BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Anggaran Optimalisasi Bikin Mandek OPD

    SERANG, BANPOS – Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) keluhkan atas kebijakan yang disampaikan secara lisan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan melarang menggunakan anggaran kegiatan sekitar Rp400 miliar yang sebelumnya sempat direfocusing namun dibatalkan.

    Salah seorang pegawai di KP3B, yang enggan disebutkan namanya kepada BANPOS, Rabu (26/7) mengaku sejumlah OPD kegiatannya tidak bisa dikerjakan karena ada pemberitahuan dari BPKAD.

    “Ada sekitar lebih dari lima OPD, yang hingga saat ini tidak melaksanakan kegiatan yang sudah mendapatkan persetujuan DPRD Banten dan evaluasi dari Kemendagri, tapi tidak berani menggunakannya karena ada peringatan dari BPKAD kalau anggaran tersebut tidak boleh digunakan sesuai konsultasi dari Irjen Kemendagri,” katanya.

    Ia menjelaskan, anggaran yang dimaksud adalah sejumlah kegiatan yang sebelumnya telah disepakati oleh DPRD dan Kemendagri, namun pada 24 Februari ada surat edaran (SE) Pj Sekda Banten (saat itu Moch Tranggono) tentang optimalisasi anggaran 2023, dan pada bulan Maret, SE tersebut dicabut atau dibatalkan oleh Pj Gubernur Banten Al Muktabar.

    “Kebingungan yang menjadi keluhan kami adalah, kegiatan kita tuh seakan-akan dibikin rancu. Pada saat SE Pj Sekda di bulan Februari, OPD diminta untuk melakukan optimalisasi anggaran dengan cara refocusing anggaran, namun kurang dari satu bulan SE Pj Sekda Banten dibatalkan oleh Pj Gubernur. Dengan adanya pembatalan SE Pj Sekda, artinya pagu anggaran yang ada di OPD, berjalan seperti semula.

    Tetapi sekarang ini ada informasi secara lisan, kalau kegiatan yang masuk dalam refocusing atau optimalisasi anggaran itu tidak boleh dijalankan dulu,” katanya.

    Senada diungkapkan pegawai di KP3B lainnya. Menurutnya, kebijakan yang berubah-ubah membuat OPD serapanya masih sangat rendah. “Bahkan di posisi awal Juli lalu, ada OPD yang serapannya tidak lebih dari 10 persen,” kata sumber itu pada BANPOS dan meminta identitasnya dirahasiakan.

    Dan yang lebih membingungkan dirinya adalah pada saat BPKAD menyebutkan kalau anggaran tidak bisa dipakai dan telah ada arahan dari Irjen Kemendagri, namun tidak disampaikan secara resmi.

    “Sampai sekarang, semua OPD yang kegiatanya tidak bisa dilakukan, masih bertanya-tanya surat resmi dari Irjen Kemendagri kepada Pemprov Banten. Jadi kami belum lihat fisiknya. Bahkan dari BPKAD menyampaikan ke sejumlah OPD, kalau anggaran ity ngotot dilakukan, maka uangnya tidak akan dicairkan, atau tidak akan ditandatangani,” ungkapnya.

    Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti hingga berita ini diturunkan tidak membalas pesan tertulis yang dikirim BANPOS.

    Diberitakan sebelumnya, SE Pj Sekda Banten yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari lalu saat dijabat Moch Tranggono diketahui telah dicabut atau dibatalkan oleh pemprov. Padahal seluruh OPD sudah melakukan reviu dan menghapus proyek-proyek APBD 2023.
    Wakil Ketua DPRD Banten, M Nawa Said Dimyati pada pertengahan Maret lalu dihubungi melalui telepon genggamnya membenarkan adanya pembatalan SE Pj Sekda yang terbit 24 Februari lalu.

    “Saya dapat informasi dari Ketua DPRD (Andra Soni), bahwa SE Pj Sekda di cancel,” kata Cak Nawa (panggilan akrab M Nawa Said Dimyati).
    Namun, alasan pembatalan SE Pj yang dilakukan oleh Al Muktabar belum tahu persis, termasuk apakah pembatalan dilakukan itu sudah resmi melalui surat menyurat.

    “Silakan tanyakan ke Pak Ketua DPRD,” imbuhnya.

    Sementara itu, sebelumnya Wakil Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang juga Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti pada siaran pers pada tanggal 27 Februari lalu menyatakan bahwa TAPD melakukan mitigasi resiko dengan cara melakukan penjadwalan ulang sejumlah program kegiatan. Langkah optimalisasi pelaksanaan APBD tahun 2023.

    “Sehubungan dengan potensi kondisi ketidakpastian ekonomi, Pemerintah Provinsi Banten perlu mengambil langkah strategis dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023,” ungkap Rina.

    “Langkah strategis tersebut merupakan mitigasi risiko yang bertujuan untuk antisipasi terhadap potensi gagal bayar. Juga menjamin pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 berjalan sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.

    Dijelaskan, dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, Pemprov Banten antara lain melakukan penjadwalan ulang terhadap anggaran kegiatan yang nilainya kurang lebih mencapai Rp438,9 miliar.

    “Besaran ini menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” ungkapnya.

    “Secara teknis optimalisasi dimaksud dilakukan, pertama melalui optimalisasi peningkatan capaian pendapatan daerah,” tambah Rina.
    Kedua, melalui efisiensi dan rasionalisasi terhadap belanja yang bersifat rutin dan belanja barang/jasa yang sifatnya masih dapat difasilitasi menggunakan asset milik Pemerintah Daerah. Antara lain meliputi: belanja makanan dan minuman di luar belanja makanan dan minuman sekolah, belanja ATK, Honorarium Narasumber, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor, dan Belanja Modal Kendaraan dinas.

    “Ketiga, melakukan reviu HPS (Harga Perkiraan Sendiri, red) kegiatan dengan tim APIP (Aparatur Pengawas Internal Pemerintah, red) terhadap belanja pemeliharaan konstruksi, belanja pengadaan tanah dan belanja konstruksi serta melakukan penjadwalan ulang kegiatan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” jelas Rina.

    “Dalam pelaksanaannya, SKPD akan mengusulkan rincian belanja yang akan dilakukan penjadwalan ulang kegiatan dengan mempertimbangkan realisasi anggaran selama 2 tahun terakhir,” tambahnya.

    Anggaran kegiatan yang dikecualikan antara lain belanja wajib dan mengikat seperti belanja Gaji dan Tunjangan, TPP ASN, Honorarium Non ASN termasuk iuran jaminan kesehatan, JKK dan JKM, belanja tagihan listrik, telepon dan internet, serta belanja penguatan program.

    “Mekanisme seperti ini juga dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Surat Menteri Keuangan tentang Automatic Adjustment atau pemblokiran sementara Belanja Kementerian/Lembaga Tahun Anggaran 2023,” tandasnya.(RUS/PBN)

  • Kurikulum PAUD Akan Berisi Kesetaraan Gender

    Kurikulum PAUD Akan Berisi Kesetaraan Gender

    JAKARTA, BANPOS – Dalam menjalankan perannya sebagai Ketua ASEAN ke-5, pemerintah Indonesia menggandeng negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk menguatkan komitmen bersama dalam mempercepat transformasi pendidikan anak usia dini (PAUD).

    Langkah tersebut diambil untuk mengatasi ketertinggalan masa belajar dan tumbuh kembang pada anak usia dini yang sempat diperparah oleh situasi pandemi Covid-19.

    Sebagai wujud komitmen memprioritaskan PAUD, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), terus konsisten dalam melakukan modifikasi kurikulum agar lebih responsif terhadap perkembangan zaman, menyusun metode pembelajaran yang lebih bervariasi, serta membuka peluang kolaborasi multisektor yang melibatkan sektor swasta.

    Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Menengah (Dirjen PDM) Iwan Syahril, di Jakarta dalam Dialog Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di ASEAN atau forum Southeast Asia Policy Dialogue on Early Childhood Care and Education (SEA PD on ECCE).

    Iwan Syahril mengatakan bahwa sebagai langkah pemulihan pembelajaran pascapandemi, perlu dirancang kurikulum yang memiliki resiliensi dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

    Kurikulum menurutnya juga harus memperhatikan kondisi masyarakat global, kesetaraan gender, perubahan iklim, pendidikan inklusif, sehingga mendukung ketersediaan layanan PAUD yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan di masa depan.

    “Saya berharap konferensi hari ini menjadi kesempatan bagi negara-negara ASEAN untuk menyatukan berbagai gagasan dengan saling berbagi praktik baik dalam penyediaan layanan PAUD yang berkualitas. Bersama-sama kita dapat membangun masa depan yang lebih baik, dimulai dari komitmen yang lebih kuat dalam meningkatkan kualitas layanan PAUD,” kata Iwan, di hadapan para menteri pendidikan dari 11 negara kawasan Asia Tenggara, duta besar negara-negara Asia Tenggara untuk Indonesia, serta ratusan delegasi, di Jakarta, Selasa (25/7).

    Iwan mengatakan, konferensi hari ini adalah bagian dari dialog kebijakan di Asia Tenggara yang berkenaan dengan PAUD.

    Turut terlibat dalam konferensi para akademisi yang akan membagikan gagasan strategis terkait peningkatan kualitas PAUD.

    “Besar harapan saya bahwa kita akan terlibat dalam diskusi yang bermanfaat dan bermakna dalam rangka memajukan PAUD di kawasan ASEAN,” imbuhnya.

    Pada tahun 2023, pemerintah Indonesia kembali menjalankan perannya sebagai Ketua ASEAN untuk yang kelima kali. Keketuaan ASEAN oleh Indonesia tahun ini mengusung tema, “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” yang menyimpan makna tentang harapan Indonesia untuk mengangkat relevansi dan peran ASEAN dalam kemajuan regional dan global.

    Dalam keketuaan tahun ini, Indonesia melalui Kemendikbudristek, didukung oleh Sekretariat ASEAN dan The Southeast Asian Ministers of Education Organization Centre for Early Childhood Care Education and Parenting (SEAMEO CECCEP) menyambut kedatangan 200 peserta yang terdiri atas menteri pendidikan dari 11 negara kawasan Asia Tenggara, duta besar negara-negara Asia Tenggara untuk Indonesia, serta ratusan delegasi dan pembicara di Hotel St. Regis Jakarta, 25-26 Juli 2023.

    Selain memimpin pertemuan para delegasi negara-negara anggota ASEAN melalui Dialog Kebijakan PAUD di ASEAN (SEA PD on ECCE) ini, Kemendikbudristek juga melanjutkan keberhasilan dalam memimpin Kelompok Kerja Bidang Pendidikan G20.

    Melalui forum-forum internasional, Kemendikbudristek terus memperkenalkan transformasi Merdeka Belajar serta menguatkan gotong royong dan komitmen dalam upaya mempercepat transformasi PAUD dan memulihkan ketertinggalan masa belajar dan tumbuh kembang pascapandemi Covid-19.

    Beberapa hal yang menjadi fokus utama dalam upaya percepatan transformasi PAUD termasuk penyediaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini berkualitas yang inklusif melalui perencanaan, pemantauan dan evaluasi yang tepat.

    Selain itu, proses transisi PAUD ke Sekolah Dasar yang menyenangkan sebagai bagian penting dari program Merdeka Belajar juga menjadi hal vital dalam menentukan kesuksesan transformasi PAUD.

    Fokus utama lainnya yang menjadi perhatian khusus juga memastikan adanya kolaborasi ekosistem PAUD, termasuk sekolah, pemerintah daerah, guru, orang tua dan masyarakat. (PBN/RMID)

  • Ekonomi Jangan Jadi Alasan Putus Sekolah

    SERANG, BANPOS – Kota Serang sebagai Ibu Kota Provinsi Banten ternyata masih terdapat banyak anak putus sekolah. Salah satu hal yang menjadi alasan banyaknya anak putus sekolah ialah karena faktor ekonomi.

    Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Basri mengatakan, terkait 133 anak di Kota Serang yang putus sekolah yang alasannya karena faktor ekonomi. Menurutnya hal tersebut bukan lagi alasan.

    Menurut Hasan, Pemkot Serang dalam hal pendidikan sudah mengalokasikan anggaran sebesar 20 persen dari APBD Kota Serang tahun 2023 untuk pendidikan jenjang SD Negeri dan SMP Negeri.

    “Kalau alasan ekonomi, itu kita sudah mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan SD dan SMP. Mestinya sudah tidak ada alasan karena faktor ekonomi,” katanya, Selasa (25/7).

    Hasan menyampaikan, jika penyebabnya hal lain. Menurutnya, semua OPD bisa untuk bekerjasama dalam hal penyelesaian masalah tersebut.

    “Kalau misal penyebabnya yang lain, nah ini penyelesaiannya harus lebih integratif dan mungkin kita ada kerjasama lintas sektoral, lintas OPD,” ucapnya.

    Selain itu, ia juga menjelaskan, bahwa bila ada penyebabnya karena kasus broken home atau perceraian, penanganannya harus lebih komprehensif.

    Hasan juga menuturkan, instansi terkait pun perlu turun untuk melakukan penanganan anak putus sekolah. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan edukasi, sehingga angkanya tidak terus meningkat.

    “Makanya harus komprehensif, lintas sektoral. Baik edukasi keluarga, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Kita ada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB). Mungkin perlu turun juga untuk edukasi. Perda dan Perwalnya sudah ada,” tandasnya.

    Sebelumnya, Sekdis Dindikbud Kota Serang Tb. Agus Suryadin mengatakan, saat ini data siswa yang putus sekolah yang ada di Kota Serang ada sebanyak 133 anak dari mulai SD hingga tingkat SMA.

    “Anak-anak yang putus sekolah sudah kita data dan ada sebanyak 133 yang putus sekolah. 80 persen itu karena faktor ekonomi. 20 persen sisanya karena adanya anak yang cacat dan juga ada yang sewaktu sekolah jadi korban bullying dan lain sebagainya. Dari 133 orang ini kita akan bantu agar anak-anak ini dapat melanjutkan sekolah,” katanya.

    Kemudian, Kepala Dinas Pendidikan Kota Serang, Tb. M. Suherman mengatakan, kebanyakan faktor ekonomi menjadi alasan untuk tidak melanjutkan sekolah.

    Padahal, menurutnya saat ini sudah banyak program yang membantu peserta didik.
    “Rata-rata alasannya ekonomi, padahal alasan ekonomi sudah bisa diatasi. Ada program Indonesia pintar, kuliah Indonesia pintar, artinya hal tersebut tidak bisa menjadi suatu alasan. Kalau alasannya ekonomi. Kalaupun ada, persentasenya sedikit. Tapi yang banyak ditemui karena alasan membantu orang tua atau karena dirinya sendiri memang tidak mau melanjutkan. Padahal, kalau alasannya bayaran kan sudah ada dana bos,” katanya.

    Suherman juga mengimbau untuk seluruh masyarakat Kota Serang, agar tidak menjadikan alasan ekonomi untuk tidak melanjutkan sekolah.(MG-02/PBN)

  • Bendungan Diperbaiki, Air PDAM Kering

    Bendungan Diperbaiki, Air PDAM Kering

    TANGERANG, BANPOS – Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cisadane Ciliwung merencanakan untuk melakukan perbaikan secara permanen pintu air di bendungan Pintu Air 10 untuk antisipasi kerusakan kembali.

    “BBWS Cisadane Ciliwung akan melakukan perencanaan dan penganggaran untuk perbaikan permanen. Ini hasil dari kunjungan Kepala BBWS Cisadane Ciliwung ke bendungan Pintu Air 10,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Ruta Ireng Wicaksono di Tangerang, Banten, Selasa (25/7).

    Ia menjelaskan pihak BBWS Cisadane Ciliwung sudah melakukan pemeriksaan langsung ke Pintu Air 10 Sungai Cisadane pada Senin (24/7) dengan membawa tim ahli serta melakukan inventarisasi kerusakan.

    Selain melakukan perbaikan, kata dia, BBWS Cisadane Ciliwung juga kedepannya akan melakukan konservasi air di sepanjang bantaran sungai dengan konsep penghijauan.

    “Ada beberapa program yang memang akan dilakukan kedepannya,” ujar Ruta Ireng.

    Kemudian terkait kondisi pintu air yang rusak, Ruta menuturkan telah dilakukan perbaikan sejak Jumat (21/7) dan hari Sabtu (22/7) sudah tidak ada lagi kebocoran atas kerusakan empat pintu air. “Kondisi permukaan air juga sudah kembali normal,” ujarnya.

    Diakuinya, kondisi Sungai Cisadane yang sempat surut, selain kendala atas kerusakan empat Pintu Air 10 Sungai Cisadane, juga dikarenakan permukaan air dari hulu yang juga sedikit. Tercatat Bendungan Batu Belah yang biasanya di angka 2,5 meter, kemarin hanya di angka 1,1 meter.

    “Kondisinya kita tengah memasuki musim kemarau. Karena memang, kondisi Sungai Cisadane juga tergantung dengan intek di hulu. Dengan itu, masyarakat tentunya diimbau untuk hemat air, tapi PDAM Kota Tangerang juga menyatakan kondisi yang sudah terkendali, dipastikan secara teknis pelayanan suplai air tidak akan terganggu,” kata Ruta.

    Sementara itu, pelayanan air bersih yang diterima oleh masyarakat pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Lebak terganggu. Selama beberapa hari ke belakang, mereka tidak mendapatkan suplai air bersih dari perusahaan milik Pemkab Lebak itu.

    Di sisi lain, Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Darat melakukan inisiasi program untuk menyediakan air bersih bagi warga Kabupaten Lebak, melalui program Manunggal Air. Program tersebut dilaksanakan guna menyediakan air bersih bagi masyarakat.

    Untuk diketahui, beberapa hari ini sejumlah masyarakat di Kabupaten Lebak mengeluhkan pelayanan PDAM Lebak. Keluhan tersebut muncul mulai dari tidak mengalirnya air kepada pelanggan di wilayah Cibadak dan Karanganyar dalam beberapa hari, aliran air yang keruh, hingga tidak adanya respon dari pihak PDAM saat dihubungi oleh masyarakat.

    Seperti yang diakui oleh salah satu Pelanggan asal Cibadak yang enggan disebut namanya. Ia mengatakan, di rumahnya telah beberapa hari tidak ada aliran air sehingga menghambat aktivitas di rumahnya.

    Dia menjelaskan, dirinya serta warga lain tidak mendapatkan informasi akan adanya pemberhentian sementara dari aliran PDAM, sehingga ia tidak melakukan antisipasi.
    “Padahal kan kalau dikasih tau dulu, kita bisa menampung air. Saya sempat nanya ke pihak PDAM tapi tidak ada respon sama sekali,” ujarnya.

    Hal senada disampaikan oleh Ari, pelanggan asal Kalanganyar. Ari mengaku di wilayahnya sering terjadi pemadaman air secara tiba-tiba tanpa adanya pemberitahuan.

    Selain itu, Ari menjelaskan bahwa terkadang air PDAM tidak sepenuhnya jernih dan bersih. Ia mengeluh, sering kali masih banyaknya kotoran yang terbawa dalam aliran air.

    “Kadang kita kesulitan, mesti beli air galon buat sekadar cuci piring dan lainnya. Tolong lah kalau pemberhentian kabari dulu biar kita bisa persiapkan,” tegas Ari.

    Terpisah, Ketua Umum HMI Cabang Lebak, Ratu Nisya Yulianti pun ikut menyoroti permasalahan tersebut. Ratu merasa kebingungan terhadap pihak PDAM kenapa tidak pernah memberitahukan terlebih dahulu kepada masyarakat apabila ada perbaikan.

    Menurutnya, dalam setiap instansi ada bagian humas, namun PDAM tidak pernah memberikan informasi kepada masyarakat sebelum melakukan pemadaman air. “Jadi apa gunanya humas di PDAM Lebak, kalau tidak bisa memberikan informasi terhadap masyarakat atau menerima keluhan dari masyarakat,” tandasnya.

    BANPOS mencoba menghubungi pihak PDAM Kabupaten Lebak untuk mendapatkan keterangan. Namun hingga berita ini ditulis, pihak PDAM Lebak belum memberikan keterangan lebih lanjut. “Nanti saya kabarin ya pak,” singkat Kabag Pelayanan Langganan, Ratu Tini Haryani melalui pesan WhatsAppnya.

    Terpisah, di wilayah Kecamatan Lebak Gedong, Kabupaten Lebak, TNI Angkatan Darat meresmikan penggunaan fasilitas air bersih dalam rangka program Manunggal Air. Program tersebut guna menyediakan air bersih bagi masyarakat Lebak.

    Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad), Jenderal TNI Dudung Abdurachman, mengatakan bahwa program Manunggal Air merupakan program nasional dalam upaya pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat, yang kesulitan mendapatkan air bersih.

    “Program Manunggal Air ini sudah lama ada, dan tentunya sejalan dengan perintah Bapak Presiden untuk menanggulangi dampak Covid-19 di berbagai bidang,” ujar Dudung dalam konferensi persnya.

    Ia menjelaskan, dalam Tujuh Perintah Harian Kasad bahwa TNI Angkatan Darat harus hadir di tengah-tengah rakyat, dan TNI Angkatan Darat harus berdampak dimanapun berada.

    “Beberapa tempat yang selama ini tidak terjangkau air, sekarang sudah terjangkau air bersih, sebab kesejahteraan rakyat adalah hal yang utama,” tandasnya.

    Sementara itu, Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabaya, menyambut baik program yang diinisiasi TNI AD ini. Menurutnya, air merupakan kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat. Hadirnya fasilitas tersebut dapat mempermudah masyarakat menjangkau air bersih. Ia pun berpesan kepada masyarakat agar merawat fasilitas yang telah diberikan.

    “Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Lebak dan masyarakat mengucapkan terima kasih atas bantuan serta perhatian yang diberikan dan tentu sangat bermanfaat untuk masyarakat. Semoga fasilitas ini dapat terus dirawat agar kebermanfaatannya dapat selalu dirasakan,” tandasnya.

  • BPJN Sebut Anggaran Sudah Rasional

    BPJN Sebut Anggaran Sudah Rasional

    SERANG, BANPOS – Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Banten akhirnya angkat bicara, terkait pelaksanaan pemeliharaan dan pembangunan jalan nasional yang menuai sorotan dari masyarakat.

    Sebelumnya, pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan nasional yang menghubungkan antara Serang-Cilegon-Merak menuai sorotan dari sejumlah kalangan, lantaran dalam penentuan pagu anggarannya dinilai terlalu besar.

    Berdasarkan situs LPSE Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR), pagu anggaran yang didanai melalui APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan sebesar Rp191,9 miliar.

    Anggaran itu dinilai terlalu besar, jika hanya untuk membiayai ruas jalan yang panjangnya sekitar 33,4 kilometer. Sebab, jika dihitung pagu anggaran tersebut dibagi dengan panjang ruas jalan yang ada, maka besaran anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai pemeliharaan per kilometernya adalah sebesar kurang lebih Rp5 miliar.

    Menanggapi tudingan tersebut, Retno menjelaskan dalam penentuan besaran anggaran itu justru sudah sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pemeliharaan ruas jalan nasional itu.

    “Yang dianalogikan Rp5 miliar sekilo, itu sama aja kayak bangun rumah cuman beli bata doang,” kata Retno saat ditemui oleh BANPOS pada Selasa (25/7).

    Ia juga menjelaskan, perhitungan itu hanya untuk satu jalur. Sedangkan saat ini, umumnya ruas jalan nasional di Provinsi Banten

    “Nah itu yang Rp5 miliar itu cuman satu jalur. Sekarang rata-rata dari Kopassus, jangan dari Kopassus, dari Flamingo (nama hotel di Kota Serang) itu sampai ke Cilegon ada empat lajur, gitu. Dan itu kan gak cuma rigid aja, ada penanganan di bawahnya segala macam,” jelasnya.

    Kemudian menyinggung soal kerusakan jalan, Retno menerangkan bahwa penyebab utama dari rusaknya jalan selama ini adalah disebabkan oleh mobil truk dengan muatan berlebih atau biasa disebut truk ODOL.

    Berdasarkan keterangannya, jalan nasional yang ada di Provinsi Banten di desain untuk mampu menahan beban maksimal sebesar kurang lebih 10 ton.

    Namun dalam praktiknya, jalan yang ada justru malah harus menanggung beban lebih daripada itu. Oleh karenanya, tidak heran jika banyak nasional yang ada tidak berumur panjang.

    Maka dari itu, ia pun juga meminta kepada semua pihak untuk dapat bisa turut andil dalam penertiban truk dengan muatan berlebih.

    “Saya kalau rapat sama Cilegon segala macam, saya selalu ngomong, sekarang masalah utama ODOL lah. Kenapa ODOL ini gak pernah diangkat? yang diangkat ini jalan. Yang bahasanya perbaikan abadi itu jalan, tapi penyebabnya gak diangkat. Kita punya jalan itu hanya mampu untuk desain cuman 10 ton, yang lewat truk-truk itu berapa ton yang ODOL-ODOL itu?,” katanya.

    Kemudian di samping itu, meski sama-sama jalan nasional, namun saat disinggung perihal masalah pelaksanaan pembangunan ruas jalan nasional penghubung Cikande-Rangkasbitung yang dinilai sarat akan sejumlah kejanggalan, Retno pun mengaku bahwa wilayah tersebut bukanlah ranahnya.

    Sehingga, ia tidak bisa banyak memberikan komentar terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pembangunan di ruas jalan tersebut.

    “Kalau Cikande itu bukan ruas saya yah tapi saya bisa bilang, ya semuanya, mungkin saya gak bisa komen yang di sana biar nanti PPK nya yang tanggapi. Tapi, semuanya salah lah. Semua perencanaan tahu masalahnya apa, lahan ada, perencanaan ada, segala macem. Lahan kan, masalah lahan itukan complicated. Pagu kita juga terbatas segala macem,”

    “Saya cuman bisa komen yang itu. Jadi semua tiap tahun juga bahasanya kan gitu-gitu aja. Laporan masyarakat tuh bahasanya gitu-gitu aja,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Sport Center Akan Diguyur Rp56,224 Miliar

    Sport Center Akan Diguyur Rp56,224 Miliar

    SERANG, BANPOS – Pelaksanaan proyek sport center direncanakan akan kembali dilanjutkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten pada tahun 2023 ini.
    Dalam pelaksanaannya, anggaran yang disiapkan untuk melanjutkan proyek tersebut adalah sebesar Rp56,224 miliar.

    Dikutip dari laman situs Sistem Informasi Rencana Umum (Sirup) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), anggaran tersebut nantinya akan dipecah menjadi tiga peruntukan.

    Di antaranya, pertama, anggaran itu diperuntukkan untuk Manajemen Konstruksi (MK) sebesar Rp2,799 miliar. Lalu yang kedua, diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur pendukung sport center sebesar Rp52,025 miliar.

    Kemudian ketiga, anggaran itu diperuntukkan untuk Final Business Case (FBC) sport center untuk tahapan kerjasama pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) sebesar Rp1.399 miliar.

    Dari ketiga peruntukan tersebut, rupanya baru dua yang sudah dilelangkan oleh Pemprov Banten, yakni Manajemen Konstruksi dan juga Final Business Case untuk KPBU.

    Berdasarkan laman situs LPSE Provinsi Banten, Manajemen Konstruksi sudah berhasil mendapatkan pemenang lelang, sementara untuk Final Business Cash hingga saat ini belum dimenangkan.

    Saat dikonfirmasi mengenai rencana itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Provinsi Banten, Arlan Marzan tidak menampiknya.

    Hanya saja menurutnya, pembangunan infrastruktur pendukung di lingkungan sport center yang tayang di Sirup LKPP baru sekedar rencana.

    “Kalau yang infrastruktur belum, itu lagi kita kaji dulu, baik waktu maupun secara desainnya,” kata Arlan.

    Kemudian Arlan juga menjelaskan, nantinya dalam pelaksanaan pembangunan sarana pendukung sport center diupayakan untuk tidak lagi membebankan kepada APBD Provinsi Banten.

    Oleh karenanya, untuk masalah itu, ia menerangkan akan menerapkan mekanisme KPBU dalam pelaksanaannya.

    “Sebetulnya kita rancangannya dari arahan pak Pj jangan sampai nanti pengembangan sport center jadi beban APBD lagi, makannya kita menggunakan KPBU,” katanya.

    Menanggapi rencana pelaksanaan proyek lanjutan sport center, Ketua Umum Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Banten, Fadli mengaku bahwa pihaknya mendukung rencana Pemprov Banten itu.

    Hanya saja ia menekankan kepada Pemprov Banten untuk dapat memasang target dan tujuan yang jelas dalam pelaksanaan pembangunan sport center tersebut, supaya tidak terjadi mangkrak di tengah jalan.

    “Kalau dirasa memang perlu yang penting (Pemprov Banten) punya target, apa yang kira-kira nanti dari pemugaran ini Pemprov dan manajemen BIS ini mau mendatangkan event apa gitu untuk pemasukan dan lain sebagainya,”

    “Jangan sampai ini pemugaran-pemugaran, tapi mangkrak dan tidak ada event-event sekelas nasional maupun internasional,” jelasnya.

    Guna memastikan dalam pelaksanaannya nanti dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, Fadli menerangkan bahwa KAMMI Banten siap untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap rencana pelaksanaan pembangunan itu.

    “Kita perlu sama-sama sih mengadakan pengawasan. Dan kita juga coba mempertanyakan dengan transparansi, kemudian hal-hal yang menyangkut kenaikan anggaran yang tidak sedikit kan,” terangnya

    “Kita ingin Banten ini sedikit lebih maju, jangan sampai memang terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kita bukan mengawasi, menghambat, tapi kita juga mendukung penuh kan, ya ini salah satu kebanggaan warga Banten,” tandasnya.(MG-01/PBN)

  • Mahasiswa Asal Banten Dikeroyok di Kairo

    Mahasiswa Asal Banten Dikeroyok di Kairo

    KAIRO, BANPOS – Seorang mahasiswa asal Banten yang berkuliah di Kairo, Mesir, bernama Muhammad Aslam, menjadi korban pengeroyokan sesama mahasiswa Indonesia. Ia dikeroyok sebanyak 15 orang yang merupakan oknum mahasiswa asal Sulawesi.

    Peristiwa itu terjadi pada Rabu, 12 Juli lalu pukul 21.45 waktu Kairo. Berdasarkan keterangan tertulis yang diterima BANPOS, peristiwa tersebut bermula dari komentar Aslam terhadap peristiwa pengeroyokan, yang terjadi terhadap temannya.

    Aslam menuturkan, dirinya sempat mengomentari InstaStory milik temannya, yang mengaku tidak puas dengan hasil keputusan penyelesaian permasalahan, yang memutuskan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan.

    “(Komentar tersebut) atas dasar kepedulian terhadap korban pengeroyokan yang dimana korban adalah teman dekat saya,” ujar Aslam dalam keterangan tertulis yang diterima BANPOS, Selasa (25/7).

    Ia menuturkan, komentar tersebut sempat diunggah ulang oleh temannya melalui InstaStory, dan sempat ditangkap layar oleh para pelaku hingga menimbulkan kegaduhan.

    Kegaduhan tersebut berlangsung hingga Rabu 12 Juli. Bertempat di kediaman Aslam pada pukul 21.45 waktu Kairo, sebanyak 15 orang mendatangi Aslam. Mereka merupakan anggota organisasi kekeluargaan asal Indonesia juga.

    Menurut Aslam, ia dikonfrontasi terkait dengan kebenaran komentar, yang sebelumnya telah diunggah ulang oleh temannya. Hal itu pun berakhir dengan pengeroyokan terhadap dirinya.

    “Saya dihantam habis-habisan selama kurang lebih 1 jam lamanya, tidak ada dari mereka yang tidak terlibat dalam pengeroyokan ini,” ungkapnya.

    Ia menuturkan, akibat dari pengeroyokan tersebut, dirinya mengalami luka-luka di sekujur tubuhnya hasil dari tendangan dan pukulan 15 orang tersebut.

    “Saya mengalami luka pukulan dan tendangan pada bagian kepala, hidung, kedua mata hingga pendarahan dalam, telinga bagian kanan, tangan kiri dan kanan dan badan bagian atas,” tuturnya.

    Selain kekerasan fisik, dirinya pun mendapat ancaman serta hinaan terhadap asal daerahnya, yakni Banten. Para oknum mahasiswa itu menurutnya, menghina kebudayaan Banten yakni debus.

    “Kemudian mereka merampas HP saya dan membuka privasi chat pada WhatsApp saya dan memaksa saya untuk menunjukan akun email pribadi saya, dengan mengancam gerak gerik saya dalam sosial media akan dilacak,” terangnya.

    Saat ini, ia mengaku bukan hanya luka fisik saja yang tengah dideritanya, namun juga trauma mental. Bahkan, ia mengaku sampai saat ini, takut bersosial media dan berkegiatan di luar rumah.

    “Saya berharap kepada yang berkuasa: KBRI Kairo, PPMI Mesir, Kekeluargaan dan penegak hukum lainnya untuk dapat menyelesaikan kasus ini dengan seadil-adilnya, agar tidak terus terulang kasus yang serupa yang dapat menyebabkan banyak korban,” tandasnya. (DZH)

  • TPPO di Banten Kembali Dibongkar, BP2MI Apresiasi Polri

    TPPO di Banten Kembali Dibongkar, BP2MI Apresiasi Polri

    SERANG, BANPOS – Polda Banten kembali mengungkap tiga kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang terjadi di Provinsi Banten pada Senin (27/7).

    Dari hasil penyelidikan terhadap kasus tersebut, pihak kepolisian setidaknya telah mengamankan lima orang tersangka, di antaranya dengan inisial MM (41), SP (40), AD (53), QS (34), dan US (25).

    Selain mengamankan para tersangka, dalam kasus itu juga pihak kepolisian berhasil mengamankan para korban TPPO sebanyak empat orang. Namun dari jumlah tersebut, satu orang di antaranya masih berada di Malaysia.

    Kabid Humas Polda Banten, Kombes Pol Didik Hariyanto menjelaskan ketiga kasus tersebut memiliki modus yang sama dalam menjerat korbannya. Para korban diperdaya iming-iming sebuah pekerjaan sebagai Asisten Rumah Tangga (ART) dengan gaji besar di luar negeri.

    “Kemudian dari tiga kejadian ini modusnya sama, yaitu dengan janji gaji di atas Rp5 juta. Jadi baik yang pertama yang ditangani oleh Krimum ini gajinya disampaikan Rp5 juta, tapi kenyataannya tidak sampai Rp5 juta,” katanya.

    Di samping itu, Didik juga menjelaskan dalam kasus yang ditangani oleh Polres Kabupaten Lebak, kasus TPPO sudah lama terjadi sejak 2017 silam.

    Korban yang sebelumnya merasa trauma atas kejadian itu, akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan kasus tersebut kepada Polres Kabupaten Lebak untuk dapat ditindaklanjuti, setelah sebelumnya mendapatkan kabar bahwa pihak kepolisian tengah gencar melakukan pemberantasan terhadap kasus tindak pidana perdagangan orang.

    “Kemudian yang di Lebak ini kejadian tahun 2017, karena yang bersangkutan waktu itu takut. Begitu mendapat informasi atau dapat berita, memberanikan dan melaporkan kejadian yang dialami selama bekerja di luar negeri, tepatnya di Suriah. Jadi dijanjikan gaji sekitar Rp5 juta ternyata dia mendapatkan cuman gaji Rp2,7 juta” jelasnya.

    Selain merasa ditipu dengan gaji yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal, kepada pihak kepolisian, korban pun juga mengaku menerima penyiksaan dari majikan di tempat ia bekerja.

    “Kemudian selain gaji yang tidak sesuai juga mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dalam arti dipukul, kemudian perkataan-perkataan kasar, dan akhirnya begitu pulang melaporkan,” imbuhnya.

    Berdasarkan pengakuan pelaku dalam menjalankan aksinya, Didik menerangkan bahwa, mereka mendapatkan upah sebesar Rp1 juta sampai Rp6 juta sekali berhasil memberangkatkan korban ke luar negeri sebagai ART ilegal.

    “Tadi kisaran di atas Rp1 juta sampai Rp6 juta,” terangnya.

    Dengan berhasil diamankannya para pelaku, maka hingga saat ini Polda Banten telah berhasil mengamankan pelaku TPPO sebanyak 16 orang dengan total korban yang diselamatkan sebanyak lebih dari 20 orang.

    “Total tersangka yang diamankan Polda Banten dan jajaran sampai saat ini ada 16 tersangka. Sebulan ini, jadi kita hampir tiap minggu melaksanakan press conference, alhamdulillah sebulan ini kita dapat untuk tersangka sekitar 16 orang,” katanya.

    “Data keseluruhan itu kisaran ada 20 lebih (korban) yang diamankan. Nah ini masih kita gali, karena yang laporan kemarin masih kita mintai keterangan masih belum ada,” katanya.

    Terpisah, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengapresiasi kerja keras Polri dalam memberantas kasus TPPO.

    “Berita baik hari ini, selama 1,5 bulan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menetapkan 829 orang tersangka pelaku sindikat PMI ilegal, lalu 2000-an korban terselamatkan. Sekarang, masih terdapat 600-an kasus yang sudah masuk penyelidikan dan penyidikan,” ujar Benny saat melepas 118 PMI ke Korea Selatan Program G to G, di Hotel Peninsula, Jakarta, Senin (24/7).

    Benny mengaku miris ketika mendengar kini modus sindikat TPPO menyasar ke perkara lain. Bukan cuma memperdagangkan manusia, tapi juga memperjualbelikan organ tubuhnya.

    “Ternyata ada juga TPPO dalam hal lain selain orangnya yang berangkat ke luar negeri, tapi dia juga harus menjual organ tubuhnya,” kata Benny.

    Untuk itu pihaknya akan terus mendukung langkah Jenderal Sigit beserta jajarannya ringkus mafia PMI ilegal. Kita dukung penuh,” tegas Benny.

    Dia bilang pihaknya mendorong penangkapan bandar-bandar PMI ilegal sejak tiga tahun lalu. Bahkan, pihaknya sudah mengetahui cara bermain para bandar PMI ilegal dalam mendapatkan hingga mengirim korban ke luar negeri.

    “Kantong (perekrutan) PMI kita sudah tau, transitnya di mana sudah tahu, yang perlu dilakukan ini adalah sungguh-sungguh (memberantas bandar sindikat PMI ilegal),” jelas politisi partai Hanura itu.

    Untuk itu, Benny menekankan sudah seharusnya negara tidak boleh kalah dengan bandar PMI ilegal. Negara wajib melindungi PMI dan bukan mengabaikannya jika diambil oleh tangan-tangan tidak bertanggung jawab.

    “Saya katakan mudah menangkap dan memenjarakan para sindikat dan bahkan tidak hanya para calo, karena kita ingin bukan cuma ikan gabus yang dipenjarakan tapi ikan hiunya juga. Kita dukung jangan cuma ikan gabus tapi juga ikan hiunya yang ditangkap,” tutur Benny. (MG-01/RMID/PBN)

  • Kadistan Pandeglang Geram, Penyelundupan 25 Ton Pupuk Bersubsidi Digagalkan

    Kadistan Pandeglang Geram, Penyelundupan 25 Ton Pupuk Bersubsidi Digagalkan

    PANDEGLANG, BANPOS – Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pandeglang berhasil menggagalkan penyelundupan 25 ton pupuk bersubsidi yang rencananya akan dijual ke wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah.

    Informasi yang dihimpun, penangkapan para pelaku penjualan pupuk bersubsidi tersebut berdasarkan dari laporan warga yang mengeluhkan mendapatkan pasokan pupuk.

    Polisi kemudian melakukan penyelidikan dan setelah bukti yang didapat cukup, polisi kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan di lokasi penimbunan pupuk di Jalan Ahmad Yani Nomor 6 Kecamatan Labuan pada hari Jumat (21/7) lalu.

    Di lokasi tersebut, polisi berhasil mengamankan empat orang tersangka yakni AH, JI, HJ, dan JP. Keempat orang tersebut merupakan pemilik kios sekaligus penyuplai pupuk di wilayah Kecamatan Labuan.

    Selain itu, polisi juga sudah menetapkan empat orang pelaku lain sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO).

    Dari tangan pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 10 ton pupuk urea dan 15 ton pupuk NPK Phonska, serta dua unit mobil truk pengangkut pupuk bersubsidi.

    Kasat Reskrim Polres Pandeglang, AKP Shilton mengatakan, dalam melakukan aksinya, para tersangka sudah tiga kali mengirim pupuk bersubsidi ke luar wilayah Kabupaten Pandeglang.

    “Dari hasil pemeriksaan, pengiriman sudah tiga kali dan sudah 38 ton yang dikirim ke Jawa Tengah dan Jawa Barat. Jumat kemarin kita gagalkan 25 ton pengiriman pupuk,” kata Shilton kepada awak media di Mapolres Pandeglang, Senin (24/7).

    Dijelaskannya, keempat tersangka tersebut memiliki peran berbeda dalam menyelundupkan pupuk bersubsidi ke luar Pandeglang. Namun, para tersangka merupakan warga Pandeglang yang terbiasa atau memiliki jenis usaha pengadaan pupuk.

    “Peran mereka berbeda, ada pemilik kios, pengepul, dan pembeli. sistemnya mereka datang ke kios dan membeli barang yang ada kemudian dijual diluar daerah Pandeglang. Minimal 10 ton pupuk mereka kirim ke luar,” terangnya.

    Shilton menambahkan, barang bukti puluhan ton pupuk bersubsidi tersebut nantinya akan kembali didistribusikan kepada para petani karena sudah memasuki masa tanam.

    “Kita akan koordinasikan agar pupuk ini bisa dimanfaatkan oleh para petani.

    Mungkin kedepan barang bukti ini akan disebarkan kepada petani,” ungkapnya.

    Kapolres Pandeglang, AKBP Belny Warlansyah menambahkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 10 juncto Pasal 36 Undang-Undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan dan atau Pasal 6 Ayat 1 huruf b dan c juncto Pasal 1 sub 1e dan sub 3e UU Darurat Nomor 7 tahun 1995 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi juncto Pasal 34 ayat 2 dan atau ayat 3 Permendagri Nomor 04 tahun 2023 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 14 Permentan Nomor 10 tahun 2022 tentang Tata Cara Penetapan Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian.

    “Ancaman hukumannya diatas lima tahun dan denda sebesar Rp 5 miliar,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Pandeglang, M Nasir mengaku merasa kesal dengan ulah para pelaku yang telah menyelundupkan pupuk bersubsidi untuk petani tersebut.

    “Saya juga kesal dan tidak saya bayangkan orang-orang itu yang wajahnya polos berbuat seperti itu. Dinas juga merasa ketipu lah, karena laporan, perpal berjalan lancar dan bagus. Kios-kios itukan banyaknya punya petani, mungkin dia ingin punya lebih tanpa memikirkan kepentingan petani,” kata Nasir kepada BANPOS.

    Terkait pupuk bersubsidi yang diselundupkan tersebut, lanjut Nasir, pihaknya juga belum mengetahui kuota di kecamatan mana. Namun untuk memberikan sanksi kepada pemilik kios, pihaknya tidak mempunyai kewenangan.

    “Jumlah tersebut kuota tidak jelas dari kecamatan mana, bisa saja kuota dari Kecamatan Sukaresmi, Patia dan Kecamatan Mandalawangi kalau tidak salah karena saya juga belum mendapatkan informasi. Kalau untuk dinas, orang-orang itu tidak usah lagi menjual pupuk bersubsidi. Namun itu terserah dari distributornya, kita tidak punya kewenangan memberikan sanksi,” terangnya.

    “Untuk kelangkaan pupuk kita belum mendapatkan keluhan dari para petani,” ungkapnya. (DHE/PBN)

  • Bendungan di Banten Rusak, Kecamatan Terancam Kekeringan

    Bendungan di Banten Rusak, Kecamatan Terancam Kekeringan

    LEBAK, BANPOS – Menghadapi El Nino, Provinsi Banten yang diharapkan dapat menjadi penunjang ketahanan pangan nasional ternyata masih harus secepatnya memperbaiki sistem dan sarana prasarananya.

    Hal ini dikarenakan, berdasarkan informasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak, terdapat 12 kecamatan yang masuk daerah rawan kekeringan, sehingga dapat mengakibatkan masyarakat di daerah itu kesulitan air bersih.

    Sementara di Kota Tangerang, infrastruktur bendungan mengalami kerusakan menjelang prediksi puncak dari kekeringan akibat El Nino pada Agustus hingga September mendatang.

    Sebagai bentuk antisipasinya, BPBD Lebak telah bersiap untuk mendistribusikan air bersih, apabila masyarakat membutuhkan. Hal itu disampaikan oleh Plt Kepala BPBD Lebak, Febby Rizky Pratama, pada Sabtu (22/7).

    “Kami siap mendistribusikan air bersih jika warga mengalami kesulitan air akibat dampak perubahan iklim El Nino atau kekeringan yang puncaknya Agustus- September 2023,” ujarnya.

    BPBD Kabupaten Lebak kini melakukan pemantauan ke kecamatan yang masuk daerah rawan kekeringan. Pemantauan itu salah satu upaya untuk penanganan jika terjadi kekeringan, terlebih El Nino puncaknya pada Agustus-September.

    Namun menurut Febby, pihaknya sejauh ini belum menerima laporan warga kesulitan air bersih maupun petani yang mengalami kekeringan.

    “Kami menyiagakan tiga unit kendaraan mobil tangki jika warga mengalami krisis air bersih,” katanya.

    Menurut dia, BPBD memetakan daerah rawan kekeringan tersebar di 12 kecamatan, antara lain Kecamatan Cimarga, Karanganyar, Cibadak, Warunggunung, Sajira, Muncang, Cirinten, Cileles, Banjarsari, Wanasalam, Cihara dan Leuwidamar.

    Daerah-daerah rawan kekeringan hingga mengakibatkan kesulitan air bersih itu berada di lokasi dataran tinggi. BPBD Lebak juga melaporkan areal pertanian padi yang mengalami kekeringan, kepada Dinas Pertanian setempat.

    “Kami siaga selama 24 jam menghadapi El Nino untuk memberikan pelayanan terbaik pada masyarakat,” ungkap Febby.

    Febby mengatakan, masyarakat yang mengalami kesulitan air bersih karena berbagai faktor diantaranya belum tersentuh jaringan pelayanan PDAM, juga ketersedian air bawah tanah terjadi kekeringan yang menyebabkan sumur timba dan ‘jetpump’ tidak mengeluarkan air.

    BPBD Lebak juga berharap warga yang belum tersentuh pelayanan PDAM, agar bisa terlayani sehingga jika musim kemarau tidak terjadi krisis air bersih.

    Selain itu juga pemerintah dan masyarakat setiap tahun melakukan gerakan tanam, di lahan-lahan milik masyarakat dan hutan untuk penghijauan.

    Bahkan, pertengahan Juli 2023 Bupati Lebak bersama dengan PT Telkom, melakukan reboisasi penghijauan di Kecamatan Lebak Gedong untuk mencegah longsor dan juga bisa menyimpan resapan air tanah.

    “Kami terus bergerak dengan menanam aneka tanaman keras agar hutan jangan sampai kritis yang bisa menimbulkan kekeringan dan kesulitan air bersih itu,” tuturnya.

    Sementara itu, sejumlah warga Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, mengaku jika saat ini sumur bawah tanah mulai terjadi penyusutan air sejak dua pekan. Terlebih, daerah tersebut sudah lama tidak dilanda hujan.

    “Kami jika terjadi kekeringan akibat iklim El Nino dipastikan akan meminta bantuan pasokan air bersih kepada BPBD setempat,” ujar Ujang, warga Wanasalam Kabupaten Lebak.

    Terpisah, Kerusakan terjadi pada sejumlah pintu air pada Bendungan Pintu Air 10, Pasar Baru, Kota Tangerang. Hal itu mengakibatkan suplai air baku untuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Benteng berkurang.

    Mendengar hal tersebut, Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah, meninjau langsung kondisi Bendungan Pintu Air 10. Berdasarkan hasil peninjauannya, diketahui bahwa terdapat empat pintu air dari 10 pintu air, yang mengalami kerusakan.

    “Sehingga debit air Sungai Cisadane yang seharusnya tertampung malah terus mengalir dan permukaan airnya menjadi turun karena debit air terus berkurang. Dan otomatis suplai bahan baku air untuk PDAM pun juga jadi berkurang,” ujarnya, Jumat (21/7) sore hari.

    Untuk itu, Arief, meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWS C2) selaku pengelola Bendungan Pasar Baru, untuk segera memperbaiki kebocoran yang terjadi di Pintu Air 10 tersebut.

    Pasalnya, saat ini sudah memasuki musim kemarau, dan El Nino diprediksi mengalami puncaknya pada Agustus hingga September mendatang.

    “Tadi saya sudah menelepon Kepala BBWS C2, Pak Bambang Heri Mulyono, dan saya sudah meminta agar perbaikan segera dilakukan secepatnya. Apalagi sudah memasuki kemarau, dikhawatirkan suplai air bersih untuk masyarakat bisa berkurang jika tidak segera diperbaiki,” terang Arief.

    Arief, juga menginstruksikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), untuk terus berkoordinasi dengan pihak BBSW C2 dan juga dengan pihak Perumda, terkait inventarisasi dan fasilitasi berbagai sarana pendukung, agar proses perbaikan dapat berjalan optimal dan cepat.

    “Tolong ya Kadis PU kerahkan juga petugasnya untuk membantu, koordinasikan juga dengan PDAM. Inventarisasi dan laporkan terus update dan perkembangannya,” tegasnya.

    Sementara itu Direktur Utama Perumda Tirta Benteng, Doddi Effendy, menjelaskan bahwa akibat dari kerusakan yang terjadi di Bendungan Pintu Air 10 tersebut, mengakibatkan produksi air bersih PDAM Tirta Benteng kota Tangerang berkurang sampai 40 persen.

    “Ketinggian air normalnya itu di atas 13 meter, sekarang tinggal 10 meteran. Ini berpengaruh ke intake PDAM yang produksinya menurun sampai 60 persen,” jelasnya.

    Sementara itu, pada hari Sabtu (22/7), Perumda Tirta Benteng bersama dengan BBWS C2 bersama-sama melakukan perbaikan pintu air yang rusak tersebut. Perumda Tirta Benteng melakukan berbagai antisipasi agar air bersih pada pelanggan masih dapat tersalurkan.

    “Kami bersama BBWS C2 melihat penanganan kebocoran yang ada pada Pintu Air 10. Penanganan sedang dilakukan dan selain ada kebocoran ini, pasokan air baku dari hulu juga memang berkurang karena sudah mulai masuk ke musim kemarau. Biasanya, air baku di hulu mencapai 2,5 hingga 3 meter, informasi saat ini hanya mencapai 1,2 meter saja,” jelas Doddi Effendy.

    Ia menuturkan, Perumda Tirta Benteng sudah menyiapkan antisipasi agar pasokan air pada pelanggan tidak berkurang. Upaya yang dilakukan di antaranya adalah pengerukan sedimentasi.

    “Pengerukan sedimentasi seperti lumpur akan secepatnya dilakukan. Selain itu, kami juga akan melakukan penyedotan air dengan mesin untuk menambah produksi air baku, jadi tidak hanya mengandalkan pada intake saja.

    Secepatnya, kami juga akan melakukan konsolidasi bersama dengan BBWS dan pengguna air lainnya untuk perawatan jangka panjang,” terangnya.

    Deddi mengimbau agar masyarakat tidak panik, karena Perumda Tirta Benteng akan terus berupaya agar pasokan air tercukupi.

    Untuk sementara, masyarakat diharapkan dapat menghemat penggunaan air dan juga memiliki stok air yang cukup selama proses penanganan kebocoran Bendungan Pintu Air 10 berlangsung.

    “Kami dari Perumda Tirta Benteng pasti terus berupaya bagaimana pasokan air pada pelanggan tidak berkurang atau bahkan berhenti. Jadi, masyarakat Kota Tangerang tidak perlu panik. Untuk saat ini, kami mengimbau sementara menghemat penggunaan air dan juga menampung atau stok air selama penanganan kebocoran di Pintu Air 10 berlangsung,” tandasnya.

    Sementara itu diketahui sebelumnya, Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) mendorong Provinsi Banten agar dapat berperan sebagai penyangga ketahanan pangan di Indonesia dalam rangka menanggulangi dampak cuaca ekstrim El Nino yang diperkirakan puncaknya akan terjadi pada Agustus sampai September tahun ini.

    Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa, secara umum petani di Provinsi Banten siap untuk melaksanakan program ketahan pangan dalam upaya antisipasi terjadinya El Nino di Indonesia.

    Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti soal ketersediaan pupuk dan juga alat penunjang pertanian seperti traktor. (DZH/ANT/PBN/BNN)