BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Seorang Pimpinan KPK Divonis Bersalah

    Seorang Pimpinan KPK Divonis Bersalah

    JAKARTA, BANPOS – Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar terbukti bersalah melakukan pelanggaran kode etik.

    Mantan Wakil Ketua LPSK ini pun dijatuhi sanksi oleh Dewas berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen selama 12 bulan. Menanggapi putusan tersebut, Lili pasrah.

    “Saya menerima tanggapan Dewas, saya terima tidak ada upaya-upaya lain, terima kasih. Saya terima,” ujarnya usai menjalani sidang putusan, di Gedung ACLC KPK, Kavling C1, Jakarta Selatan, Senin (30/8).

    Lili diputus bersalah lantaran melakukan komunikasi dengan Walikota Tanjungbalai M Syahrial yang tengah berperkara di KPK.

    “Mengadili, menyatakan terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku berupa penyalahgunaan pengaruh pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani oleh yang diatur dalam Pasal 4 ayat 2 huruf b dan a Peraturan Dewas Nomor 02 tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK,” ujar Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean saat membacakan amar putusan, Senin (30/8).

    Dalam menjatuhkan sanksi Dewas KPK mempertimbangkan hal meringankan dan memberatkan. Yang meringankan Lili dianggap mengakui perbuatannya dan belum pernah dijatuhi sanksi Etik. Sementara yang memberatkan, Lili disebut tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.

    “Terperiksa selaku pimpinan KPK seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pelaksanaan IS (nilai integritas) KPK. Namun terperiksa melakukan sebaliknya,” tutur Anggota Dewas KPK Albertina Ho.

    Meski gajinya dipotong selama setahun, Lili masih mengantongi pendapatan lebih dari Rp87 juta per bulan. Soalnya, berdasarkan Pasal 3 PP Nomor 82 Tahun 2015 tentang Hak keuangan, Kedudukan Protokol, Perlindungan Keamanan Pimpinan KPK, gaji pokok sebagai Wakil Ketua KPK hanya sebesar Rp4,62 juta.

    Dengan demikian, gaji Lili yang dipotong Dewas hanya sekitar Rp1,84 juta. Padahal, selain gaji pokok, berdasarkan PP 82/2015, Wakil Ketua KPK mendapat tunjangan jabatan sebesar Rp20,4 juta dan tunjangan kehormatan sebesar Rp2,1 juta.

    Tak hanya itu, Pasal 4 PP yang sama menyebutkan Wakil Ketua KPK juga mendapat tunjangan fasilitas berupa tunjangan perumahan sebesar Rp34,9 juta, tunjangan transportasi sebesar Rp29,5 juta, tunjangan asuransi kesehatan dan jiwa sebesar Rp16,3 juta, serta tunjangan hari tua sebesar Rp6,8 juta.

    Pendapatan tersebut belum termasuk biaya perjalanan dinas. Dengan menghitung gaji pokok, dan berbagai tunjangan, secara total, pendapatan yang diterima Wakil Ketua KPK sebesar Rp89,45 juta per bulan.

    Sementara yang dipotong Dewas hanya dari gaji pokok atau sekitar Rp1,8 juta. Dengan demikian, Lili masih menerima sekitar Rp87,65 juta per bulan.

    Lili dilaporkan Novel Baswedan cs atas dugaan pelanggaran etik karena diduga melakukan komunikasi dengan Walikota Tanjungbalai M Syahrial yang tengah berperkara di KPK.

    Nama Lili mencuat saat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju bersaksi di persidangan. Terungkap, ada komunikasi antara Syahrial dan Lili lewat sambungan telepon.

    Awalnya, jaksa menanyakan soal permintaan bantuan hukum oleh Syahrial kepada orang bernama Fahri Aceh. Bantuan hukum tersebut terkait penyelidikan kasus jual beli jabatan di Pemkot Tanjungbalai.

    Syahrial meminta bantuan kepada Fahri Aceh, atas saran dari Lili Pintauli. Diperjelas Robin, Lili yang dimaksud adalah Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar.

    “Seperti itu penyampaian beliau (meminta bantuan ke Fahri Aceh). Atas saran Bu Lili Pintauli Siregar, setahu saya Wakil Ketua KPK,” ungkap Robin dalam persidangan, Senin (26/7).

    Dia juga menyebutkan, ada pembicaraan lain antara Syahrial dengan Lili lewat sambungan telepon. Salah satunya, terkait dengan berkas perkara Syahrial. Menurut keterangan Robin, berkas Syahrial ada di meja Lili saat keduanya bertelepon.

    “Terdakwa menyampaikan bahwa baru saja ditelpon oleh Bu Lili yang menyampaikan bahwa ‘Yal, gimana? Berkas kamu di meja saya nih’ itu Bu Lili kepada terdakwa saat itu pak,” ungkap Robin.

    Dia pun mengungkapkan, Syahrial sempat meminta bantuan kepada Lili terkait perkaranya. Lili menjawabnya dengan menyuruh Syahrial untuk bertemu dengan seorang bernama Fahri Aceh. Lili, dalam percakapan dengan Syahrial, menyebut Fahri Aceh sebagai ‘Orang Saya’.

    Lili sendiri sempat membantah menjalin komunikasi dengan Syahrial. “Saya tidak pernah menjalin komunikasi dengan tersangka MS terkait penanganan perkara yang bersangkutan, apalagi membantu dalam penanganan perkara yang sedang ditangani oleh KPK,” tegas Lili dalam konferensi pers, Jumat (30/4).(OKT/ENK/RMID)

  • Sekolah Dibuka, Pemkot Bingung

    Sekolah Dibuka, Pemkot Bingung

    SERANG, BANPOS – Pembelajaran Tatap MUka (PTM) Bakal resmi diijinkan mulai 1 September 2021, besok. Sejumlah sekolah di beberapa wilayah di Banten sudah memulainya lebih dulu. Tapi, Pemerintah Kota Serang justru galau karena perbedaan pandangan dari dua kepala daerahnya.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengungkapkan pendidikan tatap muka akan dibuka pada awal September 2021. Namun demikian ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi untuk rasa aman para siswa dan tenaga kependidikan.

    “1 September (Besok, Rabu) sekolah akan dibuka. Para guru sudah divaksinasi semua,” ungkap WH saat meninjau pelaksanaan Vaksinasi Massal Covid-19 Bagi 1000 Pelajar SMA dan SMK di BCS Logistics Center Jl. Raya Merak KM. 115, Rawa Arum, Kecamatan Gerogol, Cilegon (30/8).

    Dikatakan, untuk pendidikan tatap muka salah satu persyaratannya sudah divaksinasi. Saat ini cakupan vaksinasi untuk para pelajar sudah lebih dari 50 persen. Persyaratan lainnya kapasitas maksimal 50 persen serta melaksanakan protokol kesehatan dengan ketat.

    “Bulan September kita harapkan para siswa sudah divaksinasi Covid-19 semua,” ungkapnya.

    “Vaksinasi mengurangi gejala dan risiko kematian akibat Covid-19. Berkat kesadaran kita terhadap protokol kesehatan, vaksinasi, dan pola hidup sehat, rumah sakit kita sekarang sudah normal,” sambungnya.

    Sementara, meskipun masuk ke dalam daftar wilayah yang boleh menggelar PTM pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, tidak serta merta membuat sekolah-sekolah yang ada di Kota Serang langsung menggelar PTM. Apalagi terdapat perbedaan pandangan antara Walikota dan Wakil Walikota Serang perihal PTM.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengaku telah memberikan anjuran dan arahan kepada para kepala sekolah, untuk bisa menggelar PTM. Namun PTM yang akan dilakukan, harus tetap menerapkan protokol kesehatan.

    “Mulai hari ini (kemarin) juga sudah boleh PTM, kan suratnya sudah ditandatangani. Yang penting kalau saya sudah menganjurkan dan memerintahkan sekolah tatap muka dengan protokol kesehatan, 50 persen (jumlah siswa),” ujarnya di Puspemkot Serang, Senin (30/8).

    Terkait dengan target vaksinasi Covid-19 untuk pelajar, Syafrudin menuturkan bahwa hingga saat ini sudah mencapai 8.000 pelajar atau sekitar 30 persen lebih dari 26.000 pelajar yang ada di Kota Serang telah divaksin.

    “Untuk yang pelajar itu kan totalnya ada 26.000 siswa, dan yang sudah divaksin itu sekitar 8.000 siswa atau pelajar,” ucapnya.

    Syafrudin mengatakan, sebenarnya sejak minggu lalu pun PTM di Kota Serang sudah dibolehkan, tanpa perlu menunggu vaksinasi Covid-19 pelajar selesai. Kendati demikian, Pemkot Serang tetap menggencarkan vaksinasi untuk pelajar sebagai antisipasi adanya penularan kasus Covid-19.

    “Sebetulnya bukan tidak bisa sekolah tatap muka, karena sudah dianjurkan oleh SKB tiga menteri. Bahkan dari minggu kemarin itu sudah bisa sekolah tatap muka. Tapi saya sudah menganjurkan tidak harus menunggu vaksinasi selesai. Sekolah tatap muka harus dibuka, dan berjalan,” katanya.

    Sementara Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, mengatakan bahwa Pemkot Serang hingga saat ini belum mau melaksanakan PTM lantaran pihaknya tidak ingin mengambil risiko adanya klaster pelajar.

    “Kami, Pemkot Serang sedang mengkaji agar keputusan (PTM) benar-benar matang, dan tidak menimbulkan klaster baru,” ujarnya.

    Subadri membenarkan bahwa pusat melalui SKB Tiga Menteri telah memberikan restu bagi Pemkot Serang untuk menggelar PTM. Namun, Pemkot Serang tidak ingin sembarangan dalam mengambil keputusan.

    “Kami lagi benar-benar mempersiapkan dan mengkaji terkait sekolah tatap muka, baru nanti kami putuskan,” ucapnya.

    Menurut Subadri, pihak sekolah sudah menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan PTM. Kesiapan tersebut pun tentunya dibuktikan dengan kesiapan dalam menerapkan protokol kesehatan yang lebih ketat.

    “Hasil obrolan saya dengan kepala sekolah, semuanya sudah siap. Bahkan para wali murid juga sudah siap, tinggal menunggu saja,” tandasnya.

    Sementara, di Kota Cilegon uji coba PTM sudah digelar sejak Senin (30/8) kemarin. Sebanyak 43 SMP dan 180 SD negeri maupun swasta di wilayah ini ikut menggelar simulasi yang rencananya bakal digelar selama satu pekan.
    Walikota Cilegon, Helldy Agustian, mengatakan pelaksanaan sekolah tatap muka di Kota Cilegon menggunakan sistem ganjil-genap.

    “Jadi jika tanggal ganjil yang masuk kelas ganjil sementara jika tanggal genap yang masuk kelas genap ini berlaku untuk SD dan SMP,” kata Helldy kepada awak media saat ditemui di SMP Negeri 7 Cilegon, Senin (30/8).

    Dikatakan Helldy, selama uji coba sekolah tatap muka, para siswa berada di sekolah selama satu sampai dua jam untuk setiap kelas. Selain itu, kegiatan tatap muka dibatasi sebanyak 50 persen dari kuota maksimal kelas.

    “Satu Minggu ini merupakan uji coba nanti pada Jumat akan kita lakukan evaluasi akan dilanjut atau tidak,” ujarnya.

    Lebih lanjut Politisi Partai Beringin Karya ini mengatakan sudah memiliki skenario terburuk jika dalam pelaksanaan ini didapati siswa positif Covid-19.

    “Kami akan hentikan di sekolah tersebut saja tidak di seluruhnya yang ada di Cilegon kalau begitu. Semoga saja tidak ada (Covid-19-red) biar anak-anak bisa sekolah tatap muka lagi,” tuturnya.

    Selain itu, untuk pemberian vaksinasi Covid-19 bagi para guru, pihak pemerintah sudah memberikan vaksinasi pelajar sejak Juli lalu. Sementara itu, pemberian vaksinasi untuk para pelajar berusia 12-17 tahun, baru dimulai pada Sabtu (28/8) kemarin.

    “Saya sudah mengintruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk mempercepat vaksinasi guru di lokasi masing-masing,” pungkasnya.

    Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon, Ismatullah mengatakan saat ini sudah ada 6.000 guru yang divaksinasi.

    “Untuk guru yang belum divaksin itu ada penyakit bawaan yang tidak memungkinkan untuk paksa divaksin, jumlahnya di bawah 1.000 guru,” tuturnya.

    Sementara vaksinasi pelajar sudah mencapai 20 persen dari seluruh pelajar di Kota Cilegon. Lebih lanjut, Ismatullah mengungkapkan sudah ada 85 siswa SMP yang sudah divaksin dari sekitar total 15 ribu siswa.

    Pantauan di SMP Negeri 7 Kota Cilegon yang mulai menggelar metode PTM, para siswa ditemani orang tua wali murid mendatangi sekolah. Terlihat para siswa yang datang masih memakai baju bebas.

    Salah satu orang tua siswi kelas IX SMPN 7 Kota Cilegon, Ulfa Nurdiah Uyun mengaku senang anaknya dapat kembali belajar di sekolah.

    “Senang lah saya jika dimulai sekolah offline lagi soalnya jika sudah kelas IX itu butuh motivasi dan materi yang terbimbing dari para gurunya,” kata dia, kepada saat ditemui di SMPN 7 Cilegon, Senin (30/8).

    Melalui metode PTM, dia meminta, para guru agar fokus mendidik para siswa yang sudah lebih dari satu tahun vakum dari tatap muka. Selama ini, kata dia, anaknya menjalani sekolah daring dengan cara mencari sendiri setiap materi yang diberikan guru agar bisa memahami pelajaran.

    “Saya menyambut baik PTM, tadi saya sudah membuat surat pernyataan untuk sekolah tatap muka semoga bisa berjalan lancar lah PTM-nya,” tuturnya.

    Sampai saat ini, anaknya belum menerima vaksinasi Covid-19. Namun, dia tidak
    mengkhawatirkan hal itu serta tetap mendukung PTM. “Ya nanti itu menyusul saja yang penting kan tetap protokol kesehatan ketat saat di sekolah,” katanya.

    Sementara itu, siswa kelas VIII SMPN 7 Kota Cilegon, Bayu Aditya sangat antusias belajar tatap muka di sekolah. “Dari kelas VII sudah daring sekolahnya. Jadi ngga sabar pengen sekolah offline ketemu teman-teman,” katanya.

    Dia lebih memilih untuk sekolah tatap muka karena lebih dapat memahami materi yang diberikan oleh gurunya. Namun, dia harus beradaptasi menjalani sekolah tatap muka. Salah satunya, dia harus bangun lebih pagi.

    “Iya nanti paling masang alarm biar bisa bangun 05.30 WIB. Soalnya selama daring bangunnya jam 10.00 terus,” tuturnya.

    Sementara di tempat berbeda di SD Ciwaduk tepatnya di Jalan Kedung Kemiri, Kavling Blok F, Kelurahan Ciwaduk, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, terdapat siswa kelas III bernama Firga lupa dengan teman sekelasnya bahkan dirinya juga lupa cara berhitung pengurangan.

    “Lupa namanya siapa. Soalnya udah lama enggak sekolah tatap muka. Kan sekolahnya pake zoom. Enggak tau gimana (soal matematika) ngerjainya. Lupa. Soalnya belajarnya daring,” kata Firga saat ditemui di lokasi, Senin (30/8).

    Senada dengan Firga, siswa lainnya, Nisa Kelas V, mengaku senang dan gembira dengan sekolah tatap muka pertama ini.

    “Senang aja pertama sekolah. Apalagi ketemu dengan teman-teman yang udah lama enggak ketemu. Orang tua saya pun senang sekolah ini,” ujarnya.

    “Alhamdullilah hari ini saya bisa bertemu teman-teman. Tapi wajahnya udah banyak yang beda yah,” tutupnya.

    Seperti di Cilegon, sejumlah sekolah di Kabupaten Lebak juga sudah menggelar PTM lebih dulu dari instruksi yang disebutkan Gubernur Banten. Beberapa sekolah tingkat menengah di Kecamatan Malingping sudah ada yang sudah menjalankan ada pula yang tengah simulasi persiapan.

    Sebagaimana di SMKN 2 Rangkasbitung Kecamatan Rangkasbitung, dalam seminggu ini kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan PTM terbatas sudah berjalan lancar.
    Seperti dikatakan Humas SMKN 2 Rangkasbitung, Rohmat Mulyana, bahwa saat ini sekolahnya melaksanakan KBM dengan pola PTM terbatas dan tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan (Prokes).

    “Sekarang kita melakukan pembelajaran tatap muka terbatas,jadi di atur dari setengah jumlah siswa perkelasnya dengan tetap memperhatikan prokes dan rutin mengukur suhu tubuh siswa dengan menggunakan termogun, dan bagi siswa yang tidak mengikuti PTM tetap di berikan materi melalui Daring atau dalam jaringan secara bergantian,” ujar Rohmat.

    Ditambahkan, pihaknya juga akan selalu berupaya memberikan pembelajaran yang baik bagi para siswa-siswinya sehingga hak-hak mereka memiliki pendidikan yang layak bisa terpenuhi. “Insha Allah dengan keterampilan dan semangat rekan-rekan guru SMKN 2 Rangkasbitung ,semua itu akan tercapai. Karena kami juga sudah rindu memberi pengajaran secara tatap muka, sudah lebih sepekan ini kita laksanakan,”katannya.

    Di Baksel, Plt Kepala SMAN 01 Malingping, Jaka, menutur kesiapan sekolahnya untuk segera melaksanakan PTM agar suasana KBM efektif.

    “Kita sudah siap, salah satunya dengan meratakan dulu program vaksin. Walaupun vaksin bukan indikator utama, sekarang pun sedang ada vaksinasi pada siswa-siswi kami,” kata Jaka, Senin (30/08).

    Namun Jaka pun menjelaskan, kendati sudah persiapab, pihaknya belum menerima surat edaran resmi dari dinas terkait, perihal dilaksanakannya PTM tersebut.

    “Edaran resmi dari Dinas belum, kalau instruksi gubernur kan hanya kepada pemerintah daerah, yang belum itu instruksi teknis dari dinas ke kami. Kalau tahap simulasi itu sudah kita lakukan,” terangnya.

    Adapun terkait fasilitas sarana dan prasarana penunjang kelancaran KBM, Jaka mengaku sudah mempersiapkannya. “Karena di sini sekitar 900 lebih siswa, kalau 50 persen kan hampir 500 siswa, adapun fasilitas untuk Prokes sudah disiapkan, kelas pun sudah kita persiapkan dari sebelumnya,” ungkapnya.

    Sementara itu, di SMKN 01 Malingping nampak terlihat sibuk sedang mempersiapkan kelas untuk melaksanakan PTM.

    “Kita baru siapkan dan merapikan kelas, karena ruangan kelas sudah sangat lama tidak digunakan, hingga banyak meja yang lapuk, dan kotor berdebu,” tutur salah satu guru.

    Diketahui, sisi lain dari akan dimulainya PTM ini akan segera menjawab harapan anak didik yang sudah rindu untuk segera bisa belajar bersama, rindu teman-temannya di sekolah dan rundu kegiatan sekolah. Tampak di beberapa siswa yang terlihat, terpancar jelas antusias belajar penuh keceria.(WDO/DZH/RUS/ENK)
    Caption : Tampak situasi KBM PTM Terbatas di SMAN 01 Malingping terlihat berjalan tertib penuh semangat dari para siswa-siswi. Senin (30/08).
    (WDO/DZH)

  • Kejari Dalami Gedung Setda Cilegon

    Kejari Dalami Gedung Setda Cilegon

    CILEGON, BANPOS – Adanya temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten terkait pembangunan Gedung Sekretariat Daerah (Setda) 6 lantai di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Cilegon yang dikerjakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kota Cilegon mendapat sorotan dari wakil rakyat.

    Diketahui BPK menemukan pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedung baru tersebut belum sesuai spesifikasi kontrak dan denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia. Kemudian temuan itu tidak sesuai dengan site plan atau ada perubahan dari site plan.

    Diketahui kelebihan pembayaran pembangunan gedung Setda 6 lantai tersebut senilai Rp518,339 juta. Selain itu, BPK juga menemukan denda keterlambatan belum dikenakan kepada penyedia senilai Rp50,506 juta.

    Hasil temuan tersebut juga mendapatkan sorotan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Cilegon. Saat dikonfirmasi Kasi Intel Kejari Cilegon Hasan Asy’ari mengatakan akan mendalami terlebih dahulu adanya hasil temuan tersebut.

    Namun ia belum bisa memaparkan lebih rinci apa saja yang menjadi perhatian atas adanya ketidaksesuaian site plan gedung Setda 6 lantai tersebut. “Lagi didalami,” kata Hasan melalui pesan WhatsApp, Senin (30/8).

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Cilegon Hasbi Sidik mendesak dinas terkait agar segera menyelesaikan temuan BPK tersebut agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena menyangkut uang rakyat.

    “Saran saya karena itu menyangkut uang negara atau uang APBD yang secara aturan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas, ya harus dikembalikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata Hasbi kepada BANPOS, Kamis (26/8).

    Oleh karena itu, kata Hasbi dinas terkait dan kontraktor harus bertanggung jawab agar segera menyelesaikan persolan tersebut.

    “Kepada dinasnya harus berkoordinasi dengan kontraktor untuk menyelesaikan temuan (BPK) itu. Supaya tidak menjadi preseden buruk. Saya kira harus patuh dengan hukum,” tuturnya.

    Politisi partai Gerindra ini juga menegaskan bilamana kontraktor tidak bisa diajak komunikasi oleh dinas terkait, ia mendesak agar perusahaan tersebut dimasukkan ke dalam daftar hitam, bila perlu dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH).

    “Tidak sekedar blacklist, karena itu juga menyangkut tugas kalau tidak dikembalikan persoalannya kan kepada pemerintah kita juga. Kalau membandel laporkan saja. Kan harus dipertanggung jawabkan. Jangan kan itu (temuan BPK) orang hutang aja harus mengembalikan kepada ahli waris apalagi yang menyangkut ini,” tegas Hasbi.

    Hasbi juga meminta ketegasan dinas terkait untuk mendesak pihak ketiga agar bertanggung jawab dan segera menyelesaikan temuan BPK tersebut.

    “Harus tegas lah, kan dulu ada perjanjian di kontraknya, saya kira apabila ada seperti ini harus bertanggung jawab. Kontraktornya disurati, bila perlu dilaporkan agar segera mengembalikan. Walaupun temuannya cuman satu persen dari kontrak Rp 65 miliar. Tapi ketaatan dalam prosedur harus diselesaikan karena kaitannya dengan uang negara kan,” tutup Hasbi.

    Seperti diketahui, gedung tersebut diresmikan pada (10/2/2021) lalu oleh walikota terdahulu Edi Ariadi dan diberi nama Graha Edhi Praja. Dan saat ini sudah ditempat sejumlah OPD.

    Pembangunan gedung tersebut menelan anggaran hampir Rp65,8 miliar dari total pagu anggaran senilai Rp71,6 miliar dari APBD Cilegon tahun 2020. Proyek tersebut dikerjakan PT Total Cakra Alam.

    Diberitakan sebelumnya organisasi mahasiswa di Kota Cilegon menyoroti adanya temuan BPK pada pembangunan gedung Setda 6 lantai tersebut. Mereka meminta penjelasan secara transparan kepada dinas terkait atas adanya hasil temuan BPK tahun 2020 itu.

    Saat dikonfirmasi, Kepala DPUTR Kota Cilegon Ridwan mengatakan pihaknya sudah komunikatif dan sudah memanggil pelaksana proyek tersebut dan saat ini sudah mengangsur kelebihan pembayaran tersebut.

    “Intinya kita komitmen untuk menyelesaikan, karena memang kita juga sudah berusaha untuk meminimalisir itu temuan. Itu memang kalau dilihat dari jumlah sangat kecil dari total anggaran pembangunan gedung tersebut,” kata Ridwan kepada BANPOS, Rabu (25/8).

    Diketahui batas waktu pengembalian ditetapkan dengan jatuh tempo 60 hari.

    “Kedepannya kita juga sudah berusaha untuk meminimalisir temuan-temuan yang ada di PU, jangan sampai ada temuan yang besar. Kita meminimalisir temuan supaya lebih kecil lagi bahkan kalau bisa dihilangkan itu komitmen kita,” terangnya.

    Saat ini kata Ridwan, pihaknya telah mencicil hasil temuan BPK tersebut.

    “Rp 20 juta, nanti kita tenggat waktunya untuk secepatnya diselesaikan,” pungkasnya. (LUK)

  • Ada Temuan BPK di Sport Center, Dispora Cilegon Dilaporkan ke Kejati

    Ada Temuan BPK di Sport Center, Dispora Cilegon Dilaporkan ke Kejati

    SERANG, BANPOS- Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cilegon dilaporkan oleh Gerakan Moral Anti Kriminalitas (GMAKS) ke Kejati Banten. Laporan tersebut berkaitan dengan pembangunan Tribun Barat dan Tribun Utara Selatan (TUS) di Sport Center Cilegon yang merupakan proyek tahun 2018.

    LSM GMAKS melaporkan proyek tersebut karena diduga dalam pelaksanaannya, telah terjadi kelebihan pembayaran sebesar Rp367 juta. Hal itu pun menjadi temuan dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Banten.

    Ketua GMAKS, Aminudin, mengatakan bahwa pembangun Tribun Barat pada Sport Center Kota Cilegon telah memasuki tahap ketiga pada 2018 lalu. Pada tahap ketiga itu, dilakukan pekerjaan arsitektur dan mekanikal elektrikal dan juga pemasangan atap.

    “Pekerjaan ini dilaksanakan oleh PT AKC dengan periode pelaksanaan pekerjaan dimulai dari 24 Juli sampai 30 Desember 2018 atau selama 160 hari,” ujarnya Senin (30/8/2021).

    Aminudin menuturkan bahwa proyek tersebut telah selesai dikerjakan pada 12 Desember 2018. Hal itu sesuai dengan berita acara hasil pemeriksaan lapangan dengan nomor 620/048/BAHPL/PPK-SARPRAS, dan berita acara penerimaan hasil pekerjaan dengan nomor 640/050/BAPHP/PPK/DISPORA.

    “Sampai dengan 31 Desember 2018 pengerjaan ini sudah dibayar Rp21 miliar. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan terdapat kekurangan volume atas pekerjaan arsitektur Rp156 juta,” katanya.

    Menurutnya, untuk persoalan TUS, BPK mencatat pada tahun 2018 telah memasuki tahapan kedua untuk arsitektur dan mekanikal elektrik. Pekerjaan itu dikerjakan oleh PT BSM dengan periode pelaksanaan mulai dari 9 Juli 2018 dan berakhir pada 30 Desember 2018 atau selama 175 hari.

    “Pekerjaan ini juga selesai pada 12 Desember 2018. Sampai dengan 31 Desember 2018 pengerjaan ini sudah dibayar Rp12 miliar. Namun, hasil pemeriksaan fisik terdapat kekurangan volume atas pekerjaan arsitektur sebesar Rp211 juta,” ucapnya.

    Aminudin mengaku bahwa dengan adanya temuan tersebut, pihaknya menduga adanya main mata antara Dispora Kota Cilegon dan pemenang lelang pembangunan Tribun barat Sport Center dan Tribun Utara Selatan.

    “Kami meminta Kejati Banten untuk melakukan penyelidikan pada Dispora dan lainya. Diduga telah terjadi penyalahgunaan wewenang jabatan, dan mereka lalai dalam menjalankan tugas fungsinya,” jelasnya.

    Sementara Kasi Penkum Kejati Banten, Ivan Siahaan, membenarkan adanya laporan tersebut. Namun ia belum melihat secara rinci, laporan proyek pembangunan Tribun Barat dan TUS Sport Center Cilegon tahun 2018 tersebut. “Berkasnya (laporan) sedang saya cari,” tandasnya. (DZH)

  • Koramil Serang Gelar Serbuan Vaksinasi di Mall Serang

    Koramil Serang Gelar Serbuan Vaksinasi di Mall Serang

    SERANG,BANPOS- Komando Rayon Militer (Koramil) 0602-01/Kota Serang kembali menggelar serbuan vaksinasi bekerjasama dengan Dinkes Kota Serang, Muspika Kec.Serang dan Mal Serang (Ramayana).

    Vaksinasi dilaksanakan di Mal Serang (Ramayana) dengan sasaran para karyawan dan masyarakat umum yang ada di sekitar Mal Serang

    Danramil 0602-01/Kota Serang Kapten Inf Jakson Beay mengatakan serbuan vaksinasi kali ini dilakukan di pusat perbelanjaan, agar para karyawan bisa di vaksinasi.

    “Serbuan vaksinasi ini akan terus di gelar agar memutus mata rantai penyebaran covid-19 dapat terlaksana, selain itu juga untuk membantu pemerintah, mempercepat tercapainya target,” jelasnya, Sabtu (28/8/2021).

    Selain itu, kata Danramil vaksinasi ini adalah tahap 1 dan 2 dengan jenis sinovac. Untuk petugas vaksinator berjumlah 23 orang dari Dinkes Kota Serang, adapun mekanisme pelaksanaan vaksin di awali dengan pendaftaran, Screening, penyuntikan dan Observasi.

    “Target kita 600 orang, jumlah yang terdaftar 326 orang, jumlah yang tunda 13 orang (1 orang Lansia, 8 orang Umum, 4 orang Pra Lansia), jumlah vacc dosis 1 285 orang (279 orang Umum, 1 orang Lansia, 2 orang Pra Lansia, 3 orang remaja), untuk umlah vacc dosis 2 28 orang ( 26 orang umum & 2 orang Pra Lansia),” jelasnya.

    Masih kata Danramil, kegiatan ini berjalan dengan tertib dan aman serta mematuhi protokol kesehatan, dan juga selalu menghimbau agar tetap mematuhi 5 M. (RED)

  • Sekda Banten Mundur, Aktivis Sebut Komunikasi Birokrasi Banten Buruk

    Sekda Banten Mundur, Aktivis Sebut Komunikasi Birokrasi Banten Buruk

    SERANG, BANPOS- Aktivis Anti Korupsi Uday Suhaday menyebut, mundurnya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Al-Muktabar mengkonfirmasi komunikasi birokrasi di lingkungan pemerintah Provinsi Banten buruk. Antara Pemimpin daerah dan pucuk pimpinan Aparatar Sipil Negara (ASN) tidak harmonis.

    “Kan kepala daerah punya visi yang dibawa, kemudian jika tidak baik komunikasinya dengan eksekutor, dalam hal ini Sekda sebagai pucuk pimpinan ASN bisa disimpulkan pemerintah daerah tidak harmonis,” ungkap Uday, Jum’at (27/8/2021).

    Menurut Uday, soal mundurnya Sekda adalah pilihan gentleman seorang pejabat, karena mungkin sudah tidak nyaman dan tidak pernah diterima masukan dari Sekda sebagai ketua Baperjkat (Badan Pertimbanagn Jabatan dan Kepangkatan) dan ketua TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Dearah) Banten oleh Gubernur.

    “Soal mundurnya pak Sekda, saya kira itu pilihan yang gentleman,” cetusnya.

    Uday meyakini kondisi tersebut akan berdampak pada roda pemerintahan dan pelayanan di Provinsi Banten.

    Uday juga menyebut, Al-Muktabar bukan satu-satunya yang mengundurkan diri pada Periode Pemerintahan Wahidin Halim- Andika Hazrumi. Sebelumnya, Ranta Suharta juga mengundurkan diri pada 2018. “Ini salah satu bentuk nyata rusaknya birokrasi di Pemprov Banten dipimpin WH. Mundur itu kan pasti ada alasannya, kenapa? Apa karena under pressure ? Ada masalah lain kah, semisal gegara hasil audit BPK atau lainnya?,” ujar Uday yang juga direktur eksekuitf ALIPP (Aliansi Lembaga Independen Peduli Publik) ini.

    Sebelumnya Uday juga menyoroti mutasi 126 pejabat tidak transparan yang dilakukan Wahidin Halim pada awal Agustus lalu. Uday mengatakan harusnya da dokumen hasil pembahasan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat). Bahkan, lanjut Uday, terlihat ada unsur pemaksaan terhadap penandatangan berita acara oleh saksi.

    “Pelantikan para pejabat itu juga tidak dipublikasikan (malahan dianggap rahasia),” tambah Uday. (RED)

  • Lagi Asyik Pesta Miras, Anggota LSM Alibaba Ditusuk Pria Mabuk Tuak

    Lagi Asyik Pesta Miras, Anggota LSM Alibaba Ditusuk Pria Mabuk Tuak

    SERANG, BANPOS- Suherdi (27), warga Kampung Ciwajik, Desa/Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang bersimbah darah setelah ditusuk sebilah pisau di sebuah warung kopi di Kampung Kadinding, Desa Kibin.

    Korban yang diduga sebagai anggota LSM Aliansi Banten Bersatu (Alibaba) dilarikan ke RS Hermina Ciruas dengan luka tusuk pada bagian paha kiri. Pelaku yang diketahui bernama Jaya, 28, langsung melarikan diri dan masih dalam pencarian personil Unit Reskrim Polsek Cikande.

    “Jaya yang diduga sebagai pelaku penganiayaan melarikan diri usai menganiaya korban. Personil Unit Reskrim masih melakukan pencarian,” ungkap Kapolsek Cikande, Kompol Salahuddin kepada awak media, Jumat (27/8/2021).

    Kapolsek menjelaskan peristiwa penganiayaan ini terjadi sekitar pukul 23.30 WIB. Sebelumnya, korban bersama Fachruroji, Andri, Wandi serta orang yang belum diketahui identitasnya tengah pesta miras jenis anggur merah di posko Alibaba.

    “Disaat bersamaan, pelaku Jaya bersama 3 rekannya juga tengah pesta minum tuak di sebuah warung sekitar 10 meter dari posko Alibaba,” kata Kapolsek.

    Tak lama kemudian, Jaya yang kondisinya mabuk mendatangi posko Alibaba dan mengajak minum bersama di warung. Namun oleh Wandi ajakan itu ditolak hingga terjadi keributan dan dilerai korban.

    Oleh korban dan Fachruroji, pelaku dibawa ke warung tempat pelaku bersama 3 rekannya pesta tuak.

    “Entah apa penyebabnya, korban dan pelaku terjadi saling dorong. Melihat itu, Fachrutoji berusaha melerai, namun pelaku seketika mengeluarkan pisau dari tas cangkleknya. Melihat itu, Fachruroji berusaha menghindar namun rekannya (Suherdi, red) terkena tusukan pada bagian paha,” terang Kapolsek.

    Melihat rekannya terluka, Fachruroji berusaha melawan dengan melempar pelaku dengan bak sampah. Pelaku kemudian melarikan diri dan korban segera dilarikan ke rumah sakit untuk diberikan pengobatan.

    “Saat pelaku masih dalam pencarian. Untuk barang bukti yang kita amankan dari lokasi yaitu satu bak sampah plastik dan sepatu hitam. Saya berharap pelaku menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tandasnya. (RED)

  • DPRD Bentuk Pansus Pungli Bansos

    DPRD Bentuk Pansus Pungli Bansos

    TANGERANG, BANPOS – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang akan membuat panitia khusus (pansus) untuk menyelidiki praktik pungutan liar (pungli) dan penyelewengan dana bantuan sosial (bansos). Hal itu diungkapkan oleh Ketua DPRD Kota Tangerang, Gatot Wibowo.

    Gatot mengaku gusar dengan maraknya informasi praktik pungli di Kota Tangerang. “Temen-temen (DPRD) akan berinisiatif membentuk pansus bansos. Tadi sudah dibacakan, hampir lebih dari setengah dewan mengusulkan agar dibentuk pansus bansos,” ujarnya, kemarin.

    Gatot menegaskan, permasalahan bansos menjadi perhatian DPRD. Pansus itu akan bergerak segera mungkin. “Tadi kan sudah saya ketok, sudah sepakat, nanti badan musyawarah (bamus) menjadwalkan nanti di situ ketauan,” katanya.
    Dia juga menyebut anggota DPRD banyak menerima aduan masyarakat terkait penyelewengan dana bansos. Komisi II DPRD Kota Tangerang pun sering menemerima aduan masyarakat terkait itu.

    “Justru menyikapi temen-temen di komisi II, temen-temen di wilayahnya masing-masingkan menerima aduan itu. Makanya mengerucut akhirnya membentuk pansus terkait bansos di Kota Tangerang sekaligus menindaklanjuti yang kemarin bu Risma itu,” ucapnya.

    Gatot berharap, pansus yang nantinya terbentuk dapat mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan kasus bansos. “Mudah-mudahan pansus bansos dapat menjawab pertanyaan publik sekaligjs mencari solusi jalan terbaik dalam penyaluran bansos,” terangnya.

    Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang, Suli Rosadi mengatakan pihaknya sudah mengingatkan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk tak memberikan uang atau menitipkan ATM kepada pendamping atau oknum. “Kan sudah diimbau yang begitu tuh enggak boleh, kenapa masyarakat mengikuti apa saja kemauan orang-orang atau oknum-oknum tertentu,” ujarnya.

    Kemudian, kata dia, Dinsos Kota Tangerang hanya mampu memberikan pembinaan kepada pendamping penerima bansos di wilayah tersebut. Pasalnya, para pendamping dan program bansos itu merupakan program pemerintah pusat. “Kalau kita sifatnya hanya pembinaan. Karena itu kegiatan pusat, jadi kita dibebankan hanya pembinaan,” tutur Suli.

    Meski demikian, penerima bansos diminta agar melaporkan adanya praktik pungli ke Dinsos Kota Tangerang. Usai menerima laporan, Suli mengklaim bahwa pihaknya bakal meneruskan laporan tersebut ke Kemensos.

    “Kalau penyimpangan, kita melaporkan ke pihak Kemensos. Terlepas bagaimana langkah selanjutnya, kita serahkan kepada Kemensos,” paparnya.

    Kasus dugaan pungli dan penyelewengan dana bansos di Kota Tangerang mencuat setelah Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Karang Tengah Rabu, beberapa waktu lalu. Saat itu, Risma mendapat laporan langsung dari warga kalau ada oknum yang memotong dana bansos sebesar Rp 50 ribu per KPM.

    Risma pun langsung meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk mengusut tuntas kasus ini. Sejauh ini, Pemkot Tangerang bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Tangerang dan Polres Metro Tangerang Kota masih terus mengusut kasus ini. (IRFAN/MADE/ENK/BNN)

  • Mural Menjamur, Kepercayaan Mengendur

    Mural Menjamur, Kepercayaan Mengendur

    JAKARTA, BANPOS – Mural-mural bernada kritik terhadap kebijakan pemerintah bermunculan di banyak kota. Aparat bertindak sigap dengan menghapus serta mencari seniman pembuatnya.

    Survei Voxpopuli mencatat, coretan di dinding itu berbanding luruh dengan tingginya ketidakpuasan publik terhadap pemerintah Presiden Jokowi. Sebagian besar isi coretan mural itu menyuarakan keresahan rakyat terhadap dampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) yang diterapkan untuk mengatasi pandemi Covid-19.

    Dampak luar biasa yang ditimbulkan terhadap perekonomian membuat kepuasan publik terhadap Jokowi menurun di bawah 60 persen. Saat ini tingkat kepuasan terhadap Jokowi hanya mencapai 59,2 persen.

    “Di tengah menjamurnya mural bernada protes terhadap penanganan pandemi Covid-19, kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Jokowi menurun,” ungkap Direktur Komunikasi Voxpopuli Research Center Achmad Subadja dalam keterangan tertulis kepada pers di Jakarta, Kamis (26/8).

    Di sisi lain, pemerintah memang membanggakan capaian pertumbuhan ekonomi pada kuartal II/2021 yang mencapai 7,07 persen. Bagi rakyat kebanyakan, tingginya angka pertumbuhan tersebut tampak tidak berkorelasi dengan kesulitan ekonomi yang masih dirasakan akibat perpanjangan PPKM.

    “Melesatnya angka pertumbuhan itu lebih didorong oleh low-base effect, karena rendahnya pertumbuhan tahun lalu yang minus,” lanjut Achmad.

    Angka itu juga diukur ketika Indonesia belum dihantam oleh varian delta yang kemudian disertai penerapan PPKM Darurat. Hal tersebut bisa dilihat dari tingginya ketidakpuasan publik yang mencapai 33,3 persen, dan sisanya tidak tahu/tidak jawab sebanyak 7,5 persen.

    “Pemerintah harus mengupayakan keseimbangan antara penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi,” pungkas Achmad.
    Dalam survey itu, Voxpopuli juga menjaring pendapat responden terkait gelaran Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

    Dalam survey itu di tokoh-tokoh partai politik yang ramai memasang baliho di berbagai penjuru kota tak mampu mengatrol elektabilitasnya. Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, yang justru minim pasang baliho, justru unggul dengan elektabilitas mencapai 20,4 persen.

    “Di tengah perang baliho para politisi, elektabilitas yang paling unggul justru diraih Ganjar Pranowo,” ungkap Achmad.

    Menurut Achmad, Ganjar sudah lama membangun branding sebagai kepala daerah yang layak maju ke pentas politik nasional. Figur kepala daerah menuai dukungan setelah Jokowi sukses menapaki tangga kekuasaan dari Walikota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi presiden. Kemunculan Jokowi membuka jalan bagi kepala-kepala daerah lainnya.

    Di sisi lain figur-figur yang berasal dari trah partai politik makin mendapat saingan. Misalnya, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto yang kini tergeser posisinya oleh Ganjar, hanya meraih elektabilitas 17,2 persen.

    Prabowo yang juga menjabat Menteri Pertahanan dibayang-bayangi oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (13,0 persen). Berikutnya ada Menteri Pariwisata Sandiaga Uno (8,1 persen) dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (6,2 persen).

    “Tokoh partai yang cukup bersinar adalah Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono dengan 5,6 persen,” lanjut Achmad.

    AHY tampaknya diuntungkan oleh lonjakan elektabilitas partai yang dipimpinnya, sebagai partai utama di kubu oposisi. Tokoh-tokoh lainnya adalah Menteri Sosial Tri Rismaharini (4,8 persen), Menteri BUMN Erick Thohir (4,2 persen), Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa (3,0 persen), Plt Ketua Umum PSI Giring Ganesha (2,6 persen), dan Menko Polhukam Mahfud MD (1,0 persen).

    “Tampak bahwa figur-figur kepala daerah banyak didukung publik, selain menteri dalam kabinet dan tokoh partai,” pungkas Achmad.

    Nama-nama lainnya masih di bawah 1 persen, sedangkan sisanya tidak tahu atau tidak jawab sebanyak 10,1 persen.
    Survei Voxpopuli Research Center dilakukan pada 10-20 Agustus 2021, melalui telepon kepada 1.200 responden di seluruh Indonesia yang dipilih secara acak dari survei sebelumnya sejak 2019. Margin of error survei sebesar ±2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.(MRA/ENK/RMID)

  • Lelang Jabatan Makin Meragukan

    Lelang Jabatan Makin Meragukan

    SERANG, BANPOS – Setelah mundurnya Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Al Muktabar, Pemprov Banten kembali diramaikan peristiwa penggantian pejabat secara mendadak. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), yang merupakan pejabat hasil lelang jabatan dan berasal dari luar Pemprov Banten, M Tranggono, resmi dicopot.

    Gubernur Banten, Kamis (26/8) mencopot jabatan M Tranggono untuk ditempatkan di posisi terbaru sebagai Staf Ahli Gubernur (SAG) bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan. Sementara jabatan Kepala DPUPR diisi oleh Pelaksana Tugas (PLt), yaitu Arlan Marjan, yang saat ini menjabat Sekretaris di dinas tersebut.

    Untuk diketahui, Tranggono merupakan pejabat pemprov hasil open bidding atau lelang jabatan. Dia terpilih dan kemudian dilantik pada 19 November 2019 lalu oleh WH. Sebelum menjabat sebagai kepala DPUPR Banten, Tranggono tercatat pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum. Tidak ada rekam jejak yang jelas maupun prestasi Tranggono saat menjadi pegawai di kementerian tersebut.

    Tokoh masyarakat yang juga aktivis KP3B, Tb Mochammad Sjarkawie mengungkapkan, dengan dicopotnya Tranggono dari jabatan sebagai Kadis PUPR, memperlihatkan seperti apa kualitas maupun prestasi dari pejabat publik yang diperoleh dari lelang jabatan.

    “Jadi merasa aneh juga ya. Kenapa gubernur menghentikan kinerja Pak Tranggono di DPUPR. Padahal kan katanya pejabat hasil open bidding. Kualitasnya terjamin, tapi faktanya diputus di tengah jalan,” kata Sjarkawie.

    Ia menjelaskan, dicopotnya Tranggono sebagai Kadis DPUPR menjadi tanda tanya kualitas pejabat-pejabat pada pemerintahan Gubernur WH dan Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy (Aa) selama empat tahun ini.

    “Dimasa Pak WH dan Aa ini kan luar biasa banyaknya pejabat strategis hasil open bidding yang diambil dari luar. Sebut saja Pak Komarudin (Kepala BKD), Pak Tabrani (Kadis Dindikbud), Pak Muhtarom (Inspektur), Bu Rina Dewiyanti (Kepala BPKAD), Pak Yusuf (Asisten Daerah), Bu Ati Pramudji Hastuti (Kadis Kesehatan),” kata Sjarkowie.

    Kondisi ini, kata dia, membuat public bertanya-tanya apakah kualitas mereka diatas rata-rata atau memang ada dugaan unsur kedekatan atau sejenisnya. Akhirnya masyarakat dibuat ragu dengan open bidding di Pemprov Banten.

    “Apalagi beberapa hari lalu Pak Al Muktabar juga menyampaikan surat pengunduran diri. Sementara yang saya ketahui Pak Al Muktabar memang sudah diusulkan oleh gubernur agar dinonaktifkan atau kasarnya dipecat ke Pak Presiden melalui Mendagri,” ujarnya.

    Padahal katanya, uang miliaran rupiah dari APBD Banten sudah dihabiskan, digunakan untuk melakukan seleksi pejabat eselon II, termasuk lelang jabatan eselon I, Sekda.

    “Lelang jabatan itu nggak gratis. untuk lelang jabatan Sekda saja lebih dari Rp300 juta, belum lagi lelang eselon II. Itu kan banyak, bisa.miliaran. Dan sekarang pejabatnya nggak cerdik, banyak dicopot. Dan yang baru-baru ini Kadis Dinkes Bu Ati Pramudji Hastuti juga sedang menyelesaikan (sebagai saksi) dugaan korupsi Masker KN95 sebesar Rp3,3 miliar. Ditambah di Dinkes kemarin banyak pejabat eselon III dan IV-nya mundur dari jabatan dengan alasan sudah tidak ada rasa kenyamanan lagi dikomandoi oleh Bu Ati,” jelasnya.

    Sementara, sumber BANPOS mengungkapkan, pencopotan Tranggono diduga berkaitan erat dengan proyek pembangunan rumah sakit Cilograng, Kabupaten Lebak. Selain itu, pencopotan itu juga masih berkaitan dengan mundurnya Sekda Banten Al Muktabar yang dituding ngebet ingin menjadi Penjabat (Pj) Gubernur Banten setelah nanti Wahidin Halim dan Andika Hazrumy mengakiri masa jabatan 22 Mei 2022 mendatang.

    Terpisah, Kepala BKD Banten, Komarudin hingga berita ini diturunkan, tak bisa dikonfirmasi. Dihubungi beberapa kali melalui telepon genggamnya, Komarudin tak merespon panggilan BANPOS.(RUS/ENK)