BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Hujan Lebat, Nelayan Binuangeun Tersambar Petir Saat Nunggu Bangkrak

    Hujan Lebat, Nelayan Binuangeun Tersambar Petir Saat Nunggu Bangkrak

    BINUANGEUN, BANPOS – Hujan lebat yang disertai petir di Lebak selatan (Baksel) menimbulkan petaka. Seorang nelayan bernama Herman (40), warga asal Kampung Harapan Desa Muara Binuangeun Kecamatan Wanasalam dilaporkan tersambar petir saat menjaga Bangkrak (perahu bambu) di pantai Tanjung Panto Binuangeun, pada Rabu (06/05) sore sekitar Pukul 16.00 WIB.

    Korban mengalami luka bakar cukup parah di sekujur tubuhnya, korban langsung dilarikan ke RSUD Malingping.

    Diketahui, peristiwa naas itu dialaminya saat dirinya tengah menjaga Bangkrak bambu atau jenis bagan ukuran kecil di sekitaran Pantai Tanjung Panto Kecamatan Wanasalam.

    Saat kejadian, lokasi sedang diguyur hujan cukup deras yang membuat Herman harus berteduh di dalam bangkrak, seketika petir langsung menyambar bangkrak miliknya.

    Disebutkan, korban ditemukan saksi yang juga kerabat korban bernama Pendi (42), saat itu saksi tengah membawa perahu kincang di sekitar perairan Tanjung Panto, kemudian saksi mendarat dan langsung membawa korban ke Puskesmas Binuangeun untuk diberikan pertolongan.

    “Ya kejadiannya sekitar jam 4 sore tadi, Saya lagi membawa perahu kincang lalu saya melihat sodara saya itu kesamber petir, saya langsung minta tolong ke orang-orang,” katanya.

    Senada, Moch Taupik warga Desa Muara saat dihubungi mengatakan peristiwa tadi sore itu diawali hujan lebat yang disertai kilatan petir sejak siangnya.

    “Ya benar, tadi ada nelayan di Tanjung Panto yang dilaporkan tersambar petir. Hujannya disertai petir sejak jam 2 siang, korban sudah tertolong, setelah dibawa ke puskesmas langsung dirujuk ke Malingping,” ujar Taupik.

    Terpisah, Kapolsek Wanasalam Iptu Sudedi kepada BANPOS membenarkan peristiwa tersebut dan korban masih dirawat. “Ya benar tadi sore ada nelayan yang tersambar petir di Tanjung Panto, sekarang sudah dirawat di RSUD Malingping,” jelasnya.(WDO/ENK)

  • Dampak Korona, 6 Ribu Buruh Di-PHK dan 23 Ribu Dirumahkan

    Dampak Korona, 6 Ribu Buruh Di-PHK dan 23 Ribu Dirumahkan

    SERANG, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) mencatat sudah ada sekitar 6 ribu orang buruh di Banten yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) serta 23 ribu orang buruh sudah dirumahkan, dampak ekonomi dari pandemi Covid-19.

    “Total perusahaan yang mem-PHK karyawannya ada 53 perusahaan tersebar di beberapa daerah di Banten, terutama di Tangerang termasuk di Kabupaten Lebak dan Pandeglang,” kata Kepala Disnakerttans Banten, Al Hamidi, Rabu (6/5).

    Ia mengungkapkan, buruh korban PHK tersebut karena perusahaan tempatnya bekerja sudah tutup atau tidak beroperasi akibat dampak Covid-19. Begitu juga perusahaan yang merumahkan karyawannya karena adanya penurunan produksi di perusahaan tersebut dampak dari Covid.

    “Perusahaan yang merumahkan karyawannya karena penurunan produksinya rata-rata 25 persen serta tidak ada bahan baku. Ini juga sama akibat dampak Covid ini,” ungkapnya.

    Menurutnya, potensi perusahaan yang akan mem-PHK karyawannya di Banten kemungkinan masih akan terus bertambah, mengingat ada dua perusahaan yang sudah melaporkan akan melakukan PHK secara besar-besaran pada Tanggal 13 dan 20 April 2020. Perusahaan tersebut bergerak dalam produksi alas kaki yang rencananya akan mem-PHK sekitar tujuh ribu karyawannya dan satu lagi sekitar 1.800 karyawan.

    “Karena ini kan global, jadi kita juga tidak bisa berbuat banyak. Kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan wabah Covid ini segera tuntas,” terangnya.

    Ia mengatakan, dengan banyaknya buruh atau karyawan yang di PHK maka secara otomatis akan menambah tingkat pengangguran di Banten. Bahkan adanya penambahan pengangguran di Banten sekitar 23.409 yakni pada Februari 2019 sebanyak 465.807 orang, bertambah pada Februari 2020 menjadi 489.216 orang sesuai rilis BPS Banten, belum termasuk dari penambahan korban PHK setelah terjadinya wabah Covid-19.

    “Penambahan pengangguran di Banten itu karena adanya PHK di PT Krakatau Steel pada Januari-Februari 2020 dan juga perusahaan lain, tapi sebelum adanya wabah COVID-19. Berarti jika ditambah dengan korban PHK saat ini nambah sekitar 29 ribu orang yang menganggur,” paparnya.

    Ia berharap wabah Corona segera berakhir dan pemerintah juga kembali bisa melakukan recovery ekonomi, sehingga perusahaan kembali tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.(RUS/ENK)

  • Bermain di Bekas Galian Pasir, Seorang Anak Di Cilegon Tenggelam

    Bermain di Bekas Galian Pasir, Seorang Anak Di Cilegon Tenggelam

    CIWANDAN, BANPOS – Kecelakaan tenggelam terjadi di bekas galian pasir tepatnya di lingkungan Temugiring Kelurahan Banjarnegara Kecamatan Ciwandan Kota Cilegon, Rabu (6/5/2020).

    Informasi yang berhasil dihimpun BANPOS, kejadian sekitar pukul 14.00 WIB, bermula saat korban (Fathir 8 tahun) bersama 5 temannya bermain perahu- perahuan menggunakan spons yang berada digalian.

    Kemudian korban terjatuh di kubangan air bekas galian pasir dengan kedalaman kurang lebih tujuh meter. Korban diketahui tidak bisa berenang.

    Kasubsi Ops Basarnas Banten Heru Amir membenarkan kejadian tenggelamnya anak di bekas galian pasir tersebut.

    “Iya anak-anak katanya di lagi main kepeleset jatuh. Iya galian pasir itu,” ujarnya.

    Hingga berita ini diturunkan pencarian masih dilakukan oleh tim gabungan dari BPBD Cilegon, Basarnas Banten dan instansi terkait lainnya. (LUK)

  • Astaghfirullah, PSK di Alun-alun Tidak Takut Covid-19

    Astaghfirullah, PSK di Alun-alun Tidak Takut Covid-19

    SERANG, BANPOS – Imbauan pemerintah untuk melakukan physical atau social distancing (jaga jarak) berdampak terhadap tidak berjalannya beberapa usaha yang digeluti oleh masyarakat.

    Namun ternyata, hal tersebut tidak berlaku bagi beberapa “usaha” jasa lain-lainnya.

    Pantauan BANPOS, walaupun sedang dalam masa bulan suci Ramadan dan ditengah Pandemi Covid-19, di beberapa titik seperti di Alun-alun Kota Serang dan Taman Sari masih terlihat para Pekerja Seks Komersil (PSK) mangkal dan menjajakan dagangannya.

    Jurnalis BANPOS sempat dihampiri oleh salah seorang germo (mami, red) PSK, yang menawarkan untuk melakukan transaksi dengan tarif Rp250 ribu sekali berhubungan plus dengan kamarnya.

    Mami ini menyatakan, dirinya dan para PSK lainnya tidak takut dengan ancaman penularan virus korona. “Kan ada pemeriksaan (virus korona, red) di sini mah, jadi aman,” ujarnya meyakinkan.

    Saat ditanya, apa tidak khawatir jika nanti ada penggrebekan dari pihak Satpol PP. Ia menjawab bahwa kondisi di alun-alun tersebut aman, karena jika ada penggrebekan, maka lokasi tersebut akan ditutup sementara.

    “Tadi saja ada satpol pp datang. Cuma ngusir gitu doang, biar gak kumpul,” ungkapnya.

    Dari yang terlihat, mami tersebut membawahi sebanyak 8 PSK yang tersebar di lingkungan alun-alun. Kepada BANPOS, dia menawarkan salah satunya yang terlihat masih berusia belasan tahun.

    “Buat aa mah yang itu disamain aja. 250 ribu. Sudah sama kamar, tinggal buka celana aja,” katanya setengah becanda.(DZH/PBN)

  • Proyek JLU Cilegon Dituding Picu Banjir

    Proyek JLU Cilegon Dituding Picu Banjir

    CILEGON, BANPOS – Korban banjir di beberapa wilayah di Kota Cilegon belum menerima bantuan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon, hingga Selasa (5/5). Diketahui banjir yang terjadi di beberapa wilayah Kota Cilegon pada Senin (4/5), mengakibatkan 1.848 Kepala Keluarga (KK) terdampak.

    Pantauan BANPOS di lapangan, Selasa (5/5), beberapa daerah masih terlihat digenangi air. Seperti halnya di Lingkungan Masigit, Kelurahan Kotasari, dan Lingkungan Ciora Kawista, Kelurahan Grogol, Kecamatan Grogol. Di Perumahan Metro Cilegon yang berada di Kelurahan Gedong Dalem dan Masigit juga masih terdapat genangan air.

    Warga Lingkungan Masigit, Kelurahan Kotasari, Fendi Setiawan mengatakan, banjir yang terjadi sejak Senin (4/5) pagi, hingga kemarin sore belum surut. Meski intensitasnya sudah menurun.

    “Air masih menggenang selutut, kemarin mah sekepala orang dewasa,” kata Fendi ditemui di Kotasari.

    Fendi mengatakan, banjir tersebut baru terjadi dua kali di lingkungan tersebut. Pertama, pada awal 2020 lalu dan terjadi lagi awal pekan ini. “Ini banjir terparah, pagar rumah bagian depan ambruk, dapur juga ambruk,” katanya.

    Akibat banjir tersebut, semua alat elektronik, pakaian, serta furniture di dalam rumah tidak ada yang bisa diselamatkan. Hingga kemarin sore, bantuan tak kunjung datang. “Belum ada bantuan apapun dari pemerintah. Kita bingung alat masak di dapur juga rusak semua, makan ya beli sama dari tetangga,” katanya.

    Fendi menyebut, banjir tersebut diduga akibat proyek Jalan Lingkar Utara (JLU) yang sedang digarap oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) sejak tahun lalu. Proyek tersebut, dinilai membuat lahan hijau di sekitar Kelurahan Grogol berkurang. “Di atas ada proyek JLU. Kemungkinan akibat itu,” tuturnya.

    Meski menjadi korban banjir, Fendi bersyukur, anggota keluarganya selamat. Sebab, banjir yang terjadi sangat cepat. “Hitungan detik saja, sekitar jam 10.00 pagi (Senin 4/5), air langsung saja menyambar rumah kami yang dekat dengan terowongan tol,” ungkapnya.

    Sama dengan Arif yang rumahnya juga berdekatan dengan Fendi, semua barang berada di rumah tidak ada yang bisa diselamatkan. Semua alat elektronik terendam air dan semua sudut rumah juga terendam air. “Belum ada bantuan sama sekali,” ujarnya.

    Ketua RW 05, Kelurahan Kotasari, Ghorib menuturkan, banjir baru pertama kali terjadi di lingkungan Perumahan Puri Cilegon Hijau. Sebelumnya, tidak pernah terjadi banjir. Banjir tersebut merupakan banjir bandang, sebab air yang datang sangat deras dan cepat. “Ini banjir bandang, airnya mengerikan, kalau dulu banjir Cuma genangan,” akunya.

    Ghorib menuturkan, banjir tersebut diduga akibat kerusakan alam di pegunungan utara Kota Cilegon. Ia tidak mengetahui, kerusakan alam di pegunungan tersebut diakibatkan oleh apa. “Jalan komplek rusak semua. Paving blok keangkat semua, ini karena airnya sangat deras,” ujarnya.

    Menanggapi hal itu, Walikota Cilegon Edi Ariadi memilih untuk tidak memberikan komentar atas peristiwa banjir yang menggenangi delapan kecamatan di Cilegon. Saat ditemui beberapa awak media di Kantor Walikota Cilegon, Edi meninggalkan awak media yang hendak mewawancarainya.

    “No comment. Ke Pak Erwin sama Pak Aziz, lagi dihitung (Bantuan –red),” katanya Edi meninggalkan awak media begitu saja.

    Kepala Bidang (Kabid) Kedaruratan dan Logistik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon Ahmad Mafruh mengatakan, jumlah korban yang terkena banjir yaitu 1.848 KK. Banjir di beberapa wilayah Kota Cilegon terjadi sejak Senin (4/5) pagi sekitar pukul 11.00 WIB dan mulai surut pada Selasa (5/5) dinihari sekitar pukul 03.00 WIB.

    “Kita telah melakukan assessment di titik yang wterdampak bencana banjir dan longsor, melakukan evakuasi korban terdampak, dan mendirikan dapur umum untuk memenuhi kebutuhan pangan korban terdampak bencana banjir dan longsor,” ujarnya, kemarin.

    Kata Mafruh, banjir terparah di Kecamatan Grogol. Selain dilanda banjir, di Kecamatan Grogol juga ada longsor di Batu Lawang, Kelurahan Gerem.(LUK/ENK)

  • Pasien Positif Covid-19 di Cilegon Tulari Tetangga

    Pasien Positif Covid-19 di Cilegon Tulari Tetangga

    CILEGON, BANPOS – Di luar wilayah Tangerang Raya, penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19) kebanyakan terdeteksi melalui keluarga atau melalui Orang Tanpa Gejala (OTG). Namun, di Kota Cilegon telah terjadi penularan antar tetangga yang menyebabkan penderita Covid-19 di kota baja bertambah.

    Kemarin, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Cilegon mengumumkan penambahan kasus positif covid-19 di wilayahnya. Pasien positif Covid-19 kedua itu warga Kelurahan Panggungrawi, Kecamatan Jombang, berjenis kelamin laki-laki dan berinisial Y (50).

    Juru Bicara Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Cilegon, Ahmad Aziz Setia Ade Putra mengungkapkan, Y tidak lain adalah tetangga satu perumahan dengan ND (31), pasien terkonfirmasi positif Covid-19 pertama di Cilegon. Y melakukan swab dan PCR secara mandiri di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) pada Jumat (30/4) lalu. Saat itu, Y mengaku pernah melakukan kontak dengan ND.

    “Mendapati ada riwayat pernah bersentuhan dengan pasien positif pertama, Dinkes Kota Cilegon menetapkan dia dengan status OTG (Orang Tanpa Gejala). Dia langsung diminta untuk isolasi mandiri di rumahnya. Keluarga Y sekarang statusnya OTG dan akan dilakukan swab juga, istri dan tiga anaknya,” kata Aziz.

    Hasil swab dan PCR korban keluar pada Senin (4/5) kemarin, dimana hasilnya terkonfirmasi positif Covid-19. Setelah terkonfirmasi, pihak Dinkes langsung menyiapkan Y untuk dirujuk ke Wisma Atlet Jakarta, selaku rumah sakit yang ditunjuk untuk pasien OTG.

    “Saat ini masih di rumahnya karena akan dirujuk ke Rumah Sakit Wisma Atlet Jakarta khusus yang OTG (Orang Tanpa Gejala),” katanya.

    Kepala Dinkes Kota Cilegon, dr Arriadna mengatakan, pihaknya kini tengah melakukan tracking terhadap lingkungan tempat tinggal dan lingkungan bekerja pasien kedua. Sebab diketahui Y masih aktif bekerja.

    “Sebelum melakukan tes swab secara mandiri, Y diketahui masih bekerja. Maka itu, kami melakukan penelusuran di tempat dia bekerja,” tuturnya.

    Arriadna juga menyoroti lingkungan perumahan tempat Y dan ND tinggal. Dimana warga setempat dinilai tidak mengikuti anjuran pemerintah.

    “Seharusnya ketika ND diketahui terkonfirmasi positif, para tetangga lebih waspada. Tapi nyatanya tidak, mereka tetap berkumpul. Termasuk tarawih di masjid, padahal pemerintah mengimbau untuk tarawih di rumah,” ucapnya.

    Ketika ditanya apakah perumahan tersebut akan dilockdown, dr Arriadna menegaskan bahwa hal tersebut bukan kapasitas dirinya. “Kalau itu bukan keputusan Dinkes, tapi pimpinan daerah,” pungkasnya.

    Selain warga di lingkungan tempat tinggal kedua pasien positif Covid-19, ND juga diketahui pernah melakukan kontak dengan setidaknya 28 tenaga medis di RSKM. Setelah ND dinyatakan positif, hingga saat ini ke-28 tenaga medis itu menjalani isolasi di RSKM.

    Untuk diketahui dengan adanya kasus baru positif Covid-19 di Kota Cilegon bertambah menjadi dua orang, sedangkan OTG 15, ODP (Orang Dalam Pemantauan) 501, PDP (Pasien Dalam Pemantauan) 21.(LUK/ENK)

  • Waduh, Jumlah Pengangguran di Banten Tertinggi se-Indonesia

    Waduh, Jumlah Pengangguran di Banten Tertinggi se-Indonesia

    SERANG, BANPOS – Jumlah pengangguran di Provinsi Banten kembali meningkat. Saat ini Badan Pusat Statistik (BPS) menempatkan Banten paling atas atau terbanyak jumlah penganggurannya se Indonesia, jika dibandingkan dengan 33 provinsi lainnya.

    BPS mencatat, Provinsi Banten pada Februari 2020 masih menduduki peringkat pertama tingkat pengangguran terbuka (TPT) se-Indonesia dengan persentase mencapai 8,01 persen atau 489,2 ribu orang pengangguran di Banten. Sementara, jumlah angkatan kerja pada bulan yang sama mengalami penurunan sebanyak 31.197 dari 6,11 juta dibanding Februari 2019.

    Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Perwakilan Banten, Adhi Wiriana dalam siaran persnya, Selasa (5/5) mengungkapkan, pengangguran di Banten mengalami penambahan sebanyak 23.409 orang. Hal itu sejalan dengan kenaikan TPT menjadi 8,01 persen pada Februari 2020.

    “Dilihat dari tingkat pendidikan, TPT tertinggi merupakan lulusan SMA yaitu sebesar 13,48 persen. Sedangkan TPT lulusan SMK sebanyak 13,11 persen,” katanya.

    Ia menjelaskan, TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap di pasar kerja. Ia menyebutkan, persentase TPT jika dibandingkan pada Februari 2018 dan 2019 mengalami peningkatan.

    Diketahui, berdasarkan data BPS angka TPT pada Februari 2018 sebesar 7,77 persen dimana pada Februari 2019 angka TPT sedikit mengalami penurunan sebesar 7,58 persen. Namun, pada Februari 2020 TPT Banten mengalami kenaikan sebesar 8,01 persen.

    Adhi juga menuturkan, dilihat dari domisili, TPT di perkotaan tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan TPT di wilayah pedesaan.

    “Pada Februari 2020, TPT di wilayah perkotaan mencapai 8,16 persen, sedangakn di wilayah pedesaan sebesar 7,60 persen. Dibandingkan dengan tahun lalu, angka TPT di wilayah perkotaan meningkat sebesar 0,71 persen dan TPT di pedesaan turun sebesar 0,31 persen,” ungkapnya.

    Dilihat dari pasar kerja, lanjut Adhi, penawaran kerja lebih menyasar pada masyarakat berpendidikan tinggi. Dengan kata lain, penawaran tenaga kerja tidak terserap pada tingkat pendidikan SMA dan SMK.

    “Mereka yang berpendidikan rendah cenderung menerima pekerjaan apa saja. Hal itu dapat dilihat dimana TPT SMA mencapai 13,48 persen, TPT SMK sebesar 13,11 persen, sedangkan TPT SMP 7,22 persen dan TPT SD mencapai 4,33 persen. Apabila dibandingkan dengan TPT tahun yang lalu, TPT terjadi pada tingkat sekolah menengah atas (SMA),” pungkasnya.(RUS/ENK)

  • Menanti JPS yang Tak Kunjung Hadir

    Menanti JPS yang Tak Kunjung Hadir

    SERANG, BANPOS – Masalah pendataan masyarakat terdampak pandemi Covid-19 menjadi kendala utama yang dirasa bagi pemerintah kabupaten/ kota untuk menyalurkan Jaring Pengaman Sosial (JPS) kepada warga. Birokrasi membuat JPS tak kunjung terealisasi, sementara rakyat sudah menjerit karena himpitan ekonomi yang mereka rasakan akibat pandemi.

    Walaupun hampir sebagian besar pemerintah daerah sudah melakukan refocussing anggaran untuk penanganan Covid-19 hingga 3 kali. Namun kenyataannya, JPS tersebut belum juga hadir dan menjadi tanda tanya besar bagi masyarakat yang saat ini sudah terkena dampak dari kebijakan-kebijakan pencegahan penyebaran wabah Covid-19 tersebut.

    Selain Tangerang Raya, dari lima kabupaten/ kota di Provinsi Banten yang sudah menyalurkan JPS terhitung baru Kota Serang.

    Permasalahan belum disalurkannya JPS dengan alasan pendataan diakui oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Serang. Pemkab Serang sendiri menargetkan 56ribu warga terdampak Covid-19 yang akan menerima manfaat JPS.

    Menurut Asisten Daerah (Asda) III Kabupaten Serang, Ida Nuraida, banyak kendala baik dalam penetapan anggaran penanganan Covid-19 maupun proses pendataan penerima manfaat. Sebab, untuk anggaran sendiri ada beberapa tahapan mulai dari APBN kemudian APBD Provinsi dan dari APBD Kabupaten.

    “Yang pertama, untuk data, kita sudah memiliki data dasar yang terverifikasi. Dalam data tersebut sebanyak 56 ribu warga terdampak Covid-19. Nah, data masyarakat terdampak ini diluar dari keluarga miskin yang sudah mendapatkan bantuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.

    Ia mengaku belum mengetahui secara rinci perkembangan data tersebut. Apakah naik ke angka 70ribu, hanya yang jelas kata Ida, dari data dasar itu sudah pasti ada penambahan.

    “Kesulitannya, kita kan verifikasi harus ada NIK nya, nah ada warga Kabupaten Serang yang baru kembali, menjadi perantau di Jakarta Bodetabek, kadang-kadang KTP nya sudah berubah. Kalau KTP dan NIK Kabupaten Serang, insyaallah pasti dapat. Kalau yang saat diverifikasi namun sudah berubah, ini yang menyebabkan kami belum mengetahui berapa jumlah total penerima JPS,” paparnya.

    Ida melanjutkan, disinilah peran RT, RW dan Desa sangat diperlukan untuk ikut membantu Dinsos memverifikasi. Saat ini mereka sedang bekerja keras untuk memvalidasi data agar tidak menerima bantuan secara tumpang tindih.

    “Jangan sampai ada yang terlewat atau mendapatkan bantuan lebih dari satu. Penyalurannya bulan ini, dan sudah berlangsung sepertinya. Jadi ada bantuan-bantuan juga seperti dari BAZNAS dan beberapa pihak lainnya. Ada juga yang cadangan pangan pada badan ketapang, sudah mulai dipersiapkan disalurkan. Bantuan lainnya yang dari beberapa instansi, diakumulasikan semuanya diatur oleh gugus tugas, semua tercatat dan didistribusikan sesuai aturan,” jelasnya.

    Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang menyatakan, jumlah penerima bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) masih dalam proses pendataan, sehingga proses penyaluran masih belum dapat dilakukan.

    Hal ini dikatakan oleh Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pandeglang, Nuriah. Ia mengatakan, proses verifikasi dan validasi data yang dilakukan hasil pendataan berjenjang, melibatkan RT, RW, Kelurahan dan Kecamatan.

    “Untuk APBD Kabupaten Pandeglang, sampai hari ini masih menunggu asistensi bantuan keuangan dari Provinsi, adapun jumlah penerima sendiri masih kita proses dan itupun banyak yang dikembalikan karena datanya belum lengkap dan salah pengetikan,” katanya kepada BANPOS.

    Nuriah juga menjelaskan jika data penerima sudah selesai dan bantuan dari Provinsi sudah turun, maka pihaknya akan segera menyalurkan bantuan tersebut.

    “Kami masih menunggu bantuan keuangan dari Provinsi dan apabila sudah beres, akan kami salurkan secepatnya. Proses pencairan bantuan sendiri dilakukan melalui rekening, itupun kalau semua penerima sudah selesai membuat rekeningnya,” jelasnya.

    Hal yang sama dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Lebak, Eka Darmana Putra mengatakan, dalam melakukan penetapan pendataan, pihaknya banyak menemukan kendala.

    “Banyak (kendala, red), salah satunya invalid. Sebab Nomor Induk Kependudukannya (NIK) tidak aktif (offline,red), salah penulisan nama, yang dimasukan pihak desa dobel dengan yang sudah ada di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), NIK kurang digit bahkan ada yang tidak ada sama sekali, tidak ada nomor KK, atau alamat tidak jelas. Makanya divalidasi kembali oleh Kemensos,” katanya.

    Sedangkan syarat untuk penerima JPS, pihaknya mengacu pada kriteria yang ada pada Surat Edaran (SE) Bupati Lebak yang terdampak Covid-19.

    “Melihat dari kriteria SE Bupati, yang intinya adalah keluarga terdampak Covid-19 seperti Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), pekerja formal dan non formal yang terkena PHK, pedagang kecil yang tidak berdagang lagi, nelayan yang tidak melaut, buruh tani/pabrik/ PRT yang dirumahkan,” terangnya.

    Saat ditanya kapan penyaluran akan dilakukan, Eka mengaku pihaknya masih menunggu keputusan dari pemerintah pusat, karena saat ini baru selesai submit data. “Kita masih menunggu keputusan pemerintah pusat, yang jelas hari ini baru beres submit data dan mudah-mudahan tidak lama lagi tahap 2 bisa cair setelah minggu kemarin cair tahap 1 ke rekening masing-masing tapi baru sekitar 5.717 KK,” ungkapnya.

    Hal berbeda disampaikan oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lebak, Budi Santoso. Menurutnya, dalam melakukan refocusing anggaran untuk penangan Covid-19, dalam penetapan anggaran dan penetapan data pihaknya tidak menemui kendala.

    “Kalau terkait penetapan anggaran relatif tidak ada masalah, kalau terkait data bisa langsung dikonfirmasi kepada dinas terkait. Dalam penggeseran anggaran, semua OPD mengalami penggeseran,” ungkapnya.

    Terpisah, Ketua DPRD Kabupaten Lebak, Dindin Nurohmat mengatakan, dalam menentukan anggaran untuk penanganan Covid-19 di Kabupaten Lebak, pihaknya belum menerima laporan adanya kendala yang ditemukan.

    “Karena penetapannya sudah selesai, sejauh ini kita belum menerima laporan kendala yang dihadapi. Tapi yang jelas DPRD disisi lain pemerintahan daerah, di eksekutif kita juga menganggarkan dan sama kita juga tidak ada kendala,” katanya.

    Disisi lain, Pemkot Cilegon yang telah menyiapkan anggaran untuk membantu masyarakat rawan miskin baru yang penghasilannya terdampak pandemi virus corona (COVID-19). Namun faktanya data dilapangan masih tumpang tindih.

    Masyarakat rawan miskin baru tersebut hingga saat ini masih didata oleh Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Cilegon.

    Rencananya warga yang terdata sebagai golongan masyarakat rawan miskin baru akan mendapatkan bantuan ekonomi yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, Provinsi Banten maupun pemerintah pusat. Untuk yang bersumber dari APBD Kota Cilegon, ditargetkan mencapai 32ribu KK.

    Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cilegon Sari Suryati meminta kepada dinas – dinas terkait agar segera menyelesaikan juklak dan juknisnya agar penyaluran bantuan sosial (Bansos) segera disalurkan kepada masyarakat.

    “Terkait percepatan penanganan Covid, teman-teman (dinas terkait) yang sudah punya kewajiban menyusun agenda kegiatan harus segera membuat juklak juknis kapan target bisa selesai, juknisnya kapan, kapan calon penerimanya bisa di SK (Surat Keputusan) kan penetapan walikota dan kapan kita mendiskusikan kepada masyarakat,” kata Sari.

    Sari juga meminta agar kepada dinas terkait agar segera menyelesaikan verifikasi data masyarakat yang berhak menerima batuan sosial (Bansos) tersebut.

    “Masyarakat kan sudah cukup lama menunggu, yang aga alot itu memverifikasi data supaya tidak over maping antara Dinas Sosial, Dishub, Disperindag dan sebagainya. Nanti harus satu SK kan calon penerima. Semua non tunai. Semua sudah kita sampaikan harus melalui pola perbankan uangnya. Non tunai tidak ada bersentuhan antara petugas kita dengan si uang. Semua ada uangnya tetapi non tunai. Tetapi sembako pengadaanya Dinas Sosial. Itu yang sedang dibicarakan,” terang Sari.

    Kemudian kata Sari, pihaknya juga sedang mengkaji bentuk bantuan yang lainnya.

    “Misalkan petani atau nelayan apa cukup diberikan uang saja, apa beras saja atau memang ada beras, ada pangannya ada uangnya itu teman-teman (dinas terkait) harus dianalisa yang tajam. Target bisa dua hari selesai karena kita menyampaikan ke Kemendagri tiga hari harus selesai. Temen-teman juga harus bisa menindaklanjuti seperti itu,” tuturnya.

    Ia mengingatkan, agar penerima bantuan dari tiga dinas tersebut, tidak tumpang tindih. Ia meminta ketiga dinas mengkaji ulang tentang objek bantuan yang akan disalurkan.

    “Data harus betul-betul lengkap, supaya tidak overlap. Kemudian, apakah bantuan cukup hanya berbentuk uang atau sekalian sembako. Kami minta itu dikaji juga,” ucapnya.

    “Contoh gini masyarakat yang dari APBD ada yang hanya menerima program keluarga harapan ada juga masyarakat yang menerima bantuan pangan non tunai. Tapi ada juga yang menerima dua-duanya berarti itukan dibolehkan. Saya minta kepada teman-teman dianalisa apakah nelayan diberikan beras aja cukup tidak, apakah harus uang juga mungkin itu ada yang bentrok tapi di anlisa juga, kalau sudah dapat di APBD jangan juga di APBN dapat, kasian yang belum dapat,” tegasnya.

    Kepala Dinsos Kota Cilegon, Ahmad Jubaedi dalam waktu dekat ini akan menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warga yang terdampak Covid-19 di kota baja tersebut.

    “Kami akan melakukan evaluasi dan verifikasi ulang dengan melalui musyawarah kelurahan khusus di 8 kecamatan di Kota Cilegon,” kata Jubaedi.

    Menurutnya, warga terdampak Covid-19 yang tercatat saat ini sebanyak 32 ribu kepala keluarga (KK). Data tersebut, merupakan hasil pemadanan Dinsos Kota Cilegon atas data bakal calon penerima Bansos Covid-19 yang diterima dari Ketua RT/RW, kelurahan, sampai kecamatan.

    “Masyarakat yang terdampak wabah Covid-19 akan menerima Bansos Covid-19 APBN, APBD Pemprov Banten, serta APBD Pemkot Cilegon,” jelasnya.

    Ia juga mengatakan, data terbaru tersebut akan di uji publik kan kembali bersama jajaran stakeholder di kelurahan dan kecamatan. Uji publik guna memastikan dana Bansos tepat sasaran kepada warga yang benar-benar terdampak Covid-19.

    “Nanti supaya usulan dari para RT/RW ini, benar-benar usulan yang sesuai dengan kriteria calon penerima Bansos Covid-19,” terangnya.

    Ia juga mengungkapkan, warga terdampak covid-19 akan mendapatkan kuota Bansos Covid-19 dari APBN sebanyak 15.600 KK, serta kuota dari APBD Pemprov Banten sebanyak 20.000 KK. Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBN, warga akan menerima uang tunai sebesar Rp 600.000 perbulan, selama 3 bulan. Sama halnya dengan Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Pemprov Banten Rp 600.000 perbulan, selama 3 bulan.

    “Saat ini kami masih menunggu hasil usulan dari 15.600 itu, kira-kira berapa data yang disetujui Kementerian sosial, yang bersumber dari APBN. Karena Bansos Covid-19 yang bersumber dari APBD Cilegon, warga menerima Rp600 ribu hanya selama 2 bulan,” katanya.

    Sementara itu, Pemerintah Kota Serang sudah mulai melakukan penyaluran JPS sejak Sabtu (2/5). Walikota Serang, Syafrudin dan Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin, terlihat kompak melakukan penyerahan secara simbolik di 4 kecamatan.

    Pemkot Serang menganggarkan JPS untuk warga terdampak Covid-19 sebanyak 50 ribu KK. JPS tersebut akan disalurkan selama tiga bulan sejak Mei hingga Juli nanti. Setiap bulannya, satu KK akan mendapatkan paket sembako senilai Rp200 ribu rupiah.

    Berdasarkan data yang didapatkan BANPOS, total anggaran untuk memenuhi kebutuhan JPS di Kota Serang mencapai Rp30 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari bantuan keuangan (Bankeu) Pemprov Banten yang sebelumnya sempat ditolak oleh Pemkot Serang untuk digunakan sebagai anggaran penanganan Covid-19.

    Kepala Dinsos Kota Serang, Moch. Poppy Nopriadi, mengatakan bahwa pihaknya memang sempat terkendala dalam melakukan pendataan penerima JPS. Hal ini dikarenakan pihaknya tidak mau tergesa-gesa dalam melakukan pendataan, harus benar-benar valid dan tepat sasaran.

    “Jadi kenapa lama proses pembagiannya, karena kami ingin memverifikasi datanya supaya tepat sasaran. Tidak tumpang tindih dengan bantuan lainnya, kami harap tepat sasaran lah. Meskipun pasti ada human error sedikit, kami pastikan data ini sesuai,” ujarnya saat melakukan penyaluran JPS tahap pertama di Kecamatan Curug.

    Menurutnya, tidak ada kendala dalam penetapan anggaran. Bahkan, ia mengatakan bahwa penambahan anggaran tidak ragu dilakukan oleh Pemkot Serang agar dapat mencakup lebih banyak masyarakat terdampak Covid-19.

    Sebab sebelumnya, Pemkot Serang hanya menganggarkan bantuan untuk 25 ribu KK, lalu ditambah menjadi 35 ribu KK, dan kembali ditambah menjadi 50 ribu KK.

    “Karena memang dari hasil pendataan, ternyata masyarakat yang terdampak itu membeludak. Kami tertolong oleh bantuan yang akan diberikan oleh Pemprov Banten dan Pemerintah Pusat,” jelasnya.

    Mengenai syarat penerima bantuan JPS, Poppy menerangkan bahwa syarat tersebut sederhana. Pertama, sudah pasti masyarakat tersebut bukan penerima bantuan seperti PKH, Jamsosratu maupun BPNT.

    “Kedua, harus dipastikan masyarakat itu memang benar-benar tidak mampu. Ketiga, tentu mereka benar-benar terdampak Covid-19. Contohnya, masyarakat yang di-PHK oleh perusahaannya, pedagang cilok yang biasa jualan di sekolah dan lain sebagainya,” terang Poppy.

    Sementara itu, untuk tahapan pemberian JPS telah dilaksanakan oleh Pemkot Serang sejak Sabtu (2/5) yang lalu. Penyaluran tersebut akan dilakukan selama tiga hari. Penyaluran pertama dilakukan di Kecamatan Curug dan Walantaka. Selanjutnya yakni Cipocok Jaya dan Taktakan dan terakhir pada Senin hari ini yaitu pada Serang dan Kasemen.

    “Untuk rincian penerima bantuannya di setiap kecamatan yakni Kecamatan Curug 6.564 KK, Cipocok Jaya 5.459 KK, Kasemen 19.724 KK, Serang 12.198 KK, Taktakan 4.020 KK dan Walantaka 5.035 KK,” terangnya.(MG-02/LUK/DHE/DZH/MUF/PBN)

  • Lapor ke Ombudsman, Jika Ada Penyimpangan Anggaran Covid-19

    Lapor ke Ombudsman, Jika Ada Penyimpangan Anggaran Covid-19

    SERANG, BANPOS – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten membuka Posko Pengaduan Daring (online) bagi masyarakat terdampak Bencana Nasional Covid-19. Ombudsman mencermati bahwa dalam menghadapi bencana nasional pandemi Covid-19, pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk memberikan layanan kepada masyarakat dan melibatkan anggaran yang sangat besar.

    Untuk itu, dalam situasi darurat seperti saat ini diperlukan mekanisme pengawasan yang sifatnya intensif, terpadu, dan fokus melalui saluran yang meminimalkan interaksi fisik atau kontak langsung. Masyarakat dapat mengakses pengaduan daring dimaksud melalui tautan bit.ly/covid19ombudsman.

    Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Dedy Irsan, mengatakan bahwa Posko Pengaduan Daring ini dibuka untuk memudahkan masyarakat menyampaikan laporan atau pengaduan apabila diduga terjadi maladministrasi dalam pelaksanaan kebijakan penanganan bencana nasional Covid-19 bagi masyarakat terdampak.

    “Ini upaya kita bersama untuk memastikan agar kebijakan dan program yang dirancang dan dilaksanakan pemerintah provinsi maupun Kabupaten/Kota di Banten, khususnya bagi masyarakat terdampak Covid-19, agar berjalan dengan baik, bersih dari penyimpangan, benar-benar tepat sasaran, tepat waktu, serta tepat guna,” ujarnya di kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten, Kamis (30/04).

    Diungkapkan olehnya, pengaduan daring telah dibuka sejak Rabu, (29/4) bersamaan dengan peluncuran Posko Pengaduan Daring Nasional Ombudsman RI di Jakarta. Lebih lanjut ia mengatakan, posko pengaduan daring ini bukan bermaksud mengesampingkan layanan pengaduan Ombudsman untuk sektor pelayanan publik lainnya.

    “Masyarakat tetap dapat melaporkan permasalahan pelayanan publik secara reguler dan akan ditangani sesuai prosedur,” tandasnya.

    Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan, Zainal Muttaqin, menyampaikan ada lima jenis layanan yang dapat diadukan melalui Posko Pengaduan Daring Covid-19 Ombudsman Banten. Kelima layanan tersebut meliputi Layanan Bantuan Jaring Pengaman Sosial, Layanan Kesehatan, Layanan Lembaga Keuangan, Layanan Transportasi, dan Keamanan.

    “Adapun pengaduan layanan bantuan jaring pengaman sosial mencakup Program Keluarga Harapan, Program Kartu Sembako, Program Kartu Pra-Kerja, dan dan Tarif Listrik,” tuturnya.

    Sementara itu, kata Zainal, layanan kesehatan yang dapat diadukan antara lain mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: HK.01.07/MENKES/1042020. Disamping itu, masyarakat juga dapat mengadukan layanan kesehatan lainnya yang terdampak pandemi Covid-19.

    “Isu lain yang dapat dilaporkan adalah layanan lembaga keuangan terhadap nasabah atau konsumen. Sementara, yang dimaksud aduan layanan lembaga keuangan terkait kebijakan pemerintah untuk memberikan kelonggaran pembayaran kewajiban selama masa darurat Covid-19,” jelasnya.

    Lebih lanjut ia menyampaikan, bidang transportasi merupakan termasuk ke dalam layanan yang dapat dilaporkan melalui saluran posko pengaduan daring. Layanan transportasi tersebut meliputi layanan bagi masyarakat di daerah yang memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

    “Termasuk juga yang terkait larangan mudik yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat,” terangnya.

    Zainal menyebutkan bahwa Ombudsman juga mengawasi pelaksanaan layanan publik pada aspek keamanaan bagi masyarakat terdampak, khususnya yang diselenggarakan oleh Kepolisian dan Imigrasi. Misalnya, terkait upaya Kepolisian dalam menyukseskan PSBB dan kebijakan larangan mudik.

    “Pengaduan yang masuk akan langsung dikoordinasikan dengan instansi pemerintah daerah terkait. Selanjutnya, tim Ombudsman Banten akan memantau tindak lanjutnya bersama-sama dengan pimpinan instansi terkait,” pungkasnya.

    Untuk mempermudah komunikasi dalam menindaklanjuti aduan yang disampaikan, masyarakat dapat menghubungi nomor whatsapp centre Ombudsman Banten 081-1127-3737 atau menelepon ke 0254-7913737.

  • WH Tak Digubris, Rush Money Bank Banten Terus Berlanjut

    WH Tak Digubris, Rush Money Bank Banten Terus Berlanjut

    SERANG, BANPOS – Sudah hampir satu pekan ini, di semua kantor cabang dan anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Banten se-Provinsi Banten ramai dikunjungi oleh nasabah yang menarik uangnya secara besar-besaran (Rush Money). Janji Gubernur Banten, Wahidin Halim bahwa dana nasabah Bank Banten dijamin pemerintah, tak digubris dan menyebabkan antrian panjang di kantor cabang maupun anjungan tunai mandiri (ATM) Bank Banten.

    Berdasar pantauan BANPOS, para nasabah Bank Banten menarik uangnya secara bertahap. Lantaran penarikan nasabah di ATM dibatasi hanya Rp5 juta per nasabah per hari. Akibatnya antrean yang panjang dan pemandangan gerombolan warga tak terelakkan.

    Apalagi untuk wilayah Tangerang Raya seperti Kota/Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan (Tangsel) yang saat ini menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat pandemi virus korona (Covid-19).

    Salah seorang warga Kota Serang, Mila mengaku sudah mengantre selama dua jam tetapi masih banyak orang yang mengantri di depannya. “Saya di ATM KP3B sudah berjam-jam antre. Dan sekarang antrean masih banyak. Yah sabar saja, namanya juga untuk menyelamatkan uang. Dari pada nanti uang yang ada d ATM Bank Banten saya hangus karena bank nya akan tutup,” katanya.

    Diakuinya, dirinya lebih mempercayai akal sehat ketimbang mendengarkan apa yang disampaikan oleh Pemprov Banten beberapa.waktu lalu yang dibacanya melalui pemberitaan.

    “Saya sih terserah, kalau Pak Gubernur Wahidin bilang masyarakat jangan panik dan jangan melakukan penarikan uang di Bank Banten, karena dijamin uangnya nggak akan hilang. Hari gini kita dikasih janji-janji,” ujarnya.

    Senada diungkapkan oleh Zinul. Menurut dia, sudah lima hari ini dirinya mengambil yang di ATM diwilayah Cileduk Kota Tangerang.

    “Nggak ada PSBB di setiap ATM dan kantor Bank Banten. Semua warga memilih menyelamatkan uangnya dari pada nanti hangus. Nasabah rela antre walaupun resikonya taruhan nyawa karena potensi tertular koronanya besar,” ujarnya.

    Setiap hari ia bersama sang istri secara bergantian menarik jutaan rupiah uang dari ATM, walaupun harus mengantre. “Pernah kita antre sudah tiga jam. Setelah giliran saya, uang yang ada di mesin ATM sudah habis. Sedangkan antrean nasbah masih panjang. Sedih rasanya kalau sudah begini. Kita seperti diombang-ambing. Sebelumnya pemerintah mengkampanyekan menabung di Bank Banten. Dan sekarang bank nya malah bangkrut,” ujarnya.

    Ketua Komisi III DPRD Banten, Gembong R Sumedhi menyesalkan belum adanya jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi di Bank Banten termasuk nasabahnya. Rush money yang terjadi selama satu pekan ini dikarenakan kebijakan Gubernur WH yang memindahkan rekening kas umum daerah (KUD) Ke Bank Jabar Banten (BJB). Ditambah lagi program penanganan dan pencegahan Covid-19 seakan terabaikan. Padahal anggaran dari APBD untuk hal tersebut sudah dikeluarkan banyak.

    “Iya kita menyesalkan juga sih, padahal kan pemprov sudah menghabiskan banyak untuk penganggaran Covid-19 ini, akhirnya malah PSBB nya dilanggar. Solusinya, baik pemprov dan pihak Bank Banten harus lebih masif lagi mensosialisasikan terkait penjaminan dana nasabah tersebut,” ungkap Gembong.

    Sementara itu, walaupun rencana interpelasi Anggota DPRD Banten atas kebijakan Gubernur Banten memindahkan Rekening kas umum daerah (KUD) tak bakal didukung Fraksi Golkar, namun dua fraksi akan tetap mengusung wacana itu. Mereka adalah Fraksi PKS dan PDIP.

    Informasi dihimpun, fraksi-fraksi di DPRD Banten mewacanakan untuk interpelasi terkait kebijakan gubernur yang menutup rekening KUD dari Bank Banten ke Bank Jawa Barat Banten (BJB). Mereka ingin meminta keterangan langsung dari WH secara utuh terkait keputusannya tersebut.

    Ketua Fraksi PKS DPRD Banten Juheni M Rois,Rabu (29/4) mengatakan, rencana untuk menggunakan hak interpelasi masih belum surut. Kini, pihaknya masih melihat perkembangan yang dilakukan pemprov.

    “Makanya melihat perkembangan ke depan, kalau ada perbaikan ya berarti tidak dilanjut. Tapi kalau sekiranya tidak ada perbaikan, ya kita lanjutkan. Selama untuk memperbaiki kinerja birokasi kita dukung,” katanya.

    Ia menjelaskan, Fraksi PKS juga masih menunggu jawaban lengkap dari gubernur dari rapat konsultasi yang akan disampaikan secara tertulis. “Jadi sebetulnya bukan masalah interpelasinya tapi bagaimana gubernur atau birokrasi ini menyelesaikan permasalahan Bank Banten. Ini yang menjadi bank kebanggan masyarakat Banten,” ujarnya.

    Sementara, Ketua Fraksi PDIP DPRD Banten Muhlis mengatakan, meski telah ada rapat konsultasi antara DPRD dengan gubernur pada awal pekan ini, namun rencana interpelasi tetap dilanjut. Bahkan pihaknya telah mengkoordinasikannya ke Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Banten.

    “Kita sampaikan terlebih dahulu (hasil rapat kosultasi) kemarin dengan Pak Gubernur kepada induk (DPD,red). Kalau mekanisme di kita tentunya induk partai tidak boleh dikesampingkan,” kata Muhlis.

    Koordinasi dengan partai juga dilakukan karena dalam rapat konsultasi tersebut terjadi perubahan konstalasi politik. Kondisi tersebut tentu harus mendapat pertimbangan dari DPD dan selanjutnya diteruskan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP.
    Ia menjelaskan, adapun perubahan konstalasi politik yang dimaksudkannya adalah adanya fraksi yang mengubah pandangan politiknya. Kondisi tersebut dinilainya harus mendapat perhatian.

    “Ini yang perlu kami laporkan terlebih dahulu. Mungkin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan rapat konsultasi antara DPD dengan fraksi. Pokoknya kita melaporkan, tentunya keputusan ada di DPD sebagai induk,” ungkapnya.(RUS/ENK)