Kategori: HEADLINE

PANDEGLANG, BANPOS – Terkait skandal porang, Koperasi Produsen, Pembudidaya, Porang, Pangan dan Rempah Indonesia (KP4RI) sebut Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (DKUMKMPP) Kabupaten Pandeglang diduga telah membohongi public terkait kapasitas mesin porang yang ada di Sentra Industri Kecil Menengah (SIKM) Porang.

Ketua KP4RI, Eki Setiawan menyebutkan bahwa Kepala DKUMKMPP Pandeglang diduga telah membohongi Bupati Pandeglang dan masyarakat di Kabupaten Pandeglang, terkait kapasitas mesin Porang yang ada di SIKM Porang.

“Kami menduga, Pak Suaedi Kurdiatna (Kepala DKUMKMPP Pandeglang,red) telah membohongi Bupati Pandeglang dan Masyarakat di Kabupaten Pandeglang terkait hasil produksi yang dihasilkan dari mesin pengolahan yang ada di SIKM Porang,” kata Eki kepada BANPOS melalui selulernya, Selasa (19/7).

Eki menjelaskan bahwa dugaan pembohongan public tersebut adalah terkait pernyataan yang telah disampaikan Kepala DKUMKMPP Pandeglang, terkait kapasitas mesin yang dianggapnya berbanding terbalik dengan uji coba mesin yang dilakukan pada beberapa bulan lalu.

“Kepala Dinas KUMKMPP Pandeglang diduga telah melakukan pembohongan kepada Bupati Pandeglang dan publik terkait kapasitas mesin yang ada di SIKM Porang. Karena, saat awal pak Suaedi bilang, pabrik porang bisa mengolah 2 ton porang basah dan saat kunjungan Bupati Pandeglang ke SIKM Porang pada Maret 2023 lalu yang dihadiri Bupati Pandeglang mesin pabrik porang disebutkan bisa mengolah 8 ton chip porang basah. Namun, pada kenyataanya saat uji coba mesin, hanya bisa mengolah porang sebanyak 400-500 kilogram yang menghasilkan 75-100 kilogram chip porang kering untuk 8 jam kerja,” terangnya.

Oleh karena itu, dalam pengelolaan pabrik porang tersebut, pihak mengusulkan untuk melakukan upgrade mesin. Akan tetapi pihak dinas tidak memenuhinya.

“Seharusnya mereka (DKUMKMPP,red) memberikan surat balasan ke koperasi terkait surat balasan kami bahwa mesin sudah di upgrade, itupun kalau sudah di upgrade. Tapi kalau belum mereka akan berdiam diri sesudah kami menyampaikan surat balasan,” ucapnya.

“Jadi begini, dinas menyampaikan surat pemanggilan kepada koperasi terkait dengan pengolahan sesudah dari BUMD. Setelah itu kami menyampaikan surat balasan lagi, kami ada tuntutan mesin sudah di upgrade karena akan mengalami kerugian. Itu ada analisis bisnis plan nya, harusnya kalau itu sudah di upgrade dinas memberikan surat balasan tapi sampai sekarang tidak,” sambungnya.

Dengan adanya hal tersebut, pihaknya meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) baik Kepolisian maupun Kejaksaan Negeri (Kejari) Pandeglang segera mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan dalam pembangunan pabrik porang. Karena menurutnya anggaran yang dikeluarkan dengan hasil yang didapat atau kapasitas mesin diduga tidak sesuai.

“Tentunya kami meminta kepada APH untuk segera mengusut tuntas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi dalam pembangunan pabrik porang yang menggunakan dana APBN. Pabrik porang itu kalau diibaratkan seperti bodi mobil bus, mesinnya mesin honda grand astrea,” ungkapnya.(dhe/pbn)

JAKARTA, BANPOS – Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati mengatakan, aset kripto merupakan salah satu instrumen yang terus berkembang, serta juga memiliki banyak peluang dan tantangan.

Karena itu, kata dia, perlu diatur dalam suatu standar kebijakan global. Saat ini, ketentuan atau regulasi yang mengatur aset kripto bervariasi antar yuridiksi setiap negara.

Hal tersebut dikatakan Sri Mul saat menghadiri kegiatan bertajuk “Dialog Kebijakan: Diskusi Meja Bundar tentang Aset Kripto” yang termasuk dalam rangkaian pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 ke-3 (3rd G20 FMCBG) di Gandhinagar, India.
Adapun diskusi meja bundar ini bertujuan untuk membahas dan membahas beberapa pertanyaan kunci yang berkaitan dengan aset kripto secara terbuka.

“Dalam pertemuan ketiga FMCBG Presidensi G20 India hari pertama kemarin, saya sampaikan perlunya standar global tersebut dalam regulasi dan pengawasan aset kripto yang menganut prinsip same activity, same risk, same regulation. Saya juga berbagi pengalaman terkait prinsip yang sama yang diterapkan dalam reformasi sektor keuangan di Indonesia melalui Undang-Undang P2SK,” ujar Menkeu dalam akun Instagram resmi @smindrawati, Selasa (18/07).

Selaras dengan agenda Bali Fintech, Sri Mul berharap, standar kebijakan aset kripto ini dapat meningkatkan perlindungan konsumen tanpa menghentikan inovasi teknologinya. Dia yakin, adanya standar global akan mengatasi berbagai tantangan terkait dengan aset digital seperti perlindungan konsumen, pencucian uang, pendanaan teroris, dan manipulasi pasar.

“Lebih jauh lagi, adanya standar yang sama antar negara akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam industri kripto sehingga menumbuhkan kepercayaan penggunanya,” tukasnya.(PBN/RMID)

SERANG, BANPOS – Dalam rangka memberikan kenyamanan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan kebutuhan air bersih yang merupakan salah satu bahan pokok masyarakat. Penyediaan dan penyaluran air bersih pun menjadi sebuah PR besar untuk pemerintah daerah.

Namun, dalam proses penyaluran air bersih tersebut terkendala dengan berbagai macam alasan seperti masalah anggaran, perizinan serta fokus tujuan pencapain lain.

Seperti halnya pencapaian penyediaan akses air bersih untuk masyarakat di Kabupaten Serang yang masih sangat rendah, yang saat ini hanya sebesar 14 persen saja. Padahal, air bersih sangat amat penting untuk kesehatan masyarakat dan menjadi salah satu faktor penting dalam upaya penurunan stunting.

Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, capaian untuk penyaluran air bersih untuk wilayah Kabupaten Serang masih terbilang sangat rendah serta masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan.

“Untuk akses air bersih masyarakat saat ini baru mencapai 14 persen. Capaian untuk penyediaan air bersih di Kabupaten Serang masih jauh sekali dari target,” katanya, Selasa (18/7).

Ia menjelaskan, masih rendahnya capaian penyaluran air bersih di Kabupaten Serang karena hingga saat ini, pemerintah Kabupaten Serang masih memfokuskan diri terhadap aspek lain seperti pendidikan.

“Pemkab Serang saat ini masih memfokuskan diri dalam beberapa aspek yakin pendidikan, infrastruktur dan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Insya allah kalau tiga ini sudah selesai, kemudian RTLH dan ruang sekolah sudah tinggal sedikit, kita akan fokus penyediaan air bersih,” jelasnya.

Tatu juga mengaku bahwa kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan yang amat sangat penting dan menjadi kebutuhan pokok masyarakat dan sangat erat kaitannya dengan kesehatan.

“Sedangkan indikator dari IPM jugaa kesehatan. Bahkan yang menjadi indikator stunting juga adalah air bersih. Oleh sebab itu semoga PDAM dapat lari lebih cepat lagi dalam penyediaan air bersih,” ujarnya.

Ia pun bersyukur karena saat ini Perumdam Tirta Albantani telah masuk ke wilayah serang bagian timur. Hal itu tentunya menambah capaian air bersih di Kabupaten Serang. Selain itu, pihaknya juga memprioritaskan pembangunan akses air bersih untuk dapat dibangun di wilayah utara Kabupaten Serang.

“Alhamdulillah di PDAM Tirta Albantani telah masuk ke perumahan Cikande. Ini memang menjadi skala prioritas kami Pemda Kabupaten Serang dalam penyediaan air bersih. Kami berharap selain PDAM di support dari anggaran APBD, juga dari pemerintah Provinsi atau pusat. Kita juga mencoba menjalin kerjasama dengan pihak swasta, supaya bisa lebih mempercepat hal tersebut, karena masih sangat jauh,” tandasnya.

Senada dengan itu, Direktur utama PDAM Tirta Albantani, Eli Mulyadi mengatakan bahwa sampai saat ini, penduduk Kabupaten Serang yang sudah tersentuh jaringan air PDAM Tirta Albantani hanya sebagian kecil saja.

Dirinya menyampaikan dari total keseluruhan penduduk yang ada Kabupaten Serang sekitar 1,6 juta penduduk, baru sekitar 250 ribu penduduk saja yang telah menikmati jaringan air bersih dari PDAM Tirta Albantani, atau sekitar 14 persen dari jumlah keseluruhan tersebut.

“Baru 14 persen penduduk yang sudah ada jaringan pipanya. Jadi baru 250 ribu penduduk yang sudah tersentuh jaringan air PDAM dari total penduduk Kabupaten Serang sekitar 1,6 juta penduduk. Jadi masih rendah,” ujarnya.

Eli mengaku saat ini pihaknya ditargetkan oleh pemerintah Kabupaten Serang untuk menambah cakupan jangkauan air bersih. Namun, ia terkendala dengan modal untuk membangun jaringan infrastruktur pipanisasi air bersih tersebut.

“Makanya kita ditargetkan oleh pemkab itu untuk bisa mencapai target 60 persen cakupan layanan. Untuk itu kita sekarang lagi berupaya dari semua sisi. Kita meminta tambahan penyertaan modal oleh pemkab untuk membangun jaringan infrastruktur pipanisasi ini,” ungkapnya.

Selian itu, Eli juga menyebutkan, pada tahun 2023 ini, PDAM Tirta Albantani menganggarkan sebanyak Rp6 miliar untuk kebutuhan peremajaan infrastruktur pipanisasi air.

“Ini persoalan bahwa sarana perpipaan kita sudah tua. Makanya kita dianggarkan pada tahun ini, itu sebanyak Rp6 miliar untuk peremajaan perpipaan, pompa, panel dan sebagainya,” katanya.

Namun, dalam pelaksanaannya peremajaan pipa tersebut tidak secara langsung bisa mencakup seluruhnya. Pasalnya, dirinya juga perlu untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaannya.

“Tapi kan tidak bisa tiba-tiba langsung jadi gitu, kita juga harus menjaga cash flow,” ujarnya.

Dalam pembiayaannya, Eli menjelaskan bahwa pihaknya bekerjasama dengan pihak distributor pompa. Selain itu, alasan perlunya peremajaan infrastruktur air ini, karena semenjak tahun 1977 belum pernah dilakukan peremajaan pipanisasi.

“Jadi kita sudah kerjasama dengan distributor pompa, untuk pola pembiayaan peremajaan pompa itu bertahap, kita nyicil dan sudah kita mulai. Ini kita mulai dari wilayah padarincang. Sebelumnya, sudah kita kanibal pakai pompa lama dan saat ini pipa tersebut sudah habis. Jadi, mau tidak mau kita harus investasi pakai pipa baru,” jelasnya.

Dirinya mengaku, salah satu hal yang sulit ialah dalam melakukan penggantian pipa lama. Karena jaringan pipa tersebut berada didalam tanah. Menurutnya, untuk peremajaan infrastruktur air tersebut pihaknya akan mulai dari pompa-pompanya.

“Kalau pipa itu memang cukup susah. Karena memang ini pipa-pipa lama. Apa lagi ini kan ada di kedalaman, yang harus kita lakukan peremajaan itu sekarang dipompa dulu, baik pompa intake dan pompa distribusi untuk menekan tekanan air, itu yang kita ganti secara bertahap,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga menanggapi permasalahan yang saat ini ada di Kasemen, Kota Serang. Pihaknya akan segera mengganti pompa air yang ada sana menggunakan pompa dari tempat lain yang saat ini belum difungsikan.

“Sebelumnya kita sudah beberapa kali beli pompa, termasuk ini rencananya yang untuk di Kasemen. Akhirnya kita ambil dulu dari WTP (water treatment plant, red) di Cisangkuy, karena Cisangkuy sudah dibangun WTP akan tetapi belum ada peminatnya, akhirnya kita pakai terlebih dahulu. Insya Allah ini secepatnya akan normal kembali,” ungkapnya.

Ia mengatakan, pembiayaan untuk investasi dalam pembangunan infrastruktur air cukup besar. Hal tersebut membuat pembangunan tidak bisa dilakukan dengan cepat.

“Pompa itu harganya lumayan. Untuk pompa kecil saja harganya sekitar Rp80 juta, kita saat ini sudah pesan yang ukuran sedang dan sudah datang, itu harganya Rp200 jutaan. Itu hanya pompanya saja, belum panelnya, panel saja sudah Rp300 jutaan dan belum lagi aksesorisnya sekitar Rp100 jutaan lebih. Makanya untuk satu kali investasi pompa itu cukup luar biasa. Investasi di air itu cukup besar sama halnya seperti PLN. Problem ini sebetulnya sudah diakumulasi karena sudah lama, akhirnya bertemulah di satu titik permasalahan ini, makanya kita urai satu persatu dan kita perbaiki. Karena butuh waktu, butuh kekuatan serta finansial juga,” katanya.

Pihaknya dalam pemenuhan kebutuhan peremajaan infrastruktur air, juga mengupayakan untuk pendanaan program tersebut melakukan kerjasama dengan semua pihak.

“Makanya kita coba ajak kerjasama dengan pihak swasta, melobi ke distributor untuk minta tempo,” tandasnya.(MG-02/PBN)

PANDEGLANG, BANPOS – Menteri Pertanian (Mentan) Republik Indonesia, Syahrul Yasin Limpo dan Bupati Pandeglang, Irna Narulita turun ke sawah untuk melakukan gerakan tanam (gertam) padi yang dilaksanakan bersama Kelompok Tani (Poktan) Endah Desa Cimanuk, Kecamatan Cimanuk, Kabupaten Pandeglang.

Mentan RI, Syahrul Yasin Limpo menyebut bahwa Kabupaten Pandeglang bisa menjadi penyangga pangan nasional, karena memiliki lahan pertanian yang luas dan sumber air yang berlimpah.

“Prediksi terjadi el-nino di akhir tahun, saya mau Pandeglang bisa menyangga Banten dan Indonesia,” kata Syahrul Yasin Limpo saat acara percepatan gertam padi di Desa Cimanuk , Kecamatan Cimanuk, Selasa (18/7).

Menurutnya, untuk warga Pandeglang dengan adanya lahan pertanian yang luas mungkin sudah cukup, akan tetapi Pandeglang tidak sendiri dan merupakan bagian dari Indonesia.

“Pandeglang produktivitas pangannya harus meningkat, saya akan bantu lagi traktor untuk Pandeglang dalam meningkatkan produktivitas, saya mau lihat Banten bagus pertaniannya,” terangnya.

Selain itu, pertanian bisa membuat manusia jadi hidup lebih sejahtera. Oleh sebab itu masyarakat jangan sampai abai, karena disini (Pandeglang-red) airnya berlimpah harus dimanfaatkan dengan baik.

“Pertanian dari Allah sumber dayanya, pak camat, lurah, kades ini tugas kita semua memajukan pertanian di daerah bantu bupati,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Pandeglang, Irna Narulita mengatakan, gertam ini dijadikan sebuah gagasan persiapan pertanian di Kabupaten Pandeglang, melalui gerakan percepatan tanam untuk menghadapi potensi ancaman kekeringan akibat El-Nino yang akan terjadi di semester akhir tahun 2023.
“Kemunculan ancaman kekeringan ini jelas menjadi hambatan bagi komitmen kita bersama dalam upaya pemenuhan kebutuhan pangan di Indonesia, oleh sebab itu kita perlu menyusun langkah-langkah strategis guna menanggulangi hal tersebut,” katanya.

Menurutnya, dengan dukungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kementerian Pertanian yakin bahwa Kabupaten Pandeglang dapat menanggulangi ancaman kekeringan tersebut melalui kerja kolaboratif dan inovatif.

“Kegiatan gertam ini dilaksanakan di areal sawah seluas 35 hektare dari total areal sawah di Desa Cimanuk seluas 143 hektare dan Kecamatan Cimanuk seluas 1.482 hektare dan rata-rata produktivitas padi di Kecamatan Cimanuk sebesar 6,2 ton per hektare,” terangnya.

Dijelaskannya, secara keseluruhan luas areal sawah di Kabupaten Pandeglang kurang lebih mencapai 52.640 hektare, dan pada tahun 2023 telah mendapat bantuan pengembangan komoditas padi dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi seluas 12.510 hektare.

“Kami siap menjadi lumbung pangan nasional pak menteri, dari Pandeglang untuk Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Pj Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan bahwa, secara umum petani di Provinsi Banten siap untuk melaksanakan program ketahan pangan dalam upaya antisipasi terjadinya El Nino di Indonesia.

Hanya saja, masih ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, seperti soal ketersediaan pupuk dan juga alat penunjang pertanian seperti traktor.

“Minggu ini kita sudah mendesain program. Secara umum bahwa kita sebenarnya ready ya, bagi petani kita itu semuanya siap. Tinggal nanti umpannya kebutuhan traktor, kemudian juga pupuk, bibit. Tadi pak menteri juga menyampaikan bibit yang paling menentukan dengan segala tata usaha tani lainnya,” jelas Al Muktabar.

Dianggap sebagai salah satu daerah dengan potensi yang besar di sektor pertanian, Al Muktabar sesumbar mampu memenuhi permintaan kebutuhan padi nasional, sesuai yang diminta oleh pemerintah pusat, berapapun jumlahnya.

“Kita seoptimal mungkin. Berapa pak menteri mau, kita akan siapkan,” tegasnya.(MG-01/DHE/PBN)

TANGERANG, BANPOS – Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) terus menyeruak. Adanya dugaan manipulasi dalam jalur prestasi non akademik pada PPDB tersebut akan ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada aparat penegak hukum (APH). Sementara itu, gerakan copot Tabrani meluas, saat ini diketahui elemen pelajar dan mahasiswa yang menamakan dirinya Geger Pendidikan juga mendesak agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Provinsi Banten untuk dicopot dari jabatannya.

Aktivis Jaringan Nurani Rakyat (Janur) Banten, Ade Yunus menyebut, hasil sampling verifikasi di SMAN 1 dan SMAN 2 kota Tangerang disinyalir ada pembiaran atas dugaan pemalsuan sertifikat ‘bodong’ pada jalur Prestasi Non Akademik.

“Lebih kurang 20 calon peserta didik baru di SMAN 1 dan SMAN 2 Kota Tangerang, yang diduga, melampirkan sertifikat ‘bodong’, segera kita laporkan ke APH. Bila ditemukan fakta atas dugaan tersebut, kita minta Dindikbud untuk tegas anulir dan mendiskualifikasi,” kata Ade.

Sebelum membuat laporan ke APH, pihaknya saat ini sedang melengkapi sejumlah berkas untuk mendukung bukti dugaan sertifikat ‘bodong’ tersebut.

“Masih penyusunan berkas dan pengumpulan sejumlah dokumen pendukung, begitu lengkap kita layangkan ke APH,” ujarnya.

Selain menganulir calon peserta didik baru, Ade meminta APH untuk memeriksa Panitia PPDB dan Kepsek SMAN 1 dan SMAN 2 yang diduga tidak melakukan verifikasi faktual dan dianggap lalai hingga melanggar Juknis PPDB.

“Periksa juga panitia PPDB dan kepseknya, kalau ada dugaan sertifikat janggal dan meragukan, mengapa tidak dilakukan verifikasi dan dibiarkan lolos? Kan jelas Panitia PPDB dan kepsek diduga melanggar permendikbud dan Juknis,” tudingnya.

Menurutnya, verifikasi faktual sangat sederhana, cukup tunjukkan saja foto waktu diberikan penghargaan, bila Tahfiz dites saja oleh Penguji.

Ia membandingkan proses verifikasi yang dilakukan oleh SMAN 8 Kabupaten Tangerang yang melakukan verifikasi secara seksama dan menyeluruh.

“Kita lihat pake mata kepala sendiri SMAN 8 Kabupaten Tangerang melakukan wawancara dan tes secara langsung atas sertifikat yang dilampirkan, yang nari ya disuruh nari, yang puisi ya disuruh baca puisi,” ujar Ade.

Demi keadilan dalam akses pendidikan, Ade mendesak Dindikbud Banten anulir calon peserta didik baru yang diduga palsukan sertifikat, seraya meminta APH untuk turun tangan atas dugaan pemalsuan dokumen tersebut.

Sementara itu, sejumlah pelajar dan mahasiswa yang tergabung ke dalam aliansi Geger Pendidikan menuntut agar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten, Tabrani dicopot dari jabatannya.

Tuntutan tersebut disampaikan dalam aksi yang digelar di depan kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Banten pada Selasa (18/7) kemarin.

Pasalnya, Tabrani sebagai Kepala Dindikbud Banten dinilai telah gagal dalam melaksanakan penyelenggaraan seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ini.

Koordinator aksi Rifki Juliansyah menuturkan dalam penyelenggaraan PPDB tahun ini terdapat banyak temuan kecurangan, seperti di antaranya manipulasi Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), hingga adanya dugaan praktik ‘jual-beli kursi’ yang dilakukan oleh oknum sekolah.

Melihat sejumlah kekisruhan tersebut, Rifki menilai Tabrani sebagai Kepala Dindikbud Banten telah gagal dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan PPDB dari tindak kecurangan tahun ini.

Oleh karenanya ia menilai Tabrani layak untuk dicopot dari jabatannya saat ini.

“Tuntutan yang kami bawa salah satunya copot Kadis Dindik. Kenapa dicopot? Kita tahulah bahwasannya Kadis Dindik ini tidak mumpuni dalam penyelesaian dalam kasus PPDB ini,” ungkapnya kepada BANPOS.

Tidak hanya itu, ia juga menuntut kepada seluruh pejabat yang ada di lingkungan pemerintah Provinsi Banten untuk tidak turut terlibat dalam praktik licik pelaksanaan PPDB Tahun 2023.

“Menuntut seluruh anggota dewan, Pemprov agar tidak bermain dalam arti tidak saling menitipkan kursi, maupun juga rekomendasi. Karena yang kita duga, ada salah satu pihak anggota DPRD itu korupsi terus juga bermain,” tuturnya.

Ditemui di tempat terpisah, menanggapi desakan pencopotan jabatan Kadis Dindikbud Banten, PJ Gubernur Banten Al Muktabar tidak secara tegas mengatakan bahwa pihaknya akan menindak lanjuti tuntutan tersebut.

Ia justru mengatakan bahwa Pemprov Banten akan melakukan pertimbangan terhadap sejumlah fakta di lapangan secara objektif, berkaitan dengan kekisruhan penyelenggaraan PPDB Tahun 2023.

“Ya makanya semua itu berbasis fakta dan data seperti apa. Dan kita kumpulkan data-data itu semua, laporan dari masyarakat, kemudian kita cek ke lapangan, saya juga turun melihat langsung. Jadi kita akan objektif melihat itu,” tegasnya.

Usai menggelar aksi di depan gedung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Banten, massa aksi pun kemudian melanjutkan aksinya di depan gedung DPRD Provinsi Banten.

Tuntutan yang disampaikan pun masih sama seperti yang disampaikan di aksi sebelumnya, mereka menuntut agar dibentuk tim penyelidikan dugaan tindak kecurangan pelaksanaan PPDB tahun ini, dan juga pencopotan Tabrani dari jabatannya sebagai Kepala Dindikbud Banten.

Kurang lebih satu jam berorasi di depan gedung DPRD Provinsi Banten, massa aksi pun akhirnya ditemui oleh salah seorang anggota dewan. Namun, bukan Ketua Dewan yang datang menemui mereka, melainkan Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Banten Muhammad Nizar.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi selama pelaksanaan PPDB berlangsung, Nizar mengaku bahwa dirinya pun juga sudah menyampaikan hal tersebut kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Banten saat menggelar Rapat Badan Anggaran.

Hanya saja menurutnya, Pemprov Banten tidak bisa banyak bertindak atas kekisruhan yang terjadi.

“Tadi kami juga menyampaikan ketika Rapat Badan Anggaran terkait dengan gejolak PPDB, maraknya persoalan beredarnya uang yang harus disodorkan oleh beberapa wali murid melalui jalan tikus. Dan ibu Sekda menyampaikan bahwa ia juga mendengarkan hal yang sama,”

“Nah cuma ia menjawab bahwa itu tidak diatur perpindahan KK itu menjadi sebuah larangan, begitu. Jadi saya kemudian membantah itu bahwa, itu yang tadi saya sampaikan, ini ibarat kita masyarakat biasa melihat ada maling sedang mencuri kendaraan, saya bilang, apakah kemudian kita diam saja?” katanya.

Oleh karenanya, ia juga mendesak kepada Pemprov Banten untuk segera membentuk tim investigasi, guna mengusut segala kecurangan yang terjadi selama penyelenggaraan PPDB berlangsung.

“Maka tuntutan saya tadi, ini sama dengan teman-teman mahasiswa tadi, segera bentuk tim investigasi usut tuntas itu kepala sekolah, kalau ada pihak-pihak sekolah, atau pihak-pihak di luar sekolah yang mampu menghubungkan calon wali murid dengan pihak sekolah sehingga dia bisa masuk di negeri. Inikan dzolim,” tegasnya.(MG-01)