BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Komentari Radin Terbengkalai, Komisi III DPRD Kota Cilegon Panggil Bagian Aset

    Komentari Radin Terbengkalai, Komisi III DPRD Kota Cilegon Panggil Bagian Aset

    Kendaraan Dinas Pemkot Cilegon yang tampak tak terawat / LUKMAN

    CILEGON, BANPOS – Anggota Komisi III DPRD Kota Cilegon Rahmatullah menyoroti sejumlah aset seperti Kendaraan Dinas (Randis) milik pemerintah kota yang terbengkalai, padahal dibeli dengan anggaran ratusan juta rupiah.

    Politisi partai Demokrat itu memaparkan, seharusnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membuat inovasi atau terobosan baru untuk menangani aset supaya tidak terbengkalai. Menurutnya, OPD harus jeli dan bijak melihat kondisi aset yang tak terurus itu, pasalnya pembeliannya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sumbangan dari pajak rakyat.

    “Semestinya aset pemkot itu dipelihara, digunakan atau dimanfaatkan sebaik-baiknya atau bagaimana berinovasi bidang atau opd menangani soal aset. Supaya baik mobil maupun kendaraan bermotor itu, daripada nongkrong tidak terawat mendingan dipergunakan sesuai aturannya. Ketika mobil kendaraan dengan cc diatas 1000 itu eselon berapa yang bisa menggunakan daripada tergeletak begitu. Nanti beli baru lagi, beli baru lagi padahal yang ada tidak termanfaatkan dengan baik. Itu juga ada perawatannya kan, padahal masih bagus,” terang pria berhidung mancung itu kepada BANPOS, Kamis (31/10).

    Anggota dewan dari Dapil Jombang-Purwakarta itu menyarankan kepada pihak terkait, agar Randis tersebut bisa dimanfaatkan daripada dibiarkan terbengkalai tidak terpakai begitu saja.

    Dengan anggaran yang tidak sedikit itu diharapkan aset tersebut bermanfaat, namun kenyataannya saat ini tidak berfungsi. “Kalau tidak menyalahi aturan, kalau tidak digunakan mending dilelang lalu bisa dimasukan ke khas daerah,” ujarnya.

    Politisi partai Bintang Mercy itu meminta agar dinas internal pengawasan Pemkot Cilegon turun tangan menyelesaikan masalah itu. “Perlu ada pengawasan kalau perlu Inspektorat coba turun ke bawah periksa itu aset-aset yang ada kalau yang sudah tidak berfungsi. Kalau nilainya dikilo ya dikilo kalau bisa di lelang ya dilelang jangan terbengkalai tidak termanfaatkan, dipakai ngga. Dipakai sama opd lain ngga boleh daripada setiap dinas beli lagi kan sayang,” tegasnya.

    Untuk memperjelas hal ini dan sebagai bentuk pengawasan legislatif, Komisi III akan memanggil Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon.

    “Saya akan panggil khusus itu bagian aset, saya akan minta pertanggung jawaban langkah kongkrit atau inovasi untuk mengurangi aset-aset yang terbengkalai itu. Baik aset bergerak maupun tidak bergerak. Aset itu jangan nyatetin urusan tanah aja, randis juga perlu,” pungkasnya.

    Sementara itu, Ketua Komisi III Kota Cilegon DPRD Abdul Ghoffar menyarankan agar Randis yang tidak terpakai segera diajukan permohonan lelang.

    “Kalau sudah tidak dipakai segera diajukan permohonan untuk diproses lelang, agar tidak terus membebani APBD,” pungkasnya.

    Sebelumnya, Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Raden Firman menjelaskan, beberapa kendaraan dinas yang mangkrak tersebut sedang diinventarisir oleh pihaknya. BPKAD Cilegon juga telah meminta ke seluruh OPD untuk mendata aset yang sudah tidak terpakai.

    “Kami minta kepada OPD untuk melakukan pencatatan aset yang tidak terpakai, selanjutnya bisa kita lelangkan,” kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).

    Pihaknya mengaku, belum mengetahui pasti jumlah kendaraan roda empat atau roda dua yang akan dilelang. Sebab proses inventarisir masih terus berlangsung ke OPD-OPD. Setelah pengurus barang di masing-masing OPD menyetorkan data ke BPKAD, maka pihaknya akan melapor ke pimpinan untuk pengajuan lelang.

    “Kalau penentuan harga itu dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kita masih menunggu dari OPD, mana saja yang sudah tidak terpakai, nanti kita rekap untuk masuk daftar lelang,” tuturnya.

    Diberitakan sebelumnya, sejumlah kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon dibiarkan begitu saja di sekitar perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Pantauan BANPOS dilapangan, Rabu (30/10), di Rumah Dinas Walikota Cilegon, terdapat tiga unit mobil sedan berplat merah yang bodinya lusuh dipenuhi debu yaitu tiga kendaraan dinas jenis sedan Honda Accord dan Civic eks pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yaitu A 1004 SZ, A 751 U dan A 750 U, serta microbus, dan minibus milik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nissan Xtrail dengan nopol A 569 U.

    Ditempat berbeda di Kawasan Kantor Walikota Cilegon terdapat beberapa unit kendaraan plat merah yang kondisinya kotor dan terlihat tidak terawat seperti di parkir dekat pintu keluar Kantor Walikota Cilegon.

    Begitu juga di bagian samping Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Cilegon yaitu Kijang LX dengan nomor polisi (nopol) A 18214 R, tampak kendaraan dinas yang diselimuti debu. Di depan Halaman parkir Masjid Nurul Iman Kawasan Kantor Walikota, juga terdapat satu unit mobil losbak yang kondisinya rusak.

    Diketahui harga mobil jenis Honda Civic Rp 523 jutaan sementara itu jenis Honda Accord mencapai Rp 714 jutaan. (LUK/RUL)

  • Bakor Cilangkahan Minta Moratorium DOB Dicabut

    Bakor Cilangkahan Minta Moratorium DOB Dicabut

    Pegiat Bakor Cilangkahan tampak tengah dengar pendapat bersama Wakil Bupati Lebak soal usulan pencabutan moratorium kepada pemerintah pusat. Kamis (31/10).
    Pegiat Bakor Cilangkahan tampak tengah dengar pendapat bersama Wakil Bupati Lebak soal usulan pencabutan moratorium kepada pemerintah pusat. Kamis (31/10).

    BAKSEL, BANPOS – Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan (Bakor PKC) meminta pemerintah pusat mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat yang berencana memekarkan wilayah di Provinsi Papua.

    “Rencana pemekaran wilayah di Papua secara otomatis akan menganulir kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Artinya, ketika pemerintah pusat menyetujui pemekaran wilayah di Papua maka itu juga seharusnya berlaku untuk daerah lain,” kata Ketua Umum Bakor PKC Eri Djuhaeri, menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan memekarkan wilayah di Papua, Kamis (31/10).

    Disebutkan, dalam pandangan mantan anggota DPRD Banten itu, proses pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak boleh diskriminatif.

    “Pemerintah pusat dalam mengesahkan DOB tidak boleh pilah-pilah dan diskriminatif, semua wilayah di NKRI punya hak yang sama,” kata Eri.

    Dikatakannya, pemekaran wilayah akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya menekan angka kemiskinan.

    “Kalau pertimbangannya pemekaran wilayah di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus juga dilakukan di daerah lain. Karena soal peningkatan kesejahteraan bukan hanya harapan salah satu wilayah saja,” tukasnya.

    Lantaran hal ini, pihak Bakor Cilangkahan terus mendorong Pemkab Lebak dan Pemprov Banten bersama-sama warga Cilangkahan mengusulkan pencabutan moratorium pekaran wilayah. Paling tidak, terang Eri, pemerintah daerah mengonsultasikan rencana pemekaran wilayah, terutama terkait rencana pemekaran wilayah Papua Selatan itu.

    Sementara itu, Ketua I Bakor Cilangkahan Eli Mulyadi memperjelas, proses pembentukan DOB Cilangkahan sudah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pembentukan dan Penggabungan DOB. Dalam ketentuan tersebut disebutkan pemekaran wilayah harus atas persetujuan DPRD dan Bupati Kabupaten Induk dan DPRD Provinsi serta gubernur.

    Eli mengemukakan Komparasinya, bahwa pada era pemerntahan Susilo Bambang Yudhoyono Cilangkahan sudah masuk pada amanat presiden bersama dengan usulan pemekaran daerah lain.

    “Semuanya sudah ditempuh. DPRD kabupaten induk dan provinsi, serta gubernur dan bupati sudah setuju. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda pemekaran wilayah Cilangkahan,” kata Eli.

    Hal senada secara terpisah dikatakan Wakil Bupati (Wabup) Lebak Ade Sumardi yang turut mendukung pembentukan pemekaran Lebak selatan. Kata dia, pembentukan DOB Cilangkahan merupakan keniscayaan. Sebab, selain Lebak merupakan daerah terluas di Pulau Jawa, daerah selatan Lebak juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

    “Jangan bicara kemampuan anggaran dulu, yang penting wilayah selatan memiliki potensi pendapatan. Daerah utara dan tengah juga memiliki banyak potensi. Artinya, ketika Kabupaten Cilangkahan terbentuk, kabupaten induk tidak akan bangkrut. Dan pencabutan moratorium DOB harus disegerakan,” papar Wabup. (WDO)

  • APS Siap Jadi Garda Terdepan Menangkan Sahruji

    APS Siap Jadi Garda Terdepan Menangkan Sahruji

    Koordinator Asosiasi Pengusaha Suralaya (APS), Syamsudin

    CILEGON, BANPOS – Aksi demo sekelompok orang di Sekretariat Kadin, kemarin mendapat reaksi dari pendukung calon Ketua Kadin Sahruji.

    Koordinator Asosiasi Pengusaha Suralaya (APS), Syamsudin menegaskan bahwa dirinya dan ratusan pengusaha Suralaya siap menjadi Garda terdepan dalam memenangkan dan mendukung Sahruji.

    “Pengusaha Suralaya berkomitmen menjadi Garda terdepan memenangkan Sahruji. Kami akan memenangkan Sahruji dalam Mukota Kadin saat ini,” tandas Syamsudin yang juga Direktur Utama PT Tiga Putera Indotama, yang menghubungi Banpos.co, kemarin.

    Baginya sosok Sahruji merupakan tokoh Ketua Kadin yang banyak peduli kepada pengusaha daerah.

    “Sahruji selama masa kepemimpinanya beliau di Kadin sudah banyak memberikan kontribusi besar dan terbaik khususnya di dunia pengusaha daerah,” ungkap Syamsudin.

    Selain itu, kata Syamsudin, Sahruji juga berhasil melakukan pembinaan kepada pengusaha daerah.

    “Sahruji itu dalam memimpin Kadin sudah banyak memberikan pembina, pengusaha daerah. Sehingga hasilnya banyak yang kami rasakan dalam dunia usaha, terlebih di organisasi Asosiasi Pengusaha Suralaya,” terang Syamsudin.

    Ia menegaskan akan menggalang kekuatan untuk memenangkan Sahruji dalam Mukota Kadin Cilegon pada 18 November mendatang.

    Mensikapi adanya aksi demo yang ingin menggagalkan Mukota Kadin, Syamsudin mengimbau para pihak untuk secara proporsional menyampaikan aspirasi.

    “Jangan ada bahasa menggagalkan Mukota. Kami akan menjadi Garda terdepan membela Sahruji,” papar Syamsudin.

    Menurutnya, aksi demo merupakan hak semua warga negara. Akan tetapi jangan sampai memaksakan kehendak, dan jangan yang tidak memiliki kapasitas turut aksi menuntut membatalkan Mukota dan membubarkan panitia.

    Untul diketahui, pada 18 November mendatang organisasi profesi Kadin Cilegon akan menggelar Mukota pemilihan ketua.

    Pantia Mukota sudah membuka pendaftaran calon ketua, sejak 14 Oktober lalu dan berakhir pada 8 November mendatang.

    Kemarin, baru satu calon yang mendaftar yakni Sahruji yang juga sebelumnya menjabat sebagai ketua. (BAR/RUL)

  • Bakor Cilangkahan Dorong Pencabutan Moratorium Pemekaran

    Bakor Cilangkahan Dorong Pencabutan Moratorium Pemekaran

    Bakor cilangkahan audiensi dengan wakil bupati lebak, di pendopo, kamis (31/10/2019)
    LEBAK, BANPOS – Badan Koordinasi Pembentukan Kabupaten Cilangkahan meminta pemerintah pusat mencabut moratorium atau penghentian sementara pemekaran wilayah. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat yang akan memekarkan wilayah di Provinsi Papua.

    “Rencana pemekaran wilayah di Papua secara otomatis akan menganulir kebijakan moratorium pemekaran wilayah. Artinya, ketika pemerintah pusat menyetujui pemekaran wilayah di Papua maka itu juga berlaku untuk daerah lain,” kata Ketua Umum Bakor Cilangkahan Eri Djuhaeri, menanggapi rencana pemerintah pusat yang akan memekarkan wilayah di Papua.

    Dalam pandangan mantan anggota DPRD Banten itu, proses pemekaran wilayah tidak boleh diskriminatif. “Tidak boleh diskriminatif,” tuturnya.

    Menurut Eri, pemekaran wilayah akan berdampak pada penurunan angka kemiskinan dan pengangguran. Hal itu sejalan dengan kebijakan pemerintah yang terus berupaya menekan angka kemiskinan.

    “Kalau pertimbangannya pemekaran wilayah di Papua untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, harus juga dilakukan di daerah lain. Karena soal peningkatan kesejahteraan bukan hanya harapan salah satu wilayah saja,” ujarnya.

    Oleh karena itu, Eri mendorong Pemkab Lebak dan Pemprov Banten bersama-sama warga Cilangkahan mengusulkan pencabutan moratorium pekaran wilayah.

    Paling tidak, kata Eri, pemerintah daerah mengonsultasikan rencana pemekaran wilayah, terutama terkait rencana pemekaran wilayah Papua Selatan.

    Sementara itu, Ketua I Bakor Cilangkahan Eli Mulyadi menambahkan, prosea pembentulan daerah otonomi baru Cilangkahan sudah mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2009 tentang Mekanisme Pembentukan dan Penggabungan DOB.
    Dalam ketentuan tersebut disebutkan pemekaran wilayah harus atas persetujuan DPRD dan Bupati Kabupaten Induk dan DPRD provinsi serta gubernur.

    Selain itu, pada era pemerntahan Susilo Bambang Yudhoyono Cilangkahan sudah masuk pada amanat presiden bersama dengan usulan pemekaran daerah lain.

    “Semuanya sudah ditempuh. DPRD kabupaten induk dan provinsi, serta gubernur dan bupati sudah setuju. Oleh karena itu tidak ada alasan untuk menunda pemekaran wilayah Cilangkahan,” kata Eli.

    Senada dgn itu Wakil Bupati Lebak Ade Sumardi mendukung pembentukan Kabupaten Cilangkahan.

    Menurut dia, pembentukan DOB Cilangkahan merupakan keniscayaan. Sebab, selain merupakan daerah terluas di Banten, daerah selatan juga memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah.

    “Jangan bicara kemampuan anggaran dulu, yang penting wilayah selatan memiliki potensi pendapatan. Daerah utara dan.tengah juga memiliki banyak potensi. Artinya, ketika Kabupaten Cilangkahan terbentuk, kabupaten induk tidak akan bangkrut,” kata Ade.

    Ade juga mendukung pencabutan moratoriun pemekaran wilayah di Indonesia. (RUL/RED)

  • Syafrudin Persilahkan GPSM Beberkan Nama Oknum Penerima Duit Lendir

    Syafrudin Persilahkan GPSM Beberkan Nama Oknum Penerima Duit Lendir

    Walikota Serang Syafrudin

    SERANG, BANPOS – Walikota Serang, Syafrudin, mempersilahkan Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM) untuk mempublikasikan nama-nama oknum pejabat, yang diduga menikmati cipratan duit lendir dari hiburan malam.

    “Ya namanya mana. Nanti akan saya panggil pasti. Kalau memang mau dibuka ke publik, gak apa-apa, malah bagus. Supaya tau yang diduganya dari OPD mana. ASN di Kota Serang itu kan ribuan,” ujarnya di gedung DPRD Kota Serang, Kamis (31/10).

    Menurutnya, apabila GPSM tidak membuka nama-nama terduga oknum pejabat tersebut, maka Pemkot Serang akan kesulitan dalam melakukan penindakan.

    “(Kalau gak dibuka), sama aja seperti mencari tikus di atas genteng itu, sulit. Kalau sudah ada namanya mah gak akan sulit. Makanya kalau berita itu benar, sampaikan kepada kami,” katanya.

    Saat ditanya jika memang benar dugaan itu terbukti, Pemkot akan melakukan pemecatan. Syafrudin mengaku akan diserahkan kepada aturan yang berlaku.

    “Bukan akan dipecat, kan ada aturannya. Nanti inspektorat yang akan melakukan penindakan itu. Ya palingan nanti SP 2 dulu,” tandasnya. (DZH)

  • Didominasi Belanja Tidak Langsung, Serapan Pemkot Serang Rendah

    Didominasi Belanja Tidak Langsung, Serapan Pemkot Serang Rendah

    Asda II bidang Ekonomi Pembangunan Kota Serang Djoko Sutrisno

    SERANG, BANPOS – Serapan anggaran Triwulan III Pemda Serang masih belum maksimal dan didominasi oleh Belanja Tidak Langsung atau Belanja Operasional saja.

    Secara presentase, serapan Belanja Daerah Kota Serang baru mencapai 47,90 persen terdiri dari Belanja Tidak Langsung (BTL) sebesar 58,39 persen, sedangkan untuk Belanja Langsung (BL) baru mencapai 37,4 persen.

    Menurut Asda II bidang Ekonomi Pembangunan Kota Serang Djoko Sutrisno, jika melihat dari kinerja penyerapan anggaran ini, memang akan terdapat beberapa hal yang butuh usaha lebih keras agar mencapai target yang ditetapkan.

    “Memang jika melihat dari progress dan waktunya, ini sangat jauh. Sedangkan sekarang tinggal menyisakan 3 bulan lagi hingga Desember,” ujar Djoko saat ditemui di ruangannya.

    Menurut Djoko, dalam evaluasi triwulan III yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu, para OPD yang ada telah menyampaikan beberapa alasan sehingga penyerapan belanja, khususnya pada belanja langsung masih belum maksimal.

    “Menurut beberapa OPD, ada yang sedang dalam proses konstruksi dan ada yang sudah selesai, namun dalam proses PHO (serah terima pekerjaan sementara,red) dan belum dicairkan dari keuangan,” ungkapnya.

    Selain itu menurutnya, ada beberapa pekerjaan juga yang baru selesai tender atau lelang. Sehingga pekerjaan baru bisa dimulai.

    “Tapi mereka nyatakan, waktu yang tersedia masih cukup, jadi bisa selesai,” papar mantan Kepala Bappeda Kota Serang tersebut.

    Ia menyatakan, Dinas Pekerjaan Umum (PU) adalah dinas yang paling rendah penyerapan anggarannya, sehingga banyak tertinggal dari OPD lainnya. Menurutnya, hal ini dikarenakan proses perencanaan dan pelelangan dilakukan pada tahun yang bersamaan.

    “Jadi misalnya, harusnya dilakukan DED dulu, baru tahun berikutnya konstruksi. Namun sekarang, dilakukan di tahun yang bersaman,” jelasnya.

  • Dibeli Ratusan Juta, Mobil Mewah Milik Pemkot Cilegon Tidak Terawat

    Dibeli Ratusan Juta, Mobil Mewah Milik Pemkot Cilegon Tidak Terawat

    Kendaraan Dinas Pemkot Cilegon yang tampak tak terawat / LUKMAN

    CILEGON, BANPOS – Dibeli ratusan juta rupiah menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cilegon, sejumlah kendaraan dinas milik Pemkot Cilegon dibiarkan begitu saja di sekitar perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    Pasalnya, kendaraan dinas menjadi salah satu sarana yang dapat menunjang kinerja pemerintah. Mulai dari kendaraan roda empat hingga roda dua. Sayangnya, fasilitas milik Pemkot Cilegon tersebut banyak yang mubadzir disia-siakan.

    Pantauan BANPOS dilapangan, Rabu (30/10), di Rumah Dinas Walikota Cilegon, terdapat tiga unit mobil sedan berplat merah yang bodinya lusuh dipenuhi debu yaitu tiga kendaraan dinas jenis sedan Honda Accord dan Civic eks pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon yaitu A 1004 SZ, A 751 U dan A 750 U, serta microbus, dan minibus milik Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Nissan Xtrail dengan nopol A 569 U.

    Ditempat berbeda di Kawasan Kantor Walikota Cilegon terdapat beberapa unit kendaraan plat merah yang kondisinya kotor dan terlihat tidak terawat seperti di parkir dekat pintu keluar Kantor Walikota Cilegon.

    Begitu juga di bagian samping Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Cilegon, yaitu terdapat kendaraan jenis Toyota Kijang LX dengan nomor polisi (nopol) A 18214 R, tampak diselimuti debu.

    Adapun, di depan Halaman parkir Masjid Nurul Iman Kawasan Kantor Walikota, juga terdapat satu unit mobil losbak yang kondisinya rusak.

    Menanggapi hal itu, Kepala Bidang (Kabid) Aset pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Cilegon Raden Firman menjelaskan, beberapa kendaraan dinas yang mangkrak tersebut sedang diinventarisir oleh pihaknya.

    BPKAD Cilegon juga telah meminta ke seluruh OPD untuk mendata aset yang sudah tidak terpakai. “Kami minta kepada OPD untuk melakukan pencatatan aset yang tidak terpakai, selanjutnya bisa kita lelangkan,” kata Firman saat dikonfirmasi, Rabu (30/10).

    Pihaknya mengaku, belum mengetahui pasti jumlah kendaraan roda empat atau roda dua yang akan dilelang. Sebab proses inventarisir masih terus berlangsung ke OPD-OPD.

    Setelah pengurus barang di masing-masing OPD menyetorkan data ke BPKAD, maka pihaknya akan melapor ke pimpinan untuk pengajuan lelang.

    “Kalau penentuan harga itu dari KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Kita masih menunggu dari OPD, mana saja yang sudah tidak terpakai, nanti kita rekap untuk masuk daftar lelang,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris Dinas Satpol PP Cilegon Sukroni membenarkan adanya mobil dinas yang bertuliskan Kendaraan Dinas Satpol PP mangkrak di Rumah Dinas Walikota Cilegon. “Kita belum tahu persis, itu aset kita Dinas Satpol PP atau sudah diserahin ke aset, nanti kita cek,” singkatnya.

    Diketahui harga mobil jenis Honda Civic berkisar Rp 523 jutaan sementara itu jenis Honda Accord mencapai Rp 714 jutaan. (LUK/RUL)

  • Bukan Perpecahan ASN, Hanya Pelantikan Susulan

    Bukan Perpecahan ASN, Hanya Pelantikan Susulan

    Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin membacakan sumpah jabatan dalam pelantikan susulan, Rabu (30/10/2019)

    SERANG, BANPOS – Bukan karena adanya perpecahan di kubu ASN, sehingga sebanyak 24 ASN yang terkena rotasi dan mutasi baru dilatik pada Rabu (30/10/2019). Namun, puluhan ASN tersebut ternyata tidak hadir pada saat pelantikan pada Jumat (25/10/2019) yang lalu.

    Proses pelantikan dan pembacaan sumpah jabatan kali ini dipimpin oleh Wakil Walikota Serang Subadri Usuludin.

    “Ini susulan kemarin, yang memang tidak hadir karena ada Diklat dan tugas lainnya. Itu sebanyak 24 orang,” ujar Subadri seusai memimpin jalannya pelantikan susulan di gedung BKPSDM Kota Serang.

    Menurutnya, pelantikan ini harus dilakukan karena merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).

    “Sesuai PP nomor 11 tahun 2017 itu, bagi ASN yang belum mengucapkan sumpah jabatan, itu harus menyusul. Makanya kami adakan lagi pelantikan ini untuk mengambil sumpahnya,” tuturnya.

    Ia juga mengatakan, meskipun ke 24 ASN tersebut baru dilantik, namun secara administrasi mereka sudah resmi berpindah tugas, sesuai dengan SK yang berlaku.

    “Sebenarnya ini merupakan tuntutan dari aturan ya. Secara administrasi, mereka (ke 24 orang) ini sudah di-SK-kan pada pelantikan kemarin. Hanya saja belum mengambil sumpah,” katanya.

    Saat ditanya apakah masih ada ASN yang belum dilantik, pada pelantikan kali ini, Subadri mengaku sudah tidak ada.

    “Gak ada lagi, ini sudah semua yang kemarin belum disumpah. Jadi tidak ada pelantikan susulan lagi,” terangnya.

    Ia pun berharap kepada para ASN yang baru dilantik, agar dapat bekerja lebih baik sehingga pelayanan kepada masyarakat, dapat lebih baik.

    “Harapannya sama dengan pak Wali. Dengan adanya rotasi dan mutasi ini dapat membuat mereka lebih bermotivasi agar mereka lebih giat bekerja, dapat lebih baik bekerja untuk masyarakat Kota Serang,” ujarnya. (DZH/PBN)

  • Siswa SMAN 1 Malingping Akan Ikut Kompetisi di Amerika Serikat

    Siswa SMAN 1 Malingping Akan Ikut Kompetisi di Amerika Serikat

    Dua tim Logos KIR SMAN 1 Malingping berhasil menjuara ajang lomba tingkat nasiona di bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian dan Iptek. Dua tim ini berhak mengikuti ajang tingkat internasional di Amerika Serikat.

    MALINGPING, BANPOS – Sungguh luar biasa, Tim Logos Karya Ilmiah Remaja (LKIR) Logos dari SMAN 1 Malingping berhasil mengukir prestasi menjuarai tingkat nasional dan berpeluang lolos ke ajang kompetisi bergengsi kelas dunia, yakni kompetisi Intel International Science and Engineering Fair (IISEF) di Amerika Serikat.

    Disebutkan, dua tim LKIR Logos SMAN 1 Malingping menjadi juara nasional dalam ajang Indonesia Science Expo 2019 yang diselenggarakan pihak Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada Tanggal 22 sampai dengan 26 Oktober 2019 lalu yang bertempat ICE BSD Serpong Tangerang Selatan.

    Kedua tim tersebut berhasil meraih juara 1 dan 3 dan berpeluang untuk mengikuti kompetisi internasional IISEF yang rencananya akan dilaksanakan di Anaheim, California, Amerika Serikat.

    “Alhamdulillah tim KIR Logos SMAN 1 Malingping mendapatkan prestasi terbaik dan berpeluang mewakili Indonesia di tingkat Internasional, namun untuk waktu dan tempatnya ini akan di konfirmasikan kembali setelah tahapan berikutnya,” ujar wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, Tedjo Indoko kepada BANPOS, Rabu (30/10).

    Dijelaskan Tedjo, kedua tim tersebut di antaranya, Putri Uswatun Hasanah dan Widya Wardiatul Aini selaku pemenang 1 LKIR 2019,
    Mereka menjuarai bidang Ilmu Pengetahuan Kebumian (IPK) dengan judul ‘Pelet Limbah Sagu (Metroxylon sagu) Termodifikasi: Aplikasi Pakan Buatan Pada Usaha Pembesaran Ikan Lele Dumbo (Clarias sp)’ dan mendapatkan piala emas, piagam penghargaan plus tabungan BRI Britama serta beasiswa Kursus bahasa Jerman/Prancis dari Euro Management.

    Selanjutnya tim kedua yang berpeluang yaitu Khalfi Prayogi dan Muhamad Rizki Hadi Pratama, sebagai pemenang 3 LKIR 2019 Bidang Ilmu Pengetahuan Teknik (IPT) dengan judul ‘Pemanfaatan Limbah Media Tanam (Baglog) Jamur Tiram (Pleurotus ostreatus) untuk Komposit Berbasis Miselium Jamur Lingzhi (Genoderma lucidium).

    “Selain itu pendamping dari SMAN 1 Malingping juga mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengikuti ajang internasional atas nama Moh Indra Surya Laksana, untuk mendampingi peserta pada kompetisi Internasional IISEF (Intel International Science and Engineering Fair),” jelasnya.
    Ditegaskan Tedjo, sebagai bukti keseriusan, pihak sekolah akan terus memberikan dukungan dalam persiapan selanjutnya berupa dispensasi dan fasilitas lainnya sekemampuan sekolah selama persiapan mengikuti ajang internasional tersebut.

    Kepsek SMAN 1 Malingping, Endi Rusli Sungkawa, kepada wartawan mengatakan keberhasilan siswanya ini tentu bukan hanya mengharumkan nama sekolah, dan keluarga namun semua pihak terkait juga merasa terangkat termasuk nama bangsa, sebab kompetisi ini akan diikuti beberapa negara.

    Menurutnya, selama persiapan jelang kompetisi tersebut, selain terus memotivasi dan membina untuk lebih berinovasi dalam karyanya yang terbaik, dan pihak sekolah juga akan berupaya memberikan fasilitas terutama kebutuhan belajar siswa selama persiapan jelang kompetisi.

    “Tentu dengan sendirinya sekolah SMAN 1 Malingping menjadi terangkat dan diperhitungkan oleh sekolah lainnya bukan hanya nasioanal namun di internasioanal juga,” tuturnya.

    Menurutnya, keberhasilan ini jelas buah perjuangan dan kerja keras dari tim KIR Logos termasuk pembinanya yang serius dalam belajar dan membina sehingga menghasilkan yang terbaik. “Tidak ada batasan untuk terus berkarya dan berinovasi dalam mniciptakan ide dan gagasannya salah satunya di bidang penelitian ini,” papar Endi. (WDO/PBN)

  • Berkomitmen Mengabdi ke Negara, Prabowo Tidak Akan Ambil Gaji Sebagai Menhan

    Berkomitmen Mengabdi ke Negara, Prabowo Tidak Akan Ambil Gaji Sebagai Menhan

    Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto / ISTIMEWA

    JAKARTA, BANPOS – Keputusan Prabowo Subianto, tidak mengambil gajinya sebagai Menteri Pertahanan dan tidak menggunakan fasilitas negara, yakni mobil dinas, dalam kegiatan sehari-harinya, dibenarkan oleh Dahnil Anzar Simanjuntak, sebagai juru bicara pribadi Prabowo.

    Dahnil memberikan penjelasan itu di Twitter, terkhusus untuk wartawan. “Saya ingin mengkonfirmasikan kepada sobat semua khususnya sobat pewarta terkait dengan informasi yang menyatakan Pak Prabowo tidak akan mengambil gajinya sebagai Menteri di Kemhan RI adalah benar,” tegas Dahnil dalam cuitannya, Rabu (30/10/2019).

    Apa alasan Prabowo tak mengambil gaji sebagai Menhan RI? Menurut Dahnil, itu semata-mata karena komitmen Prabowo mengabdi kepada negara.

    “Sejak awal beliau masuk politik, berkomitmen untuk mengabdi bagi kepentingan bangsa dan negara,” sebutDahnilAnzar.

    Dari informasi yang dihimpun, gaji seorang menteri sebesar Rp5.040.000 per bulan, sedangkan tunjangan yang diterima Rp13.608.000 per bulan. Dengan demikian total penerimaan selama sebulan yakni Rp18.648.000.

    Sikap Prabowo yang tidak mengambil gaji mendapat apresiasi dari sejumlah netizen di antaranya, akun Twitter @AiraAfniAmalia
    Bahkan tidak hanya gaji yg beliau tidak ambil, bahkan dalam berdinas pun beliau menggunakan kendaraan pribadi nya.

    MasyaAlloh. Seandainya ini diikuti 50% pejabat se-Indonesia, syukur2 semua pejabat spt ini. Minimal bersedia gajinya dipotong sekian persen utk meringankan negara.

    @HaryonoAby02
    Peltu TNI (Purn) Supriatna pernah jadi anak buah Beliau,Dia katakan gaji Pak Prabowo semasa jadi Komandannya dibelikan sembako untuk dibagikan kepada prajuritnya… Jadi bukan barang baru kalau Pak Prabowo tidak ambil gaji… (RUL/NET)