Kategori: HEADLINE

  • Persoalan Dualisme Federasi, Tim Hockey Indonesia Gagal Tampil Di SEA Games 2019

    Persoalan Dualisme Federasi, Tim Hockey Indonesia Gagal Tampil Di SEA Games 2019

    SUBIC, BANPOS – Tim hockey Indonesia gagal tampil di panggung SEA Games 2019. Ketua Kontingen Indonesia, Harry Warganegara dikabarkan tengah mencoba merayu PHISGOC selaku panitia SEA Games 2019 agar tim hockey Tanah Air bisa lanjut bertanding.

    Tim hockey Indonesia dikabarkan tidak dapat ikut tanding dalam ajang SEA Games 2019. Hal ini sangat merugikan tim hockey kebanggaan Indonesia karena ditargetkan dapat mendulang medali.

    Federasi Hoki Asia (AHF) melarang tim hockey Indonesia di SEA Games 2019 karena persoalan dualisme federasi.

    Kedua federasi tersebut adalah Pengurus Pusat Federasi Hoki Indonesia (PP FHI) dan Pengurus Besar Persatuan Hoki Seluruh Indonesia (PB PHSI).

    Hingga saat ini, urutan nama tim hockey Indonesia tidak terdaftar dalam SEA Games 2019. Hal tersebut karena salah satu kubu federasi tidak diakui oleh Federasi Hoki Internasional (FHI).

    Pelarangan tim hockey Indonesia untuk bertanding dinyatakan langsung oleh CEO AHF, Datuk Tayyab Ikram. Ia menegaskan bahwa tim hockey Indonesia tidak dapat bertanding di SEA Games ke-30 ini.

    “Meski tim Indonesia sudah tiba di Subic, merek tidak diizinkan bermain karena FIH sangat ketat dalam masalah ini,” ujar Tayyab, dilansir dari laman New Straits Time.

    Walaupun begitu, Chief De Mission Indonesia, Harry Warganegara masih mencoba melobi PHISGOC, bahkan dirinya akan menggugat ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS).

    “Kami akan terus melakukan lobi agar tim hockey Indonesia bisa tampil. Kalau sampai tim indoor hockey Indonesia dirugikan, kita siap menggugat ke CAS,” ujar Harry, dilansir dari laman Antara.

    Pelarangan bertandingan ini tentu merugikan Indonesia. Pasalnya, tim hockey Indonesia masih bisa bertanding di SEA Games 2015 Singapura, bahkan mendapatkan medali perak di SEA Games 2017 Malaysia.

    Selain itu, atlet hockey Indonesia bahkan memiliki id card resmi SEA Games 2019. Namun, kabarnya tim hockey Indonesia tak terdaftar dalam putaran penyisihan awal. (RUL/NET)

  • Hadir di Munas Golkar, Ratu Ati Langsung Dapat Kartu Anggota

    Hadir di Munas Golkar, Ratu Ati Langsung Dapat Kartu Anggota

    CILEGON, BANPOS – Baru dua pekan ditetapkan sebagai Wakil Ketua DPD Partai Golkar Cilegon, Ratu Ati Marliati langsung mendapatkan kartu anggota yang ditandatangani Ketum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.

    Hal itu, terungkap saat Wakil Walikota Cilegon itu hadir dalam Munas X Partai Golkar di Hotel Ritz Carlton Jakarta, Rabu (4/12) malam.

    “Alhamdulillah Ibu (Ratu Ati biasa menyebut dirinya, red) sudah mendapatkan kartu anggota. Prosesnya juga cepat,” kata Ratu Ati melalui siaran tertulis yang diterima Banpos, Kamis (5/12).

    Kakak kandung Tb Iman Ariyadi itu, hadir di Munas X Partai Golkar sebagai peserta mewakili DPD Partai Golkar Cilegon. Ia didampingi kader Partai Golkar Cilegon lainnya yakni Budi Mulyadi.

    Diketahui, peserta Munas Partai Golkar diwakili dua kader dari masing-masing DPD II Partai Golkar se Indonesia. Sedangkan, perhelatan Munas X Partai Golkar tersebut digelar selama tiga hari, 3 sampai 5 Desember 2019.

    Pada bagian lain, Airlangga Hartarto dipastikan kembali memimpin Partai Golkar secara aklamasi. Hal itu terjadi setelah rivalnya Bambang Soesatyo mundur dari bursa pencalonan sebelum pemilihan berlangsung. (LUK)

  • Makin Banyak Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

    Makin Banyak Perusahaan Ajukan Penangguhan UMK

    SERANG, BANPOS – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten hari ini mencatat, sebanyak 20 perusahaan telah mengajukan penangguhan penerapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2020. Padahal per 26 November lalu hanya ada lima perusahaan yang mengajukan.

    Diperkirakan jumlahnya akan bertambah menjelang akhir penutupan masa pengajuan penangguhan pada 16 Desember nanti.

    Gubernur Banten sebelumnya diketahui, telah mengaluarkan SK Nomor 561/Kep.320-Huk/2019 tentang penetapan UMK di Provinsi Banten tahun 2020. Berikut UMK 2020 yang telah ditetapkan, Kota cilegon Rp 4.246.081,41, Kota Tangerang Rp 4.199.029,91, Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Rp4.168.268,62. Untuk UMK Kabupaten Tangerang sebesar Rp 4.168.268,62, dan Kota Serang sebesar Rp3.653.002,94.

    Sementara untuk UMK Kabupaten Serang sebesar Rp 4.152.887,54, Kabupaten Pandeglang sebesar Rp 2.758.909,20 dan Kabupaten Lebak sebesar Rp 2.710.654.

    Kasi Pengupahan dan Jaminan Sosial pada Disnakertrans Banten, Karna Wijaya, Kamis (5/12) mengatakan, pihaknya memperkirakan jumlah perusahaan yang akan mengajukan penangguhan penerapan UMK 2020 masih akan bertambah.

    “Kalau yang sudah masuk itu 20 perusahaan yang mengajukan. Itu dari Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang dan Kabupaten Serang. Tapi bisa juga bertambah karena ada beberapa perusahaan yang konfirmasi dan konsultasi. Kan waktunya sampai tanggal 16 Desember,” katanya.

    Ia mengaku, tidak mempermasalahkan jika perusahaan mengajukan penangguhan UMK. Asalkan memenuhi persyaratan seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 231 Tahun 2003 tentang tata cara penangguhan UMK.

    “Itu boleh. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pertama ada kesepakatan antara pekerja, buruh maupun serikat pekerja. Kalau di perusahaan itu ada serikat pekerja minimal anggotanya harus 50 persen plus 1. Kalau serikatnya lebih dari tiga tinggal dilihat mana yang memenuhi kalau nggak ada pakai suara terbanyak kedua dan ketiga,” jelasnya.

    Meski begitu, Karna mengungkapkan, banyak juga perusahaan di Banten yang tidak memiliki organisasi serikat pekerja. “Dan kalau mau mengajukan penangguhan itu harus dinegosiasikan dengan lembaga bipartied. Jadi antara perusahaan dengan buruh,” katanya.

    Lebih lanjut, Karna menyampaikan, permintaan penangguhan yang masuk akan dibahas melalui Dewan Pengupahan (DP) Banten. Salah satu pokok yang dibahas dalam rapat tersebut terkait syarat penangguhan.

    “Jadi yang mengajukan ini memenuhi syarat atau tidak. Kalau memenuhi syarat administratif maka akan dilakukan verifikasi faktual. Nanti ada tim dari unsur pemerintah, pengusaha dan serikat pekerja yang akan memverifikasi ke perusahaan tersebut,” ujarnya.

    “Kita minta dihadirkan buruh di tempat itu, kita akan langsung sampling. Kumpulkan kita tanya secara acak untuk mengetahui, mereka setuju atau tidak, apakah tahu atau tidak. Nanti hasil verifikasi disampaikan dalam rapat pleno yang kemudian akan diputuskan layak dikabulkan atau tidak sebelum ditetapkan oleh Gubernur Banten,” sambungnya.

    Karna mengungkapkan, jumlah perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK 2020 masih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebanyak 73 perusahaan. Dari 73 perusahaan itu, satu diantaranya dibatalkan penangguhannya karena tidak memenuhi syarat.

    “Perusahaan kan harus negosiasi dulu, sosialisasikan ke buruhnya. Kita wanti-wanti kalau buruhnya tidak setuju percuma mengajukan juga. Kaya yang ditolak kemarin kan ternyata waktu verifikasi faktual tanda tangan buruhnya itu diambil saat mengambil gaji. Jadi seolah-olahnya seperti itu padahal tanda tangan itu untuk pengajuan, dan setelah kita tanya nggak pernah makanya kita tolak,” jelasnya.

    Ditambahkan Karna, bagi perusahaan yang dikabulkan penangguhannya mempunyai kewajiban membayar upah sesuai dengan besaran UMK pada tahun sebelumnya.

    “Misalkan UMK 2020 itu Rp 4 juta, nah yang harus dibayar ke buruh itu pakai UMK 2019 yaitu Rp 3,8 juta. Dan itu nggak boleh kurang. Kalau kurang itu pelanggaran,” ujarnya. (RUS)

  • Tiga Tahun Derita Kanker Payudara, Susi Tertolong JKN-KIS

    Tiga Tahun Derita Kanker Payudara, Susi Tertolong JKN-KIS

    LEBAK, BANPOS – Untung ada BPJS Kesehatan. Sepenggal kata yang menggambarkan rasa syukur Susiawati (51), warga Balon Ranca Lentah, Rangkasbitung, Lebak, Banten, usai dirinya dinyatakan sembuh dari penyakit kanker payudara stadium 3.

    Ditemui di kediamannya, Susi menceritakan jika dirinya tidak menyangka penyakit mematikan itu mampir kedalam hidupnya, namun dia tidak hanya tinggal diam. Berbagai cara dilakukan untuk mengobati penyakitnya tersebut, mulai kemoterapi hingga bolak – balik ke rumah sakit.

    “Saya sangat bersyukur, telah dinyatakan sembuh dari penyakit yang saya takutkan itu. Dan yang lebih untungnya lagi, saya menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebelum di vonis mengidap penyakit kanker payudara. Sehingga, saat mulai diperiksa pertama kali ke Dokter sampai kemoterapi hingga operasai pengangkatan, Allhamdulillah saya sama sekali tidak dipungut biaya sepersen pun dari rumah sakit,” ujar Susi, Rabu (4/11).

    Susi yang mengaku menjadi peserta JKN-KIS sejak tahun 2016 lalu, tak membayangkan berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk mengobati penyakitnya jika tidak menggunakan kartu KIS dari BPJS Kesehatan.

    “Mungkin, jika di total biaya yang harus dikeluarkan untuk mengobati penyakit saya bias mencapai ratusan juta. Enggak bisa saya bayangkan, uang dari mana saya untu k mencarinya sebanyak itu. Itulah, saya sangat berterimakasih kepada pemerintah dan BPJS Kesehatan yang telah mengeluarkan program JKN-KIS. Dimana sangat membantu masyarakat khususnya yang kurang mampu, saat dirudung masalah kesehatan,” ungkap Susi dengan mata berkaca-kaca.

    “Terkait pelayanan dirumah sakit, saya tidak merasa dibeda-bedakan dengan pasien yang tidak menggunakan kartu BPJS Kesehatan. Pelayanan dirumah sakit sama saja,” Susi menambahkan.

    Susi pun berharap, program JKN-KIS yang bersifat gotong royong tersebut agar tetap menjadi program unggulan dari pemerintah. Sehingga semakin banyak masyarakat yang terbantu dan merasakan manfaatnya.

    Diketahui, Susi yang sebelumnya peserta JKN-KIS segmen mandiri, namun berubah menjadi peserta JKN-KIS segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI) dari pemerintah daerah Lebak, karena terhimpit masalah ekonomi.

    Sampai dengan 31 Oktober 2019, jumlah kepesertaan JKN-KIS secara nasional telah mencapai 222.278.708 jiwa, dan hampir 134 jutaan jiwa diantaranya dibiayai oleh Pemerintah baik pusat maupun daerah.

    Sementara untuk wilayah Kabupaten Lebak sendiri mencapai 1.149.466 jiwa yang terdaftar program JKN-KIS dari 1.277.425 penduduk atau 89,98% cakupan kepesertaan. (RUL)

  • Usaha Pelabuhan Diharapkan Berkembang

    Usaha Pelabuhan Diharapkan Berkembang

    CILEGON, BANPOS – Guna mendukung pembangunan sektor maritim di Indonesia, maka diharapakan semua pihak dapat bersinergi. Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI) sebagai organisasi yang menaungi Badan Usaha Pelabuhan (BUP), Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS), dan Terminal Khusus (Tersus) dalam mendukung pembangunan sektor maritim di Indonesia, yang digelar disalah satu hotel Cilegon, Rabu (4/12).

    Kepala Dishub Provinsi Banten, Tri Nurtopo yang membuka acara FGD yang membahas terkait kerjasama pemerintah dengan badan usaha dalam penyediaan dan pengelolaan infrastruktur pelabuhan, berharap dengan adanya ABUPI di Banten dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengembangkan usaha pelabuhan.

    Banten memiliki garis pantai sepanjang 517 Kilometer yang membentang dari Tangerang di bagian utara hingga Lebak di bagian selatan, kata Tri, banyak memiliki potensi yang kedepan dapat dimanfaatkan menjadi kawasan pelabuhan.

    “Mohon pak nanti bisa komunikasi dengan kami. Kami juga berkeinginan ada kegiatan kepelabuhanan di Provinsi Banten di luar yang sudah dialakukan, karena ada potensi-potensi yang harus diperhitungkan,” ujar Tri.

    Dalam FGD yang dilaksanakan atas kerjasama ABUPI, PT Krakatau Bandar Samudera (KBS) dan PT Pelabuhan Cilegon Mandiri (PCM) tersebut, sekaligus dirangkai dengan pembacaan surat keputusan (SK) pengangkatan Ketua Kordinator Wilayah (Korwil) ABUPI Banten oleh Sekretaris Jenderal ABUPI Liana Trisnawati.

    “Dengan dibacakannya surat keputusan ini, Bapak Widi Hartono secara resmi telah menjadi Ketua Korwil ABUPI Banten dan diharap untuk segera menyusun kepengurusan ABUPI Banten,” ujar Liana saat pembacaan SK.

    Usai pembacaan SK, Ketua Umum ABUPI Aulia Febrial Fatwa, mengambil sumpah janji serta secara resmi menyerahkan SK kepengurusan kepada Ketua Korwil ABUPI Banten Widi Hartono.

    Ketua Korwil ABUPI Banten, Widi Hartono mengatakan, pihaknya akan melakukan kordinasi dengan seluruh anggota untuk membantu berbagai permasalahan yang tengah dihadapi.

    Saat ini kata Widi, permasalahan yang kerap dihadapi oleh BUP, TUKS, dan Tersus adalah terkait dengan pendanaan, perijinan, legal, dan hukum.

    “Setiap BUP punya permasalahan tersendiri, seperti pendanaan, perijinan, legal, hukum. Makanya melalui diskusi ini, bagaimana pemerintah bekerjasama dengan badan usaha pelabuhan. Jadi nanti kita bisa menggunakan asosiasi ini, untuk berbicara kepada pemerintah, baik kota, provinsi maupun pemerintah pusat, kita akan menyuarakan semua anggota kita itu,” tuturnya.

    Kemudian kata, Widi Hartono, tugas ABUPI Banten mulai dari koordinasi antara BUP baik dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, maupun Pemerintah Kota, serta meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kepelabuhan.

    “Kita bisa menjadi wadah aspirasi semua badan usaha pelabuhan di wilayah Banten,” ujarnya.

    la juga menjelaskan, di tingkat Nasional ABUPI telah berdiri selama lima tahun, namun di Banten baru terbentuk.

    “Sebenarnya ini hanya koordinator wilayah Banten, untuk mewadahi dan semua program dari ABUPI bisa terlaksana,” katanya.

    Selain itu, melalui ABUPI Korwil Banten, kata Widi para BUP di Banten bisa turut menyuarakan aspirasinya. Karena ABUPI sendiri merupakan asosiasi yang diminta masukan, untuk revisi undang-undang kepelabuhanan.

    “Jadi ABUPI pasti diminta pendapatnya, jadi kita harus bisa memberikan pendapatnya melalui asosiasi ABUPI ini,” jelasnya.

    Dalam FGD tersebut dihadirkan berbagai narasumber dari Bappenas dan juga Kemenhub seperti Dadang Jusron, Mohammad Wiky, Taufan Wijaya, dan Fahrizal Sukma. (LUK/RUL)

  • Ruud Gullit Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

    Ruud Gullit Kandidat Pelatih Timnas Indonesia

    JAKARTA, BANPOS – Ketua Umum PSSI Komjen Pol. Mochamad Iriawan mengaku sudah menghubungi kandidat pelatih baru untuk melatih tim nasional Indonesia. Kandidat itu adalah legenda sepak bola Belanda, Ruud Gullit.

    Dilansir dari laman Antaranews, menurut pria yang akrab disapa Iwan Bule itu, PSSI sudah menjalin komunikasi dengan Gullit sejak pekan lalu. PSSI harus menunggu kepastian dari Gullit hingga akhir Desember mendatang.

    “Kami sudah mengontak Ruud Gullit sejak seminggu yang lalu. Namun, belum ada respons dari dirinya,” ungkap Iwan Bule di Binan, Filipina, Selasa malam usai menyaksikan laga Indonesia versus Brunei Darussalam.

    “Mudah-mudahan ada kabar,” sambung Iwan Bule.

    PSSI sendiri berharap Timnas Indonesia sudah memiliki pelatih baru awal tahun 2020. Sebab, pada Maret 2020, Tim Garuda sudah akan menghadapi tuan rumah Thailand dalam lanjutan laga Grup G Kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia.

    Ruud Gullit merupakan legenda sepak bola asal Belanda yang sudah perkuat banyak klub besar Eropa seperti PSV Eindhoven, AC Milan dan Chelsea serta menjadi bagian penting timnas Belanda.

    Pria yang kini berusia 57 tahun itu juga pernah melatih beberapa klub seperti Chelsea, Newcastle United, LA Galaxy. Pada level timnas, peraih penghargaan Ballon d’Or 1987 ini pernah menjadi asisten pelatih timnas Belanda pada 1997.

    Sebelum Gullit, nama Shin Tae-yong dan Luis Milla juga masuk bursa calon pelatih Timnas Indonesia. PSSI bahkan sudah melakukan pertemuan dengan kedua pelatih tersebut.

    Pertemuan dengan Shin terjadi di Kuala Lumpur pada Selasa (19/11), sementara dengan Luis Milla di Manila, Filipina, Jumat (29/11) lalu.

    Lalu, Seperti apa rekam jejak kepelatihan Ruud Gullit. Berikut ulasannya:

    Sebagai salah satu nama besar dalam sepak bola dunia, Ruud Gullit sudah dipercaya menampuk beban sebagai pelatih saat dirinya juga masih aktif sebagai pemain.

    Itu terjadi kala dirinya membela klub Liga Inggris, Chelsea, di musim 1996/97. Tak main-main, Ruud Gullit mampu bertahan sebagai pemain dan pelatih bersama Chelsea hingga 1,5 musim.

    Total 72 pertandingan dijalaninya bersama klub berjuluk The Blues itu dengan catatan 1,65 poin per pertandingan bisa didapatnya.

    Selain angka tersebut, capaian prestisius juga bisa didapat Gullit kala itu ialah membawa Chelsea menjadi juara Piala FA 1996/97. Terbilang sukses bersama Chelsea, klub Liga Inggris lainnya Newcastle United terpincut memakai jasa pria yang identik dengan rambut gimbal itu sebagai manajer.

    Sayang, bersama Newcastle United, Gullit hanya mampu bertahan dalam 45 pertandingan atau sekitar satu musim. Tanpa satupun gelar yang bisa diberikan.

    Tak bisa berbuat banyak bersama Newcastle, Ruud Gullit sempat vakum lama dalam dunia kepelatihan. Hingga akhirnya, pada Juli 2004, klub besar belanda, Feyenoord menunjuknya sebagai manajer.

    Namun, lagi-lagi hanya semusim, pria berkewarganegaraan Belanda-Suriname itu akhirnya harus angkat koper. Dalam catatan rata-rata poin 1,81 dari 43 pertandingan. Kembali vakum selama sekitar dua tahun, Gullit mencoba peruntungan di Amerika Serikat bersama LA Galaxy.

    Tetapi bukannya lebih baik, catatan mengecewakan didapat Gullit. Sehingga hanya mampu bertahan selama 19 pertandingan, sebelum akhirnya kembali vakum. Baru di musim 2010/11, atau tepat di bulan Januari 2011, klub asal Rusia Terek Grozny mempercayakan dirinya menjadi manajer kembali.

    Tetapi, itu juga hanya selama sekitar lima bulan atau dalam 13 pertandingan. Tak pernah lagi berkarier di dunia kepelatihan selepas dari Terek Grozny . Nama Ruud Gullit baru kembali terlihat pada Juni 2017 ini.

    Bersama Dick Advocaat, Gullit dipercaya dalam struktur kepelatihan dalam jabatan assistant manager selama lima bulan. Sejak saat itu, nama Ruud Gullit tak pernah lagi terlihat sebagai pelatih maupun manajer di berbagai tim sepak bola. Sebelum akhirnya kini dibidik PSSI sebagai salah satu kandidat pelatih Timnas Indonesia. (RUL/NET)

  • Terindikasi Disalahgunakan, Kejari Cilegon Resmi Bubarkan TP4D

    Terindikasi Disalahgunakan, Kejari Cilegon Resmi Bubarkan TP4D

    CILEGON, BANPOS – Pembubaran Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) dan TP4P (Pusat) tidak sekedar wacana. Jaksa Agung RI, ST Burhanuddin resmi membubarkan tim tersebut dalam rapat kerja Sabtu, 30 November 2019 lalu.

    Dalam rapat terbatas tersebut, Jaksa Agung menyebut TP4 bukan jadi bagian dari kewenangan Kejaksaan dalam pendampingan pelaksanaan proyek pemerintah. Justru tim bentukan Jaksa Agung HM Prasetyo sebelumnya ini terindikasi disalahgunakan.

    Menyikapi keputusan tersebut, Kepala Kejari Cilegon Andi Mirnawaty menyatakan tentang pencabutan keputusan Jaksa Agung Tahun 2015/KEP/152 tentang pembentukan Tim Pengawal, dan Pengamanan Pemerintah Daerah (TP4D) dicabut dengan KEPJA/345/2019. Pihaknya tetap akan menyisir proyek yang ada dalam pengawasan Kejari Cilegon sampai akhir tahun 2019.

    “Jadi setelah dicabut kemudian pelaksanaan yang dilapangan, kita inventalisir lagi terhadap TP4D-TP4D yang sudah kita lakukan sebelumnya. Karena ngga mungkin kemudian selama ini sudah berjalan. Karena sudah dicabut tidak kita selesaikan anggran tahun 2019 ini. Tetap kita selesaikan sampai akhir tahun,” kata Mirna kepada Banpos saat ditemui di kantornya, Rabu (4/12).

    Menurutnya, untuk proyek tahun anggran 2019 akan tetap diawasi sampai dengan akhir tahun untuk menghindari hal-hal yang dapat merugikan negara.

    “Kita inventalisir apa saja permasalahannya. Kan otomatis setiap namanya kegiatan itu ada permasalahan-permasalahan. Apa saja permasalahannya?, kemudian kita inventarisir. Nah kalau ada permasalahan hukumnya kita koordinasikan dengan APIP atau Inspektorat,” terangnya.

    Mirna mengatakan, pihaknya akan memberikan kewenangan APIP atau Inspektorat untuk tindak lanjut bila dotemukan permasalahan- permasalahan. Menurutnya, lantaran ada batas waktunya. Pihaknya juga tidak menerima tp4 kedepannya artinya di 2020 kita tidak mendampingi lagi.

    “Tapi kedepannya kita masih melakukan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan dilapangan. Mungkin nanti Intel, Datun dan Pidsus dijadikan satu nanti. Untuk memonitor terhadap kegiatan-kegiatan dilapangan,” ungkapnya.

    Hal senada dikatakan, Kasi Intelijen Kejari Cilegon, Hasan Asyari. Ia menegasakan bila nanti ditemukan kejanggalan dalam pengerjaan suatu proyek yang menimbulkan kerugian negara, pihaknya akan segera mengkoordinasikan dengan Inspektorat Pemkot Cilegon.

    “Artinya ketika dilapangan kita temukan indikasi kesalahan segala macem, otomatis diawal kita koordinasi dengan APIP atau Inspektorat. Ketika di awal muncul penyimpangan-penyimpangan kita lakukan pemeriksaan,” terangnya.

    Saat disinggung terkait pengawasan program Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan (DPW-kel) di Kota Cilegon, pihaknya tetap akan memonitor program unggulan di kota baja itu.

    “Kita tetap monitor itu, kalau memang ada penyimpangan, kita lakukan pemeriksaan. Diliat dulu apakah kesalahannya dalam tingkat administrasi atau indikasi. Kalau administrasi kita minta mereka untuk benarkan administrasi tersebut,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Pegiat dan Penyandang Disabilitas Aksi Longmarch, Sweeping Guiding Block

    Pegiat dan Penyandang Disabilitas Aksi Longmarch, Sweeping Guiding Block

    SERANG, BANPOS – Gabungan pegiat dan penyandang disabilitas di Kota Serang melakukan aksi unjuk rasa untuk memperingati Hari Disabilitas Internasional.

    Dalam aksi tersebut, mereka melakukan aksi unjuk rasa sekaligus sweeping kendaraan yang parkir dan pedagang yang berjualan di atas guiding block, sepanjang jalan menuju Alun-alun Kota Serang.

    Terpantau, beberapa kali massa aksi berhenti untuk memberitahukan kepada masyarakat yang memarkir kendaraannya di atas guiding block, agar segera memindahkan kendaraannya.

    Mayoritas dari masyarakat pun segera memindahkan kendaraannya seusai diberitahu oleh massa aksi.

    Selain orasi dan sweeping guiding block, mereka juga melakukan pantomim yang dilakukan oleh massa aksi dari Gerakan untuk Kesejahteraan Tuli Indonesia (Gerkatin).

    Koordinator aksi, Gilang Septian Pratama, mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh pihaknya merupakan langkah sosialisasi, agar masyarakat Kota Serang dapat menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.

    “Karena yang kami lihat hari ini adalah masyarakat Kota Serang masih kurang perduli terhadap eksistensi warga penyandang disabilitas,” ujarnya saat diwawancara oleh awak media, Rabu (4/12).

    Menurutnya, hal ini dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang tidak mengetahui bahwa jalur kuning atau guiding block yang ada di trotoar jalan, merupakan pemandu jalan bagi penyandang tunanetra.

    “Sepanjang kami melakukan longmarch hingga alun-alun, kami menemukan banyak sekali kendaraan bermotor yang parkir di atas guiding block. Tentu ini berbahaya bagi penyandang tunanetra,” tuturnya.

    Selain itu, ia juga mengatakan bahwa terdapat bangunan yang justru dibangun di atas trotoar jalan. Sehingga, tidak ada ruang bagi pejalan kaki, bahkan penyandang disabilitas, untuk berjalan.

    “Selain itu, ada juga di depan Ramayana Kota Serang, guiding block yang di atasnya melintang tangga dan kerangka JPO. Kami pun bisa saja kepentok kerangka ini,” tegasnya.

    Namun ia mengaku sangat mengapresiasi masyarakat Kota Serang, yang masih menerima aksi yang dilakukan oleh teman-teman disabilitas.

    “Banyak dari orang yang parkir di atas guiding block maupun yang berjualan di atasnya, meminta maaf dan langsung memindahkan motornya dari sana. Ini membuktikan bahwa sebenarnya mereka peduli, namun kurang sosialisasi,” terangnya.

    Oleh karena itu, ia meminta kepada Pemkot Serang maupun Pemprov Banten, agar dapat lebih gencar melakukan sosialisasi untuk menciptakan lingkungan yang ramah disabilitas.

    “Tentu kami tidak hanya menuntut, kami pun siap untuk bersinergi dengan pemerintah agar bagaimana Kota Serang ini dapat menjadi kota yang ramah disabilitas,” ujarnya.

    Sementara itu, salah satu penyandang tunarungu, Jajang, dalam orasi menggunakan bahasa isyaratnya mengaku bahwa saat ini penyandang disabilitas masih kurang diperhatikan.

    “Saya harap pemerintah dapat memperhatikan penyandang disabilitas di Kota Serang secara penuh,” jelasnya melalui penerjemah bahasa isyarat. (DZH)

  • Jembatan Selat Sunda Dianggap Belum Penting

    Jembatan Selat Sunda Dianggap Belum Penting

    SERANG, BANPOS– Pembangunan Jembatan Selat Sunda (JSS) yang digagas masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menghubungkan Pulau Jawa dan Sumatera dinilai belum terlalu dibutuhkan untuk saat ini. Sebab, konektivitas berupa jarak tempuh kedua pulau tersebut kini sudah semakin pendek dengan adanya dermaga eksekutif.

    Demikian terungkap dalam kunjungan kerja DPRD Lampung ke DPRD Banten di DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (4/12).

    Diketahui, pembangunan megaproyek itu cukup kencang didorong pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Bahkan, sempat ada masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) yang memasukkan JSS dalam satu paket pembangunan koridor di Sumatra.

    Akan tetapi, pada awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, rencana pembangunan JSS ditunda. Alasan penundaan proyek bernilai seratus triliun rupiah lebih itu adalah karena bisa makin memicu ketimpangan ekonomi antara Indonesia bagian barat dan timur.

    Anggota Komisi IV DPRD Banten Dede Rohana Putra mengatakan, meski sempat kembali diangkat namun pembanguann JSS dinilainya belum begitu dibutuhkan. Dia memahami, maksud dari pembangunan tersebut adalah untuk memudahkan konektivitas antara Pulau Jawa dan Sumatera. Akan tetapi persoalan tersebut sudah diantisipasi dengan dibangunnya dermaga eksekutif di Pelabuhan Merak dan Bakauheuni.

    “Kalau kita lihat sekarang ini memang JSS belum dibutuhkan ya. Dengan adanya pembanguann dermaga eksekutif ini perjalanan cuma satu jam,” ujarnya usai menerima kunker.

    Ia menjelaskan, waktu tempuh antara kedua pulau bisa kembali dipangkas jika ada JSS. Meski demikian hal itu juga mengandung resiko yang tak sedikir. Menurutnya, dengan pembangunan JSS akan memastikan usaha penyeberangan dan juga para pedagang di sekitar pelabuhan.

    “Kalau menggunakan jembatan mungkin waktunya 30 menitan tapi memang banyak mematikan usaha lain. Kalau langsung tol kan sudah tidak ada lagi pedagang itu. Dengan adanya jembatan konektivitas makin cepat, dengan adanya dermaga kan cepat juga,” katanya.

    Dari sisi kebijakan pemerintah pun, kata dia, kemungkinan besar juga belum memprioritaskan JSS. Setidaknya, kondisi tersebut akan terus berlangsung hingga adanya pergantian presiden yang baru.

    “Memang negara kita lagi fokus ke jalan, membangun jalan tol. Mungkin itu (JSS-red) proses kedua lah, next untuk periode presiden yang berikutnya, mungkin akan diwacanakan lagi. Kalau untuk periode sekarang Jokowi kayanya tidak akan,” ungkapnya.

    Dengan menyampingkan kondisi tersebut, Dede mengakui berdsarkan aspirasi masyarakat yang diserapnya mereka tetap berharap pada akhirnya JSS dibangun. “Kalau keinginan iya, karena jembatan itu mencerminkan kemajuan sebuah negara, kemajuan sebuah daerah supaya gengsi, jembatan terpanjang di Indonesia. Kalau secara kebutuhan saya kira belum,” tegasnya.

    Senada diungkapkan Wakil Ketua DPRD Lampung, Raden M Ismail. Dikatakannya, secara pribadi sebagai warga Lampung dirinya masih berharap JSS dibangun. Tetapi jika memposisikan sebagai pemangku kepentingan, dia belum bisa berbicara banyak.

    “Saya sebagai pribadi dan pemangku kepentingan saat ini masih berpikir terhadap teknologi yang akan diterapkan untuk membincangkan JSS. Jadi terus terang saja kita boleh berangan-angan, kita boleh berencana tapi paling tidak kita mendekati pemahaman teknologinya. Lantaran belum lengkapnya gambaran dari sisi teknis yang cukup maka JSS saat ini masih sebatas cita-cita. “Saya rasa itu merupakan wacana dan cita-cita saja dulu,” pungkasnya.(RUS/ENK)

  • Chinese ‘Rooftopper’ Films His Own Death During Skyscraper Stunt

    On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

    On the topic of alignment, it should be noted that users can choose from the options of None, Left, Right, and Center. In addition, they also get the options of Thumbnail, Medium, Large & Fullsize.

    John Suparson is packed with awesome Sneakers

    And if she hasn’t been rewritten, then they are still using her. Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.

    Street style trends for women .
    On her way she met a copy. The copy warned the Little Blind Text, that where it came from it would have been rewritten a thousand times and everything that was left from its origin would be the word “and” and the Little Blind Text should turn around and return to its own, safe country.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. I am alone, and feel the charm of existence in this spot, which was created for the bliss of souls like mine. I am so happy, my dear friend, so absorbed in the exquisite sense of mere tranquil existence, that I neglect my talents.

    But nothing the copy said could convince her and so it didn’t take long until a few insidious Copy Writers ambushed her, made her drunk with Longe and Parole and dragged her into their agency, where they abused her for their projects again and again.

    The truth is you don’t know what is going to happen tomorrow. Life is a crazy ride, and nothing is guaranteed.

    Far far away, behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country, in which roasted parts of sentences fly into your mouth.

    A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life One day however a small line of blind text by the name of Lorem Ipsum decided to leave for the far World of Grammar. The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t listen.

    Gregor then turned to look out the window at the dull weather. Drops of rain could be heard hitting the pane, which made him feel quite sad. “How about if I sleep a little bit longer and forget all this nonsense”, he thought, but that was something he was unable to do because he was used to sleeping on his right, and in his present state couldn’t get into that position. However hard he threw himself onto his right, he always rolled back to where he was.

    One morning, when Gregor Samsa woke from troubled dreams, he found himself transformed in his bed into a horrible vermin. He lay on his armour-like back, and if he lifted his head a little he could see his brown belly, slightly domed and divided by arches into stiff sections. The bedding was hardly able to cover it and seemed ready to slide off any moment. His many legs, pitifully thin compared with the size of the rest of him, waved about helplessly as he looked. “What’s happened to me? ” he thought. It wasn’t a dream.