Kasubid Penanggulangan Kebakaran pada Damkar Kabupaten Serang, Ade Kusnadi.
SERANG , BANPOS – Dalam kurun waktu sepekan, Bidang Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Serang mencatatkan sebanyak 14 kebakaran lahan yang diakibatkan oleh human error. Sebelumnya, terhitung sejak tanggal 17 september hingga 7 November 2019, sebanyak 55 kebakaran lahan dan rumah penduduk yang terjadi di Kabupaten Serang.
Kasubid Penanggulangan Kebakaran Kabupaten Serang, Ade Kusnadi, mengatakan kebakaran terjadi hamper di semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Serang. Wilayah tersebut meliputi Cinangka, Kragilan, Kramatwatu, Tanjung Teja, Bojonegara, Kasemen, dan juga termasuk wilayah Kota Serang, Kopo, Serdang, Padarincang.
“Yang paling parah terjadi di wilayah perbatasan Binuang dan Kibin dengan luas wilayah yang terbakar mencapai 20 hektar yang diakibatkan oleh human error, dan Berhasil kita padamkan dengan memakan waktu selam tiga jam,” ungkapnya.
Ia juga menuturkan, selain kebakaran lahan di wilayah Jawilan dan Kibin, pihaknya juga pernah mengatasi kebakaran yang cukup besar, hingga melibatkan dua mobil water canon dari Kepolisian Daerah (Polda) Banten, mobil pemadam kebakaran Kota Serang dua unit, mobil pemadam kebakaran dari Kabupaten Serang empat unit, serta mobil pemadam kebakaran kawasan Ciruas satu unit.
“Hal itu juga disebabkan oleh proses pembakaran yang berlokasi di sekitar ciruas,” terangnya.
Selaku Kasubid penangguhan kebakaran, dirinya menghimbau kepada baik di Kabupaten Serang maupun Kota Serang, jika tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, saat musim kemarau, agar dibersihkan dan dibabat.
“Yang kebetulan tempat tinggal atau wilayahnya banyak ilalang, di musim kemarau ini agar dibersihkan dan dibabat. Agar tidak terjadi kebakaran ilalang,” katanya.
Dirinya juga menerangkan agar lebih berhati-hati dalam segala penggunaan bentuk lampu, minyak tanah, gas, lampu listrik dan penyalaan lilin. Ia menyarankan, jangan menghidupkan listrik pada saat tercium aroma gas bocor.
“Menyalakan lilin juga harus di tempat yang tidak mudah terbakar, kemudian pada saat regulator dipasang atau dilepas itu juga di elpigi 3kg itu harus berhati-hati, pemasangannya tidak boleh pakai pengikat, kerena itu tidak disarankan oleh damkar,” tandasnya. (MUF/AZM)
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim. (Istimewa)
SERANG, BANPOS – Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim, mengatakan bahwa Disnaker Provinsi Banten harus bertanggungjawab atas tingginya angka pengangguran. Bukan malah menyalahkan kota dan kabupaten.
“Ya itu kepala dinasnya gak becus bicaranya. Seharusnya Kepala Disnaker itu melakukan upaya-upaya yang bisa membuka lapangan kerja, bukan saling menyalahkan,” ujarnya kepada awak media saat ditemui di Kejati Banten, Jumat (8/11).
Menurutnya, antara provinsi dengan kota dan kabupaten, harus terjalin sinergi yang baik.
“Kita tahu sinergisitas antara provinsi dengan kota dan kabupaten harus berjalan dengan baik. Sekarang mana program-programnya (dari Disnaker untuk mengatasi pengangguran)?” ketusnya.
Mantan anggota DPRD Kabupaten Serang ini juga mengatakan bahwa kota dan kabupaten telah melakukan berbagai upaya, untuk menangani masalah pengangguran. Begitupula dengan Kabupaten Serang.
“Bupati Serang itu sudah banyak melakukan program-program untuk membuka lapangan kerja. Pertama investasi, kedua pelatihan-pelatihan. Nah pertanyaannya, program apa yang sudah Disnaker lakukan untuk kepentingan kabupaten kota?,” tegasnya.
Bahkan, dengan kesal ia mengungkapkan kekecewaannya terhadap Kepala Disnaker, dengan merekomendasikan untuk dicopot dari jabatan.
“Yah sekarang mah bukan lagi soal data, namun upaya dan program apa yang sudah dilakukan oleh Disnaker. Ganti aja tuh kepala Disnaker Provinsi Banten!” tandasnya. (DZH)
SERANG, BANPOS – Parkiran yang berada di stadion Maulana Yusuf menyisakan misteri. Pasalnya, biaya parkir yang dituliskan pada karcis parkir dan tertera nama Dishub Kota Serang itu, ternyata tidak sesuai dengan biaya yang ditagihkan oleh petugasnya. Hal ini pun dikeluhkan oleh masyarakat.
Salah satu masyarakat, Yogi, mengatakan bahwa dirinya kesal lantaran petugas parkir meminta biaya lebih kepadanya. Padahal, lanjutnya, biaya yang tertera dalam karcis hanya Rp1.000 saja. Namun, petugas parkir meminta Rp3.000.
“Kan disana jelas tulisannya Rp1.000. Pas saya mau kasih, malah minta lebih. Mintanya Rp3.000,” ujarnya kepada BANPOS, Kamis (7/11).
Ia mengaku sempat melayangkan protes kepada petugas parkirnya. Namun yang ia dapat, justru alasan yang menurutnya tidak jelas.
“Saya sempet protes ke petugas parkirnya. Lah di karcis kan cuma Rp1.000, kenapa dipintainnya Rp3.000? Eh dijawabnya cuma ‘untuk koordinasi’, trus dia pergi,” jelasnya.
Dengan adanya kejadian tersebut, Yogi berharap pemerintah dapat menindak tegas oknum-oknum petugas parkir itu. Karena, lanjutnya, selain membuat tidak nyaman juga merugikan pengunjung stadion.
“Yang pasti saya merasa dirugikan. Bagi saya membayar tidak sesuai dengan harga yang tertera itu rugi banget. Apalagi sampai tiga kali lipat. Toh biasanya juga gak ada parkir-parkir kayak gini,” tegasnya.
Sementara itu, BANPOS mencoba untuk menanyakan kepada salah satu petugas parkir yang ada di stadion. Petugas parkir yang tidak mau menyebutkan namanya itu mengatakan, uang lebih yang dipungutnya itu memang untuk koordinasi.
Namun saat ditanya apakah koordinasi yang dimaksud untuk pihak Dishub atau lembaga lainnya, dirinya enggan untuk menjawab.
“Pokoknya koordinasi aja mas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Serang, Maman Luthfi, saat dikonfirmasi melalui aplikasi perpesanan berjanji untuk menjawabnya esok hari.
Walikota yang didampingi Kabag Umum Pemkot Serang, A. Syaefullah saat memenrima audiensi Tim Inti BIC / ISTIMEWA SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin menyatakan jika dirinya siap mendukung penuh gelaran Banten Indy Clothing (BIC) yang akan dilaksanakan 11-15 Desember mendatang. Bahkan orang nomor satu di Kota Serang itu siap masuk dalam struktur organisasi sebagai Pelindung organisasi komunitas kreatif yang membawahi mayoritas anak-anak muda tersebut.
“Saya siap mendukung, baik secara pribadi maupun sebagai Walikota Serang. Kegiatan BIC ini sangat strategis dan positif,” tandas Walikota Serang, Kamis (7/11) di ruang kerjanya.
Walikota yang didampingi Kabag Umum Pemkot Serang, A. Syaefullah saat memenrima audiensi Tim Inti BIC mengatakan pihaknya juga secara kelembagaan akan mendukung BIC.
“Silahkan teman-teman (BIC, red) temui para Kepala OPD untuk berkolaborasi. Tidak perlu ke saya lagi. Apa yang perlu kita bantu, akan kita bantu sepenuhnya,” kata Mantan Lurah Banjarsari, Cipocok itu.
Dilain pihak, Walikota juga siap menjadikan BIC masuk dalam agenda tahunan Pemkot Serang yang kontinu dilaksanakan.
Sementara Dewan Penasehat BIC Adam Adhary menyambut positif dukungan walikota tersebut. Menurut Adam, ini menjadi energi baru bagi seluruh Tim BiC untuk lebih semangat berbuat lebih baik lagi.
“Kami merasa telah menjadi anak kandung Walikota, dan siap berkreasi, berbuat yang terbaik untuk Kota Serang. Ini kebahagiaan bagi kami, Pak Wali resmi menyatakan kesiapannya menjadi pelindung BIC. Tentu kami akan menjaganya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Budi Oetomo, selaku publishing and promotion BIC menjelaskan, gelaran BIC Desember mendatang merupakan event ke 10 di tahun ke-5. “BIC digagas tahun 2014 silam. Dalam setahun 2 kali digelar,” kata pria yang akrab disapa Didin ini.
Pengunjung BIC, lanjut Didin, dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan 30-40 persen. “Peningkatan signifikan ini pada akhirnya secara tidak langsung telah memunculkan efek domino terhadap tingkat hunian hotel , tingkat kebutuhan tenaga kerja yang semakin banyak, serta tingkat kebutuhan wisata belanja dan kuliner yang semakin meningkat (milenial travelsale). Pada gilirannya berdampak positif pada P.A.D Kota Serang,” pungkasnya. (RUL)
BERSIAP MELAUT- Sejumlah nelayan mempersiapkan jaring untuk melaut di Pelabuhan Karangantu, Kecamatan Kasemen, Kota Serang, Rabu (6/11). Meski hasil tangkapan berkurang drastis akibat musim kemarau, namun nelayan dikawasan tersebut tetap melaut untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
KASEMEN , BANPOS – Festival Pesisir yang merupakan agenda rutin tahunan Kota Serang, disebut hanya menjadikan nelayan sebagai pemanis belaka. Pasalnya, para nelayan tidak diberikan kesempatan untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini.
Selain itu, terdapat catatan buruk dalam pelaksanaan Festival Pesisir tahun 2018 lalu. Catatan tersebut dikarenakan sempat terjadi tindakan nepotisme, dalam perlombaan kapal hias. Tindakan itu berupa penetapan pemenang lomba berdasarkan kedekatan dengan panitia.
Kepala Kampung Nelayan Karangmulya, Widri, mengatakan bahwa dalam Festival Pesisir ini, setiap kampung nelayan diwajibkan mengirim 10 peserta lomba.
“Dari pihak penyelenggara, itu mewajibkan setiap kampung mengirimkan 10 peserta. Karena di tempat saya itu ada 60 perahu, makanya untuk peserta kami undi,” ujarnya saat ditemui di rumahnya, Rabu (6/11).
Namun ia mengaku, seharusnya pihak penyelenggara, dalam hal ini Disporapar Kota Serang, tidak hanya melibatkan nelayan untuk mengirimkan perwakilan. Namun juga dalam hal konsep hingga teknis acara.
“Semua ini kan diatur oleh Dinas, sementara nelayan gak bisa ngomong. Palingan kami hanya diminta untuk mencarikan perahu, 10 per kampungnya. Sedangkan acara nelayan yang sebenarnya itu gak ada tuh,” jelasnya.
Menurutnya, apabila para nelayan benar-benar dilibatkan dalam Festival Nelayan, maka penyelenggara tidak perlu susah-susah mewajibkan adanya 10 perwakilan di setiap kampung nelayan. Sebab, dengan sendirinya para nelayan akan turut serta meramaikan.
“Yah dengan catatan, kami dilibatkan. Karena kan dalam masyarakat nelayan, ada juga yang namanya ritual Nadran. Cuma yah ada perbedaan persepsi antara kami dengan penyelenggara,” ucapnya.
“Kalau memang kami dilibatkan, dan konsep Nadran benar-benar dilakukan dalam Festival Pesisir ini, dinas tidak perlu mikirin gimana biar nelayan ikut berpartisipasi. Sudah pasti semua ikut. Bahkan kami berani ngutang untuk menghias perahu-perahu kami,” lanjutnya.
Selain itu, ia juga menceritakan sempat terjadi tindakan nepotisme yang dilakukan oleh panitia. Hal ini dikarenakan pada saat itu, salah satu peserta lomba dari kampungnya, berhasil memenangkan lomba hias perahu.
“Namun ketika ingin mengambil hadiahnya, tiba-tiba pemenangnya itu bukan dia. Tapi dari kampung lain, yang ternyata dekat dengan panitia,” ungkapnya.
Ia pun berharap, dalam Festival Pesisir tahun ini, para nelayan dapat dilibatkan secara aktif, bukan hanya sebagai hiasan saja.
“Yah harus lebih baik lagi. Jangan sampai seperti tahun kemarin, kami disebut sebagai panitia, tapi benar-benar gak dilibatkan,” tegasnya.
Sementara itu, salah satu warga, Hatipah, membenarkan adanya tindakan nepotisme. Karena, ia merupakan orang yang menjadi korbannya.
“Saya ditelpon sama pak Widri, kalau perahu saya menang. Trus saya disuruh datang ke lokasi pengambilan hadiah. Waktu itu sudah nunggu dari pagi sampai sore, tiba-tiba yang memegang (memenangkan) hadiah ternyata dari kampung lain yang dekat sama panitia,” katanya.
Melihat kondisi tersebut, keluarga Hatipah menyarankan untuk tidak perlu dipermasalahkan. Namun Hatipah menolak saran tersebut.
“Awalnya teteh saya itu bilang gak usah dipermasalahkan, karena kami ini orang kecil. Tapi saya gak mau, karena itu hak saya. Akhirnya dibantu sama pak Widri, saya bisa mendapatkan hak saya,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Disporapar Kota Serang, Akhmad Zubaidilah, tidak dapat dikonfirmasi oleh BANPOS melalui sambungan telefon. Dalam pemberitahuan, disebutkan bahwa nomor telefon yang dihubungi sedang tidak aktif. (DZH)
Alamat WordPress Admin situs resmi Untirta.ac.id (BantenPos)
SERANG , BANPOS – Untirta membantah penggunaan Sistem Manajemen Konten (SMK) WordPress menelan biaya miliaran rupiah. Selain itu, dalam hak jawab yang dilayangkan humas Untirta mengklaim penggunaan WordPress sebagai SMK, merupakan hal yang lumrah.
Demikian yang dikatakan Kasubbag Humas Untirta, Veronika Dian Faradisa, seperti yang tertulis dalam hak jawab yang dilayangkan ke redaksi BANPOS, Senin (4/11).
Ia mengatakan, adanya tuduhan mengenai pembuatan dan pengelolaan situs resmi Untirta yang menelan biaya miliaran rupiah juga tidak benar. Ia mengaku bahwa pembuatan situs resmi Untirta hanya menelan puluhan juta saja. Kendati demikian, pihaknya enggan memberikan angka pasti kepada BANPOS.
“Pembuatan dan pengelolaan website Untirta hanya berbiaya puluhan juta. Pembuatan dan pengelolaan website Untirta periode tahun 2019 merupakan tanggungjawab Humas Untirta. Bukan UPT Pusdainfo Untirta. Tahun 2020 akan dikembalikan tupoksinya pada UPT Pusdainfo, dan pengelolaan konten/isi pada Humas Untirta,” tuturnya.
“Perlu diketahui bahwa penggunaan CMS/SMK WordPress merupakan hal yang lumrah digunakan di sebagian besar PTN maupun PTS di Indonesia. Seperti UI, UNPAD, IPB, UNJ, UNDIP, UNNES, ITB, ITS, UNEJ, UB, UM, Binus, Universitas Telkom, dan lain lain. Termasuk contoh PTN yang dibandingkan oleh pewarta Banten Pos, yakni UPI juga menggunakan CMS yang sama dengan Untirta, yakni WordPress,” klaim Veronika.
Selain itu, ia menerangkan bahwa antara situs untirta.ac.id dengan siakad.untirta.ac.id merupakan domain yang berbeda. Sehingga kinerja antara keduanya tidak dapat disamakan antara satu dengan yang lainnya.
“Kinerja sistem website Untirta tidak down dan sejauh ini berjalan lancar. Sedangkan siakad.untirta.ac.id pernah mengalami down pada periode KRS tahun 2018 atau tahun sebelumnya. Namun kami melakukan perbaikan sistem dan semester terakhir berjalan lancar. Diperkuat pengakuan beberapa mahasiswa yang sudah melakukan pengisian KRS semester ini juga berjalan lancar,” klaimnya lagi.
Ia juga mengaku, hosting yang digunakan antara untirta.ac.id dengan siakad.untirta.ac.id merupakan hosting yang berbeda. Menurutnya, server sistem informasi terpisah dengan informasi, dan bersifat lokal.
“Oleh karena itu, data konfidental/data rahasia tetap terjaga dan tidak dapat diakses bebas melalui jaringan internet,” lanjutnya.
Dikatakan Dian, Untirta saat ini juga sedang membangun sistem terintegrasi melalui program layanan smart campus. Hal ini, lanjutnya, membutuhkan proses yang panjang. Ia juga mengaku membutuhkan dukungan positif dari semua pihak, termasuk media massa.
“Demikian hak jawab dan klarifikasi kami. Semoga dalam pemberitaan ke depan dapat melakukan cover both side yang sesuai. Dalam hal ini dapat mengkonfirmasi Humas dan UPT Pusdainfo Untirta,” tandasnya. (AZM/ENK)
Alamat WordPress Admin situs resmi Untirta.ac.id (BantenPos)
SERANG , BANPOS – Sebagai salah satu Universitas negeri di Banten, ternyata Untirta dalam mengelola situs resminya masih menggunakan WordPress sebagai sistem manajemen kontennya (SMK). Hal ini dapat dilihat dari alamat situs Untirta, yaitu untirta.ac.id/wp-admin.
Padahal, Universitas nageri lainnya yang ada di Provinsi Banten, seperti UIN Sultan Maulana Hasanudin dan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) kampus Serang. Keduanya sudah menggunakan SMK sendiri.
Untuk diketahui, WordPress merupakan SMK yang berstatus open source. Artinya dalam penggunaan WordPress ini, tidak dipungut biaya apapun, alias gratis.
BANPOS pun mencoba mencari detail informasi situs Untirta yang menggunakan WordPress. Melalui platform whatwpthemeisthat.com, diketahui bahwa situs Untirta menggunakan tema WordPress bernama Megatron. Tema tersebut dijual melalui themeforest.net seharga $60 atau jika dikonversi menjadi rupiah dengan kurs Rp14.000, yaitu seharga Rp840.000.
Sementara itu, melalui platform whois.domaintool.com diketahui bahwa hosting dari situs resmi Untirta, menggunakan layanan dari Argon Data Communication. Adapun jenis hosting yang digunakan yaitu Dedicated Server. Berdasarkan informasi pada argonhost.com, biaya yang harus dikeluarkan untuk menggunakan jenis hosting Dedicated Server, berada di kisaran Rp20 juta hingga Rp25 juta pertahun.
Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, mengatakan bahwa penggunaan WordPress sebagai SMK sangat tidak sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan oleh Untirta, untuk mengelola situs resminya. Menurutnya, berdasarkan informasi yang pihaknya dapat, dalam setahun Untirta mengeluarkan anggaran hingga miliaran rupiah.
“Penggunaan WordPress ini sangat tidak relevan dengan anggaran yang sudah dikeluarkan oleh Untirta untuk pengelolaan situs. Yang kami ketahui dari hasil penelusuran, Untirta setiap tahunnya menggelontorkan miliaran rupiah untuk mengelola situs,” ujarnya kepada BANPOS, Minggu (3/11).
Selain itu, Fauzan juga menuturkan bahwa besarnya anggaran yang digelontorkan untuk pengelolaan situs, tidak sebanding dengan kondisi situs yang seringkali down ketika mahasiswa sedang mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) di awal semester.
“Dalam periode siakad atau pengisian KRS, selalu saja bermasalah. Ini juga menjadi pertanyaan atas anggaran yang digelontorkan kepada Pusdainfo Untirta. Kenapa bisa anggaran miliaran itu, hanya menghasilkan situs yang terus menerus down dalam periode KRS,” tuturnya.
Ia pun menuntut kepada Untirta, agar profesional dalam melakukan pengelolaan situs. Karena menurutnya, penggunaan WordPress dan kondisi situs yang seringkali down, dapat merusak citra Untirta sebagai Universitas negeri.
“Karena bagaimanapun Untirta sebagai Universitas negeri di Banten, harus menggunakan platform atau SMK khusus agar dapat mendukung sarana informasi dan komunikasi yang berbentuk situs resmi. Ini juga agar Untirta dapat lebih dipandang,” tegasnya.
Sementara itu, Konsultan IT salah satu perusahaan di Jakarta, Muhammad Azri, mengatakan bahwa penggunaan WordPress sebagai SMK oleh Untirta merupakan hal yang lumrah dilakukan, selama Untirta dapat menjamin keamanan dari situsnya sendiri.
“Namanya juga open source ya, jadi orang bebas untuk melakukan modifikasi. Dan hal yang rentan untuk disusupi itu melalui penggunaan Plug-in. Karena, Plug-in itu kan juga dari pihak ketiga,” ujarnya saat dihubungi melalui telefon.
Namun, ia menuturkan alangkah baiknya Untirta selaku Universitas negeri, dapat menggunakan SMK buatan sendiri. Hal ini dikarenakan dalam situs tersebut, seringkali terdapat data yang sifatnya rahasia.
“Lebih baiknya memang menggunakan SMK sendiri, karena memang seringkali ada data-data yang sifatnya confidental. Jadi harus ada keamanan yang memang terjaga,” ucapnya.
Saat dikonfirmasi, Wakil Rektor III Untirta, Suherna, membenarkan bahwa Untirta saat ini masih menggunakan WordPress sebagai SMKnya. Namun menurutnya, hal itu hanya untuk sementara waktu. Karena saat ini SMK buatan Untirta sendiri sedang dalam proses pembenahan.
“Sekarang lagi dibenahi. Kemarin sudah ada cuma lagi dibenahi. Bahkan dulunya yang menjadi pengelola situs dan internet itu dari Surabaya, sekarang sudah dari Pusdainfo sendiri yang mengelola,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS.
Menurutnya, penggunaan WordPress untuk sementara waktu ini bukan menjadi masalah. Selama tidak mengganggu pelayanan yang ada di kampus.
“Sebenarnya tidak masalah. Apalagi saat ini semua harus terintegrasi situs manapun dengan seluruh kegiatan yang ada di kampus,” ucapnya.
Untuk itu, ia mengatakan bahwa pada 2020 nanti, Untirta tidak akan menggunakan WordPress sebagai SMKnya. Hal ini, lanjutnya, merupakan realisasi atas prinsip Smart Kampus yang dijalankan oleh Untirta.
“Nanti kami akan menggunakan SMK sendiri. Saat ini sedang dalam proses pembuatan. Sekitar 2020 lah kami sudah menggunakan SMK sendiri. Karena bagaimanapun, Untirta harus menjalankan prinsip Smart Kampus itu, jadi untuk urusan situs harus benar-benar bagus,” tandasnya. (AZM/ENK)
Walikota Serang, Syafrudin, saat menghadiri tasyakuran Masjid Al-Ittihadul Athar, Sabtu (2/10).
SERANG, BANPOS – Masjid dan musala di Kota Serang diharapkan mampu menjadi pusat peradaban, seperti pengembangan budaya literasi, juga tempat yang ramah bagi anak.
“Fungsi masjid ini sebenarnya bukan hanya untuk ibadah saja ya. Termasuk juga menjadi tempat pendidikan nonformal, seperti belajar mengaji, maupun belajar-belajar lainnya,” ujar Walikota Serang, Syafrudin, seusai menghadiri tasyakuran Masjid Al-Ittihadul Athar di Kecamatan Serang, Sabtu (2/11) malam.
Menurutnya, setiap masjid di Kota Serang harus dapat menyediakan tempat tersendiri, untuk dijadikan sebagai pojok literasi, baik literasi umum maupun keagamaan.
“Kami juga ingin setiap masjid ada perpustakaannya, baik perpustakaan umum maupun perpustakaan yang sifatnya keagamaan,” tuturnya.
Selain itu, Syafrudin juga berharap pengurus masjid dapat menyediakan tempat khusus untuk anak-anak. Hal ini sebagai bentuk komitmen masjid, agar menjadi tempat ibadah yang ramah anak.
“Kami berharap, di masjid ini ada semacam ruang publik untuk anak-anak. Supaya nanti anak-anak ini ada tempatnya tersendiri untuk bermain. Mau nanti tempatnya di luar, atau dimana saja. Agar ramah anak,” tandasnya. (DZH)
Ketua DPD PAN Alawi Mahmud saat mengembalikan formulir pendaftaran bakal calon walikota Cilegon beberapa waktu lalu. LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS CILEGON, BANPOS – Dari 14 nama bakal calon Wali dan Wakil Walikota Cilegon yang mengambil formulir pendaftaran penjaringan calon di DPD PAN Kota Cilegon, hingga hari terakhir hanya sebelas nama Bacalon yang mengembalikan formulir pendaftaran.
Sebelas nama tersebut diantaranya, Iye Iman Rohiman, MH. Jhony, Reno Yanuar, Fathurohman, Helldy Agustian, Ratu Ati Marliati, Edison Sitorus, Dede Rohana Putra, Ahmad Suhandi, Alawi Mahmud, serta Awab. Sementara , tiga nama yang tidak mengembalikan formulir diantaranya, Ali Mujahidin, Ade Miftah, dan Lian Firman.
“Setelah kita tunggu hingga pukul 00:00 WIB ketiga nama ini tidak datang untuk mengembalikan formulir, dan saat ini pendaftaran sudah ditutup, sehingga ke simpulannya dari 14 tokoh yang mengambil formulir, hanya 11 nama yang akan mengikuti seleksi penjaringan bacalon di DPD PAN,’ ujar Syaifullah Assas, Jumat (1/11).
Ketua DPD PAN Alawi Mahmud yang juga sebagai ketua DPD PAN Cilegon mengatakan, kehadirannya sama seperti yang lain yaitu dalam rangka mengikuti penjaringan kepala daerah, sekaligus berpesan kepada tim penjaringan untuk bekerja secara objective dan rasional.
“Saya sebagai ketua DPD PAN yang melahirkan tim penjaringan, tolong jangan di perlakukan lebih istimewa dari yang lain,” Kata Alawi,
Lebih lanjut, Alawi menjelaskan bahwa, selain dirinya sebagai kontestan, Kata dia, dirinya tidak pernah lupa jika ia adalah ketua DPD PAN yang melahirkan tim penjaringan, sehingga dirinya memiliki kewajiban untuk mengingatkan jangan ada dusta di antara kita. “Kita tahu mereka (tim penjaringan)
berhadapan dengan eksternal, dengan lintas figur, Saya ingin tegaskan kepada kawan-kawan ini untuk tidak terganggu dengan hal-hal yang bersifat negatif,” tandasnya.
Sementara itu, salah satu dari kalangan kepolisian resort Cilegon yang masih aktif juga turut menyerahkan berkas penjaringan itu, meski yang bersangkutan hanya mengirimkan berkas melalui tim relawannya.
“Beliau tidak kesini, karena sedang rapat persiapan pengamanan Pilkades,” ujar Nendrawan tim relawan Awab.
Disinggung terkait pengunduran dirinya dari kepolisian, kata Nendra, saat ini sudah dalam proses pengunduran diri. “Sudah dalam proses,” tutupnya. (LUK/RUL)
Hasil karya robot kreatifitas dua pemuda di Kecamatan Karawaci yang terbuat dari sampah anorganik. Foto: Rakyat Merdeka Grup
TANGERANG, BANPOS – Tidak ada barang sia-sia di tangan orang kreatif. Termasuk soal sampah anorganik yang tidak terpakai. Hendi Efendi (24) dan Nata Nagara (20) misalnya. Dua pemuda warga Lingkungan Pondok Arum, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci mengubah sampah anorganik menjadi kerajinan yang menghasilkan.
Sudah setahun terakhir kedua pemuda ini ‘menyulap’ sampah-sampah anorganik dan barang-barang tidak terpakai menjadi robot yang mempunyai nilai ekonomis. Mulai dari botol plastik, tutup botol, tutup pulpen, dan berbagai barang elektronik yang sudah rusak dan tidak terpakai.
“Waktu pembuatan satu robot biasanya satu hari, biasanya kalau ada yang pesan kami jual Rp20 ribu hingga Rp100 ribu tergantung ukuran dan tingkat kesulitan,” kata Hendi Efendi, kemarin. Untuk bahan pembuatan robot, Hendi melakukan Gerakan Pungut Sampah setiap malam setelah salat isya di sekitar tempat tinggalnya yakni di Lingkungan Pondok Arum, Kelurahan Nambo Jaya, Kecamatan Karawaci.
“Kami bersama anggota komunitas lainnya sekitar 15 sampai 20 orang berkeliling melakukan pemungutan sampah,” ungkapnya.
Sementara, Nata Nagara mengaku sejauh ini ia dan rekannya lebih mengedepankan edukasi untuk memilah dan memanfaatkan sampah. Kata dia, jika ada sampah plastik jangan langsung dibuang, barangkali bisa dimanfaatkan menjadi barang yang bernilai.
“Kami ajarkan itu ke anak-anak usia dini, makanya untuk pesanan kami baru dapat dari lurah, kecamatan, dan dari sekolah-sekolah,” tandasnya. (bnn/pbn)
