BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Penanganan Tempat Hiburan Malam Disebut Tak Sentuh Akar Permasalahan

    Penanganan Tempat Hiburan Malam Disebut Tak Sentuh Akar Permasalahan

    SERANG, BANPOS – Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) mengatakan bahwa razia hiburan malam yang dilakukan Pemkot Serang harus lebih menyasar pada akar permasalahan. Oleh karena itu, GPSM mengaku siap untuk bersinergi dengan Pemkot Serang dalam memberantas kemaksiatan di Kota Serang.

    “GPSM pada prinsipnya siap bersinergi dengan Pemkot dalam pemberantasan maksiat dan Munkarot di Kota Serang,” ujarnya kepada BANPOS, Jumat (13/12).

    Ia mengatakan, Pemkot Serang dalam memberantas kemaksiatan, harus dapat lebih komprehensif. Sehingga, tempat hiburan malam yang ada di Kota Serang dapat hilang sepenuhnya.

    “Wakil Walikota harusnya tahu akar masalahnya ada di mana. Dan dari situ penyelesaiannya, akar masalahnya kan penyalahgunaan perizinan. Makanya, cabut semua perizinan yang menyalahi aturan,” ucapnya.

    Ia pun menyarankan, Pemkot Serang dapat segera melakukan pembekuan terhadap resto yang menyalahi izin. Setelah itu, barulah Pemkot Serang lakukan razia secara besar-besaran.

    “GPSM melihatnya, kenapa bukan diselesaikan dari pembekuan dulu perizinan yang disalahgunakan itu. Lalu diumumkan di media secara terbuka. Setelahnya, baru diikuti dengan razia total,” tuturnya.(ENK)

  • Kerugian Banjir Citorek-Bayah Capai Rp16,8 M

    Kerugian Banjir Citorek-Bayah Capai Rp16,8 M

    LEBAK, BANPOS – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Lebak menaksir kerugian akibat Banjir Bandang yang menerjang dua Kecamatan Bayah dan Cibeber hingga meluluhlantakan sejumlah fasilitas umum seperti Infrastruktur jalan dan jembatan serta ratusan rumah warga mencapai hingga Rp16,8 miliar lebih.

    Kasi Kesiapsiagaan Bencana BPBD Lebak, Feby Rizki Pratama menyatakan, hasil pendataan sementara di lapangan kerusakan bencana banjir bandang yang meliputi dua Kecamatan Cibeber dan Bayah menerjang 11 desa, 265 kepala keluarga dengan jumlah jiwa 1.325 orang. Sedangkan rumah yang terdampak banjir bandang sebanyak 261 tumah, rusak ringan dua rumah dan rusak berat dua rumah. Untuk kerusakaan empat rumah tersebut diperkirakan mencapai Rp250 juta dan dua unit rumah ibadah mencapai Rp 50 juta.

    “Alhamdulillah tidak ada korban jiwa, namun bagi warga yang rumahnya rusak berat mereka mengungsi di rumah saudaranya,” kata Feby.

    Menurut Feby, untuk data kerusakan sarana dan prasarana umum jalan di tiga titik dan jembatan tiga unit mencapai Rp 9 miliar. Untuk kerusakan Bendungan satu titik dan penanggulangan tebing sungai didua titik mencapai Rp5 miliar. Sedangkan untuk areal pertanian, sawah yang terdampak sekitar dan budidaya ikan mas yang luasannya mencapai 337 hektar estimasi kerusakannya sekitar Rp2,5 miliar.

    “Data estimasi kerusakan yang mencapai Rp 16,8 miliar tersebut merupakan hasil hitungan tim BPBD Lebak yang nanti akan kita serahkan ke Dinas PUPR Lebak untuk dikaji yang selanjutnya dilaporkan ke Bupati,” terang Feby.
    Lanjut Feby, data kerusakan akibat banjir bandang di dua kecamatan ini dilihat dan diukur dari tingkat kerusakan yang ada.

    “Estimasi kerusakan ini sifatnya data sementara dan sewaktu-waktu dapat berubah, bisa bertambah bisa juga berkurang,” ungkap Feby.

    Kepala Pelaksana BPBD Lebak, Kaprawi menambahkan, banjir bandang yang menerjang dua kecamatan ini selain akibat cuaca ekstrim juga akibat aktivitas penambangan luar di hutan lindung yakni di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

    “Aktivitas penambangan emas liar di lahan bekas PT Antam juga menjadi salah satu pemicu banjir bandang ini,” ucap Kaprawi.(CR-1)

  • Bank Banten di Ambang ‘Kematian’, Harus Segera Diselamatkan

    Bank Banten di Ambang ‘Kematian’, Harus Segera Diselamatkan

    SERANG, BANPOS – Ketua komisi III DPRD Banten Gembong R Sumedi, menyayangkan jika Bank Banten sampai bangkrut dan mati. Mengingat, sudah cukup besar APBD Banten yang digelontorkan untuk menyehatkan usahanya.

    Dari amanah Perda, Pemprov Banten wajib memberikan penyertaan modal sebesar Rp950 miliar. Hingga kini, yang sudah digelontorkan hampir mencapai Rp650 miliar. Pihak Bank Banten sangat berharap sisa kewajiban penyertaan modal bisa terealisasi dalam APBD 2019 dan 2020.

    “Namun hal itu belum juga dilakukan, mengingat kondisi usaha Bank Banten sedang tidak sehat. Sisa dana itu sebenarnya sangat kecil. Kalau pun diberikan hanya akan mampu memperpanjang usia Bank Banten untuk beberapa saat saja, tidak akan mampu memulihkan usahanya,” ungkapnya.

    Akan tetapi, Gembong menyebutkan, disisi lain ada jalan right issue yang bisa dilakukan oleh para direksi Bank Banten. Hal ini, tentu akan menambah suntikan dana yang diterima, sehingga diharapkan akan mampu menstabilkan kondisi usaha Bank Banten.

    “Right issue sendiri, bisa dilakukan jika ada modal aman sebesar Rp300 miliar yang berasal dari sisa penyertaan modal Pemprov Banten. Namun jika Pemprov menghentikan sementara penyertaan modalnya, akan sangat berat bagi direksi untuk melakukan right issue,” tuturnya.

    Jalan lain yang bisa dilakukan adalah mempertimbangkan sesegera mungkin tawaran Rp1/lembar saham Bank Banten yang dilakukan oleh bos CT Corp, Chairul Tanjung (CT). Meskipun CT sendiri, pasti akan mempertimbangkan dengan matang dan mempunyai beberapa persyaratan untuk ikut menyehatkan Bank Banten ini, namun ia mengaku siap menggelontorkan dananya untuk menyehatkan Bank Banten.

    “Tapi itu tergantung Pemprov. Jika kebijakan itu dirasa tepat, maka segera lakukan kajian dan jemput bola. Kajian itu perlu dilakukan mengingat tawaran ini sangat rendah, dikhawatirkan ada permainan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar,” katanya.

    Diungkapkan olehnya, hal itu semata-mata dilakukan karena melihat kondisi Bank Banten, kini diambang jurang kematian. Langkah tegas Pemprov selaku pemilik saham mayoritas harus segera dilakukan.

    “Jika ingin masih diselamatkan, maka Pemprov harus segera mencairkan penyertaan modal yang dialokasikan pada APBD 2019 yang hanya tinggal menunggu hitungan hari akan berakhir. Jika tidak, maka kemungkinan besar Bank Banten akan menghentikan seluruh operasionalnya karena bangkrut,” tegasnya.

    Diselamatkan atau tidak, kata dia, keduanya mempunyai konsekuensi masing-masing. Jika diselamatkan, butuh penyertaan modal tambahan yang lebih besar untuk menyehatkan anak perusahaan BUMD BGD ini.

    “Sedangkan penyertaan modal yang ada hanya Rp131 miliar dari APBD 2019 yang belum dicairkan, sedangkan pada APBD 2020 Pemprov sudah mengunci untuk tidak memberikan sisa penyertaan modalnya karena sedang menunggu hasil rekomendasi dari otoritas jasa keuangan (OJK) dan kokisi pemberantas korupsi (KPK) agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” terangnya.

    Ia melanjutkan, rekomendasi dari OJK itu diperkirakan akhir November lalu. Akan tetapi, hingga saat ini pihaknya belum menerima hasil laporannya seperti apa.

    “Padahal sisa waktu penggunaan anggaran 2019 tinggal beberapa hari ke depan saja,” katanya.

    Gembong beranggapan bahwa, diberikan atau tidaknya penyertaan modal itu tidak akan mampu menyehatkan kondisi Bank Banten. Sebab, kini kondisinya sudah kronis stadium empat. Butuh suntikan modal yang cukup besar dan Pemprov tidak akan mungkin bisa memberikannya karena terbentur aturan yang berlaku.

    “Jika Pemprov masih ingin menyelamatkan Bank Banten, maka Pemprov harus segera jemput bola. Hal-hal lain yang menjadi pertimbangan, segera diselesaikan, supaya Bank Banten ini bisa mendapatkan suntikan modal,” tandasnya.(MUF)

  • Nenek dari Kasemen Nyaris Tertimpa Rumahnya yang Ambruk

    Nenek dari Kasemen Nyaris Tertimpa Rumahnya yang Ambruk

    KASEMEN, BANPOS – Rumah salah seorang warga Kota Serang, Rastinah, ambruk sehingga terpaksa harus menumpang hidup di rumah tetangganya. Kejadian tersebut, terjadi pada Selasa (10/12) dini hari di Kampung Ciputri, RT 03 RW 09, Kelurahan Banten, Kelurahan Kasemen, Kota Serang, ambruk.

    Bahkan nenek usia 79 tahun ini nyaris menjadi korban tertimpa atap rumahnya saat kejadian. Hal itu dibenarkan oleh Ketua RT setempat, Khoirul Hikmah, rumah Rastinah ambruk diduga akibat pengaruh cuaca buruk dan struktur bangunan yang telah rapuh.

    “Dugaan sementara, penyebab ambruknya rumah faktor cuaca dan pondasi bangunan yang sudah rapuh,” terangnya.

    Menurut penuturannya, Rastinah tinggal bersama anak angkat dari suaminya yang meninggal 18 tahun yang lalu. Selama itu, rumahnya sudah rapuh, karena tidak lagi diperbaiki.

    “Rumah tidak diperbaiki karena sudah pada tua, kesehariannya juga hanya jualan sayuran seperti bayam dan kangkung ke pasar-pasar. Untuk sementara ini, mereka tinggal di rumah tetangga,” ujarnya seraya menjelaskan kondisi nenek Rastinah.

    Saat itu, Rastinah yang hidup bersama Jumariah (65) tengah tertidur pulas. Tak lama sekitar pukul 03.00 WIB, ia mendengar suara teriakan tetangga yang memintanya keluar rumah. Seketika saat itu, rumah yang ditempatinya ambruk.

    “Waktu itu saya di rumah lagi tidur. Berhubung ada bunyi, pretek, pretek, pretek, langsung keluar saya. Kalau nggak keluar, saya sama anak saya mati,” ujar tak kuasa menahan tangis.

    Nenek yang hidupnya mengandalkan anaknya berjualan sayur ini mengungsi ke rumah tetangganya. Kini, Rastinah hanya bisa memandang puing-puing rumahnya karena sudah ambruk termakan usia.

    “Sudah dua hari saya ngungsi ke tetangga. Makan dan minum dikasih semua sama tetangga,” ujarnya.

    Rastinah berharap, musibah yang menimpanya dapat dibantu oleh pemerintah setempat. Ia ingin bisa dibantu, supaya bisa tinggal kembali di rumah yang sudah ditinggalinya berpuluh-puluh tahun itu.

    “Penginnya dibantu. Mau dari mana (bangun rumah)? makan aja susah. Mau gimana lagi?” ujarnya lirih.(MUF/ENK)

  • Meriahnya Gebyar Panjang Mulud dan Ngeropok di Kota Serang

    Meriahnya Gebyar Panjang Mulud dan Ngeropok di Kota Serang

    SERANG, BANPOS – Pemkot Serang berupaya untuk mempertahankan tradisi dan budaya lokal yang ada di Kota Serang. Salah satunya yaitu Panjang Mulud. Melalui Dindikbud, Pemkot Serang menggelar Gebyar Panjang Mulud yang diikuti oleh seluruh OPD dan instansi pendidikan serta organisasi kemasyarakatan di Kota Serang.

    Berdasarkan pantauan, kegiatan tersebut berjalan dengan meriah. Para peserta mempertontonkan pertunjukkan-pertunjukkan khas dari setiap tempatnya.

    Selain itu, banyak pula yang melakukan peserta yang membawa seserahan untuk diberikan kepada Walikota dan Wakil Walikota Serang. Beberapa OPD pun menghias mobil-mobil dinas menjadi mobil dengan berbagai macam bentuk.

    Dalam kesempatan itu, sempat terjadi sedikit kericuhan akibat masyarakat berebut panjang mulud yang disediakan oleh peserta. Namun, pihak keamanan berhasil mengondusifkan keadaan.

    Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan kegiatan ini sangat baik untuk dapat melestarikan kebudayaan yang ada di Kota Serang. Karena menurutnya, kebudayaan merupakan identitas suatu daerah.

    “Ini sangat baik ya untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan. Selain itu, dengan adanya kegiatan ini juga dapat meningkatkan kreatifitas masyarakat,” ujarnya, Rabu (11/12).

    Ia pun berharap, kedepannya kegiatan Gebyar Panjang Mulud dapat lebih tertib dan meriah lagi kedepannya.

    Wakil Walikota Serang, Subadri Ushuludin, menuturkan bahwa dirinya berterima kasih kepada masyarakat dan penyelenggara karena telah melaksanakan kegiatan ini.

    “Semangat dalam menjalankan kegiatan ini adalah semangat untuk melestarikan kebudayaan lokal. Semoga dengan adanya kegiatan ini, Kota Serang dapat lebih bersatu dan religius,” tuturnya.

    Sementara, Kepala Dindikbud Kota Serang, Wasis Dewanto, mengatakan bahwa tujuan pihaknya menggelar Gebyar Panjang Mulud ini untuk menjadikan tradisi dan adat Kota Serang sebagai modal pembangunan.

    “Dengan budaya dan tradisi lokal, ini dapat menjadi modal dalam membangun Kota Serang. Baik dari segi pariwisata maupun lainnya,” ucap dia.

    Kabid Kebudayaan pada Dindikbud Kota Serang, Evie Shofiah Usman, mengatakan bahwa peserta Gebyar Panjang Mulud ini diikuti oleh OPD maupun masyarakat umum. Hal ini agar kebersamaan masyarakat dengan pemerintah, dapat terwujud.

    “Sehingga, dapat terjadi persatuan antara pemerintah dengan masyarakat. Karena, di kegiatan ini harus membawa tim kesenian dari masing-masing peserta. Jadi terbangun persatuan dengan bingkai budaya,” tandasnya. (DZH)

  • Tak Kuat Menanjak, Truk Muatan Bata Terguling di Tikungan Maut JLS

    Tak Kuat Menanjak, Truk Muatan Bata Terguling di Tikungan Maut JLS

    CILEGON,BANPOS – Peristiwa kecelakaan kembali memakan korban, sebuah truk pengangkut bata merah bernopol A 8017 AC terguling karena tak kuat menanjak.

    Kejadian tersebut terjadi di tanjakan maut Lebak Kelapa yang berada di jalan Aat – Rusli atau bisa disebut Jalan Lingkar Selatan (JLS), Kelurahan Lebak Denok, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon, Rabu (11/12).

    Kendati tidak menelan korban jiwa, namun akibat peristiwa tersebut, isi dari truk tersebut acak – acakan yang membuat jalan menjadi macet dan kerugian bagi pemilik kendaraan.

    Informasi yang berhasil dihimpun, truk bermuatan bata merah tersebut hendak mengangkut bata merah dari lapak Sambi Rangon Cilegon ke daerah Labuan Pendeglang.

    Setibanya ditanjakan Lebak Kelapa, Lebak Denok, truk tak kuat menanjak sang kenek sempat turun untuk mengganjal ban tersebut namun naas setelah diganjal truk malah terguling dan menyebabkan jalan menjadi macet sepanjang 1 Kilometer akibat muatan bata merah acak-acakan ke tengah jalan.

    Pengemudi truk saat ditemui di lokasi kejadian, Yanto mengaku, kejadiannya begitu singkat ketika kenek turun untuk mengganjal tiba-tiba mobil yang dikendarainya oleng dan terguling.

    “Waktu kejadian kenek saya sedang mengganjal ban, tiba-tiba mobil yang saya kendarai oleng dan langsung terguling. Tapi Alhamdulillah, saya dan kenek saya selamat, cuma mobil kabinnya rusak sedikit,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Jelang Pilkada, DPW Banten Minta PPP Cilegon Usung Kader Internal

    Jelang Pilkada, DPW Banten Minta PPP Cilegon Usung Kader Internal

    CILEGON, BANPOS – Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Cilegon 2020 mendatang, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Banten.

    Menginstruksikan agar DPC PPP Kota Cilegon harus memprioritaskan untuk mengusung calon internal, dan tidak perlu membuka penjaringan untuk eksternal.

    Ketua DPW PPP Provinsi Banten, Agus Setiawan mengatakan, dirinya mendorong kader internal untuk maju dalam kontestasi Pilkada 2020 mendatang.

    “Menjelang pilkada, khusus Kota Cilegon saya minta kader internal untuk maju dulu. Tadi saya minta pak. Syhabudin dan pak. Maman untuk mulai berikhtiar melakukan sosialisasi sebagai calon walikota atau wakil, nanti kita lihat kalkulasi politik, dan efek dari dua nama tersebut,” kata Agus kepada awak media, usai membuka Mukercab PPP Kota Cilegon, Rabu (11/12).

    Agus melanjutkan, untuk komunikasi politik, pihaknya sudah melakukan komunikasi baik dengan beberapa partai, maupun dengan sejumlah tokoh yang di munculkan dan digadang-gadang untuk maju pada Pemilukada Kota Cilegon 2020 mendatang.

    “Selama ini sudah dilakukan komunikasi politik, dan untuk tokoh sudah ada beberapa yang ketemu saya secara langsung. Seperti pak Helldy, pak Haji Iye, Reno dan Haji Awab. Dan untuk Parpol juga sudah. Kalau Golkar memang belun ada komunikasi, namun saat kami undang hari ini mereka hadir,” tuturnya.

    Ditempat yang sama, Ketua DPC PPP Kota Cilegon Syhabudin Sybli mengungkapkan, pihaknya akan segera menggelar survey untuk kader internal.

    Dan karena kader internal yang diusung maka pihaknya tidak membuka penjaringan untuk eksternal, hanya saja pihaknya akan melakukan komunikasi dengan sejumlah parpol, mengingat saat ini partainya hanya memiliki modal dua kursi di DPRD Cilegon.

    “Seluruh parpol kami undang dalam mukercab ini, hanya saja ada yang berhalangan hadir. Sementara yang hadir ada Golkar, PPP, PKB, Demokrat dan PKS,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Lantaran Kesal Ditolak Rujuk, Suami Siram Mantan Istri Siri dengan Air Keras

    Lantaran Kesal Ditolak Rujuk, Suami Siram Mantan Istri Siri dengan Air Keras

    CILEGON, BANPOS – Pria asal Pelamunan, Kecamatan Kramatwatu, Kabupaten Serang berinisial ANF (28), berhasil dibekuk jajaran Satreskrim Polres Cilegon setelah melakukan aksi penyiraman air keras terhadap mantan istrinya PIL (28), warga Jakarta Utara, yang tinggal di Kelurahan Bendungan, Kecamatan Cilegon.

    Wakapolres Cilegon, Kompol Andra Wardhana, menerangkan kejadian penyiraman tersebut dilakukan pelaku saat PIL, saat sedang menjemput anaknya yang bersekolah di SDN Ciwedus.

    Pada saat di tengah jalan, tiba-tiba pelaku langsung menyiramkan cairan Hydrocloric Acid (HCL) atau cairan asam klorida yang bersifat korosif tersebut ke arah wajah korban. Alhasil, korban yang kesakitan langsung berteriak minta tolong dan segera dibantu oleh tukang ojek yang berada di sekitar lokasi.

    “Dimana pelaku dan korban merupakan mantan suami istri yang menikah siri, pelaku selalu meminta korabn untuk rujuk namun ditolak,” kata Andra kepada awak media, saat press conference di Mapolres Cilegon, Rabu (11/12).

    Andra mengatakan, selain mengamankan pelaku, pihaknya juga menyita sejumlah barang bukti yang digunakan tersangka untuk melakukan aksi nekatnya.

    “Yang kita amankan, yaitu satu botol minuman ringan ukuran 350 mil, satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku untuk melancarkan aksinya, kwitansi pembelian cairan HCL, dan satu stel pakaian korban,” tutur Andra.

    Atas perbuatannya itu, pelaku dikenakan pasal 351 KUHP ayat 2 dan ayat 4 dengan hukuman pidana 5 tahun kurungan penjara.

    Berdasarkan pengakuan ANF (28), dia nekat melakukan aksinya itu, lantaran emosi karena PIL menolak untuk diajak rujuk kembali. “Emosi karena udah beberapa kali ngomong (untuk) rujuk kembali namun selalu ditolak,” ujarnya.

    Pelaku yang belakangan diketahui telah dikarunai seorang anak perempuan bersama dengan mantan istrinya ini, mengaku menyesal telah melakukan perbuatan tersebut. (LUK/RUL)

  • Tahun Depan DPRD Lebih Ketat Awasi Proyek APBD Banten

    Tahun Depan DPRD Lebih Ketat Awasi Proyek APBD Banten

    SERANG, BANPOS – Terhitung bulan Januari tahun 2020 mendatang, komisi-komisi di DPRD Banten akan lebih ketat lagi dalam melakukan pengawasan terhadap proyek dan kegiatan di semua organisasi perangkat daerah (OPD). Langkah ini dilakukan untuk melihat secara detail dan cermat proyek-proyek kegiatan di masing-masing OPD serta kinerja aparatur sipil negara (ASN).

    Anggota Komisi IV DPRD Banten, Ubaidillah ditemui di ruang kerjanya, Rabu (11/12) membenarkan adanya pola perubahan pengawasan terhadap semua mitra kerja disetiap komisi-komisi terhadap mitra kerja di pemprov.

    “Kita memang sudah sepakat untuk tahun 2020, pengawasan kedalam selama satu bulan 10 kali. Kalau tahun 2019 ini hanya enam kali,” ujarnya.

    Langkah tersebut lanjut dia, agar semua program kegiatan di pemprov dapat terpantau dengan baik dan berjalan lebih maksimal.

    “Kami coba melakukan fungsi kontrol lebih optimal. Apalagi di Komisi IV mitra kerjanya lumayan banyak. Dan anggaran dimasing-masing OPD lumayan besar seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Disperkim),” ungkapnya.

    Khusus untuk Komisi IV lanjut Ubaidillan yang merupakan politisi PPP ini adalah, dari 17 Anggota yang ada nantinya akan dibagi menjadi dua kelompok. Keputusan tersebut untuk pembagian pada saat pengawasan ke OPD.

    “Rencananya dibagi dua tim. Karena untuk PUPR dan Perkim itu banyak bidangnya. Belum lagi Dinas Perhubungan,” imbuhnya.

    Plt Kabag Persidangan pada Setwan Banten, Epy Shafiullah membenarkan pola pengawasan komisi-komisi di DPRD terhitung 1 Januari 2020 akan berbeda.

    “Iya pengawasan kedalamnya lebih banyak lagi. Kalau sebelumnya hanya enam kali, nanti di tahun depan 10 kali,” katanya singkat.(RUS)

  • Subadri ‘Ceramahi’ Pramusaji Berkerudung di Hiburan Malam, Mengaku Sulit Mendapat Pekerjaan

    Subadri ‘Ceramahi’ Pramusaji Berkerudung di Hiburan Malam, Mengaku Sulit Mendapat Pekerjaan

    SERANG, BANPOS – Wakil Walikota, Subadri Ushuludin, melakukan sidak di dua lokasi hiburan malam di Legok, Kota Serang.

    Dalam sidak tersebut, Subadri mempertanyakan legalitas pengelola dalam menjalankan bisnis ini kepada salah satu pegawai yang menggunakan kerudung. Diketahui, dua pegawai hiburan malam yang berkerudung itu bekerja sebagai pramusaji.

    “Ini siapa yang memberikan izin? Mbak gak malu dengan jilbab duduk-duduk bekerja di tempat seperti ini?” kata Subadri dengan nada keras, Selasa (10/12).

    Pegawai berkerudung itupun menjawab bahwa dirinya terpaksa bekerja di tempat hiburan malam, karena sulit mencari pekerjaan.

    “Sebenarnya saya malu pak, tapi karena sulit mencari pekerjaan jadi terpaksa seperti ini,” jawab dia.

    Subadri pun berkeliling dalam lokasi tersebut untuk mencari pemilik tempat hiburan malam itu. Namun, ia hanya menemukan orang yang mengaku bertanggung jawab disana.

    “Mana karyawan yang lain? Telpon bos kamu sekarang,” ujarnya.

    Sang penanggung jawab pun secara spontan menjawab tidak ada. Mendengar jawaban tersebut, Subadri pun marah.

    “Mana ada karyawan gak punya nomor bosnya? Panggil sekarang,” kata Subadri dengan nana berteriak.

    Setelah mengumpulkan seluruh pegawai tempat hiburan tersebut, Subadri pun memerintahkan kepada Satpol PP untuk membawa semua pegawai ke kantor Satpol PP Kota Serang.

    Setelahnya, Subadri melakukan penyegelan tempat hiburan itu.

    “Ingat, kalau sampai segel ini dibuka, kalian berurusan dengan Pemkot Serang, dan akan kami pidanakan,” tandasnya. (DZH)