 19 kasus kematian ibu. Jumlah itu meningkat dua kasus dari tahun sebelumnya yang sebanyak 17 kasus.

    Begitu pula dengan angka stunting anak. Diketahui, terdapat kenaikan pada kasus stunting di Kota Serang sebesar 0,4 persen di akhir tahun 2022. Meski demikian, kenaikan tersebut terjadi karena adanya survei SSGI yang tidak semua balita diperiksa.

    Kepala Dinkes Kota Serang, Ahmad Hasanudin, mengatakan bahwa pelaksanaan stunting di Kota Serang dilakukan secara ‘keroyokan’. Hal ini lantaran persoalan stunting menjadi fokus prioritas dalam penanganannya.

    “Ini disebut sebagai konvergen antisipasi stunting. Saya sampaikan bahwa stunting ini mencegahnya harus terpadu semuanya, bukan hanya orang kesehatan saja. Namun non-kesehatan pun memiliki peran, bahkan sampai 80 persen perannya dalam menanggulangi stunting,” ujarnya di ruang kerjanya.

    Ia menuturkan, Pemkot Serang telah berupaya untuk menekan angka stunting, dengan sejumlah program. Salah satunya yakni pencegahan 1.000 hari kehidupan.

    “Berarti sejak berada di janin. Nah 1.000 hari itu jatuhnya di umur dua tahun si bayi. Peran serta banyak pihak itu sangat penting selama proses tersebut, bagaimana pola pengasuhan, penyediaan kesehatan, hingga intervensi non-kesehatan seperti penyediaan air bersih, ekonomi, pendidikan dan lainnya,” tutur Hasan.

    Sementara terkait dengan progres penurunan stunting di Kota Serang, menurutnya berjalan cukup signifikan. Pasalnya, tren prevalensi stunting di Kota Serang dalam kurun waktu dua tahun, mengalami penurunan hingga 15 persen pada tahun 2021.

    “Untuk data penurunan stunting, di tahun 2019, kita punya tren prevalensi stunting itu sebanyak 38,6 persen. Kemudian tahun 2021, turun dari 38,6 ke 23,4 persen, cukup signifikan,” ungkapnya.

    Namun, ia mengakui bahwa pada tahun 2022 terjadi peningkatan sedikit yakni sebesar 0,4 persen, dari yang sebelumnya 23,4 persen, menjadi 23,8 persen.

    Kabid Penmas pada Dinkes Kota Serang, Tata, mengatakan bahwa penyebab tertinggi terjadinya AKI adalah karena terjadi eklamsia atau tekanan darah yang tinggi pada saat kehamilan. Kejadian tersebut juga disebut sebagai hipertensi kehamilan.

    “Untuk tahun ini, sampai dengan saat ini tercatat sebanyak 11 kasus AKI di Kota Serang. Semua diketahui meninggal setelah melahirkan. Selain eklamsia, penyebabnya juga karena ada pendarahan serta penyakit-penyakit lainnya,” ujar Tata.

    Sementara terkait dengan AKB, pihaknya mencatat hingga Juli kemarin, terdapat sebanyak 36 kasus kematian bayi. Rata-rata, terjadinya kasus kematian bayi lantaran pada saat lahir, bayi berada pada kondisi bobot tubuh di bawah 2,5 kilogram.

    “Kita menyebutnya Bayi Berat Lahir Rendah (BBLR). Itu ada yang beratnya 1.500 gram atau 1,5 kilogram. Bahkan ada yang di bawah 1 kilogram. Untuk mempertahankan hidup bayi dengan berat lahir rendah cukup sulit,” ungkapnya.

    Selain BBLR, Tata menuturkan bahwa terdapat pula kasus kematian bayi akibat pada saat dilahirkan, mengalami asfiksia neonatorum atau gangguan darurat untuk nafas. Sehingga ketika bayi terlahir, mereka kesulitan bernafas.

    Menurutnya, untuk mencegah terjadinya peningkatan kasus AKI-AKB, pihaknya telah melakukan berbagai intervensi. Bahkan, intervensi tersebut telah dilakukan sedini mungkin, sehingga benar-benar dapat mencegah AKI-AKB.

    “Jadi mulai dari remaja putri, kami melakukan pemberian tablet tambah darah. Ini supaya mereka tidak kekurangan darah. Lalu untuk ibu hamil, kami edukasi minimal pemeriksaan itu sebanyak enam kali, dan melakukan USG sebanyak dua kali. Selanjutnya kami berikan vaksinasi tetanus dan tablet penambah darah, minimal mengonsumsi sebanyak 90 tablet darah selama hamil,” terangnya.

    Di sisi lain, Tata menuturkan bahwa Pemkot Serang tengah menggodok Peraturan Walikota (Perwal) terkait dengan AKI-AKB. Perwal tersebut menurutnya akan segera rampung, lantaran sudah mencapai progres 90 persen.

    “Alhamdulillah pembahasannya sudah 90 persen, 10 persen lagi dimatangkan. Mudah-mudahan dengan adanya Perwal AKI-AKB ini, salah satunya regulasi daerah untuk menekan AKI-AKB, karena ada fokus Pokja tingkat kelurahan, kecamatan dan kota,” tandasnya.

    Sementara itu, Deputi Direktur Pusat Studi dan Informasi (PATTIRO) Banten, Amin Rohani menyoroti sejumlah capaian kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang dirasa masih banyak meninggalkan catatan penting yang harus segera dibenahi.

    Sektor pendidikan misalnya, penyelesaian persoalan pendidikan di Kota Serang masih jauh dari apa yang diharapkan.

    Jika melihat data yang ada, capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah Kota Serang berada di bawah capaian Provinsi Banten. Bahkan menurutnya, capaian tersebut meleset dari target capaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Serang.

    “Menurut data neraca pendidikan daerah, rata-rata lama sekolah di Kota serang yaitu 8,9 masih di bawah capaian Provinsi Banten dan berada pada posisi keempat yang antara kabupaten/kota lainnya,”

    “Harapan lama sekolah di Kota Serang angkanya 12,81 masih di bawah capaian Provinsi dan tidak mencapai target dari RPJMD dengan angka 12,92,” kata Amin Rohani kepada BANPOS pada Rabu (9/8).

    Terlebih lagi, masih ada sekitar 40 persen sekolah rusak di Kota Serang yang belum tertangani dengan baik. Oleh sebab itu ia mendesak agar Pemkot Serang agar segera menyelesaikan persoalan tersebut.

    “Apalagi akhir-akhir ini, urusan pendidikan di kota Serang sempat viral dengan masih banyaknya sekolah rusak yang mencapai 40 persen dari total ruang kelas yang tersedia,” terang Amin.

    Di sisi lain, pelaksanaan pembangunan ekonomi di Kota Serang juga disebut belum begitu memuaskan. Pasalnya, berdasarkan data yang ada, Amin menjelaskan, capaian realisasi investasi di Kota Serang pada periode Semester I tahun ini hanya mencapai Rp127 miliar.

    Sebagai ibu kota provinsi, capaian realisasi investasi Kota Serang masih kalah jauh dengan Kabupaten Lebak yang di periode yang sama mampu meraup realisasi investasi sebesar Rp1,01 triliun.

    “Diketahui saat ini pada sektor perdagangan dan investasi, justru Kota Serang kalah dengan Kabupaten Lebak yang secara geografis tidak begitu menguntungkan dari Kota Serang,” imbuhnya.

    Tidak hanya itu saja, permasalahan lain seperti infrastruktur kota juga menuai sorotan. Menurutnya, ada beberapa titik ruas jalan yang belum difasilitasi oleh penerangan jalan. Keadaan tersebut tentunya berdampak pada rasa aman masyarakat Kota Serang yang terusik.

    Melihat keadaan yang seperti itu, Amin mengkiaskan Kota Serang seperti kota mati, lantaran banyaknya ruas jalan dan ruang publik di Kota Serang yang belum difasilitasi penerangan.

    “Banyak sekali PJU (penerangan jalan umum) yang justru mati yang berada di pusat kota, taman-taman yang dibangun di pusat kota justru tidak dinikmati oleh masyarakat Kota Serang sendiri,” keluh Amin.

    Belum lagi masalah lingkungan, masih banyak didapati beberapa kawasan pemukiman di Kota Serang yang terbilang kumuh. Bahkan, menurut Amin permasalahan tersebut seakan sudah menjadi permasalahan klasik bagi Kota Serang, lantaran dalam penyelesaiannya tidak menuai ujung yang pasti.

    “Lingkungan kumuh dan sanitasi yang tidak layak juga masih kita jumpai di kota Serang, khususnya di daerah Kasemen yang menjadi masalah klasik yang tidak bisa diselesaikan dari masa ke masa,” kata pegiat PATTIRO Banten itu

    Sebelumnya diberitakan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kota Serang Tubagus Suherman menyampaikan bahwa masih terdapat anak yang putus sekolah di Kota Serang. Menurutnya Kota Serang masih memiliki angka putus sekolah tahun 2023 sekitar 7,5 persen.

    “Angka putus sekolah sampai hari ini masih di bawah 10 persen, kurang lebih angka putus sekolah tahun 2023 di angka 7,5 persen,” ucapnya. Selasa (2/5)

    Suherman mengungkapkan bahwa angka putus sekolah yang terjadi di Kota Serang pada tahun 2023 dari total enam kecamatan di Kota Serang ada di tiga kecamatan yang menjadi kecamatan terbanyak angka putus sekolah.

    “Dari enam Kecamatan itu rata-rata di kecamatan yang di Kasemen, Walantaka dan di Curug,” ungkapnya.

    Dilain waktu, Suherman mengatakan bahwa pihaknya juga bekerjasama dengan USAID untuk menangani anak tidak sekolah dengan program aje kendor sekolah.

    “Dengan program aje kendor sekolah, dindik berharap supaya setiap tahun ATS di Kota Serang bisa berkurang. Saat ini sudah 133 ATS se-Kota Serang,” katanya, Rabu (26/7).

    Hal senada juga diungkapkan oleh Sekdis Dindikbud Kota Serang, Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Camat Taktakan, Mamat Rahmat mengatakan, bahwa sebelumnya yang dipaparkan kadis dindik Kota Serang, Tb.Suherman hanya sebanyak 133 siswa putus sekolah di Kota Serang. Akan tetapi, per tanggal 26 juli 2023, dirinya mengaku bahwa di Kecamatan Taktakan sudah terdata sebanyak 167.

    “Sebetulnya data yang sebelumnya itu baru sebagian, karena di Taktakan sendiri ada sebanyak 167 anak tidak sekolah,” jelasnya.

    Ia juga menyampaikan bahwa sampai saat ini pihaknya masih melakukan pendataan anak tidak sekolah di Kecamatan Taktakan. Karena menurutnya, di Kecamatan Taktakan masih banyak anak yang tidak sekolah namun belum terdata.

    “Memang updatenya masih terus kita dilakukan. Jadi sebetulnya masih banyak anak-anak yang tidak sekolah dan saat ini masih belum terdata semua,” ujarnya.

    Kemiskinan adalah masalah serius yang masih mengintai warga ibukota dan tempat lainnya. Beberapa faktor yang berperan dalam kemiskinan mulai dari tingginya biaya hidup, rendahnya gaji, kurangnya lapangan kerja, dan ketimpangan ekonomi.

    Banyak pekerja di sektor informal atau buruh dengan upah rendah yang seringkali tidak mencukupi untuk hidup layak. Hal ini terutama mempengaruhi keluarga dengan anak-anak, di mana biaya pendidikan dan kesehatan menjadi beban tambahan.

    Upaya pemerintah untuk mengatasi kemiskinan pub perlu untuk terus ditingkatkan. Program bantuan sosial, pelatihan kerja, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dapat membantu mengurangi kesenjangan dan memberikan kesempatan yang lebih baik bagi mereka untuk meningkatkan kualitas hidup mereka.

    Masalah kemiskinan juga ternyata masih menghantui warga Kota Serang. Warga di lingkungan Lipatik, Desa Tegal Sari Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Rohimi (45) mengatakan bahwa dalam mencukupi kehidupan sehari-hari dirinya cukup kesulitan. Pasalnya, penghasilan yang dirinya dapatkan sangat minim.

    ”Sehari dari penghasilan ga nentu, gimana ya orang cuma buruh di pasar, paling kalau lagi dapat rejeki mah paling besar Rp70 ribu sampai Rp80 ribu,” katanya, Senin (7/8).

    Dirinya juga menyampaikan bahwa saat ini untuk mendapatkan pekerjaan sulit. Ia mengaku untuk biaya hidup sehari-hari hanya mengandalkan pekerjaan dari pasar sebagai kuli pengangkut barang memakai gerobak.

    ”Kerja, ya cuma buruh kelontongan aja di Pasar Rau, gimana geh nyari kerja yang lain susah,” ujarnya.

    Rohimi juga mengungkapkan bahwa tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Adapun yang pernah mendapatkan bantuan hanya almarhumah ibunya saja.

    “Saya belum pernah, ada juga orang tua yang pernah dapat. Tapi sekarang orang tua sudah meninggal kedua-duanya jadi udah ga pernah dapat lagi. Sekarang paling anak yang dapat tapi kurang tahu bantuan apa,” ungkapnya.

    Dirinya juga mengatakan bahwa saat ini rumah yang ditinggali pun sudah mengalami beberapa kerusakan seperti atap yang mulai lapuk dan juga tembok yang mulai rontok semennya.

    ”Ya mau dibangun juga ga ada uangnya,” katanya.

    Selain itu, warga lingkungan Jaha, Kelurahan Pager Agung Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Saadah (48) mengatakan bahwa dirinya selama ini hanya pernah mendapatkan bantuan pembuatan MCK, uang sebesar Rp300 ribu dan beras dari kelurahan.

    Dirinya juga mengungkapkan, saat ini ia hanya tinggal bersama kedua anaknya. Untuk biaya hidup sehari-hari dirinya hanya mengandalkan dari pekerjaannya sebagai buruh serabutan.

    ”Ya saya usaha sendiri, suami sudah meninggal. Jadi kalau ada uang makan kalau ga ada ya ga makan, orang kerja saja paling serabutan kaya nyetrika baju, nyuci baju. Jadi ga nentu penghasilannya,” ungkapnya.

    Sambil menahan air mata, Saadah mengaku ingin menyekolahkan anaknya agar bisa memiliki pendidikan yang tinggi agar bisa merubah nasib dari yang saat ini dirinya alami.

    “Pengen rasanya anak sekolah sampai tinggi, kuliah segala gitu. Biar bisa jadi seperti orang-orang kalau pendidikannya tinggi bisa jadi orang sukses,” tandasnya.(MG-01/CR-01/DZH/PBN)

  • Asa Ibu Kota

    Asa Ibu Kota

    SERANG, BANPOS – Kota Serang, meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam aturan perundang-undangan, ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Banten. Sebagai ibukota, Kota Serang mengemban asa yang cukup tinggi untuk bisa melayakkan diri, sehingga dapat sejajar dengan ibukota provinsi lain.

    Kota Serang harus sudah benar-benar mandiri, karena berbagai hak istimewa atau privilege yang diterima oleh usia dewasa. Sebagai fase transisi, berbagai kewajiban yang datang bersamaan dengan privilege itu, berpotensi mengganggu stabilitas mental. Maka, umur 16 tahun harus menjadi tahun persiapan, menuju kedewasaan.

    Hal itulah yang ditekankan kepada Kota Serang tahun ini, oleh salah satu pendiri Kota Serang, Mannar MAS. Pria yang juga merupakan Wakil Ketua Muhammadiyah Kota Serang ini mengatakan, di usia yang ke-16 tahun, Kota Serang telah melewati kurang lebih tiga periodisasi sejak terbentuknya pada tahun 2007.

    “Tahap pertama itu uji coba otonomi daerah baru yang memang dalam tahap itu, pemerintah pusat melalui Kemendagri memantau, memonitoring, apakah kota ini dapat melewatinya atau perlu dimerger lagi. Namun terbukti, kota kita ini berhasil melewati periode atau tahap kedua, dan kita melanjutkan kepemimpinan kota dengan pemimpin yang legitimate (definitif),” ujarnya, Rabu (9/8).

    Sejak tahap pertama yang saat itu Kota Serang dipimpin oleh Penjabat Walikota Serang, Asmudji, Kota Serang telah melalui pergantian kepemimpinan sebanyak tiga kali, mulai dari Alm. Bunyamin, Tb. Hairul Jaman, hingga saat ini Syafrudin.

    Menurut Mannar, di usianya yang ke-16 sekarang, ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh seluruh masyarakat Kota Serang, dalam rangka menyambut sweet seventeen nanti. Hal itu karena di usia yang ke-17 nanti, Kota Serang mau tidak mau, siap atau tidak siap, harus bisa bersaing dengan daerah lain.

    Adapun hal-hal yang perlu dilakukan bersama tersebut, bertujuan untuk merealisasikan sebuah kota yang berlandaskan kesepakatan, atau ringkasnya: Kota Kesepakatan.

    “Tiga periodisasi sudah dilalui, usia ke-17 menjadi periode keempat. Maka saya berharap, Kota Serang di periode keempat, periode mandiri itu, Kota Serang sudah menjadi Kota Kesepakatan atau Agreement City. Sehingga kota ini berjalan berdasarkan ide dan gagasan masyarakat,” terangnya.

    Hal pertama yang harus dilakukan oleh masyarakat Kota Serang, termasuk pemerintahannya, adalah menentukan identitas dari Kota Serang. Pasalnya, saat ini identitas Kota Serang masih belum tergambar dengan jelas.

    “Kota Kesepakatan maka yang pertama harus kita sepakati, identitas kota ini kota apa? Beberapa tawaran sudah lebih dulu masuk melalui pemerintah daerah, seperti usulan identitas Kota Heritage. Sebelumnya di periode pak Jaman itu Kota Pendidikan. Kalau pak Syafrudin itu Kota Peradaban. Dan semua adalah bagian-bagian dari ide itu, tinggal kita sepakati kota ini mau jadi kota apa,” ungkapnya.

    Kedua menurutnya, perlu ada kesepakatan terkait dengan sektor ekonomi unggulan. Untuk diketahui, Kota Serang sejak awal menetapkan diri sebagai kota perdagangan dan jasa. Namun, tidak ada keunggulan tersendiri yang dapat mendongkrak perekonomian daerah.

    “Sektor ekonomi unggulan ini merupakan turunan dari identitas kota yang telah disepakati. Maka saya berharap teman-teman parlemen ini lebih dialogis kepada warganya. Kemudian partai politik juga menjadi partai politik yang lebih terintegrasi dengan warga Kota Serang,” tuturnya.

    Mannar mengatakan, peran dari partai politik sangat penting untuk mewujudkan Kota Serang sebagai Kota Kesepakatan. Sebab, melalui partai politik lah masyarakat dapat menyalurkan ide dan gagasan mereka, dalam menentukan identitas kota.

    “Terlebih Kota Serang ini kan terhitung kota kecil, bisa digarap sebagai kota yang antar sekat itu tidak ada. Banyak diskusi bisa kita lakukan, dan banyak hal bisa kita sepakati. Yang kita perlukan sekarang adalah parlemen dan politisi yang dialogis, aspiratif, dan warga yang memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pembangunan kota,” jelasnya.

    Selain itu, Kota Serang sebagai kota yang memiliki banyak sekali perguruan tinggi, diharapkan dapat menerima manfaat dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Seperti kajian-kajian yang dapat diterapkan di Kota Serang, demi kemajuan daerah kedepannya.

    Di akhir, Mannar menyampaikan beberapa alasan mengapa dirinya optimistis Kota Serang dapat bersaing dengan daerah lainnya, pada saat usia mencapai 17 tahun. Pertama, Mannar menilai bahwa Kota Serang sudah memiliki masyarakat yang watak ‘berkotanya’ cukup memadai untuk berkompetisi. Kedua, Kota Serang sudah memiliki birokrasi yang berpengalaman setelah melewati tiga periode kepemimpinan.

    “Yang ketiga, Kota Serang juga sudah memiliki masyarakat politik yang kompetitif. Beberapa sudah berkontestasi di parlemen provinsi, beberapa di parlemen pusat. Keempat, daya dukung perguruan tinggi yang memang memiliki tim ahli yang sangat mampu memajukan Kota Serang,” katanya.

    Terakhir, adanya landscape dan infrastruktur Kota Serang yang cukup memadai untuk menjadikan Kota Serang untuk siap bersaing, di usia 17 nanti. “Itu alasan-alasan saya optimistis Kota Serang dapat menjadi kota yang kompetitif,” terangnya.

    Sementara itu, dalam rangkaian HUT Kota Serang, Walikota Serang, Syafrudin  bersama Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan (TMP) Ciceri, dilanjut Makam Sultan Maulana Hasanudin Banten, dan Makam Sultan Maulana Yusuf, Kota Serang. Rangkaian ziarah itu digelar menjelang perayaan Hari Jadi Ke-16 Kota Serang, peringatan hari jadi pramuka dan HUT Kemerdekaan RI Ke-78, Rabu, (9/8).

    Walikota Serang, Syafrudin mengatakan bahwa, ziarah ini adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap tahun menjelang Hari Jadi Kota Serang dan HUT Kemerdekaan RI. “Doa yang dipanjatkan yakni yang pertama untuk meringankan dosa-dosa para pahlawan,” kata Syafrudin.

    Syafrudin menjelaskan, dipilihnya Makam Sultan Maulana Hasanuddin Banten dan Sultan Maulana Yusuf ke dalam rangkaian ziarah itu karena sebagai tonggak sejarah perjuangan pahlawan Banten.

    “Mudah-mudahan dengan kami berziarah mendoakan beliau-beliau agar senantiasa diridhoi Allah, ditempatkan disisi Allah, ditempatkan di Surganya Allah, sehingga bisa menimbulkan spirit serta iman kita kepada Allah untuk bekerja sesuai dengan yang sudah ditentukan,” ucapnya.

    Di tempat sama, Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin menambahkan bahwa, dilaksanakan ziarah di makam pahlawan dan sultan banten ini merupakan salah satu bentuk bukti hormatnya selaku unsur pemerintahan ke para arwah pahlawan dan leluhur banten.

    “Kami sadar, tanpa perjuangan mereka Kota Serang tidak ada. Oleh karena itu, setiap tahun kami rutin untuk melaksanakan ziarah ini dengan harapan telah rasa hormat itu sudah dilakukan oleh kami. Mudah-mudahan ada keberkahan untuk warga Kota Serang,” kata Subadri.

    Kemudian, untuk harapan usia Kota Serang yang ke-16 ini agar lebih baik. Karena, ia sadar di usia ini masih ada hal-hal yang masih akan diperjuangkan bersama.

    “Pertama dari sisi pendidikan, infrastruktur, dan lainnya. Itu pun kami berharap mudah-mudahan di usia ke-16 ini bentuk semua kebersamaan dari semua stakeholder dari semua unsur bersama-sama, bersatu untuk memikirkan dan berbuat bagaimana caranya supaya Kota Serang kedepan lebih baik,” harapnya.(MG-01/DZH/PBN/ENK)

  • Bayang-bayang ISPA di Puncak El Nino

    Bayang-bayang ISPA di Puncak El Nino

    SERANG, BANPOS – Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi puncak fenomena iklim El Nino yang akan memicu cuaca panas ekstrem di Indonesia pada Agustus hingga  September 2023.

    Pejabat Madya Pengamat Meteorologi dan Geofisika (PMG), BMKG Stasiun Geofisika Klas 1 Tangerang Maria Evi Trianasari dalam keterangan tertulisnya, Selasa (8/8) memprakirakan puncak kemarau kering 2023, terjadi pada Agustus hingga awal September.

    “Fenomena ini berpotensi mengganggu ketahanan pangan nasional, karena adanya ancaman gagal panen pada lahan pertanian tadah hujan,” kata Maria Evi.

    Ia menjelaskan, indeks El Nino pada Juli 2023, mencapai level moderate. Sementara Indian Ocean Dipole (IOD) sudah memasuki level index yang positif. Fenomena El Nino dan IOD positif saling menguatkan, sehingga musim kemarau 2023 menjadi lebih kering dan curah hujan pada kategori rendah hingga sangat rendah.

    Ia menjelaskan El Nino merupakan fenomena pemanasan suhu muka laut (SML) di atas kondisi normal yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur.

    Pemanasan SML ini mengakibatkan bergesernya potensi pertumbuhan awan dari wilayah Indonesia ke wilayah Samudra Pasifik tengah dan timur.

    Sedangkan IOD adalah fenomena penyimpangan SML di Samudra Hindia, penyimpangan SML ini dapat menyebabkan berubahnya pergerakan atmosfer atau massa udara.

    “Fenomena El Nino ini menyebabkan kekeringan, sehingga diperlukan antisipasi. Selain itu, fenomena IOD menyebabkan berkurangnya curah hujan, sehingga menjadi kekeringan yang lebih kering dibanding tahun-tahun sebelumnya,” ujarnya.

    Dalam dua fenomena ini, kata Maria, nilai positifnya ialah potensi panen garam akan meningkat, potensi tangkapan ikan juga akan meningkat, serta meningkatnya produksi padi pada lahan rawa lebak. Sedangkan negatifnya, terjadi kekeringan sumber daya air bersih, berpotensi gagal panen dan meningkatnya risiko kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

    “Masyarakat diimbau untuk bisa menghemat penggunaan air dalam aktivitas sehari-hari, serta menampung hujan yang masih mungkin turun sebagai cadangan air dan cegah karhutla. Selain itu, melakukan update informasi melalui BMKG, baik terkait cuaca, El Nino atau IOD,” katanya.

    Terpisah, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinkes Kabupaten Lebak, Firman Rahmatullah mengatakan, dengan adanya fenomena El Nino yang dapat membuat Kekeringan di sejumlah daerah, masyarakat harus meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA).

    Ia menjelaskan, masyarakat harus menjaga produksi ketahanan pangan dan air bersih agar tetap stabil dan terjaga dengan baik.

    “Sepanjang ketahanan pangan dan air bersih melimpah, kita bisa menjaga dan tidak menurunkan imunitas tubuh demi mencegah terkena ISPA,” kata Firman, Selasa (8/8).

    Ia menerangkan, pada tahun 2022, di Lebak terdapat 10 ribu masyarakat terjangkit ISPA. Meski tidak ada korban jiwa, lanjut Firman, kasus penyakit ISPA di Kabupaten Lebak masuk kategori tertinggi dibandingkankan dengan 10 jenis penyakit lainnya.

    Firman berharap, masyarakat senantiasa mengutamakan budaya perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan dapat menjaga kebersihan lingkungan dengan menggunakan air bersih.

    “Kami meyakini dengan PHBS, menjaga kebersihan lingkungan dan mengkonsumsi pangan yang bergizi tidak mudah terserang ISPA,” tandasnya.

    Sementara itu, Kepala Puskesmas Cisimeut, Dede Hardiansyah, mengatakan bahwa penderita ISPA mampu diatasi dengan mengoptimalkan penyuluhan dan promosi kesehatan untuk pencegahan penyakit menular maupun penyakit tidak menular.

    “Kami setiap hari kerja menerjunkan petugas ke desa-desa untuk melakukan penyuluhan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat,” katanya. (MYU/DZH/RUS/PBN)

  • Pelayanan BPN Cilegon Dikeluhkan Masyarakat

    Pelayanan BPN Cilegon Dikeluhkan Masyarakat

    CILEGON, BANPOS – Pasca kejadian murkanya Anggota DPRD Kota Cilegon Hasbudin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon yang dianggap melecehkan lembaga DPRD Kota Cilegon karena tidak datang saat di undang RPD oleh parlemen menemui babak baru.

    Ternyata persoalan pelayanan di BPN Kota Cilegon juga banyak dikeluhkan masyarakat Cilegon. Salah satu tokoh masyarakat Cilegon Rebudin, menyampaikan dirinya mengurus balik nama sertifikat lebih dari satu tahun belum ada kejelasan kapan selesainya.

    “Yang saya alami cukup ribet, kami masyarakat yang menghendaki legalitas secara hukum seakan-akan dipimpong. Ini pengalaman empiris saya dalam mengurus legalitas status hukum tentang kepemilikan hak saya ini menemukan kendala. Dan cukup membuat lelah, harus bagaimana?. Terus saya komunikasi kepada siapa sesungguhnya dari si A ke si B sebut saja petugas BPN nya waktu itu namanya Ali, Ali lempar lagi ke si B. Itu pengalaman-pengalaman tentang penerbitan legalitas SHM hak milik saya,” kata Rebudin kepada BANPOS, Selasa (8/8).

    Dirinya mengajukan balik nama sertifikat sejak Juli 2022 sampai saat ini belum ada kejelasan dari BPN Kota Cilegon. Padahal dirinya sudah mengikuti aturan yang diperintahkan oleh pegawai BPN akan tetapi prosesnya lama dan berbelit-belit.

    “Versi menurut BPN tumpang (tindih) padahal berarti itu ketidakjelian (BPN,red) padahal administrasi gambar oleh pihak BPN sendiri, meralat sendiri, merubah sendiri, kan lucu,” tuturnya.

    Ia juga mengingatkan kepada masyarakat agar berhati-hati dalam mengurus sertifikat di BPN Kota Cilegon.

    “Adanya program PTSL ini sesungguhnya mesti hati-hati masyarakat. Karena umumnya proses sertifikat program BPN yang PTSL itu terkadang dalam proses melakukan pengukuran tidak melibatkan tanah pemilik perbatasan kiri kanannya,” ujarnya.

    “Masyarakat harus berhati-hati agar tidak muncul dikemudikan hari semacam sengketa saling mengklaim. Kan nanti ribut di masyarakat merasa tanahnya dibawa ke tetangga,” tambahnya.

    Adanya keluhan masyarakat kepada BPN Kota Cilegon dialami juga oleh anggota DPRD Kota Cilegon. Diketahui diberitakan sebelumnya, Anggota DPRD Kota Cilegon Hasbudin murka saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Lintas Komisi I, II dan III dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon terkait Pengelolaan Aset, bertempat di Ruang Rapat DPRD Kota Cilegon, Senin (7/8).

    Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu murka lantaran Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Cilegon mangkir saat RDP, padahal Sekretariat DPRD Kota Cilegon sudah mengundang secara resmi untuk hadir di rapat tersebut.

    Dalam RDP itu, DPRD Cilegon dari lintas komisi membahas permasalahan aset di Kecamatan Pulomerak. Aset yang dibahas yaitu lahan eks Sangkanila, lahan Merak Beach Hotel dan lahan Pulau Merak Kecil.

    Dalam RDP itu, DPRD Kota Cilegon dari Komisi I, II dan III mengundang Badan Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Bagian Hukum, Bagian Perekonomian, Camat Pulomerak, Manajemen Merak Beach Hotel dan BPN Kota Cilegon.

    Namun, tidak ada perwakilan yang hadir dari BPN Kota Cilegon.

    Hal itu membuat Anggota Komisi III DPRD Cilegon Hasbudin naik pitam. Ia merasa Lembaga DPRD Cilegon dilecehkan oleh pihak BPN Cilegon. “Ini saya anggap kurang ajar BPN,” kata Hasbudin dalam RDP di Ruang Rapat DPRD Cilegon, Senin (7/8).

    Hasbudin menegaskan, tidak adanya perwakilan BPN Cilegon yang hadir dalam RDP tersebut, disebut sebagai pelecehan terhadap institusi DPRD Cilegon. “Tidak menghargai lembaga DPRD, lembaga yang terhormat. Diundang tidak datang, suratnya diterima, ditelepon tidak diangkat, di WA (WhatsApp) tidak dijawab tapi dibaca. Artinya ini jelas-jelas BPN sudah melecehkan lembaga DPRD Kota Cilegon. Dan saya menganggap akhirnya diduga ini ada hal yang tidak beres antara BPN dengan Merak Beach Hotel,” kata Hasbudin dengan nada tinggi.

    Sementara itu, perwakilan Merak Beach Hotel Mulyaningsih mengatakan, mengenai lahan saat ini Merak Beach Hotel sertifikat kepemilikan pribadi. “Awal mulanya saya kurang tahu. Tapi, Merak Beach Hotel ini awalnya Bapak Roy Sungkono, kemudian dialihkan ke anaknya Roy Sadewo, setahu saya selama ini,” tuturnya.

    Saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp Senin (7/8), Kepala BPN Cilegon Elfidian Iskariza terkait ketidakhadiran perwakilan dari BPN saat RDP tidak memberikan jawaban. Padahal pesan WhatsApp yang dikirim BANPOS sudah dibaca ditandai dengan centang biru. (LUK/PBN)

  • Proyek Dindikbud Dituding Jadi Penyebab APBD Banten Mandek

    Proyek Dindikbud Dituding Jadi Penyebab APBD Banten Mandek

    SERANG, BANPOS – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada tahun 2024 mendatang mengusulkan anggaran puluhan miliar untuk membangun sekolah bertingkat di Kota Serang. Dan usulan tersebut menjadi penyebab proyek 2023 tidak bisa dilaksanakan.

    Informasi dihimpun BANPOS, Selasa (8/8) proyek di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah di refocusing di tahun 2023, penyebabnya adanya usulan dari Dindikbud yang akan membangun Gedung bertingkat SMAN 2 Kota Serang.

    “Refocusing berdasarkan SE Pj Sekda tentang Optimalisasi Anggaran pada APBD Banten tahun 2023 ini memang sudah dibatalkan oleh PJ Gubernur Banten, tapi pada praktIknya program yang kemarin masuk dalam refocusing tetap ditahan, dan kabarnya akan menjadi SiLPA (sisa lebih penggunaan anggaran). Dan dana itu disiapkan untuk membangun Gedung bertingkat SMKN 2 Kota Serang,” kata salah sumber  di KP3B Curug Kota Serang yang enggan disebutkan namanya.

    Bahkan katanya, anggaran yang disiapkan bukan hanya puluhan miliar, akan tetapi mendekati diangka Rp100 miliar.

    “Gedungnya akan lebih megah dan besar dari SMAN 1 Kota Serang. Dana itu sekaligus untuk mebel. Tapi angka itu bisa berubah, masih dalam penghitungan oleh Dindikbud,” ujarnya.

    Sumber tersebut menyatakan, pembangunan Gedung bertingkat SMKN 2 Kota Serang, selain untuk menampung siswa setiap tahun dalam penerimaan siswa didik baru, sekaligus untuk penataan Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten.

    “Biar Kota Serang terlihat lebih tertata dan menarik lagi. Makanya Gedung SMKN 2 Kota Serang dibuat lebih mewah dari sekolah-sekolah tingkat SMA Negeri yang ada di Provinsi Banten. Kalau dilihat dari perencanaan programnya, memang gedungnya mewah sekali,” ujarnya.

    Meski usulan dari Dindikbud belum final dan disetujui oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar dan DPRD, akan tetapi mereka sangat meyakini bahwa program akan berjalan sesuai harapan.

    “Kalau dilihat dari gestur (sikap) pejabat Dindikbud, Gedung bertingkat SMAN 2 Kota Serang akan terwujud,” ujarnya.

    Namun, ada beberapa OPD di Pemprov Banten, menolak dan menentang usulan Dindikbud, lantaran saat ini Pemprov Banten membutuhkan dana lebih dari Rp750 miliar untuk sukses Pemilu dan Pilkada 2024.

    “Uang APBD Banten ini tahun ini dan tahun depan tersedot untuk anggaran kepemiluan. Makanya ada satu atau dua OPD yang benar-benar menolak usulan dari Dindikbud. Apalagi ada bidang tanah baru yang akan dibeli nantinya dalam pengembangan Gedung SMAN 2 Kota Serang,” ujarnya.

    Sementara itu, Dewan Provinsi Banten didesak oleh beberapa kalangan untuk mengeluarkan hak interpelasinya berkaitan dengan koreksi terhadap kinerja anggaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten yang dinilai kurang memuaskan. Bahkan, tidak hanya desakan untuk mengeluarkan hak interpelasi, melainkan juga didesak untuk mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya terhadap kinerja Pemprov Banten.

    Desakan itu muncul salah satunya datang dari akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Zainor Ridho saat menghadiri acara diskusi publik bertajuk ‘Serapan Anggaran Rendah: Apa Dampak dan Resolusinya,” yang diselenggarakan oleh Fraksi Partai Gerindra pada Selasa (8/8).

    Dalam catatanya, Ridho menjelaskan, alasan mengapa kinerja Pemprov Banten rendah, karena hal itu disebabkan oleh adanya ketidak sinkronan antara visi dengan pemerintah daerah itu sendiri, atau yang ia sebut dengan disorientasi birokrasi.

    “Setelah kita membaca apa yang berkembang saat ini di Provinsi Banten, itu yang disebut menurut saya adalah disorientasi birokrasi. Jangan-jangan birokrasinya itu tidak jalan karena tidak satu visi dengan siapa? Dengan pemerintah daerah,” kata Zainor Ridho dalam pertemuan tersebut.

    Tidak hanya disebabkan oleh disorientasi birokrasi, akademisi UIN Banten itu juga menilai, buruknya kinerja Pemprov Banten selama ini disebabkan oleh terjadinya disorientasi institusional.

    “Selain ada disorientasi birokrasi, menurut saya juga terpenting itu adalah ternyata setelah kita lihat ada distorsi institusional. Kenapa SKPD tidak berjalan? Sudah diberikan anggaran ternyata anggarannya tidak dimanfaatkan begitu baik,” imbuhnya.

    Oleh karenanya, melihat realitas tersebut maka, menurutnya sudah seharusnya anggota DPRD Provinsi Banten mengeluarkan hak interpelasinya untuk mengoreksi kinerja Pemprov Banten selama ini.

    “Maka DPRD sebagai salah satu suprastruktur negara punya peran penting untuk melakukan hak angket, kedua interpelasi, tiga bahkan bisa menginterpelasi terhadap eksekutif kenapa itu anggaran bisa lambat,” ucapnya.

    Sementara itu, tokoh masyarakat Banten Ali Yahya yang juga hadir dalam acara tersebut bahkan mengusulkan agar, Dewan Provinsi Banten mengeluarkan pernyataan mosi tidak percaya kepada pemerintahan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    Karena menurut pria yang juga menjabat sebagai Ketua BAKOR Banten itu menilai, kebijakan Al Muktabar yang kerap membatasi OPD melakukan penyerapan anggaran sama saja telah melanggar Peraturan Daerah (Perda) yang sudah disepakati bersama.

    “Kalau orang yang dipilih itukan di-impeach namanya kan, nah itu mekanismenya panjang. Kalau ini mosi tidak percaya, kasih sama DPRD itu kepada Pemerintah Pusat, kepada Presiden. Karena inikan istilahnya sudah melanggar Peraturan Daerah, APBD itu kan Peraturan Daerah,” kata Ali Yahya saat ditemui usai menghadiri acara.

    Di samping itu, dorongan itu juga sebagai bentuk tantangan kepada dewan Provinsi Banten agar tidak melulu mengeluh, namun tidak melakukan aksi nyata.

    “Kita dorong berani gak DPRD, jangan ngeluh diluar tapi tidak bisa action, apalagi satu lingkup,” tandasnya. (MG-01/RUS/PBN)