Kategori: HEADLINE

Hore, Alun-alun Kecamatan Akan Dibangun di Walantaka

SERANG,BANPOS– Salah satu program Walikota Serang Syafrudin dan Wakil Walikota Serang Subadri Ushuludin yaitu pembangunan Alun-alun di setiap Kecamatan. Salah satu Kecamatan yang akan lebih dulu membangun Alun-alun yaitu Kecamatan Walantaka, dengan anggaran sebesar Rp4 miliar.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Kota Serang, Iwan Sunardi mengatakan, anggaran tersebut berasal dari APBD murni. Selanjutnya, anggaran tersebut dialokasikan untuk pembebasan lahan dan pembangunan fisik Alun-alun.

“Pembebasan lahannya kurang lebih 1.000 meter, tetapi untuk lokasi tepatnya belum ditentukan. Karena akan dimulai hari ini, kami melakukan survei-survei terlebih dahulu,” ujarnya saat dikonfirmasi, kemarin.

Ia melanjutkan, jika telah dilakukan dilelang, pihaknya baru akan memulai pembangunannya. Ia menjelaskan, tujuan dari pembangunan Alun-alun kecamatan, agar sebagai sarana pusat kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

“Menjadi salah satu fasilitas bagi masyarakat, jika ada kegiatan bisa dilakukan di alun-alun, seperti acara-acara kenegaraan seperti upacara 17 Agustus, dan fasilitas kegiatan publik lainnya,” terang dia.

Iwan menyebut, saat ini baru satu kecamatan yang sudah memiliki alun-alun yaitu Kecamatan Kasemen. Sedangkan beberapa kecamatan lainnya belum terbangun, salah satunya karena terkendala lahan.

“Kecamatan Taktakan masih dalam proses pembahasan, karena terkendala lahannya. Sedangkan, untuk Kecamatan Cipocok Jaya dan Kecamatan Curug juga belum ada,” ungkapnya.

Sementara itu, Camat Kecamatan Walantaka Karsono membenarkan bahwa di wilayah pemerintahannya akan dibangun Alun-alun. Oleh sebab itu, dirinya menyambut positif dengan rencana dari Pemkot Serang tersebut.

“Kami tentunya sebagai penerima bantuan pembangunan Alun-alun bersyukur sekali. Karena pembangunan alun-alun ini merupakan program pak walikota dan pak wakil walikota selama lima tahun kedepan,” ungkap Karsono.

Ia pun mengatakan jika sudah memiliki fasilitas Alun-alun, maka masyarakat pun sudah pasti akan memanfatkan fasilitas tersebut,

“Kalau alun-alun itu jadi dan terealisasi, kami akan memanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan masyarakat Kecamatan Walantaka,” tandasnya. (MUF)

4 Februari 2020
Jabatan di BUMD Milik Pemprov Banten ini Sepi Peminat

SERANG, BANPOS- Proses lelang jabatan untuk posisi dua direksi dan dua komisaris PT Banten Global Development (BGD) dihentikan. Langkah ini diambil karena minimnya pendaftar.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Biro Bina Perekonomian Banten Mahdani, Selasa (4/2) mengatakan, lelang jabatan empat posisi pimpinan PT BGD telah dibuka sejak akhir 2019 lalu. Namun lantaran sepinya peminat maka pemprov mengambil kebijakan untuk menghentikan lelang jabatan tersebut.

“Kemarin sudah dibuka open bidding (lelang jabatan, red) tapi pendaftarnya sangat sedikit sehingga ini di-pending dulu. Nanti ada kebijakan lagi dari pimpinan (gubernur, red). Ini disetop dulu karena menyelesaikan agrobisnis dulu,” katanya.

Diketahui, pelaksanaan lelang jabatan pimpinan PT BGD dilakukan bersamaan dengan pimpinan PT Agrobisnis Banten Mandiri. Bedanya, pendaftar untuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di bidang pertanian itu cukup banyak. Pendaftar yang masuk mencapai 13 orang untuk memperebutkan dua jabatan direksi dan satu komisaris.

Ia menjelaskan, untuk BGD, hingga penutupan lelang jabatan Biro Bina Perekonomian hanya menerima empat pendaftar. Padahal, jumlah minimal pendaftar agar bisa lanjut ke tahapan berikutnya adalah 12 orang.

“Kalau dua komisaris dua direksi itu kan harus 12 (peserta). Minimal itu, karena yang didorong nanti masing-masing jabatan itu tiga orang untuk masuk ke tiga besar (dan direkomendasikan ke gubernur),” ungkapnya.

Untuk saat ini, kata dia, pihaknya belum ada gambaran kapan lelang jabatan direksi dan komisaris PT BGD akan dilanjut. Sesuai arahan gubernur, Mahdani kini akan terlebiih dahulu fokus menyelesaikan lelang jabatan untuk PT Agrobisnis Banten Mandiri.

“Belum, masih menunggu arahan, mungkin kita nanti menunggu arahan. Mungkin nanti kita publikasi (sosialisasi) lebih lama lagi,” ungkapnya.

Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten Ade Hidayat mendorong, agar pemprov bisa mengambil langkah untuk segera mengisi kekosongan pimpinan di tubuh BGD. Sebab, penyehatan Bank Banten sudah sangat mendesak dan perlu mendapat peran dari PT BG selaku induk perusahaan.

“Kita menghadapi amanah besar, harus dibereskan BGD sebagai perwakilan pemerintah. Untuk mengurus bisnis perbankan. Jadi enggak bisa dibiarkan BGD tanpa ada kejelasan,” tuturnya.

Jika proses lelang jabatan tak berjalan mulus untuk saat ini, maka Ade mendorong agar prosesnya bisa dilanjutkan segera. Tentunya dengan melakuakn sejumlah pembenahan agar penundaan tak kembali terjadi.

“Jadi merekomendasikan kepada gubernur segera mendefinitifkan direksi BGD, karena ada persoalan yang harus dibereskan,” ujarnya.(RUS/ENK)

4 Februari 2020
Perserang Mulai Menggeliat, Pekan Depan Latihan Perdana

SERANG, BANPOS – Perserang Serang mulai menggeliat untuk menghadapi Liga 2 musim 2020 yang rencananya mulai digelar Medio Maret mendatang. Meski bakal menjalani masa persiapan yang mepet, skuad Laskar Singandaru bertekad tetap menjadi tim yang diperhitungkan di kasta kedua sepakbola nasional itu.

Manajer Perserang, Babay Karnawi mengatakan, timnya akan memulai persiapan pada pekan depan. Saat ini, dirinya tengah mengumpulkan sejumlah pemain yang dipertahankan dari musim lalu sambil mencari pemain pengganti untuk mengisi posisi yang ditinggal pemain lama.

“Sebagian besar pemain lama memang hengkang. Tentunya kami harus melakukan sejumlah perekrutan untuk mengisi posisi yang ditinggalkan pemain,” kata manajer yang biasa disapa Jibay itu, kemarin.

Meski tak punya banyak waktu, Jibay berjanji akan tetap selektif dalam memilih pemain baru. Kualitas tim yang dimiliki pada musim lalu, sebisa mungkin ditingkatkan, atau minimal dipertahankan agar tetap bisa bersaing dengan klub liga 2 lainnya.

Tetapi kami akan tetap menyeleksi pemain baru untuk menjaga kualitas tim yang kami miliki musim lalu,” kata Jibay.
Untuk urusan pelatih, Jibay mengatakan saat ini sedang finalisasi pemilihan pelatih. Sejumlah nama pelatih memang melamar untuk membesut Laskar Singandaru, kini manajemen sedang melakukan pendekatan dan negoisasi dengan pelatih yang dianggap cocok dengan kondisi manajemen Perserang.

“Ya kami memang mencari pelatih yang bisa memahami karakter Perserang agar bisa membawa tim ini berprestasi walau dengan persiapan yang mepet,” kata Jibay.

Untuk urusan pemain, Asisten Pelatih Perserang, Mustopa Aji mengungkapkan ada sebelas pemain yang masih setia berseragam biru langit. Meski demikian, ia yakin pemain yang masih memiliki loyalitas pada Perserang adalah pemain yang memang dibutuhkan oleh tim.

Di sektor penjaga gawang, kata Mustopa, Tb Saprudin dan Arik bakal tetap di Perserang. Sementara di barisan pertahanan, Idang Novriza Ali yang musim lalu menjadi kapten Perserang, juga akan tetap menjadi andalan bersama Idris Afandi.

“Untuk gelandang, ada Rastiawan, Sumarna, Muhamad Ridwan, Naskho Irul Ibad dan Fahmi Nurcholis. Sedangkan untuk barisan penyerang ada Ervin Rianto dan Agung Supriyanto,” kata Mustopa Aji.

Untuk pemain baru, ada beberapa pemain yang bakal bergabung dengan Idang Novriza Ali cs. Diantaranya adalah Dwi Eka dan Ramadan Saputa yang musim lalu membela Cilegon United, Ivan Julyandhy dari PSGC Ciamis dan Ajid Saputra dari PSBL Langsa.

Selain itu, ada beberapa pemain Banten yang musim lalu berlaga di Liga 3, seperti Abil dan Akbar yang musim lalu memperkuat Persikota dan tim Pra PON Banten, serta Egi dari Serang Jaya.(ENK)

4 Februari 2020
Maladministrasi Perizinan Hampir Merata

SERANG, BANPOS – Permasalahan maladministrasi dalam pelayanan perizinan di Provinsi Banten masih kerap terjadi dan hampir merata di seluruh pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam hal tersebut, beberapa kabupaten/ kota menerapkan pendekatan yang berbeda. Ada yang menggunakan diskresi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, di daerah lainnya masih menunggu penetapan omnibus law yang diharapkan dapat mempermudah perizinan.

Ombudsman RI perwakilan Banten menyebut kasus perizinan yang dilaporkan sepanjang tahun 2019 terdapat tujuh laporan. Diantara rincian laporan yang diduga dilanggar tersebut, adalah persoalan prosedur perizinan yang melewati batas waktu, dan sebagainya.

“Hingga kini masih dalam tahap proses penyelesaian,” ujar Larasati Andayani, asisten muda pada Ombudsman RI Perwakilan Banten, saat ditemui di kantornya, Jumat (31/1).

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa untuk tahun 2020, belum ada laporan masuk terkait dengan kasus perizinan. Terlebih jika hal itu berkenaan dengan rancangan perundang-undangan Omnibus Law.

Dari tujuh laporan yang tercatat diantaranya, laporan terkait dengan tidak adanya pengawasan dari Pemkab sehingga perusahaan memasang pagar penutup tanah di lahan milik pelapor, yang terjadi di Kabupaten Tangerang. Laporan lainnya, di Kota Tangerang ada pelaporan terkait dengan salinan IMB objek bangunan.

“Untuk Kabupaten Lebak, berkaitan dengan perpanjangan izin pertambangan. Jumlah laporannya Kota Serang 1 laporan, Kabupaten Serang 1 laporan, Kabupaten Tangerang 1 laporan, Kota Tangerang 1 laporan, Lebak 1 laporan dan Provinsi banten 2 laporan,” tandasnya.

Terpisah, kepala dinas penanaman modal dan perizinan terpadu satu pintu (DPMPTSP) Kabupaten Serang, Syamsuddin membenarkan bahwa adanya pelaporan perizinan di salah satu Perusahaan Terbuka (PT) di Kabupaten Serang. Hal itu disebabkan karena perusahaan tersebut tidak memiliki izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB).

“PT. Kaishung Cikande. Kami setop kegiatannya, karena bangunan 80 persen sudah berjalan dan belum ada izin Lokasi dan IMB,” ungkapnya, saat dihubungi oleh BANPOS, Minggu (2/2) sore hari.

Setelah menyetop kegiatan pembangunan PT Kaishung Cikande, pihaknya menyarankan agar perusahaan segera mengurus perizinan.
Berdasarkan penuturannya, izin sudah selesai ditempuh, dan bangunan yang didirikan tidak sesuai dengan site plan disarankan untuk dibongkar.

“Kami sarankan, izinnya diselesaikan, dan bagunan yang tidak sesuai saite plan segera dibongkar. Sekarang proses izin sudah selesai, tapi tetap apa sudah sesuai peruntukanya (atau belum-red),” tandasnya.

Sementara di Kota Serang, Kabid Perizinan A pada DPMPTSP Kota Serang, Sugiri, membenarkan adanya laporan dugaan pelanggaran izin kepada Ombudsman. Namun ia mengaku tidak terlalu tahu mengenai persoalan tersebut.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa terdapat kemungkinan diberikannya diskresi kepada pemilik tower itu. Hal ini berdasarkan Perda Disinsentif yang ada di Kota Serang.

“Kalau memang warga sekitar memberikan izin, maka Pemkot Serang juga bisa memberikan izin melakui Perda Disinsentif. Yang penting warga sekitar itu mengizinkan,” terangnya.

Berbeda dengan Kota Serang, Pemkot Cilegon dan Pemkab Pandeglang tidak mengandalkan diskresi untuk permasalahan perizinan.

Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan DPMPTSP Cilegon, Luhut Malau mengaku, terkait apakah ada diskresi yang dikeluarkan, ia mengklaim, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

“Untuk yang mengurus ijin kita tidak membeda-bedakan tidak ada yang diistimewakan. Kita sesuai aturan yang ada baik dari pemerintah pusat maupun daerah apalagi sekarang sudah sistem online,” katanya.

Menurutnya, untuk laporan terkait perijinan sejauh ini tidak ada yang ditemukan di Kota Cilegon. “Sejauh ini tidak ada pelanggaran, tahun lalu juga tidak ada,” ujarnya.

Kasi Promosi Bidang Penanaman Modal DPMPTSP Pandeglang, Tedi Fauzi Rahmat mengatakan, di Kabupaten Pandeglang belum pernah mengeluarkan izin yang berlindung terhadap diskresi kepala daerah.

“Kalau di kita, semua perizinan yang diterbotan itu selalu berpedoman terhadap ketentuan peraturan yang ada. Sekarang kan begitu terbit PP 24 tahun 2018 tentang percepatan berusaha, semuanya harus merujuk menggunakan sistem Online Single Submission (OSS),” kata Tedi kepada BANPOS beberapa waktu lalu.

Sehingga lanjut Tedi, semua rujukan perizinan mengacu terhadap ketentuan peraturan tersebut dan turunannya yaitu Normal, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan kementerian.

“Kalau seumpanya didaerah dikatakan ada diskresi dari kepala daerah, pasti kuncinya ada di tata ruang. Jadi Bupati sendiri tidak pernah memberikan diskresi itu. Kalau pada tata ruangnya tidak memperbolehkan, tetap saja tidak bisa walaupun itu investor besar,” terangnya.

“Itu terbukti dengan adanya investor yang akan berinvestasi hampi sebesar Rp 500 miliar, tetapi tidak sesuai peruntukana ruangnya. Itu di Pandeglang tidak memberikan izin, tapi tidak harus membuat mereka tidak boleh berinvestasi. Disatu sisi secara ruang yang diajukan tidak boleh, tapi kami minta mereka menggeser dan bersabar akhirnya dengan revisinya RTRW yang persetujuan substansi ini akhirnya bisa,” ungkapnya.

Terpisah, Pemerintah Kabupaten Lebak menunggu penerapan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang akan dilakukan oleh pemerintah pusat.

Pernyataan tersebut disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lebak, Yosef Muhamad Holis kepada BANPOS.

Menurutnya, diterapkannya Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan oleh pemerintah pusat yang akan memangkas peraturan yang dinilai tumpang tindih akan berdampak kepada peningkatan investasi di Kabupaten Lebak.

Berbeda dengan pernyataan Ombudsman Perwakilan Banten, Yosef menyatakan, sampai saat ini, dan sepanjang yang diketahui pihaknya belum ada pelanggaran yang dilaporkan ke Ombudsman.
Adapun perusahaan di Kabupaten Lebak yang dilakukan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terkait pelaporan kegiatan oleh DPMPTSP sedikitnya ada 56 perusahaan.(MG-01/MUF/DZH/LUK/DHE/PBN)

3 Februari 2020
Jumlah Penerima Bantuan BPJS Kesehatan Berkurang 274 Ribu Jiwa

SERANG, BANPOS – Dampak naiknya tarif iuran asuransi Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan tahun 2020 oleh pemerintah pusat, sebanyak 274 ribu masyarakat penerima bantuan iuran (PBI) dari Pemprov Banten dipangkas atau dinonaktifkan.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten Ati Pramudji Hastuti, Jumat (31/1) mengungkapkan, adanya perubahan tarif asuransi BPJS berdampak pada pembiayaan PBI baik dari APBN, APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Untuk kuota PBI dari APBD provinsi terjadi pengurangan dari 900 ribu lebih penerima menjadi sekitar 626 ribu penerima.

“Adanya perubahan kebijakan kaitannya dengan penambahan iuran kepesertaan BPJS dari semula Rp23 ribu menjadi Rp42 ribu (per bulan). Ini yang menjadi kendala bukan hanya provinsi tapi seluruh kabupaten/kota. (Kuota dari APBD provinsi) dari 900 ribu lebih kita turunkan menjadi sekitar 626 ribu,” katanya.

Ia menjelaskan, penurunan kuota mau tak mau harus dikurangi karena pemerintah kesulitan menutupi pembiayaannya. Sama seperti pemprov, enam pemerintah kabupaten/kota di Banten pun memberlakukan kebijakan serupa. Tak jauh berbeda dengan yang terjadi untuk PBI yang dibiayai dari APBN. Sehingga akhirnya total kuota PBI yang ditanggung pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten/kota berkurang.

“Hanya dua yang posisi kepesertaan (PBI) tidak berkurang yaitu Kota Tangerang dan Kota Tangsel (Tangerang Selatan). Dengan tidak mengurangi peserta bukan berarti tidak kesulitan pembiayaan. Kota Tangerang dari peserta PBI itu hanya mampu (membiayai) tujuh bulan, Kota Tangsel sama,” ujarnya.

Karena ada penurunan kuota PBI, kata dia, pihaknya telah menggelar rapat koordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinkes kabupaten/kota se-Banten serta Kantor BPJS Cabang Serang dan Tangerang. Dalam pertemuan tersebut dirumuskan terkait mereka yang terpaksa kepesertaan PBJS-nya tak dilanjut.

Masih dikatakan Ati Pramudji Hastuti yang merupakan mantan pejabat Kota Tangerang dan menjadi pejabat eselon II hasil open bidding atau lelang jabatan ini, ukuran pertama adalah dengan melihat penerima PBI bekerja atau tidak yang merupakan kriteria miskin versi Dinas Sosial (Dinsos). Kemudian yang kedua adalah data kemiskinan dari Dinsos disinergikan, dan ternyata terdapat warga miskin yang tidak memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Padahal, salah satu syarat menjadi peserta BPJS adalah memiliki NIK.

“Banyak juga orang miskin tidak memiliki NIK. Mungkin masih ada, tapi saya yakin itu tidak banyak. Makannya kita kerja sama dengan Disdukcapil agar miskin tapi tidak memiliki NIK segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.

1 Februari 2020
Enaknya Pengusaha Ternak Ayam Diberi Waktu Melulu

SERANG, BANPOS – Setelah sebelumnya Pemkot Serang sejak 2010 beberapa kali memberikan waktu untuk relokasi peternakan ayam yang ada di wilayah Kota Serang. Kini giliran Komisi I pada DPRD Kota Serang memberikan waktu hingga April 2020 untuk menutup usahanya. Pemberian waktu ini, membawa angin segar bagi pengusaha ayam lantaran usahanya masih bisa berjalan hingga beberapa bulan kedepan.

Padahal, berdasarkan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Serang, tidak boleh ada lagi ternak ayam di wilayah Kota Serang. Anggota Komisi I pada DPRD Kota Serang, Fatihudin, juga melakukan sidak terhadap dua peternakan ayam yang ada di Kampung Kedung Leles dan Kampung Kronjen, Kelurahan Kasemen yang sebelumnya pernah disidak juga oleh anggota dewan.

“Semua kandang ayam di Kota Serang dihapus, InsyaAllah pada bulan empat seluruhnya ditutup. Termasuk yang ada di Kecamatan Curug, dan Kecamatan Kasemen ini. Pokoknya di tahun ini sudah tidak ada kompensasi lagi, karena RTRW nya pun tidak sesuai. Bila sampai April belum dibongkar, kami yang akan bongkar,” ujarnya seusai sidak, Kamis (30/1).

Untuk peternakan ayam yang berada di Kampung Kedung Leles, Kelurahan Kasemen, ia mengatakan pemiliknya telah legowo dan bersedia untuk segera melakukan pembongkaran kandang ayam miliknya.
“Sudah legowo, maksmimal April ini setelah panen, dia (peternak) akan menutup peternakan ayamnya,” tuturnya.

Sedangkan peternakan yang berada di Kampung Kronjen, baik pemilik maupun pengelolanya sedang tidak berada ditempat. Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pemanggilan kepada pemilik dari kandang ayam tersebut pada minggu depan.

“Nanti kami akan panggil ke Komisi I DPRD Kota Serang, bersama Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Serang sebagai tindak lanjutnya,” katanya.
Di tempat yang sama, Lurah Kasemen Ahmadi, mengatakan bahwa masyarakat memang menolak keberadaan peternakan ayam tersebut secara lisan. Namun ketika masyarakat diminta untuk dibuatkan petisi secara tertulis, masyarakat enggan melakukannya.

“Masyarakat juga menolak, tapi mereka hanya berani berpendapat secara lisan saja, secara tulisan mereka tidak mau,” ucapnya.

Sementara itu, Aktivis Lingkungan M. Ridho Ali Murthado meminta dan mendesak agar Lembaga Eksekutife dan Legaslatife di Kota Serang untuk tak ragu mengambil sikap tegas. Ia juga meminta agar wakil rakyat dapat mengawal penutupan peternakan ayam di seluruh wilayah Kota Serang.

“Enak banget pengusaha peternakan ayam diberi waktu melulu. Tapi saya masih percaya, para wakil rakyat tidak akan memberikan ruang pelanggaran terhadap keberadaan peternakan ayam. Saya juga percaya wakil rakyat akan mengajarkan ke masyarakatnya untuk tegas dan berani,” kata Ridho yang juga Gubernur FT Unbaja ini. (DZH)

30 Januari 2020
Cegah Virus Corona Menyeruak, Pengawasan WNA di Banten Diperketat

SERANG, BANPOS – Kekhawatiran atas merebaknya virus Corona di sejumlah negara, membuat Indonesia mengantisipasi kehadiran virus penyebab penyakit n-CoV. Pengawasan dan perlakuan terhadap warga negara asing yang masuk ke Indonesia, termasuk melalui Provinsi Banten, makin diperketat.

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) pada Dinkes Kabupaten Serang, Riris Sinaga mengaku menerapkan perlakuan khusus untuk warga negara asing yang berasal dari negara yang sudah terpapar n-CoV, terutama dari negeri asalnya, China. TKA Maupun turis dari 13 negara terpapar akan langsung diisolasi serta akan dirujuk ke rumah sakit yang sudah ditunjuk oleh Kementerian Kesehatan.

Pihaknya terus mengkoordinasikan bersama Puskesmas-puskesmas di setiap kecamatan untuk terus melakukan peninjauan langsung kepada masyarakat.

“Semua masyarakat diduga terdapat gejala seperti terinfeksi n-CoV akan diperiksa. Jika memang terpapar, akan diupayakan diisolasi selama tiga hari, kemudian masa inkubasi orang yang baru saja masuk ke Kabupaten Serang selama 14 hari,” katanya.

Hal yang sama disampaikan Wakil Walikota Cilegon Ratu Ati Marliati. Ia mengintruksikan dinas terkait untuk melakukan langkah antisipasi penyebaran n-CoV, salah satunya melakukan pemeriksaan terhadap tenaga kerja asing asal China yang bekerja di Kota Cilegon.

“Dinas terkait perlu mengantisipasi keberadaan TKA asal China yang kerja di Kota Cilegon. Mudah-mudahan di Cilegon tidak ada yang terserang virus Corona tersebut,” kata Ati ditemui usai kegiatan Rapat Kerja Pengawas Sekolah Dindik Kota Cilegon 2020 di Aula DPRD Cilegon, Selasa (28/1).

Ati yang juga merupakan bakal calon Walikota Cilegon itu meminta agar masyarakat tidak resah terkait penyebaran virus yang berasal dari Wuhan, China itu. Ia juga meminta warga Cilegon untuk tetap menjaga pola hidup sehat agar terhindar dari virus yang sangat mematikan tersebut.

Di Lebak, kekhawatiran penyebaran wabah virus corona asal Wuhan China yang dikhawatirkan menerpa juga pada TKA asal China yang bekerja di PT Cemindo Gemilang (CG) Bayah. Dalam hal ini pihak pabrik Semen Merah Putih PT CG akan terus mengawasi dan menjamin karyawannya yang berasal dari China itu tidak terjangkit virus berbahaya itu.

Sebagaimana disampaikan GM Plant PT CG, Tan Min Tan kepada wartawan yang menyatakan pihak perusahaan akan mengawasi pekerjaan WNA baru begitu juga WNA yang tengah berlibur ke China.

“Kita harus fokus orang yang datang di atas tanggal 20 saja bukan semua (WNA yang sudah lama kerja, Red). Yang sudah lama ada di sini sama dengan kita-kita ini. Jika mereka semua harus diperiksa. Karena apakah semua penduduk indonesia harus di medical check juga,” ujar Tan, Selasa (27/01).

Dijelaskannya, atas nama Perusahaan CG, pihaknya juga sangat perhatian dengan ribuan karyawan di lingkungan pabrik semen merah putih itu jika benar adanya wabah virus corona menular kesalah satu karyawannya.

“Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah sangat perhatian pada Cemindo. Kami juga sayang sama nyawa 1000-an karyawan kami di sini, kami juga sudah lakukan langkah-langkah antisipatif,” kata Tan.

Namun, Tanmin tidak menampik jika memang virus corona tersebut bisa menular jika memang ada pegawai baru yang terjangkit virus itu.

“Betul bisa menular. Tapi kalau yang terjangkit belum ada, bagaimana dia bisa menularkan? Makanya kita nggak fokus pada pekerja yang sudah ada dan menetap sejak beberapa waktu lalu. Kita fokus pada yang mau datang atau masuk, jangan sampai ada yang terjangkit yang masuk,” paparnya.

Pada Bagian lain, Plt. Kepala Dinkes Kabupaten Serang, drg. Agus Sukmayadi menyatakan pihaknya menindaklanjuti setiap informasi terkait penyebaran virus yang dikenal dengan nama virus Wuhan itu. Petugas kesehatan akan langsung mendatangi lokasi potensial terpapar virus asal China tersebut.

Seperti yang terjadi Selasa (28/1). Dinkes yang mendapat informasi soal suspect virus Corona di sebuah pabrik di Kecamatan Kibin, Kabupaten Serang. Diinformasikan ada dua orang TKA asal negeri tirai bambu yang memiliki gejala virus Corona.

Dinkes kemudian mengkoordinasikan dengan Puskesmas setempat yang langsung mengecek kebenaran informasi tersebut.

“Kami sudah menurunkan petugas Puskesmas terdekat untuk masuk ke perusahaan, tapi hingga kini belum ada hasil dan belum ditemukan kebenaran berita tersebut,” ungkap Kepala Dinkes Kabupaten Serang, drg. Agus Sukmayadi.

Lebih lanjut Agus menjelaskan, mengantisipasi penyebaran n-Cov, Dinkes Kabupaten Serang akan membuat tim satuan tugas (Satgas). Selain itu, Dinkes Kabupaten Serang juga telah menindaklanjuti surat edaran Direktorat Jenderal pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P) tentang kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit yang sedang mewabah hari ini.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Serang, Drg. Agus Sukmayadi mengatakan semua kasus yang terduga terinfeksi Virus Corona, akan segera dirujuk ke Rumah Sakit Dr Suryati Saroso di Jakarta agar mendapat penanganan lebih lanjut. Akan tetapi sebelum perujukan tersebut dilakukan pihaknya akan melakukan penanganan tahap awal terlebih dahulu.

“Untuk pencegahan penularan, karena sudah bersifat lintas batas Regional-Nasional bahkan Internasional, penanganan lebih lanjut dilakukan melalui koordinasi Dinkes Provinsi dan Kementerian Kesehatan. Kami telah melakukan upaya-upaya melalui surat edaran ke puskesmas dan Rumah Sakit (RS), kewaspadaan dini di Puskesmas dengan pengenalan dini gejala suspect dan segera dirujuk ke RS yang telah ditetapkan oleh Kemenkes,” ujarnya.

Sementara itu, telah ditetapkan sore hari itu, Selasa (28/1) bahwa RS rujukan adalah RS Sunyati Soeharso yang berlokasi di Jakarta. Kendati demikian, jika memang banyak masyarakat yang terpapar dan RS rujukan utama sudah penuh, akan dibuka kembali RS rujukan lainnya di Kota Tangerang dan Kabupaten Serang.

“Rujukan penyakit infeksi menggunakan standar internasional, sebab ada Standar operasional prosedur (SOP) yang harus dilalui,” katanya.
Di Kota Cilegon, Dinkes setempat juga telah menyurati seluruh layanan Kesehatan yang ada di Cilegon untuk waspada terhadap Corona Virus tersebut.

“Hari ini saya membuat surat kepada semua layanan kesehatan baik puskesmas atau klinik melalui Asosiasi Klinik dan semua rumah sakit. Saya membuat surat terkait kewaspadaan terhadap Corona Virus. Kita buatkan protapnya sehingga mereka tahu langkah-langkah apa yang harus dilakukan jika menemukan pasien yang ternyata dia habis berpergian ke daerah terpapar Corona Virus,” ujar Kepala Dinkes Cilegon dr. Arriadna, saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, Selasa (28/1).

Dikatakan, pihaknya juga akan bekerja sama dengan kantor Kesehatan Pelabuhan guna mewaspadai paparan penyakit yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok.

“Karena mereka (Kantor Kesehatan Pelabuhan) yang mempunyai kewenangan untuk karantina bagi siapapun yang masuk ke negara kita,” ungkapnya.

Di Kota Tangerang, dinkes setempat juga terus melakukan langkah antisipasi. Salah satunya dengan menerapkan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR).

“Puskesmas dan Rumah Sakit (RS), memantau ketat dan melakukan isolasi penderita dengan gejala pneumonia dan mempunyai riwayat perjalanan dari negara terjangkit,” ujar Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, dr Liza Puspadewi, Selasa, (28/1).

Selain itu, lanjut Liza pihaknya juga secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pencegahan dan penularan Novel Coronavirus melalui media elektronik, media sosial dan penyuluhan langsung baik di dalam dan di luar gedung.

“Kami juga membuat surat edaran kewaspadaan terhadap Pneumonia Novel Coronavirus (nCoV) kepada rumah sakit, puskesmas untuk meningkatkan kewaspadaan, menyiapkan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar, meningkatkan kompetensi petugas kesehatan dan mengatur alur rujukan pasien terduga pneumonia akibat Novel Coronavirus,” paparnya.(MUF/WDO/LUK/IRFAN/MADE/ENK/BNN)

29 Januari 2020
Banten Siaga Corona

SERANG, BANPOS- Dinas Kesehatan (Dinkes) mengeluarkan surat edaran untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona kepada kabupaten/kota dan puskesmas seluruh wilayahnya.

Tak hanya itu, pemprov juga terus melakukan koordinasi dengan pihak Bandara Soetta di Tangerang. Langkah ini dilakukan menginggat bandar udara tersebut merupakan salah satu pintu masuk warga asing ke Indonesia.

Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji Hastuti melalui WhatsApp Messenger, Senin (28/1) mengatakan, surat edaran yang ditujukan kepada Puskesmas dan Dinkes kabupaten/kota tersebut sebagai bagian tindak lanjut surat edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Kementerian Kesehatan No. SR.03.04/II/55/2020 tentang Kesiapsiagaan dalam upaya pencegahan penyebaran penyakit pneumonia dari Republik Rakyat Tiongkok ke Indonesia.

“Dinkes Pemprov Banten menganjurkan untuk melakukan langkah-langkah deteksi dini dan pencegahan,” ungkapnya.

Dalam surat tersebut, kata Ati, puskesmas dan dinas kesehatan kabupaten/kota diminta untuk melakukan pengamatan terhadap peningkatan kasus Influenza Like Ilness (ILI) dan pneumonia melalui sistem kewaspadaan dini dan respon (SKDR).

Selanjutnya, kata dia, puskesmas melakukan pemantauan dalam masa inkubasi pada orang yang datang dari negara terjangkit berdasarkan health alert card (HAC) yang diberikan oleh Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP).

“Kemudian puskesmas memantau ketat dan melakukan isolasi penderita dengan gejala pneumonia dan mempunyai riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum muncul gejala,” katanya.

Kemudian, melakukan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pneumonia dan pencegahan penularannya. Diantaranya dengan cuci tangan, etika batuk dan bersin, memerikasakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami keluhan demam, batuk, sesak, dan gangguan pernapasan serta memiliki riwayat perjalanan dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum munculnya gejala.

“Kelima, puskesmas dan rumah sakit segera melaporkan kasus pneumonia berat yang memiliki riwayat perjalan dari negara terjangkit secara berjenjang dari dinas kesehatan kabupaten/kota ke Dinas Kesehatan Pemprov Banten,” kata Ati dalam surat edaran tersebut.

Adapun koordinasi dengan PT Angkasa Pura II sebagai operator Bandara Soetta di Tangerang menurut Ati yang merupakan pejabat hasil open bidding atau lelang jabatan ini mengaku penting. “Koordinasi dengan KKP Bandara Soeta. Koordinasi lintas batas dengan Dinkes Provinsi DKI dan Jabar juga telah kami lakukan,” imbuhnya.

Terpisah, Direktur Utama RSUD Banten Danang Hamsah Nugroho, Senin (28/1) mengungkapkan, sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Banten, pihaknya telah mengambil sejumlah langkah. Salah satunya menyiapkan fasilitas kesehatan berupa ruang isolasi dalam penanganan virus corona.

“Ruang isolasi kita kan selalu ada, siap sedia. Ada enam tempat tidur tapi belum ada yang terpakai,” katanya.

Ia menjelaskan, dengan belum digunakannya ruang isolasi tersebut maka pihaknya belum menemukan adanya warga yang terjangkit virus corona. Jika instansi terkait menemukan atau ada laporan terkait kasus vitus tersebut maka akan langsung ditangani di ruang isolasi sebagai bentuk pencegahan.

“Di situ saja dulu untuk persiapan. Belum. Belum (ada temuan atau laporan warga terjangkit). Kalau ada itu kita akan buat laporan ke Dinkes (Dinas Kesehatan), kita isolasi, nanti mungkin selanjutnya bagaimana Dinkes menanggapi,” ungkapnya.

Selain penanganan, kata dia, pihaknya juga senantiasa melakukan pencegahan sesuai dengan surat edaran (SE) Kepala Dinkes Banten. Dalam surat itu pemprov melakukan sejumlah langkah pencegahan penyebaran virus corona.

“Sesuai edaran dari kepala dinas, kepada kasus-kasus pneumonia berat. Kemudian warga negara asing atau yang baru saja berkunjung dari negara asing, itu kita tanyakan (beri perhatian lebih, red),” ungkapnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah berkonsolidasi dengan pemerintah pusat untuk langkah pencegahan. Sebab, Banten memiliki Bandara Internasional Soekarno Hatta (Soetta). Meski demikian dia memastikan hingga saat ini Banten masih bersih kasus virus corona.

“Tentu berkonsolidasi untuk melakukan langkah-langkah sesuai kewenangan provinsi, tanggap terhadap itu. Satu diantaranya karena Bandara Soetta itu adalah wilayah Provinsi Banten kita juga lakukan pengecekan, kesiapan dan seterusnya,” tuturnya.

Disinggung apakah ada pelajar atau mahasiswa asal Banten yang berada di Tiongkok sebagai negara terindikasi asal virus corona, dia mengaku masih mencari informasi pastinya.

“Bahwa kita banyak sekolah di sana iya, tapi alamatnya Jakarta. Itu juga sedang kita tunggu sekarang, datanya seperti apa. Kalau menurut informasi ada, tapi ketika saya mau kejar data dan segala macam, kan harus by name by adress, sebagian besar menstatuskan Jakarta,” ujarnya.

Al Muktabar menegaskan, meski tak berharap terjadi namun pihaknya telah siap untuk menghadapi virus tersebut. Sejumlah fasilitas kesehatan telah dioptimalkan untuk penanganannya serta dukungan pendanaannya.

“Kita kan ada bantuan sosial tidak terencana kalau memang diperlukan. Kita akan memersiapkan segala sesuatunya secara maksimal. Secara umum kita siap bila itu terjadi. Secara pendekatan kesehatan kita akan melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasi itu semua,” pungkasnya.

Terpisah, Pemkot Serang juga mewaspadai penyebaran virus tersebut. Walikota Serang, Syafrudin mengimbau agar masyarakat dapat menjaga kesehatan tubuh dan kebersihan lingkungan sekitar. Selain itu juga Pemkot telah menginstruksikan seluruh Fasilitas Kesehatan (Faskes) agar mempersiapkan diri jika suatu saat ada laporan mengenai virus itu.

“Kami mengimbau kepada masyarakat agar dapat menjaga ketahanan tubuh dan kebersihan lingkungan, apalagi saat ini sedang musim penghujan yang rentan adanya penyebaran penyakit, termasuk mungkin Corona itu,” ujar Syafrudin di DPRD Kota Serang, Senin (27/1).

Menurutnya dengan ketahanan tubuh yang kuat dan lingkungan yang bersih, setidaknya dapat meminimalisir kemungkinan tersebarnya virus Corona dan juga penyakit lainnya seperti DBD.

“Makan makanan bergizi, ini dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Selain itu juga lingkungan yang bersih dapat mencegah persebaran virus. Bukan hanya Corona, tapi juga DBD dan penyakit lainnya,” terangnya.

Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, mengatakan saat ini perpindahan penduduk, baik kedatangan wisatawan mancanegara maupun pekerja asing sangat dinamis. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengeluarkan instruksi untuk mengantisipasi penyebaran virus Corona.

“Melihat perkembangan virus Corona, terlebih pertukaran masyarakat itu dinamis. Maka dari Kemenkes sampai ke daerah itu sudah melakukan antisipasi melalui Puskesmas atau rumah sakit,” ujarnya di Puspemkot Serang.

Ia mengatakan, melalui jaringan Puskesmas dan Rumah Sakit, pihaknya telah menginstruksikan agar dapat menenangkan masyarakat. Karena isu virus Corona sedang hangat dibicarakan.

“Kami sudah sampaikan kepada seluruh jaringan kami agar dapat menenangkan masyarakat. Karena memang saat ini penyebaran virus Corona sedang ramai di dunia. Kemenkes pun menyatakan agar tetap waspada,” ucapnya.

Selain itu, pihaknya juga telah menginstruksikan agar setiap Puskesmas maupun Rumah Sakit agar dapat memantau gejala yang timbul di masyarakat seperti batuk-batuk yang merupakan gejala awal Corona.

“Nanti kalau ada masyarakat yang mungkin memiliki gejala-gejala seperti batuk dan gejala lainnya itu dapat segera melakukan pengecekan kesehatan ke Puskesmas terdekat atau rumah sakit terdekat,” katanya.

Sedikit menjelaskan, Ikbal mengatakan bahwa terdapat kemungkinan virus Corona dapat menyebar melalui batu dan bersin. Oleh karena itu, ia mengimbau agar masyarakat dapat menggunakan masker.

“Persebaran virus itu memang dapat melalui batuk dan bersin. Makanya harus menggunakan masker. Selain itu hindari kerumunan orang yang terindikasi terjangkit virus,” tandasnya.

Sebagai informasi, wabah pneumonia berat akibat virus novel CoronaVirus (nCoV) mulai merebak di luar negeri pada 31 Desember 2019 lalu dan menyebabkan kematian. Hingga 21 Januari 2020, telah ditemukan 224 kasus dengan 4 kasus kematian. Negara lain yang telah ditemukan kasus ini adalah Jepang 1 kasus, Korea Selatan 1 kasus, dan Thailand 2 kasus. Penyakit ini dapat menular antarmanusia secara terbatas. Kemudian belum ada vaksin yang dapat mencegah penyakit ini.

Disarankan, langkah yang dapat diambil untuk menghindari penularan penyakit ini ialah pertama, untuk masyarakat yang mengalami gejala demam, batuk, sesak nafas dan baru kembali dari negara terjangkit dalam 14 hari sebelum sakit, disarankan agar segera berobat ke puskesmas atau rumah sakit terdekat.(RUS/DZH/ENK)

28 Januari 2020
Pustu Terbengkalai di Kota Serang Karena Kurang Manfaat?

SERANG, BANPOS – Sejauh ini diketahui terdapat empat Puskesmas Pembantu (Pustu) yang berhenti beroperasi dan satu Pustu yang jam operasionalnya berkurang semenjak direnovasi.

Empat Pustu yang berhenti beroperasi tersebut diantaranya Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak yang ada di Kecamatan Cipocok Jaya serta Pustu Karangantu dan Pustu Bendung yang ada di Kecamatan Kasemen.

Sementara, Pustu Kalodran mengalami pengurangan jam operasional yang semestinya beroperasi Senin hingga Sabtu, berkurang menjadi hanya Selasa dan Sabtu saja seusai direnovasi.

Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak berdasarkan pengakuan Kepala Puskesmas Banjar Agung, Rosidah, berhenti beroperasi karena kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Ada 19 personel di Puskesmas Banjar Agung. Sedangkan untuk posyandu saja ada 40 lebih. Belum Posyandu, belum Pustu. Masih kurang banyak kami kebutuhan personelnya,” tutur Rosidah.

Padahal diketahui, Pustu Banten Girang baru saja direnovasi pada pertengahan tahun 2019 dan menelan biaya sebesar Rp195 juta dengan metode penunjukkan langsung.

Sementara Pustu Karangantu berhenti beroperasi diklaim karena terjadi sengketa dengan mantan calon Walikota Serang, Agus Irawan Hasbullah. Namun berdasarkan pengakuan warga setempat, Pustu tersebut sudah berhenti beroperasi jauh sebelum adanya sengketa.

“Ini sudah tidak beroperasi sekitar tiga tahun yang lalu. Jadi memang dulunya Pustu ini sudah rusak, namun pasca-renovasi ternyata Pustu itu tidak digunakan,” ujar mantan Ketua RT setempat, Dedi Wahyudi.

Pustu Bendung yang juga berada di Kecamatan Kasemen dan berlokasi persis di sebelah kantor Kelurahan Bendung disebut telah berhenti beroperasi selama setahun.

Menurut keterangan staf Kelurahan Bendung, Yanto, Pustu itu berhenti beroperasi karena tenaga kesehatannya jarang datang.

“Alasannya sih karena di Puskesmas Kilasah padat jadwalnya. Jadi jarang-jarang dia hadir di Pustu ini,” ungkap Yanto singkat.

Berbeda dengan keempat Pustu tersebut, Pustu Kalodran yang telah direnovasi bersamaan dengan Pustu Banten Girang dengan nilai yang sama yakni Rp195 juta, tetap beroperasi.

Hanya saja, waktu beroperasi yang semula setiap Senin hingga Sabtu, setelah direnovasi hanya beroperasi setiap Selasa dan Sabtu saja. Hal ini pun menjadi keluhan dari masyarakat.

“Ini masih beroperasi. Cuma saya aneh, sebelum direnovasi itu Pustu ini beroperasi dari Senin sampai Sabtu. Cuma pas selesai direnovasi, malah cuma Selasa dan Sabtu saja,” ujar salah satu warga, Nuryani.

Dikonfirmasi terpisah, Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa setelah dirinya berkoordinasi dengan Dinkes Kota Serang, diketahui bahwa Pustu yang terbengkalai itu karena kurang strategis lokasinya.

Karena kurang strategis, Syafrudin mengatakan Pustu tersebut pun menjadi kurang memberikan manfaat kepada masyarakat.

“Kalau masalah itumah (Pustu) itu salah satu tanggungjawab OPD dan telah dinilai oleh Dinkes. Yang Pertama, Pustu itu lokasinya tidak strategis. Artinya kurang memberikan manfaat kepada masyarakat secara penuh,” ucapnya, Jumat (24/1).

Selain itu, Syafrudin menuturkan terkait dengan adanya sengketa yang terjadi pada Pustu Karangantu. Namun menurutnya, akan dilakukan evaluasi mengenai kebermanfaatan Pustu tersebut.

“Tapi nanti akan kami evaluasi, seberapa penting manfaat keberadaan Pustu itu. Nanti akan kita kaji lagi terkait kemanfaatannya,” katanya.

Jika memang masyarakat menginginkan Pustu itu kembali beroperasi, Syafrudin mengaku akan segera menindaklanjuti dengan memerintahkan Dinkes agar dapat kembali mengoperasikan Pustu tersebut.

Sementara, Kepala Dinkes Kota Serang, M. Ikbal, menuturkan bahwa Pustu Banten Girang dan Pustu Jeranak yang berada di kelurahan Banjarsari memang jarang digunakan untuk berobat oleh masyarakat sekitar.

“Bukan tidak terpakai. Tapi memang Pustu ini tidak sering digunakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Ia juga mengakui bahwa Pustu tersebut memang telah dilakukan renovasi beberapa waktu yang lalu. Namun karena terdapat masalah pada kelistrikan, maka untuk sementara Pustu itu tidak beroperasi.

“Memang kan sebelumnya beroperasi, akan tetapi ada beberapa bagian bangunan yang harus diperbaiki. Jadi, pada saat renovasi itu, saya dapat informasi, listriknya belum berfungsi. Kemudian, saya juga mendapat laporan lagi dari Kepala Puskesmasnya. Jadi belum bisa beroperasi, listriknya kan belum ada,” katanya.

Ia juga mengatakan, dalam waktu dekat ini akan berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas Banjar Agung untuk segera melakukan pembenahan agar bisa beroperasi kembali, termasuk juga Pustu yang ada di Kota Serang.

“Tapi pasti akan kami buka lagi untuk melayani masyarakat. Namun, karena terkendala listrik dan yang lainnya,” ucapnya.

Sebelumnya, ia hanya mengetahui bila Pustu tersebut sudah beroperasi dan tidak ada kendala.

“Ternyata belum beroperasi, dan menurut informasi belum berfungsi listrik dan sebagainya. Tapi untuk lebih jelasnya, langsung saja ke bidang pelayanan kesdehatan. Karena saya belum mengetahui dimana, dan belum sempat melihat langsung,” tandasnya. (DZH/AZM)

27 Januari 2020
Walikota Serang Ingatkan Pentingnya Perencanaan

SERANG,BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, menghadiri sekaligus membuka acara pelaksanaan Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) tingkat Kecamatan.

Musrembang itu dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kota Serang tahun 2021 bertempat di halaman kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang jumat (24/1).

Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Bappeda Kota Serang, Sekretaris PUPR Kota Serang, Sekretaris DPRKP, termasuk jajaran lurah dan jajaran Muspika serta tokoh masyarakat di lingkungan Kecamatan Cipocok Jaya.

“Sebelum melaksanakan acara Nusrenbang tingkat kecamatan, telah dilaksanakan Musrenbang tingkat kelurahan,” kata Syafrudin.

Ia menegaskan, pembangunan Kota Serang harus benar-benar berdasarkan perencanaan yang matang. Sehingga pembangunan dapat tertata dengan baik.

“Pembangunan yang kita laksanakan kedepan itu harus dengan perencanaan yang baik dan tertata, pastinya akan lebih bagus dan pembangunan di Kota Serang sendiri akan cepat selesai,” ujar Walikota Serang Syafrudin.

Syafrudin menerangkan bahwa sudah 13 tahun Kota Serang punya predikat termiskin se Provinsi Banten. Kemiskinan ini karena para RT, RW dan Lurah yang tidak bertanggung jawab terhadap warganya.

“Dan harus diselesaikan. Permasalah gizi buruk juga belum terselesaikan. Tingkat pengangguran Kota Serang juga tertinggi di tingkat Provinsi,” tuturnya.

Ia pun berharap dengan adanya Musrembang ini mampu menjawab beberapa permasalah yang juga terdapat pada Kecamatan Cipocok Jaya ini.

“Ini perlunya perencanaan yang benar. Jadi seolah-olah kita ini dianggap oleh pemerintah pusat dan povinsi pembangunan di Kota Serang tanpa perencanaan yang benar dan acak-acakan,” tandasnya. (MG/DZH)

25 Januari 2020