BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Pengurus Siap Hadapi Gugatan Pemalsuan Laporan Bank Banten

    Pengurus Siap Hadapi Gugatan Pemalsuan Laporan Bank Banten

    SERANG, BANPOS – Dewan Komisaris dan Direksi Bank Banten menampik dengan tegas tudingan kredit fiktif sekitar Rp150 miliar yang terdapat di Bank Banten. Pasalnya, semua laporan keuangan Bank Banten diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar dan diawasi oleh OJK.

    Kredit Bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk (Bank Banten) yang setiap tahunnya mengalami perbaikan merupakan bukti hasil kinerja Bank Banten dalam mengatasi kredit bermasalah.

    Rasio kredit bermasalah Bank Banten tahun 2019 terus membaik seiring dengan penurunan portofolio kredit UMKM, dan ekspansi kredit konsumer yang memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan pendapatan bunga perseroan semenjak bertransformasi menjadi Bank Pembangunan Daerah.

    Adapun indikator perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi Bank Pundi terdiri atas NPL gross yang pada 2018 sebesar 5,90 persen turun pada 2019 menjadi 5,01 persen. Sedangkan NPL Net tercatat dari 4,92 persen pada 2018 menjadi 4,01 persen di 2019.

    Direktur Utama Bank Banten menjelaskan bahwa sebagaimana perbankan lainnya yang berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Banten senantiasa patuh dan bergerak dalam kerangka tata kelola perusahaan yang baik, serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi.

    “Jadi kami menjamin dan memastikan bahwa kredit fiktif ataupun pemalsuan laporan kredit di Bank Banten itu tidak ada. Turunnya NPL Bank Banten 2019 murni dari hasil upaya manajemen dalam melakukan perbaikan kinerja Bank Banten pasca akuisisi dari Bank Pundi,” jelasnya.

    Pelaksanaan Good Corporate Government (GCG) dalam setiap aktivitas Bank Banten adalah upaya dalam menjamin para pengambil keputusan untuk dapat mempertanggungjawabkan kepada pihak yang terperngaruh keputusan tersebut, dalam hal ini kewajaran transaksi serta keterbukaan informasi bagi para pemangku kepentingan. GCG merupakan suatu mekanisme tata kelola sumber daya organisasi.

    Mekanisme tersebut dilakukan secara efisien, efektif, ekonomis dengan prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan oleh Manajemen Bank Banten.

    “Upaya-upaya perbaikan kinerja keuangan Bank Banten yang telah berhasil kami catatkan senantiasa patuh dan berlandaskan dengan kerangka tata kelola perusahaan yang baik serta menerapkan manajemen risiko yang terintegrasi,” lanjut Fahmi.

    Sebelumnya, M Ojat Sudrajat telah melaporkan laporan keuangan Bank Banten tahun 2019 ke Bareskrim Mabes Polri akhir Juli lalu. “Saya mengadukan Laporan Keuangan Bank Banten tahun 2019 ke Bareskrim Mabes Polri pada 27 Juli. Hal tersebut lantaran rasio kredit bermasalah secara neto (Non Performing Loan/NPL net) Bank Banten sebesar 4,01 persen namun ditetapkan sebagai Bank Dalam Pengawasan Intensif (BDPI) oleh OJK pada 19 Juni 2019 lalu. Sedangkan pada saat NPL net Bank Banten tahun 2018 sebesar 4,92 persen, kondisi Bank Banten baik-baik saja,” paparnya.

    M Ojat Sudrajat mengatakan, selain kejanggalan laporan rasio kredit bermasalah secara neto atau non performing loan (NPL nett), pihaknya juga melakukan investigasi lebih lanjut terhadap Bank Banten. Hasilnya, diduga terdapat kredit fiktif yang nilainya di atas Rp150 miliar dari jenis kredit Komersial. Dia menyebut kredit itu diberikan oleh PT X sebagai inisialnya.

    Menanggapi gugatan tersebut, Fahmi mengaku bahwa pihaknya siap menghadapi gugatan hukum yang dilayangkan oleh Ojat Sudrajat. “Kami siap hadapi gugatan hukum terkait pemalsuan laporan Ban Banten. Kami akan siapkan bukti-bukti yang dapat mendukung argumentasi kami saat memberikan keterangan. Kami akan ikuti alur prosesnya jika memang diperlukan,” kata Fahmi. (*/PBN)

  • Polda Banten Ungkap Penyelundupan 159 Kilogram Ganja Asal Aceh

    Polda Banten Ungkap Penyelundupan 159 Kilogram Ganja Asal Aceh

    SERANG, BANPOS – Direktorat Reserse Narkoba Polda Banten berhasil menggagalkan upaya penyelundupan 159 kg ganja asal Aceh. Adapun dalam upaya tersebut, Polda Banten juga mengamankan 9 tersangka pengedar barang haram tersebut.

    Keberhasilan penggagalan pengiriman ganja ke Jakarta itu diungkap oleh Kapolda Banten Irjen Fiandar di Mapolda Banten, Kamis (30/7/2020). Dikatakan, bahwa para tersangka ditangkap di tiga lokasi yang berbeda, yakni dua orang di daerah Cideng, Jakarta Pusat, tiga orang di Parung, Bogor, dan lima orang di Aceh.

    Irjen Fiandar mengatakan, jika modus pengiriman barang haram tersebut menggunakan peti dan panel Telkom. Cara itu digunakan untuk mengelabui aparat keamanan. “Sembilan tersangka yang kami amankan itu memiliki peran yang berbeda-beda,” ujar Irjen Fiandar.

    Dijelaskan, pelaku SP (33) berperan sebagai pengirim barang, RN (31) mengawasi proses pengemasan dan perjalanan ganja., MN (43) pengepul ganja dari petani, HN (39) sebagai pengantar ganja dari gudang ke kantor ekspedisi, dan FR (39) membantu proses pengepakan ganja di Aceh. Kemudian, tersangka BU (39) dan AS (37) bertugas pengatur pengambilan ganja di Jakarta dan Bogor, MR (39) pengawas ganja di Bogor, dan YN (30) pengambil barang di Bogor.

    Direktur Reserse Narkoba Polda Banten, Kombes Susatyo Purnomo Condro menambahkan, kasus ini adalah yang terbesar sepanjang 2020. Disebutkan, para pelaku disangka melanggar Pasal 114 Ayat 2, Pasal 111 Ayat 2, Pasal 132 Ayat 2 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

    Susatyo juga mengungkapkan kronologi pengungkapan tersebut, yang dimulai pada awal Juli 2020 ketika pihaknya mendapatkan informasi pengiriman ganja dalam jumlah besar dari Aceh menuju Jakarta. Kemudian, pada 18 Juli lalu, aparat memonitor pengiriman lewat kargo ke Jakarta.

    Pada 23 Juli lalu, ratusan kilogram ganja itu tiba di Pelabuhan Bakauheni, Lampung, dan menyeberang ke Pelabuhan Merak, Banten. Aparat lalu menghadang angkutan pengangkut ganja tersebut di kawasan rest area jalan tol Jakarta-Merak.

    “Setelah melalui proses penyelidikan, pada 24 hingga 26 Juli Tim Gabungan Subdit melakukan penangkapan serentak di tiga lokasi berbeda, yakni di Cideng, Parung, dan Aceh,” ujar Kombes Susatyo. Dikatakan, ganja tersebut akan diedarkan di Jakarta dan Jawa Barat. (RUL)

  • Proyek Tol Serang-Panimbang Makan Korban

    Proyek Tol Serang-Panimbang Makan Korban

    KRAGILAN, BANPOS – Kerumunan masyarakat umum di Proyek Strategis Nasional (PSN) di Banten memakan korban. Dua remaja terlibat kecelakaan di  kawasan obyek vital pada Proyek Jalan Tol Serang Panimbang, tepatnya di Kampung Tegal Duhur Desa Silebu Kecamatan Kragilan Kabupaten Serang, Jumat (24/7).

     

    Kecelakaan yang melibatkan dua kendaraan sepeda motor Vario dengan nomor polisi A 2758 HH dan Yamaha Soul dengan nomor polisi A 2294 FO ini langsung ditindaklanjuti oleh Polres Serang Kabupaten dengan melakukan Cek TKP. Sementara itu, korban dilarikan ke RSUD Serang.

     

    “Kronologis kejadiannya, ketika kendaraan sepeda motor Honda Vario nomor polisi A 2758 HH yang dikendarai MR X sebelum kejadian berjalan dri arah DS Pabuaran  menuju Ds Cilebu tiba di tempat kejadian melewati jalan proyek tol secara bersamaan dari arah berlawanan, datang jen Yamaha Mio nomor polisi A 2294 FO dikendarai MR X, terjadi tabrakan,” ujar Kapolres Serang, AKBP Maryono.

     

    Diketahui, kejadian Laka Lantas tersebut terjadi sekira jam 17.15 WIB. Akibat kejadian tersebut, pengendara Honda vario meninggal di TKP serta kedua kendaraan mendapat kerusakan.

     

    “Tindakan selanjutnya, menginput laporan sementara di Tab, kemudian catat saksi dan mengamankan barang bukti, lalu membuat LP dan melengkapi mindik awal,” tandasnya. (MUF)

  • Pendapatan Dishub Memble, Aje Kendor ‘Murka’

    Pendapatan Dishub Memble, Aje Kendor ‘Murka’

    SERANG, BANPOS – Realisasi target retribusi Dishub Kota Serang per bulan Juni jeblok. Hal tersebut membuat Walikota dan Wakil Walikota Serang marah, bahkan sampai mengancam akan mengganti Kepala Dishub Kota Serang.

    Bukan tanpa alasan para kepala daerah itu marah. Mereka menilai dalam melakukan tugasnya setiap tahun, Dishub terkesan lalai. Hingga muncul spekulasi bahwa terjadi kebocoran pendapatan pada dinas yang pernah dipimpin oleh Walikota Serang, Syafrudin itu.

    “Kami memerintahkan inspektorat untuk melakukan audit terhadap Dishub Kota Serang,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, seusai memimpin rapat evaluasi realisasi anggaran di Puspemkot Serang, Senin (20/7).

    Menurutnya, ada kemungkinan Dishub Kota Serang terjadi kebocoran pendapatan. Sebab, sejak tahun lalu pun realisasi pendapatannya selalu dibawah daripada target.

    “Kemungkinan ada kebocoran-kebocoran itu. Karena dari target Rp1.3 miliar dan titik parkir itu banyak. Jadi kemungkinan ada kebocoran,” terangnya.

    Tahun lalu saja, kata Syafrudin, Dishub Kota Serang dalam satu tahun hanya dapat merealisasikan target sebesar 35 persen. Maka dari itu, apabila memang ada kebocoran maka dirinya tidak segan untuk memberikan sanksi khusus.

    “Kami akan memberikan sanksi khusus. Pergantian kepala dinas,” tegas Syafrudin. (DZH)

  • Setahun Dibiarkan Mangkrak, Proyek Gorong-gorong Kepandean Telan Banyak Korban

    Setahun Dibiarkan Mangkrak, Proyek Gorong-gorong Kepandean Telan Banyak Korban

    SERANG, BANPOS – Proyek gorong-gorong yang dikerjakan Kementerian PUPR di Jakarta di Jalan Letnan Jidun Kepandean Kota Serang tahun 2019 lalu, hingga saat ini masih meninggalkan pekerjaan yang tak tuntas.

    Proyek miliaran yang dikerjakan rekanan atau pihak ketiga ini juga sempat ramai diberitakan, lantaran adanya dugaan pungutan liar (Pungli) oknum pegawai berseragam PNS, dengan meminta sejumlah uang jutaan rupiah kepada pemilik toko yang ada di sepanjang jalan dengan dalih untuk menutup lubang gorong-gorong tersebut.

    Bahkan Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) pada bulan Mei tahun 2019, telah memerintahkan jajarannya untuk mengusut tuntas siapa oknum yang diduga melakukan pungli tersebut.

    Pantauan, Senin (20/7), proyek gorong-gorong yang dikerjakan setahun lalu, tampak dibiarkan lubangnya tidak tertutup rapih, bahkan menganga lebar dengan ukuran panjang dan lebar berdiameter 60 cm.

    Menurut salah seorang warga setempat, Triana (35), banyak pengendara roda dua dan empat yang terperosok masuk gorong-gorong. Bahkan ada seorang wanita mengendarai sepeda roda dua jatuh dan masuk got.

    “Saya pikir kalau proyek pemerintah itu dikerjakan dengan tuntas, dengan kualitas baik. Tapi kenapa gorong-gorong ini dikerjakan asal-asalan. Sudah banyak masyarakat jadi korban, dan terakhir ada ibu-ibu jatuh sampai luka-luka karena motornya terperosok masuk got. Mobil juga banyak masuk ke got itu. Tapi orangnya enggak luka. Hanya mobilnya rusak,” katanya.

    Warga maupun pengguna jalan mengaku kebingungan, karena harus mengadu kesiapa atas proyek pengerjaan asal jadi dan memakan korban ini.

    “Para korban hanya menggerutu. Karena bingung harus lapor dan mengadu ke siapa. Mudah-mudahan sih kami berharap gorong-gorong yang masih belum ditutup segera dibenahi oleh pemerintah,” harapnya.

    Sementara itu, menurut warga lainnya, Mukti, abainya pemerintat pusat terhadap program kerja yang dilakukannya karena rendahnya sumber daya manusia (SDM) baik di kementerian atau pemborong.

    Oleh karena itu, pihaknya meminta kepada Pemprov Banten dan Pemkot Serang melakukan intervensi ke Kementerian PUPR agar dapat menuntaskan proyeknya dengan baik dan benar.

    “Yang saya tahu, pemerintah hanya membuat gorong-gorong setengah saja. Karena sepanjang jalan di Kepandean ini yang nutup atas gorong-gorongnya adalah warga. Ini kan aneh. Apakah programnya ada penyelewengan atau memang kurang diperencanaan program pembangunan. Karena pada tahun 2019 lalu, saat gorong-gorong masih dikerjakan oleh pemborong, para pemilik toko yang didepan itu ditawari dan diminta uang oleh oknum berseragam PNS dengan dalih untuk menutup atas gorong-gorong. Tapi banyak karena mintanya besar. Saya rasa pak gubernur dan pak walikota bisa turun tangan atasi ini,” paparnya.

    Seolah tak peduli, Kepala Dinas PUPR Banten, M Tranggono tidak dapat dimintai tanggapanya. Teleponnya aktif namun tak merespon. Bahkan pesan WhatsApp Messenger yang dikirim redaksi hanya dibaca saja.

    Anggota Komisi IV DPRD Banten, Muhlis menyesalkan sikap PUPR yang tidak melakukan pengontrolan di lapangan atas proyek pemerintah pusat yang ada di Banten. Sehingga banyak pembangunan infrastruktur malah menyusahkan masyarakat.

    “Nanti kita akan cek ke lapangannya. Kalau emang benar, besok (hari ini,red) kita akan sampaikan langsung ke Dinas PUPR. Kebetulan besok ada rakor (rapat kerja) dengan PUPR,” terang Muhlis.(RUS)

  • Alot, Laporan Keuangan Bank Banten Diragukan BGD

    Alot, Laporan Keuangan Bank Banten Diragukan BGD

    SERANG, BANPOS – Laporan keuangan Bank Banten dalam acara rapat umum pemegang saham (RUPS) tahunan yang dilaksanakan di hotel Horison, Serang, Jumat (17/7/) berlangsung alot. Rapat yang dimulai sejak pukul 08.00 WIB itu seharusnya sudah selesai pada pukul 12.00 WIB.

    Namun, hingga pukul 17.30 rapat terhenti tanpa ada keputusan dan penjelasan dari pihak Bank Banten.

    Informasi dihimpun, laporan keuangan Bank Banten itu menjadi lama lantaran PT Banten Global Development (BGD) selaku perusahaan induk dari Bank Banten tetap ragu dan mempertanyakan kinerja Bank Banten.

    Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) selaku pemegang saham pengendali mewakilkan kepada Sekda Banten Al Muktabar dan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten, Rina Dewiyanti.

    Al Muktabar dan Rina datang ke acara RUPS pukul 08.30 WIB, namun rapat belum usai pada 10.30 WIB, keduanya kompak meninggalkan ruang rapat, dan menyerahkan keputusannya kepada Plt Dirut PT BGD, Fatoni.

    “Ya, tadi emang sempat alot. Ini juga belum selesai. Tapi kita udah tidak pakai ruangan di sini lagi, karena argonya sudah habis,” kata Kabag informasi perusahaan Bank Banten Rahmat Hidayat, Jumat (17/7).

    Hal serupa juga dikatakan salah satu staf Bank Banten. Kepada wartawan, staf tersebut meminta maaf karena agenda press conference yang semula diagendakan, tidak bisa dilaksanakan.

    “Kami mohon maaf, karena ada hal yang harus disesuaikan, sehingga rapat belum selesai sampai saat ini,” katanya.

    Salah satu pemilik saham Bank Banten Indra mengatakan, setelah istirahat makan siang rapat ditunda sampai jam 15.00 WUB oleh pemegang saham mayoritas.

    “Tapi sampai jam 16.00 lewat, ternyata semakin sepi. Saya juga mempertanyakan ini,” katanya.

    Ia mengungkapkan, secara umum rapat sebelum solat Jumat tadi berjalan lancar, ada beberapa hal memang yang dipertanyakan dan belum terjawab. “Kami belum menerima laporan keuangannya, sehingga belum memutuskan,” ujarnya.(RUS)

  • Fit & Proper Test PKB, Pasangan Haji Ingin Kembali Hidupkan Kota Santri di Cilegon

    Fit & Proper Test PKB, Pasangan Haji Ingin Kembali Hidupkan Kota Santri di Cilegon

    SERANG, BANPOS – Datangi kantor Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB) Provinsi Banten, pasangan Bakal Calon (Bacalon) Walikota dan Wakil Walikota Cilegon, Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta (Haji) berharap, partai yang digawangi oleh Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PKB tersebut, dapat bersama-sama (pasangan Haji, Red) dalam memenangkan Pilkada Kota Cilegon periode 2020 – 2025 mendatang.

    “Hari ini, kita mendatangi kantor DPW PKB, guna menyampaikan visi dan misi pasangan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta (Haji). Dan kita berharap, pasangan Haji dapat bersama-sama PKB dan PKB dapat bersama-sama dengan kita,” ujar Sanuji Pentamarta, yang merupakan Ketua DPW PKS Banten dan anggota DPRD Provinsi Banten periode 2014-2019, di Kantor DPW PKB Banten, Jalan Ki Ajurum No.06, Cipocok Jaya, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, Senin (6/7/2020).

    Lebih lanjut Sanuji mengatakan, bahwa salah satu visi dan misi yang disampaikan pasangan Haji adalah ingin kembali menghidupkan semangat kota santri ditengah kota industri.

    “Jika nantinya PKB bergabung dengan kita, tentu dapat menguatkan salahsatu visi misi kita tersebut,” kata Sanuji, yang diketahui akan berkomitmen siap door to dor menyambangi dan menyerap aspirasi masyarakat Kota Cilegon tersebut.

    Sementara itu ditempat yang sama, Ketua DPW PKB Banten, Ahmad Fauzi menjelaskan, jika partai yang dipimpinnya tersebut memang tengah melakukan tahapan ketiga Pilkada (kota Cilegon) yaitu mengantarkan para calon yang sudah dinyatakan lulus adminitrasi untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan/Fit and proper test, melalui Zoom meeting dengan DPP.

    “Berdasarkan nanti hasil Fit and proper test ini, dpp akan melakukan pleno untuk memutuskan siapa yang akan diusung dari PKB Cilegon,” ungkap Ahmad Fauzi.

    Dirinya pun berharap, hasil tersebut dapat segera diketahui kemana arah PKB di Pilkada Kota Cilegon. “Apakah ke pasangan Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta, Reno atau ke Ibu Ati. Kita lihat dalam waktu 15 hari ke depan,” Ahmad Fauzi menambahkan.

    Adapun diketahui sebelumnya, bahwa bacalon Walikota dan Wakil Walikota Kota Cilegon yang telah mendaftarkan diri mengikuti penjaringan Calon di PKB antara lain Helldy Agustian dan Sanuji Pentamarta (Walikota dan Wakil Walikota), Reno Yanuar (Wakil Walikota) dan Ratu Ati Marliati (Walikota). (RUL)

  • Gagal Beraksi, Dua Pelaku Curanmor Asal Pandeglang ‘Bonyok’ Dihajar Warga Walantaka

    Gagal Beraksi, Dua Pelaku Curanmor Asal Pandeglang ‘Bonyok’ Dihajar Warga Walantaka

    WALANTAKA,BANPOS- Nasib sial dialami dua pelaku curanmor asal pandeglang. Aksinya berhasil digagalkan warga Walantaka, Kota Serang lantaran gerak-geriknya mencurigakan saat beraksi.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun BANPOS, kendaraan Honda Scopy yang dikendarai oleh Sri Hadriyanti warga Kelurahan Pageragung, Kecamatan Walantaka memarkirkan kendaraannya di minimarket di Kelurahan Pipitan, Sabtu (4/7/2020).

    Dua pelaku yang melihat korban lengah karena berbelanja langsung melakukan aksinya. Dengan menggunakan kunci leter T pelaku merusak kunci kendaraan korban. Namun, rupanya pelaku tidak sadar jika warga yang berada di sekitar lokasi kejadian memantau gerak-gerik pelaku.

    Saat pelaku hendak memacu gas kendaraan curian, seorang warga langsung menendang kendaraan tersebut dan pelaku langsung tersungkur. Melihat rekannya tersungkur, pelaku lainnya pun melarikan diri ke perkampungan. Berbekal ciri-ciri dari saksi, warga pun mengejar pelaku dan tertangkap.

    Tak ayal pelaku ini pun menjadi bulan-bulanan warga sebelum membawanya ke polsek walantaka. Pelaku dibawa beserta barang bukti sepeda motor honda beat merah yang digunakan untuk beraksi.

    Kapolsek Walantaka AKP Kasmuri membenarkan peristiwa tersebut. Saat ini pihaknya masih melakukan pendalaman atas kasus tersebut.

    “Benar, saat ini kami masih mendalami. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kita dapat memberikan informasi perkembangannya,” kata Kapolsek. (AZM)

    Diduga Ingin Curi Motor di Walantaka, Seorang Pria Dihakimi Massa

  • Meski Dihantui Isu Rekom, Reno Tetap Optimis Duet Bersama Iye

    Meski Dihantui Isu Rekom, Reno Tetap Optimis Duet Bersama Iye

    CILEGON, BANPOS – Meski dihantui isu surat rekomendasi DPD PAN Kota Cilegon nomor: PAN/31.06/A/K-S/002/VII/2020 tertanggal 3 Juli sudah mengusulkan pasangan Iye Iman Rohiman- Awab sebagai calon Walikota/ Wakil Walikota, Ketua DPC PDI Perjuangan Cilegon, Reno Yanuar tetap optimis bisa maju sebagai calon Wakil Walikota dengan Iye yang sudah diusung PAN dan PPP.

    “Dinamika politik di tingkat bawah itu hal biasa. Saya optimis saya bisa maju dalam pilkada. Saya percaya pak Yandri (Yandri Susanto,red) bijaksana siapa tokoh yang akan dipilih mendampingi Haji Iye (Iye Iman Rohiman,red). Tunggu saja keputusan DPP PAN PDIP dan PPP,” ujar Reno Yanuar saat menghubungi Banten Pos, Sabtu (4/6).

    Reno mengungkapkan bahwa Yandri sudah dianggap kakak sehingga tahu betul kemana pilihan PAN calon Wakil Walikota. Terlebih antara PAN dan PDIP sangat harmonis di tingkat pusat.

    “Pak Yandri itu sudah seperti kakak. Beliau pasti bijak untuk memilih yang terbaik calon kepala daerah di Kota Cilegon. Pak Yandri pasti berprinsip bahwa maju Pilkada dgnengusung kadernya harus menang. Itu yang kita perjuangkan bersama,” terang Reno yang jug calon Wakil Walikota Cilegon dengan nada optimis.

    Cilegon, kata Reno masih banyak yang harus dibenahi dan diperbaiki, seperti sarana kesehatan, pendidikan, ekonomi,keagamaan, dan sosial budaya.

    “Maju sebagai calon kepala daerah harus menang. Kita masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperhatikan. Saya yakin dengan Haji Iye bisa mewujudkan Cilegon Unggul dan Sejahtera,” ucap mantan Anggota DPRD Cilegon ini.

    Sebelumnya, Wakil Ketua DPP PAN, Yandri Susanto mengaku sudah menerima usulan rekomendasi dari DPD PAN Cilegon dengan mengusulkan pasangan Iye- Awab senagai calon Walikota/ Wakil Walikota Cilegon, pada Jum’at (3/6).

    Dalam surat rekom tersebut ditandatangani Alawi Mahmud sebagai Ketua dan Hasbudin sebagai Sekretaris.(BAR)

  • Tuntut Penyesuaian UKT, Mahasiswa Untirta Aksi di Rektorat

    Tuntut Penyesuaian UKT, Mahasiswa Untirta Aksi di Rektorat

    SERANG, BANPOS – Puluhan mahasiswa Untirta melakukan aksi di depan rektorat untuk menuntut penyesuaian besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT). Mereka menegaskan bahwa di tengah kondisi pandemi Covid-19, perekonomian orangtua mahasiswa sangat terpukul sehingga dibutuhkan adanya penyesuaian besaran UKT.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, para mahasiswa membentangkan spanduk bertuliskan ‘Sultan Kok Pelit’ dan ‘Potong UKT 50% Demi Kesejahteraan’. Selain itu, mereka juga meneriakkan yel-yel ‘Berikan kami potongan UKT’ dan ‘Ekonomi sulit, Untirta kok pelit’.

    Salah satu massa aksi, Baihaqi, menegaskan bahwa para mahasiswa menuntut kepada pihak rektorat untuk memberikan pembebasan UKT sebesar 50 persen dan subsidi kuota internet yang layak. Sebab, kondisi pandemi Covid-19 sangat menyulitkan mereka.

    “Kondisi kehidupan mahasiswa yang semakin sulit akibat adanya Pandemi Covid-19 dan adanya penurunan penghasilan orangtua mahasiswa, sehingga mahasiswa terbebani oleh banyaknya biaya yang harus dikeluarkan,” ujar Baihaqi di depan gedung rektorat, Kamis (2/7).

    Dalam aksi itu, mereka menuntut agar rektorat Untirta dapat mengeluarkan kebijakan pembebasan UKT minimal 50 persen dan atau penyesuaian UKT minimal menurunkan 2 golongan UKT.

    “Berikan subsidi Kuota selama Pembelajaran Jarak Jauh sebesar Rp100.000/bulan. Kami juga menuntut Rektorat untuk membuat mekanisme (SOP) dalam pembelajaran jarak jauh,” terangnya.

    Tuntutan lainnya yakni rektorat harus memenuhi kebutuhan pokok mahasiswa perantau yang masih ada di Serang dan rektorat harus menghentikan tindakan anti demokrasi yang dilakukan pihak kampus terhadap mahasiswa.

    Perwakilan massa aksi pun diterima oleh pihak rektorat. Audiensi berlangsung selama kurang lebih dua jam. Namun, hasil audiensi ternyata masih belum memuaskan para mahasiswa.

    Perwakilan mahasiswa yang ikut beraudiensi, Faiz, mengatakan bahwa pihak rektorat yang diwakili oleh Wakil Rektor 2, Kurnia Nugraha, tidak mau menandatangani nota kesepahaman terkait tuntutan yang mereka suarakan.

    “Pak Wakil Rektor 2 tidak mau memberikan tanda tangan pada nota kesepahaman yang kami sodorkan. Jadi tidak ada tuntutan dari kami yang dipenuhi oleh pihak rektorat,” terangnya.

    Oleh karena itu, dirinya mengaku akan kembali mendiskusikan tindaklanjut hasil aksi tersebut. Namun ia menegaskan, tidak menutup kemungkinan pihaknya akan kembali menggelar aksi massa.

    “Ini akan kami rundingkan dulu bersama dengan kawan-kawan ormawa untuk bagaimana skema kedepannya. Kami juga akan mengaji lagi data yang kami terima dari rektorat, kalau memang valid maka kami akan lanjutkan dengan aksi lagi,” tandasnya.

    Untuk diketahui, pada Senin (29/6) yang lalu, BEM KBM Untirta bersama dengan perwakilan BEM Fakultas dan DPM serta MPM melakukan audiensi dan disiarkan langsung melalui akun resmi BEM KBM Untirta.

    Hasilnya, pengajuan pendaftaran penyicilan, penundaan, penyesuaian, pembebasan UKT semester akhir dan mahasiswa yatim/piatu diperpanjang hingga 17 Juli mendatang.

    Untuk pengajuan penyesuaian UKT yang diterima, akan diturunkan golongan UKTnya menjadi golongan 2 hingga golongan 3. Rektorat pun menjamin pengajuan yang sesuai syarat akan diterima. (DZH/AZM)