BANTEN POS

Kategori: HEADLINE

  • Setahun, 10 Ribu Warga Banten Jadi TKI

    Setahun, 10 Ribu Warga Banten Jadi TKI

    Foto Ilustrasi TKI
    Ilustrasi Tenaga Kerja Indonesia

    SERANG , BANPOS  – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Banten mencatat sebanyak 10 ribu warga Banten berangkat ke luar negeri menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) setiap tahunnya.

    Sementara  negara yang dituju TKI asal Banten yaitu Malaysia, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Tiongkok dan Autralia.

    “Dalam setahun kita memberangkatkan sekitar 10 ribu TKI asal Banten. Untuk penempatan kerja sendiri itu tersebar di sejumlah negara, kaya Jepang, Hongkong, Tiongkok, Korea Selatan, Autralia. Tapi yang paling banyak itu ke Malaysia,” kata Kepala Disnakertrans Banten, Al Hamidi saat dihubungi melalui telepon, Senin (14/10).

    Ia menjelaskan, ribuan TKI asal Banten tersebut berasal dari empat kabupaten yang menjadi kantung-kantung pekerja migran.

    “Yang paling banyak itu dari Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak dan Kabupaten Tangerang. Kalau Kota Cilegon, Kota Serang, Kota Tangerang dan Tangerang Selatan ada juga tapi sedikit,” ujarnya.

    Dikatakan Al Hamidi, para TKI asal Banten mayoritas bekerja di sektor industri, sedangkan sisanya bekerja di sektor perkebunan dan jasa. “Rata-rata di pabrik elektornik kaya Sony, Rinnai dan industri laiinya. Dan sisanya itu di sektor perkebunan dan jasa. Dana kalau dihitung rupiah gaji mereka itu mencapai lima jutaan lebih, tapi bayar pajak juga,” katanya.

    Lebih lanjut, Al Hamidi mengaku jika November mendatang akan ada proses perekrutan tenaga kerja yang akan ditempatkan ke Jepang. Saat ditanya berapa target yang akan diterima, ia mengaku hal tersebut tergantung kebutuhan industri di Jepang.

    “Tergantung kebutuhannya berapa. Kalau bisa 10 ribu yah nggak apa-apa. Tapi kan susah juga lolosnya. Intinya yang lolos yah diberangkatkan. Dan nanti kerjanya diperusahaan,” ujarnya.

    Saat ditanya rencana penempatan tenaga kerja asala Banten untuk di kawasan Timur Tengah, Al Hamidi mengaku belum melakukan itu. Meski begitu, dirinya tidak memungkiri jika banyak juga TKI bukan hanya dari Banten tapi berbagai daerah di Indonesia yang menjadi TKI ilegal di Timur Tengah.

    “Banyak yang ilegal, walaupun jumlahya saya nggak hafal. Bahkan saya dapat informasi ada juga TKI yang berangkat lewat travel umroh,” katanya.

    Ditambahkan Al Hamidi, selain penempatan tenaga kerja di luar negeri, pihaknya juga melakukan penempatan kerja di dalam negeri.

    Diketahui, untuk penempatan tenaga kerja di dalam negheri dibagi menjadi tiga kategori.

    Pertama, penempatan tenaga kerja lokal yang dilakukan melalui bursa kerja, kedua penempatan tenaga kerja antar provinsi. Dan ketika penempatan tanag kerja transmigrasi.

    “Untuk yang antar provinsi kita juga sudah kerjasama dengan pemerintah Batam dan Manado. Tapi masalahnya dua daerah itu UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) masih di bawah Banten, jadi jarang ada yang mau. Selain tiga itu kita juga melakukan program perluasan kesempatan kerja salah satunya dengan mengajak masayarakt untuk membuta usaha mandiri. Supaya bisa bekerja sendiri, dagang apalah pokonya kerja,” jelasnya.

    Terpisah, Humas Kantor Imigrasi Klas II Serang, Teuku Fausa Fenrian mengaku, pihaknya belum mendapatkan data resmi berapa jumlah warga Banten yang membuat paspor sebagai syarat bekerja ke luar negeri. “Saya belum tahu mas. Nanti saya koordinasikan dulu yah,” ujarnya. (RUS/AZM)

  • Ikatan Mahasiswa Bojonegara-Puloampel Diminta Berinovasi dan Kreatif

    Ikatan Mahasiswa Bojonegara-Puloampel Diminta Berinovasi dan Kreatif

    Pengurus Ikatan Mahasiswa Bojonegara-Puloampel (IKMBP) komisariat UIN SMH Banten berfoto bersama usai melaksanakan Pendidikan Kaderisasi (Pendekar) gelombang ke – 2, di di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon, 11 – 13 Oktober 2019, Kemarin.

    CILEGON , BANPOS – Pengurus Ikatan Mahasiswa Bojonegara-Puloampel (IKMBP) komisariat UIN SMH Banten, kembali melaksanakan Pendidikan Kaderisasi (Pendekar) gelombang ke – 2. Pendekar adalah sebuah proses kaderisasi pertama atau masa orientasi IKMBP kepada mahasiswa yang berasal dari daerah Bojonegara – Puloampel, dan sedang menuntut ilmu di Perguruan Tinggi. Hal tersebut merupakan sebagai langkah awal untuk masuk menjadi anggota IKMBP.

    Hal itu diungkapkan oleh Ketua umum IKMBP komisariat UIN SMH Banten, Ari Dailami. Dia mengatakan, kegiatan itu juga dilakukan karena posisi strategis dan pentingnya peran dan fungsi mahasiswa sebagai agent of change. Mahasiswa yang notabennya adalah agen perubahan, diharapkan mampu melakukan inovasi dan kreativitas dalam melakukan perubahan yang positif untuk daerahnya sendiri.

    “Perubahan tersebut dapat diraih, apabila mahasiswa mempunyai wadah untuk menyalurkan potensi diri, minat bakat dan sebagainya,” ujarnya.

    Ari menegaskan, bahwa sangat penting bagi mahasiswa untuk dapat berorganisasi di luar kampus. Selain untuk belajar, menggali potensi diri, menambah ilmu pengetahuan dan wawasan hal ini juga dapat mempererat kekeluargaan.

    “Wadah mahasiswa Bojonegara Puloampel itu hanya ada satu yaitu IKMBP,” tegasnya.

    Sementara, Ketua umum PP IKMBP, Ali Rohman, menyatakan bahwa IKMBP adalah organisasi kedaerahan yang memiliki asas kekeluargaan dan memiliki cita-cita untuk mensejahterakan masyarakat Bojonegara-Puloampel. Menurutnya, IKMBP adalah wadah yang tepat bagi mahasiswa untuk belajar tentang nilai-nilai kedaerahan.

    “IKMBP mampu mencegah dogma-dogma industrialisasi yang sudah masuk ke daerah Bojonegara Puloampel, yang akan mengganggu keutuhan persatuan dan kesatuan rakyat Bojonegara Puloampel,” ujarnya.

    Pentingnya berorganisasi, kata Ali, manfaat yang akan dirasakan bukan hanya saat ini. Tetapi ketika dihadapkan oleh realitas kehidupan di masyarakat pun, akan terus dirasakan oleh setiap mahasiswa.

    “Terus semangat dan terus gali potensi diri dalam organisasi yang adik-adik pilih karena manfaatnya yang begitu besar,” pesannya.

    Acara ditutup secara resmi oleh ketua umum PP IKMBP. Dalam kegiatannya, diikuti setidaknya oleh 30 peserta yang asli berasal dari Bojonegara Puloampel. Ketua pelaksana, Nina Uswatun Hasanah, mengatakan dengan rasa haru dan bangga karena kegiatan berjalan sukses.

    “Alhamdulillah, kegiatan Pendekar berjalan dengan lancar dan sukses. Dalam pembukaan juga hadir salah satu pendiri IKMBP, kang Miftahul Arif,” ujarnya.

    Kegiatan Pendekar bertajuk ‘Mewujudkan Generasi Millenial yang Kritis dan Progresif dalam Menumbuh Kembangkan Potensi Daerah’. Kegiatan tersebut, dilaksanakan di Gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Kota Cilegon, selama 3 hari yang di mulai dari tanggal 11 – 13 Oktober 2019. (MUF/AZM)

  • Kontingen Kabupaten Serang Optimis Juara di Pospeda Banten

    Kontingen Kabupaten Serang Optimis Juara di Pospeda Banten

    Wakil Bupati Serang Pandji melepas kontingen Kabupaten Serang pada Pospeda Banten, di halaman Pendopo Bupati Serang, Senin (14/10/2019).

    SERANG , BANPOS – Wakil Bupati Serang, Pandji Tirtayasa, optimis atlit Kabupaten Serang meraih juara umum pada Pekan Olah raga dan Seni Antar Pondok Pesatren Daerah (Pospeda) ke-VI Provinsi Banten, yang digelar pada 14 sampai 16 Oktober 2019.  Hal itu, dikatakan Pandji setelah melepas kontingen Kabupaten Serang, di halaman Pendopo Bupati Serang, Senin (14/10/2019).

    Pandji berpesan, agar atlet bisa menjaga stamina dan mental untuk meraih juara pada Pospeda 2019. Mengingat, pada tahun 2018 lalu, atlit Kabupaten Serang meraih juara umum dan mewakili Provinsi Banten pada ajang Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren (Pospenas) tingkat Nasional.

    “Mudah-mudahan kita bisa merebut  juara umum dan saya berharap untuk Pospenas Banten, diwakili santri dari Kabupaten Serang,” ujar Pandji usai melepas Kontingen.

    Pandji juga berkomitmen, akan memberikan apresiasi khusus kepada atlet yang berprestasi untuk menjadi juara dan mewakili Banten pada tingkat Nasional.

    “Insya Allah ada kadeudeuh (penghargaan) dari kami bagi santri atau atlet yang berprestasi,” tutur Pandji.

    Sementara, Kabid Pemuda dan Olah Raga pada Disporapar Kabupaten Serang, Supriady mengungkapkan, Kontingen yang dilepas sebanyak 136 atlit yang terdiri dari 73 putra dan 63 putri, dan 30 official dari masing-masing Pondok Pesantren.

    “Kita Disporapar, sifatnya hanya sebagai Pembina, memantau saja. Berharap para santri punya prestasi di tahun 2019 ini, paling tidak bisa menampilkan yang terbaik kalau bisa pertahankan juara umum,” ujarnya.

    Adapun cabang olah raga yang akan dilombakan terdapat enam cabang olah raga dan seni 14 cabang. Untuk olahraga diantaranya futsal, bola voly, atletik, hadang, pencak silat, senam santri. Sedangkan untuk seni ada Hadroh, kaligrafi, pidato tiga bahasa, ukir (kriya) dan lainnya. Dari 136 atlit tersebut, tambah dia, berasal dari 14 ponpes se-Kabupaten Serang.

    “Awalnya ada 23 Ponpes yang ikut, setelah tahap seleksi, mengerucut menjadi 14 Ponpes yang lolos dan mewakili Kabupaten Serang dan kami berharap bisa meraih kembali juara umum, kalau melihat prestasi yang dimiliki atlit Kabupaten Serang,” tandasnya. (MUF/AZM)

  • Dana Santunan Korban Tsunami Warga Cilegon Cair

    Dana Santunan Korban Tsunami Warga Cilegon Cair

    Pasca peristiwa bencana tsunami yang terjadi di Banten / ISTIMEWA

    CILEGON, BANPOS – Setelah menunggu beberapa bulan akhirnya dana santunan kematian dari Pemerintah Pusat melalui Kementrian Sosial kepada masing – masing ahli waris kepada delapan warga Cilegon yang meninggal terkena bencana tsunami yang terjadi di Pandeglang pada 22 Desember 2018, cair.

    Dana santunan sebesar Rp15 juta perkorban itu langsung di terima melalui rekening masing – masing ahli waris dan dapat langsung dicairkan melalui bank yang di tuju yakni Bank Rakyat Indonesia (BRI) setempat.

    Kepala Seksi Perlindungan Sosial dan Korban Bencana(PSKB) pada Dinas Sosial Kota Cilegon, Tb Hkualizaman membenarkan dana santunan delapan korban tsunami warga Cilegon yang tewas pada saat bencana tsunami di Pandeglang sudah bisa di cairkan.

    “Dana santunan itu masuk ke rekening masing – masing ahli waris, adapun besaran sebesar Rp. 15 juta perkorban,” katanya, Senin (14/10).

    Adapun Delapan nama korban yang mendapat bantuan itu lanjutnya adalah Siti Alfiah warga link Ramanuju Baru, Kelurahan Citangkil, Kecamatan Citangkil, Asrul Mutaqin warga Link Karang Tengah, Kelurahan Kedaleman, Kecamatan Cibeber, Suparman dan Wawan warga link Tegal Buntu, Kelurahan Tegal Ratu, Harly Agustinus dan Emi Kusrini warga Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, El Varina warga Kelurahan Kedaleman Kecamatan Cibeber dan Ilh Hadi warga Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber.

    “Dari delapan orang itu baru satu yang mencairkan dan mengambil atas nama ahli waris Asrul Mutaqin, itu terlihat dari bukti pengambilan yang disetorkan kepada kami, dan untuk itu kami harapkan para ahli waris untuk segera mengambil dana santunan itu ke BRI dan bukti pengambilan disetorkan ke kami agar kami megetahui apa sudah diambil apa belum,” katanya. (LUK/RUL)

  • Diyakini Berikan Dampak Positif, HNSI Kota Cilegon Dukung Kegiatan Reklamasi PT Lotte

    Diyakini Berikan Dampak Positif, HNSI Kota Cilegon Dukung Kegiatan Reklamasi PT Lotte

    Ratusan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon dengan elemen organisasi masyarakat lainnya menggelar konsolidasi dan Deklarasi dukungan kegiatan reklamasi dan pendaaman kolam dermaga PT. Lotte Chemical Indonesia (PT. LCI) bertempat di pangkalan nelayan Tanjung Peni, Kota Cilegon, Senin (14/10). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

    CILEGON, BANPOS – Ratusan nelayan dari Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kota Cilegon bersama elemen organisasi masyarakat lainnya, menggelar konsolidasi serta Deklarasi dukungan kegiatan reklamasi dan pendaaman kolam dermaga PT. Lotte Chemical Indonesia (PT. LCI) bertempat di pangkalan nelayan Tanjung Peni, Senin (14/10).

    Ketua DPC HNSI Kota Cilegon Yayan Hambali mengatakan, jika asas manfaat kegiatan pembangunanan PT. LCI akan memberi pengaruh dan membawa perubahan terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar, serta dapat membuka peluang kesempatan bagi tenaga kerja dan membuka peluang usaha bagi pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, pihaknya bersepakat mendukung pembangunan Industri PT. Lotte Chemical Indonesia.

    “PT. LCI selama ini mampu bersinergi dengan kepentingan masyarakat kecil yakni nelayan tradisional terkhusus di Kota Cilegon oleh karena itu kita akan terus mengawal jalannya pembangunan serta investasi PT. LCI,” ungkap yayan.

    Selama ini menurut Yayan, PT. LCI selalu melibatkan masyarakat nelayan diantaranya sejak menggelar konsultasi publik, pembahasan dokumen Amdal, Acara Ground Breaking dan Adendum penilaian Amdal, ia juga berucap PT. Seven Gates Indonesia (PT. SGI) dan PT Boskalis sebagai pelaksana kegiatan reklamasi dan pendalaman kolam dermaga mampu bersinergi dengan kepentingan nelayan sekitar.

    “Kegiatan reklamasi dan pendalaman kolam dermaga ini awalnya sekitar bulan Juli 2019 akan tetapi di alihkan sekitar akhir bulan Oktober 2019 saat para nelayan sedikit aktivitas di laut karena musim angin kencang serta yang terpenting segala persyaratan dan perizinan kegiatan itu kan sudah terpenuhi sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku,” jelasnya.

    Sementara itu, perwakilan PT SGI Iman, sebagai pelaksana kegiatan reklamasi dan pendalaman kolam dermaga menjelaskan bahwa wilayah pengerukan pasir laut hanya akan dilakukan di sekitar kawasan pabrik, dimana di pesisirnya akan dibangun untuk kebutuhan dermaga, ia juga mengucapkan terimakasih kepada HNSI Kota Cilegon yang sudah bersinergi.

    “Sejauh ini kita apresiasi untuk HNSI Kota Cilegon karena memang paham akan pembangunan yang akan kita kerjakan, pasti disisi lain kita juga turut peduli dengan para nelayan sekitar tidak serta merta mengabaikan,” ungkapnya.

    Di lokasi yang sama, Ketua Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kota Cilegon Yahya Afandi membeberkan terkait potensi bencana alam akibat aktivitas kegiatan pembangunan PT. LCI dinilainya kurang tepat.

    Namun demikian ia mengatakan ketika izin-izin sudah terpenuhi sesuai regulasi sebagai warga negara yang baik tidak bisa melarang aktivitas pembangunan, namun dalam hal ini kapasitas Tagana sebagai organisasi yang tujuannya untuk membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana baik sebelum terjadinya bencana, pada saat terjadinya bencana dan sesudah terjadinya bencana. Mengingat menurutnya namanya potensi bukan berarti akan terjadi.

    “Deretan panjang bencana alam yang melanda Banten terakhir pada 22 Desember 2018 peristiwa tsunami yang disebabkan oleh letusan Anak Krakatau di Selat Sunda menghantam daerah pesisir Banten dan Lampung. Sedikitnya 426 orang tewas dan 7.202 terluka dan 23 orang hilang akibat peristiwa ini,” ungkapnya.

    Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tsunami disebabkan pasang tinggi dan longsor bawah laut karena letusan gunung dan Gempa bumi Banten 2019 adalah sebuah gempa dengan magnitudo 6,9 yang melanda Indonesia pada tanggal 2 Agustus 2019 di Samudera Hindia Pusat gempa berjarak 164 km dari Sumur, Kabupaten Pandeglang, Banten dengan kedalaman 48 Km.

    “Potensi bencana alam di Cilegon perlu di catat kehawatiran masyarakat Cilegon terkait anak gunung krakatau mengingat jaraknya ke Cilegon itu 70,7 KM jadi menurut kajian-kajian potensi bencana di alam di Kota Cilegon minim akan tetapi dalam tahap Pra Bencana yakni pencegahan, mitigasi dan kesiap siagaan Tagana Kota Cilegon sudah menyaiapkan langkah-langkahnya tentunya Tagana berperan paling aktif pada saat terjadinya bencana,” pungkasnya. (LUK/RUL)

  • Membantu Program Pemerintah, Kader JKN-KIS Bukan “Debt Collector”

    Membantu Program Pemerintah, Kader JKN-KIS Bukan “Debt Collector”

    Muta’Alim dan Aef Awaludin Al Bantani (ayah dan anak) yang menjadi kader JKN-KIS Kota Serang / RULIE SATRIA

    SERANG, BANPOS – BPJS Kesehatan terus melakukan sosialisasi bahkan penagihan langsung kepada peserta yang saat ini masih menunggak pembayaran premi. Penagihan langsung ini ternyata dilakukan oleh para relawan yang disebut juga dengan kader Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).

    Adanya istilah “debt collector” bagi kader JKN-KIS, dirasa tidak tepat, hal tersebut disampaikan langsung Kepala BPJS Kesehatan Cabang Serang, Sofyeni.

    “Kader JKN-KIS merupakan wujud partisipasi masyarakat yang turut membantu program pemerintah dalah hal pengoptimalan sosialisasi, edukasi, perekrutan peserta serta pengingat iuran, yang direkrut langsung oleh BPJS Kesehatan dengan kapasitas dan kriteria yang telah sesuai ditetapkan,” ungkap Sofyeni.

    Salah satunya Aef Awaludin Al Bantani (30), yang merupakan kader JKN-KIS asal Kampung Salila, Kelurahan Curug, Kecamatan Curug, Kota Serang. Menurutnya, pengertian “debt collector” yang berkembang di telinga masyarakat sangat melekat sebagai hal yang negatif dan diidentik sebagai preman.

    Namun sebaliknya, profesi kader JKN-KIS dapat dikatakan sangat membantu program pemerintah (BPJS Kesehatan), terutama bagi masyarkat yang terkena musibah kesehatan, terlebih masyarakat tersebut tergolong kurang mampu.

    Dirinya sangat membantah jika istilah tersebut dimaknai sebagai hal ‘debt collector’ yang berkonotasi negatif. Sebab, profesi yang saat ini sudah dia tekuni selama 1 tahun 2 bulan tersebut

    Ditambahkannya lagi, Aef yang ditemui dirumahnya menjelaskan dirinya selalu menggunakan atribut resmi dari BPJS Kesehatan dan tidak diperkenankan meminta uang langsung secara cash. Namun peserta akan diarahkan ke tempat pembayaran resmi saat melakukan reminder kepada peserta.

    “Skema mengingatkannya juga tidak langsung dibayarkan kepada relawan tapi bisa ke loket yang kerjasama dengan BPJS atau diminta ke rekanan BPJS Kesehatan seperti mini market yang ditunjuk dan ATM,” ungkap Aef, yang mengaku menjadi kader JKN-KIS sejak tahun 2018 lalu, saat ditemui dirumahnya, Kamis (10/10).

    Lebih lanjut Aef memaparkan, meski profesinya yang dijalani saat ini masih dianggap sebelah mata, namun dirinya tak patang arah untuk terus berusaha mengingatkan iuran JKN-KIS bagi segmen peserta informal atau Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU), di wilayahnya yang meliputi Kelurahan Sukajaya, Cilaku, Curug Manis dan Serang.

    “Terkadang masih suka mendapat perlakuan yang membuat hati tidak enak, namun saya tidak akan pernah bosan memberikan informasi, melakukan edukasi terkait Program JKN-KIS dan tidak lupa pula menanyakan masalah dan keluhan peserta, karena kebanyakan peserta yang tidak ingin membayar iuran karena keinginan gotong royong membayar yang masih rendah,” kata Aef yang merupakan salah satu kader JKN berprestasi di Kota Serang.

    Melihat penuh semangatanya Aef manjalani profesi sebagai kader JKN-KIS, mengetuk hati Muta’Alim yang merupaka Ayah kandung Aef untuk mengikuti jejak sang anak mejadi kader JKN-KIS.

    “Berprofesi sebagai kader JKN-KIS, saya kira sangat mulia dan saling membantu. Selain itu, kita dapat bersilaturahmi dengan banyak orang,” kata Muta’Alim yang juga Kader JKN-KIS di wilayah Kota Serang.

    Muta’Alim yang mengaku baru 5 bulan aktif sebagai kader JKN-KIS mengaku sangat bersyukur dapat menjadi kader JKN-KIS, meski sebelumnya saya tidak mengetahui apa itu kader JKN-KIS. Namun setelah dijalani, ternyata profesi seperti ini menurut saya sangat menyenangkan.

    “”Saya berharap, BPJS Kesehatan selalu dapat membantu melayani masyarakat, dikala mendapat musibah kesehatan. Sebab, biaya pengobatan kan memang tidak murah. Untuk itu, masyarakat bisa dapat saling bergotong royong terutama mengenai iuran BPJS Kesehatan.” Pungkas Muta’Alim.

    Diketahui, kader JKN-KIS merupakan wujud partisipasi masyarakat dalam mengsukseskan Program JKN-KIS dan diharapkan akan mengoptimalkan sosialisasi, edukasi, serta sebagai pengingat dan pengumpul iuran.

    Adapun saat ini, terdapat 78 Kader JKN-KIS aktif yang tersebar di Wilayah Serang Raya. Sebelum mereka diterjunkan ke lapangan, tiap Kader telah mendapatkan pelatihan/pembekalan yang terkait tugas pokok dan fungsi dari Kader JKN-KIS. Setiap Kader mengelola lebih kurang 100 sampai 500 keluarga binaan di sekitar wilayahnya, yang rutin mereka kunjungi dan edukasi. (RUL)

  • Sudah Kantongi Izin Kemenhub, PT LCI Akan Keruk Pasir Laut Selat Sunda

    Sudah Kantongi Izin Kemenhub, PT LCI Akan Keruk Pasir Laut Selat Sunda

    PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) / ISTIMEWA

    CILEGON, BANPOS – Kementrian Perhubungan akhirnya mengeluarkan izin pengerukan pasir laut, sebanyak 3,5 juta kubik untuk kepentingan reklamasi PT Lotte Chemical Indonesia (LCI).

    Pemberian izin ini berdasarkan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 195 tahun 2019 tentang Persetujuan Kepada PT Lotte Chemical Indonesia (LCI) Untuk Melaksanakan Kegiatan Kerja Keruk. Keputusan izin keruk ditandatangani oleh Menteri Perhubungan (Menhub), Budi Karya Sumadi tanggal 1 Oktober 2019.

    “3,5 juta kubik pasir yang akan dikeruk untuk kepentingan reklamasi seluas 12 hektare. Pihak otoritas pelabuhan akan terus mengawasi aktivitas pengerukan agar tak mengganggu lalu lintas kapal. Dalam aktivitas ini, kami pun tetap mengawasi aktivitas reklamasi sehingga tidak menyalahi aturan yang sudah ditetapkan,” kata Kepala Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Banten, Herwanto, Minggu (13/10).

    Menurut Herwanto, pihaknya telah menerima persetujuan kegiatan pengerukan dan reklamasi dari Kemenhub untuk PT LCI. Rencanannya penyedotan pasir laut masih menggunakan kolam labu Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS).

    “Jika kualitas pasir laut di Gosong Serdang tidak bagus, maka penyedotan akan dilakukan di Pulau Sangiang. Izin pengerukan ini pun sesuai yang diizinkan,” kata Herwanto.

    Lokasi pengerukan Gosong, lanjut Herwanto, merupakan alur laut tempat hilir mudik kapal. Meski rekomendasi izin penggerukan sudah keluar dari Kemenhub, PT LCI masih mempersiapkan segala hal yang akan dikerjakan. Seperti pemasangan bouy, pergelaran pipa serta persiapan teknis lainnya.

    “Rencananya hari ini (Minggu-red) pipa akan mulai digelar, dan pada pelaksanaanya akan terus kami awasi, jangan sampai melanggar dan tidak sesuai izin yang dikeluarkan,” katanya.

    Sementara itu, Manajer Operasional PT Seven Gates Indonesia Tommy menjelaskan, pengerukan pasir laut di sekitar Pulau Sangiyang hanya alternatif bilamana pasir di Gosong Serdang tidak bagus untuk reklamasi.

    “Sebenarnya Sangiang itu sebagai alternatif saja jika pasir di Gosong Serdang nggak bisa dipake untuk reklamasi,” ungkap Tommy.

    Dikatakan Tommy, pihaknya saat ini sudah melakukan persiapan untuk pekerjaan reklamasi di PT LCI. “Sekarang masih dalam persiapan segala macam, pekerjaannya akan dimulai pada November,” tandasnya.

    Perlu diketahui pemerintah melalui Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI, telah menerbitkan Surat Izin Keruk Kapal dan Reklamasi (SIKKR) untuk PT Lotte Chemical Indonesia (LCI).

    Rencananya, sebanyak 3,5 juta kubik pasir laut di Selat Sunda akan dikeruk untuk kepentingan reklamasi pabrik kimia asal Korea Selatan tersebut.

    Berdasarkan surat persetujuan itu, lokasi pengerukan terletak di dekat lokasi pabrik kimia asal Korea Selatan atau di Gosong Serdang. Lokasi itu merupakan alur laut tempat hilir mudik kapal.

    Kebutuhan pasir sebesar 3,5 juta kubik untuk kepentingan reklamasi seluas 12 hektare. Pihak berwenang pelabuhan akan terus melanjutkan aktivitas pengerukan agar tidak terjadi lalu lintas kapal. (LUK/RUL)

  • Tolak Reklamasi Wilmar, Nelayan Bojonegara Demo di Tengah Laut

    Tolak Reklamasi Wilmar, Nelayan Bojonegara Demo di Tengah Laut

    Nelayan Bojonegara demo tolak Reklamasi yang dilakukan PT Wilmar di kawasan perairan Bojonegara, Minggu (13/10). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

    BOJONEGARA, BANPOS – Ratusan nelayan Bojonegara yang tergabung dalam Aliansi Nelayan Pangsoran, Desa Bojonegara, Kecamatan Bojonegara, Kabupaten Serang

    melakukan aksi unjuk rasa ditengah laut atau Perairan Teluk Terate untuk menolak kegiatan Reklamasi perluasan Jetty yang dilakukan PT Wilmar di kawasan perairan Bojonegara, Kabupaten Serang, Banten, Minggu (13/10).

    Dari pantauan di lokasi, ratusan nelayan dengan menumpangi puluhan perahu ini mulai bergerak menuju lokasi reklamsi, untuk kemudian bergantian menyampaikan orasinya. Bahkan, ratusan nelayan juga menyuarakan untuk mengusir dua unit kapal penyedot lumpur yang berada di tempat tersebut.

    Penolakan ini dilakukan ratusan nelayan lantaran reklamasi yang sedang dilakukan tersebut, dianggap bisa merusak ekosistem laut, dan mengancam mata pencaharian warga yang bekerja sebagai nelayan.

    “Ini harus dihentikan karena ini mengancam mata pencaharian nelayan dan juga merusak ekosistem laut ditempat kita,” ujar Sarkani salah seorang Koordinator Aksi.

    Meskipun selama menjalankan aksi, pihak PT Wilmar sendiri belum menemui nelayan perihal penyelesaian masalah tersebut. “Yang sekarang tidak ada sama sekali, itikad baiknya tidak ada dari Wilmar ini,” katanya.

    Menurut Sarkani, investasi PT Wilmar untuk proyek reklamasi perluasan jetty ini mencapai Rp 130 Triliun dengan panjang 2,5 Kilometer dari dari darat ke laut. “Investasinya Rp 130 triliun, dengan panjang 2,5 km ke laut, kalau lebarnya saya belum tahu. Dan sangat mengancam ekosistem laut yang selama ini menjadi tempat nelayan mencari ikan,” jelasnya.

    Nelayan juga mengancam akan terus melakukan aksi unjuk rasa dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi, hingga tuntutan mereka dikabulkan untuk menghentikan kegiatan reklamasi ditempat ini.

    Selain itu juga, pihaknya mengaku akan melayangkan surat penolakan tersebut hingga ke pejabat otoritas provinsi maupun pemerintah daerah.

    Sementara itu, Perwakilan nelayan sekaligus aktifis LSM Laskar Pemuda Bojonegara (LPB), Suherman menyatakan kegiatan reklamasi yang dilakukan PT. Wilmar telah merugikan masyarakat nelayan di Bojonegara yang terus berkurang hasil tangkapannya.

    “Dalam UUD Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pemberdayaan Nelayan, jelas yang harus diperhatikan adalah nelayan. Baik nelayan kecil, nelayan tradisional

    maupun nelayan buruh. Dan apa yang dilakukan PT. Wilmar sangat jelas telah merugikan nelayan kecil dan nelayan tradisional karena tangkapan hasil nelayan sekarang semakin jauh dan penghasilan nelayan samakin sedikit,” ungkapnya.

    “Maka dari itu masyarakat Pangsoran melakukan aksi sebagai simbol perlawanan terhadap perusahaan yang tidak memperdulikan dampak bagi masyarakat nelayan,” imbuhnya.

    Selain itu, Suherman juga mendesak PT. Wilmar untuk tidak melanjutkan eksploitasi di wilayah laut yang sangat merugikan nelayan, karena ruang gerak nelayan semakin terbatas. Bahkan pihak nelayan juga mempertanyakan perizinan reklamasi perusahaan tersebut yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

    “Mereka (PT. Wilmar) sudah punya SIKR belum dari Kemenhub. Kalau ada ini jelas harus dikaji ulang. Jangan salah dulu masyarakat nelayan bisa menyekolahkan anaknya dari hasil melaut. Ketika perusahaan begitu rakus mengreklamsi laut, PT.Wilmar sangat jelas telah mengkebiri penghasilan nelayan. Lihan mereka (nelayan) jangankan untuk biaya sekolah untuk makan pun meraka susah,” tandasnya. (LUK/RUL)

  • Jabat Ketua Pergatsi, Hanan Siap Bawa Olahraga Gateball Berprestasi di Banten

    Jabat Ketua Pergatsi, Hanan Siap Bawa Olahraga Gateball Berprestasi di Banten

    Ketua Pergatsi Provinsi Banten, Muhamad Hanan Rahmadi / RULIE SATRIA

    SERANG, BANPOS – Persatuan Gateball Seluruh Indonesia (PERGATSI) Provinsi Banten periode 2019-2023, baru saja dikukuhkan di salah satu hotel di Kota Serang, Sabtu (12/10/2019).

    Muhamad Hanan Rahmadi, resmi menggantikan ketua sebelumnya Teguh Wieyana, yang sudah menjabat dua periode.

    Dalam sambutannya, Hanan bersama para jajarannya sangat optimis akan membawa olahraga Gateball dapat dikenal oleh kalangan masyarakat, khususnya di Banten.

    Selain itu, dirinya mengaku akan membina para atlet Gateball untuk meraih prestasi, sehingga olahraga Gateball di Provinsi Banten lebih baik dari sebelumnya.

    “Usai pengukuhan ini, kita akan langsung bekerja sesuai program kerja yang sudah direncanakan. Pertama, akan melakukan konsolidasi organisasi terutama di Provinsi Banten. Kedua, kita akan menjaring atlet-atlet baru dan membina atlet lama, sehingga dapat berprestasi,” ujar Hanan.

    Hanan mengakui, jika perkembangan olahraga Gateball di Banten baru didominasi di Wilayah Tangerang Raya saja. Untuk itu, dirinya akan lakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, kampus, dispora dan koni.

    “Kami akan berkoordinasi dengan dispora dan koni, agar nanti mendapatkan perhatian dari mereka, dan kita dapat berkoordinasi dengan baik,” ucapnya.

    Sementara itu Engkos Kosasih, Wakil Ketua II Komite Olahraga Nasional Indonesia(KONI) Banten berharap cabor Gateball dapat menunjukan prestasi bagus di kancah Pekan Olahraga Nasional(PON). Ia optimis kepengurusan baru mampu menunjukan prestasi yang lebih baik.

    “Mudah-mudahan saja dengan adanya ketua baru PERGATSI dapat lebih giat dalam menjalankan tugas. Dan juga memang harus ada sosialisasi karena memang saat ini banyak kota/kabupaten yang belum ada pengurus. Intinya kami berharap kepada pengurus baru untuk lebih giat, meskipun tadi saya katakan di PON ini masih abu-abu. Apakah dipertandingkan atau tidak. Nah kebetulan ini cabor baru ya, jadi persaingannya cukup menarik karena mengejar prestasi,” ujarnya. (RUL)

  • Baru Dilantik, Belasan Anggota Dewan Malas Rapat

    Baru Dilantik, Belasan Anggota Dewan Malas Rapat

    Suasana Paripurna DPRD Cilegon tampak kosong saat sidang paripurna, Jumat (10/11). LUKMAN HAPIDIN/BANTEN POS

    CILEGON, BANPOS – Sebanyak 13 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cilegon periode 2019-2024 tidak menghadiri Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Persetujuan Penetapan Perubahan Rencana Kerja DPRD Kota Cilegon Tahun 2019-2020.

    Ketidak hadiran anggota dewan itu, beberapa diantaranya karena ada kegiatan lain diluar sebagai anggota Dewan. Seperti Sekolah Partai dan kegiatan sidang tesis dan lain sebagainya.

    Ketua DPRD Kota Cilegon Endang Effendi mengatakan, terkait ketidak hadiran 13 anggota DPRD Kota Cilegon dalam rapat tersebut.

    Adapun yang berhak menjawab adalah Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cilegon. Yang saat ini telah diketuai anggota DPRD Cilegon dari Fraksi PDI Perjuangan Risma Ayu.

    Meski demikian, lanjut Endang, terkait ketidak hadiran anggota dewan itu. Beberapa diantaranya ada yang telah konfirmasi ketidakhadiranya tersebut. Diantaranya adalah, dikarenkan ada kegiatan sekolah partai dan kegiatan sidang tesis.

    Menurutnya, meski dalam rapat tersebut tidak dihadiri oleh ke-13 anggota dewan. Dirinya menyampaikan bahwa, yang terpenting adalah anggota dewan yang hadir sudah memenuhi kuorum dari jumlah anggota dewan di Kota Cilegon.

    “Saat ini struktur dan komposisi Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Cilegon telah terbentuk. Maka dari itu, yang berhak menjawab terkait ketidak hadiran anggotanya itu adalah Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Cilegon,” katanya usai rapat Paripurna DPRD dengan agenda Persetujuan Penetapan Perubahan Rencana Kerja DPRD Kota Cilegon Tahun 2019-2020, Jumat (11/10).

    Senada dengan Ketua DPRD Cilegon Endang Efendi, Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Cilegon Didi Sukriadi menyampaikan, kalau soal ketidakhadiran anggota dewan itu adalah pimpinan bukan kesekertariatan. Karena sekretariat dewan itu bukan pimpinan anggota dewan.

    Dikatakan Didi, ketidak hadiran Ke-13 anggota dewan itu sampai saat ini pihaknya tidak tahu apa penyebab ketidakhadiranya itu. Karena sampai saat ini pihaknya tidak merasa menandatangani terkait permintaan surat izin ataupun lain sebagainya.

    Didi menyampaikan, Sekertariat Dewan (Sekwan) DPRD Kota Cilegon kewenangannya hanya untuk mengurus izin anggota Dewan. “Seperti izin kegiatan umroh, dan lain sebagainya. Apabila anggota dewan itu akan melakukan perjalan ke luar negri seperti umroh dan kegiatan lainnya. Anggota Dewan harus mendapatkan izin dari gubernur terlebih dahulu. Dimana, izin tersebut akan diurus oleh Sekwan DPRD,” terangnya.

    Sementara itu, Ketua BK DPRD Cilegon Risma Ayu mengaku belum dapat memberikan keterangan apapun. Karena saat ini dirinya masih melakukan komunikasi dengan anggota dewan yang tidak hadir dalam rapat tersebut.

    Meski diakui Risma, ada beberapa anggota dewan yang sudah menyampaikan terkait ketidak hadiranya tersebut. “Sampai saat ini, dirinya masih terus mencari tahu apa penyebab ketidak hadiran ke-13 anggota dewan dalam rapat paripurna ini,” tandasnya. (LUK/RUL)