BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Infrastruktur Bikin Susah Tidur

    Infrastruktur Bikin Susah Tidur

    BEBERAPA tahun terakhir, pembangunan infrastruktur selalu menjadi primadona dan program prioritas, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Prioritas pembangunan infrastruktur ini, pada akhirnya menyebabkan alokasi anggaran negara banyak tersedot ke program tersebut.

    Namun, dalam pelaksanaannya sektor ini membuat banyak pihak susah tidur. Gelontoran anggaran triliunan rupiah terlihat belum signifikan dan tidak jelas petanya, apalagi hasilnya. Seperti pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan maupun pendidikan, masih banyak jalan tak tersentuh pembangunan, demikian juga fasilitas sekolah yang rusak dan bahkan roboh.

    Selain itu, permasalahan infrastruktur ketahanan pangan. Jaringan irigasi sebagai infrastruktur ketahanan air terlihat tidak jelas pemeliharaan dan pembangunannya. Masih banyak terdapat sawah kekeringan dan kebanjiran akibat tidak berfungsinya irigasi tersebut.

    Persoalan infrastruktur jalan, menjadi salah satu ‘jualan utama’ para kandidat dalam Pilkada Serentak 2020 yang juga diselenggarakan di Kabupaten Pandeglang. Jalan rusak, bahkan jalan yang tak tersentuh pembangunan dinilai banyak terdapat di wilayah ini.

    Andri, seorang warga Kecamatan Labuan mengakui buruknya kondisi infrastruktur wilayah itu. Bahkan, menurutnya sejumlah ruas jalan di wilayah pesisir itu sudah tak layak disebut jalan, karena kondisinya yang sudah sangat memprihatinkan.

    “Sebut saja wilayah Lantera hingga Laba yang puluhan tahun tak tersentuh perbaikan. Belum lagi ruas jalan lain yang kondisinya lebih buruk. Itu banyak ditemui, ketika kita masuk ke wilayah seperti Panimbang, Sobang, Cibaliung sampai ke Sumur,” kata Andri.

    Sementara, sumber BANPOS yang merupakan seorang guru di Kecamatan Saketi, mengaku prihatin terhadap minimnya perhatian Pemkab Pandeglang terhadap infrastruktur pendidikan. Karena, menurut dia selama ini Pemkab Pandeglang tak pernah secara khusus mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sekolah.

    “Kebanyakan pembangunan maupun perbaikan sekolah bersumber dari DAK (dana Alokasi Khusus, red) yang notabene adalah pemberian pemerintah pusat. Tak ada inisiatif Pemkab Pandeglang untuk mengalokasikanny dari APBD murni,” kata sumber seraya mewanti-wanti agar namanya tidak dikorankan.

    Buruknya kondisi infrastruktur diakui anggota DPRD Pandeglang, Yadi Rusmiadi. Dia membenarkan masih banyaknya jalan di Kabupaten Pandeglang yang belum tersentuh pembangunan. Politisi Partai Persatuan Pembangunan itu menilai bahwa infrastruktur tersebut sangat tidak layak digunakan oleh masyarakat.

    “Infrastruktur sangat hancur, buktinya banyak yang viral, apalagi daerah selatan seperti Cimanggu, Cibaliung, Cibitung, Cigeulis, dan masih banyak lagi yang belum terjamah oleh batu pembangunannya, apalagi diaspal. Masih tanah dari dulu juga,” ucap Yadi melalui seluler kepada BANPOS, Minggu (29/11).

    Yadi juga berharap, agar Bupati Kabupaten Pandeglang mendahulukan pembangunan infrastruktur. Karena dinilai lebih penting dibandingkan yang lain.

    “Harapan kami kepada Bupati, dahulukan dulu infrastrukturnya dibandingkan yang lain, karena infrastruktur sangat penting. Setelah infrastruktur, kesehatan. Karena masih banyak masyatakat yang mengeluh soal pembayaran pengobatan,” kata Yadi.

    Namun, soal infrastruktur pendidikan, Yadi menilai sejauh ini Kabupaten Pandeglang sudah cukup baik. Kalaupun ada, satu, dua, tiga saja yang bangunannya jelek.

    “Jadi prosentasenya mungkin hanya 15 persen saja yang bangunan sekolahnya jelek,” ungkapnya.

    Hal senada juga dikatakan oleh anggota dewan dari Fraksi PKB, Ade Muamar. Dirinya menyebutkan bahwa, infrastruktur di Kabupaten Pandeglang masih sangat perlu untuk dibangun.

    “Kalau infrastruktur, masih jauh dari kata bagus atau layak untuk dipergunakan oleh masyarakat. Karena masih banyak sekali jalan-jalan yang hancur, dan itu fakta,” terangnya.

    Ade berharap bahwa untuk pemimpin Pandeglang nanti, harus mendahulukan infrastruktur. Karena pembangunannya sangat dinantikan, oleh seluruh masyarakat Kabupaten Pandeglang.

    “Siapapun pemimpin Pandeglang kedepan, harus memperhatikan infrastruktur. Karena Pandeglang itu masih menyisakan pekerjaan rumah tentang infrastruktur,” imbuh Ade.

    Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Pandeglang, Asep Rahmat juga mengakui banyaknya infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi yang belum tertangani. Penyebabnya dalah kemampuan APBD Kabupaten Pandeglang yang sangat terbatas, tak sebanding dengan masalah yang harus diselesaikan.

    “Sehingga penanganannya dilakukan secara bertahap dengan skala prioritas. Namun demikian kami tetap berupaya semaksimal mungkin agar capaian penanganan infrastruktur jalan, jembatan dan irigasi sesuai target yang tertuang dalam Renstra sebagai turunan dari RPJMD,” kata Asep kepada BANPOS melalui seluler, Jum’at (27/11).

    “Bentuk upaya tersebut kami lakukan dengan cara berkoordinasi, baik ke Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Pusat, sehingga capaian kinerja infrastruktur dari tahun 2016 sampai dengan 2019 melebihi target kinerja. Hal tersebut dibuktikan dengan pembangunan jalan, dari target 150 kilometer, realisasi justru mencapai 230 kilometer. Serta jembatan, dari target 120 meter, realisasinya 379 meter. Kemudian dari sektor irigasi, target kita 31 DI (Daerah (Irigasi) dan sudah terealisasi 298 DI,” jelas Asep.

    Dirinya menuturkan bahwa pembangunan di Kabupaten Pandeglang tidak mengalami hambatan meskipun diterjang bencana tsunami pada tahun 2018.

    “Walaupun pada tanggal 22 Desember 2018 terjadi bencana alam tsunami, hal tersebut sangat berpengaruh pada APBD tahun 2019. Namun Pemkab Pandeglang tetap menjaga komitmen dalam pembangunan infrastruktur, sehingga pembangunan infrastruktur melebihi target,” ungkapnya.

    Pihaknya berharap kepada seluruh masyarakat, agar menjaga fasilitas infrastuktur yang telah dibangun.

    “Saat ini ekspektasi masyarakat terhadap infrastruktur jalan sangat besar, dan kami juga menyadari bahwa masih adanya infrastruktur jalan yang perlu penanganan. Oleh karena itu, kami mohon kepada masyarakat agar bersabar dan kami juga berharap kepada masyarakat agar memelihara infrastruktur yang sudah dibangun,” terang Asep.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang, Taufik Hidayat mengatakan, jumlah anggaran pembengunan dan pemeliharaan gedung sekolah tahun 2020, mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama, mencapai Rp 29 miliar.

    “Anggaran Pembangunan/Rehab Sekolah pada tahun 2019 itu mencapai Rp29 miliar, yang terdiri dari PAUD Rp900 juta, SD Rp18,5 miliar, dan SMP Rp9,6 miliar,” kata Taufik.

    Taufik juga menerangkan bahwa Penurunan jumlah siswa di SMPN mengakibatkan pembiaran kerusakan ruang kelas, menghambat capaian kinerja karena tercatat sebagai ruang kelas rusak berat dari tahun ke tahun.

    “Sekolah dengan ruang kondisi layak pakai 84,85 persen, rusak sedang 8,25 persen, dan rusak Berat 6,9 persen,” jelasnya.

    Taufik juga menerangkan bahwa, dalam mengerjakan pembangunan dan pemeliharaan soklah-sekolah, pihaknya menghadapi kendala.

    “Kendala yang kita hadapi pada saat pembangunan gedung dan pemeliharaan gedung sekolah itu, yang pertama kesiapan lahan, terus daerahnya yang rawan bencana, serta kami hanya mengandalkan DAK,” tutup Taufik.

    Selain di Pandeglang, di Kabupaten Serang infrastruktur juga dinilai belum bisa dinikmati secara maksimal oleh masyarakat. Dinilai, yang jadi penyebabnya adalah penganggaran infrastruktur masih belum maksimal dikelola.

    “Saya lihat dari secara pembiayaan, masih bergantung kepada pusat. Saya berharapnya, pembiayaan itu dimaksimalkan dari PAD. Jadi bupati baru nantinya harus memaksimalkan PAD Kabupaten Serang,” ujar Anggota DPRD Kabupaten Serang Fraksi Gerindra Ahmad Suja’i.

    Menurutnya, selain itu terlihat masih lemahnya pembangunan infrastruktur sekolah. Karena terlihat berdasarkan data-data yang ada bahwa kualitas pembangunan bidang fisik sekolah di Kabupaten Serang belum maksimal.

    “Secara 20 persen sudah terpenuhi, namun jika dimasukkan dengan pembangunan fisik masih kurang anggarannya. Sebab itu, kembali lagi, PAD harus ditingkatkan,” jelasnya.
    Sebab itu, dengan kurangnya anggaran yang ada. Alokasi untuk pembangunan fisik menjadi minim dan akhirnya terbengkalai.

    “Harapan kita, bupati selanjutnya harus mendapatkan pemasukan sebanyak-banyaknya untuk pembangunan infrastruktur terutama pembangunan sekolah, agar tidak ada lagi sekolah rusak,” tandasnya

    Terpisah, Kepala DPUPR Kabupaten Serang, Okeu Oktaviana menyebutkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur sepanjang tahun 2017-2020 konsisten. Sebab, pihaknya sudah memiliki Perda percepatan infrastruktur, Perda nomor 3 tahun 2017, dimana di dalam Perda tersebut ditargetkan setiap tahunnya PUPR harus membangun 100 kilometer.

    “Sehingga untuk target 601 kilometer jalan Kabupaten Serang bisa dinyatakan mantap. Dari 100 kilometer, dinas PU rata-rata menganggarkan Rp300 miliar, itu sudah wajib dianggarkan,” ujarnya.

    Sejak tahun 2017, sudah berjalan sampai saat ini. Tetapi untuk tahun ini, dikarenakan ada Covid-19 maka pihaknya melakukan refocusing.

    “Sehingga untuk tahun 2017-2020 sudah konsisten, karena amanah Perda,” ucapnya.

    Ia mengungkapkan bahwa anggaran pembangunan infrastruktur jalan dalam RPJMD sudah ditarget 601 Kilometer harus sudah terbangun dan sudah dalam kondisi mantap. Sehingga kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Serang saat ini tersisa 40,3 Kilometer.

    “Harusnya di tahun 2021 itu sudah tuntas, jadi sudah sesuai dengan RPJMD. Karena di tahun ini harusnya terbangun kurang lebih 585 Kilometer dan sisanya tinggal 16 kilometer harusnya. Tetapi sekarang masih 40,3 kilometer, karena beberapa sumber dana dari Pemda, dari Gubernur, dan APBD juga disalurkan untuk Covid-19,” ujarnya.

    Hal itu menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya RPJMD. Namun pihaknya rasa seluruh Kabupaten/Kota di Indonesia mengalami keadaan yang sama, semua tidak akan tercapai RPJMD, terkait dengan pembangunan fisik.

    “Karena memang seluruh anggarannya dialihkan untuk penanganan Covid-19,” katanya.

    Untuk alokasi APBD infrastruktur selain jalan, juga meliputi diantaranya yaitu jembatan, irigasi, drainase, jalan desa, jalan lingkungan, perpipaan dan lainnya berada di dinas PU dan Perkim. Jadi untuk keseluruhan APBD, ia mengaku tidak mempunyai data detailnya.

    “Kami dan Dinas Perkim mempunyai target yang harus tercapai sesuai dengan RPJMD,” katanya.

    Penanganan tanggul-tanggul penahan banjir, itupun dilakukan oleh PUPR. Oke mengatakan, kebetulan sungai itu sebagian besar penanganannya ada di balai.

    “Kami hanya yang bagian ketiga yang kami tangani. Karena itu warga kabupaten, maka ketika ada pendangkalan atau ada permohonan yang harusnya ke Balai tetapi ada juga yang kesini (PUPR) dan kami rekap dan kami teruskan ke Balai,” katanya.

    Contohnya, beberapa waktu yang lalu, pihaknya mengusulkan lumayan banyak normalisasi sungai ke Balai. Hanya saja, untuk disetujui atau tidak, balai juga memiliki mekanisme sendiri.

    “Tetapi saya yakin dua atau tiga sungai akan disetujui,” ucapnya.

    Saat ditanyai terkait dengan peluang dalam keberhasilan mencapai RPJMD, pihaknya tetap berupaya mengusulkan program-program andalan kepada Pemerintah pusat melalui dana, dan termasuk ke Pemprov juga. Mudah-mudahan, di 2020 ini sekitar 30 kilometer jalan target PUPR akan terbangun.

    “Karena DAK sudah ada tanda-tanda menyetujui dan keuangan juga sudah mulai ada tanda-tanda (pengalokasian anggaran kembali),” terangnya.

    Terkait ketahanan air, Okeu menyuguhkan data hingga tahun 2018 dalam buku saku DPUPR Kabupaten Serang, diantaranya untuk jaringan irigasi yang baik disebutkan sebanyak 97,3 persen. Selanjutnya, untuk kondisi jaringan irigasi rusak ringan dan sedang sebanyak 1,5 persen dan untuk irigasi dengan kondisi rusak parah yaitu sebanuak 1,3 persen.

    “Kami memiliki 282 Daerah irigasi (DI), yang terletak di 15 Kecamatan dan luas areal 18,919 hektare,” katanya.

    Ia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk irigasi sekitar Rp17 miliar pertahun. Biasanya, mencapai Rp20 miliar, akan tetapi sekarang karena pendapatan daerah juga berkurang, ditambah penanganan Covid-19, jadi hanya sekitar Rp17 miliar.

    “Alhamdulillah untuk DAK irigasi yang tadinya dicoret oleh pusat melalui Perpres 72, tetapi di pertengahan tahun dimunculkan lagi. Jadi tahun ini ada dua paket (datanya ada di ULP),” tandasnya.(CR-02/MUF/PBN/ENK)

  • FPUIB Padati Ats-Tsauroh, Syafrudin Orasi di Mobil Komando

    FPUIB Padati Ats-Tsauroh, Syafrudin Orasi di Mobil Komando

    SERANG, BANPOS – Massa apel siaga dari FPUIB akhirnya menggelar deklarasi di Masjid Ats-Tsauroh. Hal tersebut lantaran pihak kepolisian mengadang di depan gerbang masjid.

    Selain itu, hadir pula Walikota Serang, Syafrudin, yang meminta kepada massa agar tidak melanjutkan niatnya menggelar deklarasi di Alun-alun Kota Serang. Bahkan, Syafrudin sampai melakukan orasi di atas mobil komando.

    Pantauan BANPOS di lapangan, ribuan massa terus memadati masjid Ats-Tsauroh. Massa tersebut berasal dari berbagai usia, mayoritas merupakan santri-santri. Berdasarkan bendera yang dibawa, banyak dari santri tersebut berasal dari Kabupaten Tangerang.

    Sementara di luar, Polisi menyiagakan personelnya beserta kendaraan-kendaraan mereka. Satuan Brimob pun terlihat berjaga-jaga dengan pakaian lengkap mereka.

    Dalam orasinya, Syafrudin meminta kepada massa agar terus menerapkan protokol kesehatan selama kegiatan. Ia juga meminta agar deklarasi dapat dilakukan di Masjid Ats-Tsauroh dan meminta massa segera membubarkan diri pascadeklarasi.

    “Kami tidak ingin aksi ini menjadi klaster baru penyebaran Covid di Kota Serang. Saya ingin Kota Serang itu sehat,” ujarnya di hadapan ribuan massa.

    Usai Syafrudin menyampaikan orasi, massa pun akhirnya mengikuti imbauan dari Syafrudin untuk melakukan deklarasi di Masjid Ats-Tsauroh. Usai deklarasi, massa pun membubarkan diri secara teratur. (DZH/PBN)

  • Ada Instruksi Duduki Alun-alun Usai Apel Pilkada Polda Banten

    Ada Instruksi Duduki Alun-alun Usai Apel Pilkada Polda Banten

    SERANG, BANPOS – TNI, Polri dan Pemprov Banten menggelar apel kesiapsiagaan menghadapi Pilkada 2020 di Alun-alun barat. Ratusan personel dari TNI dari berbagai kesatuan, Polri dan Satpol PP disiagakan dalam apel tersebut.

    Dalam apel itu, ditegaskan pula bahwa penerapan protokol kesehatan sangat penting untuk ditegakkan. Apalagi Pilkada dapat dipastikan diikuti oleh jutaan warga di Banten.

    Kapolda Banten, Irjen Pol Fiandar, dalam konferensi pers mengimbau kepada masyarakat agar tidak ikut menghitung suara masuk pada perhelatan Pilkada nanti. Sebab, hal tersebut akan menimbulkan kerumunan massa.

    “Sudah lah, tunggu lah hasilnya di rumah saja. Karena situasinya beda. Seumur republik ini, baru hari ini pemilu ada pandemi Covid. Sangat khas, ini momen kesadaran masyarakat,” ujarnya, Rabu (25/11).

    Usai konferensi pers, apel pun dibubarkan oleh inspektur upacara. Di akhir, inspektur upacara memberikan perintah agar seluruh pasukan untuk tidak membubarkan diri, dan tetap menduduki Alun-alun Barat Kota Serang.

    “Seluruh pasukan agar tidak membubarkan, duduki Alun-alun agar tidak digunakan oleh pihak lain,” tandas dia.(DZH/PBN)

  • Spanduk dan Baliho HRS di Serang Mulai Ditertibkan Personil Gabungan

    Spanduk dan Baliho HRS di Serang Mulai Ditertibkan Personil Gabungan

    SERANG, BANPOS – Personil gabungan Polres Serang, Kodim 0602 Serang, dan Satpol PP Pemkab Serang menggelar operasi gabungan penertiban spanduk dan baliho ilegal yang tidak sesuai ketentuan, termasuk spanduk dan baliho bergambar Habib Rizieq Shihab (HRS) tak luput dari sasaran penertiban.

    Penertiban spanduk di setiap kecamatan di wilayah hukum Polres Serang ini bertujuan untuk menjaga estetika keindahan lingkungan serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

    “Dalam tugas ini, kami bersama TNI hanya mengawal dan membantu kegiatan personil Satpol PP demi kelancaran penertiban spanduk dan baliho yang tidak berijin di wilayah hukum Polres Serang,” ujar Kapolres Serang AKBP Mariyono ditemui di Mapolres Serang, Selasa (24/11/2020).

    Kapolres mengatakan penertiban spanduk dan baliho ilegal ini akan terus dilakukan oleh Pemkab Serang. Mariyono berharap penertiban spanduk dan baliho yang tidak berizin tersebut bisa menjadikan efek jera bagi para pemasang dan tergugah untuk membayar pajak sehingga dapat menambah potensi pendapatan pajak daerah.

    “Saya berharap penurunan operasi spanduk dan baliho maupun reklame yang tidak berizin ini bisa membuat mereka jera,” tandasnya.

    Tak hanya itu, Kapolres memastikan spanduk maupun baliho dengan konten atau isian yang bersifat provokatif berpotensi mengganggu keamanan serta kehidupan masyarakat juga menjadi sasaran penertiban petugas. Ia menegaskan penertiban itu juga sesuai arahan untuk menindak tegas terhadap potensi yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan.

    “Kami terus memantau di setiap sudut perkotaan maupun jalanan. Saat ada spanduk yang tidak sesuai aturan kami tertibkan. Apalagi spanduk maupun baliho dengan konten yang cenderung provokatif dan berpotensi mengganggu keutuhan NKRI langsung petugas tertibkan,” tegasnya. (RED)

  • Tampil Tanpa Teks Saat Debat Publik Pilkada, Konsep Helldy-Sanuji Siap Melayani Bukan Dilayani

    Tampil Tanpa Teks Saat Debat Publik Pilkada, Konsep Helldy-Sanuji Siap Melayani Bukan Dilayani

    CILEGON, BANPOS – Debat Publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon baru saja usai digelar, Sabtu (21/11) kemarin, di salahsatu stasiun TV Nasional. Dimana, dari keempat pasangan calon (Paslon) tersebut, telah menyampaikan visi misi dan program-program yang mereka tawarkan untuk Kota Cilegon dimasa mendatang.

    Namun ada yang berbeda dari paslon nomor urut 4, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta (Helldy-Sanuji). Dimana, saat menyampaikan visi misi dan program-program kerja untuk mewujudkan Kota Cilegon lebih baik, Helldy-Sanuji menyampaikan tanpa membaca teks.

    “Untuk mewujudkan Kota Cilegon yang baru, modern dan bermartabat. konsep kami ke depan melayani bukan dilayani. Cilegon modern menjadi adaptif terhadap teknologi, fasilitas umum, kepuasan masyarakat harus terukur. Cilegon bermartabat adalah Cilegon kota santri di mana nilai-nilai budaya Cilegon, kami ingin Cilegon bersaing dengan kabupaten kota lain,” ujar Helldy, saat menyampaikan visi-misi yang diberikan moderator.

    Adapun dalam menyampaikan program kerja, Calon Wakil Wali Kota Cilegon nomor urut 4 Sanuji Pentamarta mengatakan, bahwa Helldy-Sanuji memiliki lima program utama yang dapat membawa Kota Cilegon lebih sejahtera.

    “Kami memiliki lima program utama. Yaitu pemerintahan, pendidikan, kesejahteraan, kesehatan dan peradaban. Pemerintahan yang dimaksud adalah pemerintahan yang akuntabel dan bersih dari korupsi. Konsepnya melayani, jabatan pemerintahan dikelola secara profesional, dan smart city dan good governance,” ujarnya.

    Diketahui diakhir segmen penyampaian visi misi dan program-program Helldy-Sanuji, Helldy terharu melihat situasi kondisii Cilegon saat ini, dimana pendidikan yang belum merata menimbulkan pengangguran yang banyak. Sehingga keluar mengalir dari hati yang sangat dalam, untuk adanya harapan kepada masyarakat miskin ke depan, bisa mengecam pendidikan hingga sampai sarjana, dan masalah pengangguran dapat teratasi. (RUL)

  • Warga Margaluyu Ultimatum Pemkot, Ancam Demo dan Blokade Rusunawa

    Warga Margaluyu Ultimatum Pemkot, Ancam Demo dan Blokade Rusunawa

    KASEMEN, BANPOS – Kebijakan penetapan Rusunawa Margaluyu sebagai tempat isolasi OTG masih terus mendapatkan penolakan dari masyarakat. Ancaman demonstrasi pun kembali dilontarkan oleh masyarakat setempat.

    Seperti yang disampaikan oleh Ani, warga Lingkungan Kendal, Kelurahan Margaluyu. Menurutnya, tidak ada masyarakat yang setuju dengan penetapan Rusunawa Margaluyu sebagai tempat isolasi OTG.

    “Terus terang saja, masyarakat itu sangat tidak setuju dan keberatan sejak awal rencana pemerintah menjadikan rusunawa sebagai rumah singgah. Saya sudah ke Cengkok ke Padek, dan masyarakat sana juga minta untuk demo saja,” ujarnya.

    Ia menegaskan, seluruh elemen masyarakat dari Ketua Pemuda hingga masyarakat sekitar, sudah siap untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai upaya penolakan.

    “Turunin sekalian batu dua dump truk biar tidak seenak jidatnya mobil ambulance dan lain-lain keluar masuk. Tapi ketua RT sudah setuju adanya rumah singgah itu, masyarakat juga bingung,” tuturnya.

    Ani menuturkan, masyarakat sekitar juga merasa kecewa kepada ketua RT dan RW setempat karena memberikan persetujuan tanpa melibatkan dan melakukan konfirmasi ke masyarakat.

    “Salahnya juga RT dan RW itu tidak ada sama sekali konfirmasi kepada masyarakat, dia (ketua RT) langsung tanda tangan saja setuju (rusunawa jadi rumah isolasi),” tegasnya.

    Padahal sebelumnya, RT setempat mengaku akan mendukung warga dengan membuat pernyataan masyarakat yang menolak rusunawa sebagai rumah singgah pasien OTG. Bahkan, ketua RT berjanji akan membuatkan surat dan melampirkan penolakan warga perihal tersebut. Namun sampai rusunawa ditempati surat penolakan tersebut tidak pernah ada.

    “Giliran ditanya (ketua RT) malah saya yang disuruh bikin suratnya, atuh kerja dia (RT) apa kalau saya yang bikin. Lurah, camat, walikota itu tidak akan semena-mena membuat keputusan kalau tidak ada persetujuan dari warga. Tapi karena RT-nya ini sudah tanda tangan setuju akhirnya rusun jadi rumah isolasi,” ucapnya.

    Ani juga mengatakan, masyarakat sempat beberapa kali mendatangi kelurahan dan meminta Lurah Margaluyu untuk menyampaikan penolakan mereka. Namun sayangnya, Lurah Margaluyu kurang menerima aspirasi dari masyarakat.

    “Lurahnya itu ditanya berbelit-belit, kenapa penolakan kami tidak disampaikan. Kami diminta buat menjaga protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, tapi orang sakitnya malah ditaro di sini, kami kan tidak mau mati konyol,” tuturnya.

    Senada juga disampaikan warga lainnya, Ulip yang mengaku merasa riskan bila rumah isolasi mandiri ditempatkan di rusunawa. “Namanya kami orang kampung, dengar berita soal corona juga takut. Karena kami ini percaya adanya corona, jadi kami minta ke pemerintah supaya dibatalkan saja,” ucapnya.

    Sementara itu, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa apabila masyarakat masih terus menolak dan tidak berkenan dengan keputusan dari Satgas Covid-19, dipersilahkan untuk membuat surat penolakannya. “Silahkan saja, buat surat penolakannya, alasannya kenapa menolak di sana (rusunawa),” katanya.

    Dia juga mengatakan, bila saat ini rusunawa sudah beroperasi bahkan tenaga medis, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kepolisian serta TNI sudah berjaga di sana. “Sudah, semua fasilitas sudah lengkap, air juga bagus. Bahkan sudah ada tenaga medis, petugas Satpol PP, polisi dan TNI,” jelasnya.

    Penempatan rumah isolasi di Rusunawa Margaluyu, dia menjelaskan, menjadi tanggung jawab bersama. “Jadi tidak hanya Pemkot Serang saja, termasuk TNI dan Polri juga menjadi bagian dari Satgas Covid-19. Itu menjadi tanggung jawab bersama yang, semua pun bertanggungjawab (rumah isolasi),” tandasnya. (DZH)

  • Cegah Klaster Tempat Hiburan Malam, Polres Serang Gelar Razia

    Cegah Klaster Tempat Hiburan Malam, Polres Serang Gelar Razia

    SERANG, BANPOS – Dalam upaya mengantisipasi terjadinya tindak kejahatan serta penegakan protokol kesehatan, personil gabungan satuan fungsi Polres Serang Kabupaten menggelar operasi rutin cipta kondisi ke sejumlah lokasi rawan kejahatan dan tempat hiburan malam (THM) di wilayah hukum Polres Serang, Sabtu (21/11/2020) malam hingga Minggu dini hari.

    “Operasi cipkon ini adalah tindak lanjut dari perintah Kapolres Serang yang rutin dilaksananakan. Tujuannya, untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat serta menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta bentuk keseriusan Polri dalam mencegah klaster baru pandemi Covid-19,” ungkap Kasatlantas Iptu Robby Rachman yang memimpin operasi disela-sela kegiatan, Minggu (22/11/2020).

    Kasatlantas menjelaskan dalam kegiatan patroli cipta kondisi tersebut ditemukan satu tempat hiburan malam yang masih beroperasi, yaitu Lapo Alenta Simamora di Jl. Raya Serang – Jakarta, Desa Kaserangan, Kecamatan Ciruas. Petugas langsung meminta pengelola untuk menutup tempat usahanya serta memberikan peringatan kepada para pengunujung untuk membubarkan diri.

    “Hanya ada satu tempat hiburan yang masih beroperasi, kita catat dan diingatkan agar tidak beroperasi. Begitupun dengan para pengunjung agar segera pulang ke rumah masing-masing. Jika nanti masih buka, sesuai perintah pimpinan, kami akan berkordinasi dengan pihak Pemkab Serang untuk mencabut izin usahanya,” tandas Robby Rachman.

    Selain penegakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan Covid-19 di tempat hiburan malam, lanjut Kapolres, operasi cipta kondisi juga dilakukan dengan melakukan pemantauan di sejumlah titik rawan kejahatan, lokasi yang biasa dijadikan tempat nongkrong para pemuda serta tempat pengambilan uang/atm.

    “Di lokasi tempat berkumpulnya massa, kami lakukan imbauan agar masyarakat melaksanakan protokol kesehatan serta ikut menjaga sitkamtibmas. Beberapa lokasi ATM juga dilakukan pemantauan. Seluruh giat dilakukan dengan cara persuasif dan humanis. Alhamdulillah operasi berjalan aman dan lancar,” kata Kasatlantas. (MUF)

  • Ditanya Soal MEA Saat Debat, Iye Iman Rohiman Ngaku Belum Paham

    Ditanya Soal MEA Saat Debat, Iye Iman Rohiman Ngaku Belum Paham

    CILEGON, BANPOS – Ada yang menggelitik dari hasil debat publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon, Sabtu (21/11).

    Pasalnya saat sesi tanya jawab Paslon 01 menanyakan tentang MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) kepada Paslon 03, namun ternyata Paslon 03 belum mengetahui apa itu MEA.

    “Yah, bagaimana untuk Paslon nomor urut 03 menyikapi MEA dalam melindungi masyarakat Kota Cilegon,” tanya calon wakil walikota Cilegon Firman Mutakin.

    Kemudian moderator mempersilahkan Paslon 03 untuk menjawab dan diberi waktu 1 menit 30 detik. Ko

    “Yah, terimakasih calon nomor 01 telah mempertanyakan tentang Paslon 03, dalam hal ini tentunya jujur kami belum paham MEA itu apa yah?. Jujur daripada saya menjawab tidak paham lebih baik saya tanya,” tanya calon walikota Cilegon Iye Iman Rohiman yang diusung PAN, PPP dan Demokrat.

    Kemudian Paslon 01 menerangkan apa arti dari pertanyaan yang diajukannya kepada Paslon 03.

    “Masyarakat Ekonomi ASEAN,” kata Firman Mutakin.

    Barulah Paslon 03 memahami apa yang ditanyakan Paslon 01 kepadanya.

    “Owh, Masyarakat Ekonomi ASEAN. Ngga masalah daripada kita jawab ngga nyambung mending kita tanya dalam hal ini saya jujur. Ya tentunya dalam hal ini berbicara masyarakat tentang ekonomi kita berupaya semaksimal mungkin. Karena kita di setiap daerah bersaing apalagi di daerah kita, Cilegon tentunya bukan ASEAN lagi bahkan internasional,” kata Iye.

    Mantan kader partai Golkar ini berjanji akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Cilegon, melalui program-programnya untuk bisa membangun Kota Cilegon lebih baik lagi.

    “Bukan hanya sebagai ASEAN, kita dalam hal ini, ekonomi kita, karena Cilegon di adalah daerah dollar. Tentunya kenapa?, kembali lagi dalam kesejahteraan untuk membangun masyarakat untuk bagaimana ekonomi kita adalah bukan tingkat ASEAN lagi tetapi bahwa kita hitungannya internasional. Karena di Cilegon ini produknya bukan di jual oleh lokal tetapi internasional. Bagaimana kita memanfaatkan hidup di Cilegon ini untuk bisa belajar dan belajar untuk bisa meningkatkan ekonomi internasional,” tutupnya. (LUK)

  • Paslon 01 Tanya Masalah Korupsi ke Paslon 02, Paslon 02 Tak Menjawab

    Paslon 01 Tanya Masalah Korupsi ke Paslon 02, Paslon 02 Tak Menjawab

    CILEGON, BANPOS – Debat Publik sesi pertama calon walikota dan wakil walikota Cilegon telah usai digelar, Sabtu (21/11/2020). Namun dari hasil debat tersebut menyisakan hal-hal menarik untuk diketahui masyarakat.

    Diketahui pada perhelatan pilkada Cilegon kali ini diikuti oleh empat pasangan calon (Paslon). Yaitu Paslon 01 dari jalur perseorangan Ali Mujahidin-Firman Mutakin, Paslon 02 diusung partai Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Ratu Ati Marliati-Sokhidin, Paslon 03 diusung PAN, PPP, Demkorat, Iye Iman Rohiman-Awab dan Paslon 04 diusung Partai Berkarya dan PKS, Helldy Agustian-Sanuji Pentamarta.

    Pada sesi tanya jawab moderator memberikan waktu 30 detik kepada Paslon 01 mengajukan pertanyaan ke Paslon 02.

    Paslon nomor urut 01, Ali Mujahidin mengajukan tiga pertanyaan kepada Paslon 02.

    “Dalam visi misi yang disampaikan tadi kami cukup menyimak dan kita semua tahu bahwa di Cilegon itu banyak sekali masalah yah, soal banjir, ya soal korupsi, ya soal pengangguran. Saya kira itu bukan rahasia umum dan semu kita tahu namun dalam visi misi yang disampikan tadi sedikit pun saya tidak melihat ada cermin visi misi penyelesaian terhadap tiga masalah itu, banjir, pengangguran, dengan korupsi,” kata Mumu sapaan akrabnya saat mengajukan pertanyaan.

    Kemudian moderator mempersilahkan Paslon nomor urut 02 untuk menjawab dan diberi waktu satu setengah menit.

    “Terkait dengan masalah banjir kemudian lainnnya, alhamdullilah kita sebenarnya sudah melakukan beberapa upaya-upaya dengan membuat dan bekerjasama dengan industri terkait dengan pemerintah kita misalnya kita sudah membuat tandon-tandon agar supaya banjir itu kemudian tidak terus ada di Pemerintah Kota Cilegon,” kata Ratu Ati.

    “Kemudian dengan industri pun kita sudah melakukan kerjasama, bagaimana industri juga peran penting karena pemerintah daerah ini tidak hanya pemerintah daerah yang menyebabkan misalnya tanggung jawab terhadap banjir diantaranya adalah masyarakat, industri juga sudah kita berikan tanggung jawab di CSR nya termasuk disana ada Chandra asri, ada KS dan lain sebagainya. Dia membuat untuk hal-hal penanggulangan banjir termasuk tandon,” tutup Ratu Ati.

    Kemudian pendamping Ratu Ati, Sokhidin hanya memaparkan tentang masalah pengangguran, tidak membahas tentang masalah korupsi, padahal di Kota Cilegon banyak pejabat yang terlibat kasus korupsi.

    “Baik, banjir sudah dijawab oleh calon walikota. Saya akan menjawab tentang pengangguran. Pengangguran sudah kita sampaikan bahwa kami akan melaksanakan ekonomi kreatif untuk menampung para anak-anak muda atau masyarakat kita yang memang punya kreatif untuk membuat satu produk,” tandasnya. (LUK)

  • Ahli Gigi di Ciruas Diduga Lakukan Pencabulan, Ibu dan Anak Jadi Korban

    Ahli Gigi di Ciruas Diduga Lakukan Pencabulan, Ibu dan Anak Jadi Korban

    CIRUAS, BANPOS – Dugaan pencabulan oleh oknum ahli gigi yang berpraktik di sekitar lampu merah Ciruas dilaporkan ke Polres Serang. Dugaan pencabulan tersebut menimpa wanita berinisial IL, warga Walantaka dan anak tirinya saat sedang memasang behel dan membersihkan karang gigi.

    Kepada BANPOS, IL menuturkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Selasa (10/11/2020) lalu. Mulanya, ia akan mengantar anaknya untuk memasang behel ke dokter gigi. Namun karena mencari yang lebih murah, akhirnya ia mengajak anaknya ke salah satu ahli gigi di sekitar lampu merah Ciruas.

    “Kata tetangga disitu bagus terus murah. Jadi ketika deal harganya untuk memasang Rp700 ribu, akhirnya dikerjakan itu sama dia (ahli gigi),” ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (19/11/2020).

    Saat anaknya sedang dipasangi behel, IL pun izin untuk pergi ke pasar Ciruas yang berada di sebrang tempat praktik. Ia menitipkan anaknya kepada pelaku yang saat itu sedang memasang behel. Pelaku yang tak lain merupakan ahli gizi pun mengiyakan permintaan IL.

    Usai kembali dari pasar Ciruas, IL bertanya kepada pelaku berapa harga untuk membersihkan kerang gigi. Pelaku menjawab bahwa untuk membersihkan kerang gigi seharga Rp300 ribu.

    “Saya minta bisa gak kurang, dia menawarkan Rp250 ribu. Tapi akhirnya deal harga Rp200 ribu. Nah saat sedang dibersihkan itu terjadi pencabulan oleh pelaku,” tuturnya.

    Menurut IL, pencabulan tersebut terjadi saat ia diminta posisi tidur untuk membersihkan kerang gigi. Ternyata, tangan pelaku berada di atas payudara IL dan sesekali menyenggol payudaranya.

    “Awalnya tidak protes karena saya kira itu memang banci pelakunya. Namun saat ia meminta supaya posisi saya duduk dan kaki agak dilebarkan, ternyata dia malah duduk di atas paha dan gesek itunya dia ke paha aku,” ucapnya.

    Ia pun marah dan mendorong pelaku. IL pun pergi dari tempat praktik tersebut dan sempat membayar sesuai dengan tarif yang disepakati, meskipun pembersihan gigi sama sekali belum dilakukan.

    Namun saat melaporkan ke pihak Kepolisian, ia pun kaget saat tahu bahwa ternyata anaknya pun dicabuli oleh ahli gigi tersebut. Pasalnya, saat anaknya itu sedang diperiksa sebagai saksi, ia pun juga menceritakan kronologis dirinya saat dicabuli.

    “Kejadian itu kan terjadi di depan anak saya. Saya diperiksa sebagai pelapor, anak saya sebagai saksi. Tapi ternyata anak saya menceritakan kalau dia dicabuli juga,” ungkapnya.

    Mengikuti saran polisi, anaknya pun dilakukan visum dan menjadi pihak pelapor atas kejadian yang menimpa mereka berdua. “Sampai saat ini saya belum tahu hasil visumnya seperti apa,” ucapnya.

    Menurutnya, sempat ada upaya menempuh jalur damai antara dirinya dengan pelaku. Namun ternyata, pelaku malah menantang IL untuk melaporkan dirinya kepada pihak kepolisian.

    “Iyah jadi dia malah nantang, kalau mau laporin mah laporin aja. Padahal sebelumnya dia meminta maaf karena mengaku salah. Makanya saya laporkan,” ungkapnya.

    Terpisah, Kasatreskrim Polres Serang, AKP Arief Nazaruddin Yusuf, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima laporan dari IL terkait dugaan pencabulan oleh ahli gigi itu. Ia mengaku akan segera memproses laporan tersebut.

    “Kami telah menerima laporannya. Tentu kami akan segera memproses laporan tersebut serta berkoordinasi dengan pihak P2TP2A karena ini berkaitan dengan anak,” tandasnya. (DZH)