Kategori: HEADLINE

Mahasiswa Banten Keukeuh Serbu Jakarta di Hari Pelantikan Jokowi-Ma’ruf Amin

Ratusan massa aksi yang tergabung dalam persatuan pelajar dan mahasiswa Banten menggelar aksi dengan berjalan kaki menyusuri jalan Protokol Kota Serang, Jumat (27/9) / DZIKI OKTOMAULIYADI
SERANG, BANPOS – Kendati telah dilarang, sejumlah elemen mahasiswa tetap nekat untuk melakukan aksi di Jakarta pada pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, 20 Oktober mendatang. Mereka mengaku bahwa tidak ada pihak manapun, yang boleh melarang masyarakat untuk menjalankan hak konstitusinya.

Ketua BEM FKIP Untirta, Ahmad Fauzan, menuturkan pihaknya akan tetap berangkat ke Jakarta. Hal ini dikarenakan serangkaian aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh elemen mahasiswa beberapa waktu yang lalu, pemerintah belum memenuhi tuntutan mahasiswa.

“Kami menolak lupa perjuangan atas masalah dan juga isu yang belum kami menangkan. Mengingat serangkaian aksi yang dilakukan dalam skala nasional pada 24 dan 30 September lalu. Itu adalah bukti bahwa kami akan terus menyampaikan kepada masyarakat luas, jika situasi negara saat ini tidak sedang baik-baik saja,” katanya kepada BANPOS, Jumat (18/10).

Ia mengaku, meskipun saat ini pihak kepolisian telah melarang masyarakat untuk melakukan aksi unjuk rasa, pihaknya tidak akan mundur. Menurutnya, tidak boleh ada pihak yang melarang masyarakat, khususnya mahasiswa, untuk melakukan aksi unjuk rasa. Sebab, hal itu merupakan hak warga negara dan dilindungi oleh undang-undang.

“Kita ketahui bahwa pelantikan Presiden tinggal menghitung hari. Kami BEM FKIP Untirta dan teman-teman jurusan lain akan terus mendorong untuk turun aksi ke jalan. Meskipun pengamanan diperketat, kami tidak gentar. Hal ini kami sikapi dengan berangkat ke Jakarta,” tegasnya.

Untuk perkiraan jumlah massa aksi yang akan ke Jakarta, Fauzan mengatakan hingga saat ini sudah terkumpul sebanyak 200 massa aksi. Jumlah tersebut merupakan mahasiswa dari berbagai jurusan yang berada di FKIP Untirta.

“Estimasi massa sampai dengan hari ini memang masih belum rampung. Namun sejauh ini, sudah ada 200 orang massa aksi yang siap berangkat per kelompok. Karena kami pun mengantisipasi pencegahan di perjalanan oleh aparat keamanan,” ungkapnya.

Saat disinggung mengenai surat edaran yang dikeluarkan oleh pihak rektorat, yang menyatakan bahwa mahasiswa Untirta harus menyukseskan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, dengan tidak melakukan aksi unjuk rasa dan fokus pada Ujian Tengah Semester (UTS), Fauzan mengaku tidak peduli.

“Ini (surat) jelas berisikan poin-poin politis yang dimuat dalam pernyataan itu. Namun saya tidak peduli. Yang saya soroti adalah kampus merupakan ruang ilmiah untuk menghasilkan argumen keilmuan untuk mengentaskan masalah. Dan dengan adanya surat ini, terjadi pembungkaman dan pengebirian,” jelasnya.

Ia pun mengajak elemen mahasiswa lainnya, agar turut serta dalam agenda aksi yang akan dilakukan oleh pihaknya. Ia pun mengecam mahasiswa yang tidak turun ke jalan, karena mencari aman.

“Kita sebagai mahasiswa harus memposisikan diri sebagai pendorong perubahan. Mahasiswa tidak boleh mencari aman,” tegasnya.(DZH/ENK)

19 Oktober 2019
Alhamdulillah, Bayi yang Dibuang Akhirnya Punya Orang Tua Angkat

Walikota Serang Syafrudin didampingi Ketua P2TP2A Kota Serang Ade Jumaiyah menyerahkan bayi yang dibuang kepada orang tua angkatnya di RSUD Banten, Jumat (18/10/2019)

CIPOCOKJAYA , BANPOS – Bayi yang beberapa hari lalu ditelantarkan oleh orang tuanya, akhirnya mendapatkan orang tua angkat yang baru. Berdasarkan seleksi, dari 72 pasangan yang berminat mengadopsi, pasangan Ari James Faridi dan Fitriyani yang berhak mengasuh anak itu.

Walikota Serang, Syafrudin, mengatakan bahwa seleksi yang dilakukan oleh pihak Pemkot Serang beserta instansi terkait lainnya, telah menjatuhkan pilihan kepada Ari dan Fitriyani karena beberapa pertimbangan.

“Yang dipilih itu yang pertama adalah mereka yang belum memiliki anak selama 12 tahun menikah. Lalu secara ekonomi mereka mapan, punya tanggung jawab yang tinggi baik secara moral maupun fisik, dan memiliki keinginan yang tinggi untuk memiliki anak,” ujarnya di RSUD Banten, Jumat (18/10/2019).

Plt. Dirut RSUD Banten, Danang Hamsah Nugroho, mengatakan bahwa kondisi bayi sudah stabil, dan sudah dapat dibawa pulang.

“Kalau untuk persyaratan dari RSUD itu sudah selesai ya. Karena kewajiban kami disini adalah pada saat daruratnya saja. Dan saat ini sudah stabil. Sisanya diserahkan kepada P2TP2A untuk syarat administrasi lainnya,” tuturnya.

Orang tua angkat bayi, Ari, mengatakan bahwa ini merupakan yang kedua kalinya mereka mengajukan diri sebagai orang tua angkat. Namun, baru kali ini mereka berhasil memenuhi syarat sebagai orang tua angkat.

“Alhamdulillah ini merupakan anugrah dari Allah bagi kami. Dan alhamdulillah pak wali telah mempercayakan kepada kami untuk mengurus anak ini, setelah melalui berbagai tahapan. InsyaAllah kami akan amanah,” tandasnya. (DZH)

18 Oktober 2019
Dindikbud Cuekin Bupati Soal Penyegelan SMPN 1 Mancak

Gerbang SMPN 1 Mancak masih digembok dan dijaga oleh pihak yang mengaku ahli waris dari lahan SMP tersebu, Kamis (17/10/2019)

CIOMAS , BANPOS – Atas kasus penyegelan SMPN 1 Mancak, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, mengaku telah berulang kali memerintahkan Dindikbud Kabupaten Serang, agar segera menyelesaikan permasalahan ini melalui jalur hukum. Namun hingga penyegelan yang kesekian kalinya, upaya hukum yang diperintahkan masih belum juga dilaksanakan.

Alhasil, berlarutnya permasalahan antara ahli waris dengan Pemkab Serang ini memicu bentrokan antara ahli waris dengan masyarakat dan alumni yang tergabung dalam Forum Peduli SMPN 1 Mancak. Bentrokan ini terjadi saat masyarakat dan alumni mencoba untuk membuka paksa segel yang dipasang oleh ahli waris.

“Soal SMPN 1 Mancak ini juga saya sudah menyampaikan berulang-ulang ke Dinas Pendidikan sejak kejadian penggembokan, supaya diselesaikan secara tuntas ke bagian hukum. Saya bilang ini tidak bisa dibiarkan, ini coba kita ke ranah hukum supaya di sana diselesaikan,” ujarnya di Ciomas, Kamis (17/10).

Menurutnya, hal ini merupakan langkah untuk menyelesaikan permasalahan, dan membuka kebenaran siapa yang berhak atas lahan tersebut. Karena menurutnya, baik Pemda maupun ahli waris sama-sama mengklaim kepemilikan, dengan bukti dari masing-masing pihak.

“Makanya enggak bisa kan satu pihak merasa masing-masing. Dua-duanya harus duduk di pengadilan. Enggak bisa langsung gembok gitu, kan ngga beres persoalannya. Kasihan juga kan masyarakat,” ucapnya.

Saat dikonfirmasi oleh BANPOS, Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Asep Nugraha Jaya, mengaku tidak tahu menahu bahwa pihaknya diperintahkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Bahkan, ia menanyakan siapa yang memberikan perintah.

“Dari siapa itu yang menyatakan bahwa Dindik yang menyelesaikan?” ujarnya melalui sambungan telepon.

Saat dijawab bahwa Bupati yang memberikan pernyataan, ia berkilah bahwa dirinya sedang berada di jalan tol. “Saya lagi di tol nih,” katanya tanpa memberikan respon lebih lanjut. (MUF)

18 Oktober 2019
Sempat Bergejolak, Ketua Gerindra Nakhodai Pemuda Pancasila Kabupaten Serang

Pengurus Ormas Pemuda Pancasila (PP) Banten beserta jajaran berfoto bersama usai pelaksanaan Muscab ke V PP Kabupaten Serang di Kota Serang, Kamis (17/10/2019).

SERANG , BANPOS – Meskipun sempat terjadi gejolak dan mendapat boikot dari beberapa pengurus PAC namun pelaksanaan Muscab Ke V Pemuda Pancasila (PP) bisa berjalan tertib.

Dalam kesempatan itu, politisi sekaligus Ketua DPC Gerindra Kabupaten Serang dipercaya memegang amanat sebagai ketua umum Pemuda Pancasila (PP) Kabupaten Serang periode 2019-2023.

Syamsul Rizal terpilih secara musyawarah mufakat dalam agenda Muscab ke – V Pemuda Pancasila Kabupaten Serang, di Kota Serang, Kamis (17/10/2019).

Dalam Muscab ini, dihadiri oleh 20 pengurus PAC dari 29 PAC PP yang tersebar di wilayah Kabupaten Serang. Caretaker PP Kabupaten Serang Wahyudin Djahidi menuturkan Muscab ini adalah musyawarah tertinggi dalam organisasi PP bukan hanya sekedar pemilihan ketua MPC tetapi evaluasi untuk program-program kerja ke depan oleh ketua terpilih nanti.

“Jadi ini adalah momentum bagaimana nanti ketua terpilih dapat melaksanakan tugas yang baru dengan program-program yang memang terasa kepada masyarakat terutama kepada anggota PP,” katanya.

Memang, tadi pelaksanaan Muscab sempat ada sedikit tertunda, ada sedikit gejolak yang menurut kami tidak sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Namun Alhamdulillah bisa berjalan lancar.

“Saya berharap ketua terpilih bisa membawa organisasi ini menjadi lebih baik minimal mereka memiliki kesektariatan yang jelas jangan sampai terkesan Pemuda Pancasila ini nggak punya kantor,” ujarnya.

Sementara itu Syamsul Rizal Ketua Terpilih PP Serang mengatakan, memang sampai saat ini PP Kabupaten Serang belum memiliki sekretariat milik pemuda Pancasila.

“Mudah-mudahan di bawah pimpinan saya seluruh struktural dan jajarna harus bisa menjalankan program yang direncanakan dalam rapat pleno nanti,” ucapnya.

Sementara itu Ketua Umum PP Banten Johan Aripin Muba menuturkan bahwa dengan adanya muscab ini bisa membawa PP kabupaten Serang berjalan lebih baik lagi.

“Meskipun tadi sempat ada gejolak dan hanya diikuti oleh 20 PAC PP Se – Kabupaten Serang namun Muscab ini secara aturan sudah sah,” ujarnya.

Pihaknya meminta kepada ketua terpilih untuk memperhatikan anggota agar pada saat perekrutan anggota tidak ada anggota yang terpapar radikalisme.

“Kita PP sangat menolak keras adanya radikalisme dan terorisme ideologi kita satu satu ideologi Pancasila. Kami mendukung pemerintah dan kepolisian untuk mendukung pemerintah memberantas radikalisme,” ucapnya. (DIK)

18 Oktober 2019
Diduga Tawuran di Jalan Raya, Seorang Pelajar Jadi Bulan-bulanan Warga

Seorang pelajar yang diduga melakukan aksi tawuran menjadi bulan-bulanan warga, beruntung aparat kepolisian cepat datang ke lokasi. Peristiwa memprihatinkan dunia pendidikan ini terjadi di Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Kota Serang, Jumat (18/10/2019)

WALANTAKA , BANPOS – Sebanyak tiga orang pelajar yang belum diketahui asalnya, menjadi bulan-bulanan warga Kelurahan Nyapah, Kecamatan Walantaka, Jumat (18/10) setelah warga selesai menjalankan ibadah solat Jumat.

Peristiwa main hakim sendiri ini diduga berawal dari aksi pelajar yang melakukan tawuran di kawasan tersebut. Kesal aksi yang kerap dilakukan setiap akhir pekan di kawasan tersebut, warga setempat geram dan mencoba membubarkan aksi nakal pelajar tersebut. Karena mendapatkan perlawanan dari warga, para pelajar masuk dan bersembunyi di rumah warga.

Mengetahui masih ada pelajar yang bersembunyi, warga pun menyisir ke beberapa lokasi, beruntung aparat Polsek Walantaka yang sedang berpatroli mengamankan para pelajar yang bersembunyi di rumah warga.

Seorang warga setempat Kamsin (38) mengatakan jika warga kesal akibat ulah oknum pelajar yang kerap tawuran di jalan raya. Bahkan, ada warung milik warga yang dirusak oleh oknum pelajar ini.

“Tadi di Cibogo ada warung yang di lempari,” kata Kamsin. (AZM)

18 Oktober 2019
Warga Citangkil Gagalkan Pencurian Kabel PLN

Sejumlah petugas rekanan PLN dibantu warga memperbaiki kabel PLN yang nyaris dicuri. Warga setempat berhasil menggagalkan aksi pencurian kabel PLN yang berada di wilayah hukum Polsek Ciwandan tepatnya di Jl Raya Anyar, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil.
LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

CILEGON , BANPOS – Pencurian kabel PLN kembali terjadi diwilayah hukum Polsek Ciwandan tepatnya di Jl Raya Anyar, Kelurahan Samangraya, Kecamatan Citangkil. Namun pencurian kabel tersebut dapat digagalkan pemuda yang sedang ronda malam.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kabel PLN tersebut sudah dipotong oleh pencuri dan dibiarkan tergeletak di bawah gardu SMA B 418, ketika hendak mengambil hasil curian tersebut warga yang sedang ronda malam curiga dengan sekumpulan orang yang tidak dikenal sedang mengonggok kabel, karena merasa curiga petugas ronda meneriaki maling akhirnya aksi kejar – kejaranpun terjadi yang membuat sekumpulan pencuri lari tunggang langgang dengan meninggalkan barang hasil curianya di tengah jalan.

Seorang warga Samangraya Rudi (20) mengatakan, kejadian pencurian kabel Pln ini terjadi pada jam 04.00 pagi, ketika kami dengan beberapa pemuda lain sedang melakukan ronda malam, ketika kami sedang keliling kami curiga dengan adanya sekumpulan orang yang tidak dikenal sedang memonggok kabel dibarengi dengan padamnya lampu.

“Lalu kami meneriaki mereka hingga terjadi aksi kejar – kejaran antara dia dan kami yang membuat para pencuri tersebut lari tunggang langgang dengan meninggalkan hasil curianya ditengah jalan,” katanya Jum’at (18/10/2019).

Lebih lanjut dikatakannya, setelah mereka lari tunggang langgang dengan meninggalkan hasil pencurianya akhirnya kami melaporkan ke petugas PLN untuk memperbaiki gardu yang padam akibat dicurinya kabel PLN tersebut.

“Kami lalu melaporkan ke pihak PLN bahwa ada pencurian kabel PLN tidak berselang lama petugas PLN tersebut mengamankan kabel hasil pencurian dan selanjutnya memperbaiki gardu agar lampu segera dinyalahkan,” katanya. (LUK)

18 Oktober 2019
Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden, Polda Banten Terjunkan 1500 Personel

Kapolda Banten Irjen Pol Tomsi Tohir melakukan pemeriksaan terhadap pasukan yang mengamankan jalannya pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024, Jumat (18/10/2019)

SERANG , BANPOS – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat juga menjelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 Polda Banten melakukan pengamanan dan memperketat penjagaan di wilayah hukum Polda Banten.

Kapolda Banten, Irjen Pol Tomsi Tohir mengatakan bahwa pihaknya menerjunkan kurang lebih 1500 personel gabungan yang terdiri dari anggota Polri, TNI, Dishub, BPBD, Senkom dan Sat Pol PP untuk memperketat penjagaan di Banten.

“Totalnya ada 1500 berikut dengan peralatannya berikut dengan TNI dan yang lainnya kita bersama sama di sini kompak sampai dengan kegiatan rangkaian pelantikan Presiden dan Wakil Presiden berjalan dengan lancar,” ucapnya saat ditemui BANPOS usai melakukan Apel Gelar Pasukan Kesiapan Pengamanan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024 di Mapolda Banten, Jumat (18/10/2019).

Kegiatan ini lakukan untuk mengantisipasi ancaman-ancaman yang dapat menggangu dan berpotensi menggangu seluruh kegiatan di Jakarta, tetap melaksanakan keamanan dan ketertiban di wilayah Banten dengan melakukan pengamanan di titik-titik yang dianggap rawan.

“Sampai dengan saat ini untuk masyarakat dari Banten untuk kegiatan kegiatan berpotensi menggangu acara tersebut belum ada, upaya kita adalah komunikasi, silaturahmi dan titik- titiknya tidak bisa kita sampaikan di sini secara terbuka,” ujarnya.

Lebih lanjut Tomsi mengatakan bahwa pihaknya akan menjaga jalur strategis dimana massa akan dengan mudah menembus jalur tersebut untuk berangkat ke Jakarta.

“Untuk event yang besar tentunya kita siaga berikut dengan kesiapan peralatan dan untuk jalur strategis itu tentunya dilakukan penjagaan, pemantauan itu sudah pasti dan personel-personel tentunya disiagakan di titik-titik tertentu juga meningkatkan kewaspadaan kemudian kita bersama-sama berembuk kemudian kita melaksanakan kegiatan antisipasi,” pungkasnya. (ZIK)

18 Oktober 2019
Sesuai Edaran Manakertrans, UMP 2020 Naik 8,51 Persen

SERANG, BANPOS – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menetapkan kenaikan upah minimum provinsi (UMP) 2020 sebesar 8,51 persen. Penetapan tersebut harus ditindaklanjuti oleh gubernur untuk ditetapkan paling lambat 1 November mendatang.

Besaran kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor B-m/308/HI.01.00/X/2019 yang diterbitkan pada 15 Oktober 2020, berisi tentang penyampaian data tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) 2019.

Selanjutnya, telah terbit surat Kepala BPS RI Nomor B-246/BPS/1000/10/2019 tertanggal 2 Oktober 2019. Adapun nilai inflasi nasional adalah sebesar 3,39 persen dan ‎pertumbuhan ekonomi nasional atau PDB sebesar 5,12 persen‎.

Sementara berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, penetepan upah minimum (UM) diatur pada pasal 44 ayat 1 dan 2. Besaran upah minimum adalah upah minimum tahun sebelumnya ditambah upah minimum tahun sebelumnya yang dikalikan oleh tingkat inflasi plus pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, prosentase kenaikan UMP 2020 mencapai 8,51 persen.

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten, Karna Wijaya, Kamis (17/10) membenarkan, adanya SE dari Kemenaker terkait kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen.

“Agar tidak misskomunikasi, itu kan mengacu ke SE itu yah, SE itu kan sudah jelas, berarti masih menggunakan PP 78. Jadi bukan kata saya itu, itu (kenaikan UMP 2020, red) menggunakan itu (formula di PP 78, red) karena SE,” katanya.

Ia menjelaskan, SE itu ditujukan kepada gubernur yang selanjutnya akan ditindak Disnakertrans. Pertama, pihaknya akan meneruskan SE tersebut ke bupati dan walikota. Selanjutnya, akan kembali ditindaklanjuti melalui rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten.

“Itu surat itu ditujukan kepada gubernur yah, jadi kita menunggu disposisi dari Pak Gubernur. Jadi nanti Pak Gubernur itu akan mengirimkan surat ke bupati/walikota sebagai tindak lankut SE Menaker tersebut,” ungkapnya.

Disinggung apakah, UMP Banten bakal naik sesuai SE tersebut, Karna belum bisa memberi kepastian. Sebab, rekomendasi kenaikan UMP 2020 baru bisa diperoleh berdasarkan rapat Dewan Pengupahan Provinsi Banten.

“Kita belum bisa berandai andai yah, (rapat) Dewan Pengupahannya kan belum dilaksanakan. Mungkin minggu depan yah. Paling telat 1 November (besaran UMP 2020) sudah diterbitkan. Setelah itu baru penetapan UMK (upah minimum kabupaten/kota),” ungkapnya.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten Al Hamidi mengungkapkan, dalam pembahasannya, rumusan UMP 2020 tetap akan mengacu pada aturan yang berlaku yaitu PP Nomor 78 Tahun 2015. Pihaknya tetap akan menggunakan aturan tersebut lantaran produk hukum itu belum dicabut oleh pemerintah.

“Tetap mengacu pada PP 78 terus Permenaker (Nomor) 15 (tahun 2018 tentang upah minimum) dan Undang-undang 13 (tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) belum ada perubahan. Kemarin kan teman-teman (buruh) unjuk rasa, terus di Jakarta juga unjuk rasa, tapi belum ada perubahan,” tuturnya.

Diungkapkannya, pembahasan dan penetepan UMP akan dilakukan lebih dulu dibanding UMK. Sebab, UMP sudah harus ditetapkan 60 hari sebelum diberlakukan pada 1 Januari 2020. Sementara untuk UMK sudah harus ditetapkan 40 hari sebelum diberlakukan.

“Penetapan UMP dan UMK di tahun ini. Jadi UMP dan UMK yang dibahas di 2019 untuk (diberlakukan di) tahun 2020. Pembahasan dan penetapan selesai Oktober-November ini,” pungkasnya. (RUS/ENK)

18 Oktober 2019
Syafrudin Menolak Keras Aksi Terorisme dan Radikalisme

Walikota Serang Syafrudin tengah memberikan sambutan dalam acara P2WKSS Kota Serang. (Foto : Istimewa)

SERANG , BANPOS – Walikota Serang H. Syafrudin menghimbau masyarakat kota serang menjaga wilayah supaya aman dan kondusif jika ingin unjuk rasa unjuk rasanya lah yang bagus, unjuk rasa bagus memberikan masukan – masukan yang positif jangan sampai anarkis.

“Saya atas nama walikota serang mengajak menolak keras menolak Semua Bentuk Aksi Unjuk Rasa Anarkis dari Pihak Manapun, Mari kita menolak aksi unjuk rasa yang berakhir anarkis, kita utamakan penyampaian pendapat secara damai tanpa harus berbuat anarkis,” ujaranya, Kamis (17/10/2019).

Selanjutnya Syafrudin mengajak masyarakat untuk mendukung keamanan dan kondusifitas pelantikan JOKOWI – MA’RUF AMIN sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI Periode 2019-2024 karena mereka terpilih secara resmi dan konstitusional.

“Mari kita wujudkan situasi aman dan kondusif menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden serta
Mari mendukung Polri khususnya Polda Banten dalam menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif, dalam rangka pelantikan ini kami berharap masyarakat tidak ikut berdemo cukup berdoa di dirumah, supaya pelantikan berjalan aman dan kondusif,” katanya.

Terakhir ia berpesan kepada masyarakat untuk menolak perbuatan atau aksi yang bersifat Radikalisme serta Terorisme yang menyebabkan perpecahan bangsa Indonesia.

“Saya yakin masyarakat Banten pasti bersungguh-sungguh untuk menolak radikalisme dan anti pancasila di banten demi menjaga keutuhan NKRI, serta mengajak menjaga situasi kamtibmas yang aman dan kondusif dengan tidak terprovokasi dengan segala bentuk berita Hoax yang dapat memecah keutuhan NKRI,” tutup Syafrudin. (DIK/AZM)

17 Oktober 2019
Minta Direvisi, Perda Diniyah di Kota Cilegon Mubazir

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Al-Khairiyah Cilegon menggelar audiensi dengan Pemko) Cilegon, Rabu (16/10/2019).
LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

CILEGON , BANPOS – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Al-Khairiyah Cilegon mendesak Peraturan Daerah (Perda) Kota Cilegon 1/2018 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah direvisi. Pasalnya implementasi Perda Kota Cilegon 1/2018 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah, dinilai mubajir karena belum efektif.

Dalam Perda tersebut salah satunya mengatur terkait persyaratan masuk SMP Negeri untuk melampirkan ijazah atau Syahadah Diniyah bagi yang beragam Islam. Saat ini, masih banyak sekolah yang membolehkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tanpa melampirkan syahadah diniyah.

Implementasi Perda Diniyah yang belum maksimal, terkuak dalam audiensi yang dilakukan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Al-Khairiyah Cilegon dengan Pemkot Cilegon.

Audiensi dilaksanakan di Ruang Rapat Walikota Cilegon, Rabu (16/10). Rombongan DPD Al-Khairiyah Cilegon yang dipimpin Sayuti Zakaria diterima oleh Asda I Pemkot Cilegon Taufiqurrahman didampingi Staf Ahli Walikota Cilegon Erwin Harahap dan Syafrudin Pakpahan.

Asda I Pemkot Cilegon Taufiqurrahman mengatakan, terkait perhatian terhadap honor guru madrasah telah diperhatikan oleh Pemkot Cilegon. Honor guru madrasah di Kota Cilegon pada 2019 nanti Rp450 ribu per bulan.

“Dibanding daerah lain itu kita termasuk tinggi,” akunya.

Taufiq menambahkan, adanya perwal yang perlu dicabut akan segera ditindaklanjuti oleh Bagian Hukum Setda Kota Cilegon. Agar, setelah dicabtunya Perwal 25 tahun 2014 tentang Perubahan Perwal 44 tahun 2011, Perda 1 tahun 2018 tentang Madrasah Diniyah bisa berjalan efektif.

“Saat ini memang banyak anak lulus SD mau masuk SMP tidak mencantumkan Syahadah Diniyah, tetapi tetap diberi catatan untuk menyelesaikan Sekolah Madrasah Diniyah ketika duduk di SMP,” terangnya.

Sementara itu, Ketua DPD Al-Khairiyah Cilegon Sayuti Zakaria mengatakan, kehadiran pihaknya ke Pemkot Cilegonuntuk menyampaikan berbagai permasalahan yang saat ini dihadapi oleh Madrasah Diniyah Taklimiyah dan Awaliyah (MDTA) yang ada di Kota Cilegon. Sarana dan prasarana MDTA masih banyak yang kekurangan. Saat ini, perda yang ada mubazir karena belum efektif diterapkan.

“Tuntutan kami yaitu tentang Perda Diniyah, Perda nomor 1 tahun 2018 tentang Wajib Belajar Madrasah Diniyah Awaliyah dan Perwal nomor 44 tahun 2011 tentang Wajib Diniyah, kami menganggap, Perwal dan Perda itu sudah cocok. Tapi, adanya Perwal 25 tahun 2014 tentang Perubahan Perwal 44 tahun 2011. Ada tiga pasal yaitu pasal 1, 6, dan 13a yang kami soroti,” kata Zakaria ditemui usai audiensi. (LUK)

17 Oktober 2019