BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Anggaran Fantantis Festival Bandrong Disorot, Mahasiswa : Jangan Ada Abuse of Power

    Anggaran Fantantis Festival Bandrong Disorot, Mahasiswa : Jangan Ada Abuse of Power

    SERANG, BANPOS – Anggaran fantastis Festival Bandrong yang mencapai Rp3 miliar dikritik oleh aktivis mahasiswa. Pasalnya, selain menelan biaya yang besar, dikhawatirkan terdapat praktik Abuse of Power (penyalahgunaan kekuasaan) dalam pengumpulan biaya tersebut.

    Demikian disampaikan oleh aktivis mahasiswa Untirta, Ahmad Fauzan. Menurutnya, kegiatan Festival Bandrong merupakan hal yang baik untuk melestarikan budaya.

    “Festival Bandrong ini bagus, upaya pak Walikota untuk melestarikan budaya itu saya apresiasi. Namun dengan biaya sebesar itu, mungkin bukan hanya saya yang kaget, masyarakat umum pun pasti kaget,” ujarnya kepada BANPOS saat ditemui di kampus C Untirta, Senin (16/12).

    Selain itu, ia juga mempertanyakan mengenai sumber dana kegiatan tersebut. Karena, lanjutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa Ketua DPP Bandrong juga merupakan Walikota Serang, yaitu Syafrudin.

    “Tentu sebagai masyarakat Kota Serang, kami tidak menginginkan adanya Abuse of Power atau penyalahgunaan kekuasaan oleh pak Wali, untuk mengumpulkan dana tersebut,” ucapnya.

    Penyalahgunaan kekuasaan yang dimaksud, lanjut Fauzan, seperti menggelontorkan dana bantuan dari APBD secara berlebihan untuk kegiatan, ataupun melalui celah-celah yang ada.

    “Karena memang kita tahu, wewenang Walikota itu cukup besar dan luas. Artinya, kekhawatiran tersebut sangat lumrah muncul, mengingat kewenangan tersebut melekat pada pak Syafrudin yang juga merupakan ketua DPP Bandrong,” ungkapnya.

    Ia menegaskan, apabila kekhawatiran tersebut ternyata benar, maka dirinya selaku masyarakat Kota Serang merasa sangat kecewa. Bahkan, ia mengaku tidak segan apabila harus mengadakan aksi demonstrasi untuk menuntut kejelasan sumber anggaran tersebut.

    “Kita ingin yang terbaik bagi Kota Serang. Maka saya selaku masyarakat Kota Serang dan juga mahasiswa, meminta adanya keterbukaan dari pak Walikota,” tandasnya.

    Untuk diketahui, dalam rangka menggelar Festival Bandrong, dibutuhkan biaya sebesar Rp3 miliar. Adapun biaya terbesar yaitu dalam pengerahan massa yang menelan biaya hingga Rp1 miliar.

    Sedangkan rincian lainnya yaitu Rp900 juta untuk konsumsi, Rp300 juta untuk sarana dan prasarana, Rp300 juta untuk rangkaian acara, Rp150 untuk akomodasi dan transportasi, Rp100 juta untuk publikasi dan media, Rp75 juta untuk keamanan dan Satgas, Rp50 juta untuk Kesekretariatan, Rp50 juta untuk Kehumasan, Rp25 juta untuk dokumentasi, dan Rp50 juta untuk kepanitiaan. (DZH)

  • Anggaran Operasional Pemprov Disorot Kemendagri

    Anggaran Operasional Pemprov Disorot Kemendagri

    SERANG, BANPOS – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menuntaskan hasil evaluasi APBD Banten tahun anggaran 2020 sebesar Rp13,2 triliun. Salah satu poin yang disoroti adalah tingginya operasional kegiatan.

    Informasi dihimpun, Kemendagri meminta Pemprov Banten untuk melakukan rasional kegiatan-kegiatan disemua organisasi perangkat daerah (OPD) termasuk di DPRD.

    “Pemerintah pusat (Kemendagri) minta agar dilakukan rasionalisasi operasional,” kata salah satu sumber Pemprov Banten, Senin (16/12).

    Ia menjelaskan, kegiatan operasional itu hampir menyebar di seluruh dinas, terutama operasional DPRD, Kepala Daerah dan Wakilnya. “Kalau lainnya masih normatif,” ujarnya.

    Diketahui, pada APBD 2020 yang telah disepakati antara Pemprov dan DPRD Banten pada November lalu sebesar Rp13,2 triliun. Dari jumlah tersebut, belanja tidak langsung (BTL) lebih besar dibanding belanja langsung (BL) untuk kepentingan belanja modal, jasa, termasuk untuk infrastruktur.

    BTL senilai Rp8,3 triliun, dari jumlah itu, belanja pegawai sampai Rp2,5 triliun, hibah bansos Rp2,3 triliun. Sedangkan belanja bagi hasil untuk kabupaten/kota senilai Rp2,8 triliun. Sedangkan BL, seperti baran dan jasa, senilai Rp2,7 triliun dan belanja modal Rp2,0 triliun.

    Ketua Bappeda Banten, Muhtarom membenarkan, evaluasi APBD Banten tahun 2020 oleh Kemendagri telah selesai. Dan saat ini sudah diterima oleh Pemprov.

    “Besok akan dibahas oleh TAPD (tim anggaran pemerintah daerah),” katanya.

    Namun sayangnya Muhtarom belum bisa menyampaikan apa saja yang menjadi rekomendasi pemerintah pusat. “Nanti saja, setelah ada rapat dengan Pak Sekda (Al Muktabar selaku Ketua TAPD). Saya sekarang masih di kegiatan Musrenbangnas,” ujarnya.

    Sementara itu, Ketua DPRD Banten, Andra Soni membenarkan telah menerima hasil evaluasi APBD tahun 2020. Namun pihaknya belum bisa merinci rekomendasi apa saja yang disampaikan oleh Kemendagri.

    “Kami sudah terima. Rencananya besok (hari ini, red) akan kita bahas dengan badan anggaran (Banggar),” ujarnya.

    Adapun pembahasan dengan TAPD, Andra mengaku masih menunggu jadwal resmi. “Kami sudah berkoordinasi dengan pemprov. Dan masih nunggu jawaban,” ungkap politisi Gerindra ini.(RUS/ENK)

  • Di Bayah, Bupati Lebak Ajak Wujudkan Kabupaten Lebak Selatan

    Di Bayah, Bupati Lebak Ajak Wujudkan Kabupaten Lebak Selatan

    BAYAH,BANPOS-Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya berharap, daerah otonom baru Kabupaten Cilangkahan segera terwujud. Sebab itu kata Iti, pemekaran wilayah Lebak selatan itu, harus terus diperjuangan menjadi kabupaten mandiri.

    “Saya pribadi menginginkan lebak selatan menjadi Kabupaten sendiri. Ucapan dan niatan saya ini akan tercatat Lauhul Mahfuz , dan kita terus berjuang sampai niatan ini terwujud,” ungkap Iti Octavia saat menghadiri sekaligus menutup kegiatan Festival Lebak Selatan dalam Rangka Hari Jadi Kabupaten Lebak yang ke- 191, Minggu (15/12) di Lapangan Merdeka Kecamatan Bayah, Lebak.

    Dibagian lain, melalui tema “Rempug Jukung Majukeun Wewengkon pakidulan”, kegiatan ini juga untuk mendukung visi pemerintah daerah terkait pariwisata, khsusunya pariwisata yang ada di Lebak Selatan.
    Iti mengapresiasi festival yang diselenggarakan selama 2 minggu dari tanggal 3-15 Desember 2019 tersebut terlebih anggaran kegiatan ini berasal dari pengalangan dana masyarakat sendiri serta bantuan dari berbagai sponsor yang turut peduli mengangkat potensi wisata dan budaya di Lebak Selatan.

    “Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia , para sponsor, khusunya kepada masyarakat yang telah guyub bahu membahu sehingga festival Lebak selatan selama dua minggu ini bisa berjalan dengan lancar dan antusias,” papar Iti.

    Iti juga mengapresiasi dengan meningkatkan antusiasme dan pastisipasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan potensi daerahnya sendiri, ini menandakan kepedulian masyarakat terhadap pembangunan, dimana pembangunan menjadi keharusan dan kewajiban bagi kita semua.

    “Pembangunan bukan hanya tugas pemerintah, ini dibuktikan oleh lebak selatan, masyarakat guyub membuat event tanpa dukungan anggaran pemerintah daerah, yang artinya bahwa lebak ini milik kita, bukan milik aku, kamu tapi milik kita semua, kalau bukan siapa yang membangun lebak, lalu siapa lagi,” kata Iti.

    Festival Lebak Selatan ini diikuti oleh lima kecamatan yaitu Kecamatan Cihara, Panggarangan, Bayah, Cibeber dan cilograng diisi oleh berbagai kegiatan perlombaan olah raga dan seni, pameran dan seminar pendidikan dan pembangunan, bazar, seminar, grass track dan kegiatan sosial dan pada puncak penutupannya diisi dengan acara karnaval budaya, marching band, pembagian thumbler dan bibit pohon, hiburan kesenian rakyat dan pada malam harinya akan digelar pertunjukan wayang golek. (CR-01)

  • Woow, Festival Bandrong Butuh Biaya 3 Miliar Untuk Pecahkan Rekor MURI

    Woow, Festival Bandrong Butuh Biaya 3 Miliar Untuk Pecahkan Rekor MURI

    SERANG, BANPOS – Festival Bandrong ditarget akan dihadiri oleh 20.000 peserta mulai dari pendekar Bandrong seluruh Indonesia, pendekar perguruan silat lain, dan masyarakat. Selain itu, festival ini juga akan melakukan gebrakan untuk memecahkan rekor muri dengan menampilkan kolosal 1.000 pendekar Bandrong.

    Berdasarkan data yang diterima BANPOS, untuk menggelar Festival Bandrong, dibutuhkan biaya sebesar Rp3 miliar. Adapun biaya terbesar yaitu dalam pengerahan massa yang menelan biaya hingga Rp1 miliar.

    Sedangkan rincian lainnya yaitu Rp900 juta untuk konsumsi, Rp300 juta untuk sarana dan prasarana, Rp300 juta untuk rangkaian acara, Rp150 untuk akomodasi dan transportasi, Rp100 juta untuk publikasi dan media, Rp75 juta untuk keamanan dan Satgas, Rp50 juta untuk Kesekretariatan, Rp50 juta untuk Kehumasan, Rp25 juta untuk dokumentasi, dan Rp50 juta untuk kepanitiaan.

    Ketua Pelaksana Festival Bandrong, Sanwani, mengaku pihaknya masih mempersiapkan diri untuk menghadapi kegiatan festival Bandrong tersebut. Ia mengklaim saat ini persiapannya sudah mencapai 80 persen.

    “Untuk persiapan kita sudah menuju 100 persen, tinggal beberapa teknis saja yang harus dipenuhi,” katanya.

    Untuk memeriahkan festival tersebut, pihaknya akan melakukan kolosal 1.000 pendekar Bandrong yang dimulai dari jalan Veteran depan Islamic Center hingga ke lokasi festival. Kolosal ini akan memecahkan rekor muri yang ada.

    “InsyaAllah akan ada 20.000 peserta dari Bandrong, lintas perguruan pencak silat, dan masyarakat umum. Tapi yang pasti ini harus ada dukungan dari semua masyarakat. Nanti juga akan ada kuliner dan kegiatan yang lainnya untuk menarik pengunjung,” ujarnya.

    Ketua Umum Dewan Pembina Pusat (DPP) silat Bandrong, Syafrudin, mengatakan pencak silat Bandrong ini sudah cukup dikenal mulai dari lokal hingga internasional. Namun, diperlukan penguatan agar dapat lebih baik lagi.

    “Tentu saja Bandrong ini sudah mendunia, bahkan di beberapa negara sudah ada,” ujarnya yang juga merupakan Walikota Serang kepada awak media, seusai rapat persiapan Festival Bandrong di salah satu hotel di Kota Serang, Sabtu (14/12).

    Oleh karena itu, dalam festival yang akan digelar pada tanggal 22 Desember nanti, pihaknya akan mengundang peserta dari manca negara mulai dari Malaysia, Singapura, hingga Belanda.

    “Festival ini juga sebagai langkah kita untuk menarik wisatawan. Jadi nanti mereka tidak hanya mengetahui soal Bandrong saja, melainkan juga dengan daerahnya,” tuturnya.

    Syafrudin mengatakan, festival Bandrong juga dirangkaikan dengan pelantikan dewan pembina baik dari pusat, wilayah, hingga kepada daerah. Adapun kepengurusan tersebut berasal dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung hingga Sulawesi.

    “Mudah-mudahan kegiatan yang akan kami gelar dapat berjalan dengan lancar, serta dimeriahkan hingga kegiatan sukses,” harapnya. (DZH)

  • Kota Serang Lahir Kepaksa

    Kota Serang Lahir Kepaksa

    SERANG, BANPOS- Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Serang, Zaenal Abidin menyebut Kota Serang terlahir karena dipaksakan. Hal itu diungkapkan menanggapi ucapan Wakil Walikota Serang, Subadri Usuludin yang terus meminta aset Kota Serang yang hingga saat ini masih ditempati oleh Pemerintah Kabupaten Serang.

    “Saya termasuk orang yang mendirikan Kota Serang, Pemkot jangan mendesak terus,” tegasnya.

    Ia juga menyatakan, Anggota DPRD Kota Serang dan Pemerintah Kota Serang itu anggota baru, dan tidak mengerti proses terlahirnya Kota Serang. Berdirinya Kota Serang, kata dia, dikarenakan adanya hasil analisis dari Profesor Syahdu yang menyatakan Kabupaten Serang layak untuk dibagi menjadi tiga bagian yaitu Serang Barat, Serang Tengah (Kota Serang) dan Serang Timur. Akan tetapi pada saat itu, lanjut dia, pembentukan Kota Serang terlalu cepat secara teknis.

    “Saya Ketua Pansus Pemekaran Kota Serang,” terangnya.

    Berdasarkan penuturannya, adanya pemekaran Provinsi Jawa Barat yang melahirkan Provinsi Banten pada tahun 1999, seharusnya pada saat itu ibu kota Provinsi harus berbentuk Kota. Ia juga mengatakan, berdasarkan Undang-Undang pemekaran Provinsi Banten, tersirat nama Serang dan tidak menyatakan Kabupaten maupun Kota Serang.

    “Pada waktu itu para politisi mengambil kesempatan untuk membentuk Kota Serang. Lumayan, ada lowongan kerja 45 calon anggota dewan di Kota Serang, pada waktu itu yang tidak jadi, bisa jadi anggota dewan serta ada lowongan dibagian eksekutif,” jelasnya.

    Zaenal juga mengatakan, pada waktu itu tidak ada pemikiran atas pembagian aset Kabupaten Serang Ke Kota Serang. Ia menyebut Kabupaten Serang dan Kota Serang layaknya sebagai ibu dan anak.

    “Kota Serang lalu mau mengusir Kabupaten Serang, bukan begitu seharusnya,” terangnya.

    Menurutnya, Kota Serang harus memikirkan keuangan Kabupaten Serang jika membuat Puspemkab Serang secara serentak. Jika pembangunan Puspemkab dilakukan serentak, kata dia, maka Kabupaten Serang akan bangkrut.

    “Jika diambil semua aset Kabupaten Serang, pelayanan kepada masyarakat bagaimana,” ujarnya.

    Saat ini, pihaknya telah menagih janji dari Pemprov Banten, untuk memberikan bantuan dalam palaksanaan pembangunan Puspemkab Serang, dengan memberikan bantuan sebanyak Lima Persen.

    “Hey, Provinsi mana janjinya, tolong bangunin dong dua atau tiga gedung Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” pungkasnya. (MUF)

  • HMTL Unbaja Salurkan 80 Ribu Liter Air Bersih ke Serang Utara

    HMTL Unbaja Salurkan 80 Ribu Liter Air Bersih ke Serang Utara

    SERANG , BANPOS– Himpunan Mahasiswa Teknik Lingkungan (HMTL) Unbaja memberikan 80 ribu air bersih kepada warga di kawasan Serang Utara yang menghadapi krisis air bersih karena kemarau panjang. Penyaluran air bersih ini merupakan rangkaian kegiatan Milad ke 5 HMTL Unbaja, sumber dananya sendiri bersama dari patungan anggota, alumni HMTL, ikatan keluarga alumni (IKA) Unbaja dan para dosen.

    Tak kurang dari 11 tangki disalurkan pada 5 kecamatan di kawasan serang utara baik di Kota maupun Kabupaten Serang. Diantaranya, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Pontang, Kecamatan Tirtayasa, Kecamatan Lebak Wangi dan Kecamatan Carenang.

    “Ini kegiatan penyaluran air bersih yang pertama kita gelar. Dalam rangkaian Milad ke 5, kita sebar di Kabupaten dan Kota Serang. Khususnya pada kawasan-kawasan yang memang sangat kekurangan air bersih untuk kebutuhan,” kata Ketua HMTL Unbaja Fernando Panjaitan.

    Ia menjelaskan tentang proses penyaluran bantuan tersebut yang berawal dari informasi masyarakat setempat yang sedang menghadapi krisis air bersih karena kemarau panjang. Pihaknya juga mendapatkan dukungan untuk kegiatan sosial kemanusiaan itu dari civitas akademika Unbaja dan para alumni sehingga bergerak secara cepat mewujudkan penyaluran bantuan tersebut.

    “Kami akan terus meningkatkan jumlah air bersih yang disalurkan untuk meringankan beban saudara-saudara kita yang kekurangan air bersih,” kata Fernando.

    Selain itu, kata Fernando, kedepan tidak hanya menyalurkan air bersih. Namun juga akan mencoba membangun sistem pengolahan air bersih dengan alat-alat sederhana agar masyarakat di serang utara tak lagi kekurangan air bersih.

    “Mungkin kita akan mulai dari sosialisasi cara memanen air hujan untuk menjadi air simpanan warga yang dapat digunakan pada musim kemarau,” pungkas Fernando. (AZM)

  • Dijatah Rp1,8 Miliar, BOS Kinerja Kota Serang Belum Jelas Kapan Cair

    Dijatah Rp1,8 Miliar, BOS Kinerja Kota Serang Belum Jelas Kapan Cair

    SERANG, BANPOS – Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kinerja hingga saat ini masih belum jelas juntrungnya. Pasalnya, hingga akhir tahun BOS Kinerja yang diperuntukkan bagi sekolah yang memiliki kinerja yang bagus, masih juga belum cari dari Kemendikbud RI.

    Hal ini disampaikan oleh Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto. Ia mengatakan, hingga triwulan ke IV ini dirinya masih belum tahu mengapa BOS Kinerja masih belum bisa cair.

    “BOS Kinerja belum cair. Kalau kendalanya kami belum tahu, karena kami menandatangani MoU dengan Provinsi Banten. Jadi penyalurnya itu memang Provinsi Banten,” ujarnya, Jumat (15/12/2019).

    Ia mengatakan, jatah BOS Kinerja yang dimiliki oleh Kota Serang, yaitu sebesar Rp1,8 miliar. Adapun sekolah yang mendapatkan BOS Kinerja, lanjut Wasis, yang ia tahu baru SMP 2 Kota Serang.

    “BOS Kinerja itukan penghargaan dari Kemendikbud RI untuk sekolah yang memiliki kinerja bagus. Untuk di Kota Serang ada beberapa SD, sedangkan untuk tingkat SMP itu yang dapat SMP 2 Kota Serang,” tuturnya.

    Menurutnya, meskipun saat ini masih belum jelas kapan BOS Kinerja dapat cair, namun Wasis mengaku tetap bersyukur. Sebab, Rp1,8 miliar yang dialokasikan untuk Kota Serang, terbilang besar.

    “Kami tetap bersyukur ya. Artinya BOS Kinerja ini besarannya cukup banyak. Jadi cukup membantu pengembangan pendidikan di Kota Serang,” katanya.
    Wasis mengatakan, BOS Kinerja yang akan diberikan kepada beberapa sekolah tersebut, akan digunakan untuk membeli Tablet dan Laptop sebagai penunjang pembelajaran di sekolah tersebut.

    “Jadi BOS Kinerja itu untuk membeli Tablet dan Laptop, sebagai aset sekolah. Nanti sekolah sendiri yang akan membeli barang-barang itu,” jelasnya.
    Namun, ia pun mengaku bingung dengan teknis pengadaannya. Sebab, sebentar lagi akan pergantian tahun. Sehingga waktu yang dimiliki untuk pengadaan sangat sedikit.

    “Tapi itu nanti teknisnya. Mudah-mudahan masih sempat untuk melakukan pengadaan. Dengan harapan Kemendikbud segera mencairkan BOS Kinerja,” tuturnya. (DZH)

  • Aduh, Capaian PBB Kecamatannya Wakil Gubernur Hanya 40 Persen

    Aduh, Capaian PBB Kecamatannya Wakil Gubernur Hanya 40 Persen

    SERANG, BANPOS – Capaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kecamatan Cipocok Jaya hingga hingga akhir tahun baru mencapai 40 persen.

    Sehingga, berdasarkan peringkat realisasi target, kecamatan tempat berhuninya para pimpinan daerah yaitu Walikota Serang, Wakil Walikota Serang, Sekretaris Kota Serang, dan Wakil Gubernur Banten ini berada diperingkat kelima dari enam kecamatan yang ada di Kota Serang.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menegaskan bahwa capaian Kecamatan Cipocok Jaya terkait penarikan PBB yang baru mencapai 40 persen, dan bertengger diurutan kelima merupakan pekerjaan rumah (PR) bagi Kecamatan Cipocok Jaya.

    “PR berat. Pak Camat Cipocok harus bisa meningkatkan rangking dari kelima jadi kesatu. Karena dua kepala daeranya kan domisilinya di sini. Ya rada kurang bagus ya pak camat kalau berada di bawah tingkatan PBB dari kecamatan yang lain,” ujar Subadri.

    Kendati demikian, ia mengaku tidak kecewa terhadap capaian PBB yang rendah tersebut. Pasalnya, pihak Kecamatan Cipocok Jaya, telah berupaya keras dalam menarik PBB dari masyarakatnya.

    “Gak kecewa itu mah ikthiar, masa mau maksa kepada masyarakat suruh bayar pajak. Dengan ajakan yang enak itu bisa dengan sendirinya bahwa sadar pajak itu kewajiban masyarakat juga,” jelasnya.

    Sementara, Camat Cipocok Jaya, Mamat Rahmat, menuturkan bahwa untuk penarikan PBB, pihaknya bekerjasama dengan UPT PBB yang berada di kawasan kantor Kecamatan Cipocok Jaya. Namun sayangnya, penarikan PBB pedesaan lebih rendah bila dibandingkan dengan PBB perkotaan.

    “Sampai saat ini memang kami kerja sama dengan UPT PBB, bagaimana penarikan di lapangan. Tapi ternyata P2PBB perkampungan itu kami memang pada peringkat kelima,” ujar Rahmat kepada awak media, di kantor Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Jumat (13/12).

    Ia mengatakan, hal yang menjadi kendala rendahnya PBB di wilayahnya diantaranya karena tidak ditemukan objek, dan belum mutasi antara pemilik yang baru dengan yang lama.

    “Jadi selalu seperti itu kendalanya. Tapi kalau untuk buku tiga dan empat kami terkait dengan perkotaan, kami paling besar memang. Tapi kalau untuk perkampungan, karena sekarang sudah lebih banyak perkotaan akhirnya yang kampungnya itu jadi rendah,” ucapnya.

    Upaya yang akan dilakukan oleh Kecamatan Cipocok Jaya, yaitu seluruh pelayanan akan disertakan surat bukti setoran pajak (SPTS). Hal itu dilakukan agar masyarakat diingatkan untuk selalu membayar pajak. Selain itu, aparat kelurahan harus mengejar wajib pajak secara door to door.

    “Mudah-mudahan dengan langkah upaya itu di akhir Desember ini rangking Kecamatan Cipocok Jaya tidak diperingkat kelima. Kalau nomor satu rasanya tidak mungkin. Kemungkinan besar hanya paling sekitar 60 persen,” tandasnya. (DZH)

  • Ombudsman Bantah Pernyataan Mahfud MD, Tentang Banyak Rekomendasi Diabaikan

    Ombudsman Bantah Pernyataan Mahfud MD, Tentang Banyak Rekomendasi Diabaikan

    SERANG, BANPOS – Ombudsman RI membantah bahwa rekomendasi yang dikeluarkan oleh pihaknya banyak diabaikan. Hal ini disampaikan oleh Asisten Muda Ombudsman RI bagian Resolusi dan Monitoring, Ratna Sari Dewi, saat mendatangi Walikota Serang di ruang kerjanya untuk membahas tower yang tak berizin.

    Dikatakan Ratna, dari 6.000 rekomendasi yang dikeluarkan, tingkat kepatuhan untuk menjalankan rekomendasi Ombudsman adalah sebesar 80 persen.

    “Coba teman-teman browsing dulu deh di website, saran-saran Ombudsman yang dilaksanakan itu sudah seberapa banyak. Baru berbicara rekomendasi Ombudsman diabaikan,” ujarnya, Jumat (13/12).

    Sementara, untuk permasalahan tower tak berizin milik PT Solusindo Kreasi Pratama, Ratna mengatakan bahwa belum sampai kepada tahap rekomendasi.

    “Nah posisi kasus ini belum sampai kepada tahap rekomendasi. Baru sampai kepada hasil akhir pemeriksaan dari Ombudsman Banten. Kami lebih banyak memfasilitasi hasilnya,” kata Ratna.

    Menurutnya, rekomendasi merupakan kewenangan dari Ombudsman pusat. Ratna mengatakan, rekomendasi dikeluarkan apabila instansi terkait tidak menjalankan solusi dari perwakilan Ombudsman.

    “Karena rekomendasi itu hanya untuk instansi-instansi yang tidak menjalankan solusi dari kami. Jadi awalnya memang instansi itu sudah bebal, dan memang dari awal mereka tidak mau bersepakat,” jelasnya.

    Untuk kasus tower ilegal di Kota Serang sendiri, Ombudsman telah memberikan saran bahwa Pemkot Serang harus melakukan penegakkan hukum, yaitu dengan membongkar tower tersebut.

    “Kalau memang tidak ada solusi bersama antara masyarakat, perusahaan dan pemerintah, maka kami menyarankan penegakkan hukum dengan membongkar tower tersebut,” tandasnya.

    Sebelumnya diketahui, Menkopolhukam, Mahfud MD, mengatakan Ombudsman RI masih belum efektif dalam melaksanakan tugas. Karena, banyak rekomendasi mereka yang diabaikan oleh instansi terlapor. (DZH)

  • Pariwisata Kota Serang Belum Punya Nilai Jual, Semua Harus Sinergi

    Pariwisata Kota Serang Belum Punya Nilai Jual, Semua Harus Sinergi

    SERANG, BANPOS – Penguatan UMKM untuk menunjang pariwisata di Kota Serang, disambut baik oleh pengamat kepariwisataan, Asih Machfuzhoh. Namun, semua pihak harus sinergi meningkatkan sektor pariwisata di ibukota Provinsi Banten, karena saat ini belum cukup punya nilai jual.

    “Jadi ada tiga penunjang pengembangan pariwisata. Yang pertama adalah apa yang dilihat oleh wisatawan. Yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh wisatawan. Yang terakhir adalah apa yang bisa wisatawan beli,” ujarnya saat dihubungi BANPOS, Jumat (13/12).

    Ia mengatakan, ketiga hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari keberadaan pariwisata. Sehingga, sinergitas antara UMKM, pelaku pariwisata, dan pemerintah.

    “Semuanya harus saling berkolaborasi. Jangan sampai ada satu diantaranya yang disalahkan. Karena harus saling melengkapi untuk membangun wisata,” ucapnya.

    Menurutnya, pengelolaan sektor wisata hari ini justru terkesan berjalan sendiri-sendiri, baik dari pelaku UMKM, pariwisata, maupun pemerintah. Hal ini menurutnya tidak baik dalam hal pengembangan sektor wisata di Kota Serang.

    “Jadi jangan sendiri-sendiri arahnya. Semua harus saling bersinergi. Karena yang dilihat hari ini UMKM jalan sendiri, pemerintah jalan sendiri, desa wisata jalan sendiri, tidak ada kolaborasi,” katanya.

    Menurutnya, saat ini wisata di Kota Serang masih belum memiliki nama yang bisa dijual. Sehingga, ketiga unsur penunjang tersebut jangan hanya mementingkan ego masing-masing.

    “Kita ini kan belum memiliki pasarnya. Jangan sampai mementingkan ego masing-masing. Bangun dulu jejaring, nama, dan popularitas wisata kita. Jadi, mereka tahu kalau mereka datang ke wisata Kota Serang, mereka akan dapat apa,” terangnya.

    Mengenai UMKM yang masih menjual beberapa oleh-oleh khas daerah lain, Asih mengaku bahwa hal tersebut wajar. Karena, saat ini wisatawan di Kota Serang baru sekadar wisatawan lokal Banten saja.

    “Sehingga, kalau oleh-oleh khasnya yang dijual khas Kota Serang, yah belum menarik bagi wisatawan lokal sendiri. Karena sudah biasa. Makanya, tugas kita adalah bagaimana memperkenalkan wisata kita di kancah nasional, maupun mancanegara,” tandasnya.(DZH)