BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Pesan WA Soal Paket Proyek di Kota Serang Bikin Geger

    Pesan WA Soal Paket Proyek di Kota Serang Bikin Geger

    SERANG,BANPOS- Kalangan pengusaha di Kota dan Kabupaten Serang digegerkan oleh broadcast whatsapp. Uniknya, pesan yang disampaikan oleh seseorang yang diduga warga tangerang ini menyebutkan nilai sejumlah proyek yang ada di Kota Serang.

    Bahkan, dalam pesan ini menyebutkan nilai komisi yang harus dibayarkan oleh pengusaha jika ingin membeli paket proyek tersebut. Diurutan pertama ada Pasar Kuliner Banten Lama sebesar Rp6,2 miliar,

    Kedua UPT Pasar Kepandean PU sebesar Rp500juta, selanjutnya ada Kantor Penyuluhan Pertanian sebesar Rp500 juta.

    Selain itu, disebutkan pula pada pesan ini jika dirinya memiliki dana aspirasi dewan pada pekerjaan MCK di Serang. Keseluruhan berjumlah 800 titik. Dengan pagu anggaran sebesar Rp140 juta per titik.

    “Jika bapak mau ambil ayo gak apa apa. Telpon saya, kasih pemborong nanti saya jelaskan. Kita maunya 13 persen” kata isi pesan yang diterima oleh salah satu pengusaha di Serang.

    Pada pesan ini, mencantumkan sejumlah data, diantaranya 5 MCK di Cimuncang, 5MCK di Unyur, 5 MCK di Lopang, 5 MCK di Kagungan.

    “Yah, saya sih mau aja beli paket pekerjaan ini. Tapi apa bener jumlahnya sebanyak ini,” kata pengusaha yang enggan disebutkan namanya ini saat dihubungi BANPOS, Jumat (21/2/2020).

    Hingga saat ini BANPOS masih mencoba menghubungi pihak-pihak terkait untuk mencari tahu kebenaran dari pesan WA tersebut. (PBN)

  • Pasarkan Produk UMKM, Pemkab Gandeng Indomaret

    Pasarkan Produk UMKM, Pemkab Gandeng Indomaret

    SERANG,BANPOS- Pemkab Serang melalui Dinas Koperasi perdagangan dan industri (Diskoperindag) Kabupaten Serang menggelar Kegiatan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula, yang dibarengi dengan talk show.

    Acara yang bertajuk ‘Membangun UMKM Kabupaten Serang yang kreatif dan inovatif untuk kemandirian ekonomi masyarakat’, digelar di lapangan tennis indoor Setda Kabupaten Serang, Selasa (18/2/2020).

    Dalam kegiatannya, dihadirkan sebanyak 375 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang tersebar di seluruh Kabupaten Serang.

    Dalam kesempatan tersebut, hadir Bupati Serang Tatu Tatu Chasanah dan melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan PT Indomaret, sebelumnya, Pemkab Serang telah melakukan MoU dengan bukalapak dan belanja.com. Hal itu dilakukannya dalam rangka mendukung adanya pelaku UMKM, agar dapat lebih mudah melakukan pemasaran produk yang telah dihasilkannya.

    “Ini merupakan kegiatan yang keduakalinya, mempertemukan antara pelaku UMKM dengan perbankan, kemudian dengan pemasaran. Sebelumnya kami sudah melakukan MoU dengan bukalapak dan belanja.com, hari ini kami melakukan MoU dengan Indomaret,” ujarnya, ditemui wartawan usai menghadiri kegiatan.

    Pada pelaksanaan kegiatan talk show, Tatu bersama ratusan pelaku UMKM menyimak testimoni yang diberikan oleh wirausahawan muda yang mulai merintis usahanya dari nol. Diketahui, pembicara talk show adalah founder Jawara farm yaitu Nur Agus Aulia, dan pengusaha muda yang juga akademisi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Meutia.

    “Semoga ini menjadi penyemangat. Karena tadi pada dasarnya mereka (pelaku UMKM) harus semangat dulu, harus jeli melihat pasar. Apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh masyarakat, bisa pre order dulu, jangan langsung membuat terlalu banyak,” tuturnya.

    Untuk membagi wilayah pemasokan produk UMKM, kata Tatu, masing-masing zona itu dipasok oleh UMKM di sekitar zona tersebut. Karena kata dia, para pelaku UMKM adalah usaha mikro kecil, tidak bisa pemasokan dengan menyilang terlalu jauh.

    “Misalnya UMKM di Pontang, kemudian harus memasok di wilayah Anyer. Itu akan mempersulit mereka. Karena transportasi pasti jadi persoalan buat mereka,” jelasnya.

    Pada kesempatan tersebut, Kadiskoperindag Abdul Wahid, menyatakan bahwa dalam pemasaran produk UMKM, pihaknya telah bekerjasama dengan Alfamart dan Indomaret. Hanya kata dia, kendala dalam melakukan pemasaran dengan fasilitas tersebut, sifatnya masih konsinyasi.

    “Jadi tidak bisa dibayarkan langsung, menunggu laku terlebih dahulu. Nah ini memberatkan bagi UMKM juga,” ungkapnya.

    Ia mengatakan bahwa pihak-pihak yang dilibatkan dalam kerjasama pemasaran produk, baik Alfamart, Indomaret, Bukalapak dan Belanja.com ini sangat membantu. Karena dianggap menjadi lebih luas cakupan pemasaran yang dilakukan dengan kerjasama tersebut. (MUF)

  • Awas Honorer Fiktif! Alokasi 50 Persen Gaji Honorer Perlu Pengawasan

    Awas Honorer Fiktif! Alokasi 50 Persen Gaji Honorer Perlu Pengawasan

    SERANG, BANPOS – Mekanisme dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun anggaran 2020 mengalami perubahan. Salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan guru honorer. Melalui kebijakan Merdeka Belajar Episode 3, ditetapkan maksimal 50 persen dari dana BOS dapat digunakan untuk membayar gaji guru honorer.

    Kebijakan itu, disinyalir bakal memunculkan gelombang perekrutan honorer baru untuk mencukupi kebutuhan tenaga pengajar di sekolah. Namun, proses perekrutan pun dikhawatirkan bakal mengenyampingkan kualitas tenaga pengajar karena proses perekrutan yang tak jelas aturannya.

    Menghindari kondisi itu, Dindik Kota Serang mengakui adanya kemungkinan-kemungkinan itu. Karena itu, guru-guru honorer yang saat ini mengajar maupun honorer baru yang akan direkrut akan diverifikasi.

    Kabid Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) pada Dindikbud Kota Serang, Zeka Bachdi mengatakan, verifikasi guru-guru honorer dilakukan guna mengawasi penggunaan dana BOS. Ini dilakukan agar data guru yang digaji dari dana BOS benar-benar valid.

    “Selain itu kami mewajibkan sekolah agar pemberian gaji itu menggunakan mekanisme transfer atas nama guru tersebut. Tidak boleh cash. Dan mereka wajib membuat SPJ. Ini agar tidak ada honorer fiktif,” terangnya.

    Zeka mengatakan, apabila nanti ada sekolah yang kedapatan melakukan tindak penyelewengan dengan menambahkan honorer fiktif, maka pihaknya tidak segan-segan untuk melakukan pemecatan.

    “Kalau nanti ada ternyata fiktif dan segala macam, itu akan kami pecat baik kepala sekolahnya atau pihak yang terlibat. Selain itu juga kami akan pidanakan. Karena ini masuk ke dalam tindak pidana korupsi,” tegasnya.

    Zeka sendiri mengaku mengapresiasi kebijakan Kemendikbud yang meningkatkan alokasi dana BOS untuk gaji guru. Menurutnya, hal ini akan membantu sekolah dalam memenuhi kebutuhan tenaga pengajar, mengingat saat ini Kota Serang dan daerah-daerah lain di Indonesia mengalami kekurangan tenaga guru.

    “Saat ini Kota Serang hanya memiliki sebanyak 2.885 guru PNS. Sedangkan Kota Serang membutuhkan sekitar 4.850 guru. Jadi kekurangannya sekitar 2.000 guru,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di kantor Dindikbud Kota Serang.

    Pengalokasian 50 persen dana BOS bakal menjadi solusi dalam masalah kekurangan guru, juga diamini Bupati Pandeglang, Irna Narulita. Diakuinya jumlah guru PNS yang ada di Kabupaten Pandeglang hanya sedikit.

    “Guru PNS itu cuma sedikit, TKS dan TKK hanya sepuluh. Sedangkan beban kerjanya tinggi, kesejahteraannya tidak ada dan dari kita Cuma Rp 200 ribu itu pun dari Kepala Sekolah (Kepsek),” kata Irna kepada BANPOS usai melakukan roadshow ekonomi kreatif, Senin (17/2).

    Menurutnya, dengan adanya dana BOS yang bisa digunakan untuk membayar guru honorer hingga 50 persen dari dana BOS tersebut, tentunya wajar untuk memenuhi kebutuhan tenaga honorer.

    “Sekarang ada 50 persen dari dana BOS digunakan untuk membayar guru honorer, itu hak mereka,” ujarnya.

    Sedangkan untuk pengawasan yang akan dilakukan, lanjut Irna, pihaknya akan melakukan pengawasan penggunaan dana BOS tersebut sesuai dengan kebutuhannya. “Pastinya akan kita awasi penggunaannya,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang, Asep Nugraha Jaya menegaskan dalam rencana kerja anggaran sekolah (RKAS), akan terlihat presentasi dan honor tenaga pengajar honorer tersebut. Karena kata dia, tidak semua pengajar non PNS itu bisa dapat honor.

    “Yang mendapatkan honor dari dana BOS, hanya guru-guru non-PNS yang sudah mendapatkan NUPTK, terdaftar di dapodik, dan tersertifikasi,” jelasnya.

    Lebih simpelnya, kata dia, untuk pengawasan ini dapat dilihat dari RKAS. Dimana dapat dilihat, jika lebih dari 50 persen harus diperbaiki.

    “Setinggi-tingginya dana BOS yang dipakai adalah 50 persen,” tandasnya.

    Untuk pengawasannya, pihaknya memiliki mekanisme dari mulai perencanaan, pelaksanaan hingga pelaporan.

    “Ada pengawasan dari tim BOS Kabupaten, dan kita juga melakukan sosialisasi, penyuluhan sampai pengendalian,” ujarnya.

    Sedangkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon Ismatullah mengaku akan menunggu pelaksanaan secara resmi dari pemerintah pusat. 

    “Kita masih menunggu juklak, juknis dan akan melakukan rakor terlebih dahulu. Jadi wacana yang dikirim langsung ke sekolah ini juga mengubah sebuah pola. Ini kan saya lagi bertanya-tanya bagaimana nanti pertanggungjawaban dindik tentang uang tersebut. Ketika diperiksa oleh Inspektorat, BPK apa langsung ke sekolah,” pungkasnya. 

    Pentingnya Pengawasan

    Sekretaris Komisi II DPRD Kota Cilegon Qidatul Sitta menekankan pentingnya pengawasan dana BOS oleh Dinas Pendidikan setempat. Menurutnya, harus ada pemantauan yang serius dikarenakan dana BOS rawan disalahgunakan. Apalagi, tahun ini dana BOS diterima langsung oleh pihak sekolah tanpa melalui pemerintah kabupaten kota.

    “Namanya dana bos itu perlu adanya pertanggung jawaban yang luar biasa. Ngga serta merta langsung gratis free, ngga ngapa-ngapain tapi harus ada administrasinya pertanggungjawaban seperti apa?” kata Qidatul.

    Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu juga menyatakan dana BOS tahun inii harus dipantau lebih ketat dalam karena dikhawatirkan sekolah kurang memahami teknis pelaksanaannya. Mengingat, selama ini biasanya persoalan administrasi dan teknis banyak diurusi oleh pihak Dindik.

    “Berarti pihak sekolah harus belajar untuk mengkaji lebih dalam bagaimana proses administrasi, pelaporan seperti apa? Karena pertanggungjawabannya harus tepat waktu, harus sesuai dengan realita di lapangan,” paparnya. 

    Terpisah, anggota Komisi II pada DPRD Kota Serang, Nur Agis Aulia, mengatakan bahwa DPRD akan terus melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana BOS. Bahkan menurutnya, bukan hanya DPRD saja, melainkan juga BPK dan Inspektorat yang mengawasi.

    “Tentu sangat menyambut baik. Namun kan perlu diingat bahwa 50 persen itu merupakan alokasi maksimal. Jadi harus bisa direncanakan sebaik mungkin,” jelasnya.

    Apabila ditemukan penyelewengan seperti pencantuman honorer fiktif dan titipan, Agis mengatakan pihaknya akan meminta kepada Pemkot Serang untuk menindak tegas oknum pelaku, sesuai dengan aturan yang berlaku.

    “Semua sudah ada aturannya, maka apabila ada tindakan penyelewengan, akan ditindak tegas sesuai ketentuan yang berlaku,” tandasnya.

    Hal senada disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Serang, Syuja’i. Dia mengatakan untuk mendukung kebijakan pemerintah yang baik ini, maka perlu dilakukan pengawasan agar pelaksanaaannya tidak menyimpang.

    “Kami akan terus menjalankan tugas yaitu mengawasi. Supaya mereka sejahtera, dengan sejahtera, otomatis KBM-nya sendiri akan lebih bagus. Karena saat ini kebanyakan honorer digaji Rp300 ribu per bulan, dan itupun untuk mengambilnya tidak bisa per bulan. Kadang per tiga bulan atau per enam bulan,” pungkasnya.

    Sementara Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, Habibi Arafat mengatakan, pihaknya akan melakukan pengawasan terhadap kebijakan pusat yang akan dilaksanakan didaerah.

    “Kita akan terus mengawasi kebijakan pusat supaya dilaksanakan oleh daerah melalui kebijakan daerah. Tidak ada alasan daerah untuk tidak melaksanakan kebijakan pusat, apalagi kaitan dengan kesejahteraan guru honorer karena mereka sudah seharusnya diperhatikan oleh pemerintah,” terangnya. (DZH/DHE//MUF/ENK)

  • 23 Warga Tumbang Akibat DBD

    23 Warga Tumbang Akibat DBD

    SERANG,BANPOS- Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) mulai menjangkiti masyarakat Kota Serang. Bahkan di Kelurahan Tembong tercatat sudah ada 13 warga yang tumbang dan dirawat di rumah sakit akibat nyamuk Aedes Aegypti ini. Sementara data se-Kota Serang yaitu sebanyak 23 kasus DBD.

    Lurah Tembong, Edi Junaedi, mengatakan bahwa pada minggu lalu, pihaknya telah melakukan pengasapan atau fogging di beberapa RT di lingkungan Tembong Masjid. Hal ini untuk menekan penambahan kasus DBD di kelurahan yang ia pimpin.

    “Beberapa titik sudah kami lakukan fogging. Namun, pada minggu ini kami temukan lagi kasus DBD satu keluarga, yang terdiri dari tiga orang, yaitu bapak, ibu dan anak. Dan sampai saat ini dua orang diantaranya masih dirawat di rumah sakit. Sedangkan satu lagi sudah membaik,” ujarnya, Jumat (7/2/2020).

    Menurut Edi, minggu lalu di kelurahannya tercatat ada 10 kasus warganya yang terkena DBD. Sedangkan pada minggu ini kasus tersebut bertambah sebanyak tiga kasus.

    “Jadi total yang terkena kasus DBD ada 13 orang. Padahal kami sudah coba lakukan antisipasi untuk pencehagahan adanya kasus DBD di wilayah kami dengan cara melakukan fogging,” tuturnya.

    Ia mengatakan, kasus DBD tersebut merupakan yang terbesar dan pertama terjadi di wilayah Tembong. Karena jumlah korban yang tumbang mencapai belasan orang dalam waktu yang singkat.

    “Baru pertama kali terjadi kasus sebesar ini, karena sudah menyentuh ke 13 orang. Sebelumnya tidak sebanyak ini kasus DBD,” ucapnya.

    Terpisah, Warga Kelurahan Kiara, Aminudin mengatakan terdapat seorang tetangganya terkena DBD. Lantaran khawatir penyakit terseut akan menyebar, ia juga sudah meminta kepada pihak kelurahan setempat untuk dilakukan foging.

    “Ada satu orang yang tetangga kami yang terkena. Karena puskesmas Walantaka letaknya jauh. Warga kami harus berobat ke Rumah Sakit swasta yang ada di Ciruas, Kabupaten Serang. Sudah kami laporkan kasusnya, tapi belum ada respon,” kata Aminudin.

    Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengakui bila saat ini kasus DBD di Kota Serang cukup tinggi. Namun, hal ini terjadi pada setiap daerah, sebab saat ini seluruh wilayah Indonesia sedang memasuki musim hujan.

    “Semua wilayah itu memang sedang naik trennya, termasuk Kota Serang. Bahkan untuk Kota Serang sudah ada 23 kasus DBD yang masuk laporannya, dan yang paling dominan itu di Kecamatan Cipocok, dan Serang,” katanya.

    Selain melakukan pengasapan, Ikbal mengaku bahwa pihaknya juga melakukan sosialisasi kepada setiap keluarga untuk menjadi juru pemantau jentik (Jumantik).

    “Jadi dalam satu rumah, itu salah satu anggota keluarganya kami minta untuk menjadi relawan Jemantik. Sehingga nanti tidak ada jentik nyamuk di genangan air,” ujarnya.

    Ditanya mengenai lambatnya penanganan DBD, Ikbal berkilah bahwa seharusnya masyarakatlah yang lebih berperan aktif dalam hal tersebut.

    “Sebab, persoalan DBD ini kan berasal dari pola hidup atau kebiasaan serta perilaku masyarakat juga. Seperti kebersihan lingkungan, saya kan meminta kepada masyarakat agar senantiasa menjaga kebersihan, terutama adanya genangan air,” katanya.

    Sementara, Walikota Serang, Syafrudin, meminta kepada Dinkes Kota Serang dan petugas Puskesmas agar memberikan pelayanan secara tanggap, karena pelayanan kesehatan yang paling disorot oleh masyarakat. Ia juga menginstruksikan agar Dinkes dapat segera melakukan fogging.

    “Jadi jangan sampai ada korban yang jatuh baru mereka bertindak. Jangan sampai masyarakat menunggu dan tidak terlayani dengan cepat. Sebab, saya kira fogging ini cukup, karena disetiap puskesmas dan kelurahan itu sudah ada alat fogging, dan ini seharusnya bisa lebih cepat pelayanannya,” tandasnya. (DZH)

  • Jadi Pelatih Perserang, Ini Kata Putut Widjanarko

    Jadi Pelatih Perserang, Ini Kata Putut Widjanarko

    SERANG, BANPOS – Perserang akhirnya memutuskan Putut Wijanarko sebagai pelatih kepala untuk mengarungi Liga 2 2020. Putut membenarkan bila dirinya sudah resmi ditunjuk menjadi juru taktik Laskar Singandaru. Dia mengaku senang dapat memimpin Sumarna cs mengarungi Liga 2 musim ini.

    “Iya mas, Insya Allah saya mulai memimpin latihan Rabu (12/2) mendatang,” kata Putut yang dihubungi melalui telepon.

    Putut juga mengaku optimis dapat membawa Perserang menjadi tim yang kompetitif musim ini. Apalagi, sejumlah asisten pelatih yang sudah kebih dulu bergabung bersama Perserang juga sudah cukup lama dikenalnya.

    “Bahkan saya pernah main bareng dengan Mustopa Aji yang sekarang menjadi asisten pelatih Perserang. Mudah-mudahan ini mempercepat proses adaptasi saya dalam memipin pemain Perserang,” kata eks bintang Persebaya Surabaya itu.

    Putut juga tak mempersoalkan mepetnya waktu persiapan. Masih bergabungnya sejumlah pemain lama, membuat Perserang sudah punya kerangka tim yang bisa diandalkan. Seiring perjalanan waktu hingga menuju kick off Liga 2, sektor-sektor yang kurang akan dibenahi dengan menambah pemain baru.

    “Tentunya saya akan mencari pemain pekerja keras yang bisa menutupi kekurangan tim. Tetapi itu baru bisa dilihat setelah saya memimpin latihan,” kata Putut.(ENK)

  • Perserang Resmi Dibesut Putut Wijanarko

    Perserang Resmi Dibesut Putut Wijanarko

    SERANG, BANPOS – Klub Liga 2 asal Kabupaten Serang, Perserang, dipastikan bakal dibesut oleh pelatih anyar saat mengarungi Liga 2 2020. Pasca ditinggal Jaya Hartono yang kembali ke PSCS Cilacap, kini Laskar Singandaru bakal mengandalkan racikan Putut Wijanarko.

    Hal itu disampaikan manajer Perserang, Babay Karnawi kepada BANPOS, Jumat (7/2). Menurutnya, Putut dipilih dari puluhan nama yang melamar ke manajemen Perserang.

    “Ada 21 pelatih yang melamar untuk melatih Perserang di Liga 2 2020 ini. Tetapi berdasarkan kesepakatan manajemen, maka kami memilih Putut Wijanarko,” kata manajer yang biasa disapa Jibay itu.

    Rencananya, kata Jibay, Putut bakal mulai memimpin latihan Muhammad Ridwan cs pada Rabu (12/2) mendatang. Namun, hingga saat ini Jibay mengaku belum memastikan tempat latihan bagi Skuad Biru langit.

    “Kita masih memiliki beberapa alternatif tempat latihan. Tetapi belum memilih, karena masih mempertimbangkan beberapa hal. Tetapi hari Rabu kita pastikan kita sudah memulai latihan,” kata Jibay.

    Soal target yang dibebankan kepada mantan pelatih Persigo Semeru FC itu, Jibay mengaku tak ingin muluk-muluk. Dengan persiapan yang mepet, dia berharap Perserang tetap bisa menjadi tim yang diperhitungkan di Liga 2.

    “Tentunya kami berharap Perserang bisa meraih prestasi yang membanggakan bagi masyarakat Serang meskipun persiapan mepet. Kami percaya coach Putut bisa membawa Perserang berbuat banyak di Liga 2 musim ini,” kata Jibay.(ENK)

  • Pemkab Serang Dinilai Lawan Hukum Jika Menolak Limpahkan Aset

    Pemkab Serang Dinilai Lawan Hukum Jika Menolak Limpahkan Aset

    CIPOCOKJAYA, BANPOS – DPRD Kota Serang menegaskan bahwa melalui Pansus Aset, mereka tidak mau merebut hak dari Kabupaten Serang. Akan tetapi, mereka ingin menjalankan amanat UU Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang.

    Mereka pun meminta kepada Pemda Kabupaten Serang agar tidak berlebihan dalam menanggapi keinginan Kota Serang. Karena hal itu dapat memperlihatkan bahwa Kabupaten Serang ingin melawan Undang-undang.

    Hal tersebut terungkap dalam diskusi bulanan yang dilakukan oleh Pokja Wartawan Kota Serang (PWKS) bersama dengan DPRD Kota Serang di ruang aspirasi, Kamis (6/2).

    Hadir dalam diskusi yang bertajuk ‘Menakar Urgensi Pansus Aset’ tersebut Wakil Ketua III Hasan Bashri; Ketua Komisi III Tb. Ridwan Akhmad, Sekretaris Komisi II Aminudin dan Sekretaris Komisi IV Yoppy.

    Sementara, sekitar 30 peserta diskusi yang terdiri dari anggota PWKS dan mahasiswa dari dua kampus, yaitu Untirta dan UIN ‘SMH’ Banten.

    Diskusi tersebut berlangsung dinamis. Terlihat para anggota PWKS mencecar beberapa pertanyaan dan statemen kepada perwakilan DPRD Kota Serang yang hadir.

    Hingga salah satu mahasiswa Untirta bernama Dawoh melempar pertanyaan kepada empat legislator tersebut. Ia mempertanyakan kepada mereka mengapa di media seolah-olah antara Kabupaten dengan Kota sedang berebut mainan layaknya anak kecil.

    “Ini seperti anak kecil saja, yang satu ‘kepingin’ ngerebut mainan. Yang satu ngaku siap berantem buat mempertahankan mainannya. Kami melihat itu di media pun berfikir, ada apa ini,” ujarnya dalam forum diskusi.

    Ia juga meminta agar sebisa mungkin Pansus Aset ini dapat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat Kota Serang. Karena, kedua lembaga legislatif itu sudah kepalang ‘bertarung’ statemen di media. Maka menurutnya harus jelas hasilnya.

    “Saya sih berharap, ada komunikasi yang baik antara keduanya ini. Supaya baik Pemkab Serang maupun Pemkot Serang dapat memberikan solusi terbaik bagi masyarakat,” tegasnya.

    Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua III DPRD Kota Serang, Hasan Bashri, mengatakan bahwa dirinya sangat mengapresi masukan dan kritik yang disampaikan oleh mahasiswa.

    “Saya sampaikan terimakasih karena telah peduli terhadap apa yang selama ini kami lakukan. Namun perlu diingat, sebenarnya ini bukanlah rebutan, karena itu merupakan hak kami berdasarkan Undang-undang,” kata Hasan.

    Ia mengatakan, munculnya penggambaran rebutan itu dikarenakan Pemkab Serang tidak serius dan legawa dalam melimpahkan aset yang seharusnya 7 tahun yang lalu sudah selesai dilimpahkan.

    “Cuma kan mereka menahan-nahan. Akhirnya kami untuk mendapatkan hak itu, perlu mengambil langkah. Salah satunya dengan membentuk Pansus Aset,” terangnya.

    Ia juga menyoroti niatan DPRD Kabupaten Serang dalam melakukan perlawanan dengan ikut membentuk Pansus Aset juga. Menurutnya, hal itu tidak masalah.

    “Tapi, sejatinya yang mereka lawan bukanlah Kota Serang. Melainkan Undang-undang itu sendiri. Karena, kami ini sedang berupaya untuk menegakkan amanah UU nomor 32 tahun 2007,” ungkapnya.

    Ketua Komisi III, Tb. Ridwan Akhmad, ikut menanggapi. Menurutnya, pansus aset ini akan sangat bermanfaat kepada masyarakat. Karena, sisa 3 persen aset yang belum dilimpahkan, merupakan berkaitan dengan masyarakat.

    “Misalkan gedung Dinsos. Itukan berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Maka jika gedung Dinsos itu diberikan, masyarakat mendapatkan manfaat. Begitupula dengan aset PDAM Tirta Al-Bantani, akan sangat membantu Kasemen,” tandasnya.(DZH/ENK)

  • Sertifikat di Singapura, Komisi I Anggap Aset Banten ‘Dikuasai’ Asing,

    Sertifikat di Singapura, Komisi I Anggap Aset Banten ‘Dikuasai’ Asing,

    SERANG, BANPOS – DPRD Banten meminta pemprov segera melakukan langkah-langkah konkret berkordinasi dengan pihak lain seperti BPN dan kabupaten/kota dalam upaya penertiban aset-aset daerah. Diantaranya adalah Situ Cipondoh yang telah dikuasai perusahaan asing selama 18 tahun lebih.

    “Biro pemerintahan kalau kita lihat memang masih ada hal-hal yang memang harus ditingkatkan secara organisasi, misalkan tentang bagaimana mengelola aset-aset daerah yang harus dikoordinasikan dengan BPN. Sehingga kita ada kejelasan aset daerah dari mulai bagaimana aset sekolah-sekolah sesuai dengan UU 23 diserahkan kepada provinsi masih banyak aset daerah yang segala legalisasinya belum selesai,” kata Ketua Komisi I DPRD Banten Asep Hidayat usai rapat kordinasi di BPSDMD, Rabu (5/2).

    Ia mengatakan, aset lainnya yang secara kepemilikan dan legalitasnya belum jelas misalnya situ-situ yang sebelumnya diserahkan dari Pemprov Jawa Barat. Menurutnya masih banyak legal kepemilikannya belum jelas termasuk salah satunya Situ Cipondoh di Tangerang.

    “Secara legal kepemilikan kita juga hanya baru bisa mengakui termasuk Situ Cipondoh. Situ Cipondoh itu setahu saya bahwa sertifikatnya itu masih ada di Singapore dan itu saya berharap segera diselesaikan,” terangnya.

    Terkait Situ Cipondoh kata Asep, sudah ada komitmen dari Pemprov Banten melalui Sekda Banten bahwa sekarang sedang pada tahap-tahap pengkondisian dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Pemerintah Provinsi Jawa Barat pada waktu itu yang menyerahkan aset serta pihak terkait lainnya.

    “Tadi ada hal yang menggembirakan bahwa pak sekda lagi berkoordinasi untuk menelurusi keberadaan sertifikat itu dan akan diselesaikan supaya aset-aset yang ada di Provinsi Banten betul-betul bukan sekedar pengakuan tapi menjadi hak kepemilikan rakyat Banten dan pemerintah Banten,” terangnya.

    Sehingga, kata Asep, jika sudah dilakukan pendekatan dan koordinasi terkait keberadaan sertifikat-sertifikat kepemilikan dan juga menelusuri kedudukan dan luasan situ-situ tersebut. Bukan hanya sertifikasi kepemilikan secara legal harus dimiliki oleh Provinsi Banten karena sudah menjadi aset Pemprov Banten, tetapi juga kedepan juga harus dilakukan pengembalian batas yang sekarang berpindah menjadi aset orang pribadi.

    “Kalau bicara tanah itu harus tahu tentang kronologisnya, darimana asalnya dibeli dari siapa, darimana, berapa kali di-AJB-kan. Itu harus jelas,” kata politisi Demokrat tersebut.

    Ia menyebutkan, luasan situ Cipondoh itu awalnya diperkirakan lebih dari 100 hektar dan saat ini yang tercatat paling hanya sekitar 80 sampai 90 hektar, karena banyak yang sudah hilang.

    “Situ Cipondoh memiliki potensi luar biasa untuk pengembangan pariwisata, karena keberadaannya di tengah-tengah masyarakat yang lebih maju secara finansial. Kalau dikelola dengan baik serta kelengkapan infrastrukturnya, maka akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan asli daerah,” paparnya.

    Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti dihubungi melalui telpon genggamnya tidak menjawab. Begitupun dengan pesan Whatsapp tidak merespon.(RUS/ENK)

  • Puluhan Desa di Kabupaten Serang Terendam Banjir

    Puluhan Desa di Kabupaten Serang Terendam Banjir

    SERANG, BANPOS – Badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) Kabupaten Serang mencatat banjir yang merendam 41 desa di 29 Kecamatan dengan ketinggian muka air paling tinggi 50 sentimeter. Data tersebut dihimpun sejak 1 hingga 5 Februari 2020.

    Demikian disampaikan oleh Ketua Harian Crisis Centre BPBD Kabupaten Serang, Jhonny E. Ia mengungkapkan, diantara Kecamatan yang terendam banjir adalah Kecamatan Kibin, Ciruas, Kragilan, Carenang, Sukajaya, Tanara, Tirtayasa, Binuang dan Lebakwangi.

    Lebih lanjut ia mengungkapkan bahwa saat ini, ada dua desa yang masih mengungsi yaitu di wilayah Pontang dan Tirtayasa. Berdasarkan data yang didapat, pengungsi mencapai 150 jiwa yang masih berada di lokasi pengungsian.

    “Hal itu dikarenakan genangan air di wilayah tersebut mengalami pasang surut, berbeda dengan banjir yang terjadi di wilayah Ciruas dan Kibin yang tidak mengalami pasang surut,” ungkapnya, saat ditemui di ruang Pusdalops BPBD Kabupaten Serang, Rabu (5/2).

    Ia menuturkan, penyebab banjir yang terjadi di wilayah Ciruas dan Kibin akibat air dari atas turun ke muara menuju ke laut. Sehingga, air di laut naik dan dari hulu turun, dan menyebabkan tinggi muka air banjir naik turun.

    “Tadi siang sudah mulai surut, bisa saja sore sudah naik lagi,” terangnya.

    Sementara itu, sejak Sabtu (1/2), pihaknya telah melakukan penanganan hingga hari ini (6/2). Ia mengungkapkan, di Desa Kaserangan dan desa Susukan, ketinggian muka air rata-rata mencapai 50 sentimeter, dan kedua desa tersebut berada di bantaran sungai Ciujung.

    “Untuk saat ini kata kami sudah mengirimkan bantuan logistik yang sudah disalurkan ke beberapa wilayah yang terdampak banjir,” tuturnya.

    Kendati demikian, pihaknya lebih memprioritaskan bantuan tersebut ke wilayah yang dianggap parah terlebih dahulu.

    “Kami memprioritaskan daerah berdasarkan ketinggian air,” ungkapnya.

    Pihaknya sudah mengirimkan lebih dari satu pleton ke wilayah terdampak banjir. Menurutnya, wilayah Kecamatan Pontang dan Tirtayasa, sudah mencapai 30 personil yang tetap bertahan hingga saat ini dengan pergantian personil per dua hari. Hal itu dilakukan agar personil tetap bersiaga di wilayah tersebut.

    “Semua personil kami kerahkan, dan patut untuk diberi apresiasi, karena ada beberapa personil belum melakukan pergantian shift,” ungkapnya.

    Berdasarkan penuturannya, saat ini para pengungsi masih membutuhkan bantuan pakaian dan selimut.

    “Yang paling sangat mendesak adalah makanan siap saji,” tandasnya.(MUF)

  • Pulang dari Tiongkok, 7 Mahasiswa Banten Dikarantina

    Pulang dari Tiongkok, 7 Mahasiswa Banten Dikarantina

    SERANG, BANPOS – Sebanyak 7 mahasiswa asal Banten di Tiongkok yang berhasil dipulangkan ke tanah air, saat ini masih dalam pengawasan dinas kesehatan kabupaten/kota setempat. Mereka dikarantina selama 14 hari dengan pengawasan ketat oleh tim medis.
    “Setelah dilakukan pemeriksaaan, hasilnya semua mahasiswa banten yang dipulangkan dari Tiongkok dalam kondisi sehat. Baik hasil fisik, laboratorium, maupun radiologi,” kata Kepala Dinas Kesehatan Banten Ati Pramudji Hastuti kepada wartawan (Rabu, 5/2).

    “Mereka dipulangkan. Selama 14 hari (masa inkubasi, red), mereka harus mengurangi aktivitas kegiatannya. Mereka hanya bisa keluar, selama 14 hari, untuk periksa ke Puskesmas terdekat. Mereka sudah kita koordinasikan dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk tempat pemeriksaannya,” tambahnya.

    Ia menjelaskan, selama 14 hari ke 7 mahasiswa tersebut harus cukup istirahat dan mengkonsumsi makanan bergizi. Mengurangi aktivitas fisik agar kondisi tetap fit selama 14 hari tersebut.

    “Jadi karantina yang dimaksud adalah karantina di rumah dengan mengurangi aktivitas, hanya di dalam rumah. Kalaupun keluar rumah hanya untuk periksa ke Puskesmas selama 14 hari. Mereka juga harus melakukan perilaku hidup bersih dan sehat dengan berolahraga, makanan bergizi dan istirahat yang cukup,” paparnya.

    Dikatakan, saat melakukan tes kesehatan ke Puskesmas terdekat, para mahasiswa tersebut dibekali kartu kuning Health Alert Card (HAC) yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan Bandara Soekarno Hatta. Hal ini dilakukan karena para mahasiswa tersebut masuk dalam status orang dalam observasi.

    “Jika orang dalam status pemantauan dilakukan isolasi. Itupun isolasi bukan di rumah sakit. Sedangkan untuk status dalam pengawasan itu dilakukan di rumah sakit yang telah ditujuk nasional,” ungkapnya.

    Dikerahui, Gubernur Wahidin Halim (WH) memfasilitasi mahasiswa Banten yang belajar di Provinsi Jiangsi Republik Rakyat Tiongkok untuk pulang ke Banten karena kekhawatiran atas merebaknya wabah virus corona.

    Para mahasiswa tiba di Bandara Soekarno Hatta menggunakan penerbangan Thai Airways Airline pukul 18 wib. Usai menjalani prosedur kedatangan dari Kementerian Kesehatan, didampingi Tim Kesehatan Dinkes Pemrpov Banten para mahasiswa melakukan pemeriksaan lanjutan di RSUD Banten.

    Setelah hasil pemeriksaaan menyatakan para mahasiswa dalam kondisi sehat mereka dipulangkan ke rumah masing-masing dengan tetap dilakukan pemantauan selama 14 hari. Dinkes Pemprov Banten berkoordinasi dengan dinas kesehatan kabupaten/kota untuk pemantauan para mahasiswa tersebut dalam memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat.(RUS)