Petugas sedang memeriksa saluran gas di stasiun Gas R/S Sektor 5 desa tongas wetan probolinggo setelah acara penyaluran gas PGN kepada masyarakat sektar. (Frizal/Jawapos)
JAKARTA , BANPOS – Pemerintah berencana menyesuaikan harga gas untuk rumah tangga. Namun, kenaikan harga tersebut bukan di atas harga jual elpiji. Sebab, pemerintah sedang mendorong diversifikasi energi dari elpiji 3 kg ke pemakaian gas bumi.
“Rencananya, minggu depan BPH Migas melakukan public hearing dengan pemerintah daerah,” ujar Plt Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Djoko Siswanto di sela peresmian jaringan gas (jargas) bumi untuk rumah tangga di Probolinggo Rabu (16/10/2019).
Jargas di Probolinggo dan Pasuruan terbagi menjadi sebelas sektor dengan total 8.150 sambungan rumah tangga. Gas tersebut bersumber dari Husky CNOOC Madura Ltd dengan alokasi 0,2 MMSCFD.
“Policy pemerintah asal perubahan itu masih di bawah elpiji tidak masalah,” ucapnya.
Sampai akhir 2018 lalu, total jargas rumah tangga mencapai 486.229 sambungan. Sebanyak 67 persen atau 325.773 sambungan di antaranya dibangun dengan menggunakan dana APBN. Sebanyak 155.771 atau 32,04 persen dibangun dengan menggunakan dana PGN dan 4.685 sambungan dengan dana Pertamina.
“Pada 2020 akan bangun 300 ribu sambungan dengan anggaran Rp 3 triliun. Target ini naik tiga kali lipat jika dibandingkan dengan 2019,” jelasnya.
Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Redy Ferryanto menyatakan, saat ini PGN mengoperasikan 564.445 sambungan rumah tangga. Sebagian besar dibangun dengan APBN. Di Jatim, hingga akhir tahun lalu (koma) total 65.961 sambungan menggunakan dana APBN.
“Harapan kami, adanya sambungan gas rumah tangga di Kabupaten Probolinggo dan Pasuruan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat,” katanya.
Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Sumihar Panjaitan menjelaskan, dalam public hearing yang membahas kenaikan harga gas untuk rumah tangga tersebut, akan diundang sejumlah pemerintah kabupaten/kota.
“Pada public hearing itu, kami dengar dulu, lalu kami kaji. Kemudian, akan kami sarikan dalam penetapan harga,” ungkapnya. (RES/C20/OKI/EST/AZM/JPG)
Walikota Serang Syafrudin tengah memberikan sambutan dalam acara P2WKSS Kota Serang. (Foto : Istimewa)
SERANG , BANPOS – Setelah menyelesaikan pembangunan jalan di beberapa ruas. Pemkot Serang berencana akan melakukan pembangunan dan perbaikan beberapa ‘jalan tikus’ yang selama ini dijadikan jalan alternatif oleh masyarakat agar nyaman dilalui. Hal ini diungkapkan Walikota Serang Syafrudin, kepada BANPOS.
Syafrudin juga mengatakan bahwa Pemkot Serang bukan hanya akan membangun jalan yang notabene besar saja. Akan tetapi Pemkot juga akan membangun jalan ‘Tikus’, supaya dapat lebih bagus dan nyaman.
“Seperti jalan yang dari sebelah Kecamatan Cipocok Jaya, menembus sampai arah ke Polda dan juga bisa belok ke arah Kemang itu, juga akan kami bangun. Jadi nanti ada dua jalur yang kami bangun disana,” ungkapnya.
Selain jalan tikus, Syafrudin menjelaskan pihaknya saat ini telah merencanakan pembangunan di beberapa lokasi pada 2020 mendatang. Hal ini menurutnya merupakan prioritas pembangunan, untuk mengatasi permasalahan kemacetan.
“Ini merupakan prioritas pembangunan infrastruktur yang kami canangkan. Hal ini selain agar masyarakat nyaman, juga untuk meminimalisir, bahkan menghilangkan titik-titik kemacetan yang ada di Kota Serang,” ujar Syafrudin kepada awak media, Selasa (15/10).
Beberapa titik jalan yang akan dibangun oleh Pemkot Serang, kata Syafrudin, yaitu dari Kaujon Kelunjukan, sampai kepada Kuranji. Pembangunan tersebut berbentuk pelebaran jalan.
“Jadi dari jalan Kaujon Kelunjukan sampai dengan perempatan Cikulur, jalan arah Kuranji, pada 2020 nanti itu akan kami perlebar jalannya,” tuturnya.
Jalan Turus yang kerap kali dikeluhkan oleh masyarakat, lanjut Syafrudin, juga tak luput dari pembangunan.
“Yang ketiganya yang sudah dibuat DED, jalan Turus yang melewati RSUD Kota Serang itu sampai ke Kelurahan Bendung. Ini kan seringkali dikeluhkan karena banyak lubang yang besar jalanannya, ini insyaAllah pada 2020 sudah mulai dibangun,” jelasnya.
Mengenai anggaran, Syafrudin mengaku anggaran tersebut berasal dari APBD Kota Serang, dibantu dengan anggaran dari Bantuan Provinsi (Banprov). Dengan demikian, ketiga proyek pembangunan tersebut, dapat dilakukan betonisasi seperti halnya jalan Dadap-Walantaka.
“Nanti mudah-mudahan ada bantuan dari provinsi yang cukup besar, sehingga nanti InsyaAllah semua dapat dibetonisasi seperti jalan Dadap-Walantaka,” tandasnya. (DZH)
CURUG , BANPOS – Melawan saat diminta menunjukan tempat persembunyian kelompoknya, YS (29) Desa Ciujuk, Kecamatan Cadasari, Kabupaten Pandeglang terpaksa dilakukan tindakan tegas. Gembong curanmor ini berhasil diringkus setelah kaki kirinya terkena peluru tajam petugas Unit Reskrim Polsek Curug, Rabu (16/10/2019).
“Dari tersangka YS, diamankan 5 unit sepeda motor hasil kejahatan. Selain YS, juga kita amankan HB (22) tersangka penadah yang tinggal masih satu kampung dengan tersangka YS,” ungkap Kapolsek Curug Iptu Shilton kepada wartawan.
Kapolsek menjelaskan terungkapnya kasus pencurian motor ini berawal dari adanya informasi penjualan motor dan HP murah yang mirip dengan yang milik korban Rosita Sari, warga Kelurahan Pancalaksana, Kecamatan Curug, Kota Serang yang hilang dicuri pada Sabtu (28/9). Wanita yang berprofesi sebagai bidan ini melaporkan kehilangan motor Honda Beat dan handphone ke Mapolsek Curug.
“Tersangka YS melakukan pencurian motor dan HP dengan cara masuk rumah korban. Pelaku membawa motor menggunakan kunci kontak yang ada di meja televisi,” terang Shilton.
Berbekal dari laporan itu, tim reskrim bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan HB. Minggu (13/10/2019) sekitar pukul 07.00, tersangka HB berhasil diamankan di rumahnya. Berikut barang bukti HP, tersangka HB langsung digelandang ke Mapolsek Curug untuk dilakukan pemeriksaan.
“Dalam pemeriksaan tersangka HB, mengakui HP yang dipegangnya itu dibeli dari tersangka YS seharga Rp600 ribu,” kata Kapolsek.
Berbekal dari keterangan HB, tim unit reskrim langsung bergerak mengejar tersangka YS dan berhasil menangkap tersangka tak jauh dari rumahnya. Dari tersangka YS ini, petugas juga mengamankan 5 unit motor berbagai merk yang tidak memiliki dokumen kepemilikan dan diduga seluruhnya merupakan kendaraan hasil kejahatan.
“Dalam pemeriksaan tersangka mengaku 5 motor tersebut hasil kejahatan bersama beberapa rekannya. Dari pengakuan ini, kami berusaha mengembangkan kasus untuk mendapatkan pelaku lainnya,” ujar Shilton.
Tersangka YS diminta untuk menunjukan tempat persembunyian rekan-rekannya masih di sekitar Kecamatan Cadasari. Namun dalam pengembangan itu, tersangka berusaha melarikan diri. Tak mau buruannya lepas, petugas berusaha menangkap kembali sambil memberikan tembakan peringatan.
“Karena tidak diindahkan, tersangka yang merupakan residivis terpaksa kita lakukan tindakan tindakan tegas dengan menembak bagian tubuh. Tersangka YS berhasil kita tangkap setelah bagian kaki kiri terkena tembakan,” tegas Kapolsek seraya mengatakan tersangka YS dijerat Pasal 363 KUHP dengan hukuman lebih dari 5 tahun, sedangkan HB dijerat Pasal 480 KUHP terkait penadahan. (AZM)
SERANG, BANPOS – Moratorium penerimaan tenaga sukarela (TKS) yang ditetapkan Gubernur Banten, tak diindahkan Sekretariat DPRD Banten. Seiring munculnya rezim baru di DPRD Banten, muncul sejumlah TKS baru yang keberadaannya dipertanyakan.
Seorang sumber BANPOS di internal DPRD Banten mengatakan, setidaknya ada enam TKS ‘siluman’ bekerja di lingkungan Setwan DPRD Banten. Mereka disebut TKS Siluman karena dianggap keberadaannya tidak jelas dasar hukumnya. Mereka bertugas di Bagian Humas, Subag Fraksi dan Aspirasi.
Sumber itu mengatakan, keenam orang TKS baru bekerja tanpa dasar yang jelas, karena mereka tak mengantongi surat maupun legalitas lain dalam bekerja. Dikatakannya, empat orang TKS ditempatkan di Subag Fraksi Aspirasi, dan lainnya ditugaskan di fraksi.
“Mereka dipekerjakan tanpa ada landasan hukumnya dan tidak pula mengantongi dokumen maupun ketetapan apapun untuk bekerja di Setwan DPRD Banten,” kata sumber BANPOS, Selasa (15/10).
Ketika dikonfirmasi, Kasubag Fraksi dan Aspirasi Sekretariat DPRD Banten, Sunjana mengakui keberadaan enam TKS baru di lingkungannya. Namun, tidak semua bekerja dibawahnya, karena sebagian bekerja untuk membantu fraksi-fraksi di DPRD Banten.
“Sebenarnya sudah banyak wartawan yang menanyakan ini kepada saya, saya kira statement saya sama dengan yang saya berikan kepada wartawan lain,” kata Sunjana.
Meski demikian, Sunjana tetap mengakui bila para TKS baru itu bekerja tanpa dasar hukum maupun status yang jelas. Karena, mereka tidak mengantongi Surat Penempatan Tugas (SPT) dari Setwan DPRD Banten.
Sunjana juga mengklaim, keberadaan para TKS itu tidak bermasalah karena tidak menimbulkan beban bagi keuangan negara. Karena, para TKS itu tidak digaji oleh Setwan DPRD Banten.
Namun, Sunjana juga tidak menutup kemungkinan di tahun depan para TKS yang dianggap bermasalah itu direkrut menjadi TKS resmi. Karena tidak menutup kemungkinan di tahun 2020 nanti Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Banten akan mengeluarkan kebijakan mengeluarkan TKS-TKS yang saat ini dinilai tidak berkinerja baik.
“Ya bisa saja kan nanti Sekwan mengeluarkan kebijakan seperti itu, artinya TKS Setwan yang dihonor dari APBD Banten jumlahnya tetap, tidak bertambah,” kata Sunjana.
Sunjana juga mengaku, perekrutan enam TKS itu dilakukan atas sepengetahuan dan ijin dari Kasubag Tata Usaha (TU) dan Kepegawaian, Emboy Iskandar dan Sekwan, Deni Hermawan. Menurutnya, kedua orang itu mempersilakan perekrutan karena memang tidak membebani APBD Banten.
Ketika dikonfirmasi, Kasubag Tata Usaha dan Kepegawaian DPRD Banten, Emboy Iskandar tidak berada di tempat.
Terpisah, Ketua LSM Gerakan Masyarakat untuk Perubahan (Gempur), Mulya Nugraha juga mempertanyakan perekrutan TKS siluman itu. Menurutnya, Gubernur Banten, Wahidin Halim sudah susah payah menertibkan kehadiran TKS-TKS yang tidak jelas di lingkungan Setwan DPRD Banten.
“Ini jelas bertentangan dengan kemauan Gubernur Banten untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, apalagi perekrutan ini dilakukan atas persetujuan Sekwan, yang seharusnya menjadi pengawal kebijakan gubernur,” kata Mulya.
Mulya juga sanksi dengan keberadaan para TKS itu bila mereka dianggap bisa membantu kinerja DPRD Banten. Pasalnya, dengan tidak ada dasar hukum dari keberadaan mereka, maka apapun hasil kerja mereka tidak dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum.
“Kalau ternyata pekerjaan mereka bermasalah, siapa yang akan bertanggung jawab? Nanti saling lempar lagi antara yang merekrut dan yang memberi ijin,” kata Mulya.
Menurut Mulya, keberadaan enam TKS bermasalah itu menjadi wujud ketiadaan itikad baik dari Sekwan DPRD Banten untuk menerapkan sistem kepegawaian yang bersih dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Menurutnya, ini mencederai rasa keadilan bagi para TKS yang sudah disaring dan bekerja sesuai koridor aturan.(ENK)
Walikota Cilegon, Edi Ariadi.CILEGON, BANPOS – Walikota Cilegon Edi Ariadi menegaskan, pihaknya tidak menyetujui adanya rencana pembuangan sampah dari Kota Cilegon, ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) Cilowong milik Pemkot Serang. Menurutnya, lebih baik organisasi perangkat daerah (OPD) terkait memaksimalkan TPSA yang ada di Kota Cilegon.
“Kita optimalkan Bagendung itu kenapa, apakah karena ada asap atau fumigasinya, lebih baik kita evaluasi untuk mencari kelamahan kita, karena saya juga tidak setuju kalau sampah kita dibuang ke Cilowong,” ujar Edi usai menghadiri acara Sosialisasi Penerapan Smart Card, di Greenotel Mega Block, Selasa (15/10).
Jika sampah Kota Cilegon dibuang ke Cilowong, Edi menilai, hal tersebut menjadi bukti bahwa Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cilegon gagal, dan Dinas Kesehatan pengasapannya kurang, serta anggota pemulung yang ada di TPSA Bagendung kurang terorganisir. Oleh karenanya, harus ada evaluasi beberapa hal.
“Kita lihat luasan TPSA, dan cara penumpukannya gimana, serta peristiwa beberapa waktu lalu kebakaran, sekarang kita cari cara bagaimana mengendalikannya. Serta, bagaimana kita mengoptimalkan TPS sementara,” tuturnya.
Edi menambahkan, pihaknya berharap TPS sementara yang tersebar di sejumlah wilayah di Kota Cilegon, berupa kontainer bisa efektif, sehingga sampah tidak langsung dibuang ke TPSA.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Pengelola sampah dan limbah B3 di DLH Cilegon Muhammad Teddy Soeganda, mengaku bahwa permintaan pembuangan sampah ke TPSA Cilowong pada saat terjadi kebakaran di TPSA Bagendung milik Pemkot Cilegon.
“Itu jaman kebakaran minta tolong ke DLH Serang untuk bisa menerima sampah dari Cilegon khusus dari pihak industri bukan keseluruhan dari Cilegon,” imbuhnya.
Teddy mengaku saat ini aktifitas di pembuangan sampah di TPSA Bagendung sudah normal kembali.
“Sekarang sudah normal kembali dari Bagendung. Dan yang dibuang kesana (TPSA Cilowong) dari pihak industri karena pihak industri bayar, karena kesana juga mereka bayar per kubikasi,” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, secara tegas Pemkot Serang menolak permintaan Pemkot Cilegon, untuk ikut membuang sampah di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Cilowong, Kecamatan Taktakan, Kota Serang. Hal ini dikarenakan kondisi TPAS Cilowong, sudah sangat tidak memungkinkan dan memadai untuk menampung sampah.
“Terkait dengan masalah Pemkot Cilegon untuk membuang sampah di Kota Serang, kemungkinan besar kami tidak akan terima. Karena kondisi TPAS yang ada di kami membutuhkan penanganan secara khusus. Sehingga kalau kami menerima sampah dari Cilegon, itu tidak akan bisa menampung,” ujar Kepala DLH Kota Serang, Ipiyanto, Senin (14/10).
Selain itu, ia mengatakan bahwa TPAS Cilowong sudah terlalu banyak menampung sampah dari Kabupaten Serang, Kota Serang dan sampah perkantoran dari Pemerintahan Provinsi Banten. Sehingga, perlu adanya penataan dari sisi pengelolaannya agar permasalahan sampah bisa diselesaikan, bukan hanya sekedar dipindahkan.
“Kemudian, kami juga harus membuat kajian tentang kelayakan Cilowong. Apakah masih bisa difungsikan atau tidak untuk ditahun ini dan tahun ke depan. Kalaupun masih bisa digunakan, berapa lama lagi bisa difungsikan. Jadi langkah-langkah itu yang harus kami lakukan,” tuturnya.(LUK/ENK)
SMPN 1 Mancak kembali disegel oleh pihak yang mengaku sebagai ahli waris lahan.
SERANG, BANPOS –Ketegasan Pemkab Serang dalam menangani persoalan sengketa tanah SMPN 1 Mancak dipertanyakan. Pasalnya, meski mengklaim telah melaporkan penyegelan sekolah tersebut ke aparat penegak hukum.
Namun dalam kenyataannya penyegelan oleh pihak yang mengaku ahli waris tanah kembali berulang. Atas kondisi ini, Pemkab Serang berencana menggandeng pengacara negara dalam menyelesaikan pesoalan tersebut.
Menyikapi hal tersebut, Direktur Eksekutif Pusat Telaah Informasi Regional (Pattiro) Banten, Angga Andrias meminta Pemkab bertindak tegas atas persoalan tersebut. Meski demikian meminta agar persoalan sengketa dan gugatan tersebut segera diselesaikan di Pengadilan karena menyangkut Perdata.
“Sebetulnya hal ini menjadi dilema bagi Pemda Serang, karena satu sisi lahan tersebut digunakan untuk pelayanan dasar, untuk masyarakat dan sisi lainnya ada hak masyarakat yaitu penggugat yang harus dibela atau tidak,” ujarnya.
Angga memandang bahwa hal ini harus diselesaikan di jalur hukum, dan sah saja jika Pemkab Serang menggandeng pengacara negara, dalam hal kepentingan masyarakat. Begitupun dengan penggugat memiliki hak konstitusional menyewa pengacara untuk membela haknya.
“Yang saya khawatirkan statment pidana, ini kan seperti bentuk ancaman. Sebaiknya jangan dilakukan terlebih dahulu, memang sudah ada putusan yang kuat dari kedua belah pihak?” ujarnya seraya menanyakan status pelaporan Pemkab terhadap penggugat di penyegelan sebelumnya.
Supaya hal ini tidak terjadi lagi, mengingat peristiwa tersebut mengganggu pelayanan publik di mana siswa terpaksa belajar di gedung lainnya. Maka, Angga menyarankan agar Pemkab melalui Dinas Pendidikan dan berkoordinasi dengan BPN untuk menyelesaikan persoalan legalitas aset lahan dan bangunan sekolah.
“Supaya tidak ada gugatan sengketa lagi. Harus ada pengarsipan yang sangat baik, dilengkapi berkas-berkasnya (sertifikat). Selama ini, Kepala sekolah berganti, pegawai yang pensiun, dikhawatirkan berkas tersebut tercecer,” tandasnya.M
Sementara itu, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah mengklaim telah mengambil langkah tegas terkait penyegel SMPN 1 Mancak. Setelah upaya mediasi tidak berhasil, dan penyegelan masing berulang, Pemkab Serang memutuskan mengambil langkah hukum.
Laporan sudah dilakukan ke Polda Banten, dan akan meminta bantuan Kejaksaan. Tatu menegaskan, sudah memerintahkan Kepala Dindikbud dan Kepala Bagian Hukum untuk membawa masalah ini ke ranah hukum.
“Karena (jika tidak dibawa ke ranah hukum,) tidak akan tuntas-tuntas. Kan ini buktinya digembok lagi,” kata Tatu.
Sekadar diketahui, ratusan siswa-siswi SMPN Mancak terpaksa melanjutkan kegiatan belajar mengajar (KBM) di gedung PGRI Kecamatan Mancak, Senin (14/10). Hal itu terjadi karena gerbang sekolah mereka kembali disegel untuk kali ke empat oleh Aris Rusman bin Jainul, yang mengaku sebagai ahli waris lahan sekolah tersebut.
Menurut Tatu, saat Pemkab Serang akan membawa masalah ini ke ranah pidana, Aris Rusman seakan menunjukkan sikap islah atau berdamai. Namun, kemudian selalu berulah dengan menyegel sekolah. “Sudah curiga dari dulu, orang ini nggak beres,” ujar Tatu.
Oleh karena itu, tegas Tatu, agar permasalahan lahan SMPN 1 Mancak tidak terkatung-katung dan jelas atas kepemilikannya, tidak ada jalan lain agar dibawa ke ranah hukum.
“Jadi supaya jelas, mau punya mereka atau Pemda, jadi jelas, jadi masyarakat ngga jadi korban,” tuturnya.
Ia menegaskan, Pemkab Serang punya bukti kuat terkait kepemilihan lahan SMPN 1 Mancak. Pemkab pun mempersilakan Aris Rusman menggugat perdata ke pengadilan, tetapi tidak dilakukan.
“Karena ini jelas aset Pemda. Kan kalau Pemda menyebutkan punya bukti bawa ke ranah hukum perlihatkan di sana, supaya beres. Kalau kayak gini, kan kasihan anak-anak sekolah, masyarakat juga tidak tenang,” ujarnya.
Kepala Bagian Hukum Setda Pemkab Serang, Sugi Hardono menegaskan, Pemkab Serang punya status kuat terkait lahan SMPN 1 Mancak. Tercatat di buku aset dan punya akta jual beli (AJB). Namun saat proses sertifikasi, terhambat karena Aris Rusman yang memiliki lahan di sebelah SMPN 1 Mancak tidak mau tanda tangan.
“Dia malah mengklaim memiliki lahan SMPN 1 Mancak, tapi tidak berani gugat perdata kita,” ujarnya.
Menurut Sugi, Pemkab Serang sudah melaporkan Aris Rusman ke Polda Banten pada Juli lalu. Terbaru, Pemkab Serang meminta bantuan Kejari Serang selaku pengacara negara.
“Kami kan sudah kerja sama dengan kejaksaan. Nanti Kejari Serang membantu kita melakukan pendampingan dalam masalah ini,” tandasnya. (MUF/AZM)
SERANG, BANPOS – Mencuatnya unggahan media sosial (medsos) yang mengarah pada ujaran kebencian, atau kerap disebut sebagai nyinyir, mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini pun menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas aparaturnya.
Kepala BKPSDM Kabupaten Serang, Ishak Abdurouf, mengatakan bahwa ASN dibatasi oleh aturan kepegawaian. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi ASN, agar tidak melakukan tindakan yang melanggar batasan, seperti nyinyir di medsos.
“Dalam PP 53, disitu diatur bahwa ASN itu punya batasan-batasan tertentu. Diantaranya harus taat terhadap Pancasila, UUD 45, termasuk di dalamnya tata nilai etika di masyarakat. Jadi saya mengimbau kepada ASN di Kabupaten Serang, untuk berhati-hati dalam memposting tentang keadaan yang terjadi saat ini,” katanya melalui sambungan telepon.
Jadi, kata Ishak, ASN di Pemkab Serang harus menjaga diri dan bertingkah sebagaimana ASN yang benar. Ia menuturkan bagwa ASN merupakan panutan masyarakat, terutama guru.
“Guru ini kan mendidik anak-anak yang akan berkembang di masa depan agar mempunyai etika yang baik. Baik itu guru sekolah yang berbasis agama maupun negeri,” ucapnya.
Jika ada ASN yang bertindak seperti itu, lanjut Ishak, maka pihaknya tidak akan segan-segan untuk menindak secara tegas ASN tersebut.
“Nanti kalau ada ASN yang melakukan hal-hal yang tidak benar, maka ASN tersebut akan ditindak tegas menggunakan PP 53 tersebut. Mudah-mudahan di Kabupaten Serang ini tidak ada ASN yang melakukan hal tersebut,” tandasnya.(DZH/ENK)
CILEGON, BANPOS – Tensi politik jelang Pilkada Cilegon tahun 2020 mendatang semakin menarik untuk diikuti. Baru-baru ini beredar surat ajakan kepada mantan kepala desa untuk memenangkan salah satu calon walikota Cilegon yang akan maju pada kontestasi.
Dalam surat tersebut lengkap dari tanggal kegiatan, tempat, peserta, pemateri kegiatan sampai rondown acara.
Saat coba dihubungi Sekretaris Kegiatan, Cecep Haerudin menampik kegiatan tersebut bukan untuk memenangkan salah satu calon untuk pilkada 2020 mendatang namun hanya sekedar silaturahmi biasa.
“Ngga ada rapat pilkada, kita mah cuma silaturahmi saja. Hanya sebatas reunian saja silaturahmi karena lama nggak ketemu-temu, ini nggak ada pembahasa soal pilkada. Kita mah hanya silaturahmi,” katanya saat dikonfirmasi, Selasa (15/10).
Cecep mengaku pertemuan itu, untuk membuat program kerja paguyuban mantan kepala desa.
“Konsultasi pertemuannya disana sekalian reuni sekalian penentuan pembuatan program paguyuban seperti apa? Nggak ada sampe ke 2020. Itu ranahnya lain kan,” kilahnya.
Saat disinggung terkait anggaran kegiatan itu, Cecep mengaku hasil iuran dari para anggota.
“Itu mah anggaran pribadi. Kalau pakai APBD dari mana kita alurnya. Saat ini ada sekitar 28 orang kalau yang lain-lainnya sudah meninggal, sudah tua sakit. Saya tegaskan ini hanya silaturahmi saja kita mah, karena lama tidak bertemu,” pungkasnya.
Hal senada dikatakan, salah satu mantan kepala desa, Zainal Abidin. Ia mengaku kegiatan tersebut baru wacana. “Baru wacana aja, pengen ketemuan mantan lurah, pengen ngobrol aja kalau ngomongin pilkada masih jauh,” singkatnya.
Namum diketahui, pada rundown kegiatan tersebut tertera strategi dan rekomendasi pemenangan pilkada Kota Cilegon 2020. Dan, adapun pembicara pada kegiatan tersebut kental sebagai anggota partai, yaitu Dra, Hj. Ratu Ati Marliati, Endang Efendi, Tohir AS, dan H. Sahruji.
Adapun waktu kegiatan, berlangsung pada Kamis – Jumat (17-18) Oktober 2019, di salahsatu Hotel di Bandung, Jawa Barat. Dan untuk keberangkatan akan di laksanakan pada Rabu (16/10) pukul 14:00 WIB, dimana untuk titik kumpul tertera di kantor DPD Golkar. (LUK/RUL)
Pemprov Banten Perkuat Ekonomi di Pesantren / ISTIMEWA SERANG, BANPOS – Direktorat Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, pada Kementerian Perindustrian memberikan bimbingan teknis terhadap seratusan santri di Banten. Melalui kegiatan itu diharapkan, santri memiliki modal keterampilan dan kemampuan untuk mengembangkan usaha kecil menengah.
Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Banten, Babar Suharso, seusai menghadiri acara bimbingan teknis, Selasa (15/10). Kegiatan bimbingan teknis yang dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Serang diikuti 120 santri, ustaz dan pengasuh pondok pesantren Al Mubarok, Kota Serang dan Pondok Pesantren Nur El Falah, Kabupaten Serang.
Hadir dalam kegiatan itu, Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah dan Aneka, pada Kementerian Perindustrian, perwakilan dari Kabupaten/Kota Serang dan lain-lain.
Menurut Babar, fokus utama kegiatan itu adalah memberikan pelatihan terhadap santri dan ustaz. Setelah mengikuti pelatihan, para ustaz diharapkan dapat menularkan kemampuannya kepada para santri.
“Selain memiliki kemampuan ilmu agama, para santri juga diharapkan dapat memiliki keterampilan untuk mengembangkan ekonomi kecil dan menengah. Mudah-mudahan, selepas lulus dari pesantren, para santri dapat mengembangkan ekonomi dan diharapkan tidak menjadi pengangguran. Bagi mereka yang membuka pesantren, juga diharapkan dapat mengembangkan kemampuannya kepada para santri,” ujar Babar.
Adapun, produk yang dikembangkan di dua pesantren itu adalah pembuatan roti dan sandal. Selain memberikan pelatihan cara membuat roti dan sandal, pemerintah juga memberikan bantuan peralatan pembuatan roti. Salah satu perusahaan, yaitu Sari Boga siap menyuplai bahan baku pembuatan roti.
Babar juga mengatakan, ke depan santri juga akan dibekali kemampuan mengembangkan ekonomi digital dan pelatihan otomotif. “Pada tahun ini baru dua pesantren. Tahun depan diharapkan lebih banyak lagi,” ucapnya.
Ditanya tindak lanjut pengembangan ekonomi pesantren, Babar mengaku, Dinas Perindustrian dan Perdagangan siap memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilan pesantren, termasuk pelatihan tentang pengemasan produk.
“Minimal kan bisa memenuhi pasar internal pesantren. Kalau sudah mampu memenuhi kebutuhan roti dan sandal di pesantren, sudah bagus. Karena kebutuhan sandal di pesantren ternyata sangat tinggi,” kata Babar.
Babar juga memaparkan soal pemilihan pondok pesantren sebagai sasaran program. Menurut dia, pesantren di Banten sangat banyak, baik pesantren salafi maupun modern. Tercatat sekitar 4.180 pesantren yang terdapat di Banten.
Sementara, Gari Wibawaningsih dalam sambutannya mengatakan, kehadiran ekonomi digitalisasi di kalangan santri, sangat penting. Dengan menguasai digital, mereka akan bersaing pada era industri saat ini dan ke depan.
“Terkait meningkatnya pekerja dari luar negri yang datang ke Indonesia, saya berpesan agar para santri dapat lebih disiplin. Saya ingin Industri di Indonesia bisa jadi yang terkuat di Asia. (RUL)
Prof Lili Romli (tengah) saat menghadiri pelantikan pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Kabupaten Serang periode 2019-2020, di Kecamatan Pontang pada Minggu (13/10) / ISTIMEWA SERANG, BANPOS — Peniliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang juga salah seorang kandidat Bupati Serang Prof Lili Romli menghadiri pelantikan pengurus Pelajar Islam Indonesia (PII) Kabupaten Serang periode 2019-2020. Pada kesempatan itu, Lili mendorong kaum milenial agar terus melahirkan kreativitas, supaya pengangguran di Kabupaten Serang terus berkurang.
Kegiatan yang digelar di Kecamatan Pontang pada Minggu (13/10) juga dirangkaikan dengan seminar kewirausahaan. Hadir dalam kegiatan itu sebanyak 200 pelajar dari sejumlah wilayah di Kabupaten Serang.
“Pertama, saya mengucapkan selamat kepada pengurus (PII) yang baru, semoga dapat menjalankan program-program yang sudah disusun bersama dan PII dapat memberikan konstribusi bagi para pelajar dan mahasiswa dalam meningkatkan intelektualitas dan keterampilan, sehingga kelak bisa memberikan kontribusi pada masyarakat,” katanya.
Menurut Lili, kegiatan seminar kewirausahaan sangat positif, bahkan harus diperbanyak. Sebab, melalui kegiatan ini akan mendorong lahirnya pengusaha-pengusaha muda kreatif. Hal itu juga sejalan dengan upaya pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran.
Melalui kiprah pengusaha-pengusaha muda, kata pria kelahiran Pontang ini, akan banyak terserap calon tenaga kerja, khususnya asal Kabupaten Serang. Pada gilirannya, tingkat pengangguran di Kabupaten Serang secara bertahap akan terus mengalami pengurangan.
Kehadiran investor yang dapat menyerap tenaga kerja banyak atau padat karya, juga sangat diperlukan, guna bersama-sama mengatasi masalah pengangguran di Kabupaten Serang.
“Pengembangan ekonomi yang didorong kalangan milenial akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan di daerah, khususnya di wilayah kecamatan. Tentu jika bicara pertumbuhan ekonomi di wilayah, sejalan dengan visi dan misi saya, yaitu melahirkan lembaga pelatihan di tiap kecamatan. Melalui lembaga itu, akan lahir calon tenaga kerja andal dan tentu juga calon pengusaha,” kata Lili.
Lili juga menyoroti soal masih banyaknya pengangguran di Kabupaten Serang. Padahal, Kabupaten Serang merupakan daerah industri dan memiliki sumber daya yang melimpah.
“Ironis memang, sumber daya alam Kabupaten Serang sangat berlimpah bahkan kita punya daerah industri, tetapi angka pengangguran mencapai 12,70 persen. Ini sangat miris. Dengan kegiatan ini (seminar) maka diharapkan para kaum milenial mampu melakukan terobosan dahsyat dengan ide-ide kreatifnya,” ucapnya.
Para peserta seminar terlihat sangat antusias mengikuti kegiatan ini, karena ternyata mereka sangat membutuhkan pembinaan dan bimbingan. Mus salah seorang pelajar yang berasal dari Lebak Wangi mengaku sudah lama merindukan kegiatan seminar. Selain menambah wawasan juga menjadi motivasi agar terus semangat dalam belajar kewirausahaan.
“Sungguh pembicara banyak out of the box, banyak yang tidak terpikirkan selama ini dan ternyata benar-benar sangat memberikan pencerahan. Kami berharap para pelajar di Kecamatan Lebak Wangi bisa melaksanakan kegiatan model seperti ini, bahkan tidak hanya untuk pelajar tapi untuk pemuda pada umumnya juga,” ujar Mus.
Ia juga mengajak semua pihak, baik itu pemerintah maupun kalangan lain bersama-sama membina para pelajar dan pemuda di Kabupaten Serang ini. (RUL)
SERANG, BANPOS – Mencuatnya unggahan media sosial (medsos) yang mengarah pada ujaran kebencian, atau kerap disebut sebagai nyinyir, mendapatkan kecaman dari berbagai pihak. Hal ini pun menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, untuk meningkatkan kualitas aparaturnya.
