BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Krisis Pulau Tunda, Kompetens Nyalakan Lilin Kemerdekaan di Depan Pendopo Bupati

    Krisis Pulau Tunda, Kompetens Nyalakan Lilin Kemerdekaan di Depan Pendopo Bupati

    SERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Koalisi Mahasiswa Peduli Kabupaten Serang (Kompetens) menggelar aksi refleksi 75 tahun Republik Indonesia di depan pendopo Bupati Serang. Aksi yang dilakukan yakni menggelar upacara bendera, pembakaran lilin serta tabur bunga.

    Dalam aksi bertajuk ‘Pulau Tunda Dijajah Kegelapan’ itu, mereka menyoroti permasalahan Pulau Tunda yang mengalami krisis listrik akibat rusaknya mesin diesel. Selain itu, mereka juga menyoroti fasilitas kesehatan, pendidikan serta pencemaran limbah akibat pengeboran minyak oleh Pertamina.

    Koordinator aksi, M. Busaeri, mengatakan bahwa di usia ke-75 tahun, masih ada daerah yang belum merasakan adanya pembangunan yang merata. Salah satunya yakni Pulau Tunda yang menurutnya masih dijajah oleh kegelapan.

    “Maka dari itu, turunnya kami saat ini merupakan bentuk penyampaian aspirasi serta keprihatinan kami, atas kondisi Pulau Tunda yang belum merasakan kemerdekaan yang sebenarnya karena masih terjajah kegelapan,” ujarnya disela-sela aksi, Senin (17/8/2020) pukul 00.20 WIB.

    Ia menjelaskan, Pulau Tunda sebenarnya telah memiliki dua jenis pembangkit listrik yakni Tenaga Diesel (PLTD) dan Tenaga Surya (PLTS) yang mampu mengaliri listrik selama 12 jam. Namun saat ini, PLTD di Pulau Tunda mengalami kerusakan.

    “PLTD di Pulau Tunda mengalami kerusakan sejak beberapa bulan yang lalu. Mesin itu rusak karena memang usianya yang sudah tua. Sedangkan PLTS hanya mampu mengaliri listrik sekitar 2 jam saja,” ungkap Ketua PP Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) tersebut.

    Ketua HMTL Unbaja, Furqon, mengatakan bahwa selain persoalan listrik, masyarakat Pulau Tunda juga menghadapi krisis lingkungan. Sebab beberapa hari yang lalu, ditemukan adanya pencemaran lingkungan yang diduga akibat dari aktifitas pengeboran minyak Pertamina.

    “Pulau Tunda yang asri akhirnya tercemar oleh limbah pengeboran. Bukan hanya merusak keasrian alamnya, namun juga merusak ekosistem di sana. Karena ternyata, banyak hewan-hewan laut yang mati akibat limbah tersebut,” katanya.

    Di tempat yang sama, Ketua Umum GMKI Cabang Serang, Martin Ronaldo Pakpahan, mengatakan bahwa kondisi yang terjadi di Pulau Tunda merupakan tanggungjawab pemerintah, baik kabupaten, provinsi maupun pusat.

    “Pemerintah harusnya melakukan pemerataan pembangunan dengan segera. 75 tahun merupakan umur yang cukup lama untuk bisa mengoptimalkan pembangunan. Jangan sampai kejadian seperti di Pulau Tunda, juga terjadi di daerah lainnya. Kita menggaungkan merdeka, sedangkan saudara kita masih terjajah,” jelasnya.

    Sementara itu, Ketua Umum HMI MPO Cabang Serang, Diebaj Ghuroofie, mengatakan bahwa atas kondisi yang terjadi di Pulau Tunda, pihaknya mendesak agar pemerintah di segala tingkatan untuk dapat turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Karena menurutnya, persoalan yang terjadi di Pulau Tunda merupakan tamparan bagi Indonesia di usianya yang ke-75 tahun ini.

    “Kami mendesak agar pemeritah di seluruh tingkatan agar dapat segera turun tangan. Masyarakat Pulau Tunda berhak mendapatkan pendidikan yang layak, segera bangun SMA disana. Begitu pula dengan fasilitas kesehatan, listrik dan terhindar dari pencemaran limbah,” tandasnya.

    Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi juga menyalakan lilin sebagai bentuk solidaritas kepada masyarakat Pulau Tunda. Di akhir aksi, mereka pun menebar bunga kembang di depan pendopo Bupati Serang sebagai gambaran akan matinya kepedulian pemerintah atas kondisi masyarakat Pulau Tunda.(PBN)

  • Warga Tegalbunder Deklarasikan GASTerus untuk Kemenangan Ati- Sokhidin

    Warga Tegalbunder Deklarasikan GASTerus untuk Kemenangan Ati- Sokhidin

    CILEGON, BANPOS – Dukungan Masyarakat Kota Cilegon untuk pasangan calon Walikota Cilegon Ati Marliati- Sokhidin terus mengalir. Pasangan petahana yang diusung empat partai yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai NasDem dan PKB Masyarakat ini membawa magnet tersendiri, sehingga wajar jika banyak mendapatkan dukungan dari berbagai laspisan masyarakat.

    Adalah warga Link Duku Malang, Kelurahan Tegalbunder, Kecamatan Purwakarta medeklarasikan Relawan Gerakan Ati-Sokhidin Terbaik untuk Semua (GASTerus) di pada Kamis (13/8) malam lalu.

    Deklarasi itu, sebagai bentuk dukungan untuk memenangkan PAS (Pasangan Ati Sokhidin) pada Pilkada Cilegon yang akan dilaksanakan pada 9 Desember 2020 mendatang.

    Hadir pada kesempatan deklarasi itu, sejumlah tokoh masyarakat setempat di antaranya Bukhori Syair, Ketua Tim Relawan Ratu Ati Marliati (RAM), Isro Mi’raj, Ketua Tim RAM Kecamatan Grogol, Nikmatullah, Tim Pemenangan PAS, Irfan Ali Hakim dan Daih Darmawan.

    Ketua Tim Relawan Gasterus Purwakarta, Agus Setiawan mengatakan, dengan gerakan dan antusiasme masyarakat, dirinya optimis dan yakin kemenangan PAS dapat diraih pada perhelatan politik di Cilegon tahun ini.

    “Melihat antusiae dukungan dari masyarakat, kami menjadi sangat optimis dan yakin untuk kemenangan Ibu Ati dan Pak Sokhidin. Target kita menang sebanyak mungkin, bila perlu 90 persen untuk di Kecamatan Purwakarta,” ujar Agus Setiawan.

    Agus yang juga Anggota DPRD Cilegon Fraksi Partai Golkar itu yakin, tagline ‘Sukses Cilegon Tak Boleh Henti’ dari PAS merupakan filosofis bakal calon pemimpin yang tepat untuk Cilegon.

    Oleh karenanya, lanjut Agus, pembangunan di Cilegon harus selalu diteruskan dan dipacu semaksimal mungkin. Tentunya hal tersebut dapat terwujud melalui pemimpin yang telah memiliki pengalaman seperti Ati Marliati dan Sokhidin.

    “Gasterus ini merupakan gerakan dari Relawan dan Masyarakat Purwakarta yang memiliki filosofi untuk selalu berpacu bagaimana meneruskan pembangunan di Kota Cilegon,” terang Agus.

    Sementara itu, Ketua Tim RAM, Isro Mi’raj mengaku semakin optimis dengan terus mengalirnya dukungan dari masyarakat dan relawan untuk mensukseskan kemenangan PAS.

    Dengan sambutan yang menyuarakan tagline Sukses Cilegon Tak Boleh Henti dari Masyarakat Purwakarta dan Relawan Gasterus, Isro mengatakan, semangatnya semakin terpacu dan yakin akan kemenangan Ati- Sokhidin.

    “Luar biasa malam ini, sangat membuat kita semua optimis. Insya Allah kita jadi pemenang dengan antusiasme masyarakat dan relawan yang selalu mendengungkan Sukses Cilegon Tak Boleh Henti,” ungkap Isro yang juga anggota DPRD Cilegon ini,kemarin.

    Melihat antusiasme Relawan Gasterus itu, Isro yakin mampu meraih hasil optimal untuk kemenangan PAS di Kecamatan Purwakarta.

    “Kami semakin optimis di angka 75 persen untuk kemenangan Ati Marliati- Sokhidin. Para pendukung dan relawan semua se Kota Cilegon yang sudah melebur ke PAS untuk tetap menjaga soliditas. Kita semua harus kerja keras mengajak masyarakat dan terus kompak. Pada 9 Desember nanti menjadi kemenangan Ati dan Sokhidin,” tandas Isro. (BAR)

  • Kopassus Kibarkan Bendera Raksasa di Landmark Pandeglang

    Kopassus Kibarkan Bendera Raksasa di Landmark Pandeglang

    PANDEGLANG,BANPOS – Dalam rangka menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dari kesatuan Grup I Serang mengibarkan bendera merah putih raksasa di Gunung Karang tepatnya pada Landmark Pandeglang, di Kampung Kadu Engang Desa Kaduengang Kecamatan Cadasari, Sabtu (15/8).

    Danyon 12 Grup I Kopassus Mayor Inf Bayu Oktavianto Sudibyo mengatakan, ukuran bendera yang akan dikibarkan sepanjang 950 Meter dengan lebat 15 Meter.

    “Normalnya pembuatan bendera ini selama dua minggu, karena semangat para prajurit dan dibantu dengan komponen lainnya hanya bisa diselesaikan hanya 5 hari,” ungkapnya.

    Dikatakan Mayor Inf Bayu , anggota Kopassus yang dilibatkan pada pengibaran bendera merah putih raksasa ini debanyak 75 orang, dari jumlah tersebut, kata Mayor Inf Bayu 17 orang anggota akan naik keatas, sisanya membantu dibawah.

    “Jumlah ini sebagai simbol usia Negara Indonesia 75 tahun merdeka, dan 17 orang yang naik melambangkan hari kemerdekaan indonesia tanggal 17 Agustus,” terangnya.

    Masih kata Mayor Inf Bayu, pengibaran bendera raksasa ini juga guna menumbuhkan semangat masyarakat ditengah pandemi Covid 19, kata dia, seberat apapun masalah jika dihadapi dengan penuh semangat tentu dapat terselesaikan.

    “Kita bayangkan mengibarkan bendera yang besar di Landmark Pandeglang tentu cukup sulit, dengan semangat bisa kita lakukan. Begitu juga dengan pandemi covid 19, masyarakat harus tetap semangat,” imbuhnya.

    Sementara Bupati Pandeglang Irna Narulita mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh para komando. Kata Irna, pengibaran bendera raksasa ini pertamakalinya di Pandeglang.

    “Kami sangat terharu, ini akan menambah semangat kita dan TNI semakin manunggal bersama rakyat membangun negeri,” ujar Irna.

    Diyakini Irna, jika pengibaran bendera raksasa ini akan menjadi sorotan semua kalangan karena belum pernah terjadi di Pandeglang.

    “Kami yakin Pandeglang akan semakin dilirik oleh para investor sehingga ekonomi masyarakat bisa menggeliat,” paparnya.

    Hadir dalam acara ini Komandan Grup I Kopassus Kolonel Inf I Ketut M Gunarda, Komandan Kodim 0601 Pandeglang Letkol Kav Dedi Setiadi, Ketua DPRD Pandeglang Udi Juhdi, Kapolres Pandeglang AKBP Sofwan Hermanto, Danyon 13 Grup I Kopassus Mayor Inf Romi Sakti Alamsyah, Danyon 320 Badak Putih Letkol Inf Faurizal Noerdin.(MG-02)

  • Ada APK Tatu-Pandji di LKBA

    Ada APK Tatu-Pandji di LKBA

    SERANG,BANPOS- Beredar sebuah foto yang menunjukkan alat peraga kampanye (APK) berupa gelas berlogo Bupati, Ratu Tatu Chasanah dan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa yang bertuliskan ‘Lanjutkan’ pada pelaksanaan sosialisasi adaptasi kebiasaan baru yang dirangkaikan dengan lomba kampung bersih dan aman (LKBA) yang digelar di Kampung Curug Dulang, Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Kabupaten Serang pada tanggal 5 Agustus 2020.

    Salah satu warga Desa Sukaraja, Kecamatan Cikeusal, Rodiah (50) mengaku jika dirinya beserta para keluarga yang lain hanya diberikan gelas oleh panitia pelaksana kegiatan tersebut.

    “Kami diberi, yah diambil saja oleh kami, dan kami tidak tahu apa-apa,” ungkapnya.

    Lebih lanjut ia mengatakan, dalam acara tersebut dirinya bersama dengan warga lain hanya diminta untuk hadir atas perintah dari perangkat desa yang ada.

    “Kami hanya disuruh datang pada acara itu, yah kami datang dan mengikuti kegiatan tersebut,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Bawaslu Kabupaten Serang, Yadi saat di temui di kantor Bawaslu Kabupaten Serang, Kamis (13/8/2020) mengatakan jika dirinya baru mengetahui adanya hal tersebut. Ia juga mengungkapkan laporan tersebut akan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

    “Kami akan lakukan diskusi dan kajian soal informasi ini, apakah tindakan yang melanggar pelaksanaan Pilkada atau tidak,” ucapnya.

    Yadi juga menjelaskan, apabila dalam hasil laporan nantinya terbukti ada pelanggaran didalamnya, maka pihaknya akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang ada.

    “Ada mekanisme yang kamu lakukan, bahkan jika mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 10 tahun 2016 pasal 71 ada ketentuan di dalamnya,” jelasnya.

    Untuk saat ini, kata Yadi, Bawaslu tidak bisa menyimpulkan ada dugaan pelanggaran atau tidak. Sebab, menurutnya hal ini masih dalam tahap laporan awal.

    “Kalau sekarang tidak bisa kami simpulkan ada pelanggaran atau tidak,” terangnya.

    Mengakhiri perbincangan, ia menegaskan harus menunggu hingga pekan depan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, apakah dugaan pelanggaran atau tidak.

    “Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terhitung dari tujuh hari kedepan. Ada atau tidaknya pelanggaran disana nanti akan disampaikan setelah tujuh hari mendatang,” tandasnya. (DZH)

  • Sisir Serang Timur, Polres Amankan Pemilik Korek Api Berbentuk Senjata Barreta

    Sisir Serang Timur, Polres Amankan Pemilik Korek Api Berbentuk Senjata Barreta

    SERANG,BANPOS- MN (28) warga Desa Babakan,  Kecamatan Bandung, Kabupaten Serang, diamankan petugas tabungan Polres Serang saat menggelar operasi cipta kondisi di sejumlah lokasi rawan kejahatan di wilayah Serang Timur, Sabtu (8/8/2020) malam. Buruh harian lepas ini diamankan karena ditemukan korek api berbentuk senjata api Barreta yang diselipkan di bagian pinggang.

    “Yang bersangkutan patut dicurigai dan telah kita amankan di Mapolsek Cikande untuk dimintai keterangan karena membawa korek api yang sudah tidak berfungsi berbentuk senjata api Barreta pada tubuhnya,” ungkap Kapolres Serang AKBP Mariyono kepada wartawan, Minggu (9/8/2020).

    Alasan lain yang bersangkutan diamankan pada saat nongkrong di Kawasan Industri Modern Cikande ini karena menggunakan kendaraan bermotor jenis Yamaha Mio Soul dengan nomor polisi yang tidak jelas.

    “Seperti kita ketahui, Kawasan Industri Modern Cikande merupakan daerah rawan kejahatan dan kerap terjadi aksi perampasan maupun pemerasaan pada sejumlah warga sedang menikmati malam mingguan,” kata Kapolres.

    Dalam kesempatan itu, Kapolres menjelaskan operasi cipta kondisi (cipkon) melibatkan seluruh satuan fungsi termasuk personil provoost dan polsek. Kata Kapolres, kegiatan operasi cipkon ini ditargetkan kepada kerumunan pemuda yang yang biasa nongkrong untuk mencegah yang minum minuman keras yang membuat gangguan kamtibmas.

    “Operasi cipkon ini rutin dilakukan dengan sasaran kerumunan orang atau pemuda guna mengantisipasi terjadinya gangguan keamanan, mencegah terjadinya aksi kejahatan serta memelihara dan menjaga kenyamanan masyarakat,” kata Kapolres.

    Kapolres menambahkan kegiatan ini sekaligus sebagai ajang sarana untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas secara langsung kepada masyarakat, agar selalu menjaga situasi kamtibmas yang kondusif guna mewujudkan pilkada pada 9 Desember mendatang berjalan aman, damai dan sejuk untuk menjadikan Kabupaten Serang rukun, maju dan sejahtera.

    “Kami mengajak semua elemen masyarakat dan stake holder untuk menciptakan kondisi aman kondusif menjadikan Kabupaten Serang daerah rukun, maju dan sejahtera,” tutur Mariyono. (AZM)

  • Kisruh Partai Berkarya, Helldy Diganti

    Kisruh Partai Berkarya, Helldy Diganti

    CILEGON, BANPOS – Adanya kekisruhan kepengurusan Partai Beringin Karya (Berkarya) di tingkat pusat, nampaknya berimbas ke tingkat daerah khususnya di Provinsi Banten.

    Setelah beredar di media sosial (medsos) Surat Keputusan dari DPP Partai Berkarya nomor : SK.010/DPP/BERKARYA/VIII/2020, tanggal 5 Agustus 2020.

    Dalam SK tersebut terdapat susunan personalia pelaksana tugas dewan pimpinan wilayah Partai Berkarya Provinsi Banten. Yang diketuai oleh Putu Kaimani, Sekretaris Mahyar, dan Bendahara Ubaidillah yang ditandatangani oleh Ketua Umum Muchdi Purwopranjono dan Sekretaris Jendral Badaruddin Andi Picunang.

    Padahal dalam kepengurusan sebelumnya, Helldy Agustian menjabat sebagai Ketua DPW Partai Berkarya Provinsi Banten sekaligus bakal calon walikota Cilegon yang diusung partai berlambang beringin itu, untuk bertarung di Pilkada Cilegon pada 9 Desember mendatang.

    Hal ini pun kemudian diduga mampu mengganggu langkah Helldy dalam pencalonan pada Pilkada Kota Cilegon 2020 sebagai Bakal Calon Wali Kota Cilegon. Diketahui, Helldy tengah maju bersama Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta sebagai Bakal Calon Wakil Wali Kota Cilegon.

    Sayangnya, Ketua DPW Partai Berkarya Banten Helldy Agustian, hingga berita ini diturunkan sulit untuk dihubungi wartawan bak ditelan bumi. Baik melalui telepon dan pesan whatsapp tidak di respon.

    Begitu pula dengan Sekertaris DPW PKS Banten Fauzi Salam. Fauzi sulit dikonfirmasi dengan alasan telepon genggam tengah eror. “Maaf, HP sedang eror,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPW PKS Banten Sanuji Pentamarta mengaku telah mendapatkan informasi tersebut. Katanya, ia pun tengah intens berkomunikasi dengan Helldy. “Saya sedang intens berkomunikasi, apalagi dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

    Saat ditanya tentang SK yang beredar, Sanuji mengaku optimistis hal tersebut tidak akan mengganggu pencalonan Helldy pada Pilkada Kota Cilegon. “Bagaimana pun, SK pencalonan pada pilkada telah jatuh ke tangan Pak Helldy. Saya masih optimis, persoalan ini tidak akan sampai mengganggu ke ranah pilkada,” tandasnya. (LUK)

  • Penggugat Bank Banten Minta Perlindungan ke LPSK

    Penggugat Bank Banten Minta Perlindungan ke LPSK

    SERANG, BANPOS – Penggugat Bank Banten, Ojat Sudrajat, meminta perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Permintaan itu untuk memastikan proses hukum yang sekarang sedang dilakukan berjalan dengan lancar.

    “Ya, kita sudah mengajukan permohonan untuk minta perlindungan agar proses hukum yang sedang berjalan ini berjalan dengan lancar tanpa ada permasalahan yang dapat menghambat itu,” kata penggugat, Ojat Sudrajat saat dikonfirmasi, Jumat (7/8/2020).

    Ojat menambahkan, dirinya melakukan gugatan ke Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan pemalsuan angka Non Performance Loans (NPL) pada dokumen laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 mengajukan perlindungan ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

    Ia mengaku, proses hukum terkait dugaan pemalsuan NPL ini sudah ia laporkan ke Bareskrim Mabes Polri pada 27 Juli 2020 lalu.

    “Laporan Pengaduan (Lapdu)-nya sudah diterima, sekarang sedang menunggu untuk proses tindaklanjutnya,” katanya.

    Hal serupa juga dikatakan oleh kuasa hukum penggugat Panri Situmorang.

    Menurut Panri, permohonan ini merupakan langkah antisipasi kami berserta klain kami dalam menghadapi proses hukum yang akan berjalan baik di Bareskrim Polri maupun di PN Serang.

    “Kami melihatnya ini merupakan kasus besar, yang banyak melibatkan orang-orang besar juga. Oleh karena itu, demi keamanan semua pihak yang berkepentingan dalam kasus ini, kami mengajukan permohonan perlindungan hukum ke LPSK,” jelasnya.

    Ia menekankan, yang dilaporkan oleh klain-nya ke Bareskrim Mabes Polri ini merupakan dugaan pemalsuan nilai NPL, bukan dugaan kredit fiktif.

    Menurut Panri, dua hal ini merupakan kasus yang berbeda dengan pelapor yang berbeda pula.

    “Informasi yang saya dapatkan, proses penanganan kasus itu dalam waktu dekat sudah memasuki proses penyidikan, karena laporannya sudah masuk sejak bulan Februari kemarin. Sedangkan laporan kami baru sebatas Lapdu,” akunya.

    Untuk diketahui, proses dugaan kredit fiktif ini diduga banyak melibatkan orang-orang penting di negeri ini. Prosesnya kini masih dalam gelar perkara untuk selanjutnya akan dilakukan penyidikan.

    Berdasarkan dokumen yang dimiliki redaksi, salah satu pengurus Bank Banten juga sudah dimintai keterangan oleh Bareskrim Mabes Polri terkait dugaan kredit fiktif ini.

    “Ya, ada surat pemanggilan itu. Rencananya melalui zoom meeting proses pemeriksaannya, namun karena ada satu lain hal, pihak Bareskrim membatalkan,” kata sumber internal Bank Banten.(RUS)

  • 2 Tahun di Lapas, Napi Kasus Terorisme Asal Serang Bebas

    2 Tahun di Lapas, Napi Kasus Terorisme Asal Serang Bebas

    CILEGON, BANPOS – Novero (50) alias Abu Ibrahim Bin Picak Abdullah yang sempat ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Cilegon, lantaran terlibat kasus terorisme jaringan JAT (Jemaah Anshorut Tauhid), akhirnya kembali bisa menghirup udara segar usai bebas, Jumat (7/8).

    Novero langsung memanjat syukur usai dinyatakan bebas, dengan dirinya langsung melakukan sujud di depan pintu masuk Lapas Kelas II Cilegon setelah sebelumnya melaksanakan Salat Duha terlebih dahulu.

    Kemudian disambut isak tangis oleh pihak keluarganya. Novero dibebaskan sekitar pukul 09.22 WIB. Diketahui, ia merupakan warga Cipocok Jaya, Kota Serang.

    Keterlibatan Novero alias Abu Ibrahim dalam kasus terorisme terbukti dari ia ikut serta dalam Jaringan Ansorut Tauhid (JAT) dan ikut serta mendanai salah satu salah satu anggota JAT, Alvin untuk berangkat ke Suriah.

    Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyaraatan (KPLP), Sumaryo mengatakan bahwa Novero bebas setelah menjalani dua tahun penjara, sebelumnya ia ditahan di Lapas Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat. Kemudian ia baru dipindahkan ke Lapas Cilegon pada 18 Juni 2020 untuk menjalani sisa masa hukuman.

    “Hari ini tepatnya tanggal 7 Agustus 2020 dibebaskan satu warga binaan tindak pidana UU 15 Tahun 2003 tentang Terorisme atas nama Novero bin Abdullah,” kata Maryo sapaan akrabnya kepada awak media saat ditemui di Lapas Cilegon, Jumat (7/8).

    Maryo menerangkan, Novero masuk penjara dan ditahan pada 7 Agustus 2018. Selama dipindah ke Lapas Cilegon, mantan napiter itu dalam keadaan sehat. Pihak Lapas juga sudah berkoordinasi dengan pihak Kepolisian, BIN, dan Densus 88 sebelum Novero bebas murni.

    “Sebelum dibebaskan kami sebenarnya sudah koordinasi dengan pihak-pihak terkait di antaranya dari Densus 88, kemudian dari BIN wilayah Banten, dan Polres Cilegon sehingga pada pelaksanaannya hari ini mereka pun turut serta mendampingi,” katanya.

    Hasil pantauan di lapangan, Novero bebas mendapat pengawalan ketat dari pihak Densus 88 Antiteror, BIN dan pihak kepolisian Polres Cilegon.

    “Novero ini pada hari ini dijemput oleh pihak keluarganya, anak istrinya semuanya datang ke sini,” tandasnya.(LUK)

  • Anak-anak Daring, Orangtua Darting

    Anak-anak Daring, Orangtua Darting

    JAKARTA,BANPOS- Sistem pembelajaran jarak jauh di zaman corona tak semudah dibayangkan di awal-awal. Masalah muncul di sana-sini. Mulai dari anak kurang konsentrasi, orangtua kesulitan membeli kuota internet, sampai repotnya orangtua membagi waktu mendampingi anak saat sekolah. Akhirnya, saat anak-anak belajar daring, para orangtua darting alias darah tinggi.

    Sudah hampir enam bulan anak-anak belajar dari rumah. Belum ada kejelasan kapan sekolah akan dibuka kembali. Jangankan untuk zona merah atau kuning, untuk zona hijau saja belum jelas. Kondisi ini membuat sebagian masyarakat dongkol. Sebab, sekolah daring yang berjalan selama ini ternyata merepotkan.

    Meski banyak keluhan, Mendikbud Nadiem Makarim masih belum memberikan solusi konkret. Dia hanya bilang, belajar mengajar sejatinya dapat dilakukan kapan dan di mana saja, termasuk dalam kondisi apapun.

    “Situasi yang sulit bukannya mematahkan semangat belajar tetapi justru semakin menguatkan,” kata Nadiem, melalui rekaman video pada diskusi daring dalam rangkaian Hari Anak 2020, di Jakarta, kemarin.

    Dia pun meminta peran serta orangtua agar lebih optimal dalam mendidik anak, terutama saat pembelajaran jarak jauh masih diterapkan. Menurutnya, pendidikan yang baik dan menggembirakan hanya dapat terwujud apabila semua pihak, mulai dari siswa, orangtua, dan guru saling bergotong royong dalam mengerjakannya.

    Ketua Komisi X DPR Saiful Huda merasakan betul kesusahan para orangtua mengenai sekolah daring ini. Termasuk beratnya membeli kuota internet. Karena itu, dia mendesak Kemendikbud mengajukan dana darurat. Dana ini salah satunya digunakan untuk menyediakan kuota internet gratis.

    Pengajuan dana ini, kata dia, juga bisa membantu meningkatkan serapan anggaran di Kemendikbud yang masih rendah. “Sekaligus juga menjadi jawaban atas keluhan Presiden terkait rendahnya penyerapan dana Covid-19,” ujar Saiful, kemarin.

    Huda menjelaskan, belajar daring memunculkan banyak masalah. Antara lain banyak siswa yang belum punya ponsel pintar, keterbatasan dana untuk membeli kuota data, hingga tidak meratanya akses internet di sejumlah daerah. Kondisi ini memaksa para siswa melakukan berbagai upaya agar bisa tetap belajar.

    “Sebagian siswa nongkrong di warung kopi untuk dapat wifi gratis, ada yang patungan dan berkumpul bersama untuk beli modem data, hingga naik ke ketinggian untuk dapat sinyal. Bahkan ada siswa yang nekat berangkat sekolah sendirian karena tidak punya smart phone,” ujarnya.

    Komisioner KPAI Retno Listyarti ikut bicara. Kata dia, sekolah daring maupun luring selama pandemi Covid-19 sarat kendala. Sayangnya, tiidak terlihat langkah-langkah konkret Nadiem mengatasi berbagai ini.

    Dia memaparkan, jutaan anak Indonesia saat ini terkurung di rumah. Para orangtua cemas terhadap efek jangka panjang pada anak-anak akibat terisolasi di rumah. “Mereka kehilangan hak bermain, kesempatan bersosialisasi, dan terlalu lama beristirahat dari kegiatan akademik dan ekstrakurikuler di sekolah,” tegasnya.

    Para guru juga sudah capek dengan kondisi sekarang. Sekjen Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) Satriawan Salim menyatakan, yang darting bukan hanya orangtua, tapi juga guru-guru. Dia membeberkan keluhan yang dialami murid dan orangtua sama dengan keluhan para guru.

    Dia mencontohkan, seperti terbatasnya provider, uang untuk membeli paket data, hingga para siswa yang belum mempunyai smartphone. Apalagi, di sejumlah daerah, relokasi dana BOS untuk membeli paket internet belum diterima para guru. “Iya betul ini membuat kami mengeluh. Baru dua hari lalu kami bertemu para Serikat Guru dan keluhannya hampir sama di daerah,” jelasnya. (UMM/AZM/RMCO)

  • Kantor Kelurahan Banjarsari Kosong, Warga Kecewa Dengan Pelayanan

    Kantor Kelurahan Banjarsari Kosong, Warga Kecewa Dengan Pelayanan

    CIPOCOKJAYA,BANPOS- Pelayanan Kelurahan Banjarsari dinilai mengecewakan oleh warga. Hal ini disebabkan karena kosongnya kantor kelurahan kendati masih dalam waktu pelayanan. Pihak Kelurahan Banjarsari berkilah bahwa kekosongan tersebut karena mereka sedang melayat salah satu pegawai kecamatan.

    Salah satu warga yang mengaku bernama Dwi mengatakan, dirinya datang ke kantor kelurahan untuk mengurus berkas keperluan dirinya. Saat itu masih pukul 11.00 WIB, namun kantor kelurahan sudah dalam keadaan kosong.

    “Saya datang kesini sekitar jam 11.00, ternyata tidak ada pegawai kelurahan sama sekali. Padahal kan itu belum waktunya istirahat. Yang ada di kantor cuma satu orang bapak-bapak yang mengaku sebagai petugas kebersihan,” ujarnya kepada awak media, Rabu (5/8/2020).

    Saat Dwi menanyakan hal tersebut kepada petugas kebersihan itu, disebutkan bahwa para pegawai kelurahan sedang keluar untuk melayat salah seorang pegawai di Kecamatan Cipocok Jaya. Petugas kebersihan itu meminta Dwi dan warga lainnya untuk menunggu.

    “Katanya semua sedang keluar melayat orang kecamatan. Kami diminta tunggu saja, karena dia juga bilangnya tidak bisa berbuat apa-apa karena kan cuma seorang Office Boy (OB), tidak bisa melayani,” jelasnya.

    Dwi pun akhirnya menunggu hingga pukul 11.50 WIB. Akan tetapi, tidak ada satu pun pegawai kelurahan yang kunjung hadir. Akhirnya ia memutuskan untuk pulang, begitu pula dengan beberapa warga lainnya yang sedang menunggu.

    “Karena tidak ada yang datang, kami akhirnya pulang. Tentu kecewa sebagai warga, karena kan kelurahan itu pelayanan publik. Harusnya tetap ada ketika masyarakat membutuhkan. Kami juga gak ngelarang kok kalau memang ada kegiatan, tapi jangan kosong dong kantornya,” tegas Dwi.

    Sementara itu, Kasi Ekbang pada Kelurahan Banjarsari, Ahmad Fahrudin, mengklaim bahwa kedatangan masyarakat sudah mendekati waktu istirahat yakni pukul 12.30 WIB. “Iyah datangnya udah mau jam istirahat, kalau pun mau dilayani harus menunggu,” katanya saat dikonfirmasi ke kantor Kelurahan Banjarsari.

    Selain itu, ia mengatakan bahwa pada saat warga datang, dirinya tengah mengurusi berkas ke luar kelurahan. Sementara kasi dan pegawai lainnya melayat ke salah satu rumah pegawai kecamatan karena orangtuanya meninggal dunia.

    “Jadi hanya tinggal satu orang saja, dan kebetulan tugas disini sebagai petugas kebersihan. Mungkin karena itu yang jaga juga gak bisa melayani masyarakat secara maksimal,” terangnya.

    Meski demikian, ia meminta maaf kepada masyarakat yang kecewa terhadap pelayanan yang diberikan Kelurahan Banjarsari. Ia berjanji akan terus memaksimalkan kinerja seluruh pegawai agar tidak terulang kejadian yang sama.

    “Iyah kami minta maaf, mungkin masyarakat kecewa juga, dan kebetulan lagi full juga saya ke luar tadi, dan pak lurah juga sedang ada kegiatan di luar,” tandasnya. (DZH)