BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • RSUD Kota Cilegon di Survey Verifikasi KARS

    RSUD Kota Cilegon di Survey Verifikasi KARS


    CILEGON, BANPOS – Untuk menghadapi akreditasi pada 2020 mendatang, Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) lakukan survey verifikasi ke-2 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, Rabu (23/10).

    Akreditasi rumah sakit merupakan pengakuan terhadap rumah sakit yang diberikan oleh lembaga independen penyelenggara akreditasi dalam hal ini KRAS yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan, setelah dinilai bahwa rumah sakit itu memenuhi standar pelayanan rumah sakit yang berlaku untuk meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit secara berkesinambungan sebagaimana disebutkan dalam Permenkes No.12 tahun 2012 tentang Akreditasi Rumah Sakit.

    Plt Direktur RSUD Kota Cilegon Hanna Johan mengatakan rumah sakit wajib melakukan akreditasi dalam upayanya meningkatkan mutu pelayanan secara berkala setiap 3 (tiga) tahun sekali.

    “Pada intinya seluruh rumah sakit harus terakreditasi, dimana semua pelayanan itu harus terstandar, dimana standar itu ditetapkan oleh komite akreditasi untuk meningkatkan mutu pelayanan pada pasien dan keselamatan pasien,” kata Hanna.

    Sebelumnya pada tahun 2017, tutur Dr Hanna, RSUD Kota Cilegon telah meraih akreditasi dengan hasil penilaian paripurna. Akreditasi wajib bagi semua rumah sakit baik rumah sakit publik milik pemerintah maupun rumah sakit privat milik swasta atau BUMN.

    “Setiap tahun kita di verifikasi, 2018 sudah di verifikasi, nah sekarang verifikasi di tahun 2019 yaitu yang kedua untuk menghadapi akreditasi tahun 2020. Nanti di cek semua berdasarkan standarisasi yang telah ditetapkan. Artinya jika ada penurunan, kemungkinan akreditasinya bisa di cabut,” tuturnya.

    Sementara itu, Ketua Akreditasi RSUD Kota Cilegon, Meisuri mengatakan indikator yang dinilai pada verifikasi yang dilakukan KARS ini yaitu terkait dengan bidang manajemen, bidang perawatan, dan bidang medis.

    “Ini kan untuk meningkatkan mutu di rumah sakit, jadi sebenarnya verifikasi ini adalah hasil dari apa yang kita kerjakan,” ujarnya.

    Akreditasi, lanjut Meisuri, seharusnya bukan merupakan momok bagi setiap rumah sakit yang merupakan tempat pelayanan publik.

    “Akreditasi ini untuk mengevaluasi dan melihat apa yang sudah kita kerjakan, sudah sesuai dengan standarisasi atau belum. Hal ini justru membantu memberikan penilaian dalam mutu pelayanan di rumah sakit,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Hamas Murka Soal Duit Lendir, Ancam Gelar Aksi Besar-besaran

    Hamas Murka Soal Duit Lendir, Ancam Gelar Aksi Besar-besaran

    HAMAS menggelar aksi di Kota Serang beberapa waktu lalu. (NET)

    SERANG , BANPOS – Adanya dugaan oknum pejabat yang mendapatkan cipratan duit lendir dari para pengelola hiburan malam, membuat Himpunan Mahasiswa Serang (Hamas) bereaksi keras.

    Mereka yang sempat menduga terdapat oknum pejabat yang bermain dibalik maraknya hiburan malam, ternyata mendapatkan dukungan data dari Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM).

    “Kami melihat situasi dan kondisi perkembangan keberadaan hiburan malam yang ada di Kota Serang ini dirasa tidak pernah ada titik temunya. Padahal sudah jelas ini melanggar aturan yang berlaku, dalam hal ini Perda nomor 2 tahun 2010 tentang penyakit masyarakat,” ujar Ketua PP Hamas, Busairi, kepada BANPOS, Senin (21/10/2019).

    Padahal, lanjutnya, sudah jelas dalam hal perizinan pun hiburan malam sudah tidak sesuai peruntukannya. Dengan demikian, ia mengatakan bahwa seharusnya tidak sulit untuk menutup tempat hiburan malam, karena sudah melanggar aturan.

    “Sehingga kami pernah meyakini, bahwa terdapat oknum di balik tempat hiburan malam. Dan ternyata benar, terdapat keterlibatan dari oknum Satpol PP dan pejabat, yang bermain di balik tempat hiburan malam ini,” katanya.

    Ia mengaku, pada awalnya pihaknya meyakini bagwa keberadaan hiburan malam disebabkan karena ketidak tegasan pemerintah Kota Serang dan Satpol PP, dalam menegakkan Perda nomor 2 tahun 2010. Namun nyatanya, lanjut Busairi, ‘kekendoran’ tersebut dikarenakan adanya oknum yang bermain dibalik layar.

    Oleh karena itu, ia menuturkan bahwa pihaknya menuntut kepada Pemkot Serang, untuk dapat menindak tegas oknum tersebut. Karena menurutnya, hal tersebut telah mencoreng nama baik Kota Serang.

    “Dengan tegas kami menuntut kepada Pemkot Serang untuk menindak tegas dan memberikan sanki kepada oknum Satpol PP dan pejabat yang terbukti bermain di balik tempat hiburan,” tegasnya.

    Menurut Busairi, Hamas merupakan organisasi mahasiswa yang terus berkomitmen dan konsisten, untuk mengawal pemberantasan penyakit masyarakat, dalam hal ini hiburan malam. Karenanya, ia mengaku siap melakukan aksi demonstrasi, apabila Pemkot Serang tetap kendor dalam menangani permasalahan ini.

    “Jika memang Pemkot tidak menindak tegas, kami akan melakukan aksi demonstrasi dan tidak akan pernah berhenti sampai masalah keberadaan hiburan malam terselesaikan,” ujarnya.

    Ia pun mendorong kepada Pemkot Serang, agar dapat mengeluarkan Perwal untuk memperkuat kedudukan Perda nomor 2 tahun 2010. Karena dengan adanya perwal tersebut, tindak pemberantasan hiburan malam dapat lebih mudah dilakukan.

    Sebelumnya, Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM), Enting Abdul Karim. Enting mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama oknum yang mendapatkan setoran ‘duit lendir’ tersebut.

    “Kami sudah mengantongi nama-nama oknum baik Satpol PP dan aparat lain yang dapat setoran dari tempat hiburan malam. Ini harusnya Walikota Serang bersikap tegas kepada bawahannya yang melanggar aturan, dengan sanksi paling berat pemecatan, (karena) ini masuk kategori pungli,” ujarnya kepada BANPOS, Minggu (20/10).

    Menurutnya, GPSM telah melayangkan surat kepada Walikota Serang, untuk dapat menindak tegas oknum dari Satpol PP yang telah menerima setoran uang haram tersebut. Jika tidak, pihaknya akan menurunkan tim hukum agar dapat menindaklanjuti tindakan yang mencoreng Kota Madani itu.

    “Kami sudah melayangkan surat ke Walikota untuk mencopot saja itu oknum yang tidak mengindahkan Kota Madani. Bila tidak ada tanggapan dari Walikota, kami dan para kiyai akan menurunkan tim hukum kami untuk menindaklanjuti pelaporan,” tegasnya. (DZH/AZM)

  • Tempat Hiburan Malam Dimana-mana, Duit Lendir ‘Nyiprat’ ke Pejabat?

    Tempat Hiburan Malam Dimana-mana, Duit Lendir ‘Nyiprat’ ke Pejabat?

    Ilustrasi Tempat Hiburan Malam

    SERANG , BANPOS – Aktivitas tempat hiburan malam di Kota Serang kian menjadi-jadi, dari tempat yang sederhana di pinggir jalan hingga di lokasi mewah di kawasan tengah kota. Parahnya lagi, bebasnya aktivitas tempat hiburan malam diduga kuat lantaran adanya sejumlah setoran ke pejabat terkait.

    Banyaknya tempat hiburan malam yang beraktivitas ini tak sebanding dengan pernyataan pejabat daerah yang kerap menyatakan saat ini hanya tinggal satu dua tempat hiburan yang masih buka. Dengan dalih, mayoritas tempat hiburan di Kota Serang telah tutup.

    Berdasarkan pantauan BANPOS, aktivitas hiburan malam di Kota Serang tepat berada disekitaran kawasan Selamat Datang, Pakupatan. Di kawasan ini tak kurang dari 4 titik hiburan malam bermodus warung Kopi namun menyediakan miras dengan diiringi musik dan teman wanita yang tersedia. Setiap malamnya banyak pengunjung berkantong tipis datang kesini.

    Bergeser 2 kilo meter ke arah Kota, Grand Krakatau menyediakan hiburan buat mereka yang agak berduit, belasan ruangan karaoke tersedia di lokasi ini. Lagi-lagi minuman keras berbagai jenis menjadi bisnis sampingan pengelola hiburan yang juga memiliki fasilitas hotel ini.

    Ditempat lainnya, bagi mereka yang berkantong agak tebal, lokasi hiburan  ditengah Kota Serang tak jauh dari Masjid Agung Kota Serang tepatnya di lantai atas Mall Ramayana Serang juga ada dua titik hiburan malam. Di lokasi ini, pengunjung dapat memboking pemandu lagu dengan jumlah uang tertentu untuk teman minum dan bernyanyi.

    Bergeser ke sebelah utaranya, tepanya di kawasan Pasar Royal, beberapa hiburan malam yang menyediakan miras tetap beraktivitas. Sedangkan, di kawasan timur Kota Serang tepatnya di Pasar Kepandean tak kalah ramainya jika di tengah malam. Kondisi agak elite berada di sekitaran Legok, tempat hiburan yang berada di sebelah Rumah Sakit Fatimah ini, seolah menjadi tak perduli dengan larangan Pemkot terkait hiburan malam. Parahnya lagi, hampir semua hiburan malam di kota yang berjuluk Kota Madani ini buka hingga dini hari.

    Seorang mantan Manajer Hiburan malam di Kota Serang memaparkan jika masih bebasnya tempat hiburan malam di Kota Serang lantaran di Ibukota Provinsi Banten ini belum memiliki aturan yang spesifik terkait aktivitas hiburan. Menurut pengalamannya,  razia yang digelar penegak perda juga hanya dilakukan sesekali saja. Selain itu, ia menduga aliran dana juga terus mengalir ke pejabat terkait.

    “Yah, kalau dulu saya pernah pegang mah. Harus ada setoran dengan jumlah tertentu ke pejabat terkait. Sepertinya kondisi sekarang juga tak jauh berbeda dengan dulu lah saya kira,” kata sumber BANPOS yang enggan disebutkan namanya ini.

    Ia tak menampik jika kegiatan razia kerap mengganggu bisnisnya. Maka salah satu jalan untuk memuluskan aktivitasnya ialah dengan mendekati pejabat.

    “Yah pusing juga kalau sering di razia. Sekarang tinggal kita pintar-pintarnya aja dekati pejabat. Makanya kita ada istilah berbagi duit lendir,” katanya.

    Hal yang sama diungkapkan oleh Ketua Gerakan Pengawal Serang Madani (GPSM), Enting Abdul Karim. Enting mengatakan bahwa pihaknya telah mengantongi nama-nama oknum yang mendapatkan setoran ‘duit lendir’ tersebut.

    “Betul pengakuan itu, kami sudah mengantongi nama-nama oknum baik Satpol PP dan aparat lain yang dapat setoran dari tempat hiburan malam. Ini harusnya Walikota Serang bersikap tegas kepada bawahannya yang melanggar aturan, dengan sanksi paling berat pemecatan, (karena) ini masuk kategori pungli,” ujarnya kepada BANPOS, Minggu (20/10).

    Menurutnya, GPSM telah melayangkan surat kepada Walikota Serang, untuk dapat menindak tegas oknum dari Satpol PP yang telah menerima setoran uang haram tersebut. Jika tidak, pihaknya akan menurunkan tim hukum agar dapat menindaklanjuti tindakan yang mencoreng Kota Madani itu.

    “Kami sudah melayangkan surat ke Walikota untuk mencopot saja itu oknum yang tidak mengindahkan Kota Madani. Bila tidak ada tanggapan dari Walikota, kami dan para kiyai akan menurunkan tim hukum kami untuk menindaklanjuti pelaporan,” tegasnya.

    Saat dikonfirmasi, Kepala Satpol PP Kota Serang, Kusna Ramdani, mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mendengar terkait dengan setoran ‘Duit Lendir’ yang mengalir ke lembaga yang dipimpinnya ini.

    “Setahu saya gak ada tuh namanya setoran-setoran kayak gitu. (Buktinya) semua cafe selalu dirazia saja semua,” ujarnya saat dikonfirmasi BANPOS melalui pesan singkat.

    Namun ia mengaku bahwa pihaknya akan menelusuri terkait dengan informasi yang baru diterimanya ini. “Nanti kami telusuri dulu kebenarannya. Saya akan investigasi dulu,” tuturnya singkat. (DZH/AZM)

  • Golkar Kembali Usung Tatu di Pilkada Kabupaten Serang 2020

    Golkar Kembali Usung Tatu di Pilkada Kabupaten Serang 2020

    Pengurus DPD Partai Golkar Banten dan DPD Partai Golkar Kabupaten Serang berfoto bersama usai penetapan Ratu Tatu Chasanah untuk kembali maju di Pilkada Kabupaten Serang 2020.

    SERANG , BANPOS – Partai Golongan Karya (Golkar) menetapkan Ratu Tatu Chasanah, untuk maju kembali sebagai calon Bupati Serang. Tatu kembali diusung Golkar sebagai bakal calon Bupati dua periode, dengan alasan kinerja selama menjadi Bupati Serang yang dinilai membawa perubahan yang signifikan.

    Hal itu terungkap dalam Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) DPD Partai Golkar Kabupaten Serang, Senin (21/10/2019).

    Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, Fahmi Hakim, mengatakan bahwa semua pengurus DPD Partai Golkar Kabupaten Serang hingga pengurus tingkat Kecamatan, sepakat untuk memenangkan Ratu Tatu menjadi Bupati Serang pada Pilkada 2020 mendatang.

    Menurutnya, dipilihnya kembali Tatu sebagai calon Bupati Serang, sebagai kader Golkar dikarenakan mampu membawa kemaslahatan bagi masyarakat Kabupaten Serang.

    “Melalui Rapimda, diusung kembali sebagai calon Bupati Serang periode 2020-2025. Kami perintahkan kepada semua kader untuk melakukan sosialisasi pencalonan Ratu Tatu Chasanah kepada masyarakat melalui door to door dan mempaparkan prestasi-prestasi yang selama ini diperoleh,” ungkapnya kepada awak media, usai Deklarasi.

    Kader Partai Golkar solid, kata Fahmi, dan harus semakin solid. Lebih lanjut, Partai Golkar berkomitmen untuk memenangkan Pilkada di Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kota Cilegon, dan Kota Tangerang Selatan.

    “Tentunya sudah tidak ada kata lain, kader Partai Golkar di Banten harus bekerja keras,” tegasnya.

    Ia menegaskan, Partai Golkar bangga memiliki kader seperti Ratu Tatu Chasanah, yang sukses menjadi Bupati Serang. Puluhan penghargaan telah dicapai, serta telah sukses membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di Kabupaten Serang.

    “Saya yakin kader Partai Golkar masih tetap solid untuk memenangkan Ratu Tatu Chasanah menjadi Bupati Serang. Untuk terus menjadikan Kabupaten Serang semakin sejahtera,” tuturnya.

    Dalam sambutannya, Faahmi mengatakan bahwa Ratu tatu Chasanah sebagai kader Partai golkar telah mampu melakukan pembangunan insfratuktur dengan baik. Setiap desa telah merata dan membangun ribuan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat yang tidak mampu.

    “Tidak ada kata lain, wajib kita menangkan bu Tatu sebagai Bupati 2 periode,” ujar Fahmi.

    Selain membangun tata kelola daerah, Fahmi juga menyebutkan, Tatu telah memberikan banyak beasiswa bagi pelajar Kabupaten. Hal ini dalam rangka menciptakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang unggul.

    “InsyaAllah ini aspirasi dari seluruh kader telah disampaikan kepada DPD dan DPP telah menetapkan melalui proses mekanisme Rapimda. Maka ditetapkan, dengan surat penetapan bahwa ibu Hajah Ratu Tatu Chasanah sebagai calon Bupati Kabupaten Serang dari Partai Golkar,” tegasnya.

    Dengan adanya keputusan tersebut, pihaknya meminta kepada seluruh kader Golkar untuk mulai menyerukan keberhasilan Tatu sebagai Bupati Serang kepada masyarakat Kabupaten Serang.

    “Mari bersama-sama melakukan konsolidasi pemenangan ibu Hajah Ratu Tatu Chasanah. Ketuk pintu masyarakat dan sampaikan bahwa bu Tatu telah berhasil membangun Serang,” serunya.

    Sementara itu, bakal calon Bupati Serang yang saat ini menjadi petahana, Ratu Tatu Chasanah mengatakan, surat rekomendasi pengusungan dan dukungan dari DPD Partai Golkar Kabupaten Serang sudah diserahkan dari Ketua DPD Golkar Kabupaten Serang, disertai mandat untuk melakukan komunikasi dengan partai-partai politik di Kabupaten Serang.

    “Dalam rekomendasi disebutkan juga bahwa saya ditugaskan untuk juga melakukan komunikasi-komunikasi politik terhadap partai-partai yang ada di kabupaten Serang,” tuturnya.

    Untuk calon wakil bupati, imbuh dia,akan dibicarakan nanti kepada partai-partaipolitik pengusung. “Sebetulnya untuk posisi wakil, itu akan kita bicarakan nantikepada Partai-Partai koalisi,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Bupati Serang Dilaporkan ke Polisi, Konflik SMPN 1 Mancak Berlanjut

    Bupati Serang Dilaporkan ke Polisi, Konflik SMPN 1 Mancak Berlanjut

    Aris Rusman saat diwawancarai wartawan terkait laporannya terhadap Bupati Serang ke Polres Cilegon.

    SERANG , BANPOS – Salah satu warga Mancak yang mengaku ahli waris tanah Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 1 Mancak, Aris Rusman diketahui melaporkan Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah ke Polres Cilegon.

    Hal itu dilakukan, sebab Aris mengaku dirugikan setelah dilaporkan oleh Bupati Tatu ke Polda Banten. Ia pun mengaku, bahwa dirinya tidak ditahan Polda Banten setelah dilaporkan.

    “Bupati dan Pandji (Wakil Bupati Serang) ditolak laporannya karena kurang bukti, maka sekarang saya yang laporkan mereka ke Polres dengan tuntutan pasal 385 KUHP, konsekuensinya gerbang ditutup kembali,” ujarnya saat ditemui di rumahnya.

    Aris menjelaskan, pihaknya memiliki bukti yang kuat mulai dari surat pernyataan pinjam pakai pada 7 November 1984, Akta Jual Beli (AJB) tahun 1976, dan Surat Pernyataan Pencabutan AJB tahun 2006. Surat tersebut yang menguatkan dirinya menghadapi pihak Pemkab Serang.

    “Saya tidak ditahan karena mereka tidak mempunyai surat-surat ini, dan jika nanti tanggal 5 (November) sudah keluar surat dari polisi maka SMPN 1 Mancak dinyatakan dalam status quo,” ungkapnya.

    Ia juga mengungkapkan, akan melaporkan tindak kekerasan terhadap dirinya yang dilakukan orang yang mengaku sebagai anggota dari forum peduli SMPN 1 Mancak. Kekerasan tersebut terjadi pada saat anggota forum peduli SMPN 1 Macak mencoba membuka paksa gerbang SMPN tersebut.

    “Saya tanya mereka mana surat kuasanya, mereka tidak bisa menunjukkan dan melakukan kekerasan pada saya (sembari menunjukkan rekaman video),” terangnya.

    Lebih lanjut, dia mengaku jika tidak dibenarkan apabila Pemerintah membeli tanah SMPN 1 Mancak melalui AJB berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum.

    “Surat tersebut Pemkab Serang tidak mem pu nyai nya, transaksi kita bukan membeli kacang, yang hanya dilakukan antarpribadi,” katanya.

    Aris menambahkan, pada 5 November nanti, pihaknya akan membawa anggota tambahan untuk dijadikan massa tandingan terhadap para pendukung yang menurutnya telah dibayar oleh oknum-oknum tertentu dan tidak berkepentingan kepada pihaknya.

    “Yang berkepentingan dengan saya seperti bupati, kepala dinas, dan wartawan. Kalau mengatasnamakan forum, kami siap bentrok di lapangan,” tegasnya.

    Sebelumnya, gerbang SMPN 1 Mancak yang sudah terkunci selama 4×24 jam sudah dibuka kembali dan para siswa sudah mulai melakukan aktivitas belajar seperti biasa. Pembukaan gerbang tersebut berdasarkan perintah dari Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah yang menugaskan Satpol PP Kabupaten Serang.

    Pembukaan secara paksa dilakukan karena tidak ada jalan untuk melakukan diskusi kepada pihak yang mengakui kepemilikan lahan tersebut.

    Bupati Tatu mengatakan, mulanya ada warga yang mengakui kepemilikan tanah SMPN 1 Mancak dan menyegel gerbang sekolah, tetapi Pemkab Serang juga memiliki legalitas AJB dan keputusan Mahkamah Agung (MA).

    Oleh sebab itu, pihaknya menyarakan kepada pihak yang merasa memiliki tanah tersebut untuk membawa masalah tersebut ke ranah hukum oleh karena Pemkab sudah memiliki legalitas formalnya.

    “Jadi kalau ada masyarakat yang mengakui, itu haknya, silahkan dibawa ke penga dilan,” katanya saat ditemui wartawan saat zikir dan doa bersama di Lapangan Tenis Indoor Pemkab Serang, Jumat lalu.

    Ia juga meminta kepada semua pihak untuk tidak mengorbankan anak sekolah dikarenakan para siswa harus belajar, terutama untuk anak kelas 3 yang sebentar lagi akan menghadapi ujian nasional. (MUF)

  • ATN Tuding Tatu-Pandji Berkhianat

    ATN Tuding Tatu-Pandji Berkhianat

    SERANG , BANPOS – Beredarnya surat pernyataan Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, bahwa dirinya tidak akan kembali mencalonkan diri menjadi Wakil Bupati Serang pada pilkada 2020 mendatang, membuat heboh masyarakat.

    Pasalnya, saat ini Pandji Tirtayasa kembali mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Serang, melalui PDIP. Bahkan, beredar kabar bahwa pencalonan dirinya akan kembali dalam satu ‘paket’ dengan Bakal Calon Bupati petahana, Ratu Tatu Chasanah.

    Selain itu, dalam surat pernyataan tersebut juga menuliskan bahwa Pandji Tirtayasa akan memberikan kesempatan dan akan membantu Eki Baihaki, anak dari mantan Bupati Serang, Akhmad Taufik Nuriman (ATN), mencalonkan diri menjadi Bakal Calon Wakil Bupati Serang periode 2020-2025.

    Bahkan, surat pernyataan tersebut ditandatangani di atas materai oleh Pandji Tirtayasa, dengan disaksikan oleh Ratu Tatu Chasanah dan juga almarhum Iwan K. Hamdan.

    Saat ditanyakan mengenai surat pernyataan tersebut, Tatu mengatakan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam perjanjian tersebut. Menurutnya, dirinya hanya bertindak sebagai saksi saja.

    “Kalau menanyakannya seharusnya ke pak Pandji. Karena yang menandatanganinya pak Pandji. Saya hanya selaku saksi yah, itu perjanjian pak Pandji dan pak Taufik seperti apa, ya saya hanya menyaksikan. Jadi perjanjiannya silahkan ditanyakan kepada pak Pandji,” ujarnya saat konferensi pers di gedung Golkar, Senin (21/10).

    Namun, ia mempertanyakan apakah bisa jabatan Wakil Bupati, diestafetkan kepada seseorang. Karena, jabatan Wakil Bupati merupakan hasil dari proses politik antara partai pengusung.

    “Tapi kalau secara tatanan politik, apa iya selaku Wakil Bupati bisa mengestafetkan posisi Wakil Bupati. Karena di posisi sekarang pun, saya secara pribadi tidak bisa menentukan si A, si B, si C (jadi Wakil Bupati), karena itu harus dibawa ke partai pengusung, partai koalisi,” tuturnya.

    Oleh karena itu, Tatu mengatakan bahwa polemik yang terjadi saat ini tidak dapat berpengaruh terhadap penentuan Calon Wakil Bupati yang akan berpasangan dengannya.

    “Yah, kalau saya secara pribadi berpendapat, menurut saya yah tidak ada kaitannya sama sekali. Karena proses politik, mekanismenya sudah jelas. Bahwa untuk wakil itu ditetapkan bersama-sama dengan partai pengusung,” ucapnya.

    Menanggapi hal tersebut, ATN mengatakan bahwa apa yang diungkapkan oleh Tatu hanyalah bentuk pengelakan semata. Hal ini dikarenakan Tatu merupakan pihak yang membawa Pandji ke hadapan ATN.

    “Saksi itu dalam rangka mendukung Eki untuk mencalonkan dia sebagai Wakil Bupati. Kalau hanya sebatas saksi, ngapain jadi saksi. Itu cuma ngelak itu. Yang bawa Pandji itu siapa ke rumah saya? Si Tatu itu,” katanya kepada BANPOS melalui sambungan telefon.

    Menurutnya, alasan Tatu membawa Pandji ke hadapannya dikarenakan Tatu merasa takut jika Eki maju untuk mencalonkan diri pada Pilkada 2015 yang lalu. Karenanya, Tatu mengajak Pandji untuk meyakinkan dirinya bahwa Pandji hanya akan mencalonkan diri di 2015, dan membuat perjanjian tersebut.

    “Tapi sekarang ini, saya punya orang kepercayaan. Dan saya diberitahu bahwa Tatu itu sudah ada obrolan dengan si Pandji, untuk mencalonkan lagi dengan paket yang sama. Si Pandji, mau mencalonkan lagi kalau diminta oleh Tatu. Karena kan gak mungkin si Pandji melawan Tatu,” ucapnya.

    Oleh karena Tatu dan Pandji telah ingkar janji, ia mengatakan bahwa pihaknya tidak akan segan untuk melawan petahana pada Pilkada selanjutnya. Bahkan, ia mengatakan bahwa baik Tatu maupun Pandji, akan terkena laknat karena telah berkhianat.

    “Saya berani mengatakan bahwa mereka pengkhianat, karena mereka sudah ingkar janji. Maka kami akan melawan petahana. Karena saya punya keyakinan bahwa mereka berdua akan kena laknat. Seperti yang ada dalam surah Ash-Shaf ayat tiga yang artinya Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan,” ungkapnya.

    Tak sampai situ, ATN pun mengajak Tatu maupun Pandji, untuk saling bersumpah siapa yang telah melakukan kesalahan.

    “Intinya mereka itu pengkhianat. Kalau mereka gak mau ngaku, ayo kita adu sumpah aja, mubahalah. Yang memang ingkar, meledog perutnya. Berani gak dia,” tandasnya. (DZH/AZM)

  • Tingkatkan Pemberdayaan, Srikandi Pemuda Pancasila Dibentuk

    Tingkatkan Pemberdayaan, Srikandi Pemuda Pancasila Dibentuk

    Pengurus Cabang Pemuda Pancasila Kota Cilegon berfoto bersama dengan Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon
    CILEGON , BANPOS – Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila Kota Cilegon menggelar Musyawarah cabang  Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon periode 20192023, Minggu (20/10).
    Muscab digelar di Gedung Creative Center Cilegon dengan dihadiri Ketua DPW Srikandi Provinsi Banten Tania Wirtania,  Sekretaris DPW Srikandi PP Provinsi Banten Chairunnisa, Ketua MPC Kota Cilegon Helldy Agustian, Sekretaris MPC Kota Cilegon Eka W Dachlan, serta ratusan srikandi dan Pemuda Pancasila.
    Pemilihan sekaligus pelantikan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon menurut Ketua Srikandi Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Pemuda Pancasila Provinsi Banten sekaligus sebagai pimpinan Muscab Srikandi ke  1, Tania Wirtania,  mengatakan ini kali pertama Muscab pemilihan Ketua Srikandi Pemuda Pancasila tingkat Majelis Pimpinan Cabang (MPC) untuk Kota Cilegon.
    Menurut Tania, digelarnya Pelantikan Ketua Srikandi ditingkat MPC itu, berdasarkan hasil pelaksanaan munas I Dewan Pimpinan Nasional (DPN)  Srikandi pada tahun 2015 di Jakarta,  yang menghasilkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga  (AD/RT) srikandi pemuda pancasila,  sehingga  srikandi menjadi otonom dan berbentuk dewan pimpinan melalui proses musyawarah ditingkatan masing-masing.
    “Dengan terbentuknya srikandi pancasila Kota Cilegon bisa lebih memajukan kaderkader srikandi khususnya kaum wanita di Kota Cilegon supaya semakin maju, berkarya untuk kemajuan semua masyarakat,”  katanya.
    Tania menambahkan kedepannya  akan melakukan pembinaan kepada  para  srikandi untuk melatih keterampilan sehingga menghasilkan penghasilan sendiri.
     “Kita juga  akan menjaga dan menerapkan dasar-dasar pancasila. Untuk mensejahterakan kaum wanitanya  kita akan adakan kelompok kerja,  umkm bagaimana cara  kita untuk membina, supaya ibu-ibu rumah tangga jangan sampai merasa tersisihkan,” pungkasnya.
    Sementara itu, Ketua DPC Srikandi Pemuda Pancasila Kota Cilegon Ika Kartika mengatakan, kepengurusan periode ini merupakan masa kebangkitan, konsolidasi intern dan kaderisasi sampai ke  tingkat  basis serta  penataan dan peningkatan diri baik dalam ranah keorganisasian maupun bidang administrasi.
    “Kedepan kita adakan pemberdayaan kaum wanita, kerohanian di bidang agama, program kegiatan sosial, bukan untuk huru  hara,” ujarnya.
    Saat disinggung terkait arah dukungan politik menjelang pilkada Cilegon tahun 2020 mendatang, ia mengatakan bahwa srikandi pemuda pancasila netral.
    “Srikandi pemuda pancasila netral tidak ada unsur politik, kita fokus pembinaan anggota,”  ujarnya.
    Ditempat yang  sama, Ketua MPC Kota Cilegon, Helldy Agustian berpesan agar senantiasa  melaksanakan pemberdayaan dan pengembangan anggota, untuk melahirkan kader-kader srikandi Pemuda  Pancasila yang konsisten menjaga  kehormatan dalam kehidupan dan bernegara.
    “Dengan adanya para srikandi di Kota Cilegon mudah-mudahan ada ghiroh untuk para perempuan bergabung di srikandi Kota Cilegon. Dan ada produk-produk yang  dihasilkan di masyarakat, dan ada kontribusi  yang  dilakukan oleh srikandi,” singkatnya. (LUK)
  • Antisipasi Gangguan Pada Pelantikan, Lima Pintu Tol Disekat Polda Banten

    Antisipasi Gangguan Pada Pelantikan, Lima Pintu Tol Disekat Polda Banten

    Petugas dari Polda Banten saat melakukan penyekatan dan pengecekan atas kendaraan yang melintas di 5 pintu tol menuju arah Jakarta, Sabtu (19/10).
    Petugas dari Polda Banten saat melakukan penyekatan dan pengecekan atas kendaraan yang melintas di 5 pintu tol menuju arah Jakarta, Sabtu (19/10).

    SERANG, BANPOS – Kepolisian Daerah (Polda) Banten melakukan penyekatan massa yang akan berangkat ke Jakarta di lima pintu tol. Penyekatan itu dilakukan sebagai pengamanan atas pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih.

    Berdasarkan pantauan di lokasi, sejumlah kendaraan diperiksa oleh petugas kepolisian, terutama kendaraan bis yang menuju ke arah Jakarta.

    Karo Ops Polda Banten, Kombes Pol Amiludin Reemtaat, mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan antisipasi pengamanan terhadap pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024, Joko Widodo dan KH Ma’ruf Amin.

    “Polda Banten mengerahkan kekuatan (sebanyak) 645 personil, yang ditempatkan pada lima titik yaitu tempat-tempat yang diperkirakan menjadi jalur menuju ke Jakarta,” katakatanya kepada awak media, Sabtu (19/10).

    Kelima pintu tol yang disekat yakni, pintu Tol Cilegon Barat, pintu Tol Cilegon Timur, pintu tol Serang Timur, pintu tol Serang Barat dan pintu tol Ciujung.

    “Adapun kekuatan (kepolisian) pada masing-masing pintu tol dan titik tersebut adalah 2 kompi,” ungkapnya.

    Ia mengaku, tujuan dilakukannya penempatan personil pada 5 titik tersebut untuk melakukan penyekatan dan antisipasi terhadap adanya kelompok massa atau kelompok-kelompok lain yang akan menuju ke Jakarta. (DZH)

  • Polda Banten Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden-Wapres

    Polda Banten Gelar Apel Pasukan Pengamanan Pelantikan Presiden-Wapres

  • Jelang Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin, Polda Banten Siaga I

    Jelang Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin, Polda Banten Siaga I

    Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir melakukan pemeriksaan terhadap pasukan yang mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Jumat (18/10/2019)
    SERANG, BANPOS – Polda Banten menetapkan status siaga I untuk mengantisipasi kerawanan yang mungkin terjadi dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024. 1.500 personel gabungan pun dikerahkan untuk menjaga kondusifitas sampai pelantikan berlangsung.

    Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan kurang lebih 1500 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polri, TNI, Dishub, BPBD, Senkom dan Sat Pol PP untuk memperketat penjagaan keamanan di Banten.

    “Totalnya ada 1500, berikut dengan peralatannya berikut dengan TNI dan yang lainnya kita bersama sama di sini kompak sampai dengan kegiatan rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan lancar,” ucapnya saat ditemui BANPOS usai melakukan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di Mapolda Banten, Jumat (18/10/2019).

    Kegiatan ini lakukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang dapat mengganggu dan berpotensi menggangu seluruh kegiatan di Jakarta, tetap melaksanakan keamanan dan ketertiban di wilayah Banten dengan melakukan pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan.

    “Sampai dengan saat ini untuk masyarakat dari Banten untuk kegiatan kegiatan berpotensi mengganggu acara tersebut belum ada, upaya kita adalah komunikasi, silaturahmi dan titik-titiknya tidak bisa kita sampaikan di sini secara terbuka,” ujarnya.

    Lebih lanjut Tomsi mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga jalur strategis dimana massa akan dengan mudah menembus jalur tersebut untuk berangkat ke Jakarta.

    “Untuk event yang besar tentunya kita siaga berikut dengan kesiapan peralatan dan untuk jalur strategis itu tentunya dilakukan penjagaan, pemantauan itu sudah pasti dan personel-personel tentunya disiagakan di titik-titik tertentu juga meningkatkan kewaspadaan kemudian kita bersama-sama berembuk kemudian kita melaksanakan kegiatan antisipasi,” jelasnya.

    Ketika awak media menanyakan apakan Polda Banten menetapkan status Siaga selama proses pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI, Tomsi membenarkannya. “Iya, kita siaga,” tandasnya.

    Terpisah, peningkatan pengamanan juga terjadi di wilayah Kabupaten Lebak.
    Kepolisian setempat melakukan peningkatan pengamanan terhadap beberapa titik yang berpotensi menjadi titik kumpul massa.

    Wakapolres Lebak, Kompol Wendy Andrianto mengatakan, sebanyak 300 personel gabungan yang terdiri dari TNI-Polri, serta pemerintah daerah yang turut dilibatkan dalam pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober 2019 mendatang.

    “Peningkatan pengamanan tersebut bertujuan untuk menyekat massa yang hendak melakukan aksi demonstrasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden,” kata Wakapolres kepada awak media saat meninjau salah satu titik fokus pengamanan di stasiun kereta api Rangkasbitung, Jum’at (18/10).

    Menurutnya, titik yang menjadi fokus pengamanan adalah beberapa diarea terminal, Stasiun Rangkasbitung, Stasiun Citeras, Stasiun Maja, serta simpul-simpul perbatasan yang berdekatan dengan Ibukota Jakarta.

    Wendy menegaskan, pihaknya akan melakukan upaya preventif dan persuasif jika terdapat massa yang tetap memaksa berangkat menuju Jakarta untuk melakukan aksi. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga kondusifitas dan menghindari adanya aksi anarkisme pada momen pelantikan presiden dan wakil presiden tersebut.

    “Saya menghimbau sekaligus mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Lebak, untuk tetap menjaga kondusifitas daerah. Hindari segala bentuk tindakan yang dapat berpotensi terjadinya aksi anarkisme. Mari kita jaga kondusifitas daerah,” ungkapnya.

    Sementara, menurut informasi yang dikumpulkan BANPOS dari internal kepolisian di Banten, disebutkan polisi menggelar patroli mulai malam tadi. Patroli itu dilakukan seluruh jajaran kepolisian di wilayah Polda Banten. Sedangkan hari ini patroli akan melibatkan aparat gabungan dari TNI dan elemen keamanan lainnya.

    Terpisah, Polres Pandeglang juga melakukan peningkatan kewaspadaan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI dengan menggelar simulasi pengamanan demo anarkis. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk kesiapan polisi jika sewaktu-waktu ada kerusuhan ataupun demo anarkis yang terjadi di wilayah hukum Polres Pandeglang.

    “Ini kami laksanakan untuk melatih anggota dan sebagai bentuk kesiapan anggota dalam menghadapi kegiatan demo anarkis ataupun kerusuhan yang dimungkinkan terjadi sewaktu-waktu di wilayah Kabupaten Pandeglang,” kata Kapolres Pandeglang, AKBP Indra Lutiranto Amstono saat memimpin simulasi pengamanan demo anarkis.

    Menurutnya, kegiatan ini juga adalah sebagai bentuk antisipasi yang dilaksanakan Polres Pandeglang untuk mengantisipasi jika sewaktu-waktu dibutuhkan ketika terjadi kericuhan dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.
    “Ini juga dilaksanakan sebagai bentuk antisipasi untuk pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden,” tegasnya.

    Selain itu, Indra juga menghimbau agar warga Pandeglang untuk menyaksikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden melalui televisi yang akan disiarkan secara langsung.

    “Saya himbau kepada seluruh masyarakat Pandeglang, agar menyaksikan pelantikannya di televisi saja,” ungkapnya.(ZIK/DHE/ENK)